Top Banner
73

E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Dec 26, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN HASIL PENGAWASANTAHUN 2018

Nomor : LAP-22/PW02/6/2019Tanggal : 21 Januari 2019

Page 2: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ka ta P e nga nta r | i

KATA PENGANTAR

alam rangka melaksanakan

amanah Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan,

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2014 tentang Peningkatan Kualitas

Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern

dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasan

BPKP dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Perubahan lingkungan

strategis, sebagaimana mandat baru yang tercantum dalam Perpres Nomor 192 Tahun

2014 tentang BPKP, Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam

Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan terakhir dengan Inpres Nomor 7

Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, semakin

menegaskan jati diri BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

bertanggungjawab kepada Presiden.

Peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang

dapat diberikan BPKP kepada para shareholder/stakeholder. Komitmen tersebut telah

dituangkan dalam pernyataan visi BPKP sebagai "Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas

Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional".

Laporan Hasil Pengawasan atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah dan

Pembangunan Nasional pada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 berisi rangkuman

informasi secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selama periode Tahun 2018, sebagai media

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern keuangan negara/daerah

D

Page 3: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ka ta P e nga nta r | ii

dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat terhadap satuan kerja K/L/Pemda

dan BUMN/BUMD/BLUD di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Laporan ini disajikan secara sistematis dengan mengelompokkan hasil pengawasan BPKP

ke dalam empat perspektif (Accountability 4.0), yaitu: (1) pengawalan pembangunan

nasional; (2) peningkatan kontribusi ruang fiskal; (3) pengamanan aset negara/daerah; dan

(4) perbaikan governance system.

Selaku auditor pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu

unit kerja Perwakilan BPKP di daerah, telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung

tugas-tugas pemerintahan melalui pemberian jasa assurance dan consulting kepada

K/L/Pemda dan BUMN/BUMD/BLUD di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi

pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian

prioritas pembangunan nasional yang pro-job, pro-poor, dan pro-growth dengan

menekankan pada pencapaian efektivitas, efisiensi, dan kehematan serta penyelesaian

hambatan kelancaran pembangunan (debottlenecking).

Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang

bermanfaat untuk bahan pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan

kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan nasional di wilayah

Provinsi Sumatera Utara pada umumnya.

Medan, 21 Januari 2019

Kepala Perwakilan,

Yono Andi Atmoko

NIP 19611125 198203 1 001

Page 4: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional

PeningkatanKontribusi Ruang Fiskal

PengamananAset Negara / Daerah FOKUS

PENGAWASAN2018

124

3

a. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) : capaian 39,36 dari target 50%, Kendala di pembangunan Coal Fired Power Plant (CFPP)

b. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : [1]. Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung capaian 37,5 % dari target 100%. Kendala di pembebasan lahan. [2)] Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung Capaian 99,37% dari target 100%. c. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) : [1]. Pembangunan Gardu Induk 150 kV Pangururan 1x30 MVA dan Tele (Ext) Capaian 100%. [2]. Pembangunan Transmisi 275 KVA Galang-Simangkuk-Sarula Capaian Simangkuk-Sarula 50,37% dan direncanakan selesai pada bulan Maret 2019. [3]. Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 Realisasi progres per triwulan IV 2018 mencapai 91,928%. [4]. Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW Capaian 84,47% dengan target 100%. Kendala di fase engineering, procurement, maupun construction.

i. Pembangunan Bendungan Lau Simeme : Capaian 3,10% dari target fisik 3,35% Kendala di pembebasan lahan

d. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara : [1]. Pembebasan lahan Medan-Binjai 92,65%, pembangunan fisik 80,726%. [2]. Pembebasan lahan Medan-Kualanamu- Tebing Tinggi 477,11, pembangunan fisik 100,00%;f. KEK Sei Mangkei : Hanya ada 4 pengguna lahan, kendala di SDM Administratorg. Pembangunan Jaringan Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung : Capaian Stasiun Bandar Tinggi (BTK-5) 51,2% dari target 100%. kendala dalam pembebasan lahanh. Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota Pinang : Capaian 36,82% dari target 35,88%.

PeningkatanSistem Tata Kelola

Pemerintahanc. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah :

- Diklat penjenjangan (3 diklat) peserta 90 orang, Diklat Substansi (22 Diklat) peserta 810 orang.

- Level 3 18 APIP, level 2 16 APIP.

a. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi :- Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 15 Pemda level 3, 17 Pemda level 2, 2 Pemda level 1.

- Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Khusus BUMN/D) Evaluasi SPI di PT Inalum berkesimpulan Sangat Efektif

a. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja :- Pemda : Opini meningkat di 8 Pemda, tidak berubah di 24 Pemda, penurunan di 2 Pemda kendala di pengelolaan asset dan SDM belum memadai.

- RSUD : 26 RSUD ditetapkan sebagai BLUD (68,42%)

masih terdapat aspek penilaian dibawah

- BUMD : [1]. Hasil evaluasi di 2 sampel PD Pasar berkesimpulan “TIDAK BAIK”, kendala

standar. [2]. Hasil evaluasi di PPSU berkesimpulan Cukup Efektif. [3]. Hasil Penjaminan Kualitas SKAIPT. Bank Sumut berkesimpulan Cukup Efektif.

[4]. Hasil Reviu Pelelangan pengelolaan PDAMTirtanadi berkesimpulan telah sesuai

b. Audit Klaim Dilaksanakan 2 (dua) penugasan dengan nilai koreksi sebesar Rp558.328.637,97

Efisiensi Pengeluaran Negara/Daeraha. Audit Penyesuaian Harga Dilaksanakan 6 (enam) penugasan dengan nilai koreksi audit sebesar Rp12.226.990.646,00

a. Audit Investigatif : 7 Penugasan dengan nilai Rp11.604.692.261,00

b. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) : 12 Penugasan dengan nilai Rp15.936.701.756,00

Page 5: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E kse k ut i f | iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

aporan akuntabilitas keuangan negara dari hasil pengawasan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

tercermin dalam hasil pengawasan yang terkait dengan 4 fokus pengawasan BPKP, yaitu

Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi

Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Peningkatan Sistem Tata Kelola

Pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan yang memantau

pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional dengan aspek strategis,

signifikan dan material.

1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Pengawasan terhadap program Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional

diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dalam melakukan

percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional antara lain:

a. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter Kuala Tanjung dimaksudkan

untuk meningkatkan kapasitas produksi alumunium pada PT Inalum (Persero).

Seluruhnya terdiri dari 9 proyek dan sampai dengan triwulan IV 2018 telah

mencapai progres sebesar 39,36 dari target 50%. Belum tercapainya target

terutama disebabkan belum adanya keputusan final dari Direksi PT Inalum

(Persero) untuk melanjutkan pembangunan Coal Fired Power Plant (CFPP)

karena adanya keharusan untuk membangun CFPP di mulut tambang.

b. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1) Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung,

tahap I (2017-2020) meliputi proses perijinan dan pembebasan lahan. Ijin

lokasi yang diperoleh sebesar 400 Ha dan telah dibebaskan lahannya sebesar

150 Ha atau 37,5 %. Rendahnya progres pembebasan lahan terutama

disebabkan lambatnya pembebasan lahan sempadan sungai karena dikuasai

masyarakat, serta keharusan PT Pelindo I untuk bekerjasama dengan PT

Inalum (Persero) dalam bentuk badan usaha patungan sehubungan dengan

terbitnya PP 81/2018 pada Bulan September 2018.

L

a

Page 6: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | iv

2) Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala

Tanjung, realisasi proyek pada triwulan IV 2018 mencapai 99,37% dari target

100%. Sisa target sebesar 0,63% merupakan pekerjaan jalan akses masuk ke

pelabuhan.

c. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

1) Pembangunan Gardu Induk 150 kV Pangururan 1x30 MVA dan Tele (Ext)

Realisasi fisik telah mencapai 100,00% dan telah dilakukan serah terima

pekerjaan.

2) Pembangunan Transmisi 275 KVA Galang-Simangkuk-Sarula

Progres konstruksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 (s.d. 14

Desember 2018) adalah:

a) Pembangunan transmisi Galang-Simangkuk telah mencapai 94,02% dan

ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018;

b) Pembangunan transmisi Simangkuk-Sarula baru mencapai 50,37% dan

direncanakan selesai pada bulan Maret 2019.

Penyelesaian pekerjaan pada jalur Simangkuk-Sarula akan dilaksanakan

selama triwulan I 2019.

3) Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4

Realisasi progres per triwulan IV 2018 mencapai 91,928% dari target 93,2%.

Belum tercapainya target disebabkan lambatnya proses persetujuan

pembayaran atas tagihan kontraktor.

4) Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW

Realisasi progres per triwulan IV 2018 mencapai 84,47% dari target

seharusnya selesai (menurut kontrak) per 24 September 2018 sebesar

100%. Tidak tercapainya target disebabkan permasalahan pada fase

engineering, procurement, maupun construction.

d. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

1) Realisasi pembebasan lahan Jalan Tol Ruas Medan-Binjai per 15 Desember

2018 sebesar 139,46 Ha atau 92,65% dari target 150,52 Ha. Sedangkan

realisasi pembangunan fisik per 15 Desember 2018 sebesar 80,726% dari

target 77,469%.

2) Realisasi pembebasan lahan Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

per 15 Desember 2018 sebesar 477,11 Ha atau 99,97% dari target 477,24 Ha,

realisasi pembangunan fisik telah tercapai 100,00%;

Page 7: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | v

e. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang

Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan pembangunan unit air baku (intake) yang direncanakan selesai

pada akhir Desember 2018, namun progess fisik s.d bulan Desember 2018

hanya sebesar 39,24%, proyek ini. Hal ini disebabkan adanya tambahan

pembebasan lahan akibat justifikasi teknis dari Konsultan Pengawas dan

kelalaian rekanan.

f. KEK Sei Mangkei

Proyek ini telah berjalan dari tahun 2011 namun sampai akhir tahun 2018 hanya

ada 4 pengguna lahan yang memanfaatkan KEK Sei Mangkei. Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi telah memberikan fasilitas/kemudahan berupa

perlakukan khusus terhadap perpajakan, kepabeanan dan cukai serta

kemudahan birokrasi yang dikelola oleh Administrator. Namun, Administrator

KEK Sei Mangkei belum di dukung SDM yang menguasai proses-proses

perizinan.

g. Pembangunan Jaringan Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

Proyek ini terbagi ke dalam 5 (lima) paket fisik. Pencapaian target fisik pada

Pembangunan Jembatan KA WTT Bentang 50 di Emplasement Stasiun Bandar

Tinggi (BTK-5) dengan progres fisik 51,2% dari target 100%. Hal ini disebabkan

hambatan dalam pembebasan lahan.

h. Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota Pinang

Proyek ini merupakan segmen dari Program Trans Sumatera Railway Rantau

Prapat-Kota Pinang-Duri-Dumai. Sampai dengan 14 Desember 2018 progres

realisasi fisik sebesar 36,82% dari target 35,88%.

i. Pembangunan Bendungan Lau Simeme

Progres kegiatan telah mencapai 3,10% dari target fisik 3,35%. Tidak

tercapainya target fisik disebabkan lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap

(HPT) telah dihuni dan diusahakan oleh masyarakat.

2. Program Prioritas Pembangunan Nasional

Pengawalan atas berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

per bidang antara lain:

a. Pendidikan

1) Evaluasi atas Kegiatan Prioritas Pemberian Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah

Tahun Anggaran 2017, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat

pemegang Kartu Inonesia Pintar yang tidak menerima bantuan.

Page 8: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

2) Evaluasi atas revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun

anggaran 2017, hasil evaluasi menunjukkan proses pengadaan barang dan

jasa yang dibiayai dana revitalisasi belum sesuai pedoman; database alumni

SMK yang kurang memadai dan belum ditentukannya program peningkatan

kualitas tenaga pendidik sebagai program prioritas.

3) Evaluasi pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi yaitu Universitas

Sumatera Utara, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian program

66,76 % dari dari target 100% dan pencatatan aset yang belum sesuai

pedoman.

4) Evaluasi Bantuan Pendidikan Tinggi pada Politeknik Negeri Medan dan

Universitas Negeri Medan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat

kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan program Bidik Misi;

Program Bidik Misi belum sepenuhnya berdampak pada prestasi akademik

mahasiswa penerima bantuan dan kuota mahasiswa penerima program

Bidik Misi belum terpenuhi.

5) Monitoring Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri pada Politeknik

Negeri Medan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa masih terdapat

sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan (idle) dan terdapat aset

KDP yang rusak berat.

6) Evaluasi Pengelolaan PNBP dan BOPTN menunjukkan masih terdapat

kelemahan administrasi pengelolaan, temuan yang belum ditindaklanjuti

dan kekurangan tenaga pengajar.

b. Kesehatan

1) Pelaksanaan Audit Kinerja JKN menunjukkan kinerja delapan kabupaten

sampel antara 51,09 persen sampai dengan 67,82 persen.

2) Pelaksanaan Verifikasi Tunggakan pada Rumah Sakit jajaran Kesdam I/

Bukit Barisan menghasilkan tagihan yang dapat dibayar sebesar Rp

4.365.274.184,00 setelah koreksi oleh tim verifikasi.

3) Pelaksanaan Audit Tujuan tertentu Jaminan Kesehatan Sosial di BPJS belum

dapat memberikan kesimpulan karena penugasan merupakan audit

pendahuluan yang akan dilanjutkan dengan audit di awal tahun 2019.

4) Pelaksanaan Evaluasi Kampung KB menunjukkan masih terdapat desa

stunting yang belum ditetapkan sebagai kampung KB, pelaksanaan

kampung KB yang belum didukung oleh Pemda.

c. Kesejahteraan Rakyat

1) Pelaksanaan Monitoring Bantuan Rastra menunjukkan masih terdapat

penyaluran belum tepat waktu, jumlah, kualitas dan administrasi.

R i n g k a s a n E k s e k u t i f | vi

Page 9: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | vii

2) Pelaksanaan Evaluasi Program BPNT menunjukkan masih terdapat

kelompok penerima manfaat belum bias menerima bantuan akibat

kesalahan administrasi

3) Pelaksanaan Reviu Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menunjukkan bahwa

masih terdapat tahapan di PKTD yang belum dilaksanakan oleh kelompok

penerima bantuan.

3. Penyerapan Anggaran

Hasil pelaksanaan reviu Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Triwulan III

yang dilakukan oleh APIP Pemda dan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 52,97%.

B. PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL

1. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

a. Audit Penyesuaian Harga

Audit Penyesuaian Harga telah dilaksanakan 6 (enam) penugasan dengan nilai

koreksi audit sebesar Rp12.226.990.646,00.

b. Audit Klaim

Audit Klaim telah dilaksanakan 2 (dua) penugasan dengan nilai koreksi sebesar

Rp558.328.637,97.

2. Penerimaan Negara/Daerah (Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah)

a. Kota Medan

Hasil kegiatan OPAD Kota Medan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak

belum dilakukan secara efektif dan berkesinambungan, dan kurangnya

koordinasi OPD terkait dengan pengelolaan pajak reklame.

b. Kota Binjai

Hasil Evaluasi Kinerja PAD Kota Binjai menunjukkan bahwa kemampuan

keuangan Kota Binjai dalam kategori kurang dalam membiayai pembangunan

daerah disebabkan derajat desentralisasi fiskal Kota Binjai tahun 2016 sebesar

10,09% dan 2017 sebesar 12,84%.

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

Upaya pengamanan aset Negara/daerah melalui pelaksanaan audit investigatif 7

(tujuh) penugasan dengan nilai Rp11.604.692.261,00.-, audit penghitungan kerugian

keuangan negara (PKKN) 12 (dua belas) dengan nilai Rp15.936.701.756,00 penugasan

dan Pemberian Keterangan Ahli untuk memenuhi permintaan APH 19 (sembilan belas)

kali.

Page 10: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | viii

D. PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas system tata kelola

pemerintahan melalui kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan Kapabilitas Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola pemerintah dan

korporasi.

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara umum mengalami kenaikan tingkat

opini sebanyak 8 Pemda, yang tetap berjumlah 24 Pemda, mengalami penurunan

opini sebanyak 2 Pemda.

Hambatan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan antara lain pengelolaan

aset yang belum memadai dan terbatasnya kemampuan SDM di SKPD dan PPKD

dalam ilmu akuntansi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan dan kinerja melalui Coaching Clinic pendampingan

penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual Tahun 2017 dan penerapan Aplikasi

SIMDA Keuangan.

a. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Penilaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan

Dukungan Program JKN KIS, Bidang Pendidikan dan Bidang Perumahan

Permukiman AKPPD, dilakukan melalui uji petik mengenai kebijakan dan

pelaksanaannya pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasil audit

menunjukkan bahwa Satgas yang bertanggungjawab belum menetapkan target

dan indikator kinerja program, informasi dan regulasi yang dibuat oleh satgas

belum mengacu pada pedoman yang berlaku.

b. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 bertujuan

memberikan hasil evaluasi pelaksanaan DAK kepada Menteri Keuangan sebagai

bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan penyaluran di Provinsi

Sumatera Utara dilaksanakan pada 4 (empat) kabupaten/kota. Hasil evaluasi

menunjukkan terdapat keterlambatan pencairan dan ketidaktepatan

pemanfaatan dana.

c. Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda

Dari 34 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara,

sebanyak 30 kabupaten/kota telah menggunakan Aplikasi Simda Keuangan.

Dari jumlah tersebut, 16 pemda telah dilakukan pendampingan melalui

Page 11: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | ix

Coaching Clinic dan sebanyak 6 Pemda memperoleh opini WTP, 10 Pemda

memperoleh opini WDP.

d. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil monitoring pengelolaan keuangan desa pada kabupaten/kota, sebanyak

5.417 desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan aplikasi

SISKEUDES atau 100%.

e. Pendampingan dan Evaluasi RSUD-BLUD

Dari 38 RSUD yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara baru 26 RSUD

(68,42%) yang telah ditetapkan menjadi BLUD, sedangkan 12 RSUD lainnya

belum ditetapkan menjadi BLUD. Selama tahun 2018 telah dilakukan bimtek,

pendampingan dan sosialisasi pada 8 RSUD non BLUD dan 20 Puskesmas

dengan hasil dokumen persyaratan administratif berupa Pedoman Tata Kelola,

SPM dan RSB.

f. Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD

Evaluasi kinerja terhadap 3 RSUD-BLUD yaitu RSUD Tarutung Kabupaten

Tapanuli Utara, RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi dan RSUD Hadrianus

Sinaga Kabupaten Samosir. Hasil evaluasi kinerja terhadap ketiga RSUD secara

umum masuk dalam kategori baik dalam kelompok “A”.

g. Evaluasi BUMD

1) Evaluasi kinerja pada 2 (dua) PD Pasar yaitu PD Pasar Kota Medan dan PD

Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar. Hasil evaluasi kinerja terhadap

kedua PD Pasar secara umum berada pada kategori “TIDAK BAIK”, hal ini

disebabkan aspek pelayanan dan aspek operasional yang dinilai belum

memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan.

2) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada PT Pembangunan

Prasarana Sumatera Utara (PPSU) mencapai nilai rata-rata capaian setiap

komponen sebesar 61,43% atau berada pada tingkat efektivitas Cukup

Efektif, hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan pengendalian

dikomponen penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta monitoring.

3) Hasil Kegiatan Penjaminan Kualitas atas penilaian kembali pelaksanaan Self

Assessment atas tingkat kapabilitas SKAI PT. Bank Sumut (Persero) tahun

2017 dan semester I 2018, menunjukkan posisi kapabiltas SKAI PT Bank

Sumut (Persero) pada semester I 2018 masuk dalam kategori “Cukup Efektif”.

Page 12: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | x

4) Hasil Reviu atas Proses Pelelangan Rencana Pembangunan Instalasi

Pengolahan Air Denai Kapasitas 240 lt/detik pada PDAM Tirtanadi, telah

memenuhi ketentuan Peraturan Direksi.

5) Supervisi Pendalaman Audit pada SPI PDAM Tirtanadi bertujuan untuk

memberikan arahan dan penjaminan terkait pelaksanaan audit yang

dilakukan SPI pada PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang untuk tahun buku

2015, 2016, 2017 dan semester I tahun 2018. Supervisi dilakukan

memberikan arahan dan penjaminan terhadap pelaksanaan Audit yang

dilakukan SPI PDAM Tirtanadi. Seluruh pelaksanaan Audit telah disimpulkan

oleh tim SPI PDAM Tirtanadi dan tanggungjawab atas simpulan tersebut

sepenuhnya merupakan tanggungjawab SPI PDAM Tirtanadi.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

Dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai

pembina SPIP mendukung penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemda melalui

kegiatan pendampingan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA),

opini WTP, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan yang dilaksanakan BPKP

dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi antara lain:

a. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP selama tahun 2018 menunjukkan, 15 Pemda dengan

level 3 (terdefinisi) dan masih dalam proses QA oleh BPKP Pusat, 17 Pemda

dengan level 2 (berkembang) sedangkan 2 Pemda dengan level 1 (rintisan).

b. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Khusus BUMN/D)

Hasil evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT Indonesia

Asahan Alumunium (Persero) untuk periode tahun 2018, mencapai nilai rata-

rata sebesar 90,28% atau berada pada tingkat efektivitas Sangat Efektif,

menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern telah berbasis IT.

Pengendalian Intern telah terintegrasi dan memungkinkan dilakukan

perubahan sesuai dengan perubahan organisasi.

3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kegiatan Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor, Penilaian Kapabilitas APIP,

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan dan Fasilitasi Pembentukan dan

Pengembangan Organisasi Profesi, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor, melalui Diklat Penjenjangan Auditor

sebanyak 3 Diklat dengan peserta sebanyak 90 orang dan Diklat Substansi

sebanyak 22 Diklat dengan peserta sebanyak 810 orang.

b. Penilaian Kapabilitas APIP, dengan target tahun 2018 level 3 sebanyak 18 APIP

dan level 2 sebanyak 16 APIP. Dari hasil pembinaan terhadap 34 APIP

Page 13: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

R ingka sa n E k se k u ti f | xi

kabupaten/kota, capaian untuk level 3 sebanyak 18 APIP dan level 2 sebanyak 16

APIP. Atas 18 APIP di Level 3 tersebut belum dilaksanakan Reviu oleh BPKP Pusat.

4. Evaluasi Pelaksanaa Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi pada 9 Pemda dengan fokus aksi pelimpahan wewenang

perizinan, aksi pembentukan PPID, aksi transparansi dan akuntabilitas PBJ dan aksi

transparansi akuntabilitas penyaluran dana hibah/bansos.

Page 14: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Da fta r I s i | xii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………..…………...................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………...................................................................................... iii

DAFTAR ISI ……………………........................................................................................... xii

BAB I GAMBARAN UMUM PENGAWASAN

A. PERAN BPKP .................................................................................................... 1

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN BPKP .......................................... 2

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN .............................................................. 4

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA..................................................................................... 7

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGAWALAN AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ........................................ 8

2. Penyerapan Anggaran ..................................................................................... 28

3. Isu Strategis Nasional ...................................................................................... 28

B. PENINGKATAN KONTRIBUSI RUANG FISKAL

1. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah............................................................ 29

1.1 Audit Penyesuaian Harga........................................................................ 29

1.2 Audit Klaim ................................................................................... 30

2. Penerimaan Negara/Daerah ......................................................................... 30

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

1. Audit Investigatif ........................................................................................... 32

2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) .................................... 33

3. Pemberian Keterangan Ahli ........................................................................ 35

D. PENINGKATAN GOVERNANCE SYSTEM

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja ………………………...... 35

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi ……………………………………. 54

3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ………………… 57

4. Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi ……………………………………... 58

Page 15: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 1

Bab I Gambaran Umum Pengawasan

A. Peran BPKP

Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan

Rakyat, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasannya untuk mengawal akuntabilitas

program strategis pemerintah dalam kerangka RPJMN 2015-2019 dan rencana kerja

pemerintah tahun 2018, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, dan terpercaya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu

fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern, dan fungsi pengawasan

intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern meliputi fungsi

perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional, dan fungsi pengoordinasian dan sinergi

penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama dengan aparat pengawasan intern

pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan intern tersebut adalah meliputi:

1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas

penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah;

2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan

pemerintah yang strategis;

4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,

audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan

negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;

Page 16: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 2

5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem

pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

badan lainnya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan BPKP

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung

terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan

kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap

kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang

independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen

kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

1. Arah kebijakan pengawasan BPKP

a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang

mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern

kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu

bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik

(good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah

dan pembangunan nasional;

b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis bersama-

sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk

mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang

di RPJMN 2015-2019;

c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset

negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan

pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan

clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Page 17: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 3

Arah dan kebijakan pengawasan BPKP tersebut secara ringkas dapat digambarkan

sebagai berikut.

Gambar 1.1.

Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi operasional.

Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat

maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan

perencanaan pembangunan nasional.Strategi operasional mengindikasikan kegiatan

dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan BPKP yaitu Program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta

Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan pada

peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan

SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP,

yang terdiri atas:

a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan

program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;

b. Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan

nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya

menguatkan sistem pengendalian intern program lintas;

Page 18: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 4

c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan

d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui program-

program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2.

Strategi Pengawasan BPKP

C. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan dikelompokkan ke dalam empat fokus pengawasan, yaitu

Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi

Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara, dan Peningkatan Governance System.

Jumlah kegiatan pengawasan di Tahun 2018 adalah sebanyak 366 penugasan

pengawasan (PP) atau 100% dari target Tahun 2018 sebanyak 366 PP, dengan rincian

terlihat pada Tabel 1.1

Page 19: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 5

Tabel 1.1

Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

No. Fokus Pengawasan Rencana

(PP) Realisasi

(PP) %

1. Pengawalan Akuntabilitas Program Pembangunan Nasional

157 157 100%

2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 12 12 100%

3. Pengamanan Aset Negara 40 40 100%

4. Peningkatan Governance System 157 157 100%

Jumlah 366 366 100%

Gambar 1.3 Diagram Rencana dan Realisasi Penugasan per Fokus Pengawasan

Sedangkan jumlah pelaksanaan pengawasan jika dikelompokkan pada bidang

pengawasan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2

Rencana dan Realisasi Penugasan per Bidang Pengawasan

No. Bidang Pengawasan Rencana

(PP) Realisasi

(PP) %

1. Instansi Pemerintah Pusat (IPP) 88 88 100%

2. Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 82 82 100%

3. Akuntan Negara (AN) 87 87 100%

4. Investigasi (Invest) 52 52 100%

5. Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A)

57 57 100%

Jumlah 366 366 100%

157

1240

157

Pengawalan Akuntabilitas ProgramPembangunan Nasional

Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal

Pengamanan Aset Negara

Peningkatan Governance System

Page 20: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 6

Gambar 1.4

Diagram Rencanadan Realisasi Penugasan per Bidang Pengawasan

Sedangkan jumlah realisasi penugasan terbanyak Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara (10 jumlah penugasan terbanyak) di pemerintah daerah.

Gambar 1.5

10 Kegiatan Penugasan Pengawasan Terbanyak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat menduduki peringkat

terbanyak yang menjadi tujuan kegiatan penugasan pengawasan Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sebanyak 51 PP pada Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Banyaknya kegiatan penugasan tersebut karena ada

88

82

87

52

52Instansi Pemerintah Pusat (IPP)

Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)

Akuntan Negara (AN)

Investigasi (Invest)

Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A)

0 10 20 30 40 50 60

PT INALUM

Kab. Serdang Bedagai

Kab. Langkat

PT PLN

Kementerian Perhubungan

Kota Medan

PT PELINDO I

Kab. Deli Serdang

Provinsi Sumatera Utara

Kementerian PUPR

Page 21: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Ga mba ra n U m u m P e nga wa sa n | 7

beberapa kegiatan lintas sektoral yang menjadi obyek pengawasan berada di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti Reviu Tata Kelola

Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol, Reviu Tata Kelola Proyek Strategis

Nasional Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi, Audit atas laporan Keuangan WISMP,

PAMSIMAS, KOTAKU dan PNPM Perdesaan.

BPKP saat ini telah memiliki aplikasi – aplikasi yang mendukung tugas pokok BPKP.

Aplikasi SIMA 4.0 (Sistem Informasi manajemen Akuntabilitas) dibangun dengan

melakukan re‐engineering, melakukan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada

atau pun membangun dari awal sesuai kebutuhan bisnis yang didefinisikan.

Hasil yang diharapkan dari proyek Pembuatan Dashboard Monitoring Opini Publik

(Dashboard Pimpinan – Data Unstructured) adalah terbangunnya suatu sistem

informasi yang memungkinkan BPKP untuk dapat mendapatkan informasi terkait

monitoring informasi‐informasi berkaitan dengan program/kebijakan strategis

pemerintah yang berasal dari masyarakat dengan pencarian informasi dari sumber

kanal berita dan blog dari website‐website subjek yang terkait dengan

program/kebijakan tersebut.

D. Dukungan Sumber Daya

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia

sebanyak 175 orang pegawai dengan komposisi: jabatan fungsional auditor (JFA)

sebanyak 129 orang (74%), pegawai struktural sebanyak 5 orang (3%), Korwas

sebanyak 9 orang (5%) dan non JFA dan non struktural sebanyak 32 orang (18%).

Rincian pegawai BPKP berdasarkan jabatan terlihat pada Grafik.

Gampar 1.6 Diagram Komposisi Pegawai BPKP Berdasarkan Jabatan

Dari jumlah tersebut, tidak terdapat pegawai yang dipekerjakan pada SKPD dilingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

JFA74%

Struktural3%

Korwas5%

JFU18%

Page 22: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 8

Bab II

Hasil Pengawasan Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Laporan Hasil Pengawasan BPKP di lingkungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

disajikan dalam 4 fokus pengawasan, yaitu pengawalan akuntabilitas program

pembangunan nasional, peningkatan kontribusi ruang fiskal, pengamanan aset negara, dan

peningkatan governance system, dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 1.7 Diagram Penugasan per Fokus Pengawasan

A. PENGAWAL AKUNTABILITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Selama periode pelaporan tahun 2018, kegiatan yang masuk dalam klasifikasi ini

adalah kegiatan pengawasan yang memantau pelaksanaan program-program prioritas

pembangunan nasional dengan mempertimbangkan aspek: strategis (mendapat

perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi),

signifikan (merupakan program prioritas pembangunan nasional), dan material

(program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya).

Tujuan pengawasan adalah memastikan pencapaian tujuan program strategis

secara efisien, efektif, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada tata kelola

pemerintahan yang baik serta memberikan sistem peringatan dini dan deteksi

hambatan pelaksanaan program strategis beserta rekomendasi solusinya.

Termasuk dalam fokus ini adalah kegiatan dalam lingkup, antara lain:

1. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Kegiatan pengawasan terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

(PSN) bertujuan untuk memperoleh gambaran dan identifikasi permasalahan serta

solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN sebagai bagian

dari pengawasan Tata Kelola PSN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3

Pengawalan Akuntabilitas Program PembangunanNasional

Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal

Pengamanan Aset Negara

Peningkatan Governance System

Page 23: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 9

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Ketenagalistrikan. Selain

itu juga dilaksanakan monitoring atas capaian Kegiatan Prioritas Nasional sesuai

dengan kesepakatan kerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan RI.

a. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Pembangunan Smelter Kuala Tanjung pada PT Inalum (Persero).

1) Sampai dengan triwulan IV

tahun 2018 Pembangunan

Smelter Kuala Tanjung pada PT

Inalum (Persero) yang terdiri

dari sembilan proyek telah

mencapai progres sebesar

39,36% dari target 50,00%.

2) Tidak tercapainya target tersebut disebabkan, antara lain:

a) Terdapat kelambanan progres pelaksanaan proyek-proyek PSN

Smelter Kuala Tanjung yang disebabkan belum adanya keputusan final

dari Direksi PT Inalum (Persero) mengenai lanjut tidaknya (Go or Not

Go) pembangunan Coal Fired Power Plant (CFPP) sebagai tambahan

sumber energi listrik untuk pengembangan Smelter Kuala Tanjung;

b) Regulasi ditingkat kementerian ESDM yang mengharuskan

pembangunan CFPP di mulut tambang menghambat rencana

pembangunan Coal Fired Power Plant oleh PT Inalum (Persero).

Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan rekomendasi

strategis kepada Direksi PT Inalum (Persero).

b. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1) Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung

a) Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung dilaksanakan oleh PT

Pengembangan Kawasan (PPK) yang merupakan anak perusahaan PT

Pelindo I (Persero). Pengembangan tahap I (2017-2020) meliputi

proses perizinan dan pembebasan lahan;

b) Lahan yang telah

dibebaskan seluas 150 Ha

dari target 400 Ha untuk

tahap I. Rendahnya progres

pembebasan lahan untuk

Kawasan Industri Kuala

Tanjung disebabkan lahan

yang akan dibebaskan

Page 24: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 10

merupakan sempadan sungai. Lahan sempadan sungai merupakan

lahan yang berfungsi sebagai pelindung sungai dan bebas dari segala

bangunan, sedangkan masyarakat memiliki surat tanah dan bangunan

pada lokasi tersebut;

c) Lahan peruntukan SUTET oleh PT Inalum dan PT PLN, dimana kedua

perusahaan tersebut hanya membebaskan lahan untuk tapak tower,

sedangkan untuk ruang bebas yang ada di sekitar SUTET tidak

dibebaskan. Lahan tersebut secara teknis tidak dapat dimanfaatkan

secara maksimal namun secara fisik tidak dapat dipisahkan dari lahan

yang akan dibebaskan oleh PT PPK, disamping itu secara fisik lahan

tersebut juga dikuasai oleh masyarakat berupa SPGR dan Sertifikat Hak

Milik;

d) Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 81 tahun 2018 tanggal

18 September 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan

Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di

Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa poin simpulan,

diantaranya:

(1) Pemerintah Indonesia menugaskan kepada PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero) untuk membangun, mengembangkan dan

mengelola Kawasan Industri Kuala Tanjung sesuai pasal 2

ayat (1) b;

(2) Penugasan tersebut dilaksanakan PT Pelabuhan Indonesia I

(Persero) dengan mengikutsertakan dan bersama PT Indonesia

Asahan Aluminium (Persero) sesuai pasal 5 ayat (1);

(3) Pelaksanaan penugasan dilakukan melalui pembentukan badan

usaha patungan dan dapat bermitra dengan badan usaha lain

(termasuk anak perusahaan PT Pelindo I dan PT Inalum);

(4) Pelaksanaan penugasan meliputi pendanaan, perencanaan teknis,

pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian,

pengusahaan dan pemeliharaan.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 81 tahun 2018, PT Prima Pengembangan

Kawasan (anak perusahaan PT Pelindo I), yang selama ini melaksanakan

pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, belum dapat melanjutkan

kegiatannya.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pelindo I (Persero) dengan

terbitnya Perpres Nomor 81 tahun 2018 dalam hal pembentukan Badan

Usaha Patungan (BUP) antara Pelindo I dengan PT Inalum adalah :

a) Permohonan reviu kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara

sesuai surat Pelindo I No.HK.46/17/23/PI-18 tanggal 6 November

2018;

Page 25: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 11

b) Permohonan reviu kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

sesuai surat Pelindo I No.UM.50/32/13/PI-18 tanggal 22 Oktober

2018;

c) Pembahasan awal dengan PT Inalum (Persero) yang dilaksanakan pada

tanggal 7 November 2018.

2) Pembangunan Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung

a) Realisasi pembangunan

Pelabuhan Multipurpose

Kuala Tanjung mencapai

realisasi fisik 99,37% dari

target 100,00%. Sisa bobot

pekerjaan sebesar 0,63%

yang terdiri dari pekerjaan

jalan akses masuk ke pelabuhan;

b) Penyediaan lahan yang berasal dari masyarakat yaitu lahan

masyarakat yang beririsan dengan rencana pembangunan access road

dari lahan HPL Otorita Asahan menuju Gate Pelabuhan, serta lahan

HPL Otorita Asahan yang berada di Coastal Area dan Area A-Camp yang

diklaim masyarakat;

c) Terdapat masyarakat maupun pihak swasta (PT Socfindo) di area

access road ROW 2 yang akan dibebaskan lahannya belum bersedia

menerima besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan

Tanah sesuai hasil penilaian Appraisal (KJPP);

d) Proses peralihan eks HPL Otorita Asahan menjadi HPL PT Pelindo I

(Persero) masih terkendala karena adanya klaim permintaan ganti rugi

dari PT Inalum (Persero) dan karena status badan hukum Badan

Otorita Asahan telah berakhir.

Terhadap Permasalahan tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi

strategis kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan pihak-

pihak terkait.

c. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

1) Pembangunan Gardu Induk 150 kV Pangururan 1x30 MVA dan Tele (Ext)

Progres Konstruksi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Pangururan 1x30

MVA dan Tele (Ext) telah mencapai 100,00% dan telah dilakukan serah

terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor

1.487/BAST-I/UPK-JAR-SUM1/VII/2017. Gardu Induk 150 kV Pangururan

Page 26: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 12

(1x30 MVA) telah dinyatakan laik untuk dialiri tegangan selama 24 jam

sesuai Sertifikat Laik Operasi (LSO) tanggal 24 Mei 2017.

2) Pembangunan Transmisi 275 KVA Galang-Simangkuk-Sarula

Proyek Pembangunan Transmisi 275 KVA Galang-Simangkuk-Sarula oleh PT

PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara

merupakan salah satu rencana PT PLN (Persero) untuk membangun proyek

tol listrik guna memenuhi kebutuhan sumber daya listrik nasional,

khususnya di Wilayah Sumatera. Dengan adanya transmisi 275 KVA Galang-

Simangkuk-Sarula, konektivitas hantaran listrik akan semakin baik dengan

menghubungkan proyek tol listrik yang telah selesai sebelumnya dari

Sumatera Bagian Selatan. Adanya peningkatan daya hantar listrik dengan

Transmisi 275 KVA ini akan mewujudkan proyek tol listrik dari Aceh hingga

Lampung.

Progres konstruksi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 (s.d. 14

Desember 2018) adalah :

a) Pembangunan transmisi Galang-Simangkuk telah mencapai 94,02%

dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018.

b) Pembangunan transmisi Simangkuk-Sarula baru mencapai 50,37% dan

direncanakan selesai pada bulan Maret 2019.

Penyelesaian Pembangunan Transmisi Simangkuk - Sarula sangat

dipengaruhi oleh progres penyelesaian Pembangunan Transmisi Galang-

Simangkuk karena pekerjaan stringing pada Pembangunan Transmisi

Simangkuk – Sarula baru dapat dikerjakan setelah pekerjaan stringing

Galang-Simangkuk selesai.

3) Pembangunan PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4

a) Realisasi pembebasan lahan PLTU

Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 per 14

Desember 2018 sebesar 105,10 Ha

atau 100% dari target 105,10 Ha;

b) Realisasi pembangunan fisik Jalan

Tol PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan

4 per 14 Desember 2018 sebesar

91,928% dari target 93,20%;

c) Belum tercapainya target fisik

lahan PLTU Pangkalan Susu Unit 3

dan 4 disebabkan :

Page 27: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 13

(1) Proses pembayaran tagihan kontraktor memakan waktu lama

sehingga berdampak terhadap cash flow kontraktor dan

pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

(2) Jumlah tenaga kerja (manpower) belum mencukupi untuk mengejar

keterlambatan progres sesuai schedule kontrak (coal handling

system, coal yard);

(3) Kondisi keamanan di lingkungan proyek yang cukup rawan yang

berdampak pencurian material/peralatan proyek dan

penggantiannya membutuhkan waktu.

4) Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias 25 MW

Hasil Reviu terhadap Proyek Pembangunan Mobile Power Plant (MPP) Nias

25 MW dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Realisasi pembebasan lahan :

Lahan yang digunakan untuk lokasi Pembangunan Mobile Power Plant

(MPP) Nias 25 MW adalah milik PTPLN (Persero), sehingga tidak ada

kegiatan pembebasan lahan;

b) Realisasi progres fisik/konstruksi Pembangunan Mobile Power Plant

(MPP) Nias 25 MW s.d tanggal 14

Desember 2018 adalah 19,89%,

sedangkan realisasi progres fisik

kumulatif sampai dengan tanggal

14 Desember 2018 sebesar

84,47% dari target per tanggal

24 September 2018 sebesar

100,00%;

c) Belum tercapainya progres fisik per tanggal 14 Desember 2018 sebesar

100% disebabkan:

(1) Fase Engineering : belum semua draft Detail Engineering Design

(DED) sebanyak 2.066 dokumen (sebelumnya sebanyak 1.623

dokumen) direviu dan di approve oleh PT PLN (Pusenlis);

(2) Fase Procurement : keterlambatan proses pengiriman (shipment)

material Civil & Structural, Mecanical, Electrical dan

Instrumentation, baik material import (FOB Portion) maupun

material lokal (Ex Work Portion)

(3) Fase Construction :

(a) Adanya peningkatan penggunaan tiang pancang karena adanya

perbedaan data karakteristik tanah pada kontrak dengan hasil

soil investigation yang dilakukan oleh kontraktor;

Page 28: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 14

(b) Adanya keterlambatan proses Engineering (pembuatan dan

penyampaian dokumen DED dari kontraktor kepada Pusenlis);

(c) Kurangnya Man Power untuk pekerjaan lapangan terutama

tenaga welder (ahli las) yang ketersediaannya di daerah Nias

terbatas sehingga harus didatangkan dari luar daerah.

d. Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara

1) Realisasi pembebasan

lahan Jalan Tol Ruas Medan-

Binjai per 15 Desember 2018

sebesar 139,46 Ha atau

92,65% dari target 150,52 Ha;

2) Realisasi pembangunan

fisik Jalan Tol Ruas Medan-

Binjai per 15 Desember 2018

sebesar 80,726% dari target 77,469%;

3) Realisasi pembebasan lahan Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing

Tinggi per 15 Desember 2018 sebesar 477,11 Ha atau 99,97% dari target

477,24 Ha;

4) Realisasi pembangunan fisik Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing

Tinggi per 15 Desember 2018 telah selesai 100,00%;

5) Tidak terdapat permasalahan penyediaan lahan dan pembangunan jalan

tol pada triwulan II 2018. Masih terdapat 0,13 Ha atau 2 bidang tanah yang

belum dibebaskan lahannya atau 0,03% dari target pembebasan lahan

sebesar 477,24 Ha karena masih dalam proses penerbitan SPP dan

pemberkasan.

e. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang

Provinsi Sumatera Utara pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Permasalahan atas pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum

(SPAM) di Regional Mebidang, Provinsi Sumatera Utara adalah :

1) Dokumen DED yang diterima oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II SNVT

Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II per April 2018 belum

memuat perubahan jaringan pipa dari Intake ke WTP/IPA berdasarkan

Justifikasi Teknis oleh Konsultan Pengawas PT Mulya Sakti Wijaya.

Perubahan tersebut disebabkan jalur pipa dari intake ke WTP/IPA yang

sebelumnya melalui bahu jalan terdapat pipa existing PDAM Tirtasari Binjai

dan banyak perumahan penduduk, sehingga dirubah melalui tanah

Page 29: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 15

masyarakat dengan luasan lahan yang dibutuhkan sesuai foto google earth

seluas 4.500 m2.

2) Sampai dengan reviu triwulan IV, Badan Pelaksana Harian SPAM Regional

Mebidang belum terbentuk sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 5 Tahun 2016.

3) Progres fisik sampai dengan akhir reviu sebesar 39,24 %.

Terhadap masalah tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi strategis

kepada pihak-pihak terkait.

f. KEK Sei Mangkei

Berdasarkan hasil evaluasi atas program lintas sektoral pengembangan KEK

pada KEK Sei Mangkei sejak

proses pengusulan tahun

2011 sampai dengan tanggal

31 Desember 2018, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1) Penyiapan PSN KEK Sei

Mangkei direncanakan

dengan baik dan telah

ditetapkan dengan PP Nomor 29 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 serta

telah beroperasi sejak tanggal 27 Januari 2015;

2) Tidak terdapat permasalahan terkait Lahan KEK Sei Mangkei karena berada

pada satu bentangan areal milik PTPN III (Persero) yang sebelumnya

merupakan HGU PTPN III (Persero) dan telah memiliki sertifikat Hak

Pengelolaan Lahan;

3) Lokasi KEK Sei Mangkei telah sesuai dan diakomodir dengan tata ruang

(RTRW Kabupaten Simalungun), dekat dengan jalur perdagangan dan

pelayaran internasional (Kuala Tanjung);

4) Pendanaan kegiatan KEK Sei Mangkei telah didukung dana yang bersumber

dari Non APBN yaitu PTPN III (Persero) dan dukungan dari APBN c.q.

Kementerian Perindustrian, Untuk tahun 2018, kegiatan KEK Sei Mangkei

hanya didukung oleh dana PTPN III (Persero);

5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memberikan

fasilitas/kemudahan di KEK Sei Mangkei dalam bentuk regulasi yang

mendukung fasilitas bagi investor berupa pemberian insentif dan

kemudahan penanaman modal sesuai PP Nomor 96 Tahun 2015 dan PMK

Nomor 104/PMK.010/2016. Namun implementasi atas regulasi berupa

perlakuan perpajakan, kepabean dan cukai serta besaran dan tata cara

Page 30: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 16

pemberian kemudahan belum sepenuhnya dapat diterapkan di KEK Sei

Mangkei disebabkan :

a) Dewan Nasional KEK belum menetapkan Bidang Usaha yang menjadi

Kegiatan Utama di KEK Sei Mangkei sebagaimana dinyatakan dalam

pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2015;

b) Administrator KEK Sei Mangkei belum di dukung SDM yang telah

mendapat pelatihan dari instansi perpajakan, bea cukai dan

perdagangan sebagai transfer knowledge untuk merealisasikan

tahapan-tahapan dalam proses perizinan;

c) Administrator KEK Sei Mangkei belum mendapatkan data base dari

instansi perpajakan dan bea cukai terkait dengan bidang usaha yang

akan diberi fasilitas untuk diterbitkan perizinannya;

d) Sampai dengan berakhirnya reviu KEK Triwulan IV tahun 2018,

Pemerintah Kabupaten Simalungun belum menetapkan Perda terkait

kemudahan pajak atau retribusi di KEK Sei Mangkei;

6) Administrator KEK Sei Mangkei telah menyurati Direktur Fasilitas Ekspor

dan Impor Kementerian Perindustrian RI Nomor 503/455/29.2/2017

tanggal 23 Agustus 2017 tentang Usulan Perizinan di Bidang Perdagangan

kepada KEK Sei Mangkei yang dapat didelegasikan sebanyak 21 perizinan.

Sampai dengan berakhirnya reviu jawaban atas surat tersebut belum

diperoleh.

7) Pengembangan Sei Mangkei sebagai kawasan ekonomi khusus telah

memenuhi seluruh perizinan yang dipersyaratkan. Terkait dengan

diterbitkannya PP Nomor 142 tanggal 28 Desember 2015 tentang Kawasan

Industri yang mewajibkan diperolehnya Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI),

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengeluarkan Izin Usaha

Kawasan Industri melalui Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei

Mangkei Kabupaten Simalungun sesuai Keputusan Kepala Administrator

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Kabupaten Simalungun Nomor

503/03/IUKI/29.2/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Izin Usaha

Kawasan Industri;

8) Pengaturan pengutamaan penggunaan komponen dalam negeri telah

diatur dalam Tata Tertib Kawasan yaitu kebijakan mengenai prioritas

penggunaan tenaga kerja dalam negeri. Namun belum mengatur tentang

kemudahan penggunaan tenaga kerja asing, penggunaan uang rupiah

dalam kawasan serta kebijakan pemberian fasilitas dan kemudahan yang

lebih banyak kepada perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam

negeri;

Page 31: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 17

a) Infrastruktur dalam kawasan sebagian besar telah selesai dibangun

dan telah sesuai dengan standar minimal infrastruktur yang harus ada

dalam KEK serta telah memenuhi kebutuhan KEK dan/atau pelaku

usaha (investor) seperti jalan kawasan, sistem drainase, sistem dan

fasilitas pengelolaan persampahan dan air limbah, penyediaan air

bersih, listrik, dry port dan tank farm. Namun masih terdapat beberapa

permasalahan terkait infrastruktur dalam kawasan, yaitu:

b) Harga gas belum sesuai dengan investor;

Harga gas di Sei Mangkei masih terlalu tinggi dan belum sesuai dengan

harapan investor PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) yang

menginginkan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga gas di

Kawasan Ekonomi Khusus lainnya.

Berdasarkan Notulen Rapat tanggal 11 April 2017 di Kementerian

Perindustrian, Harga Gas untuk PT UOI setelah nego dengan Pertagas

senilai USD 10,25/MMBTU namun menurut PT UOI masih terlalu tinggi

dan perusahaan masih merugi karena perkiraan awal harga gas berada

dikisaran USD 6 – USD 8/MMBTU.

c) Sistem Pembuangan Sampah (Limbah Padat) dan Limbah B3 belum

ditetapkan.

Berdasarkan informasi dari Pengelola Kawasan menyatakan bahwa

saat ini terjadi penolakan dari penduduk setempat sehingga sisa

sampah (limbah padat) dibuang ke tempat pembuangan sementara di

areal KEK Sei Mangkei yang seharusnya di buang ke TPA di daerah

Sugaran Bayu Kecamatan Bandar. Administrator Sei Mangkei telah

meneruskan permasalahan tersebut ke Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Simalungun.

Sedangkan untuk limbah B3, belum tersedia pengolahannya di Pulau

Sumatera dan hanya tersedia di Cileungsi Bogor sehingga memerlukan

biaya tinggi (high cost).

d) Tangki timbun 4 x 5.000 liter dan Gedung Inovasi masih proses

pembuatan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

e) Pengawasan dan pengendalian atas PSN KEK Sei Mangke belum

berjalan optimal karena pihak Administrator KEK Sei Mangke belum

menjalankan fungsi pengawasan dan hanya memproses perizinan saja.

9) Informasi Lainnya:

a) Jumlah investor di luar PTPN III (Persero) yang telah beroperasi di KEK

Sei Mangkei baru 2 (dua) investor yaitu PT Unilever Oleochemical

Indonesia (UOI) dan PT Industri Nabati Lestari (INL);

Page 32: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 18

b) Disamping itu, saat ini terhadap 2 calon tenant, PT Alternative Protein

Indonesia (PT API) telah ditandatangani MoA pada tanggal 17 Mei

2017 dan PT All Cosmos Indonesia yang telah menandatangani MoU

pada tanggal 27 November 2017;

c) Berdasarkan data dari PTPN III (Persero) selaku pengelola kawasan,

total luas lahan yang akan segera terpakai (termasuk rencana untuk

digunakan PT API) adalah 263 Ha atau baru 14,63% luas lahan HPL

1.933,80 Ha atau dengan kata lain KEK Sei Mangkei ini belum secara

maksimal dimanfaatkan oleh para investor;

d) Jalur kereta api dari KEK Sei Mangkei ke jalur existing (KEK Sei Mangkei-

Terminal Peti Kemas Internasional Belawan (BICT) telah selesai

dibangun serta telah beroperasi kereta api barang secara rutin setiap

hari Selasa dan Jumat dimulai sejak hari Selasa tanggal 17 Januari 2017

dan telah digunakan oleh PT UOI untuk pengiriman barang/bahan

baku dari dan ke Belawan sebanyak 20 Peti Kemas per Minggu dan

PTPN III (Persero) bersama dengan PT Kereta Api Logistik pada tanggal

02 November 2017 telah menandatangani Perjanjian Pemanfaatan

Dry Port di area KEK Sei Mangkei, namun izin operasional Dry Port

belum diterbitkan;

e) Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung sebagai sarana penunjang

untuk lalu lintas barang masuk dan keluar untuk keperluan industri di

KEK Sei Mangkei belum beroperasi secara maksimal;

f) Belum adanya standar perizinan terkait dengan investasi terhadap

zonasi yang berada di kawasan;

g) Administrator belum didukung dengan sarana dan prasarana yang

optimal.

g. Pembangunan Jaringan Kereta Api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung.

Pembangunan Jalan Kereta Api antara

Bandar Tinggi-Kuala Tanjung telah dimulai

dari tahun anggaran 2011 s.d 2015.

Kegiatan ini sempat terhenti di tahun

anggaran 2016 karena tidak dianggarkan

kembali. Pada tahun anggaran 2017,

kegiatan ini dilanjutkan kembali dengan

sistem pendanaan melalui SBSN (Surat

Berharga Syariah Negara) dan

dilaksanakan dalam 2 Tahun Anggaran

2017 dan 2018.

Pada kegiatan lanjutan ini, pelaksanaan

pekerjaan terbagi ke dalam 5 (lima) paket fisik yaitu:

Page 33: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 19

1) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

Km.0+000 sd Km.5+000 (BTK-1) dengan progres fisik sebesar 100%;

2) Pembangunan Jalan Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung

KM.5+000 sd Km.21+500 (BTK-2) dengan progres fisik sebesar 97,98%;

3) Pembangunan Stasiun Kereta Api antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (BTK-

3) dengan progres fisik sebesar 92,80%;

4) Pembangunan sistem persinyalan dan telekomunikasi antara Bandar

Tinggi-Kuala Tanjung (BTK-4) dengan progres fisik sebesar 93,19%;

5) Pembangunan Jembatan KA WTT Bentang 50 di Emplasement Stasiun

Bandar Tinggi (BTK-5) dengan progres fisik 51,2%.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Adanya klaim dari masyarakat atas tanah Otorita Asahan di Coastal Area

(Lokasi Emplasemen Pelabuhan);

2) Masih terdapat tanah yang belum dibebaskan.

h. Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota Pinang

Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan salah

satunya adalah Jalan Rel Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota Pinang,

Pembangunan jalan Kereta Api antara Rantau Prapat-Kota Pinang merupakan

salah satu segmen dari Program Trans Sumatera Railway Rantau Prapat-Kota

Pinang-Duri-Dumai. Pendanaan kegiatan ini menggunakan SBSN (Surat

Berharga Syariah Negara) dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun Anggaran

2017-2019. Kegiatan pada Tahun 2018 dibagi ke dalam 10 pekerjaan fisik

seperti yang tersaji di tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Paket Pekerjaan Fisik

Pembangunan Jaringan Kereta Api Lintas Rantau Prapat – Kota Pinang

No Uraian Kegiatan / Paket

Pekerjaan Bobot

Target s.d TW IV 2018

Target Tertimbang

TW s.d IV 2018

Realisasi s.d TW IV 2018

Realisasi Tertimbang s.d

TW IV 2018

Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.0+000 sd 5+000 (RPK-1)

6,10 60,50 58,66 3,69 3,58 60,50 66,04 3,69 4,03

2

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.5+000 sd 10+000 (RPK-2)

12,27 15,00 7,42 1,84 0,91 15,00 15,08 1,84 1,85

3

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.10+000 sd 13+500 (RPK-3)

8,66 23,50 43,82 2,04 3,80 23,50 21,47 2,04 1,86

Page 34: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 20

No Uraian Kegiatan / Paket

Pekerjaan Bobot

Target s.d TW IV 2018

Target Tertimbang

TW s.d IV 2018

Realisasi s.d TW IV 2018

Realisasi Tertimbang s.d

TW IV 2018

Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

4

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.13+500 sd 17+000 (RPK-4)

10,43 23,50 26,72 2,45 2,79 23,50 25,05 2,45 2,61

5

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.17+000 sd 20+500 (RPK-5)

9,13 45,38 44,77 4,14 4,09 45,38 50,70 4,14 4,63

6

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.20+500 sd 25+500 (RPK-6)

15,07 57,25 51,41 8,63 7,75 57,25 54,69 8,63 8,24

7

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.25+500 sd 29+000 (RPK-7)

9,14 45,15 57,12 4,13 5,22 5,15 60,89 4,13 5,56

8

Pembangunan jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.29+000 sd 33+000 (RPK-8)

11,74 47,86 52,21 5,62 6,13 47,86 54,92 5,62 6,45

9 Pembangunan Stasiun KA antara Rantauprapat - Kota Pinang (RPK-9)

5,81 15,00 20,90 0,87 1,21 15,00 5,26 0,87 0,31

10

Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi lintas Rantau Prapat - Kota Pinang (RPK-10)

11,65 20,53 3,54 2,39 0,41 20,53 11,02 2,39 1,28

Jumlah 100 35,80 35,88 35,80 36,82

Sampai dengan 14 Desember 2018 progres realisasi fisik sebesar 36,82% dari

target sebesar 35,88%. Namun demikian pada paket pekerjaan Pembangunan

Jalur KA antara Rantauprapat - Kota Pinang km.10+000 sd 13+500 (RPK-3) yang

lebih dari 90% lahannya sudah dibebaskan sejak tahun 2017 terdapat deviasi

yang signifikan antara progres fisik per tanggal 14 Desember 2018 sebesar

21,47% dengan target fisik yang dijadwalkan sebesar 43,82% sehingga terdapat

deviasi sebesar -22,35%. Deviasi tersebut disebabkan kelalaian pihak

kontraktor yang tidak mempedomani jadwal pelaksanaan kegiatan pekerjaan

(time schedule) sesuai kurva S yang telah disepakati di dalam kontrak.Terhadap

kondisi deviasi minus ini pihak PPK dan Konsultan Supervisi telah beberapa kali

melayangkan surat teguran dan Surat Peringatan (terakhir SP2) kepada pihak

rekanan, namun sampai saat reviu selesai dilaksanakan belum ada tindak lanjut

berupa perubahan positif yang signifikan. Sedangkan waktu yang sudah

digunakan lebih kurang 15 bulan dari jangka waktu kontrak 27 bulan, sehingga

Page 35: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 21

sisa waktu efektif yang masih tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

lebih kurang 12 bulan.

i. Pembangunan Bendungan Lau Simeme

Proyek Strategis Nasional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat merupakan pembangunan Bendungan Lau Simeme

Kabupaten Deli Serdang, yang salah satu tujuan pembangunannya adalah untuk

meningkatkan Sistem Pengendalian Banjir Kota Medan dan Kabupaten Deli

Serdang dari yang saat ini masih pada debit skala periode ulang 25 tahunan

menjadi skala periode 40 tahunan. Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh

Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan.

Sampai dengan saat reviu semester II Tahun 2018, progres kemajuan kegiatan

baru mencapai 3,10% dari target fisik 3,35%. Tidak tercapainya target fisik

disebabkan terkendala persiapan lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT)

yang telah dihuni dan diusahakan oleh masyarakat meskipun ijin Pinjam Pakai

Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Surat

Keputusan dengan SK Nomor 481/Mnlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 22 Juni

2016 seluas 420 Ha telah dimiliki oleh Kementerian PUPR. Masyarakat yang

menghuni dan mengusahakan lahan tersebut meminta penggantian atas lahan

dan bangunan serta tanaman diatasnya.

Penyelesaian pembebasan tanah untuk Bendungan Lau Simeme menggunakan

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Perpres 71 Tahun 2012 terakhir

diubah dengan Perpres 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum penggantian hanya dapat

diberikan untuk tanaman dan bangunan yang ada diatasnya.

Sedangkan pembayaran lahan baru dapat dilaksanakan jika lahan yang dikuasai

oleh masyarakat tersebut dikeluarkan dari Kawasan Hutan Produksi Tetap

(HPT). Lahan kawasan HPT yang dikuasai oleh masyarakat dapat dikeluarkan

dari kawasan hutan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan

Hutan serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam

Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018.

Atas permasalahan tersebut pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II telah

berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera untuk pembentukan tim berkaitan dengan verifikasi bangunan dan

tanaman yang ada di lokasi pembangunan serta telah dilakukan pemilihan KJPP

Page 36: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 22

(Kantor Jasa Penilai Publik) untuk melakukan penilaian atas nilai bangunan dan

tanam yang akan diganti rugi, namun pembentukan Tim Inventarisasi dan

Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan oleh Gubernur telah

dibentuk, namun dalam uraian tugasnya tidak termasuk luas lahan untuk

pekerjaan Bendungan Lau Simeme.

Terkait dengan kondisi dan hambatan tersebut di atas kepada Kepala Satuan

Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera Medan II,kami sarankan agar:

1) Melakukan koordinasi dengan BPN terkait pembayaran tanaman dan

bangunan sesuai dengan hasil KJPP;

2) Menyurati Gubernur Sumatera Utara agar lahan untuk pembagunan

Bendungan Lau Simeme dimasukan dalam inventarisasi yang dilaksanakan

oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan

Hutan.

2. Program Prioritas Pembangunan Nasional

BPKP telah melakukan pengawalan atas berbagai program pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah melalui pengawasan atas berbagai kegiatan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terkait bidang

Pembangunan, Pendidikan, Kedaulatan Pangan, Pariwisata, Konektifitas,

Pembangunan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Konektivitas, Kedaulatan

Energi, dan Pengembangan KEK. Hasil pengawasan tersebut diuraikan sebagaimana

berikut:

a. Pendidikan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam bidang Pendidikan pada Tahun

2018 melaksanakan pengawasan, yaitu:

1) Evaluasi atas Kegiatan Prioritas Pemberian Bantuan Bagi Anak Usia Sekolah

Tahun Anggaran 2017

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Deli

Serdang dan Kabupaten Langkat. Sasaran evaluasi adalah Kegiatan

prioritas pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dan sample

yang diuji adalah 16 sekolah dan madrasah, yaitu 10 sekolah negeri dan 6

madrasah. Evaluasi diarahkan pada akurasi basis data, ketepatan sasaran

penerima, efektivitas atas penyelenggaraan bantuan. Dari hasil evaluasi

dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Masih terdapat penerima Bantuan PIP yang tidak sesuai dengan

ketentuan;

b) Pemegang KIP/PKH/KKS dan usulan sekolah tidak menerima KIP;

Page 37: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

c) Pencairan dana dilakukan pada akhir Desember sehingga tidak efektif

untuk digunakan untuk mengatasi permasalahan biaya pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut maka disarankan kepada:

a) Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan para Kepala Sekolah

untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan ke

Dinas Pendidikan;

b) Kepala Kantor Kementerian Agama agar memerintahkan kepada

kepala madrasah agar mengajukan permintaan dana PIP pada setiap

awal semester agar dapat diterima tepat waktu atau sesuai waktu yang

dibutuhkan.

2) Evaluasi atas revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun

anggaran 2017. Ruang lingkup evaluasi atas revitalisasi SMK dilakukan atas

pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan daya

saing sumber daya manusia tahun2017. Kegiatan yang dilakukan adalah

pengujian terhadap kepatuhan atas ketentuan dan efektivitas

penyelenggaraannya. Jumlah penerima bantuan selama tahun 2017 pada

Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 16 paket bantuan pada 16

sekolah dengan jumlah bantuan sebesarRp 7.655.850.000,00. Populasi SMK

se-Kabupaten Deli Serdang sebanyak 267 SMK Negeri dan 716 SMK Swasta.

Permasalahan yang dijumpai terkait pelaksanaan Evaluasi atas revitalisasi

sekolah menengah kejuruan (SMK) tahun anggaran 2017, yaitu :

a) Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana revitalisasi

belum sesuai pedoman;

b) Database alumni SMK yang dibuat masih kurang memadai sehingga

data yang ada belum menunjukkan kondisi sebenarnya;

c) Program peningatan kualitas tenaga pendidik belum menjadi sorotan

utama SMK dalam menentukan program prioritas.

3) Evaluasi pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi yaitu Universitas

Sumatera Utara, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian

target kinerja belum sepenuhnya tercapai dengan total nilai 66,76 % dari

14 indikator dan masih terdapat pencatatan aset tetap yang perlu

disempurnakan terkait pemindahan aset yang berada di lingkungan Rumah

Sakit.

4) Evaluasi Bantuan Pendidikan Tinggi pada Politeknik Negeri Medan dan

Universitas Negeri Medan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat

kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan program Bidik Misi,

terutama terkait dengan kelengkapan administrasi perjalanan dinas dan

P e n g a w a l a n A k u n t a b i l i t a s P r o g r a m P e m b a n g u n a n N a s i o n a l | 23

Page 38: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

dokumentasi calon mahasiswa penerima bantuan; Program Bidik Misi

belum sepenuhnya berdampak pada prestasi akademik mahasiswa

penerima bantuan dan kuota mahasiswa penerima program Bidik Misi

belum terpenuhi.

5) Monitoring Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri pada Politeknik

Negeri Medan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa masih terdapat

sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan (idle) berupa tanah kantor,

ruang kuliah, aula, kantin dan terdapat perubahan kondisi fisik kontruksi

dalam pengerjaan yang rusak berat.

6) Evaluasi Pengelolaan PNBP dan BOPTN menunjukkan masih terdapat

kelemahan administrasi pengelolaan, temuan yang belum ditindaklanjuti

dan kekurangan tenaga pengajar.

b. Kesehatan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam bidang Kesehatan pada Tahun

2018 melaksanakan pengawasan, yaitu:

1) Verifikasi Pembayaran Tunggakan DIPA Tahun Anggaran 2017 pada Rumah

Sakit Kesdam.

Atas permintaan Kakesdam I BB maka Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara melakukan verifikasi tagihan yang bersaldo diatas 2 miliar. Rumah

Sakit yang diverifikasi di jajaran Kesdam I BB adalah sebanyak 6 rumah sakit

yaitu :

a) Rumah Sakit Tk IV P.Siantar;

b) Rumah Sakit TkIV P.Sidempuan;

c) Rumah Sakit Tk IV Binjai;

d) Rumah Sakit Tk III dr Reksiwidiro Padang;

e) Rumah Sakit Tk IV Solok;

f) Rumah Sakit Tk IV Bukit Tinggi.

Verifikasi dilakukan berdasarkan saldo hutang dalam satu DIPA yaitu

Kesdam I BB dengan tagihan yang dapat dibayar sebesar

Rp4.365.274.184,00. Pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh

Kesdam dan sudah diperhitungkan dalam hasil verifikasi

2) Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2018 pada

Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Utara.

Sesuai dengan PKPT tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

melakukan audit kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional pada provinsi

dan kabupaten/kota sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

P e n g a w a l a n A k u n t a b i l i t a s P r o g r a m P e m b a n g u n a n N a s i o n a l | 24

Page 39: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 25

b) Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;

c) Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;

d) Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;

e) Dinas Kesehatan Kota Sibolga;

f) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara;

g) Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan;

h) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Audit dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator kinerja untuk

mengukur seberapa baik kinerja pelayanan yang telah dilakukan pada

Provinsi Sumatera Utara.

3) Pelaksanaan Evaluasi Kampung KB menunjukkan:

a) Masih terdapat desa stunting yang ada di wilayah Gunungsitoli belum

dicanangkan menjadi kampung KB;

b) Penyelenggaraan kampung KB belum didukung sepenuhnya dengan

pendanaan dari Pemda setempat;

c) Pembentukan kampung KB perlu segera dipercepat;

d) Diperlukan keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB.

4) Pada akhir semester II tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara melaksanakan audit tujuan tertentu atas Jaminan Kesehatan Sosial

pada 8 cabang BPJS dilingkungan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

a) Cabang Sibolga;

b) Cabang Padangsidimpuan;

c) Cabang Tanjung Balai;

d) Cabang Gunung Sitoli;

e) Cabang Medan;

f) Cabang Lubuk Pakam;

g) Cabang Kabanjahe;

h) Cabang Pematang Siantar.

Kegiatan pengawasan ini merupakan berupa kegiatan pendahuluan dalam

melaksanakan audit dengan tujuan tertentu atas permasalahan dalam

pengelolaan audit Jaminan Kesehatan Sosial yang merupakan kegiatan

persiapan atau pendahuluan dalam rangka audit atas penerimaan dan

pengeluaran dana BPJS sehingga dapat mengetahui permasalahannya.

Kegiatan ini akan dilanjutkan pada awal tahun 2019, audit ke rumah sakit

dengan sampling yang memadai. Pelaksanaan audit tujuan tertentu atas

Jaminan Kesehatan Sosial Tahap awal atau tahun 2019 belum dapat

diberikan kesimpulannya.

Page 40: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

b. Kesejahteraan Rakyat

1) Monitoring atas Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

Monitoring dilakukan terhadap Bansos Rastra tahun 2018 pada

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Tim

Koordinasi Bansos Pangan sampai kecamatan, termasuk pelaksanaan

distribusi rastra di desa/kelurahan. Metode pelaksanaan monitoring

dilakukan dengan wawancara, observasi, reviu dokumen dan prosedur

analisis. Hasil monitoring diperoleh dengan hasil pengujian terhadap 6

tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat

kwalitas dan tepat administrasi.

Permasalahan yang dijumpai terkait pelaksanaan monitoring atas bantuan

sosial beras sejahtera, yaitu:

a) Penyaluran Bantuan tidak tepat waktu atau terlambat yang disebabkan

ketidaksiapan pelaksanan distribusi tingkat desa terhadap titik bagi dari

tingkat kecamatan dan keterlambatan tersedianya daftar penerima

manfaat (DRM);

b) Penyaluran beras sejahtera belum seluruhnya tepat kualitas;

c) Penyaluran juga belum seluruhnya tepat administrasi yaitu belum

adanya Laporan pelaksanaan Program Bansos Rastra;

d) Untuk tingkat provinsi hal yang cukup penting adalah belum terbitnya

SK Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan untuk Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap permasalahan tersebut, kami sarankan agar:

a) Gubernur Sumatera Utara sebagai Tim Koordinasi Bansos Pangan

Tingkat Provinsi segera mengeluarkan SK TIM Koordinasi Tingkat

Provinsi;

b) Tim Koordinasi Kabupaten memerintahkan tim kordinasi desa segera

mematangkan persiapan pelaksanaan distribusi;

c) Menyurati Perum Bulog Divre Sumatera Utara atas masih adanya beras

yang tidak sesuai kualitas;

d) Menertibkan administrasi pelaksanaan programbantuan sosial Rastra.

2) Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017

Evaluasi dilakukan di Kota Medan dengan responden keluarga penerima

manfaat, Agen Bank Penyalur BPNT, KUBE e-warung, KUBE e-warung

penyalur BPNT, Pendamping KUBE dan Pendamping PKH.

Hasil evaluasi meliputi Ketepatan sasaran, Ketepatan penyaluran BPNT,

Ketepatan jumlah penyaluran BPNT, Ketepatan Kualitas Penyaluran BPNT,

Ketepatan Administrasi dan efektifitas BPNT.

P e n g a w a l a n A k u n t a b i l i t a s P r o g r a m P e m b a n g u n a n N a s i o n a l | 26

Page 41: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 27

Permasalahan yang dijumpai terkait pelaksanaan Evaluasi Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017adalah:

a) Laporan Bank Penyalur pelaksanaan program BPNT , bahwa Bank

penyalur belum memberikan konfirmasi atas data-data yang

dibutuhkan;

b) Terdapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah diterima oleh Kelompok

Penerima Manfaat (KPM) dan telah diaktivasi namun bersaldo kosong

dan hanya menerima 2 bulan penyaluran BPNT;

c) Terdapat Kartu KKS yang dikumpulkan oleh Pendamping dan Ketua

Kelompok KUBE e-warung;

d) Terdapat KKS yang rusak /tidak terbaca pada mesin Electronic Data

Capture (EDC) dan hilang namun belum ada penggantian dari BRI;

e) Terdapat KPM yang menerima BPNT namun tidak terdapat pada data

penyaluran BRI;

f) Terdapat permasalahan lainnya KKS saldo nihil memaksa untuk

mendapatkan BPNT, e-warung dibentuk dengan bantuan keuangan

oleh Kementerian Sosial belum berfungsi pada tahun 2017;

g) Penyaluran tidak teratur sesuai dengan bulannya.

Untuk hal ini disarankan agar melakukan koordinasi dengan Bank penyalur,

mensosialisasikan dan edukasi kepada KPM mengenai penggunaan dan

pengamanan KKS, serta memberikan informasi kepada Kementerian Sosial

mengenai permasalahan pada hal-hal yang perlu

3) Reviu atas Kegiatan Padat Karya Tunai Desa

Pada Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melaksanakan

Reviu atas Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada 4

kabupaten/kota, yaitu:

a) Kabupaten Padang Lawas;

b) Kota Gunung Sitoli;

c) Kabupaten Langkat;

d) Kabupaten Nias Utara.

Reviu padat karya dimaksudkan untuk melihat bagaimana program padat

karya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan

melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja dalam

pembangunan infrastruktur pedesaan terutama yang menggunakan dana

desa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan

desa sesuai dengan sample desa yang direviu benar benar menggunakan

tenaga padat karya dari masyarakat setempat dalam melaksanakan

Page 42: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 28

pembangunan infrastruktur desa dengan pembayaran upah tunai bagi

masyarakat setempat yang memenuhi syarat . Pada umumnya pada saat

kunjungan masih berupa perencanaan yang menetapkan daftar tenaga

kerja yang akan digunakan. Namun terdapat beberapa desa yang sudah

melaksanakan atau merealisasikannya.

2. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran tahun anggaran 2018

triwulan III yang dilakukan oleh APIP Pemda dan difasilitasi oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Sumatera Utara pada 34 Pemda dengan simpulan sebagai berikut :

a. Realisasi anggaran baru mencapai 52,97%.dan pelaksanaan PBJ melalui proses

lelang sebesar 59,59%;

b. Realisasi Belanja Barang dibandingkan rencana penarikan dana per triwulan

rata-rata 84,26% dan persentase tertinggi pada 12 Pemda;

c. Persentase realisasi belanja modal dibandingkan rencana penarikan per

triwulan rata-rata 91,88% dan persentase tertinggi pada 10 Pemda;

d. Persentase realisasi total belanja dibandingkan rencana penarikan dana per

triwulan rata-rata sebesar 91,88% dan peresatse tertinggi pada 14 Pemda;

e. Alokasi Belanja Pegawai dibandingkan target Belanja Pegawai RPJM rata-rata

38,82% dan persentase tertinggi pada 1 Pemda;

f. Alokasi Belanja Modal dibandingkan target Belanja modal RPJMN rata-rata

21,32% dan persentase tertinggi pada 5 Pemda dan 29 Pemda yang

persentasenya lebih kecil dar target;

g. Persentase realisasi kontrak Barang /Jasa yang sudah ditandatangani rata-rata

96,56% dan persentase tertinggi pada Pemko Medan;

h. Persentase realisasi penyelesaian pengadaan Barang/jasa rata-rata 34,61%

dan persntase tertinggi pada 6 Pemda;

i. Pengadaan Barang/jasa telah dilaksanakan secara e-procurement pada 39

Pemda atau 85,29;

j. Sebanyak 30 Pemda atau 88,24% di Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah

menerapkan sistem pemantauan pengadaan barang/jasa oleh APIP.

3. Isu Strategis Nasional

Kegiatan pengawasan terhadap isu strategis nasional pada Provinsi Sumatera Utara

diarahkan untuk memberikan peringatan dini dan solusi terhadap kondisi atau

kejadian yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan pencapaian target-target

prioritas pembangunan nasional.

Page 43: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 29

Pengawasan yang dilakukan terhadap isu strategis nasional di tahun 2018 ini

diantaranya melakukan meningkatkan kapabilitas APIP, meningkatkan maturitas

SPIP serta penyaluran dan penggunaan dana desa.

B. KONTRIBUSI PENINGKATAN RUANG FISKAL

1. Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

a. Audit Penyesuaian Harga

Audit atas penyesuaian harga dilakukan terhadap kontrak-kontrak pengadaan

barang dan jasa (PBJ) tahun jamak (multi years), yang hasilnya akan digunakan

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembayaran kepada pihak

ketiga. Koreksi penyesuaian harga disebabkan lemahnya pemahaman auditan

terhadap hak dan pengaturan penyesuaian harga dalam dokumen kontrak.

Pada Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah

melaksanakan Audit Penyesuaian Harga (eskalasi) sebanyak 6 (enam)

penugasan dengan rincian sebagai berikut.

1) Audit Penyesuaian Harga (eskalasi) atas koreksi harga yang materiil yaitu

Audit Penyesuaian Harga Paket CSU-01 Toll Road Development of Medan-

Kualanamu dengan nilai koreksi Rp1.520.597.521,06

2) Audit Penyesuaian Harga (eskalasi) terhadap Kontrak Pekerjaan Nomor

011.PJ.PLN2008/131/PISUAR/2008 tanggal 18 Februari 2008 atas

Pengadaan dan Pemasangan Tower dan Pondasi Tower, T/L 275 KV Sarulla-

Padangsidempuan, 70 KMR, 2 CCT, Twin Zebra dengan koreksi audit

(koreksi negatif) sebesar Rp9.490.205.996,36 (belum termasuk PPN);

3) Audit Penyesuian Harga (eskalasi) terhadap Kontrak Pekerjaan Nomor

012.PJ.PLN2008/131/PISUAR/2008 tanggal 18 Februari 2008 atas

Pengadaan dan Pemasangan Tower dan Pondasi Tower, T/L 275 KV Galang

Simangkuk, 151 KMR, 2 CCT, Twin Zebra dengan koreksi audit (koreksi

negatif) sebesar Rp7.455.240,00 (belum termasuk PPN);

4) Audit Penyesuian Harga (eskalasi) terhadap Kontrak Pekerjaan Nomor

006.PJ.PLN2008/131/PISUAR/2008 tanggal 18 Februari 2008 atas

Pengadaan dan Pemasangan Tower dan Pondasi Tower, T/L 275 KV Galang-

Binjai, 80 KMR, 2 CCT, Twin Zebra dengan koreksi audit (koreksi negatif)

sebesar Rp621.194.116,05 (belum termasuk PPN);

5) Audit Penyesuian Harga (eskalasi) terhadap Kontrak Pekerjaan Nomor

004.PJ.PLN2008/131/PISUAR/2008 tanggal 18 Februari 2008 atas

Pengadaan dan Pemasangan Tower dan Pondasi Tower, T/L 275 KV Galang-

Simangkuk, 151 KMR, 2 CCT, Twin Zebra dengan koreksi audit (koreksi

negatif) sebesar Rp29.811.772,25 (belum termasuk PPN);

6) Audit Penyesuian Harga (eskalasi) terhadap Kontrak Pekerjaan Nomor

005.PJ.PLN2008/131/PISUAR/2008 tanggal 18 Februari 2008 atas

Pengadaan dan Pemasangan Tower dan Pondasi Tower, T/L 275 KV

Page 44: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 30

Simangkuk - Sarula, 91 KMR, 2 CCT, Twin Zebra dengan koreksi audit

(koreksi negatif) sebesar Rp557.726.000,00 (belum termasuk PPN);

b. Audit Klaim

Audit atas klaim dilakukan untuk menilai kelayakan klaim yang diajukan oleh

pihak ketiga kepada instansi pemerintah, terdapat 2 (dua) penugasan klaim

yang sedang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1) Audit Klaim atas Pembayaran dengan Actual Cost Kontrak Nomor

006.PJ.PLN2008/131/PIKITRING SUAR/2008 tanggal 18 Februari 2008 atas

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Konduktor ACSR 435/55 MM2,

OPGW 60 MM2 dan Junction Box, GSW 95 MM2, Insulator dan Accessories,

T/L 275 kV Galang Binjai, 80 Kmr, 2 CCT Twin Zebra. Dengan koreksi sebesar

Rp377.884.187,17;

2) Audit Klaim atas Package 2;275 kV Transmission Line Supply and Instalation

for 275 kV Padangsidempuan dan Payakumbuh dengan Nomor Kontrak

038.PJ/041/DIR/2013 tanggal 06 Maret 2013 dengan koreksi sebesar

Rp180.444.450,80.

2. Penerimaan Negara/Daerah

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)

Kegiatan pengawasan dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

(OPAD) selama semester I Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan

pada Pemerintah Kota Medan dan Kota Binjai, dengan hasil sebagai berikut:

1) Kota Medan

Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)

dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Di samping penyampaian materi, pada

kegiatan Bimbingan Teknis tersebut juga dilakukan diskusi dengan peserta

bimbingan teknis tentang kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak,

dengan simpulan sebagai berikut :

a) Pemeriksaan pajak belum dilakukan secara efektif;

b) Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan pengelolaan pajak reklame;

c) Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum dilakukan secara

berkesinambungan.

Hal ini disebabkan:

a) Regulasi yang ada berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

belum mengatur secara rinci terkait dengan sistem dan prosedur

pemeriksaan dan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang

tidak patuh;

Page 45: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 31

b) BPPRD belum melakukan pelatihan terhadap pegawai yang

dikhususkan untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan

memperlengkapi atribut pemeriksa;

c) Pemeriksaan belum dilakukan secara gabungan melibatkan instansi

terkait seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satpol PP, Aparat APIP,

dan Aparat Penegak Hukum untuk pemeriksaan wajib pajak tertentu.

Terhadap hasil Kegiatan tersebut telah direkomendasikan kepada Walikota

Medan dengan Laporan Nomor LAP-253/PW02/3.1/2018 tanggal 30 Mei

2018 dengan perihal Laporan Bimbingan Teknis Optimalisasi Penerimaan

Asli Daerah pada Pemerintah Kota Medan.

2) Kota Binjai

Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan pada

Pemerintah Kota Binjai dilaksanakan pada bulan April 2018, dengan

simpulan sebagai berikut:

a) Rasio Total Pajak dan Retribusi terhadap Total Pendapatan Kota Binjai

untuk tahun 2016 dan 2017 adalah 4,05% dan 5,94%;

b) Derajat desentralisasi fiskal tahun 2016 dan 2017 masing-masing

mencapai sebesar 10,09% dan 12,84%, sehingga dapat disimpulkan

bahwa Pemerintah Kota Binjai termasuk dalam skala interval derajat

desentralisasi fiskal dengan klasifikasi 10,01%-20,00% artinya

kemampuan keuangan daerah dalam kategori kurang dalam

membiayai pembangunan daerah;

c) Pertumbuhan PAD pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar

12,09% dibandingkan tahun 2016;

d) Realisasi PAD terhadap target PAD selama tahun 2016 dan 2017 adalah

sebesar 98,72% dan 77,04%;

e) Pemerintah Kota Binjai belum memiliki pedoman yang memuat

petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pendapatan

yang dituangkan dalam Peraturan Walikota atau ketentuan lainnya;

f) BPKPAD Kota Binjai belum memiliki SOP tentang Penetapan Pajak

Daerah yang ditetapkan secara formal;

g) Pemerintah Kota Binjai telah memiliki Peraturan tentang Tata Cara

Pemeriksaan Pajak Daerah, namun belum memiliki SOP tentang

Pemeriksaan Pajak Daerah;

h) Pemerintah Kota Binjai telah memiliki Peraturan tentang Tata Cara

Penagihan Pajak Daerah, namun belum memiliki SOP tentang Tata

Cara Penagihan Pajak Daerah;

i) Penetapan target penetapan PAD Pemerintah Kota Binjai belum

seluruhnya memperhitungkan potensi PAD;

Page 46: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 32

j) BPKPAD Kota Binjai belum efektif melakukan koordinasi dengan

Kantor PTSP Kota Binjai yang menerbitkan izin usaha, karena

persyaratan penerbitan ijin usaha belum menetapkan perolehan

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) lebih dahulu dari BPKAD,

sehingga seluruh ijin usaha yang diterbitkan belum digunakan untuk

menjaring pajak yang harus dibayarkan secara berkala oleh Wajib

Pajak.

Terhadap hasil evaluasi tersebut telah direkomendasikan kepada Walikota

Binjai dengan Laporan Nomor LEV-254/PW02/3.1/2018 tanggal 30 Mei

2018 dengan perihal Laporan Hasil Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Kota

Binjai Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2018.

C. PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

Pengawasan atas pengamanan aset negara dilakukan bersama dengan Aparat Penegak

Hukum (APH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dan Non APH dengan tujuan

memberikan kontribusi dalam upaya penyelamatan keuangan negara melalui audit

investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Dari hasil audit

diperoleh potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp25.807.491.229,00 yang

sebagian besar modus pelanggaran tindak pidana korupsi (TPK) terjadi pada kegiatan

pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Potensi Penyelamatan Keuangan Negara

No. Uraian Rp

1. Audit Investigasi 11.604.692.261,00.-

2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 15.936.701.756,00.

Jumlah 27.541394.017,00.-

1. Audit Investigatif

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2018 telah melaksanakan

sebanyak 7 (tujuh) penugasan Audit Investigasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Pengelolaan SPBU PT

Kawasan Industri Medan (Persero) Tahun 2014 s/d 2016 (Periode 11 Juni 2014

s/d 28 Juli 2016) mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar

Rp1.929.742.546,00.

b. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) SMA Negeri 4 Sibolga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan

negara/daerah sebesar Rp123.553.978,45.

c. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Pelaksanaan Pembangunan

Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa Negeri Tahun Anggaran 2016 di Desa

Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat mengakibatkan

terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.081.642.174,00.

Page 47: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 33

d. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan

Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa (SIMDesa) se-Kabupaten

Nias Barat yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Nias Barat Tahun 2017

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.326.000,00.

e. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada keuangan PT Pos Indonesia

Kantor Cabang Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat

periode Januari 2018 s.d Mei 2018 menimbulkan kerugian keuangan negara

sebesar Rp332.832.076,00.

f. Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penarikan Fiktif Pinjaman

Kredit Modal Kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe yang

merugikan keuangan negara c.q. PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kabanjahe

sebesar Rp6.130.000.000,00 (Enam milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

g. Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat

Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit pada RSUD Dr.Djasamen Saragih Kota

Pematangsiantar yang bersumber dari Dana TP-APBN TA 2015 dengan kerugian

keuangan negara sebesar Rp804.595.487,00.

2. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilakukan untuk

menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang timbul dari kasus

penyimpangan guna mendukung tindakan ligitasi atas permintaan APH. Selama

Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Audit

PKKN sebanyak 12 (dua belas) laporan/kasus dengan total nilai kerugian negara

sebesar Rp8.072.798.968,42.- dengan rincian Audit PKKN adalah sebagai berikut.

a. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Penyimpangan pada pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M Djoelham Kota

Binjai yang bersumber dari Dana APBN TA 2012 yang mengakibatkan kerugian

keuangan negara sebesar Rp4.774.334.262,00.

b. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat pada

Bidang Peralatan dan Pengendalian Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang

Bedagai TA 2015 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Rp694.159.255,00.

c. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Medang Deras

di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara yang menimbulkan kerugian

keuangan negara Rp436.337.000,00.

d. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK

Markup Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama yang bersumber dari Dana

Page 48: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 34

APBN Mahkamah Agung pada satker Pengadilan Agama Sidikalang TA 2012

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp923.367.000,00.

e. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Perluasan Sawah/Cetak Sawah Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Tahun

Anggaran 2011 yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar

Rp567.978.000,00.

f. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas

(Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light) yang menyebabkan kerugian

keuangan negara sebesar Rp467.727.271,00.

g. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

pada Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara TA 2017

yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp599.524.788,00.

h. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Peraga SD Negeri/Swasta Kota

Binjai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Tahun 2011 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar

Rp499.143.300,00.

i. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi di Kecamatan Sorkam Barat

Kabupaten Tapanuli Tengah pada Dinas PU Kabupaten Tapanuli Tengah yang

menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp731.185.605,42.

j. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Ruang Kelas Baru yang

Bersumber dari Dana DAK Tahun 2016 di SD Negeri Nomor 078441 Ladea

Orahua Kecamatan Gido Kabupaten Nias yang menimbulkan kerugian

keuangan negara sebesar Rp398.858.100,00.

k. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Materai 6000 pada Kantor Pos

Medan 20000 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.094.000.000,00.

l. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota

DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2016 dan 2017 yang menimbulkan

kerugian negara sebesar Rp3.750.087.175,00.

Page 49: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 35

3. Pemberian Keterangan Ahli

Pemberian keterangan ahli bertujuan untuk memberikan pendapat berdasarkan

keahlian di bidang akuntansi dan auditing dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata

untuk membuat jelas suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim. Pemberian

keterangan ahli oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, baik di APH maupun

di persidangan telah dilaksanakan sebanyak 19 (sembilan belas) kali, terdiri atas 1

(satu) kali pada Kejaksaan, 1 (satu) kali pada Kepolisian dan 17 (tujuh belas) kali pada

Pengadilan.

D. PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas system tata kelola

pemerintahan di lingkungan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dilakukan melalui

kegiatan assurance dan consulting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan dan kinerja, penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) dan penguatan proses tata kelola pemerintah dan korporasi.

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Salah satu peran BPKP di daerah adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas

keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator kualitas akuntabilitas keuangan

salah satunya ditunjukkan dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan

keuangan. Perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Opini LKPD Sumatera Utara

No Nama Pemda 2017 2016

1 Provinsi Sumatera Utara WTP WTP

2 Asahan WTP WDP

3 Batubara WDP WDP

4 Binjai WTP WDP

5 Dairi WTP WTP

6 Deli Serdang WDP TMP

7 Gunungsitoli WDP WDP

8 Humbang Hasundutan WTP WTP

9 Karo WDP WDP

10 Labuhanbatu WDP WDP

11 Labuhanbatu Selatan WTP WTP

12 Labuhanbatu Utara WTP WTP

13 Langkat WDP WDP

14 Mandailing Natal WDP WDP

15 Medan WDP WDP

16 Nias WDP WDP

17 Nias Barat TMP TMP

18 Nias Selatan TMP TMP

19 Nias Utara WDP WDP

20 Padang Lawas WDP WDP

Page 50: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 36

No Nama Pemda 2017 2016

21 Padang Lawas Utara WTP WDP

22 Padangsidimpuan WDP WDP

23 Pakpak Bharat WTP WTP

24 Pematangsiantar WTP WDP

25 Samosir WTP TMP

26 Serdang Bedagai WDP WDP

27 Sibolga WDP TMP

28 Simalungun TMP WDP

29 Tanjungbalai WDP WDP

30 Tapanuli Selatan WTP WTP

31 Tapanuli Tengah WDP WDP

32 Tapanuli Utara WTP WTP

33 Tebing Tinggi WDP WTP

34 Toba Samosir WTP WDP

Secara umum yang mengalami kenaikan tingkat opini berjumlah 8 Pemda, dari WDP

menjadi WTP yaitu Pemkab Asahan, Pemkab Binjai, Pemkab Padang Lawas Utara,

Pemkab Pematangsiantar, dan Pemkab Toba Samosir, dari TMP menjadi WTP yaitu

Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Sibolga serta dari TMP menjadi WTP yaitu

Pemkab Samosir . Pemda yang memperoleh opini tetap berjumlah 24 Pemda,

sedangkan mengalami penurunan opini berjumlah 2 Pemda yaitu Pemko Tebing

Tinggi dari opini WTP menjadi WDP dan Pemkab Simalungun dari WDP menjadi TMP.

Masalah yang menghambat kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- Terdapat pengelolaan aset yang belum memadai;

- Terbatasnya kemampuan SDM di SKPD dan PPKD dalam ilmu akuntansi sehingga

memerlukan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses pendampingan.

Untuk mempertahankan/menuju opini WTP, provinsi/kabupaten/kota perlu

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar dapat memerintahkan kepada

PPKAD agar :

Melakukan Pelatihan yang berkelanjutan terhadap aparatur/pejabat

pengelola barang milik daerah secara berkelanjutan mengenai PP 71 Tahun

2010 dan Permendagri nomor 19 Tahun 2016;

Melakukan inventarisasi seluruh aset dan mencatatnya ke KIB.

- Menginstruksikan kepada Kepala Daerah agar dapat menetapkan batas waktu

penyelesaian penginputan penatausahaan ke dalam SIMDA Keuangan dan

penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

- Menginstruksikan kepada Inspektur Pemerintah Daerah untuk berkomitmen

melakukan pemantauan terhadap penyelesaian Laporan Keuangan dan

melaporkannya secara berkala kepada Kepala Daerah.

- Meningkatkan kemampuan SDM baik di SKPD maupun PPKD dengan pendekatan

sebagai berikut:

Page 51: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 37

Menganggarkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai

perubahan kebijakan keuangan daerah dan peraturan terkait keuangan

daerah;

Membuat kebijakan mengenai pola mutasi dan promosi (karir) yang konsisten

sehingga mampu mendukung fungsi PPKD selaku BUD untuk melakukan

pengendalian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD

yang diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja

adalah sebagai berikut:

Melakukan Coaching Clinic pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

berbasis akrual Tahun 2017;

Menerapkan Aplikasi SIMDA Keuangan sepenuhnya oleh pemerintah daerah

terkait.

a. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengawasan dalam menilai Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

(AKPPD) Bidang Kesehatan Dukungan Program JKN KIS, Bidang Pendidikan dan

Bidang Perumahan Permukiman AKPPD selama tahun 2018 di Provinsi

Sumatera Utara dilaksanakan dengan menilai capaian kinerja pelayanan yang

diuji petik mengenai kebijakan dan pelaksanaannya dengan hasil sebagai

berikut:

1) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan

Dukungan Program JKN KIS pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

ditemukan permasalahan sebagai berikut :

a) Belum terdapat penetapan capaian yang menjadi target dari Unit

Kerja/Satgas yang bertanggungjawab atas peningkatan cakupan

peserta JKN/KIS;

b) Belum adanya hasil atau output yang ditargetkan untuk Unit/Kerja

Satgas yang bertanggungjawab atas peningkatan cakupan peserta JKN

KIS untuk pencapaian target hasil maupun output. mengakibatkan

tidak adanya alat ukur.

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LHE-682/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 3 Desember 2018.

2) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan

pada Provinsi Sumatera Utara ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a) Dalam perencanaan dan penganggaran belum ditetapkan target dan

indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara yaitu :

(1) Pembinaan Operasional SMK berupa jumlah/prosentase SMK

yang memenuhi standar pembiayaan operasional;

(2) Pemenuhan standar sarana dan prasarana;

Page 52: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 38

(3) Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik;

(4) Kerjasama SMK.

b) Pemerintah Provinsi belum memiliki sistem informasi mengenai :

(1) Pembiayaan operasional SMK;

(2) Pemenuhan standar Tenaga Pendidik;

(3) Pengelolaan kerjasama SMK dengan DU/DI;

c) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki regulasi tata

kelola mengenai:

(1) Pembiayaan operasional SMK;

(2) Pemenuhan standar Tenaga Pendidik;

(3) Pemenuhan standar sarana dan prasarana;

(4) Kerjasama SMK dengan DU/DI

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LHAK-694/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 10 Desember 2018.

3) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Perumahan

dan Permukiman pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan

permasalahan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum menetapkan

Peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan pelaksanaan Perijinan dan

Non Perizinan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang mengakibatkan Pemerintah

Daerah belum menerbitkan Peraturan Bupati terkait kemudahan perijinan

pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena

dikhawatirkan akan bertentangan atau membutuhkan penelitian yang

memadai untuk menerbitkan satu ijin.

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LHAK-695/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 10 Desember 2018.

b. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 bertujuan

memberikan hasil evaluasi pelaksanaan DAK kepada Menteri Keuangan sebagai

bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan penyaluran di Provinsi

Sumatera Utara dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,

Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi,

dengan hasil sebagai berikut:

1) Kabupaten Deli Serdang

Hasil evaluasi atas pelaksanaan DAK Kabupaten Deli Serdang pada Bidang

Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sub Bidang

Pelayanan Rujukan serta Bidang jalan Prioritas Daerah dengan simpulan

sebagai berikut:

Page 53: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 39

a) Pengajuan usulan/proposal sesuai dengan mekanisme yang diatur

dalam PerMenkeu Nomor 48/PMK 07/2016 dan SE Dirjen

Perimbangan Keuangan Nomor 3/PK/2016 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Usulan Daerah sebagai dasar

pengalokasian DAK 2017;

b) Pencairan DAK dari Kas Umum Negara dan realisasi penggunaannya

telah sesuai denganyang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;

c) Hasil DAK fisik telah tepat sasaran dan output kegiatan dapat

dimanfaatkan;

d) Terdapat kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kontrak atas

Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruas Jalan Pasar VII- Biru-biru

sebesar Rp 51.954.990,00;

e) Terdapat denda keterlambatan yang belum dipungut pada kegiatan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ujung Rambe sebesar Rp2.324.748,00

dan DI Kotangan sebesar Rp2.304.001,00;

f) Pengoperasian Mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) belum

maksimal pada Puskesmas Lubuk Pakam, Puskesmas Tanjung Morawa,

Puskesmas Aras Kabu dan Puskesmas Talun Kenas, hal ini terlihat dari

kolam uji sebagai penampung air hasil pengolahan sebelum dialirkan

ke sumur kurang perawatan dan operator IPAL di Puskesmas adalah

tenaga kesehatan;

g) Dinas Kesehatan Cq Puskesmas belum mempunyai ijin operasional

IPAL untuk pembuangan limbah cair dari Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Deli Serdang pada 5 Puskesmas.

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LHE-409/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 6 September 2018.

2) Kabupaten Toba Samosir

Hasil evaluasi atas pelaksanaan DAK Kabupaten Toba Samosir pada Bidang

Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sub Bidang

Pelayanan Rujukan serta Bidang Jalan Prioritas Daerah dengan simpulan

sebagai berikut:

a) Pengajuan usulan/proposal sesuai dengan mekanisme yang diatur

dalam PerMenkeu Nomor 48/PMK 07/2016 dan SE Dirjen

Perimbangan Keuangan Nomor 3/PK/2016 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Usulan Daerah sebagai dasar

pengalokasian DAK 2017;

b) Pencairan DAK dari Kas Umum Negara dan realisasi penggunaannya

hanya sebesar Rp79.770.896.168,00 atau 79,54% dari anggaran. Hal

Page 54: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 40

ini disebabkan adanya keterlambatan proses pengadaan barang/jasa,

ketidakmampuan rekanan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal,

juknis terlambat diterima, adanya rekayasa pembuatan perikatan

pekerjaan/kontrak dengan pihak ketiga, dan adanya nilai kontrak yang

lebih kecil dari anggaran;

c) Pengadaan Genset tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak

senilai Rp436.021.300,00. Hal ini disebabkan kelalaian rekanan dan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang kurang cermat melakukan

pemeriksaan barang serta kelalaian Kepala Dinas Kesehatan Toba

Samosir dan PPK yang kurang melaksanakan pengawasan atas

pelaksanaan pekerjaan;

d) Terdapat satu unit genset yang ditempatkan/dipasang di Kantor Dinas

Kesehatan yang tidak tepat sasaran sebesar Rp87.204.260,00,

seharusnya sesuai dengan petunjuk teknis bahwa genset tersebut

hanya mensuplai kebutuhan listrik di lingkungan Puskesmas;

e) Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan/Kapal Ambulan belum

dimanfaatkan sesuai peruntukkannya dengan nilai sebesar

Rp1.850.819.000,00. Puskesmas Keliling Perairan/Kapal Ambulan

tersebut belum pernah dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan

dasar di Kabupaten Toba Samosir. Hal ini disebabkan pelaksanaan

kegiatan tidak dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan belum

ditetapkannya dokter, paramedis yang bertugas/bertanggungjawab

pada Puskesmas Keliling Perairan/Kapal Ambulan tersebut;

f) Pengadaan Alat Kedokteran Umum belum dimanfaatkan sesuai

peruntukkannya dengan nilai Rp167.476.568,00 yaitu Uritest

Hematology dan Foto Meter 5010. Hal ini disebabkan bahan baku

pendukung belum tersedia dan tidak tersedianya SDM yang mampu

mengoperasikan alat tersebut;

g) Denda keterlambatan Pengadaan Puskesmas keliling Perairan/Kapal

Ambulan belum dipungut kepada PT Wahana Astika Fiberglass sebesar

Rp3.365.127,24 dan atas Pengadaan Alat Radiologi Kesehatankepada

PT Global Medik Persada sebesar Rp23.466.210,93.

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LLEV-420/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 10 September 2018.

3) Kabupaten Serdang Bedagai

Hasil evaluasi atas pelaksanaan DAK Kabupaten Serdang Bedagai pada

Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sub Bidang

Page 55: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 41

Pelayanan Rujukan serta Bidang jalan Prioritas Daerah dan Sub Bidang

Irigasi Pendukung Ketahanan Pangan dengan simpulan sebagai berikut:

a) Pengajuan usulan/proposal sesuai dengan mekanisme yang diatur

dalam PerMenkeu Nomor 48/PMK 07/2016 dan SE Dirjen

Perimbangan Keuangan Nomor 3/PK/2016 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penyampaian Usulan Daerah sebagai dasar

pengalokasian DAK 2017;

b) Pencairan DAK dari Kas Umum Negara dan realisasi penggunaannya

telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;

c) Pengadaan Perangkat Komputer Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan

Mesin Fogging belum dimanfaatkan sebesar Rp765.000.000,00. SIK

digunakan dalam rangka membangun Sistem Informasi Kesehatan

Daerah (SIKDA) yang berfungsi untuk manajemen informasi kesehatan

Kabupaten Serdang Bedagai namun digunakan untuk P-Care dan

administrasi. Hal ini disebabkan masih kurangnya set peralatan berupa

software Pusdatin dari Kementerian Kesehatan yang belum ada dalam

membangun Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Kabupaten

Serdang Bedagai, dan belum terkoneksi dengan server BPJS serta Pihak

Puskesmas belum mampu mengoperasikan perangkat komputer

server;

d) Terdapat sisa DAK Fisik TA 2017 pada 3 (tiga) bidang yang masih

tertampung dalam Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai sebesar Rp694.228.886,00. Hal ini disebabkan:

- adanya Output kegiatan yang tidak tercapai 100% sampai dengan 31

Desember 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2018;

- adanya sisa retensi 5%. Sisa dana tersebut belum dianggarkan dalam

APBD TA 2018 dan belum digunakan sampai dengan saat evaluasi.

e) Penyampaikan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang

Kesehatan dan KB – Kesehatan Dasar tidak sesuai ketentuan;

f) Pengadaan Perangkat Komputer SIK Puskesmas, Perangkat Komputer

SIK Dinas dan Pengadaan Android untuk Puskesmas yang dilakukan

melalui e purchasing, ditemukan bahwa pengikatan kontrak melewati

tanggal batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran

DAK Fisik Triwulan II Tahun Anggaran 2017 yaitu tanggal 31 Agustus

2017, akibatnya pengadaan tersebut tidak dapat dibayar dari Dana

DAK.

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LEV-433/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 20 September 2018.

Page 56: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

4) Kota Tebing Tinggi

Hasil evaluasi atas pelaksanaan DAK Kota Tebing Tinggi pada Bidang

Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sub Bidang

Pelayanan Rujukan serta Bidang jalan Prioritas Daerah dan Sub Bidang

Irigasi Pendukung Ketahanan Pangan dengan simpulan sebagai berikut:

a) Pengajuan usulan/proposal sesuai dengan mekanisme yang diatur

dalam PerMenkeu Nomor 48/PMK 07/2016 dan SE Dirjen Perimbangan

Keuangan Nomor 3/PK/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Usulan Daerah sebagai dasar pengalokasian DAK 2017;

b) Pencairan DAK dari Kas Umum Negara dan realisasi penggunaannya

telah sesuai denganyang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;

c) DAK fisik Bidang Irigasi Kota Tebing Tinggi tahun 2017 tidak sesuai

Juknis/tidak tepat sasaran sebesar Rp1.440.432.791,52 atau 41,63%

dari anggarannya karena dalam pekerjaan irigasi terdapat pekerjaan

jalan usaha tani;

d) Hasil pengadaan DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan

Kesehatan Dasar sebesar Rp482.819.000,00 belum dimanfaatkan;

e) DAK Bidang Kesehatan Rujukan berupa Peralatan Kesehatan dan

Kedokteran Umum belum dimanfaatkan secara optimal sebesar

Rp1.328.660.000,00.

Terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan rekomendasi sesuai

LEV-417/PW.02/3.1/ 2018 tanggal 7 September 2018.

c. Asistensi Pengelolaan Keuangan pada Pemda

Dari 34 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara,

sebanyak 30 kabupaten/kota telah menggunakan Aplikasi Simda Keuangan. Dari

jumlah tersebut, 16 pemda telah melakukan Coaching Clinic didampingi oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Laporan

Keuangan Tahun Buku 2017 dan memperoleh opini WTP dan WDP dengan

rincian 6 Pemda yang memperoleh opini WTP, dari 14 Pemda yang memperoleh

opini WTP di Provinsi Sumatera Utara dan 10 Pemda memperoleh opini WDP

dari 27 Pemda yang memperoleh opini WDP. Secara keseluruhan, jumlah

Pemda yang mendapatkan opini dari BPK adalah 14 Pemda memperoleh opini

WTP, 27 Pemda memperoleh opini WDP dan 3 Pemda memperoleh opini TMP.

P e n g a w a l a n A k u n t a b i l i t a s P r o g r a m P e m b a n g u n a n N a s i o n a l | 42

Page 57: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 43

d. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memonitor

pengelolaan keuangan desa pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara

yang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penyaluran Dana Desa dan Penggunaan Aplikasi Siskeudes Tahun Anggaran 2018

Wilayah Provinsi Sumatera Utara Periode S.D. Bulan Desember Tahun 2018

No Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Desa Telah

Implementasi Siskeudes

1 Kota Padang Sidimpuan 42 42

2 Kota Gunungsitoli 98 98

3 Kabupaten Langkat 240 240

4 Kabupaten Deli Serdang 380 380

5 Kabupaten Serdang Bedagai 237 237

6 Kabupaten Karo 259 259

7 Kabupaten Simalungun 386 386

8 Kabupaten Batubara 141 141

9 Kabupaten Asahan 177 177

10 Kabupaten Dairi 161 161

11 Kabupaten Pakpak Bharat 52 52

12 Kabupaten Samosir 128 128

13 Kabupaten Toba Samosir 231 231

14 Kabupaten Labuhanbatu Utara 82 82

15 Kabupaten Labuhanbatu 75 75

16 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 52 52

17 Kabupaten Humbang Hasundutan 153 153

18 Kabupaten Tapanuli Tengah 159 159

19 Kabupaten Tapanuli Selatan 211 211

20 Kabupaten Tapanuli Utara 241 241

21 Kabupaten Padang Lawas 303 303

22 Kabupaten Padang Lawas Utara 386 386

23 Kabupaten Mandailing Natal 377 377

24 Kabupaten Nias 170 170

25 Kabupaten Nias Utara 112 112

26 Kabupaten Nias Barat 105 105

27 Kabupaten Nias Selatan 459 459

JUMLAH 5.417 5.417

Dari data diatas, 5.417desa yang telah mengimplementasikan aplikasi

SISKEUDES dari total 5.417 desa atau 100%.

e. Pendampingan RSUD-BLUD di Provinsi Sumatera Utara

Dari 38 RSUD yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara baru 26 RSUD

(68,42%) yang telah ditetapkan menjadi BLUD, sedangkan 12 RSUD lainnya

belum ditetapkan menjadi BLUD. Dari 26 RSUD yang telah ditetapkan menjadi

Page 58: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 44

BLUD, sebanyak 6 RSUD di antaranya sampai akhir Desember 2018 belum

mengimplementasikan PPK-BLUD.

Tabel 2.7 Daftar Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang Sudah/Belum Menerapkan BLUD

Nama Rumah Sakit Kab/Kota Sudah Ditetapkan

Belum Implementasi

Belum Ditetapkan

RSU Haji Medan Provinsi V - -

RSU Dr. Pirngadi Kota Medan V - -

RSUD Deli Serdang Deli Serdang V - -

RSUD Dr. Djasaman Saragih

Kota Pematang Siantar

V - -

RSUD Dr. H. Kumpulan Pane

Kota Tebing Tinggi

V - -

RSU Dr. RM Joelham Binjai

Kota Binjai V - -

RSU Padang Sidempuan

Kota Padang Sidempuan

V - -

RSU Tarutung Tapanuli Utara V - -

RSU Rantau Prapat Labuhan Batu V - -

RSU Dr. Fl Tobing Sibolga

Kota Sibolga V - -

RSU Panyabungan Mandailing Natal

V V -

RSU Kabanjahe Karo V - -

RSU Sipirok Tapanuli Selatan - - V

RSUD Gunung Tua Padang Lawas Utara

- - V

RSUD Pandan Tapanuli Tengah V - -

RSU Porsea Toba Samosir - - V

RSU H. Abd. Manan Simatupang, Kisaran

Asahan V - -

RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah

Serdang Bedagai

- - V

RSU Tanjung Pura Langkat V - -

BPRSU Dr. Tengku Mansyur

Kota Tanjung Balai

V V -

RSU Gunung Sitoli Kab. Nias V - -

RSUD Sibuhuan Padang Lawas - - V

RSU Dr. Hadrianus Sinaga

Samosir V - -

RSU Dolok Sanggul Humbang Hasundutan

V - -

RSUD Simalungun/Perdagangan

Simalungun V - -

RSU Sidikalang Dairi V V -

RSUD Tuan Rondahaim

Simalungun V - -

Page 59: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 45

Nama Rumah Sakit Kab/Kota Sudah Ditetapkan

Belum Implementasi

Belum Ditetapkan

RSUD dr. Husni Thamrin

Mandailing Natal

V V -

RSU Parapat Simalungun V - -

RSUD Lukas Hilisimaetano

Nias Selatan - - V

RSUD Salak Kab. Pakpak Bharat

Pakpak Bharat - - V

RSUD Batu Bara Batu Bara - - V

RSUD Kabupaten Aek Kanopan

Labuhan Batu Utara

V V -

RSUD Kota Pinang Labuhan Batu Selatan

V V -

RSU Kusta Lau Simomo

Medan - - V

RSU Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem

Medan - - V

RSU Kusta Pulau Sicanang

Medan - - V

RS Khusus Mata Medan - - V

Selama tahun 2018 kegiatan yang telah dilakukan berupa pendampingan dan

sosialisasi pada beberapa RSUD dan Puskesmas sebagai berikut:

1) Bimtek Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD pada UPT RSUD Deli Serdang;

2) Sosialisasi Implementasi PPK BLUD pada RSUD Doloksanggul;

3) Sosialisasi Pedoman Penilaian Pembentukan BLUD pada RSUD Kotapinang

Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4) Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSUD

Dr.Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai;

5) Bimbingan Teknis Penyusunan Kebijakan Akuntansi pada RSUD Deli Serdang

melalui coaching clinic;

6) Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD pada 20 Puskesmas di Lingkungan

Kabupaten Deli Serdang;

7) Reviu dokumen persiapan RSUD sebagai BLUD (Dokumen Rencana Strategis

Bisnis) pada RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;

8) Reviu Dokumen Persiapan RSUD sebagai BLUD (Pedoman Standar Pelayanan

Minimal) pada RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;

9) Reviu Dokumen Persiapan RSUD sebagai BLUD (Pedoman Tata Kelola PPK-

BLUD) pada RSUD Sibuhuan;

10) Reviu Dokumen Persyaratan Administratif PPK-BLUD pada RSUD Sultan

Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

11) Pendampingan Penyusunan Pedoman Tatakelola pada RSUD Gunung Tua

Kabupaten Padang Lawas Utara;

Page 60: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 46

12) Pendampingan Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada RSUD Gunung

Tua Kabupaten Padang Lawas Utara;

13) Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada RSUD

Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara;

14) Pendampingan Penyusunan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pada RSU

Kabanjahe Kabupaten Karo;

15) Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi bagi Puskesmas di Kabupaten Deli

Serdang;

16) Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada RSU

Kabanjahe Kabupaten Karo;

17) Bimbingan atas Persiapan Dokumen Administratif sebagai Persyaratan

Pembentukan BLUD RSUD Sultan Sulaiman.

Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di atas, kepada Gubernur Sumatera

Utara kami sarankan untuk mendorong para Kepala Daerah agar:

1) Menginstruksikan RSUD yang telah ditetapkan menjadi BLUD untuk segera

mengimplementasikan PPK-BLUD agar pelayanan kesehatan kepada

masyarakat menjadi lebih baik, efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan

rakyat;

2) Segera mempersiapkan persyaratan administratif dan teknis dalam rangka

persiapan pelaksanaan BLUD, terutama untuk 13 RSUD yang belum ditetapkan

menjadi BLUD;

3) Merencanakan langkah-langkah strategis dan mengkoordinasikan dengan

Sekretaris Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan Direktur

RSUD, PPKAD, Inspektorat dan Bappeda dalam rangka mempersiapkan

pelaksanaan BLUD di wilayah Kabupaten/Kota untuk memenuhi persyaratan

administrasi dan legal drafting pembentukan BLUD.

f. Evaluasi Kinerja RSUD-BLUD

Evaluasi kinerja terhadap 3 RSUD-BLUD yang telah dilaksanakan selama tahun

2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Kinerja BLUD Tahun 2018

No. Nama PDAM SKOR PREDIKAT KATEGORI

1 RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara 77,85 A BAIK

2 RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi 67,08 A BAIK

3 RSUD Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir 67,46 A BAIK

Secara umum atas 3 RSUD-BLUD yang dievaluasi, seluruhnya termasuk dalam

kategori baik dalam kelompok “A”.

Untuk lebih meningkatkan kinerja RSUD tersebut, kepada Gubernur Sumatera

Utara kami sarankan untuk mendorong para Kepala Daerah mendukung RSUD-

Page 61: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 47

BLUD meningkatkan kinerja rumah sakit dengan menginstruksikan Direktur

RSUD untuk:

1) Menyusun Standard Operating Procedur (SOP) terkait pengelolaan RSUD-

BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit agar sesuai dengan SPM yang

ditetapkan Menteri Kesehatan;

3) Menganggarkan biaya pembelian obat dan barang habis pakai dengan

memperhatikan trend pertumbuhan pasien.

g. Evaluasi Kinerja BUMD

1) Evaluasi Kinerja PDAM

Evaluasi kinerja PDAM yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu

evaluasi kinerja PDAM terhadap 18 PDAM dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.9 Evaluasi Kinerja PDAM pada Tahun 2018

No Nama Objek Kinerja menurut Permendagri 47

Tingkat kesehatan menurut BPPSPAM

Skor Predikat Skor Predikat

1 PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

67,80 Baik 3,61 Sehat

2 PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar

61,86 Baik 3,14 Sehat

3 PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat

59,00 Cukup 2,30 Kurang Sehat

4 PDAM Tirta Sari Kota Binjai 42,41 Kurang 2,71 Kurang Sehat

5 PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun

54,68 Cukup 2,55 Kurang Sehat

6 PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai

52,94 Cukup 2,22 Kurang Sehat

7 PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo

42,84 Kurang 1,66 Sakit

8 PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan

51,34 Cukup 2,16 Sakit

9 PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi

57,82 Cukup 2,88 Sehat

10 PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang

52,71 Cukup 2,26 Kurang Sehat

11 PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi

51,55 Cukup 2,59 Kurang Sehat

12 PDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu

50,47 Cukup 2,37 Kurang Sehat

13 PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah

46,52 Cukup 2,24 Kurang Sehat

14 PDAM Tirta Ayumi Kota Padangsidimpuan

45,99 Cukup 2,62 Kurang Sehat

Page 62: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 48

No Nama Objek Kinerja menurut Permendagri 47

Tingkat kesehatan menurut BPPSPAM

Skor Predikat Skor Predikat

15 PDAM Mual Na Tio Kabupaten Tapanuli Utara

53,65 Cukup 2,88 Sehat

16 PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga 65,98 Baik 3,79 Sehat

17 PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias

55,94 Cukup 2,56 Kurang Sehat

18 PDAM Tirta Madina Kabupaten Mandailing Natal

51,43 Cukup 2,93 Sehat

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja secara umum atas 18 PDAM yang

dievaluasi adalah sebagai berikut:

a) Hanya 1 PDAM yang memiliki tingkat kehilangan air di unit distribusi di

bawah 20% yaitu PDAM Tirta Ayumi Kota Padangsidimpuan sebesar

16,72%. Sementara 17 PDAM lainnya memiliki tingkat kehilangan air

di unit distribusi di atas 20%;

b) Hanya 2 PDAM yang memiliki cakupan pelayanan di atas 80% baik

secara administratif maupun teknis, yaitu PDAM Tirtauli Kota

Pematangsiantar (cakupan administratif 87,35% dan teknis 83,03%)

dan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga (cakupan administratif 83,64% dan

teknis 82,93%). Sementara 16 PDAM lainnya memiliki cakupan

pelayanan administratif dan teknis di bawah 80%;

c) Sebanyak 8 PDAM telah menyusun RKAP sesuai dengan corporate plan

dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Sementara 10 PDAM lainnya menyusun RKAP yang belum sesuai

dengan corporate plan dan RISPAM;

d) Sebanyak 16 PDAM telah memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan

Air Minum (RISPAM). Sementara 2 PDAM yaitu PDAM Mual Na Tio

Kabupaten Tapanuli Utara dan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga belum

memiliki RISPAM.

e) Sebanyak 14 PDAM yang telah dapat menutup biaya secara penuh (full

cost recovery), dimana rata-rata tarif air lebih tinggi dari harga pokok

air. Sedangkan 4 PDAM yaitu PDAM Tirta Sar Kota Binjai, PDAM Tirta

Malem Kabupaten Karo, PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli

Tengah, dan PDAM Tirta Madina Kabupaten Mandailing Natal belum

full cost recovery. Namun dari 14 PDAM yang sudah full cost recovery,

hanya 7 PDAM yang mendapatkan laba, sedangkan 7 PDAM lainnya

masih mengalami kerugian.

Upaya yang telah dilakukan PDAM bersama Pemerintah Daerah dalam

rangka penjaminan ketersediaan sumber air:

a) PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi mengajukan konservasi

penghijauan di kawasan sumber air yang sudah dimanfaatkan dan

Page 63: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 49

melakukan penanaman bibit tanaman untuk penghijauan kawasan

sumber, sedangkan upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam

memenuhi ketersediaan air baku adalah menyediakan bibit tanaman

untuk penghijauan kawasan sumber air;

b) PDAM Tirta Malem dan Pemerintah Kabupaten Karo bekerja sama

mengusulkan kepada Satker Pengembangan Sistem Air Minum

Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan sumber mata air Lau

Kapur di IKK Mardinding untuk selanjutnya diusulkan kepada

Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat untuk

pembangunan sumber mata air Lau Bengap;

c) Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2017 telah membantu

upaya penyediaan sumber air baku dengan menyediakan lahan seluas

1,5 Ha yang berlokasi di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar

Kota Tanjungbalai untuk lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air

(IPA) berkapasitas 50 l/det dan membuat Detail Engineering Design

(DED) rencana IPA tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai;

d) Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam upaya memenuhi ketersediaan

air baku untuk PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi berkoordinasi

dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II Provinsi Sumatera Utara

dalam hal pemeliharaan air Sungai Padang;

e) PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat terus mendorong warga

masyarakat di sekitar lokasi intake untuk menjaga lingkungan sekitar.

Selain itu, PDAM juga aktif menyampaikan informasi kepada instansi

terkait atas penambangan liar galian C yang dapat merusak sumber air

baku. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Langkat melalui instansi teknis terkait adalah menetapkan

aturan-aturan yang berkaitan dengan Sumber Daya Air.

f) Total Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya

(PPYBDS) pada 18 PDAM yang dievaluasi adalah

Rp403.595.316.066,00. Dari jumlah PPYBDS tersebut belum ada upaya

yang maksimal dari PDAM untuk menuntaskan masalah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Gubernur Sumatera Utara

kami sarankan untuk mendorong para Kepala Daerah mendukung PDAM

dalam menjalankan usahanya melalui:

a) Penyusunan RISPAM yang disesuaikan dengan RPJMN dan didukung

dengan komitmen untuk penyediaan dana;

b) Menyelaraskan RKAP dengan Business Plan dan RISPAM;

c) Mendorong disusunnya SOP untuk penyusunan RKAP;

d) Menambah penyertaan modal PDAM yang digunakan untuk

menyehatkan PDAM antara lain pembelian water meter induk

Page 64: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 50

sehingga dalam menghitung air yang terjual dan losses tidak

berdasarkan perkiraan, yang mana perhitungan ini berdampak

terhadap perhitungan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual Air;

e) Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat untuk segera menuntaskan aset yang belum diserahkan;

f) Mendorong PDAM untuk meningkatkan kinerja dan tingkat

kesehatannya.

2) Evaluasi Kinerja PD Pasar

Evaluasi kinerja PD Pasar yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu

evaluasi kinerja terhadap 2 (dua) PD Pasar dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.10 Evaluasi Kinerja PD Pasar pada Tahun 2018

No. Nama Perusahaan Daerah SKOR KATEGORI

1 PD Pasar Kota Medan 41,04 TIDAK BAIK

2 PD Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar 39,09 TIDAK BAIK

Hasil evaluasi kinerja secara umum atas 2 (dua) PD Pasar yang dievaluasi

berada pada kategori “TIDAK BAIK”. Dari 4 aspek yang dievaluasi yaitu

aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek operasional dan aspek SDM dan

Administrasi tidak ada satu aspek pun yang berkategori “BAIK”. Kesimpulan

Hasil Evaluasi Kinerja PD Pasar sudah dimuat dalam laporan evaluasi,

antara lain sebagai berikut:

a) Kerjasama Operasi Pasar Peringgan Kota Medan oleh Pemerintah Kota

Medan dengan Pihak ketiga berpotensi mengalami kerugian;

b) Pengelolaan Pasar belum sepenuhnya mematuhi persyaratan dalam

SNI 8152 tentang pengelolaan Pasar Rakyat;

c) Jumlah beban pegawai masih melebihi peraturan yang diatur dalam

Perda;

d) Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) yang telah habis masa

berlakunya belum diperpanjang oleh sebagian besar pedagang di

Pasar Gelugur.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kepada Gubernur Sumatera Utara,

kami sarankan agar mendorong Kepala Daerah untuk menindaklanjuti

saran yang telah dimuat dalam Laporan Hasil Evaluasi yaitu:

a) Meminta Walikota Medan untuk merevisi perjanjian dengan pihak

ketiga dengan menyerahkan pengelolaan pasar ke PD Pasar Kota

Medan;

b) Berkoordinasi dengan Pemko Medan untuk mengembalikan

pengelolaan Pasar Swalayan dan menagih tunggakan royalty kepada

PT Antar Bangsa Maju dan PT Triwira Lokajaya atas penggunaan aset

yang belum dibayar;

Page 65: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 51

c) Meminta kepada Walikota Medan untuk melakukan pendalaman audit

oleh APIP karena berlarut-larutnya penyerahan asset;

d) Membuat kebijakan zero growth (moratorium penerimaan pegawai)

dengan tidak melakukan rekruitmen pegawai agar ambang batas biaya

pegawai 30% dari total biaya dapat terwujud;

e) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria menurut

SNI 8152 tentang Pasar Rakyat, dan berupaya untuk memenuhi kriteria

sesuai dengan prioritasnya;

f) Mewajibkan para pedagang memperpanjang SIPTB setiap tahunnya.

3) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pada PT Pembangunan

Prasarana Sumatera Utara (PPSU)

Berdasarkan evaluasi terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern

pada PT PPSU untuk periode tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa kondisi

penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT PPSU mencapai nilai rata-

rata capaian setiap komponen sebesar 61,43% atau berada pada tingkat

efektivitas Cukup Efektif. Pengendalian intern belum sepenuhnya

terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang

terjadi. Pengendalian telah didesain, dikelola dan diterapkan dengan cukup

baik, namun belum didokumentasikan secara memadai. Selain itu,

terdapat kelemahan pengendalian yang pengaruhnya cukup signifikan

yang ditandai dengan adanya jenis pengendalian preventif, detektif,

maupun korektif yang belum seluruhnya berfungsi.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada PT

PPSU, kepada Gubernur Sumatera Utara kami sarankan untuk mendorong

Direksi PT PPSU untuk menindaklanjuti saran yang telah dimuat dalam

laporan hasil evaluasi yaitu sebagai berikut:

a) Menyusun dan menandatangani Kontrak Kinerja Pengawasan Dewan

Komisaris dengan Pemegang Saham;

b) Mengusulkan dan menetapkan rencana pengembangan kemampuan

dan keahlian Dewan Komisaris ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan

pengembangan kemampuan dan keahlian tersebut;

c) Petugas atau unit pengelola manajemen risiko mendokumentasikan

hasil analisis atas penentuan respon risiko, yang mencakup:

Proses/analisis respon risiko, database respon risiko yang ditetapkan

dan dilaksanakan, jadwal penanganan risiko, monitoring progres, hasil

dan kendala respon risiko dan Person/Unit In Charge;

Page 66: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 52

d) Menyempurnakan Pedoman Manajemen Risiko dengan menambah

prosedur penilaian risiko yang mempertimbangkan potensi

kecurangan. Potensi kecurangan tersebut berupa kemungkinan

hilangnya aset, korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya. Pedoman

tersebut mencakup risiko kecurangan yang berpotensi timbul dari 3

faktor, yaitu faktor insentif dan tekanan, faktor peluang/kesempatan,

dan faktor sikap dan tindakan tidak rasional;

e) Satuan Pengawas Intern melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian

Internal secara berkala dan mendokumentasikan pelaksanaan aktifitas

pengendalian, yang menunjukkan seberapa jauh keberhasilan atau

kegagalan sebuah aktifitas pengendalian dalam meminimalkan tingkat

kemungkinan dan dampak terjadinya risiko;

f) Mendokumentasikan kebijakan/prosedur khusus terkait mekanisme

komunikasi dan penyampaian informasi secara internal di lingkungan

perusahaan, baik antar pegawai, antara Direksi dan Dewan Komisaris,

maupun pimpinan terhadap pegawai;

g) Menyusun kebijakan terkait penggunaan sistem informasi bagi

manajemen yang tertuang dalam SK Direksi, yang mencakup:

(1) Petugas yang melakukan pengolahan data, termasuk uraian tugas

mengenai proses inputing yang diperlukan untuk menghasilkan

output informasi;

(2) Anggaran pengeluaran biaya yang dapat dikeluarkan untuk

menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan;

(3) Menetapkan ruang lingkup dan frekuensi pelaksanaan evaluasi

terpisah dalam rencana kerja audit tahunan (PKPT) dengan

mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan melaksanakannya

sesuai rencana.

4) Penjaminan Kualitas Self Assessment atas tingkat kapabilitas SKAI PT.

Bank Sumut (Persero) tahun 2018

Berdasarkan hasil Kegiatan Penjaminan Kualitas atas penilaian kembali

pelaksanaan Self Assessment atas tingkat kapabilitas SKAI PT. Bank Sumut

(Persero) tahun 2017 dan semester I 2018, simpulkan bahwa pelaksanaan

self assessment penilaian kapabilitas SKAI PT. Bank Sumut (Persero) tahun

2017 dan semester I 2018 telah memenuhi pedoman penilaian yang

dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Penilaian

kembali secara self assessment Kapabilitas SKAI PT. Bank Sumut pada

semester I 2018 atas penilaian tingkat kepatuhan terhadap Standar Profesi

Auditor Internal, menunjukkan belum ada perubahan dibandingkan

Page 67: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 53

dengan hasil self assessment pada tahun 2017 (Januari s.d. Agustus 2017),

sehingga posisi kapabiltas SKAI PT Bank Sumut (Persero) pada semester I

2018 masuk dala kategori “Cukup Efektif”.

Untuk lebih meningkatkan kapabilitas SPI PT Bank Sumut, kepada

Gubernur Sumatera Utara kami sarankan untuk mendorong Direksi PT.

Bank Sumut (Persero) untuk:

a) Memastikan bahwa SKAI PT. Bank Sumut (Persero) melaksanakan

tugasnya dengan independen, objektif dan profesional sesuai dengan

Standar Audit yang berlaku;

b) Mendukung peningkatan kapabilitas SKAI PT. Bank Sumut (Persero)

melalui peningkatan kompetensi dengan mendapatkan sertifikat yang

tepat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pemilihan

personil yang akan duduk di SKAI memiliki pengetahuan akuntansi dan

audit yang cukup.

5) Reviu Proses Pelelangan Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Denai Kapasitas 240 lt/detik pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera

Utara

Reviu terhadap proses pelelangan rencana pembangunan Instalasi

Pengolahan Air (IPA) Denai kapasitas 240 lt/detik pada PDAM Tirtanadi

Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bahwa proses pelelangan tersebut berjalan sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang

berlaku di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil reviu proses pelelangan rencana pembangunan IPA

denai kapasitas 240 lt/detik pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

dari dokumen yang kami peroleh dapat disimpulkan proses pelelangan

telah memenuhi ketentuan Peraturan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1/Perdir/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang

Tata Cara Kerjasama PDAM Tirtanadi dengan Badan Usaha dalam

Penyelenggaraan SPAM.

Untuk melaksanakan mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat

pencapaian tujuan dan sasaran PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

dalam melayani pelanggan di masa yang akan datang serta menjamin

kepastian investasi calon mitra yaitu PT Tirta Nusantara Sukses. Kepada

Gubernur Sumatera Utara kami sarankan untuk mendorong Direksi PDAM

Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjutisaran yang telah

dimuat dalam laporan hasil reviu tersebut.

Page 68: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

6) Supervisi Pendalaman Audit pada SPI PDAM Tirtanadi

Supervisi Pendalaman Audit pada SPI PDAM Tirtanadi bertujuan untuk

memberikan arahan dan penjaminan terkait pelakasanaan audit yang

dilakukan SPI pada PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang untuk tahun buku

2015, 2016, 2017 dan semester I tahun 2018.

Supervisi yang dilakukan oleh Tim BPKP adalah

a) Supervisi penyusunan Audit;

b) Supervisi pembagian kegiatan audit;

c) Supervisi pelaksanaan audit;

d) Supervisi penyelesaian audit;

e) Pelaporan.

Tanggung jawab Tim BPKP adalah sebatas memberikan arahan dan

pemahaman selama pendalaman audit oleh Tim SPI pada PDAM Tirtanadi

Cabang Deli Serdang.

Seluruh pelaksanaan prosedur audit, teknik audit, bukti audit, dan

pengujian yang dilakukan oleh SPI telah disimpulkan oleh Tim SPI PDAM

Tirtanadi dalam laporan hasil audit. Tanggung jawab atas simpulan

tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab SPI PDAM Tirtanadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Gubernur Sumatera Utara kami

sarankan untuk mendorong Direktur Utama PDAM Tirtanadi dan Kepala

Cabang PDAM Tirtanadi Deli Serdang agar menindaklanjuti hasil

Pendalaman Audit yang dilakukan SPI PDAM Tirtanadi sesuai dengan saran

yang diuraikan dalam laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim SPI

PDAM Tirtanadi terhadap PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi

Dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai

pembina SPIP mendukung penerapan SPIP di lingkungan K/L dan Pemda melalui

kegiatan pendampingan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (WTA),

opini WTP, dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan yang dilaksanakan BPKP

dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah dan korporasi antara lain:

a. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dari penyelenggaraan SPIP selama tahun 2018 menunjukkan tingkat

penyelenggaraan SPIP 15 Pemda dengan level “terdefinisi” atau level 3 dalam

proses QA BPKP Pusat, dan 17 Pemda dengan level “berkembang” atau level 2

dan 2 Pemda dengan level “rintisan” atau level 1 dari 6 tingkat maturitas SPIP.

Hal ini disebabkan:

P e n g a w a l a n A k u n t a b i l i t a s P r o g r a m P e m b a n g u n a n N a s i o n a l | 54

Page 69: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 55

1) Belum sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian

untuk sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60

Tahun 2008;

2) Belum sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas

sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi;

3) Belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas sebagian

besar kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara

konsisten;

4) Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan

kebijakan dan prosedur pengendalian atas semua kegiatan pokok unit

organisasi secara berkala;

5) Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan,

terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan

otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Tabel 2.11 Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2018

No Pemerintah Daerah

Target Level

Maturitas Tahun

Ini

Nilai Maturitas

SPIP

1 Provinsi Sumatera Utara III 3,241

2 Kota Binjai III 3,561

3 Kota Gunung Sitoli II 2,044

4 Kota Medan III 3,038

5 Kota Padang Sidempuan II 2,830

6 Kota Pematang Siantar II 2,577

7 Kota Sibolga I 1,029

8 Kota Tanjung Balai II 2,482

9 Kota Tebing Tinggi III 3,038

10 Kab. Asahan III 3,030

11 Kab. Batu bara II 2,340

12 Kab. Dairi II 2,509

13 Kab. Deli Serdang III 3,038

14 Kab. Humbang Hasundutan III 3,461

15 Kab. Tanah Karo II 2,638

16 Kab. Labuhan Batu Selatan III 3,038

17 Kab. Labuhan Batu II 2,028

18 Kab. Labuhan Batu Utara III 3,143

19 Kab. Langkat III 3,098

20 Kab. Mandailing Natal II 2,132

21 Kab. Nias II 2,044

22 Kab. Nias Barat II 2,011

23 Kab. Nias Selatan II 2,132

24 Kab. Nias Utara II 2,022

25 Kab. Padang Lawas II 2,067

Page 70: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 56

26 Kab. Padang Lawas Utara II 2,580

27 Kab. Pakpak Bharat III 3,038

28 Kab. Samosir II 2,569

29 Kab. Serdang Berdagai II 2,709

30 Kab. Simalungun I 1,082

31 Kab. Tapanuli Selatan III 3,038

32 Kab. Tapanuli Tengah III 3,000

33 Kab. Tapanuli Utara III 3,038

34 Kab. Toba Samosir III 3,163

Secara umum, langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan

efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Provinsi Sumatera Utara ke

depan adalah:

1) Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan SPIP di

lingkungan Pemerintah Daerah;

2) Menyusun rencana pengembangan SPIP secara komprehensif dan

mengembangkan pengendalian intern secara disiplin pada seluruh SKPD

dan kegiatan. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP untuk semua unit

organisasi dan pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP.

Kepada Satgas pengembangan SPIP Pusat agar merancang sistem

pemeringkatan implementasi SPIP di level pemda, dengan adanya kewajiban

pemda menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP dan dilakukan evaluasi

atas laporan tersebut, serta mengumumkan hasilnya ke publik. Mendorong

pemda untuk mengimplementasikan SPIP dilingkungan masing-masing.

b. Assessment Good Corporate Governance (Khusus BUMN/D)

Assessment Good Corporate Governance tahun 2018 telah dilaksanakan pada 3

(tiga) BUMN yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Perkebunan Nusantara

II dan PT Perkebunan Nusantara IV.

Assessment terhadap penerapan GCG dilakukan untuk memperoleh gambaran

mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku

dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area

yang memerlukan perbaikan/penyempurnaandapat di identifikasi.

Hasil assessment terhadap penerapan GCG tahun 2017 pada ketiga perusahaan

tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12

Assesment Penerapan GCG Tahun 2017

No Perusahaan Bobot Capaian Predikat

1 PT Indonesia Asahan Aluminium 100 93,80 Sangat Baik

2 PT Perkebunan Nusantara II 100 85,21 Baik

3 PT Perkebunan Nusantara IV 100 93,48 Sangat Baik

Page 71: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 57

Pada masing-masing aspek governance terdapat penerapan yang sudah

mendekati atau mencapai praktik terbaik, namun pada area tertentu masih

diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan. Atas kondisi tersebut disarankan

kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi,

Satuan Pengawas Intern dan Sekretaris Perusahaan untuk melakukan upaya

perbaikan/penyempurnaan atas area yang masih memerlukan perbaikan.

c. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Khusus BUMN/D)

Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern tahun 2018 dilaksanakan pada

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang mencakup 5 (lima) komponen

Sistem Pengendalian Intern yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,

Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Monitoring.

Hasil evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT Indonesia

Asahan Alumunium (Persero) untuk periode tahun 2018, dapat disimpulkan

bahwa kondisi penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT Indonesia

Asahan Alumunium (Persero) mencapai nilai rata-rata sebesar 90,28% atau

berada pada tingkat efektivitas Sangat Efektif. Nilai tersebut menunjukkan

bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan PT Indonesia

Asahan Aluminium (Persero) telah berbasis IT. Pengendalian Intern telah

terintegrasi dan memungkinkan dilakukan perubahan sesuai dengan

perubahan organisasi. Pengendalian telah didesain, dikelola dan diterapkan,

serta didokumentasikan dengan baik. Jenis pengendalian baik preventif,

detektif, maupun korektif telah berfungsi dengan baik.

3. Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diwujudkan dalam

kegiatan Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor, Penilaian Kapabilitas APIP,

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, dan Fasilitasi Pembentukan dan

Pengembangan Organisasi Profesi, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pembinaan JFA dan Pembentukan Auditor

Kondisi tata kelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan

Provinsi Sumatera Utara telah mencerminkan kemajuan yang semakin baik,

ditandai dari total 34 APIP, telah menerapkan jabatan fungsional auditor (JFA)

Tahun 2018.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola Diklat telah

melaksanakan Diklat bagi JFA APIP berupa Diklat Penjenjangan Auditor (Auditor

Ahli dan Auditor Muda) sebanyak 3 Diklat dengan peserta sebanyak 90 orang

dan Diklat Substansi sebanyak 22 Diklat dengan peserta sebanyak 810 orang

dari Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi.

Page 72: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

P e nga wa la n A k un ta bi l i ta s P rog ra m P e mba n gu na n Na siona l | 58

b. Penilaian Kapabilitas APIP

Sampai dengan Tahun 2018, telah dilakukan assessment maupun penilaian

secara mandiri sebanyak 34 APIP, dengan pencapaian level kapabilitas APIP

(Level 1 s.d. 5) sebagai berikut.

1) 16 APIP (47,05%) berada pada Level 2 (infrastructure); dan

2) 18 APIP (52,94%) berada pada Level 3 (integrated).

TABEL 2.13 CAPAIAN LEVEL KAPABILITAS APIP TAHUN 2017

NO URAIAN Jumlah

APIP Level

1 2 3

1 Provinsi 1 - - 1

Capaian - - 1

Target Tahun 2018 - - 1

2 Kabupaten/ Kota 33

Capaian - 16 17

Target Tahun 2018 - 16 17

Total Capaian - 16 18

Total Target Tahun 2018 16 18

% Capaian dibanding Jumlah APIP - 47,05% 52,95%

% Capaian dibanding Target GD - 100% 100%

Dibandingkan target Tahun 2018, pencapaian level Kapabilitas APIP sampai

dengan Semester II Tahun 2018 telah menunjukkan adanya jumlah

peningkatan level APIP. Target sampai dengan Tahun 2018 Level 2 adalah16

APIP dan Level 3 adalah 18 APIP. Dari hasil pembinaan terhadap 34 APIP,

capaian untuk Level 2 adalah 16 APIP dan Level 3 adalah 18 APIP (100,00%

dari target), Atas 18 APIP di Level 3 tersebut belum dilaksanakan Reviu oleh

BPKP Pusat.

4. Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomot 10 Tahun

2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada 9 Pemda dengan

fokus atas Aksi Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin di

Daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP, Aksi Pembentukan dan

Penguatan Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Utama dan Pembantu, aksi tranparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme

pengadaan barang dan jasa, dan aksi transparansi dan akuntabilitas penyaluran

serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Hasil evaluasi menunjukkan masih diperlukan langkah-langkah perbaikan meliputi

inventarisasi perijinan oleh Dinas PTSP yang pengelolaanya belum dilimpahkan

instansi tersebut, membentuk PPID bagi Pemda yang belum memiliki PPID,

meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta

mempublikasikan pelaksanaan hibah dan bansos sesuai ketentuan yang berlaku.

Page 73: E W E' t ^ E < h E' E E W D E'hE E W Zt </> E WZKs/E^/ ^hD ... · Akhir kata, semoga laporan hasil pengawasan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk bahan pengambilan

Jalan Jendral Gatot Subroto, KM 5,5, Medan 20122Telepon (061) 8474847, Faksimile: (061) 8472842, e-mail: [email protected]

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA