eBook - Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

Menara Telekomunikasi :Antara Regulasi, PAD dan Ekonomi Nasional

DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

2009

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang handal merupakan salah satu kebutuhan

dasar untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi merupakan

infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan

ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Penggunaan Menara Telekomunikasi harus

memperhatikan faktor keamanan dan estetika lingkungan serta kesehatan masyarakat

sebagaimana diatur dalam Kepmen Kominfo Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008.

Dilain pihak Pemerintah Daerah harus mengatur penempatan lokasi menara sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasi kebijakan tersebut sering terjadi benturan kepentingan antara regulasi

yang diatur Pemerintah Pusat dengan Peraturan Daerah yang akhirnya menimbulkan

permasalahan baru, yaitu terjadi pembongkaran menara telekomunikasi eksisting di beberapa

tempat dari berbagai operator. Hal ini bisa mengganggu akses kepada pengguna, yang

apabila terjadi secara berkepanjangan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan

merusak iklim investasi secara nasional.

i

Buku kecil POLICY BRIEF “Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD dan

Ekonomi Nasional” diharapkan mampu menyajikan ringkasan permasalahan pelaksanaan

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Daerah dan upaya penyelesaiannya secara terkoordinasi.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku ini. Tim

penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak,

terutama kepada Bapak Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah atas dukungan dan arahannya serta Staf Keasdepan 5/V Urusan Telematika dan

Utilitas yang telah membantu proses terbitnya buku ini.

Besar harapan kami, kiranya keberadaan buku ini bisa memberikan inspirasi untuk penyusun

kerangka kebijakan yang lebih konkret guna pelaksanaan pembangunan infrastruktur

telekomunikasi, khususnya menara, yang lebih baik di kemudian hari.

Jakarta, Desember 2009

Ketua Tim Pelaksana,

Eddy Satriya

ii

iii

Bergesernya paradigma pembangunan dari ekonomi industri kepada ekonomi

informasi (information economy) dan ekonomi berbasiskan ilmu pengetahuan (knowledge

based economy) semakin membutuhkan pendekatan yang lebih peka terhadap kemajuan

teknologi telematika. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi serta ditandai dengan

makin meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan

manusia.

Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya telekomunikasi, adalah salah satu

langkah penting dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Namun, permasalahan muncul seiring pesatnya pembangunan infrastruktur

telekomunikasi akibat adanya ketidaksinkronan antara berbagai peraturan.

Kami menyambut baik terbitnya buku POLICY BRIEF “Menara

Telekomunikasi : Antara Regulasi, PAD dan Ekonomi Nasional” yang

merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan eksisting

dan menyiapkan langkah-langkah kebijakan di bidang telematika.

Buku ini menguraikan bagaimana sektor telekomunikasi selama ini telah dapat

memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional, mengidentifikasi

isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan telematika, memaparkan latar

belakang hingga terjadi permasalahan menara telekomunikasi, serta langkah-langkah

yang dilaksanakan. Penyusunan buku ini dirasa penting bagi perbaikan dalam

pelaksanaan kebijakan telematika, khususnya menara telekomunikasi. Dengan

disusunnya buku ini diharapkan agar seluruh pihak yang terkait baik langsung

maupun tidak langsung dapat menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan

yang terkait dalam pembangunan telematika di masa depan.

Jakarta, Desember 2009

Deputi Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian

Bambang Susantono

iv

v

Kata Pengantar i

Sambutan iii

Datar Isi v

I. Latar Belakang 1

II. Ribut Masalah Menara 10

III. Ketidaksinkronan Peraturan 20

IV. Kondisi Menara Badung 25

V. Langkah Kedepan 35

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

L A T A R B E L A K A N G

1


Telekomunikasi (ICT) merupakan pemicu utama globalisasi.

Pelajaran dari beberapa negara memperlihatkan bahwa

adanya penambahan investasi pembangunan sektor

telekomunikasi akan mendorong pula adanya pertumbuhan

ekonomi nasional (Roeller, Telecoms and Economic

Development, 2001).

Organisation for Economic Cooperation and Development

(OECD) mencatat hubungan signifikan antara ekonomi dan

broadband serta perannya sebagai bagian integral dari

ekonomi juga kian meningkat (for every 10 percentage

point increase in the penetration of broadband services,

there is an increase in economic growth of 1.3 percentage

points)2

KORELASI (I)


Pe

mb

an

gu

na

n K

om

un

ika

si

da

n In

form

as

i

Investasi ICT

Informasi

Pendidikan

Keterbukaan

Informasi

Elemen Produksi

Kapital Kerja, dll

Produktivitas

(Inovasi, Perbaikan)

Human Capital

(Pendidikan SDM,

Pengetahuan)

Social Capital

(masyarakat,

pemerintahan)

Kek

ua

tan

Ek

on

om

i

Kek

ua

tan

Inte

lek

tua

l

Kek

ua

tan

So

sia

l

Pe

rtu

mb

uh

an

Ek

on

om

i

First Impact Second Impact

Investasi infrastruktur telekomunikasi dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara

(Roler & Waverman ,1996)3

KORELASI (II)


Universal Service Obligation (USO)

Biaya Hak Penggunaan (BHP)

Frekuensi

Ijin Stasiun Radio (ISR)

4

Kontribusi sektor telekomunikasi terhadap

Produk Domestik Bruto PDB terus mengalami

peningkatan dan telah mencapai 1,8 persen, lebih

tinggi dibanding perkiraan lembaga survei asing

sekitar 1,3 persen (KADIN, 2008).

Kontribusi Operator Sektor Telekomunikasi di luar

pajak :


5

No. TahunPos

(Rp.1000)

Telekomunisasi

(Rp.1000)

Standarisasi

(Rp.1000)

Frekuensi

(Rp.1000)

USO

(Rp.1000)

Total PNBP

(Rp.1000)

1 2004 1.140 387.140.064,5 2.739.283,3 994.279.216,2 n/a 1.384.159.704

2 2005 24.700 449.845.483,1 4.072.935,5 1.356.432.170,9 n/a 1.810.375.290

3 2006 20.000 628.767.084,2 10.316.936,1 2.705.609.428,2 650.073.747,7 3.344.713.449

4 2007 20.000 970.360.150,6 17.609.534,0 3.416.417.814,7 756.447.661,5 4.404.407.499

5 2008 26.000 960.272.968,3 29.862.510,0 6.160.457.913,7 693.502.957,2 7.150.619.392

6 2009* 23.000 387.151.501,6 23.732.738,0 3.667.830.237,8 445.041.248,9 4.078.737.477

Realisasi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi

Tahun 2004 - 2009

Sumber: Buku Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun

2009, Ditjen Postel - Depkominfo

* Data s/d Juni 2009


Jenis Layanan 2004 2005 2006 2007 20082009

(Maret)

PSTN 8,703,168 8,818,336 8,807,491 8,712,872 8,784,103 8.701.445

FWA 1,672,000 4,680,000 5,998,000 10,777,934 18,695,000 22.523.540

Seluler 30,000,000 46,580,000 63,646,000 94,210,422 132,850,000 146.897.112

Total

(satuan sambungan)40,375,168 60,078,336 78,451,491 113,701,228 160,329,103 178.112.097

Teledensitas

(Sambungan per

100 Penduduk)

19,23 28,34 36,67 52,39 69,70 78,02

Kapasitas dan Teledensitas Telepon

Sumber : Operator, Ditjen, BPS dan diolah

6


Dari jumlah sebesar 178.112.097 sambungan

mampu memberikan teledensitas 78 % bagi sekitar

228 juta penduduk Indonesia per 2009. Angka di

atas cukup tinggi jika dibandingkan dengan

teledensitas global sebesar 84,8 % pada tahun yang

sama (ITU Telecom World, 2009).

