Home >Documents >Edisi 07 April 2016 | Suluh Indonesia

Edisi 07 April 2016 | Suluh Indonesia

Date post:27-Jul-2016
Category:
View:242 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : RUU Pengampunan Pajak, Pembahasan Ditunda
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 65 tahun XKamis, 7 April 2016

    www.suluhindonesia.com

    RUU Pengampunan Pajak

    Pembahasan Ditunda

    MAKASSAR - Dandim 1408 Makas-sar Kol Inf Jefri Oktavian Rotty digerebeksaat melakukan pesta narkoba di salahsatu hotel di kota ini. Ada dua orangoknum anggota TNI yang diamankankarena diduga terlibat dalam pesta narko-ba, ujar Wakil Kepala PeneranganKodam VII Wirabuana Letkol Inf VipyAmoranto di Makassar, kemarin.

    Penangkapan terhadap dua perwiramenengah itu terkait adanya laporanwarga jika ada pesta narkoba yang di-lakukan oleh oknum anggota TNI disalahsatu hotel di Makassar.

    Setelah mengetahui laporan itu, Ke-pala Staf Kodam VII Wirabuana BrigjenTNI Supartodi memimpin langsung peng-gerebekannya dan mengamankan keduaoknum tersebut.

    Dandim Makassar Ditangkap

    LIMA Ingatkan

    Saatnya Mengganti KabinetTak Sesuai Nawacita

    JAKARTA - Wakil Ket-ua DPR Fadli Zon mengata-kan rapat Bamus DPR me-mutuskan menunda pem-bahasan Rancangan Un-dang-Undang Pengam-punan Pajak (Tax Amanes-ty). Keputusan penundaandilakukan agar DPR dapatmelakukan konsultasi den-gan pemerintah. DalamRapat Bamus tadi diputus-kan menunggu konsultasidengan pemerintah (terkaitRUU Pengampunan Pa-jak), kata Fadli Zon usai ra-pat Bamus di Gedung DPR,Jakarta, kemarin.

    Menurutnya, RUU Pen-gampunan Pajak tidak bisaditindaklanjuti hingga kon-sultasi DPR dengan pemer-

    BNN Klaim

    Sita Aset Bandar Narkoba Rp 84 MiliarCIREBON - Badan

    Narkotika Nasional (BNN)pusat menuturkan asetbandar narkotika yangberupa harta seperti ban-gunan, kendaraan bermo-tor dan lainya akan diaman-kan dengan tindak pidanapencucian uang dan sam-pai saat ini sudah disitaRp84 miliar. BNN dan pe-nyidik Polri juga men-indak lanjuti setiap tindakpidana narkoba dengantindak pidana pencucianuang, sampai dengan saatini kami telah mengaman-

    kan aset bergerak senilaiRp84 miliar, kata DeputiPemberantasan BNN IrjenPol. Arman Depari di Cireb-on, kemarin.

    Semua aset yang disiatapihak BNN dan Polri itu ber-kaitan dengan bisnis haramtersebut, untuk itu pihaknyaakan terus meningkatkan danmelakukan pegungkapan-pegungkapan yang lainnya.

    Aset yang disita oleh pi-hak BNN dan Polri itu beru-pa bangunan, kendaraanbermotor dan barang-baranglain yang berasal dari tindak

    kejahatan tersebut. Kamimengamankan barang berupabangunan, kendaraan bermo-tor dan barang lain yang ber-sangkutan dengan hasil darinarkotika, ujarnya.

    Ia menambahkan untuk tin-dak pidana narkotika sampaisaat ini tidak menurun, malahsemakin naik, maka pihaknyaakan terus berupaya member-atas melalui pengungkapan-pengungkapan berikutnya.

    Namun, pihaknya optimisbisa dan mampu memberantasperedaran narkotika denganterus melakukan serta meng-

    Suluh Indonesia/antPRESIDEN SIDAK DI PLTS DARUBA - Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Menteri ESDMSudirman Said (ketiga kanan), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua kanan),Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani (kedua kiri) melakukan sidak untuk meninjau panel PembangkitListrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kemarin.

    Suluh Indonesia/antJARINGAN - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (tengah) bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro (ketiga kanan) dan Kepala BNNKomjen Pol, Budi Waseso (kedua kanan) menunjukkan barang bukti narkotika di pelabuhan Cirebon, kemarin. Tim gabungan Polri, BNN danBea Cukai berhasil mengungkap jaringan narkotika Internasional dan mengamankan 3 orang pelaku dan barang bukti narkoba berupa 144kilogram sabu kristal, 44,6 kilogram sabu cair, 197,874 butir ekstasi dan 579 ton ganja.

    Kasdam yang membawa anggotanya itumenyertakan Direktorat Narkoba PoldaSulselbar karena diduga pesta narkobajuga dilakukan oleh warga sipil. Karenaada warga sipilnya, jadi dilibatkan anggo-ta dari Polda Sulselbar dan berdasarkanhasil urine itu semuanya positif. Warga sipilkemudian diamankan polisi dan dua per-wira TNI itu dibawa ke Pomdam, katanya.

    Sementara itu, Mabes TNI-AD menya-takan, penangkapan Dandim, karena meng-gunakan sabu-sabu sebagai komitmenmatra darat untuk memberantas penyalah-gunaan narkoba di kalangan prajurit. Inisebagai bagian dari komitmen dan konsernTNI AD dalam memerangi bahaya narko-ba, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD(Kadispenad) Brigjen TNI M Sabrar Fa-dhilah. (ant)

    Presiden harus mempertah-ankan para menteri yang sudahbekerja sesuai arahan Nawaci-ta. Sehingga tidak ada lagi sal-ing tuding di antara partai poli-tik bahwa ada partai getolmendesak reshuffle untukmenggusur partai lain di kabi-net dan sebagainya, kata RayRangkuti kepada wartawan diJakarta, kemarin.

    Menurut Ray saat ini adatiga peta wajah Kabinet KerjaPemerintahan Presiden JokoWidodo dan Wakil Presiden(Wapres) Jusuf Kalla.

    Pertama, anggota kabinetyang bekerja sesuai arahanNawacita seperti yang disam-paikan Presiden Joko Widododan Wapres Jusuf Kalla.

    Kedua, anggota kabinet

    yang bekerja tidak berdasarkanarahan Nawacita. Mereka se-lalu berjalan dengan agendamasing-masing, kata Ray.

    Ketiga, para menteri yangberada di tengah. Merekabekerja sesuai arahan PresidenJokowi, tetapi lupa melihatfenomena kekinian, katanya.

    Menurut Ray dari ketigawajah kabinet saat ini, RizalRamli berada pada posisi per-tama, karena bekerja sesuai ara-han Nawacita. Rizal Ramlijuga menteri yang sangat ter-buka di antara anggota kabinetlainnya. Banyak kebijakan dangebrakan dia yang membukamata publik bahwa ternyata adayang salah selama ini, kata RayRangkuti.

    Mengenai desakan reshuf-fle yang semakin kencang, Raymengatakan, jika PresidenJokowi dan Jusuf Kalla maumelakukan reshuffle, harusmemperhatikan dua alasan.

    Pertama, kondisi objektif.Perombakan kabinet sangatdibutuhkan karena susunanpara menteri saat ini tidak jelasjenis kelaminnya apa. Adamenteri yang sangat liberaltetapi ada yang sangat menaatiNawacita. Posisi Rizal Ramlisaat ini berada di samping Pres-iden Jokowi dan dia sangat te-gas menginginkan para ment-eri bekerja sesuai arahanNawacita, katanya.

    Kedua, alasan politik. Me-nurut Ray reshuffle itu untukmengakomodasi beberapa ke-pentingan tetapi harus diin-gat semuanya bermuara padasatu hal yakni dalam rangkakonsolidasi Nawacita.

    Sementara Politikus PKBJazilul Fawaid menilai adasejumlah pihak yang sedangbermanuver menciptakan opi-ni mengarahkan reshufflekabinet. (ant)

    gerakan anggotanya. Pe-redaran itu tidak semakinmenurun, namun kita yakinakan mampu memberantasnarkotika, tambahnya.

    Sebelumnya, DirektoratTindak Pidana NarkobaBareskrim Polri mengungkapsindikat narkoba interna-sional yang dikendalikanoleh napi Lapas TanjungGusta, Medan (Sumut) danLapas Cipinang, Jaktim.Ricky Gunawan alias RickyBom-bom yang merupakannapi Lapas Cipinang sebagaipengendali, katanya. (ant)

    intah dilakukan.DPR ingin mengetahui peta

    jalan atau road map pemer-intah terkait pengampunan pa-jak yang diusulkan pemerintahapalagi pembahasan RUU iniberbarengan dengan ter-ungkapnya dokumen The Pan-ama Papers. Kami ingin tahuberapa perkiraan uang yangmasuk ke dalam negeri (apabi-la RUU Pengampunan Pajakditerapkan), ujarnya.

    Selain itu, DPR juga inginmengetahui mengapa RUUPengampunan Pajak menjadiprioritas sehingga jangan sam-pai diharapkan menjadi solusinamun menjadi permasalahankedepannya. Sebab, naskahakademik dan draft RUU terse-but belum jelas dan belum da-

    pat menjawab pertanyaanyang ada. Ada beberapa (frak-si yang menolak), Fraksi Gerin-dra termasuk yang inginmenunda karena ingin menge-tahui tujuan pengampunan pa-jak, kata Fadli.

    Keputusan menunda sete-lah dalam rapat Bamus sikapfraksi-fraksi di DPR terbelahmenyikapi rencana kebijakanpengampunan pidana pajak(tax amnesty) yang diusulkanpemerintah. Hal itu terlihatdalam rapat pengganti BamusDPR mengenai RUU tentangPengampunan Pajak atau TaxAmnesty. RUU Tax Amnestybelum ada kesepakatan di se-luruh fraksi, sehingga padamasa sidang kemarin kita be-lum bisa melaksanakan pem-

    DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LIMA),Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodosegera mengganti susunan kabinet karena masih ada

    yang bekerja tidak sesuai arahan Nawacita.

    bahasanya karena memang se-bagian belum menyetujui usu-lan-usulan RUU Tax Amnesty,kata Wakil Ketua DPR AgusHermanto.

    Agus mengakui pem-bahasan RUU Tax Amnestyterkesan jalan ditempat.Mandegnya pembahasan RUUTax Amnesty disebabkan selu-ruh fraksi belum satu suara.

    Dia menilai, banyak halyang harus dipertimbangkanuntuk membahas RUU TaxAmnesty. Salah satunya keun-tungan yang diberikan kepadanegara. Kita harus memperha-tikan secara pasti faedah daritax amnesty. Misalnya, bisamendapatkan aliran dana ma-suk yang tidak melanggar UUitu berapa, kata Agus. (har)

    Suluh Indonesia/antPENCEGAHAN KORUPSI - Mantan Pimpinan KPK Bambang Wid-jojanto berjalan memasuki Gedung KPK di Jakarta, kemarin. BWmengatakan sedang mencari data untuk keperluan penelitiannya.

    Gantikan Fahri HamzahPKS Pilih Ledia Hanifa

    JAKARTA -DPP PKSmenunjuk Ledia Hanifa Amaliah meng-gantikan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Suratpergantian tersebut sudah diajukan Fraksi PKS kepada pimpi-nan DPR. Ledia Hanifa yang akan menggantikan Fahri Hamzah,kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Jakarta, kemarin.

    Keputusan pengajuan nama Ledia Hanifa sebagai penggantiFahri Hamzah sebagai Wakil ketua DPR diputuskan dalam rapatDPP PKS. Dalam pertimbangannya, DPP PKS menilai anggotaDPR dari dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu di-anggap memiliki kemampuan duduk di kursi pimpinan DPR.

    Saat ini, Ledia duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPRRI, dan di partai menduduki posisi Ketua DPP Bidang Buruh,Petani, dan Nelayan.

    Selain memecat Fahri Hamzah dari semua jenja

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended