Home >Documents >Edisi 08 April 2016 | Suluh Indonesia

Edisi 08 April 2016 | Suluh Indonesia

Date post:27-Jul-2016
Category:
View:245 times
Download:13 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Presiden Jokowi - Politik Kita Politik Kerja
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 66 tahun XJumat, 8 April 2016

    www.suluhindonesia.com

    JAKARTA - Dua penerjun Batalyon461 Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angka-tan Udara, Kopda Beni dan Pratu Supra-noto meninggal dunia saat terjun FreeFall pada latihan Peringatan HUT TNI AUKe-70 di Lanud Halim Perdanakusuma,Jakarta Timur. Saat terjun, salah satupenerjun payungnya tidak mengembangsecara sempurna. Talinya membelit, se-hingga tidak bisa dikendalikan. Kemudi-an jatuh di rumah warga dan terlukaparah, kata Kadispenau Marsekal Per-tama TNI Dwi Badarmanto ketika di-konfirmasi di Lanud Halim Perdanakusu-ma, Jakarta Timur, kemarin.

    Satu orang penerjun lainnya, payung-nya sudah sempurna namun ketika men-darat ada angin besar dan terbentur.Keduanya, dilarikan ke Rumah Sakit mi-

    Dua Penerjun Tewaslik TNI AU. Satu jam kemudian, setelahinsiden tersebut dikabarkan bahwa kedu-anya meninggal dunia, katanya.

    Dwi menduga, insiden tersebut terjadiakibat kendala teknis karena dalam pe-nerjunan, parasut memiliki tingkat kese-lamatan 80 persen dan penerjun sendiririsiko kecelakaannya 20 persen. KalauPayung membelit itu merupakan teknis.KSAU sudah tahu, beliau orang pertamayang tahu, jelasnya.

    Mendengar kabar itu, kata Dwi, KSAUMarsekal TNI Agus Supriatna merasasedih. Kadispenau pun mengimbau bagiparjurit yang terlibat dalam pelaksanaanPeringatan HUT TNI AU ke-70 yang dige-lar pada Sabtu, 9 April 2016 agar tetapsemangat, meski terjadi insiden yangsangat menyedihkan tersebut. (ant)

    JAKARTA - Presiden JokoWidodo mengingatkan kepa-da para menteri Kabinet Kerjaagar fokus mengerjakan tugasdan kewajiban yang diemban.Menurutnya, politik yang di-lakukan pemerintah adalahpolitik kerja, bukan politikwacana. Politik kita politikkerja, bukan politik wacana.Fokus pada apa yang sudahdirencanakan agar terlaksanadi lapangan bisa terwujud,bisa bermanfaat bagi rakyat,kata Presiden Jokowi dalampernyataan pembuka rapatparipurna paripurna di KantorPresiden Jakarta, kemarin.

    Untuk menyukseskan poli-tik kerja itu, Presiden Jokowimeminta kepada jajarannyamenterinya saling bersinergiantarlembaga dan kementeri-an, serta melakukan penaja-man program-program yangdiprioritaskan. Kuatkan ker-ja sama, sinergi antara kemen-

    Menurut Wapres, ini Pan-ama Papers itu bermacam-macam, bukan berarti yang adanamanya di situ melakukan ke-jahatan. Maka tergantung dat-anya nanti, kalau masalahnyapajak ya bikin pengampunan.

    Pemerintah akan memberi-kan pengampunan bagi nama-nama yang tercatut dalam do-kumen Panama Papers untukdapat memulangkan uangtersebut ke dalam negeri jika itumenyangkut persoalan pajak.

    Namun jika nama-namayang disebut di Panama Pa-pers tersebut menyimpan dan-

    Panama Papers

    Tidak Semua Hasil Kejahatan

    Presiden Jokowi :

    Politik Kita Politik Kerjaterian lembaga. Penajaman pro-gram prioritas yang berdamp-ak signifikan, pengintegrasian,konsolidasi sumber pendanaansehingga menjadikan programitu keliatan oleh masyarakat,tegasnya.

    Para menteri maupun kepa-la lembaga juga diminta wajibmengendalikan anggaran disetiap kementerian lembagan-ya masing-masing. Jangandiserahkan ke bawahannya.Pengendalian anggaran. Seka-li lagi, hal-hal yang lama men-genai rancangan anggarantidak boleh lagi disusun mera-ta. Fokus pada apa yang kitakerjakan. Tidak perlu banyakprogram, konsen pada programyang jelas dan bermanfaat bagirakyat, dan menciptakan multi-plier effect kepada dunia usa-ha dan masyarakat, kataPresiden Jokowi.

    Ada tiga hal yang ditekan-kan yaitu deregulasi, infras-

    Suluh Indonesia/antHAKIM KONSTITUSI - Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) didampingi Isteri Ny. Suhada (kedua kiri)mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla usai mengucapkan sumpahjabatan di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan sumpah jabatansebagai hakim konstitusi untuk masa jabatan periode kedua 2016-2018.

    Kedisiplinan Anggota Dewan

    Dinilai Masih Sangat RendahJAKARTA - Ketua Forum

    Masyarakat Peduli ParlemenIndonesia (Formappi) Sebas-tian Salang menilai kedisipli-nan anggota Dewan Perwak-ilan Rakyat RI dalam mengha-diri rapat masih rendah. Ka-lau dirata-rata kehadiran ang-gota dewan baik di rapatparipurna atau komisi tidaksampai 60 persen, ujar Se-bastian dalam kegiatan disku-si politik di Jakarta, kemarin.

    Dia menjelaskan, dari tu-juh rapat paripurna yang dis-elenggarakan sepanjangmasa sidang III tahun sidang2015-2016, tingkat kehadirananggota dewan tidak pernahstabil.

    Tingkat kehadiran terting-

    gi terjadi pada rapat paripur-na ke-18 pada 2 Februari 2016dengan persentase kehadiranmencapai 63,39 persen.

    Sedangkan yang terendahialah pada rapat paripurnake-19 pada 23 Februari 2016yang hanya mencapai 50,53persen. Jika dihitung rata-ratanya di masa sidang III ini,kehadiran anggota dewansekutar 57,61 persen, ujarSabastian Salang.

    Sementara itu, tingkat ke-hadiran anggota fraksi dalamrapat komisi yang paling ting-gi adalah dari Partai Nasdemdengan 63 persen.

    Sedangkan fraksi yangpaling rendah adalah fraksiPDI-P, yang tingkat kehad-

    anya ke luar negeri sebagaiupaya untuk menghindari tin-dakan hukum, maka pemerintahakan memprosesnya. Ini samadengan orang ke luar negeri,mereka boleh jalan-jalan, bolehberbisnis atau ada juga ke luarnegeri untuk bersembunyi kare-na takut dihukum, kalau yangitu salah, katanya.

    Menteri Keuangan Bam-bang Brodjonegoro mengata-kan pemerintah akan meman-faatkan data Panama Paperssebagai referensi tambahandalam usaha meraup pendapa-tan negara dari pengampunan

    pajak (tax amnesty). Pana-ma Papers akan dijadikan refe-rensi tambahan. Memang ban-yak individu dan perusahaanyang menyimpan uangnya diperusahaan fiktif di Panama,tetapi berinvestasi di Indone-sia, kata Bambang.

    Sebelumnya, Presiden JokoWidodo mengatakan pemerin-tah akan melakukan kajian ter-hadap data keuangan gelaptersebut. Nanti akan sayasampaikan kalau sudah finalsemuanya, kata Presiden.

    Pemerintah saat ini masihmemvalidasi informasi yangmasuk dengan tujuan menco-cokkan data dengan yang dida-pat dari otoritas pajak negara-negara maju yang tergabungdalam G-20. Karena ada men-yangkut tax amnesty dan lain-lain nanti setelah itu sayaumumkan, katanya.

    Sebuah perusahaan firmahukum asal Panama, yakni

    truktur dan SDM. Di bidangderegulasi, Presiden memintaagar aturan yang terlalu bany-ak disederhanakan. Semua ke-menterian harus bergerak disi-ni. Aturan-aturan yang rumit,bertele-tele segera hapuskan,ucap Presiden.

    Presiden mencatat ada42.000 regulasi di tingkat ke-menterian dan 3 ribu peraturandaerah yang bermasalah.Sekali lagi pangkas regulasiyang menghambat kecepatankita dalam memutuskan, pang-kas regulasi yang menghambatkecepatan kita dalam bertin-dak. Inilah yang akan memberi-kan dorongan kita dalam berko-mpetisi dengan negara-negaralain, pesan Presiden.

    Kedua diingatkan Presidenadalah infrastuktur. Presidenmeminta agar para menteri dankepala lembaga agar belanjamodal difokuskan padainfrastruktur. (har)

    Suluh Indonesia/antPENEGAK HUKUM - Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung Prasetyo (kanan) dan Wakil Ketua KPKLaode M. Syarif (tengah) sebelum mengikuti acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidaksemua sumber dana yang disebut dalam PanamaPapers tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

    Suluh Indonesia/antPEROMBAKAN KABINET - Wapres Jusuf Kalla mendengarkan bisikandari Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri)di sela-sela acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi di IstanaNegara, Jakarta, kemarin.

    i rannya hanya 42 persen.Apabila tingkat kehadirananggota dewan di rapat ko-misi dirata-rata, maka hasiln-ya sekitar 54,6 persen, tu-tur Sebastian.

    Menurut Sebastian, keha-diran angggota dewan dalamsebuah rapat merupakan ke-wajiban yang tidak bisa dit-inggalkan mengingat fungsimereka sebagai corong suaramasyarakat kepada pemerin-tah. Fungsi mereka sebagaiwakil rakyat dimana, kalau ra-pat saja tidak pernah hadir.Semestinya dalam rapat itulah mereka menyuarakan per-masalahan rakyat agar bisadidengar pemerintah, ujarSebastian. (ant)

    Mossack Fonseca, ter-ungkap menyimpan banyakdata keuangan dari perusa-haan bayangan yang bertu-juan supaya terbebas pajakdari negara asalnya.

    Dokumen tersebut kemu-dian dikenal dengan sebu-tan The Panama Papers.Panama Papers men-gungkap nama banyak pe-jabat dan pengusaha dariberbagai negara di duniayang pernah menyewa jasaMossack untuk mendirikanperusahaan di yurisdiksibebas pajak di luar negeri.

    Pengusaha asal Indone-sia yang tersangkut dalamdata tersebut antara lainSandiaga Uno dan MenteriBUMN Rini Sumarno.

    Sandiaga, yang berenca-na mencalonkan diri sebagaiGubernur DKI Jakarta, telahmengonfirmasi data terse-but. (ant)

  • 2Suluh Indonesia, Jumat 8 April 2016K ta

    Ruang Kerja Sanusi Digeledah

    KPK TemukanUang Rp 850 JUta

    JAKARTA - Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK)menemukan uang berjumlahsekitar Rp850 juta ketikamenggeledah ruang kerja Ket-ua Komisi D DPRD DKI Jakar-ta Mohamad Sanusi. Peny-idik menemukan uang dalampecahan Rp100 ribu sejumlah85 bundel, telah dilakukanpenyitaan, kata Kepala Bagi-

    an Pemberitaan dan PublikasiKPK Priharsa Nugraha di Ge-dung KPK, Jakarta, kemarin.

    Dia mengatakan pihak peny-idik belum mengetahui perun-tukan sejumlah uang tersebut.

    Priharsa juga mengatakanpihaknya belum memiliki kes-impulan mengenai asal uangtersebut. Masih didalami,kata dia.

    Mohamad Sanusi menjalanipemeriksaan oleh penyidikKomisi Pemberantasan Korup-si di Jakarta, Selasa (5/4). Pe-meriksaan Sanusi ini merupa-kan pertama kali setelah

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended