Home > Documents > E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt E WZKs/E^/ ^hD d Z hd...

E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt E WZKs/E^/ ^hD d Z hd...

Date post: 02-Mar-2020
Category:
Author: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 78 /78
Transcript
  • Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2019

    Nomor : LAP-16/PW02/6/2020Tangal : 21 Januari 2020

    BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

  • KATA PENGANTAR

    alam rangka melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

    2008 tentang Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah

    (SPIP), Peraturan Presiden Nomor

    192 Tahun 2014 tentang Badan

    Pengawasan Keuangan dan

    Pembangunan, Instruksi Presiden

    Nomor 9 Tahun 2014 tentang

    Peningkatan Kualitas Sistem

    Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern

    dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1

    Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan

    Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan

    strategi pengawasan BPKP dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan

    nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan

    terpercaya. Perubahan lingkungan strategis, sebagaimana mandat baru yang

    tercantum dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Inpres Nomor 9

    Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

    Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

    Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang

    Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan terakhir

    dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

    Korupsi Tahun 2015, semakin menegaskan jati diri BPKP sebagai Aparat

    Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab kepada Presiden.

    Peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

    merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat

    yang dapat diberikan BPKP kepada para shareholder/stakeholder. Komitmen

    tersebut telah dituangkan dalam pernyataan visi BPKP sebagai "Auditor Internal

    Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

    Keuangan dan Pembangunan Nasional".

    D

  • 9 8

    13

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | iii

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    aporan akuntabilitas keuangan negara dari hasil pengawasan akuntabilitas

    pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional di wilayah Provinsi Sumatera

    Utara Tahun 2019 tercermin dalam hasil pengawasan yang terkait dengan 4 fokus

    pengawasan BPKP, yaitu Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan

    Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan

    Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

    A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

    Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan yang memantau

    pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dengan aspek

    strategis, signifikan dan material.

    1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Kegiatan pengawasan terhadap Program Percepatan Pelaksanaan Proyek

    Strategis Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang

    baik dalam melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Tahun

    2019 yaitu:

    a. Pembangunan Smelter Kuala Tanjung

    Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero) terdiri dari

    9 (sembilan) proyek, 3 (tiga) proyek sudah selesai 100%, sedangkan 6

    (enam) proyek masih dalam tahap perencanaan.

    b. Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung

    Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung pada tahap I (2017-2020)

    masih dalam proses perizinan dan pembebasan lahan. Realisasi

    pembebasan lahan sebesar 150,58 Ha dari target 1000 Ha atau 15,06%.

    c. Pembangunan Pelabuhan Multi Purpose Kuala Tanjung

    Pembangunan Pelabuhan Multi Purpose Kuala Tanjung, realisasi fisik

    mencapai 99,21%.

    d. Pembangunan Transmisi di Provinsi Sumatera Utara

    1) Realisasi pembangunan Transmisi 275 KVA Simangkuk – Galang telah

    selesai 100 %.

    2) Realisasi pembangunan transmisi 275 KVA Simangkuk - Sarulla

    mencapai 77,58% atas Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan

    Pemasangan Konduktor ACSR.

    L

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | iv

    e. Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4

    Realisasi fisik sebesar 99,31%, disebabkan descoping pekerjaan transmisi

    150 KVA akan diperhitungkan dalam Final Quantity.

    f. Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW

    Realisasi progres fisik kumulatif sebesar 99,81%, disebabkan finalisasi

    amandemen kontrak yang masih dalam proses.

    g. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

    1) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan - Tebingtinggi per

    31 Maret 2019 telah selesai 100,00%;

    2) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Kisaran – Tebingtinggi

    sebesar 24,26% dibanding target 20,090%;

    3) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan – Binjai sebesar

    90,144% dibanding target 80,963%;

    4) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa belum ada

    proses pembangunan konstruksi;

    5) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Rantauprapat – Kisaran

    belum ada proses pembangunan konstruksi;

    6) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Tebingtinggi – Sibolga

    sebesar 14,60% dibanding target 18,37%.

    h. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei

    Hasil evaluasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, Izin Badan Usaha

    Pelabuhan telah terbit sesuai surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian

    Perhubungan tanggal 6 Mei 2019 dan terdapat penambahan satu investor

    yaitu PT Aice telah memulai kontruksi pada bulan Oktober 2019.

    i. Pembangunan Jaringan Kereta Api di Sumatera Utara

    1) Realisasi pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

    terdiri dari 5 (lima) paket, dengan progres sebesar 100%.

    2) Realisasi pembangunan Jalan Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota

    Pinang yang terbagi dalam 14 (empat belas) paket dengan panjang

    lintasan 33 km sebesar 82,48% dari target 81,34%.

    j. Pembangunan Bendungan Lausimeme

    Progres kegiatan 9,72% dari target fisik 9,76% disebabkan terkendala

    persiapan lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) yang telah dihuni

    dan diusahakan oleh masyarakat.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | v

    k. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

    PSN SHAT pada Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumut direalisasikan

    melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Realisasi

    fisik kegiatan PTSL sebanyak 84.762 sertifikat atau 50,83% dari target yang

    ditetapkan sebesar 166.681 sertifikat.

    l. Pariwisata Danau Toba

    Realisasi fisik pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro GT

    300 sebesar 96,37% dari target 99,97%, disebabkan dokumen nama kapal

    masih belum mendapat persetujuan dari Kementerian Pariwisata dan

    Ekonomi Kreatif.

    m. Tanah Objek Reforma Agraria pada Program Redistribusi Tanah

    Target tahun 2019 sebesar 20.000 bidang telah dilakukan pembukuan hak

    dan penerbitan sertifikat untuk 16.211 bidang atau mencapai 81,05%.

    n. Proyek Tanah Objek Reforma Agraria

    Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atas penguasaan tanah

    dalam kawasan hutan, belum terealisasi. Hal ini disebabkan Peta Indikatif

    TORA ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa

    adanya usulan dari pemerintah daerah.

    o. Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat

    Realisasi fisik tanaman kopi arabika sebesar 100% atau seluas 574 hektar,

    dan realisasi fisik tanaman kelapa sawit sebesar 49,50% atau seluas

    5.183,18 ha dari total target seluas 10.471,50 ha.

    p. Proyek Perhutanan Sosial

    Realisasi pelaksanaan Perhutanan Sosial sebesar 73.770 atau 23,97% dari

    target 307.730 Ha, disebabkan kurangnya jumlah SDM untuk melakukan

    verifikasi teknis usulan perhutanan sosial dan keterbatasan anggaran Rupiah

    Murni untuk item pekerjaan Pembentukan KUPS dan untuk kegiatan

    penanganan konflik dan tenurial.

    2. Program Prioritas Pembangunan Nasional

    Pengawalan atas berbagai program pembangunan yang dilaksanakan

    pemerintah per bidang antara lain:

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | vi

    a. Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan

    Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan

    pada 8 Kantor Cabang BPJS, terdapat kelemahan pada sistem, data

    operasional dan klaim Jaminan Kesehatan FKRTL kepada BPJS Kesehatan.

    b. Audit Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

    Audit atas program KOTAKU/NSUP dilaksanakan pada Provinsi Sumatera

    Utara dan 4 (empat) kabupaten/kota dengan kesimpulan cukup memadai.

    c. Audit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

    Audit atas program PAMSIMAS III dilaksanakan pada Provinsi Sumatera

    Utara dan 3 (tiga) kabupaten dengan kesimpulan berhasil.

    d. Verifikasi Proyek Integrated Participatory and Development and Management of Irrigation (IPDMI)

    Verifikasi IPDMI pada 4 (empat) Kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara

    dengan kesimpulan di unsur kelembagaan masih terdapat Perkumpulan

    Petani Pemakai Air (P3A) yang belum berkembang dan Profil Sosial Ekonomi

    Teknik Kelembagaan (PSETK) yang belum disusun, sedangkan unsur fisik

    masih terdapat provinsi dan kabupaten yang belum dapat diverifikasi karena

    belum Professional Hand Over (PHO).

    e. Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019

    Kegiatan Monitoring dilaksanakan pada 8 Pemda, dengan kesimpulan atas

    5 sasaran indikator yg dimonitoring hanya indikator/sasaran 3 yang sudah

    terpenuhi 100%.

    f. Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana

    Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan pada BPBD Provinsi Sumatera

    Utara dan BPBD Kota Medan atas 10 kegiatan prioritas dengan kesimpulan

    belum seluruh kegiatan prioritas tercapai pelaksanaannya.

    g. Audit Tujuan Tertentu Penanganan Perkara pada Badan Peradilan di Lingkungan MA RI

    Pelaksanaan Audit Tujuan tertentu pada Badan Peradilan di Lingkungan

    Mahkamah Agung untuk menilai kelemahan sistem pengendalian intern atas

    6 kegiatan.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | vii

    h. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mebidang

    Pekerjaan Konstruksi Unit Air Baku berupa Pembangunan Intake dan

    Jaringan Air Baku kapasitas 2.400 l/det dengan progres fisik mencapai 100%.

    3. Penyerapan Anggaran

    Hasil Reviu Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh

    APIP Pemda dan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara,

    realisasi penyerapan anggaran sebesar 52,35%, termasuk didalamnya

    penyerapan Dana Desa sebesar 55,56% dan PBJ sebesar 63,62% (data triwulan

    III 2019).

    B. PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL

    Efisiensi terhadap pengeluaran negara/daerah melalui Audit atas penyesuaian harga

    sebanyak 3 (tiga) penugasan dengan koreksi audit sebesar Rp6.618.835.268,69 dan

    audit atas klaim sebanyak 1 (satu) penugasan dengan koreksi audit sebesar

    Rp189.922.500,00.

    C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

    Upaya pengamanan aset negara/daerah melalui pelaksanaan audit investigatif

    sebanyak 3 (tiga) penugasan dengan nilai Rp1.824.234.438,00, audit penghitungan

    kerugian keuangan negara (PKKN) sebanyak 10 (sepuluh) penugasan dengan nilai

    Rp26.060.187.947,57 dan Pemberian Keterangan Ahli untuk memenuhi permintaan

    APH sebanyak 45 (empat puluh lima) penugasan.

    D. PENINGKATAN SISTEM PEMERINTAHAN

    Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola (governance

    system) melalui kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk

    meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan Kapabilitas

    Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola

    pemerintah dan korporasi.

    1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja

    Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebanyak 34 pemda,

    dengan rincian: 17 pemda opini WTP, 14 pemda opini WDP, 3 pemda opini TMP.

    Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka

    peningkatan governance system dilakukan melalui:

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | viii

    a. Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda

    Dari 34 kabupaten/kota yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,

    sebanyak 31 kabupaten/kota telah menggunakan Aplikasi Simda Keuangan.

    Dari jumlah tersebut, 6 pemda telah melakukan konsultasi langsung ke

    Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Laporan

    Keuangan Tahun Buku 2019.

    b. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

    Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan pada 6

    (enam) kabupaten/kota yang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

    Tahun 2019, dari 5.417 desa yang ada di Lingkungan Provinsi Sumatera

    Utara, sebanyak 5.412 desa atau 99,91% sudah menggunakan aplikasi

    SISKEUDES.

    c. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

    Hasil evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

    dan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya terhadap 12 pemda (48 desa),

    terdapat keterlambatan penyaluran dari RKUD ke RKD yang disebabkan

    APBDesa belum/terlambat ditetapkan.

    d. Evaluasi Program Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya

    Hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) kabupaten, terdapat penggunaan embung

    kecil yang belum berfungsi dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

    e. Evaluasi Penyaluran Padat Karya Tunai di Desa

    Hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) kabupaten, terdapat desa yang belum

    melaksanakan metode swakelola dalam pelaksanaan kegiatan padat karya.

    f. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

    Hasil evaluasi pada pemda di wilayah Provinsi Sumatera Utara, bahwa

    tingkat kemandirian keuangan pemda masih dalam kategori “rendah” dan

    “sangat rendah”.

    g. Reviu atas Program/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019

    Hasil reviu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat, bahwa

    program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal belum dapat mengurangi

    penyebab ketertinggalan daerah karena belum dapat dimanfaatkannya hasil

    program/kegiatan tersebut.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | ix

    h. Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA)

    Penilaian risiko kecurangan dilaksanakan atas program/kegiatan pada

    Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima)

    kabupaten/kota dengan kesimpulan secara umum pelaksanaan audit dan

    monitoring oleh Inspektorat Daerah pada setiap proses pelelangan dan

    pengadaan barang belum maksimal.

    i. Pendampingan RSUD-BLUD

    Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui coaching clinic/

    asistensi/sosialisasi pada beberapa RSUD-BLUD dan Puskesmas.

    j. Pendampingan BUMD

    Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Internal

    Audit Charter (IAC) pada PT Perkebunan Sumatera Utara; Bimbingan Teknis

    Good Corporate Governance (Penyusunan Code of Conduct) pada PDAM

    Tirtauli Kota Pematangsiantar; Bimbingan Teknis Peningkatan SPI

    (Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa) pada PDAM Tirta

    Nauli Kota Sibolga; dan Bimbingan Teknis Implementasi SIA PDAM dan

    Billing System pada PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan.

    k. Pendampingan BUM Desa

    Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan BUM

    Desa dan Sosialisasi SIA BUM Desa pada 6 (enam) kabupaten.

    l. Reviu Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum

    Dari pelaksanaan reviu atas laporan konsultan verifikasi, ditemukan masih

    ada sambungan rumah (SR) yang belum memenuhi syarat pada 3 (tiga)

    kabupaten/kota.

    m. Diagnostic Assesment GCG pada PDAM Tirta Sari Kota Binjai

    Penerapan GCG dilakukan pada 4 (empat) aspek yang dinilai, mencakup:

    Komitmen, Kebijakan GCG, Partisipan GCG, dan Pengungkapan Informasi.

    Hasil diagnostik assesment menunjukkan PDAM Tirta Sari Kota Binjai belum

    memenuhi keempat aspek penerapan GCG dalam mendukung pelaksanaan

    GCG dan penyusunan laporan tahunan.

    n. Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD

    Hasil evaluasi kinerja terhadap 3 RSUD-BLUD, yaitu RSUD Dr.Pirngadi Kota

    Medan, RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, RSUD Tarutung

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | x

    Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan rata-rata capaian kinerja 67,82 dan

    termasuk dalam kategori Baik.

    o. Evaluasi Pengendalian Intern pada PD Pasar Kota Medan

    Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kondisi penerapan Sistem

    Pengendalian Intern pada PD Pasar Kota Medan secara umum mencapai

    nilai rata-rata sebesar 44,926 atau berada pada tingkat efektivitas Tidak

    Efektif.

    p. Evaluasi Kinerja BUMD

    1) Evaluasi Kinerja PDAM

    Hasil evaluasi terhadap 18 PDAM menyimpulkan bahwa 6 PDAM

    mendapat predikat “Sehat”, 11 PDAM mendapat predikat “Kurang Sehat”

    dan 1 PDAM mendapat predikat “Sakit”.

    2) Evaluasi Kinerja PT Perkebunan Sumatera Utara

    Hasil evaluasi kinerja mendapat nilai 40,40 dan berada pada kategori

    “Kurang Sehat”. Dari 3 aspek yang dievaluasi, aspek administratif berada

    pada kategori “Sehat” sedangkan aspek keuangan dan aspek operasional

    berada pada kategori “Kurang Sehat”.

    3) Evaluasi Kinerja PD. Aneka Industri dan Jasa

    Hasil evaluasi kinerja mendapat nilai 15,85 dan berada pada kategori

    “Tidak Sehat”. Dari 3 aspek yang dievaluasi, aspek operasional berada

    pada kategori “Kurang Sehat” sedangkan aspek keuangan dan aspek

    administratif pada kategori “Tidak Sehat”.

    2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah

    Dari 34 Pemda yang dibina Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Provinsi

    Sumatera Utara dalam penerapan SPIP, sebanyak 7 Pemda telah memperoleh

    level 3 (terdefinisi), 27 Pemda telah memperoleh level 2 (berkembang).

    3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

    Kegiatan penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah :

    a. Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor

    Telah dilaksanakan Diklat Penjenjangan sebanyak 5 kali dengan jumlah

    peserta 150 orang dan Diklat Substansi sebanyak 16 kali dengan peserta

    480 orang.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i l i ta s Pr o gr a m P e mb angu na n N a si o na l | xi

    b. Penilaian Kapabilitas APIP

    Dari 34 APIP yang dibina Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

    sebanyak 4 APIP telah mencapai level 3; 11 APIP berada di Level 3 Dengan

    Catatan dan sebanyak 19 APIP masih di level 2.

  • xii

    Daftar Isi

    Kata Pengantar ……………………………………………………………………….. i

    Ringkasan Eksekutif ……………………………….………………………………… iii

    Daftar Isi ………………………………………………………………………………... xii

    BAB I

    Gambaran Umum Pengawasan .......................................................................... 1

    A. Peran BPKP ...................................................................................................... 1

    B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan BPKP .......................................... 2

    1. Arah kebijakan pengawasan BPKP ............................................................... 2

    2. Strategi Pengawasan BPKP .......................................................................... 3

    C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan ............................................................... 4

    D. Dukungan Sumber Daya .................................................................................. 7

    BAB II

    Hasil Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

    Pembangunan Nasional....................................................................................... 8

    A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional ...................... 8

    1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ..................................... 9

    2. Program Prioritas Pembangunan Nasional .................................................. 25

    3. Penyerapan Anggaran ................................................................................. 35

    B. KONTRIBUSI PENINGKATAN RUANG FISKAL ............................................ 35

    1. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah ......................................................... 35

    2. Audit Klaim .................................................................................................. 36

    C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH .................................................... 36

    1. Audit Investigatif .......................................................................................... 37

    2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ..................................... 37

    3. Pemberian Keterangan Ahli ......................................................................... 39

    D. PENINGKATAN SISTEM PEMERINTAHAN ................................................... 42

    1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja .............................. 43

    2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah ............................................................. 61

    3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ................... 61

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 1

    Bab I Gambaran Umum Pengawasan

    A. Peran BPKP

    Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

    2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden

    Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

    Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

    Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016

    tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan Pengawasan

    Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi

    pengawasannya untuk mengawal akuntabilitas program strategis pemerintah dalam

    kerangka RPJMN 2015-2019 dan rencana kerja pemerintah tahun 2018, yaitu

    pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

    Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama,

    yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, dan fungsi

    pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern

    meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap

    akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan fungsi

    pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama

    dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi

    pengawasan intern tersebut adalah meliputi:

    1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

    lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

    akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta

    pembangunan nasional yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh

    anggaran negara/daerah;

    2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

    negara/daerah;

    3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

    dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/

    kebijakan pemerintah yang strategis;

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 2

    4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

    kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

    penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

    penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

    perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan

    upaya pencegahan korupsi;

    5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

    dan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan

    sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

    daerah, dan badan lainnya.

    B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan BPKP

    Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung

    terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola

    pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, mencapai terwujudnya

    penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan

    pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan

    pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan

    penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan

    efektif.

    1. Arah kebijakan pengawasan BPKP

    a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP

    yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern

    kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu

    bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang

    baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

    negara/daerah dan pembangunan nasional;

    b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis

    bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan

    korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang

    bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

    c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

    penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

    negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 3

    negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan

    pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

    d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking

    dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan

    dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Arah dan kebijakan pengawasan BPKP tersebut secara ringkas dapat digambarkan

    sebagai berikut.

    Gambar 1.1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

    2. Strategi Pengawasan BPKP

    Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi

    operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi

    pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan

    jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi

    operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program

    teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

    Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah.Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu

    2015-2019 memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap

    isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan

    penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP, yang terdiri atas:

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 4

    a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi

    pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan

    penyelenggaraan SPIP;

    b. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program

    pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015- 2019,

    termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas;

    c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan

    d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan

    pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui

    program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

    Gambar 1.2. Strategi Pengawasan BPKP

    C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

    Pelaksanaan kegiatan dikelompokkan ke dalam empat fokus pengawasan, yaitu

    Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan

    Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Governance

    System.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 5

    Jumlah kegiatan pengawasan sampai dengan Semester II Tahun 2019 adalah

    sebanyak 439 penugasan pengawasan (PP) atau 114,62% dari target Semester II

    tahun 2019 sebanyak 383 PP, dengan rincian terlihat pada Tabel 1.1

    Tabel 1.1 Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

    No. Fokus Pengawasan Rencana (PP) Realisasi (PP) %

    1. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

    182 218 119,78%

    2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 10 14 140,00%

    3. Pengamanan Aset Negara 53 57 107,55%

    4. Peningkatan Governance System 138 150 108,70%

    Jumlah 383 439 114,62%

    Realisasi lebih besar dari target sebesar 114,62% dikarenakan adanya

    penambahan PP di Tahun 2019.

    Gambar 1.3 Diagram Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

    Sedangkan jumlah pelaksanaan pengawasan jika dikelompokkan pada bidang

    pengawasan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

    Tabel 1.2 Rencana dan Realisasi Penugasan per Bidang Pengawasan

    No. Bidang Pengawasan Rencana (PP) Realisasi (PP) %

    1. Instansi Pemerintah Pusat (IPP) 116 146 125,86%

    2. Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 92 105 114,13%

    3. Akuntan Negara (AN) 91 104 114,28%

    4. Investigasi (Invest) 52 54 103,84%

    5. Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) 32 32 100,00%

    Jumlah 383 439 114,62%

    119,87%

    140,00%107,55%

    108,70%Pengawalan AkuntabilitasProgram Pembangunan Nasional

    Peningkatan Kontribusi RuangFiskal

    Pengamanan Aset Negara

    Peningkatan Governance System

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 6

    Gambar 1.4

    Diagram Rencana dan Realisasi Penugasan per Bidang Pengawasan

    Sedangkan jumlah realisasi penugasan terbanyak Perwakilan BPKP Provinsi

    Sumatera Utara (10 kegiatan penugasan terbanyak) sebagai berikut:

    Gambar 1.5 10 Kegiatan Penugasan Pengawasan Terbanyak

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat menduduki peringkat

    terbanyak yang menjadi tujuan kegiatan penugasan pengawasan Perwakilan BPKP

    Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebanyak 29 PP Banyaknya kegiatan

    penugasan tersebut karena ada beberapa kegiatan lintas sektoral yang menjadi

    obyek pengawasan berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

    Rakyat, seperti Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan

    Tol, Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Proyek Bendungan dan Jaringan

    125,86%

    114,13%

    114,28%

    103,84%

    100,00%

    Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

    Akuntabilitas Pemerintah Daerah(APD)

    Akuntan Negara (AN)

    Investigasi (Invest)

    Program Pelaporan danPembinaan APIP (P3A)

    11

    12

    12

    13

    14

    15

    24

    25

    25

    29

    0 5 10 15 20 25 30 35

    PELINDO I

    Kab. Simalungun

    Kementerian Perhubungan

    Bank BPD

    PT PLN Persero

    Kab. Deli Serdang

    Kementerian BUMN

    BPJS Kesehatan

    Provinsi Sumut

    Kementerian PUPR

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 7

    Irigasi, Audit atas laporan Keuangan WISMP, PAMSIMAS, KOTAKU dan PNPM

    Perdesaan.

    BPKP saat ini telah memiliki aplikasi – aplikasi yang mendukung tugas pokok BPKP.

    Aplikasi SIMA 4.0 (Sistem Informasi manajemen Akuntabilitas) dibangun dengan

    melakukan re‐engineering, melakukan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada

    atau pun membangun dari awal sesuai kebutuhan bisnis yang didefinisikan.

    Hasil yang diharapkan dari proyek Pembuatan Dashboard Monitoring Opini Publik

    (Dashboard Pimpinan – Data Unstructured) adalah terbangunnya suatu sistem

    informasi yang memungkinkan BPKP mendapatkan informasi terkait monitoring

    informasi‐ informasi berkaitan dengan program/kebijakan strategis pemerintah

    yang berasal dari masyarakat dengan pencarian informasi dari sumber kanal berita

    dan blog dari website‐website subjek yang terkait dengan program/kebijakan

    tersebut.

    D. Dukungan Sumber Daya

    Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia

    sebanyak 183 orang, dengan jumlah pegawai dengan komposisi: jabatan fungsional

    auditor (JFA) sebanyak 138 orang (75,40%), pegawai struktural sebanyak 5 orang

    (2,74%), Korwas sebanyak 9 orang (4,92%) serta non JFA dan non struktural

    sebanyak 31 orang (16,94%). Rincian pegawai BPKP berdasarkan jabatan terlihat

    pada Grafik.

    Gambar 1.6 Diagram Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Sumatera Utara Berdasarkan Jabatan

    75%

    3%

    5%

    17%

    JFA Pegawai Struktural Korwas Non JFA dan Non Struktural

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 8

    Bab II Hasil Pengawasan Terhadap Akuntabilitas

    Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

    Laporan Hasil Pengawasan BPKP di lingkungan Provinsi Sumatera Utara Tahun

    2019 disajikan dalam 4 fokus pengawasan, yaitu pengawalan akuntabilitas program

    pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara,

    dan peningkatan governance system, dengan rincian sebagai berikut.

    Gambar 2.7 Diagram Penugasan per Fokus Pengawasan

    A. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

    Kegiatan yang masuk dalam klasifikasi ini adalah kegiatan pengawasan yang

    memantau pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dengan

    mempertimbangkan aspek: strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan

    berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi), signifikan (merupakan

    program prioritas pembangunan nasional), dan material (program lintas sektoral

    yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

    Tujuan pengawasan adalah memastikan pencapaian tujuan program strategis

    secara efisien, efektif, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada tata kelola

    pemerintahan yang baik serta memberikan sistem peringatan dini dan deteksi

    hambatan pelaksanaan program strategis beserta rekomendasi solusinya.

    Termasuk dalam fokus ini adalah kegiatan dalam lingkup, antara lain:

    57%

    4%

    15%

    24% Pengawalan AkuntabilitasProgram Pembangunan Nasional

    Peningkatan Kontribusi RuangFiskal

    Pengamanan Aset Negara

    Peningkatan Governance System

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 9

    1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

    Kegiatan pengawasan terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Strategis

    Nasional (PSN) bertujuan untuk memperoleh gambaran dan identifikasi

    permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas

    pelaksanaan PSN sebagai bagian dari pengawasan Tata Kelola PSN sesuai

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

    Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya melalui Perpres

    Nomor 58 Tahun 2017, serta Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

    Pembangunan Ketenagalistrikan. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas

    capaian Kegiatan Prioritas Nasional sesuai dengan kesepakatan kerjasama

    dengan Kantor Staf Kepresidenan RI.

    a. Pembangunan Smelter Kuala Tanjung

    Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero) sampai

    dengan Triwulan IV 2019 sebagai berikut:

    1) Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero), dari

    sembilan proyek Smelter Kuala Tanjung, tiga proyek sudah selesai 100%,

    sedangkan enam

    proyek masih dalam

    tahap perencanaan.

    Salah satu dari enam

    proyek tersebut

    adalah proyek

    pembangunan

    Pembangkit Listrik

    Tenaga Uap (PLTU)

    yang masih terkendala

    terkait rekomendasi pemanfaatan lahan seluas 22,30 ha dari Gubernur

    Sumatera Utara untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari

    Kementerian ATR/BPN.

    2) Tidak tercapainya target progres Smelter Kuala Tanjung disebabkan:

    a) Belum adanya ijin lokasi pembangunan CFPP (PLTU) yang akan

    menjadi tambahan sumber energi utama bagi Smelter Kuala Tanjung;

    b) Belum adanya rekomendasi pemanfaatan lahan dari Gubernur atas

    permohonan lahan tambahan untuk PLTU seluas 22,30 Ha.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 10

    c) Belum adanya MoU jual beli dengan PT PLN mengenai Power

    Purchases Agreement mengingat pertimbangan PT Inalum (Persero)

    bahwa rencana ekspansi aluminium smelter dinilai layak jika

    memenuhi kondisi harga listrik 4 sen USD/kwh ke Smelter dan 7 sen

    USD/kwh kepada off taker lain (alternative ke PLN dan KEK Sei

    Mangkei).

    Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan rekomendasi

    strategis kepada Direksi PT Inalum (Persero).

    b. Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung

    1) Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung dilaksanakan oleh

    PT Pengembangan Kawasan (PPK) yang merupakan anak perusahaan

    PT Pelindo I (Persero). Pengembangan tahap I (2017-2020) meliputi

    proses perizinan dan pembebasan lahan dimana progress pembebasan

    lahan sampai dengan triwulan IV 2019 adalah 150,58 Ha dari target 1000

    Ha atau 15,06%;

    2) Rendahnya capaian progres pembebasan lahan disebabkan:

    a) Belum terbentuknya badan usaha patungan antara PT Pelindo I

    dengan PT Inalum.

    Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018

    tentang Percepatan

    Pembangunan dan

    Pengoperasian

    Pelabuhan dan

    Kawasan Industri

    Kuala Tanjung di

    Provinsi Sumatera

    Utara pasal 5 ayat

    (1 dan 2)

    menyatakan penugasan pembangunan, pengembangan, dan

    pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung dilakukan melalui

    pembentukan badan usaha patungan antara PT Pelabuhan Indonesia

    I (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Saat ini

    pembentukan badan usaha patungan dimaksud sedang dalam proses

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 11

    pembelian saham PT Prima Pengembangan Kawasan (anak

    perusahaan PT Pelindo I) oleh PT Inalum.

    b) Proses pembuatan studi kelayakan pembangunan dan

    pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung masih dalam tahap

    Studi Kelayakan Awal (Pre Feasibility Study) dan penyelesaian Studi

    Kelayakan Akhir.

    c) Belum terbitnya Penetapan Lokasi Pembangunan dari Bupati

    Batubara atas Kawasan Industri Kuala Tanjung.

    Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara nomor

    188.44/496/KPTS/2019 mendelegasikan kewenangan kepada Bupati

    Batubara untuk penetapan lokasi pembangunan. Dalam kegiatan

    yang akan menjadi pertimbangan penetapan lokasi, Bupati Batubara

    wajib membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang

    beranggotakan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Batubara.

    Berdasarkan informasi dari pihak manejemen PT Pelindo I, bahwa

    pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah masih dalam proses.

    3) Sampai dengan triwulan IV tahun 2019 progress kontruksi mencapai luas

    lahan 12,40 Ha yang merupakan realisasi progres konstruksi pada

    triwulan I tahun 2019. Progres konstruksi berupa pelaksanaan land

    clearing di lahan 12,40 Ha;

    Terhadap Permasalahan tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi

    strategis kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan pihak-pihak

    terkait.

    c. Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung

    1) Kontrak konstruksi Pelabuhan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung

    sebagai tahap awal pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala

    Tanjung telah selesai pada tanggal 20 Juni 2019 dan telah beroperasi

    secara komersial sejak 28 April 2019.

    2) Telah dilakukan Berita Acara Serah Terima I (100%) pada tanggal 20 Juni

    2019 mengacu kepada Amandemen VIII Perjanjian Nomor

    UM.58/2/24/PMT-19 tanggal 20 Juni 2019 (Final Account) dimana

    pekerjaan yang dapat diterima adalah 99,21%, sisa pekerjaan sebesar

    0,79% merupakan bagian pekerjaan Access Road Row 2 yang tidak dapat

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 12

    dilaksanakan disebabkan permasalahan lahan masyarakat yang sampai

    dengan 20 Juni 2019 belum dapat dibebaskan.

    3) Sampai dengan saat reviu berakhir, lahan masyarakat sebanyak 5 persil

    telah selesai dibebaskan

    dan dibayar ,selanjutnya PT

    PMT berencana untuk

    melakukan pelelangan

    terhadap sisa pekerjaan

    Access Road Row 2.

    Terhadap Permasalahan

    tersebut kami telah

    menyampaikan rekomendasi strategis kepada Direksi PT Pelabuhan

    Indonesia I (Persero) dan pihak-pihak terkait.

    d. Pembangunan Transmisi di Provinsi Sumatera Utara

    1) Pembangunan Transmisi 275 KVA Simangkuk – Galang telah selesai

    100 % dan telah dilakukan uji kelaikan (commisioning test) pada 10 April

    2019 dan dinyatakan

    laik operasi.

    2) Lahan untuk

    Pembangunan

    Transmisi 275 KVA

    Simangkuk – Sarulla

    sebanyak 235 tapak

    telah selesai

    dibebaskan pada Tahun

    2018.

    3) Realisasi progres fisik/konstruksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019

    adalah sebesar 77.58% dengan rincian:

    a) Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Tower (Seksi B) T/L

    275 KVA Simangkuk - PLTP Sarulla kontrak nomor 247.PJ.PLN

    2017/DAN.02.02/UIP SBU/2017 sebesar 62,39% (Final Account).

    b) Pekerjaan Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Konduktor ACSR

    435/55 mm2, OPGW 60 mm2 & Junction Box, GSW 95 mm2, Insulator

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 13

    & Accessories T/L 275 KVA Simangkuk - PLTP Sarulla kontrak nomor

    275.PJ.PLN 2017/DAN.02.02/UIP SBU/2017 sebesar 92,77%.

    Terhadap Permasalahan tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi

    strategis kepada General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk

    Pembangkit Wilayah Sumatera Bagian Utara dan pihak-pihak terkait.

    e. Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4

    1) Realisasi pembebasan lahan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 per 14

    Desember 2018 sebesar 105,10 Ha atau 100% dari target 105,10 Ha;

    2) Progres fisik Pembangunan PLTU Pangkalansusu Unit 3 dan Unit 4

    secara keseluruhan telah

    mencapai 99,31%.

    Pembangunan unit 3 telah

    selesai dan telah dilakukan

    performance test pada 18 Juni

    2019 dan telah mendapat

    Sertifikat Laik Operasi (SLO)

    pada tanggal 26 Juni 2019.

    3) Pembangunan unit 4 selesai dan telah dilakukan performance test pada 4

    September 2019 dan telah mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada

    tanggal 15 Agustus 2019. Progres fisik belum 100% karena descoping

    pekerjaan transmisi 150 KVA akan diperhitungkan dalam Final Quantity.

    f. Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW

    Hasil reviu terhadap Proyek Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25

    MW dapat diuraikan sebagai berikut:

    1) Realisasi Pembebasan Lahan

    Lahan yang digunakan untuk lokasi Pembangunan Mobile Power Plant

    (MPP) Nias 25 MW adalah milik PT PLN (Persero), sehingga tidak ada

    kegiatan pembebasan lahan;

    2) Realisasi progres fisik/konstruksi

    Realisasi progress fisik/konstruksi Pembangunan Mobile Power Plant

    (MPP) Nias 25 MW triwulan IV tahun 2019 adalah 0,55%, sedangkan

    realisasi progres fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV tahun 2019

    (s/d tanggal 15 Desember 2019) sebesar 99,81% dari target per tanggal

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 14

    20 Desember 2018 sebesar 100,00% (proyek terlambat sejak tanggal 21

    Desember 2018);

    3) Belum selesainya

    pembangunan disebabkan

    disebabkan adanya finalisasi

    amandemen kontrak yang

    masih dalam proses.

    Amandemen kontrak untuk

    pekerjaan Piling Works, Civil

    works at Switchyard,

    Unloading Facility, dan Deepwell direncanakan selesai pada minggu

    keempat Januari 2020.

    g. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

    1) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan - Tebing Tinggi per

    telah selesai 100,00% dan telah beroperasi secara resmi sejak tanggal 24

    Maret 2019;

    2) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Kisaran – Tebing Tinggi

    sebesar 24,26% dibanding target 20,09% (data triwulan IV 2019);

    3) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan – Binjai sebesar

    90,144% dibanding target 80,963% (data triwulan IV 2019);

    4) Realisasi pembangunan fisik

    Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa

    belum ada proses

    pembangunan konstruksi (data

    triwulan IV 2019);

    5) Realisasi pembangunan fisik

    Jalan Tol Ruas Rantauprapat -

    Kisaran belum ada proses

    pembangunan konstruksi (data triwulan IV 2019);

    6) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Tebing Tinggi – Sibolga

    sebesar 14,60% dibanding target triwulan IV sebesar 18,37%. (data

    triwulan IV 2019).

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 15

    h. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei

    Berdasarkan hasil evaluasi atas program lintas sektoral pengembangan

    kawasan ekonomi khusus pada KEK Sei Mangkei sejak proses pengusulan

    Tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Septemberi 2019, dapat disimpulkan

    sebagai berikut:

    1) Belum adanya target dan plotting rinci rencana pengembangan

    infrastruktur per tahun

    pelaksanaan tahap I,

    II dan III termasuk

    jenis

    kegiatan/pekerjaan,

    estimasi anggaran,

    output kegiatan serta

    bobotnya terhadap

    keseluruhan rencana

    (ultimate) oleh PTPN

    III (Persero) selaku Badan Pembangun dan PT Kawasan Industri

    Nusantara (PT Kinra) selaku Badan Pengelola KEK Sei Mangkei;

    2) Izin Operasional Dry Port KEK Sei Mangkei belum diterbitkan;

    3) KEK Sei Mangkei telah diresmikan mulai beroperasional pada tanggal 27

    Januari 2015;

    4) Harga gas di KEK Sei Mangkei masih terlalu tinggi (USD 10,60/MMBTU)

    dan belum sesuai dengan harapan investor karena jauh berbeda dengan

    harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus Lainnya;

    5) Belum adanya standar perizinan terkait investasi terhadap zonasi yang

    berada di Kawasan;

    6) Belum adanya sistem pembuangan sampah (limbah padat) sehingga

    sampah (limbah padat) dibuang ke tempat pembuangan sementara di

    areal KEK Sei Mangkei;

    7) Jumlah investor di luar PTPN III (Persero) baru 4 (empat) investor.

    Investor yang telah beroperasi yaitu PT Unilever Oleochemical Indonesia

    dan PT Industri Nabati Lestari dan dua investor lainnya yaitu PT All

    Cosmos dan PT Alternatif Protein Indonesia masih dalam tahap

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 16

    pembangunan, sehingga KEK Sei Mangkei belum secara maksimal

    dimanfaatkan oleh investor;

    8) Administrator belum didukung dengan sarana dan prasarana yang

    optimal.

    Tindak lanjut Hasil Reviu triwulan IV Tahun 2019 yaitu :

    1) Izin Badan Usaha Pelabuhan PT Sei Mangkei Nusantara Tiga telah

    diterbitkan sesuai surat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian

    Perhubungan Nomor : A.395/AI.301/DJPL tanggal 6 Mei 2019.

    2) Penambahan satu investor yaitu PT Aice yang telah melakuakan

    pembelian lahan dan telah memulai kontruksi pada bulan Oktober 2019.

    i. Pembangunan Jaringan Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara

    1) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung

    Kegiatan ini sempat terhenti di tahun anggaran 2016 karena tidak

    dianggarkan kembali. Pada tahun anggaran 2017, kegiatan ini dilanjutkan

    kembali dengan sistem pendanaan melalui SBSN (Surat Berharga Syariah

    Negara) dan dilaksanakan dalam 3 Tahun Anggaran 2017 s.d 2019.

    Panjang lintasan yang direncanakan dalam pembangunan jaringan kereta

    api Bandar

    Tinggi – Kuala

    Tanjung

    sepanjang

    21,5 km

    dengan total

    kebutuhan

    dana sebesar Rp577.696.610.000,00. Sampai dengan Triwulan IV 2019

    (per 15 Desember 2019), dana yang telah terserap untuk Pembangunan

    Jalur Kereta Kereta Api Bandar Tinggi - Kuala Tanjung sebesar

    Rp577.696.610.000,00 atau 100,00% dari total anggaran.

    Pelaksanaan pekerjaan terbagi ke dalam 5 (lima) dengan realisasi fisik

    sampai dengan Triwulan IV 2019 (per 15 Desember 2019) telah mencapai

    100%, dengan rincian per paket sebagai berikut:

    a) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

    Km.0+000 sd Km.5+000 (BTK-1) dengan progres fisik sebesar 100%;

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 17

    b) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

    KM.5+000 sd Km.21+500 (BTK-2) dengan progres fisik sebesar

    100%;

    c) Pembangunan Stasiun Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala

    Tanjung (BTK-3) dengan progres fisik sebesar 100,00%;

    d) Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi antara Bandar

    Tinggi-Kuala Tanjung (BTK-4) dengan progres fisik sebesar 100%.

    e) Pembangunan Jembatan KA WTT Bentang 50 di Emplasement

    Stasiun Bandar Tinggi (BTK-5) dengan progress fisik 100%

    2) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Rantau Prapat-Kota Pinang

    Jalan Kereta Api ini merupakan salah satu segmen dari Program Trans

    Sumatera Railway Rantau Prapat - Kota Pinang - Duri - Dumai.

    Pendanaan kegiatan ini menggunakan SBSN (Surat Berharga Syariah

    Negara) dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun Anggaran 2017-2019

    Panjang lintasan yang direncanakan dalam pembangunan jaringan kereta

    api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 33 km dengan total

    kebutuhan dana sebesar Rp1.770.000.000,00. Realisasi keuangan pada

    Triwulan IV 2019 (per 15 Desember 2019) adalah sebesar

    Rp1.451.776.245.296,00

    atau 99,97%.

    Pelaksanaan pekerjaan

    terbagi ke dalam 14 (empat

    belas) paket dengan

    realisasi fisik sampai

    dengan triwulan IV tahun

    2019 (per 15 Desember

    2019) telah mencapai

    82,48% dari target kumulatif sebesar 81,34%, dengan rincian per paket

    sebagai berikut:

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 18

    Tabel 2.8 Target dan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kereta Api antara Rantau

    Prapat-Kota Pinang Tahun 2019

    No Uraian Kegiatan / Paket Pekerjaan

    Bobot

    Target s.d TW IV 2019

    Target Tertimbang

    TW s.d IV 2019

    Realisasi s.d TW IV 2019

    Realisasi Tertimbang s.d

    TW IV 2019

    Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

    1

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.0+000 sd 5+000 (RPK-1)

    5,43 100 100 5,43 5,43 100 100 5,43 5,43

    2

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.5+000 sd 10+000 (RPK-2)

    10,92 89,20 92,00 9,74 10,05 89,20 91,80 9,74 10,03

    3

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.10+000 sd 13+500 (RPK-3)

    7,71 92,01 90,45 7,09 6,97 92,01 94,00 7,09 7,25

    4

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.13+500 sd 17+000 (RPK-4)

    9,28 90,58 92,00 8,41 8,54 90,58 94,06 8,41 8,73

    5

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.17+000 sd 20+500 (RPK-5)

    8,12 97,65 89,21 7,93 7,25 97,65 95,00 7,93 7,72

    6

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.20+500 sd 25+500 (RPK-6)

    13,42 98,54 98,00 13,22 13,15 98,54 98,55 13,22 13,22

    7

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.25+500 sd 29+000 (RPK-7)

    8,13 97,17 98,59 7,90 8,02 97,17 98,27 7,90 7,99

    8

    Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.29+000 sd 33+000 (RPK-8)

    10,45 94,61 92,01 9,89 9,62 94,61 95,26 9,89 9,96

    9 Pembangunan Stasiun KA antara Rantauprapat - Kota Pinang (RPK-9)

    5,18 91,00 86,27 4,71 4,46 91,00 85,24 4,71 4,41

    10

    Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi lintas Rantau Prapat - Kota Pinang (RPK-10)

    10,37 66,01 56,34 6,85 5,84 66,01 55,29 6,85 5,73

    11

    Pembanguan Jembatan jalur Kereta api Bentang 140 meter antara Rantauprapat - Kota Pinang KM. 15 + 400 (RPKJ-1)

    3,19 33,00 18,00 1,05 0,57 33,00 18,00 1,05 0,57

    12

    Pembanguan Jembatan jalur Kereta api Bentang 140 meter Antara Rantauprapat - Kota Pinang KM. 15 + 540 (RPKJ-2)

    3,27 33,00 18,17 1,08 0,59 33,00 18,17 1,08 0,59

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 19

    No Uraian Kegiatan / Paket Pekerjaan

    Bobot

    Target s.d TW IV 2019

    Target Tertimbang

    TW s.d IV 2019

    Realisasi s.d TW IV 2019

    Realisasi Tertimbang s.d

    TW IV 2019

    Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik

    (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

    13

    Pemasangan Track Baru Km. 0+000 s/d KM.10+000 Sepanjang 10.000 M'sp antara Rantauprapat-Kota Pinang (Paket RPKT-1)

    2,23 33,00 18,03 0,73 0,40 33,00 18,03 0,73 0,40

    14

    Pemasangan Track Jalan KA Km 104+500 s.d 114+000 sepanjang 9.500 m’sp antara Merbau – Rantau Prapat lintas Kisaran – Rantau Prapat (Paket RPKT-2)

    2,29 33,00 18,83 0,76 0,43 33,00 18,83 0,76 0,43

    Jumlah 100 84,80 81,34 84,80 82,48

    j. Pembangunan Bendungan Lausimeme

    Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

    Perumahan Rakyat

    merupakan pembangunan

    Bendungan Lausimeme di

    Kabupaten Deli Serdang,

    yang salah satu tujuan

    pembangunannya adalah

    untuk meningkatkan

    Sistem Pengendalian

    Banjir Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dari yang saat ini masih pada

    debit skala periode ulang 25 tahunan menjadi skala periode 40 tahunan.

    Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II

    Medan.

    Sampai dengan saat reviu semester IV Tahun 2019 (per 15 Desember 2019),

    progres kemajuan kegiatan baru mencapai 9,72% dari target fisik 9,76%

    dengan rincian sebagai berikut:

    Tabel 2.9 Rencana dan Realisasi Pembangunan Bendungan Lausimeme Tahun 2019

    No Uraian Realisasi

    Kemajuan Fisik

    Rencana

    Progres Fisik

    Deviasi

    1 Pembangunan Bendungan Lau Simeme Kabupaten Deli

    Serdang Paket – I (MYC)

    8,356% 8,455% -0,099%

    2 Pembangunan Bendungan Lau Simeme Kabupaten Deli

    Serdang Paket – II (MYC)

    11,154% 10,.985% 0,169%

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 20

    k. Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

    PSN SHAT pada Kanwil Badan Pertanahan Prov. Sumut direalisasikan

    melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah

    kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara

    serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik

    Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang

    setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis

    mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan

    pendaftarannya.

    Tujuan PTSL adalah mewujudkan pemberian kepastian hukum dan

    perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat.

    Realisasi fisik kegiatan PTSL sampai dengan triwulan IV tahun 2019 (per 15

    Desember 2019) sebanyak 84.762 sertifikat (K1) atau 50,85% dari target yang

    ditetapkan Tahun 2019 sebesar 166.681 sertifikat. Sedangkan target

    keuangan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Tahun 2019 sebesar

    Rp88.378.013.000,00 dengan realiasi per 15 Desember 2019 adalah sebesar

    Rp80.253.737.671,00 atau sebesar 90,81% dari target keuangan tahun 2019.

    l. Pariwisata Danau Toba

    Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi

    Kawasan Danau Toba sebagaimana diatur

    dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

    2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

    Danau Toba dan Sekitarnya. Kawasan

    Danau Toba ditunjuk sebagai Proyek

    Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan

    Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

    Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

    Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

    tentang Proyek Strategis Nasional. Kawasan

    Pariwisata Danau Toba adalah kawasan seluas paling sedikit 500 (lima ratus)

    hektar, yang selanjutnya disebut zona otorita. Hak pengelolaan zona otorita

    diberikan kepada Badan Otoritas Danau Toba sebagaimana diatur dalam

    Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 21

    Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13

    Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita

    Danau Toba.

    Salah satu kegiatannya adalah Pembangunan Kapal Penyeberangan

    penumpang Ro-Ro GT 300. Pembangunan Kapal Penyeberangan

    Penumpang Ro-Ro 300 GT untuk Danau Toba Tahun 2018-2019

    dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak.

    Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan ini berasal dari dana

    APBN. Untuk periode tahun 2018 melalui DIPA Nomor 022.03.2.403842/2018

    sedangkan untuk periode tahun 2019 melalui DIPA 022.03.2.403842/2019.

    DIPA Tahun 2019 (revisi ke 3) baru terserap sebesar Rp6.941.561.473

    (pembayaran termin ke IV) dan sisa kontrak Rp6.749.397.500

    (Rp16.731.406.000 – Rp9.982.008.500).

    Berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi keuangan sampai dengan

    tanggal 15 Desember 2019:

    Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pembangunan Kapal Penyebrangan Penumpang Ro-Ro

    Pariwisata Danau Toba Tahun 2019 Uraian Kontrak Fisik Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

    Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang

    Ro-Ro 300 GT untuk Danau Toba Tahun 2018-2019

    2018 14.999.548.000 14.999.479.673

    2019 16.731.406.000 9.982.008.500

    Total 31.730.954.000 24.981.488.173

    Kemajuan pekerjaan Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-

    Ro 300 GT untuk Danau Toba Tahun 2018-2019 sampai dengan tanggal 15

    Desember 2019 mencapai 96,37% dari target 99,97%, sehingga ada deviasi

    negatif sebesar 3,60%. Adapun penyebab keterlambatan progress tersebut

    adalah dokumen nama kapal masih belum mendapat persetujuan dari

    kementerian, sehingga pekerjaaan dengan pihak ketiga berupa pengurusan

    perijinan, pengawasan dan klasifikasi kapal, training dan alih teknologii dan ijin

    penyeberangan belum dapat dilaksanakan.

    m. Tanah Objek Reforma Agraria pada Program Redistribusi Tanah

    Total target redistribusi tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

    Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak

    60.500 bidang tanpa menargetkan luasan hektar. Luasan hektar akan

    diketahui setelah bidang ditentukan dan dilakukan pengukuran.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 22

    Target Redistribusi Tanah pada tahun 2019 sebesar 20.000 bidang meliputi

    tanah negara yang dikuasai masyarakat. Dari target tahun 2019 sebanyak

    20.000 bidang telah dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat untuk

    16.211 bidang atau mencapai 81,05%.

    Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 (per 15 Desember

    2019) adalah sebesar Rp8.445.277.292,00 atau 61,14% dari anggaran

    sebasar Rp13.813.460.000,00.

    n. Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

    Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Direktorat

    Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan

    Hidup dan Kehutanan merupakan instansi yang mengelola kegiatan penataan

    batas kawasan hutan untuk penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria

    (TORA) dan inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan

    untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

    Kegiatan TORA pada Provinsi Sumatera Utara dianggarkan sebesar

    Rp2.948.380.000, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

    Tabel 2.11 Target Fisik dan Anggaran Pelaksanaan TORA pada Balai Pemantapan Kawasan

    Hutan Wilayah I Medan Tahun 2019

    No Mekanisme Kabupaten Target Fisik Anggaran

    (Rp) Realisasi

    Keuangan (Rp) (%)

    1 Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

    Asahan 110 Ha 311.971.000 15.763.000,- 5.05

    2 Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA

    Asahan

    444 Km 2.636.409.000 0 0

    Realisasi fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) penyelesaian Tanah Objek

    Reforma Agraria (TORA) atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan,

    sampai dengan Triwulan IV 2019 sebesar 0%.

    Hal ini disebabkan karena Peta Indikatif TORA ditetapkan oleh Kementerian

    Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa adanya usulan dari pemerintah

    daerah.

    Akibatnya pencadangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak

    produktif untuk sumber TORA serta output program prakondisi pembangunan

    melalui pemantapan kawasan hutan sesuai dengan DIPA Nomor:

    029.06.2.238471/2019 tanggal 5 November 2019 tidak tercapai.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 23

    o. Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat

    Tujuan Kegiatan Peremajaan Perkebunan Rakyat di provinsi Sumatera Utara

    adalah sebagai upaya percepatan peremajaan tanaman kopi arabika dan

    kelapa sawit di Provinsi

    Sumatera Utara.

    Capaian Realisasi Fisik dan

    Keuangan Kegiatan

    Peremajaan Perkebunan

    Tanaman Kopi Arabika dan

    kelapa sawit sampai dengan

    Triwulan IV Tahun 2019 (per 15

    Desember 2019) adalah

    sebagai berikut:

    a) Realisasi fisik (tanaman tertanam) atas Proyek Peremajaan Perkebunan

    Rakyat untuk tanaman kopi arabika sudah dilakukan penanaman atas

    benih tanaman kopi arabika oleh petani sebesar 100% atau sebesar 574

    hektar.

    b) Realisasi keuangan Peremajaan Perkebunan tanaman kopi per 15

    Desember 2019 (Triwulan IV Tahun 2019) sebesar Rp4.593.529.450,00

    atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp4.804.162.000,00 berupa realisasi

    anggaran belanja benih, pupuk, dan saprodi lainnya sebesar

    Rp4.370.760.000,00 dan realisasi anggaran belanja operasional provinsi

    sebesar Rp222.769.450,00.

    c) Realisasi fisik (tanaman tertanam) peremajaan perkebunan tanaman

    kelapa sawit adalah seluas 5.183,18 ha atau 49,50% dari total target

    seluas 10.471,50 ha.

    d) Realisasi keuangan Peremajaan Perkebunan tanaman kelapa sawit per 15

    Desember 2019 (Triwulan IV Tahun 2019) adalah sebesar

    Rp131.783.972.947,00 atau 49,74% dari anggaran sebesar

    Rp264.922.336.500,00. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan

    disebabkan proses verifikasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera

    Utara baru selesai pada minggu kedua bulan Desember 2019 serta tidak

    adanya tenggat waktu (dateline) dalam penyampaian persyaratan yang

    harus dipenuhi oleh petani calon penerima bantuan.

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 24

    p. Proyek Perhutanan Sosial

    Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan

    dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan

    oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku

    utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, kesimbangan lingkungan dan

    dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan,

    hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

    Pendanaan Perhutanan Sosial Tahun Anggaran 2019 pada Provinsi Sumatera

    Utara sesuai dengan DIPA Nomor: SP DIPA- 029.09.2.418798/2019 Tanggal

    12 Desember 2019 (Revisi Ke-8) sebesar Rp61.408.674.000,00 untuk wilayah

    regional sumatera yang terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara,

    Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

    Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi

    Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Namun, tidak terdapat rincian anggaran

    kegiatan per Provinsi.

    Capaian luasan (area) pelaksanaan Perhutanan Sosial sampai dengan

    Triwulan IV Tahun 2019 pada BPSKL Wilayah Sumatera sebesar 73.770 Ha

    atau 23,97% dari target 307.730 Ha dengan rincian sebagai berikut:

    Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pelaksanaan Proyek Perhutanan Sosial Tahun 2019

    No Kegiatan Target

    (Ha)

    Realisasi Capaian (%)

    Luas (Ha) Jml SK Jml KK

    1 2 3 4 5 6 7(4/3)

    1. Hutan Desa (HD) 300.000 23.417

    3.739 22,33

    2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 29.235 6.519

    3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 6.673 662

    4. Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) 7.651 2.132

    5. Kemitraan Kehutanan (IPHPS) 0 0

    6. Hutan Adat 7.730 6.794 848 87,89

    Jumlah 307.730 73.770 - 13.900 23,97

    Realisasi fisik dan keuangan Kegiatan BPSKL Wilayah Sumatera sampai

    dengan Triwulan IV Tahun 2019 (15 Desember 2019), adalah sebagai berikut:

    Tabel 2.13 Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Proyek Perhutanan Sosial Tahun 2019

    No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi

    Fisik Anggaran (Rp) Fisik Anggaran (Rp)

    1. Dukungan Manajemen Layanan 1 5.068.125.000,00 1 4.524.482.275,00

    2. Penyiapan Kawasan Areal Perhutanan Sosial

    Ha 300.000 13.437.663.000,00 66.976 10.502.505.927,00

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 25

    No Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target Realisasi

    Fisik Anggaran (Rp) Fisik Anggaran (Rp)

    3. Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

    26.914.870.000,00 22.264.900.023,00

    a. Pembentukan Kelompok Usaha PS (KUPS)

    Kelompok 640 14.564.870.000,00 305 10.127.402.623,00

    b. Pemberian Bantuan Alat Ekonomi Produktif

    Paket 190 12.350.000.000,00 101 12.137.497.400,00

    4. Penanganan Konflik Tenurial

    2.517.190.244,00

    a. Penanganan Konflik dan Tenurial

    Ha 110.790 2.336.280.000,00 42.255 1.254.133.844,00

    b. Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat

    Ha 7.730 1.300.000.000,00 6.794 1.263.056.400,00

    5. Kemitraan Lingkungan 12.351.736.000,00 9.594.665.105,00

    a. Meningkatnya Komunitas Peduli Lingkungan

    Komunitas 13 120.000.000,00 13 89.404.000,00

    b. Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial

    Orang 460 12.231.736.000,00 460 9.505.261.105,00

    c. Kunjungan Presiden, Kunjungan Menteri LHK

    Kegiatan

    Jumlah Anggaran 61.408.674.000,00 49.403.743.574,00

    Jumlah Anggaran Kegiatan Perhutanan Sosial (2 + 4.b.)

    14.737.663.000,00 11.765.562.327,00

    Yang menjadi hambatan dalam mencapai target kegiatan dalam dari Program

    Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada BPSKL Wilayah

    Sumatera sampai dengan 15 Desember 2019 antara lain:

    1) Kurangnya jumlah SDM untuk melakukan verifikasi teknis usulan

    perhutanan sosial di BPSKL Wilayah Sumatera;

    2) Keterbatasan anggaran Rupiah Murni untuk item pekerjaan Pembentukan

    KUPS dan untuk Kegiatan Penanganan Konflik dan Tenurial.

    2. Program Prioritas Pembangunan Nasional

    BPKP telah melakukan pengawalan atas berbagai program pembangunan yang

    dilaksanakan pemerintah melalui pengawasan atas berbagai kegiatan

    Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terkait bidang

    Pembangunan, Pendidikan, Kedaulatan Pangan, Pariwisata, Konektivitas,

    Pembangunan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Konektivitas,

    Kedaulatan Energi, dan Pengembangan KEK. Hasil pengawasan tersebut

    diuraikan sebagaimana berikut.

    a. Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan

    Pelaksanaan Audit Tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan

    dilaksanakan pada 8 Kantor Cabang BPJS dengan 2 fokus utama yaitu:

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 26

    1) Evaluasi sistem DJS Kesehatan, dengan kesimpulan:

    a) Sistem Kepesertaan

    (1) Pengelolaan data kepesertaan Jaminan Kesehatan belum

    dilaksanakan secara optimal.

    (2) Peserta Jaminan Kesehatan yang terdaftar di BPJS Kesehatan

    belum memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) yang

    ditetapkan.

    (3) Pembaharuan/updating data kepesertaan Jaminan Kesehatan

    belum dilaksanakan secara optimal.

    a) Sistem Manajemen Iuran dan Penagihan Piutang

    (1) Upaya penagihan tunggakan pembayaran iuran Jaminan

    Kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan belum memberikan

    hasil yang optimal.

    (2) BPJS Kesehatan tidak dapat memastikan kebenaran penghasilan

    peserta PPU Badan Usaha yang dilaporkan dalam rangka

    menetapkan besaran iuran Jaminan Kesehatan yang sebenarnya.

    b) Sistem Biaya Manfaat Jaminan Kesehatan

    (1) Secara umum pengajuan klaim dari rumah sakit/FKRTL ke BPJS

    Kesehatan mengalami keterlambatan 2-3 bulan setelah

    pelayanan.

    (2) Sebagian pembayaran atas klaim rumah sakit/FKRTL oleh BPJS

    Kesehatan mengalami keterlambatan.

    2) Audit atas Data Operasional Dana Jaminan Kesehatan, dengan

    kesimpulan:

    a) Akurasi Data Kepesertaan BPJS Kesehatan

    Dari jumlah peserta Jaminan Kesehatan sebanyak 9.920.443 jiwa,

    terdapat peserta yang tercatat dengan NIK ganda sebanyak 474.501

    record atau sebesar 4,78% dan yang tercatat dengan NIK tidak

    standar sebanyak 700.960 record atau sebesar 7,07%.

    Dari jumlah peserta Jaminan Kesehatan dalam status mutasi per 1

    Januari 2018 sebanyak 90.078 jiwa, peserta yang sudah di-update

    sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 65.805 jiwa atau

    sebesar 73,05%.

    b) Akurasi Data Manajemen Iuran BPJS Kesehatan

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 27

    Jumlah penerimaan iuran peserta Jaminan Kesehatan sampai dengan

    31 Desember 2018 sebesar Rp866.674.883.987,00

    c) Akurasi data Piutang Iuran BPJS Kesehatan

    Jumlah piutang iuran peserta Jaminan Kesehatan per 31 Desember

    2018 sebesar Rp171.654.394.126,00

    d) Klaim Jaminan Kesehatan

    Masih terdapat beberapa permasalahan terkait klaim Jaminan

    Kesehatan FKRTL kepada BPJS Kesehatan, yaitu:

    (1) Terdapat berkas klaim yang sudah diverifikasi namun belum

    dibayar pada FKRTL yang diuji petik sebesar

    Rp405.560.161.000,00.

    (2) Terdapat berkas klaim yang belum diajukan oleh FKRTL yang diuji

    petik kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp94.869.175.582,00.

    (3) FKRTL yang diuji petik belum sepenuhnya mengajukan klaim ke

    BPJS Kesehatan tepat waktu.

    (4) Berita Acara Berkas Klaim Lengkap pada FKRTL yang diuji petik

    belum sepenuhnya diterbitkan dengan tepat waktu.

    (5) Pembayaran klaim pada FKRTL yang diuji petik belum

    sepenuhnya dibayarkan dengan tepat waktu.

    (6) Terdapat beberapa FKRTL yang melakukan pinjaman di bank

    dengan menjaminkan piutang FKRTL terhadap BPJS Kesehatan

    Atas permasalahan tersebut telah direkomendasikan Deputi Direksi BPJS

    Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh agar memerintahkan seluruh

    Kepala Cabang BPJS Kesehatan di Wilayah Provinsi Utara untuk:

    1) Melakukan pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang

    tercatat dengan NIK ganda dan NIK tidak standar.

    2) Melakukan rekonsiliasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepada

    pihak-pihak terkait.

    3) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pendataan

    Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam

    pendaftaran dan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan.

    4) Menyusun rencana aksi dalam rangka memastikan seluruh penduduk

    Provinsi Sumatera Utara terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

    5) Meningkatkan cakupan peserta badan usaha dengan cara:

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 28

    a) Mengintensifkan kegiatan canvassing kepada Badan Usaha yang

    belum registrasi.

    b) Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap badan usaha secara

    berkala.

    c) Melakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri melalui Surat Kuasa

    Khusus untuk mempertegas ketentuan terkait kewajiban badan usaha

    untuk registrasi ke dalam kepesertaan JKN-KIS.

    d) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah khususnya instansi terkait

    yang berada di lingkup kerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan, dan

    dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan rekonsiliasi data

    badan usaha.

    b. Audit Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

    Program KOTAKU/NSUP bertujuan meningkatkan akses terhadap

    infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk

    mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif,

    dan berkelanjutan.

    Tujuan tersebut dicapai melalui kondisi antara lain sebagai berikut:

    1) Menurunnya luas permukiman kumuh,

    2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

    (Pokja PKP) di tingkat kota dalam penanganan permukiman kumuh yang

    berfungsi dengan baik,

    3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota dan

    tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

    4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

    melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan

    masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas

    permukiman kumuh,

    5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup

    bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

    Audit yang dilaksanakan merupakan audit keuangan dengan tujuan menguji

    kebenaran dan keakuratan jumlah/saldo dalam laporan keuangan, serta

    pengujian terhadap pengeluaran keuangan program, yang mencakup

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 29

    kebenaran perhitungan matematis, kelengkapan, validitas, prosedur analitis,

    keberadaan, serta penetapan titik pisah. Serta audit kepatuhan dengan tujuan

    penilaian terhadap ketaatan program atas ketentuan dalam loan agreement

    dan pedoman proyek serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

    Tabel 2.14 Kesimpulan Pelaksanaan Audit KOTAKU Tahun 2019

    No Kabupaten Audit Keuangan Audit Kepatuhan

    1 Provinsi Sumatera Utara Audit Dukungan Cukup Memadai 2 Medan Audit Dukungan Cukup Memadai 3 Tanjung Balai Audit Dukungan Cukup Memadai 4 Langkat Audit Dukungan Cukup Memadai 5 Karo Audit Dukungan Cukup Memadai

    c. Audit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program PAMSIMAS III)

    Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

    (Pamsimas) adalah kegiatan di bidang air minum dan sanitasi yang ditujukan

    bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran

    perkotaan (peri-urban) dan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat.

    Audit yang dilaksanakan merupakan audit keuangan dengan tujuan menguji

    kebenaran dan keakuratan jumlah/saldo dalam laporan keuangan, serta

    pengujian terhadap pengeluaran keuangan program, yang mencakup

    kebenaran perhitungan matematis, kelengkapan, validitas, prosedur analitis,

    keberadaan, penetapan titik pisah. Selain itu dilaksanakan audit kinerja

    dengan tujuan penilaian terhadap kinerja program dalam melaksanakan

    progaram seesuai ketentuan dalam loan agreement dan pedoman proyek

    serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

    Tabel 2.15 Kesimpulan Pelaksanaan Audit PAMSIMAS III Tahun 2019

    No Kabupaten Audit Keuangan Audit Kinerja

    1 Provinsi Sumatera Utara Audit Dukungan Berhasil

    2 Langkat Audit Dukungan Berhasil

    3 Labuhan Batu Selatan Audit Dukungan Berhasil

    4 Asahan Audit Dukungan Berhasil

    d. Verifikasi Proyek Itegrated Participatory and Development and Management of Irrigation (IPDMI)

    Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation

    Program (IPDMIP) dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan

    Program Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi 2015-2025 di Indonesia dengan

    sasaran utama yakni meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan

    kemiskinan masyarakat perdesaan. Program Pemerintah dimaksud

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 30

    diperkirakan akan didanai dari berbagai sumber pendanaan sebesar $ 1,679

    juta dari tahun 2017 hingga 2021. ADB (Asian Development Bank) akan

    menyiapkan dana sebesar $ 600 juta, dimana difokuskan pada upaya

    rehabilitasi jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan, serta pemberian air

    kepada petani. Program IPDMIP akan membiayai sebagian dari program

    Renstra di 74 kabupaten dalam 16 provinsi dari tahun 2017 hingga 2021.

    International Fund for Agricultural Development (IFAD) scara paralel akan

    membiayai program Kementerian Pertanian dalam peningkatan penyampaian

    jasa pertanian untuk memaksimalkan manfaat perbaikan irigasi.

    Pelaksanaan kegiatan IPDMIP tahun 2019 di Provinsi Sumatera dilaksanakan

    pada empat kabupaten yaitu Humbang Hasundutan, Asahan, Simalungun dan

    Tapanuli Tengah serta Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

    1) Unsur Kelembagaan

    Unsur kelembagaan terdiri dari peningkatan operasionalisasi Kelembagaan

    Irigasi (KOMIR), peningkatan operasionalisasi Perkumpulan Petani

    Pemakai Air (P3A) dan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik

    Kelembagaan (PSETK). Hasil verifikasi terhadap unsur kelembagaan

    dijelaskan pada tabel di bawah ini.

    Tabel 2.16

    Unsur Kelembagaan di 4 Kabupaten dan Provinsi

    No Provinsi/ Kabupaten Hasil Verifikasi

    KOMIR P3A PSETK

    1 Provinsi Sumatera Utara Baik Sedang Berkembang Baik

    2 Kab. Humbang Hasundutan Baik Sedang Berkembang Baik

    3 Kab. Asahan Baik Belum Berkembang Belum ada dok. PSETK

    4 Kab. Simalungun Cukup Sedang Berkembang Kurang

    5 Kab. Tapanuli Tengah Baik Belum Berkembang Baik

    2) Unsur Fisik

    Unsur fisik merupakan peningkatan rehabilitasi infrastruktur irigasi, hasil

    verifikasi terhadap unsur fisik dijelaskan pada tabel di bawah ini.

    Tabel 2.17 Unsur Fisik di 4 Kabupaten dan Provinsi

    No Provinsi/ Kabupaten Hasil Verifikasi

    1 Provinsi Sumatera Utara Tidak dapat dilakukan verifikasi karena belum Professional Hand Over (PHO)

    2 Kab. Humbang Hasundutan Tidak dapat dilakukan verifikasi karena belum Professional Hand Over (PHO)

    3 Kab. Asahan Telah dilakukan rehabilitasi dengan luas areal irihasi yang direhabilitasi sebesar 155 Ha

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 31

    No Provinsi/ Kabupaten Hasil Verifikasi

    4 Kab. Simalungun Telah dilakukan rehabilitasi dengan luas areal irihasi yang direhabilitasi sebesar 70 Ha

    5 Kab. Tapanuli Tengah Tidak dapat dilakukan verifikasi karena belum Professional Hand Over (PHO)

    e. Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2019

    Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi

    Masyarakat Tahun 2019 bertujuan untuk memantau pelaksanaan program

    prioritas tersebut serta memberikan masukan perbaikan atas kelemahan

    dalam pelaksanaan program, dengan ruang lingkup pelaksanaan program

    prioritas yang pada akhir tahun 2018 pencapaian targetnya masuk kategori

    “perlu kerja keras” dan “sulit tercapai”.

    Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian 5 sasaran indikator pada

    kegiatan prioritas, yaitu:

    1) Terlaksananya pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi usia

    kurang dari 6 bulan sebesar 50%;

    2) Tersalurkannya Tablet Tambah Darah (TTD) sebanyak 90 tablet selama

    masa kehamilan sebesar 98 persen;

    3) Terlaksananya pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Terpadu

    pada 50% Puskesmas;

    4) Tercapainya Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

    di 5.600 Puskesmas;

    5) Terlaksananya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di minimal 50%

    sekolah pada 50% kabupaten/kota.

    6) Monitoring dilaksanakan pada 8 kabupaten/kota, dengan capaian sampai

    dengan bulan Agustus 2019 sebagai berikut:

    Tabel 2.18 Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

    Tahun 2019 pada 8 Pemerintah Daerah Tahun 2019 No Kabupaten/Kota Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran5

    1. Deli Serdang 47,30% 59,70% 100,00% 70,58% 0,00%

    2. Serdang Bedagai 37,00% 55,20% 100,00% 45,00% 0,00%

    3. Langkat 49,70% 88,20% 100,00% 36,67% 0,00%

    4. Karo 50,00% 31,00% 100,00% 31,58% 0,00%

    5. Binjai 41,50% 91,65% 100,00% 100,00% 100,00%

    6. Tebing Tinggi 65,01% 100,00% 100,00% 83,00% 0,00%

    7. Pematangsiantar 28,40% 97,87% 100,00% 36,84% 0,00%

    8. Padangsidimpuan 23,99% 100,00% 100,00% 20,00% 0,00%

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 32

    f. Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana

    Pemantauan dan Evaluasi atas Program Lintas Sektoral Penanggulangan

    Bencana bertujuan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan

    penanggulangan bencana serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan

    kegiatan penanggulangan bencana dari aspek kebijakan, kelembagaan dan

    implementasi penanggulangan bencana, dengan ruang lingkup sebagai

    berikut:

    Tabel 2.19 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Lintas Sektoral Penanggulangan

    Bencana Tahun 2019

    No. Kegiatan Prioritas Jenis

    Pengawasan

    1. Pengurangan risiko bencana

    a. Pengarusutamaan PRB dalam perencanan pembangunan Evaluasi

    b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana Evaluasi

    c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pemantauan

    d. Penyusunan rencana kontinjensi Evaluasi

    2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

    a. Budaya sadar bencana Pemantauan

    3. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat

    a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulagan bencana Pemantauan

    b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana Pemantauan dan Evaluasi

    c. Penanganan darurat Evaluasi

    d. Pengembangan desa tangguh bencana Pemantauan

    e. Peralatan dan logistik kebencanaan Evaluasi

    Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada BPBD Provinsi Sumatera Utara

    dan BPBD Kota Medan, dengan hasil sebagai berikut:

    Tabel 2.20 Kesimpulan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Lintas Sektoral

    Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan Tahun 2019

    No. Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas BPBD Sumut

    BPBD Medan

    1. Pengurangan risiko bencana

    a. Pengarusutamaan PRB dalam perencanan pembangunan

    1) Jumlah alokasi anggaran kegiatan penanggulangan bencana dari tahun 2015-2019

    2) RPB terintegrasi dalam RPJMD/ RKPD/Renja

    3) RPB terintegrasi dalam RTRW

    Tercapai

    Tidak tercapai

    Tidak tercapai

    Tercapai

    Tercapai

    Tercapai

    b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana

    Peta Bencana (Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas) untuk seluruh ancaman bahaya (sesuai IRBI)

    Tercapai Tercapai

    c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

    1) Perda Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana

    2) Perda Pembentukan BPBD dan Perkada BPBD dan tupoksi

    3) Forum PRB terbentuk

    Tercapai

    Tercapai

    Tidak tercapai

    Tercapai

    Tercapai

    Tidak tercapai

  • P e nga w a la n Ak u nta b i li ta s P r o gr a m P e mba ngu na n N a si o na l | 33

    No. Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas BPBD Sumut

    BPBD Medan

    4) Data kebencanaan update Tercapai Tercapai

    d. Penyusunan rencana kontinjensi


Recommended