Untuk memenuhi potensi pertumbuhan ekonomi

yang akan datang, pemerintah berusaha mengawal

proyek PALAPA RING yang dibangun oleh

konsorsium swasta sebagai punggung jaringan

telekomunikasi yang menghubungkan seluruh

daerah di Indonesia. 7


Sebagian besar jangkauan akses telekomuikasi masih terdapat di Sumatera

dan Jawa

Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di pedesaan

Jangkauan Infrastruktur hingga tahun 2008

Daerah

Wilayah USO

Cakupan

Jaringan

Telkomsel

Cakupan Jaringan

Telkom

Jumlah

Kecamata

n

Jumlah

DesaKecamatan Desa Kecamatan Desa

Sumatera 1251 13312 72% 68% 67% 16%

Jawa 1233 4574 91% 91% 60% 43%

Bali, NTB,

NTT

308 2368 77% 46% 19% 0%

Kalimantan 459 3797 55% 36% 15% 4%

Sulawesi 706 4758 51% 27% 32% 15%

Papua 260 3015 13% 3% 5% 0%

Nasional 4217 31824 69% 54% 46% 16%

8

Sumber : Indikator TIK 2008, BPPT


Pesatnya telekomunikasi di Indonesia didorong oleh majunya telepon seluler (74%). Telepon seluler dan sistem telepon bergerak lainnya hanya bisa beroperasi dengan dukungan menara telekomunikasi untuk menempatkan antena.

9


RIBUT MASALAH MENARA

10


Meski bermanfaat dalam menyediakan infrastruktur untuk berkomunikasi, menara telekomunikasi bagi beberapa Pemerintah Daerah dirasakan cukup mengganggu sehingga perlu ditertibkan.

11


Pemkab Badung mengatakan penertiban

terhadap bangunan yang tidak memiliki izin

bangunan (IMB) bukan hanya terhadap BTS,

melainkan juga bangunan lainnya (Bisnis

Indonesia, 14/07/2009)

14 menara telah dirobohkan lagi oleh Pemerintah

Kabupaten Badung. Dari menara tersebut, sekira 88

BTS milik operator tidak lagi beroperasi dan ratusan

ribu pelanggan seluler di wilayah tersebut sulit

melakukan panggilan. (okezone.com, 13/07/2009)

12

Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi telah mengurangi akses

masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan yang diperlukan

dalam menghadapi globalisasi.


Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 89 Tahun 2006 tentang Menara Bersama,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

memerintahkan pembongkaran sekitar 1.700

menara seluler di wilayah Jakarta (Kompas,

28/5/2008)

Kepala Seksi Penertiban Sudin P2B Jaksel

Raden Haryono menambahkan, warga menolak

adanya menara seluler di lingkungan padat

karena takut menara sewaktu-waktu roboh

(Kompas, 22/04/2009)

13

Wewenang pemda selanjutnya hanya menyangkut Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang menurut SKB Menara Bersama berlaku untuk

selamanya dan tidak perlu diperbaharui setiap periode tertentu

(ATSI).


Kisruh Menara, Layanan Seluler Drop Hingga 40 Persen

Kamis, 13 Agustus 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Asosiasi telepon Seluler Indonesia

(ATSI) Merza fachys mengungkapkan akibat penebangan 16 menara

telekomunikasi di Badung, Bali, pada 10 Agustus lalu, layanan telekomunikasi

di kawasan tersebut anjlok dari 30 hingga 40 persen.

Ke-16 menara tersebut terdiri dari 88 Base Tranceiver Station. "Dengan

matinya 88 BTS di wilayah itu cukup signifikan untuk menurunkan layanan di

wilayah Badung dan sekitarnya," kata Merza di Jakarta, Kamis (13/8).

Ia menambahkan, dari 88 BTS yang ditebang itu paling banyak dimiliki PT.

Mobile-8 Telecom Tbk (Fren) sebanyak 33 BTS, disusul 22 BTS milik PT.

Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dan PT. Telekomunikasi Indonesia

(Telkom) sebanyak 9 BTS.

Adapun sisa BTS yang ditebang merupakan milik PT. Indosat Tbk, PT.

Excelcomindo Tbk. (XL), PT. Hutchinson CP Telecommunication (Three)

yang masing-masing kehilangan 6 BTS. . . . . . . .

14


15

Komunikasi selular akan terganggu bahkan terputus. Yang merasakan hal tersebut

bukan saja penduduk setempat, tapi juga wisatawan lokal dan mancanegara. Mau

tidak mau, Bali kadung jadi ”maskot” wisata dan potret Indonesia dari negara lain.

Apa kata mereka kalau bertelepon dan SMS saja terganggu. Belum lagi

masyarakat luar Badung yang ingin menghubungi kerabat dan rekan bisnisnya,

turut merasakan imbas hal tersebut.

Terkait dengan mengantisipasi biaya tinggi, dan niatan pemerintah pusat untuk

menata menara telekomunikasi, keluarlah Peraturan Menkominfo No. 2/2008, yang

isinya penggunaan menara bersama. Setidaknya satu menara bisa digunakan oleh

tiga hingga empat operator. . . . . . . . . .

Masalah Menara, Wewenang Pemda?

Senin, 13 April 2009

www.seluler.co.id

Perubuhan menara di Kabupaten Badung, Bali cukup

mengundang perhatian masyarakat. Kerugian yang

diderita pun sudah tentu tidak sedikit. Nanti dulu

menghitung kerugian dari pihak pemilik menara yang

sudah pasti bernilai ratusan juta rupiah. Coba kita hitung

kerugian dari pihak masyarakat dan tentu saja

pelanggan.


”Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mengirim surat kedua untuk

Menteri Dalam Negeri. Di dalam surat itu akan dijelaskan mengenai perobohan

31 menara telekomunikasi di Kabupaten Badung di Bali,” kata Kepala Pusat

Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)

Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Minggu (7/2/2010).

DPR mengkhawatirkan, bila tidak dicegah, perobohan menara dapat diikuti

daerah lain di Indonesia. Dalam merobohkan menara, pemerintah daerah

(Pemda) tidak mempertimbangkan adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta

Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama

Menara Telekomunikasi Nomor 18 Tahun 2009. . . . . . . . .

16

Layanan Telekomunikasi Terganggu, Pemda

Merobohkan MenaraKompas.com, 8 Pebruari 2010

Kementerian Komunikasi dan Informatika

mengkhawatirkan perobohan puluhan menara

telekomunikasi oleh pemerintah daerah. Pasalnya,

perobohan menara telekomunikasi dapat memutus

layanan komunikasi warga dan merugikan perekonomian.


Keberatan Asosiasi Telekomunikasi Seluler

Indonesia ( ATSI) atas permasalahan

menara kepada Mendagri dan Menkominfo :

Pembangunan dan pengolahan menara

menjadi hak pihak ketiga yang ditunjuk

oleh Pemda sebagai mitra Penyedia

Menara Terpadu dengan hak monopoli

Penyelenggara Telekomunikasi tidak

termasuk Penyedia Menara

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

berjangka waktu

Permohonan untuk mendapatkan IMB

menara yang baru dan perpanjangan

menara eksisting tidak diberikan karena

komitmen Pemda dengan mitranya17


Pemerintah Kab/Kota menetapkan retribusi lain

diluar IMB, seperti : retribusi HO, Sumbangan

Pihak Ketiga (SP3), dsb.

Perlu kejelasan status menara eksisting

Pendirian dan pengoperasian menara baru

seyogyanya disinkronkan dengan berbagai aturan

yang ada (regional dan nasional)

o Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati

o Peraturan Menara Bersama

o Tata ruang dan Cipta Karya

18


Dalam surat Menkominfo kepada Mendagri Nomor

74/M.KOMINFO/2/2010 tanggal 8 Februari 2010, disampaikan

beberapa hal antara lain:

Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara

Telekomunikasi Terpadu tidak sesuai dengan Peraturan

Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Pedoman

Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

Telekomunikasi.

Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2008 bertentangan

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mengusulkan agar Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara

Telekomunikasi Terpadu di Kab. Badung segera dicabut. 19


KETIDAKSINKRONAN PERATURAN

20


21


Perda Walikota Jogjakarta tahun 2007 yang mengatur

hanya boleh ada satu BTS untuk tiap kecamatan.

Perda Bupati Badung – Bali yang mengatur atau

menentukan titik lokasi yang diperbolehkan untuk

pembangunan BTS.

Perda Pemda Makassar dan Pamekasan yang mengatur

pembangunan BTS hanya dibolehkan dengan

menggandeng pihak ketiga tertentu yang ditunjuk.

Perda Pemda Semarang yang mewajibkan operator yang

membangun BTS di wilayahnya untuk membayar

sejumlah retribusi yang disebut dengan nilai pengelolaan

menara.

22

ATSI berpendapat SKB merupakan pilihan yang lebih ideal

dibanding dengan Permenkominfo karena di dalamnya

termasuk Mendagri, yang dalam hal ini diharapkan mampu

mengatur Perda-Perda yang sudah ada.


Surat diterbitkan atas keputusan bersama

Departemen Komunikasi dan Informatika,

Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan

Umum, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM)

Diterbitkan pada 30 Maret 2009 dan meliputi

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama

MenaraTelekomunikasi No.18/2009, No.07/2009,

No.19/2009, dan No. 03/2009

Pada Pasal 28 dijelaskan bahwa operator menara

yang telah memiliki IMB atau telah mendirikan

menara sebelum Peraturan Bersama ini diterbitkan,

diwajibkan untuk mengikuti Peraturan dalam waktu 2

tahun.

23


24

No. Items PM Kominfo No.02/2008/

Peraturan Bersama

Perda No. 6/2008

1. Pembangunan

Menara

Bersama

Dapat dilaksanakan oleh

Penyelenggara

Telekomunikasi, Penyedia

Menara dan atau Kontraktor

Menara.

Pembangunan menara telekomunikasi

terpadu hanya dapat dilaksanakan oleh

Badan Usaha Milik Negara, daerah dan

swasta nasional (pasal 6 ayat 1)

2. Perijinan Pembangunan menara harus

memiliki Ijin Mendirikan

Menara dari instansi

berwenang sesuai dengan

ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Setiap pembangunan dan pengoperasian

menara terpadu wajib memiliki Ijin Menara

Terpadu berdasarkan rekomendasi TP3MT

yg meliputi :

a) Ijin Pengusahaan Menara

Telekomunikasi Terpadu

b) IMB Menara

c) Ijin operasional menara telekomunikasi

terpadu

3. Pengaturan

Penempatan

Antena

Hanya mengatur menara yang

berada di atas (tidak melarang

penempatan antena di atas

gedung/ bangunan)

Melarang penempatan antena di atas

bangunan, papan iklan ataupun bangunan

lain hanya pada Menara Telekomunikasi

Terpadu (Pasal 7)

4. Menara

Eksisting

Tetap dipertahankan

sepanjang digunakan sebagai

menara bersama

Menara eksisting tetap berlaku sampai

dengan masa ijin berakhir dan wajib

bergabung dalam Menara Telekomunikasi

Terpadu sampai terwujudnya Menara

Telekomunikasi Terpadu (Pasal 41 ayat 2)


KONDISI MENARA BADUNG

25


26

Dari 14 menara tersebut bercokol sekira 88 BTS milik 7 operator eksisting di Indonesia.

Paling banyak yang menderita kerugian adalah Mobile-8 dengan kerusakan di 33 BTS,

Telkomsel mengalami kerusakan di 22 BTS. Selain itu, 6 BTS rusak juga dialami masing-

masing oleh XL, Indosat, Bakrie Telecom dan pemegang merek dagang Tri (3) Hutchison.

Sedangkan kerusakan juga menimpa 9 BTS Flexi di wilayah tersebut.

"ATSI sendiri tidak memiliki kebijakan untuk melakukan proses hukum karena itu kami

telah mencoba melakukan pendekatan kepada beberapa pihak seperti DPRD Badung,

Pemprov Bali, Kapolda Bali, Menkominfo dan Dirjen Postel, serta Mendagri," jelas Merza.

Dipaparkan Merza, selama ini industri telekomunikasi mampu menumbuhkan

perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sekira 1,4 persen. Bahkan telekomunikasi

seluler pun mampu menjembatani kepentingan nasional dan internasional di wilayah

pariwisata tersebut.

Menara di Badung Roboh Lagi, 40% Coverage

Telekomunikasi Dipastikan ‘Lumpuh'Okezone.com, 13/07/2009

JAKARTA - 14 menara telah dirobohkan lagi oleh Pemerintah

Kabupaten Badung. Dari menara tersebut, sekira 88 BTS milik

operator tidak lagi beroperasi dan ratusan ribu pelanggan seluler

di wilayah tersebut sulit melakukan panggilan.


27

Menurut laporan yang ia terima, jumlah menara yang dirubuhkan mencapai 16

unit, yang meliputi 13 menara milik Solusindo Karya Pratama (SKP), 2 menara

milik XL, serta satu menara milik United Tower.

Perubuhan ini berdampak sangat luas. Akibatnya, sekitar 88 BTS terpaksa non-

aktif dan tak berfungsi. Alhasil, jangkauan sinyal dari berbagai operator sangat

terganggu. Mobile-8 menjadi operator yang paling dirugikan, karena 33 BTS

miliknya menjadi lumpuh.

Disusul Telkomsel (22 BTS), Telkom Flexi (9 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Indosat

(6 BTS), XL (6 BTS), serta Hutchison CP Telecommunications (6 BTS). "Ini

menghilangkan 30 - 40 persen jangkauan sejumlah operator telekomunikasi di

Bali," Merza mengeluhkan.

Dampak lainnya, akses atau channel komunikasi di Bali akan semakin minim.

Perubuhan itu malah akan membatasi komunikasi para wisatawan asing di Bali.

Padahal pariwisata memberikan devisa cukup besar.

Perubuhan Marak Lagi, 88 BTS LumpuhVIVAnews, 13/07/2009

Perubuhan menara Base Transceiver Station (BTS) resmi

milik beberapa operator selular, marak lagi di Badung Bali.

Lagi-lagi, perubuhan tersebut dilakukan secara sepihak

oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Badung.


28

Menurut Tifatul, Perda tersebut merupakan pangkal permasalahan atas maraknya

kasus perubuhan menara yang terjadi di kabupaten Badung, Bali, sejak akhir

2008 lalu hingga belakangan ini.

"Persoalannya ada di Perda. Sebab, Bupati Badung menyandarkan kepada Perda

itu kewenangannya untuk tidak memperpanjang izin menara eksisting. Dengan itu

dia punya alasan untuk menebangnya," jelas menteri.

"Namun sekarang Perda itu telah diperintahkan oleh Mendagri untuk dibatalkan

atau dicabut. Dari 12 ribu Perda yang bermasalah karena bertentangan atau tidak

sinkron dengan pusat, Perda Badung merupakan salah satunya," lanjut dia.

Menkominfo : Aksi Barbar Menara Telah BerakhirdetikNET, 08/02/2010

Padang - Pemkab Badung, Bali, sudah harus

menghentikan aksi pembongkaran menara

telekomunikasi di wilayahnya seiring diterbitkannya

Surat Keputusan Mendagri terhitung sejak

Desember 2009 lalu soal pembatalan Perda Badung

No. 6/2008.


Menyikapi merebaknya pembangunan menara

telekomunikasi, Pemkab Badung melakukan kajian

tentang Menara Telekomunikasi bekerjasama dengan

Universitas Udayana

Penerbitan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2006

tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Menara Telekomunikasi

Dianggap belum mengatur tentang menara bersama,

PERBUP BADUNG No.15 / 2006 dicabut dan

digantikan dengan PERBUP BADUNG No. 62 / 2006

tentang Penataan dan Pembangunan Menara

Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung

29


Pelelangan segera dilaksanakan untuk merealisasikan

Menara Telekomunikasi Terpadu di Kab. Badung

melalui SK Bupati Badung No. 24/02/HK/2007

Setelah melalui proses pengujian dan pendalaman,

ditetapkan pemenang lelang kepada PT. Bali Towerindo

Sentra berdasarkan Surat No. 519/HK/2007 tanggal 29

Maret 2007

Atas inisiatif DPRD Badung, diterbitkan PERDA No. 6

Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan

Pengoperasian Menara Telekomunikasi

30


Karena dianggap melanggar PERDA, maka

diperkirakan ada 148 menara BTS di Badung yang

harus dibongkar

Tidak memiliki IMB, 17 menara telekomunikasi

dirubuhkan mengakibatkan 88 BTS milik 7 operator

tidak berfungsi.

Terjadi blank spot hingga 40 persen dari jangkauan

layanan semula

Kerugian mencapai miliaran rupiah dari operator

maupun konsumen akibat terganggunya komunikasi

dan kegiatan perekonomian

31


Menara yang dirobohkan

32


Menara Baru, lokasi berseberangan dengan Menara yang dirobohkan

33


Menara Lama Menara Baru

34


LANGKAH KEDEPAN

35


Untuk memenuhi potensi traffic telekomunikasi yang

semakin tinggi, dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi

yang baik. Namun pada realisasinya sering terjadi

permasalahan antar peraturan yang berkaitan dengan

keberadaan menara. Hal ini yang menjadi latar belakang

dilakukan Rapat Koordinasi

Pelaku usaha telekomunikasi beranggapan penertiban

menara telekomunikasi oleh Pemkab. Badung melanggar

Pasal 38 UU Telekomunikasi karena melakukan perusakan

infrastruktur telekomunikasi. Kebijakan yang diambil oleh

Pemkab. Badung juga bertentangan dengan Peraturan

Bersama (PMB) Mendagri, Menkominfo, Menteri PU dan

Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2008, 07/PRT/M/2009,

19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan 3/P/2009 tentang

Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

36


Rapat telah dilaksanakan pada

tanggal 17 Desember 2009 di

Hotel Harris – Kuta, Bali. Rapat

diselenggarakan oleh Asdep

Urusan Telematika dan Utilitas,

Kantor Menko Perekonomian.

Ikut hadir pada acara adalah

pihak Operator Telekomunikasi,

perwakilan Pemerintah Daerah

Badung, Asosiasi Telepon Seluler

Indonesia, Dep. Komunikasi

Informatika, Dep. Pekerjaan

Umum dan pihak terkait

lainnya.

37


Acara bertujuan untuk mendapatkan masukan

dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten

dan Pelaku Usaha dalam pembahasan

penempatan dan pengaturan menara

telekomunikasi di Kab. Badung, yang juga

merupakan kelanjutan dari rapat yang telah

dilangsungkan di Jakarta.

38


1. Meningkatkan komunikasi antar instansi

yang terkait dengan telekomunikasi

2. Kementerian Kominfo agar meningkatkan

sosialisasi Peraturan Bersama Nomor

19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentag

Pedoman Penggunaan Menara Bersama

Telekomunikasi

3. Meminta kepada Ditjen Cipta Karya untuk

mengundang stake holder telekomunikasi

dalam rangka mendapatkan masukan dalam

penyusunan peraturan RTRW (Rencana Tata

Ruang Wilayah).

39


4. Meminta kepada Kementerian Kominfo

untuk bersama-sama operator selengkap

mungkin memberi masukan kepada Pemda

menyangkut hal-hal teknis, seperti cell plan,

metode penghitungan menara dan penempatan

menara

5. Jika dirasa perlu, Menko Perekonomian

dapat melaksanakan rapat koordinasi terbatas.

Menko Perekonomian akan mensinkronkan

berbagai peraturan yang ada saat ini terutama

berkaitan dengan maraknya berbagai ijin atau

pungutan yang muncul di berbagai daerah,

karena hal ini dapat mengganggu iklim

investasi40

TERIMA KASIH


DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat

Telp. 021-3511466 | Fax. 021-3511464

[email protected] | http://d5ekon.blogspot.com

mailto:[email protected]

http://d5ekon.blogspot.com/

eBook - Menara Telekomunikasi: Antara Regulasi, PAD, dan Ekonomi Nasional

Documents