Home >Documents >Edisi 02 September 2015 | Suluh Indonesia

Edisi 02 September 2015 | Suluh Indonesia

Date post:23-Jul-2016
Category:
View:240 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
Headline : Wapres Ingatkan Buruh Jangan Minta Kenaikan Upah
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 158 tahun IXRabu, 2 September 2015

    www.suluhindonesia.com

    Suluh Indonesia/adeRIBUAN BURUH DEMO - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memenuhi kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, JakartaPusat, kemarin. Mereka menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menurunkan harga barang dan BBM, meminta pemerintah tidakmemutus hubungan kerja para buruh. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan kemudahan tenaga kerja asing.

    JAKARTA - Bareskrim Polri menemu-kan dugaan korupsi sekitar Rp 126 mil-iar dana tanggung jawab sosial perusa-haan (corporate social responsibility/CSR) PT Pertamina yang disalurkan Per-tamina Foundation (Yayasan Pertamina).

    Direktur Ekonomi dan KhususBareskrim Polri Brigjen Pol Victor Siman-jutak di Mabes Polri, Jakarta, kemarinmengatakan, berdasarkan analisa doku-men dan keterangan saksi, dugaan ko-rupsi tersebut berasal dari alokasi ang-garan 2012-2014 bernilai Rp251 miliaruntuk proyek gerakan menabung pohon,beasiswa Sobat Bumi, sekolah SobatBumi, dan sekolah sepak bola Pertami-na. Namun kepastian nilai kerugiannegara akan ditetapkan BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pemban-

    Anggaran CSR Dikorupsigunan, kita hanya memeriksa, kata dia.

    Bareskrim telah memeriksa bagianbendahara, perencanaan, dan arsip diyayasan tersebut dan memperoleh bany-ak dokumen tentang relawan dan tabun-gan puluhan juta pohon yang menjadi bagi-an proyek yayasan itu. Saat ini yangperlu diteliti apakah relawannya ada ? Iniada indikasi relawan fiktif. Perlu dikroscekjuga dokumen pembayarannya, cash atautransfer. Kalau cash siapa yang meneri-ma, kata dia.

    Bareskrim melakukan penyelidikan se-jak dua bulan lalu. Ia mengatakan penyid-ik telah memeriksa lima saksi dan mene-mukan adanya calon tersangka kasus ini.

    Dia menambahkan, saat ini CSR yangmasuk ke Pertamina Foundation masihdari dalam PT Pertamina saja. (ant)

    JAKARTA - Wakil Pre-siden Jusuf Kalla mengatakanburuh sebaiknya jangan me-minta kenaikan upah dalamkondisi ekonomi global yangsedang melambat. Jangandalam kondisi begini janganbicara kenaikan upah. Itu be-lum waktunya juga, kata JKditemui di Kantor Wapres diJakarta, kemarin.

    Menurut Wapres, jika tun-tutan buruh terlalu berat padasaat kondisi ekspor perusa-haan ke luar negeri sedangmelambat maka sejumlah in-vestor malah dapat melakukanpemutusan hubungan kerjauntuk efisiensi.

    Kendati demikian, JK me-ngatakan unjuk rasa merupa-kan hak bagi buruh untukmengemukakan tuntutannya.Masalah ini kan masalah kitasemua, masalah tuntutanekonomi. Mari kita selesaikansecara bersama-sama bahwakerja efisien dan harus kitatingkatkan produktivitas kita,ujar Wapres.

    Sejumlah buruh di daerahJakarta dan sekitarnya unjukrasa pada Selasa siang yangdipusatkan di beberapa titik diantaranya Bundaran Hotel

    dung DPR Jakarta, kemarin.Bukan hanya itu, Syarkawi juga

    menyarankan agar denda itu dit-ingkatkan hingga menjadi Rp1 trili-un rupiah. Dengan hukuman itu,pelaku menjadi jera. Makanya kitaperlu membawa mereka ke arah pi-dana. Supaya hukumannya makinberat dalam revisi UU ini, ujarnya.

    Namun hambatannya, kata Syar-kawi, KPPU itu terbentur padamasalah kewenangan. Dengan katalain, KPPU butuh kewenangan yangkuat. Nah, kewenangan KPPU saatini tidak bisa membawa pulang do-kumen yang disita, paling kita han-

    ya dapat foto copian, itupun kalauada orangnya, imbuhnya.

    Tidak hanya itu, status kelem-bagaan KPPU perlu diperkuat kedepan. Justru yang ada kelem-bagaan KPPU cenderung diterlant-rakan. Padahal ke depan tantan-gan lebih berat lagi, kita akan ber-hadapan dengan kartel-kartel inter-nasional. Dengan adanya UU Per-saingan Usaha ini untuk memagariekonomi kita, aplagi menjelangMEA, paparnya.

    Syarkawi juga menyinggung soalkartel daging sapi yang akan mulaidisidangkan pada awal September

    JAKARTA - Ketua Komisi Pe-ngawas Persaingan Usaha (KPPU)Muhammad Syarkawi Rauf mendor-ong agar hukuman terhadap pelakukartel diperberat terutama dari sisidenda. Alasannya hukuman dendaini sangat ringan, karena maksimaldendanya hanya Rp 25 miliar. Den-da ini tentu tidak ada artinya jikadibanding dengan keuntunganpara kartel. Contohnya kartel garamyang bisa meraup keuntunganhingga Rp 2,5 triliun untuk sekaliimpor, kata Syarkawi dalam disku-si Menghukum Kartel Melalui Re-visi UU Persaingan Usaha di Ge-

    Sanksi Denda Pelaku Kartel

    Bentrok TNI-Polri

    Dipicu Faktor KepemimpinanJAKARTA - Anggota Ko-

    misi I DPR Tubagus Hasanud-din menilai insiden bentrokanantara anggota TNI dengananggota Polisi yang terus ber-ulang besar kemungkinanadanya faktor kepemimpinan.Insiden bentrokan antaraanggota TNI dan Polri maupundi antara anggota TNI, kalauhanya setahun sekali itu kasus.Namun, kalau sering terjadi, iniada faktor leadership, katan-ya di Gedung MPR/DPR/DPDRI Jakarta, kemarin.

    Hasanuddin mengatakan halitu menanggapi insiden ben-trokan antara anggota TNI dananggota Brimob Polri di Pole-wali Mandar, Sulbar.

    Politisi PDIP itu menyesal-

    kan insiden bentrokan antaraanggota TNI dan anggota Pol-ri yang masih saja terjadi.

    Hasanuddin meminta pimp-inan TNI dan Polri melakukanpengusutan secara tuntaspenyebab perkelahian terse-but. Kalau insiden ini tidakdiselesaikan secara tuntas, da-pat menurunkan moral prajuritlainnya, katanya.

    Menurut dia, peralatan TNIdan Polri yang dibeli dari dananegara harus dimanfaatkanuntuk melindungi rayat dankepentingan negara, bukannyadisalahgunakan untuk bentro-kan di antara anggota.

    Jika terjadi bentrokan antaraanggota TNI dan Polri maupundi antara anggota TNI, menu-

    Wapres Ingatkan Buruh

    Jangan Minta Kenaikan UpahIndonesia dan Istana Negara diJalan Merdeka Utara.

    Dalam aksinya, buruhmenuntut kenaikan upah sebe-sar 22 persen dan menolak ke-bijakan pemerintah yang me-mudahkan pekerja asing masukke Indonesia dengan dihapus-nya kewajiban menguasai Ba-hasa Indonesia.

    Para pendemo juga memin-ta perbaikan pelayanan BPJSKesehatan dengan meng-hapus sistem INA CBGs danPeraturan Menteri KesehatanNomor 59 Tahun 2014 yangmembuat tarif murah.

    Gugus TugasSementara itu, Menko Pol-

    hukam Luhut Pandjaitan men-gatakan pemerintah setuju un-tuk membentuk gugus tugasbersama kelompok buruh un-tuk menyelesaikan berbagaipermasalahan pekerja di Indo-nesia. Bisa (membentuk gu-gus tugas). Tadi kami sudah bi-cara dan nanti akan merumus-kan hal-hal yang belum se-jalan, kata Luhut setelah ber-temu perwakilan buruh diKemenkopolhukam.

    Hal ini disambut baik olehkelompok buruh. Dalam kesem-

    Suluh Indonesia/antDIRETUR IMF - Presiden Joko Widodo bersama Direktur PelaksanaDana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde (kiri) berjalankeluar usai pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

    Suluh Indonesia/antPANSEL CAPIM KPK - Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang diketuai Destry Damayanti (ketiga kiri)dengan Juru Bicara Betti S Alisjabana (ketiga kiri) berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.Pansel menyerahkan hasil seleksi yang telah menyaring delapan nama.

    2015. Memang ada indikasi dari se-kitar 24 perusahaan penggemukansapi (feedloter) yang diduga terlibat.Tinggi harga daging api, diduga ak-ibat dari pemainan para importirsapi, kata dia.

    Anggota Komisi VI DPR Eka Sstramengakui minimnya sanksi dendakepada pelaku kartel menyababkanpraktik mafia pangan tidak pernahhilang dalam kegiatan usaha. Kar-tel ini masalah yang tidak pernahtuntas, padahal akibatnya sangatfatal, karena rakyat juga menjadi kor-ban karena harus membeli denganharga yang mahal, kata Eka. (har)

    patan yang sama, Ketua Pre-siden Konfederasi Serikat Pe-kerja Seluruh Indonesia (KSP-SI) Andi Gani Nena Wea men-gatakan gugus tugas tersebutakan mulai aktif dalam dua hari.

    Menurut Andi Gani, nantin-ya grup tersebut akan dibagidalam beberapa kelompok yangmengurusi masalah-masalahburuh yang mendesak sepertipengupahan, alih daya (out-sourcing), kriminalisasi buruh,kebebasan berserikat, kese-jahteraan dan masalah peruma-han. Nantinya pembicaraanakan dimulai dari tim kecil yangisinya para Sekretaris Jenderalserikat buruh dan, mungkin,Direktur Jenderal dari kemente-rian. Setelah mereka menghasil-kan sebuah rumusan, keputu-san tersebut akan dibawa ketingkat eksekusi, yaitu ke Pres-iden dan menteri-menteri ter-kait, kata Andi Gani.

    Perwakilan buruh, diterimaoleh tiga menteri Kabinet Ker-ja, Selain Luhut ada jugaMenaker Hanif Dhakiri sertaMenkes Nila F Moeloek. Pihakburuh juga dihadiri Konfedera-si Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) pimpinan Said Iqbal.(son/ant)

    rut Hasanuddin, maka anggo-ta itu akan dihukum sanksi ataupimpinan di atasnya, misalnyakomandan pleton dan kompi.Dulu perwira tinggal di barakbersama prajurit, tapi sekarang

    mungkin perwira tinggal di luardan prajurit di barak, katanya.

    Bentrok antara anggota TNIdan Polisi terjadi arena kejua-raan balap motor di Sirkuit,katanya. (ant)

  • 2Suluh Indonesia, Rabu 2 September 2015K taKunjungi Jakbar

    Jokowi Bagi1.000 PaketSembako

    Suluh Indonesia/antPENERTIBAN KOLONG REL - Sejumlah petugas membersihkan lapak barang milik pemulung di kolong relKawasan Stasiun Juanda, Jakarta, kemarin. Penertiban yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Sosial tersebutuntuk membersihkan kolong rel dari lapak pemulung yang menempati kawasan itu tanpa izin.

    Suluh Indonesia/antDEMO BURUH JAKARTA - Buruh mengikuti aksi menuju Istana Merdeka ketika melakukan aksi unjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta,kemarin. Aksi buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi buruh , perbaikan kesehatan sertajaminan Hari Tua.

    JAKARTA - Presiden JokoWidodo (Jokowi) dan IbuNegara Iriana Joko Widodoblusukan dan membagikan1.000 paket kebutuhan pokokdi pem

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended