E s a M a n a g e m e n t C e n t e r Page 1 filesegala kegiatan kami. EMC menilai pentingnya arti kualitas ditanamkan di dalam diri kami yang mencakup tidak hanya kompetensi inti

E s a M a n a g e m e n t C e n t e r

Page 1


Page 2

LATAR BELAKANG

Universitas Esa Unggul (UEU) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta terkemuka di

Indonesia. UEU menawarkan berbagai program pendidikan, mulai dari strata satu,

international program, hingga pascasarjana. Sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul

meresmikan Program Magister Manajemen (MM) yang saat ini dipimpin oleh Dr. H. Tantri

Yanuar Rahmat Syah, SE., MSM.

Program Magister Manajemen UEU bekerjasama dengan PT Taharrim Berkah Semesta

membentuk institusi dengan nama Esa Management Center (EMC) yang memberikan

pelayanan konsultasi manajemen serta menyediakan program-program pelatihan manajemen,

khususnya untuk aparatur pemerintah daerah.

Esa Management Center berusaha menjadi institusi yang terdepan dalam bidang

pengembangan kompetensi sumber daya pengajar, khususnya aparatur pemerintah daerah di

Indonesia. Demi mewujudkan visi tersebut, institusi ini membekali dirinnya dengan sumber

daya pengajar berintelektual tinggi, kreatif, serta ahli dalam bidangnya masing-masing.

Kompetensi unggul yang dimiliki oleh Esa Management Center diharap dapat disalurkan

dengan memberikan pelatihan terbaik kepada aparat pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Visi :

Menjadi institusi yang terdepan dalam pengembangan kompetensi SDM di Indonesia.

Misi :

Menyusun program-program pelatihan yang praktis dan didukung dengan konsep yang

teruji.

Mengembangkan metode pelatihan yang praktis, menyenangkan, serta didukung dengan

pendekatan yang interaktif.


Page 3

Esa Management Center secara konsisten berfokus pada

Kualitas pelayanan dan menempatkannya sebagai dasar dari

segala kegiatan kami. EMC menilai pentingnya arti kualitas

ditanamkan di dalam diri kami yang mencakup tidak hanya

kompetensi inti namun juga keahlian khusus untuk tugas

tertentu. Tujuan EMC untuk menjadi institusi yang unggul

dan terdepan terefleksi dalam usaha kami untuk selalu

meningkatkan kapasitas, juga senantiasa berinovasi baik

dalam segi materi maupun metode penyampaian guna

memberikan pengalaman pelatihan yang terbaik,

menyenangkan, dan bermanfaat bagi aparatur

pemerintahan daerah.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya

kompleksitas kerja di lingkungan pemerintahan daerah, tentu

pengembangan kapasitas diri menjadi hal yang krusial bagi para aparatur. EMC meyakini

bahwa potensi yang ada dalam tubuh pemerintahan daerah masih dapat digali dan

dikembangkan, dan merupakan tugas kami untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki

setiap individu di pemerintahan daerah. Kami percaya bahwa kemampuan untuk membangun

dan meningkatkan kehandalan aparatur terletak pada komitmen dan ketulusan kami.

Esa Management Center menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh mitra, pemerintah

daerah, pemangku kepentingan, dan semua pihak atas kepercayaan dan dukungan yang

diberikan sehingga Esa Management Center dapat terus tumbuh dan bekembang hingga saat

ini. Penghargaan tertinggi kami sampaikan juga kepada manajemen dan instruktur atas kerja

keras dan dedikasinya pada Esa Management Center sejauh ini. Kami senantiasa memastikan

kepada seluruh pihak bahwa Esa Management Center akan selalu memberikan upaya

terbaiknya untuk menjunjung tinggi etos kerja dan nilai-nilai luhur yang dianut bersama.

Selamat bergabung dalam pelatihan manajemen EMC.

Salam,

Dr. H. Tantri Yanuar Rahmat Syah, S.E., M.S.M.


Page 4

Esa Management Center menawarkan berbagai program pelatihan

yang didesain khusus oleh para pakar dan instruktur yang

berpengalaman guna meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah

daerah.

Terdapat setidaknya 32 (tiga puluh dua) jenis pelatihan di berbagai

bidang yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan. Durasi pelaksanaan

program pelatihan adalah selama 5 (lima) hari kerja, yakni Senin

hingga Jumat, bertempat di hotel dengan rating minimal bintang 3

(tiga) di kota Jakarta, Bandung, Bali, atau kota lainnya sesuai dengan

request.

Jadwal beserta rincian program pelatihan sebagaimana disebutkan

akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Program

pelatihan yang kami miliki ditawarkan dengan harga Rp. 5.500.000,-

per peserta, dimana harga tersebut sudah termasuk biaya pelatihan

serta akomodasi peserta selama lima hari pelatihan berlangsung.

Untuk informasi lebih lanjut maupun pendaftaran program pelatihan

Esa Management Center, dapat menghubungi contact person kami:

Khoirul Khamzah

[email protected]

081326881845

Nomor Rekening:

Bank BCA 6040978575

a/n PT Taharrim Berkah Semesta

mailto:[email protected]


Page 5

JADWAL PELATIHAN

1. Jadwal Pelatihan Bulan Desember 2016

1Strategi Corporate Social Responsibility bagi

Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● 7-11

2Teknik dan Seni Komunikasi Publik bagi Aparatur

Pemerintah5 ● ● ● ● ● ● 14-18

3

Strategi Komunikasi Efektif di Media Sosial bagi

Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Layanan

Publik

5 ● ● ● ● ● ● 21-25

4Etika Pelayanan Dasar Bagi Aparatur

Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● ● 7-11

5Peningkatan dan Inovasi Layanan Prima bagi

Lembaga Pemerintahan5 ● ● ● ● ● ● ● 14-18

6Strategi Pemasaran Kreatif bagi Pemerintah dan

Lembaga Layanan Publik5 ● ● ● ● ● ● 21-25

7Manajemen Proyek yang Praktis bagi Aparatur

Pemerintah dan Penyelenggara Layanan Publik5 ● ● ● ● ● ● 7-11

8Pembinaan dan Konseling bagi Aparatur

Pemerintah dan Penyelenggara Layanan Publik 5 ● ● ● ● ● ● ● 14-18

9Kepemimpinan Kharismatik: Membangun

Pengaruh yang Kharismatik sebagai Pejabat Publik5 ● ● ● ● ● ● ● ● 21-25

10 Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5 ● ● ● ● ● ● ● ● 7-11

11

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Bidang

Perancanganan Peraturan Perundang-undangan

bagi Aparatur Pemerintahan Biro Hukum

Pemerintahan Daerah

5 ● ● ● ● ● ● ● ● 14-18

12Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi

Biro Hukum Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● ● ● 21-25

13

Pendidikan HKI, Hukum Jaminan Perbankan dan

Perlindungan Data Pribadi bagi Aparatur Biro

Hukum Pemerintahan Daerah

5 ● ● ● ● ● ● ● ● 7-11

14Penelitian Hukum bagi Aparatur Biro Hukum

Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● ● ● 14-18

15Penyusunan Naskah Akademik RUU/RPERDA

PROV/KAB-KOTA5 ● ● ● ● ● ● ● 21-25

Des

2016No Judul Hari

Peserta

StafKepala

Seksi

Kepala

Sub

Bidang

Kepala

Sub

Bagian

Kepala

Bidang

Kepala

Bagian

Kepala

Dinas

Inspektur

Daerah

Sekretariat

Daerah


Page 6

Des

2016No Judul Hari

Peserta

StafKepala

Seksi

Kepala

Sub

Bidang

Kepala

Sub

Bagian

Kepala

Bidang

Kepala

Bagian

Kepala

Dinas

Inspektur

Daerah

Sekretariat

Daerah

16Pelatihan Komunikasi Efektif, Lobby, dan

Negosiasi bagi Pejabat Publik5 ● ● ● ● ● ● ● ● 7-11

17Pelatihan Presentasi bagi Pejabat Publik

Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● 14-18

18Etos Kerja Bintang bagi Pegawai Pemerintahan

Daerah5 ● ● ● ● ● ● 21-25

19Komunikasi Nonverbal yang Baik bagi Pegawai

Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah 5 ● ● ● ● ● ● ● 7-11

20Peran Manajemen SDM dalam Peningkatan

Pelayanan Publik5 ● ● ● ● ● ● 14-18

21

Pengambilan Keputusan untuk Meningkatkan

Kinerja di Lingkungan Pejabat Pemda dengan

Menggunakan SSM

5 ● ● ● ● ● 21-25

22Kebijakan Otonomi Daerah yang Responsif dan

Akuntabel bagi Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● 7-11

23Hukum Otonomi Daerah, Keuangan & Perizinan

Sektoral bagi Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● 14-18

24Transformasi Kebijakan Penataan Ruang dan

Lingkungan Hidup bagi Pemerintahan Daerah5 ● ● ● ● ● ● 21-25

25 Memperkuat Mutu Layanan dan Etiket Protokoler 5 ● ● 7-11

26Memahami Era Baru Tata Kelola: CSR,

Sustainability dan SDGs5 ● ● ● ● ● ● 14-18

27Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan untuk

Pemimpin Masa Depan5 ● ● ● ● ● ● ● ● 21-25

28Komunikasi yang Sempurna di Tempat Kerja Lintas

Budaya5 ● ● ● ● ● ● ● 7-11

29 Membangun Keahlian Negosiasi yang Efektif 5 ● ● ● ● ● ● ● ● 14-18

30Mengelola Stres Untuk Kinerja dan Karir yang

Lebih Baik5 ● ● ● ● ● ● ● 21-25

31Meningkatkan Keahlian Presentasi Profesional dan

Pencitraan yang Positif5 ● ● ● ● ● ● ● ● 7-11

32Menjadi Karyawan Super: Membangun Kesadaran

Diri dan Perilaku Positif5 ● ● 14-18


Page 7

2. Jadwal Pelatihan Tahun 2017

1Strategi Corporate Social Responsibility bagi

Pemerintahan Daerah2-6 6-10 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 4-8

2Teknik dan Seni Komunikasi Publik bagi Aparatur

Pemerintah9-13 13-17 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 11-15

3Strategi Komunikasi Efektif di Media Sosial bagi

Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Layanan Publik16-20 20-24 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 18-22

4Etika Pelayanan Dasar bagi Aparatur Pemerintahan

Daerah23-27 6-10 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 4-8

5Peningkatan dan Inovasi Layanan Prima bagi Lembaga

Pemerintahan2-6 13-17 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 11-15

6Strategi Pemasaran Kreatif bagi Pemerintah dan

Lembaga Layanan Publik9-13 20-24 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 18-22

7Manajemen Proyek yang Praktis bagi Aparatur

Pemerintah dan Penyelenggara Layanan Publik16-20 6-10 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 4-8

8Pembinaan dan Konseling bagi Aparatur Pemerintah dan

Penyelenggara Layanan Publik 23-27 13-17 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 11-15

9Kepemimpinan Kharismatik: Membangun Pengaruh

yang Kharismatik sebagai Pejabat Publik2-6 20-24 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 18-22

10 Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 9-13 6-10 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 4-8

11

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Bidang

Perancanganan Peraturan Perundang-undangan bagi

Aparatur Pemerintahan Biro Hukum Pemerintahan

Daerah

16-20 13-17 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 11-15

12Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Biro

Hukum Pemerintahan Daerah23-27 20-24 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 18-22

13

Pendidikan HKI, Hukum Jaminan Perbankan dan

Perlindungan Data Pribadi bagi Aparatur Biro Hukum

Pemerintahan Daerah

2-6 6-10 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 4-8

14Penelitian Hukum bagi Aparatur Biro Hukum

Pemerintahan Daerah9-13 13-17 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 11-15

15Penyusunan Naskah Akademik RUU/RPERDA PROV/KAB-

KOTA16-20 20-24 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 18-22

Des

Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sep Okt NovJudulNo


Page 8

Des

Bulan

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sep Okt NovJudulNo

16Pelatihan Komunikasi Efektif, Lobby , dan Negosiasi bagi

Pejabat Publik23-27 6-10 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 4-8

17Pelatihan Presentasi bagi Pejabat Publik Pemerintahan

Daerah2-6 13-17 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 11-15

18 Etos Kerja Bintang bagi Pegawai Pemerintahan Daerah 9-13 20-24 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 18-22

19Komunikasi Nonverbal yang Baik bagi Pegawai

Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah 16-20 6-10 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 4-8

20Peran Manajemen SDM dalam Peningkatan Pelayanan

Publik23-27 13-17 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 11-15

21Pengambilan Keputusan untuk Meningkatkan Kinerja di

Lingkungan Pejabat Pemda dengan Menggunakan SSM2-6 20-24 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 18-22

22Kebijakan Otonomi Daerah yang Responsif dan

Akuntabel bagi Pemerintahan Daerah9-13 6-10 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 4-8

23Hukum Otonomi Daerah, Keuangan & Perizinan Sektoral

bagi Pemerintahan Daerah16-20 13-17 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 11-15

24Transformasi Kebijakan Penataan Ruang dan Lingkungan

Hidup bagi Pemerintahan Daerah23-27 20-24 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 18-22

25 Memperkuat Mutu Layanan dan Etiket Protokoler 2-6 6-10 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 4-8

26Memahami Era Baru Tata Kelola: CSR, Sustainability dan

SDGs9-13 13-17 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 11-15

27Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan untuk

Pemimpin Masa Depan16-20 20-24 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 18-22

28Komunikasi yang Sempurna di Tempat Kerja Lintas

Budaya23-27 6-10 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 4-8

29 Membangun Keahlian Negosiasi yang Efektif 2-6 13-17 6-10 3-7 1-5 5-9 3-7 7-11 4-8 2-6 6-10 11-15

30 Mengelola Stres Untuk Kinerja dan Karir yang Lebih Baik 9-13 20-24 13-17 10-14 8-12 12-16 10-14 14-18 11-15 9-13 13-17 18-22

31Meningkatkan Keahlian Presentasi Profesional dan

Pencitraan yang Positif16-20 6-10 20-24 17-21 15-19 17-21 21-25 18-22 16-20 20-24 4-8

32Menjadi Karyawan Super: Membangun Kesadaran Diri

dan Perilaku Positif23-27 13-17 27-31 24-28 22-26 24-28 28-1 25-29 23-27 27-1 11-15


Page 9

1. Strategi Corporate Social Responsibility Bagi Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Tidak semua pihak memahami bahwa tingginya kepedulian pada aspek ekonomi, sosial dan

lingkungan saat ini telah mendorong munculnya era pembangunan keberlanjutan dan

tanggung jawab sosial. Munculnya konsep-konsep Corporate Social Responsibility (CSR),

Sustainability Report, Sustainable Development Goals (SDGs), dan banyak konsep lainnya

perlu diketahui oleh semua pihak, termasuk pemerintah karena arah pembangunan di tingkat

lokal, nasional dan internasional akan dipengaruhi oleh konsep-konsep tersebut. Di Indonesia

sendiri, pemahaman mengenai CSR sering disalahartikan menjadi kegiatan-kegiatan CSR.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penting bagi institusi pemerintah dan aparatur negara

untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai berbagai konsep di era pembangunan

berkelanjutan saat ini.

Tujuan

Memahami konsep tanggung jawab sosial, kesinambungan dan pembangunan

keberlanjutan.

Menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, kesinambungan dan pembangunan

keberlanjutan dalam konteks pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Mengetahui perbaikan regulasi dan kebijakan daerah yang perlu dilakukan agar

sejalan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, kesinambungan dan

pembangunan keberlanjutan.

Meningkatkan peran pemerintah di era tanggung jawab sosial perusahaan,

kesinambungan dan pembangunan keberlanjutan menuju pembangunan yang

berwawasan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Peserta

Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang/Bagian, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Dinas.

Sesi

Sesi 1 : Sustainability 101

Sesi 2 : ISO 26000 Guidance on Social Responsibility

Sesi 3 : Dari MDGs ke SDGs

Sesi 4 : Dari MDGs ke SDGs (lanjutan)

Sesi 5 : Tren Pelaporan: Sustainability Report Berbasis GRI G4

Sesi 6 : Stakeholder Engagement & Social Mapping

Sesi 7 : CSR di Indonesia: Regulasi dan Penerapannya

Sesi 8 : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Jadwal

2016 : 7-11 Desember

2017 : 2-6 Januari, 6-10 Februari, 6-10 Maret, 3-7 April, 1-5 Mei, 5-9 Juni, 3-7 Juli,

7-11 Agustus, 4-8 September, 2-6 Oktober, 6-10 November, 4-8 Desember


Page 10

2. Teknik dan Seni Komunikasi Publik bagi Aparatur Pemerintah

Latar Belakang

Keragaman media komunikasi telah memudahkan institusi pemerintahan untuk

menyampaikan informasi program atau layanan yang dimiliki kepada masyarakat melalui

beragam media. Bagi penyedia layanan publik, kecakapan dalam berkomunikasi menjadi

sangat penting karena pesan yang dikomunikasikan berasal dari gagasan sosial yang

bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat yang menerimanya. Dalam

pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman dan teknik-teknik praktis dalam

melakukan komunikasi publik.

Tujuan

Memahami prinsip dasar mengenai komunikasi publik oleh instansi pemerintahan.

Memahami proses komunikasi publik yang efektif antara pemerintah dengan

masyarakat.

Mengetahui teknik praktis melakukan komunikasi publik dengan berbagai media

untuk menjangkau masyarakat yang beragam.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Energizer dan Game Pembuka

Sesi 2 : Prinsip Dasar Komunikasi Publik

Sesi 3 : Simulasi

Sesi 4 : Teknik Mengemas Pesan

Sesi 5 : Diskusi Kelompok dan Simulasi

Sesi 6 : Karakteristik Media Komunikasi Publik

Sesi 7 : Teknik Pemilihan Media

Sesi 8 : Simulasi dan Diskusi

Jadwal


2017 : 9-13 Januari, 13-17 Februari, 13-17 Maret, 10-14 April, 8-12 Mei, 12-16 Juni,

10-14 Juli, 14-18 Agustus, 11-15 September, 9-13 Oktober, 13-17 November,

11-15 Desember


Page 11

3. Strategi Komunikasi Efektif di Media Sosial Bagi Pemerintah Daerah dan

Penyelenggara Layanan Publik

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah menjadi isu tersendiri yang perlu dicermati oleh

pemerintah daerah dan penyelenggara layanan publik. Banyaknya anggota masyarakat yang

menggunakan media sosial menjadikan hal ini sebagai peluang bagi pemerintah untuk

menjalin komunikasi dua arah yang lebih interaktif. Namun demikian, pemanfaatan media

sosial sebagai sarana komunikasi publik kepada masyarakat membutuhkan strategi dan teknik

yang berbeda. Hal itulah yang akan didalami melalui pendekatan yang praktis di program

pelatihan ini.

Tujuan

Memahami prinsip dasar pemanfaatan media sosial untuk komunikasi publik.

Mempraktikkan langsung tips-tips berkomunikasi yang optimal melalui media sosial.

Mempelajari teknik penyusunan pesan yang menarik masyarakat lewat media sosial.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Pengenalan Media Sosial bagi Institusi Layanan Publik

Sesi 2 : Facebook untuk Pemda dan Penyelenggara Layanan Publik

Sesi 3 : Twitter Marketing untuk Pemda dan Penyelenggara Layanan Publik

Sesi 4 : Simulasi dan Praktik

Sesi 5 : Instagram Marketing untuk Pemda dan Penyelenggara Layanan Publik

Sesi 6 : Youtube marketing untuk Pemda dan Penyelenggara Layanan Publik

Sesi 7 : Teknik Menyusun Pesan yang Menarik di Media Sosial

Sesi 8 : Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pemda dan Penyelenggara Layanan

Publik

Jadwal

2016 : 21-25 Desember

2017 : 16-20 Januari, 20-24 Februari, 20-24 Maret, 17-21 April, 15-19 Mei, 17-21 Juli,

21 - 25 Agustus, 18 - 22 September, 16 - 20 Oktober, 20 - 24 November,

18-22 Desember


Page 12

4. Etika Pelayanan Dasar Bagi Aparatur Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Pelayanan publik saat ini menjadi penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kualitas

pelayanan publik juga menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kepuasan

masyarakat dan citra institusi pemerintah yang terbangun di mata masyarakat. Oleh sebab itu,

setiap institusi pemerintah diharapkan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan

dalam menyediakan pelayanan publik, seperti komunikasi, etika dan etiket protokoler.

Tujuan

Memahami makna profesi yang sesungguhnya di lembaga pemerintahan.

Menjelaskan pentingnya layanan prima dalam rangka memberikan kesan positif

kepada publik/masyarakat.

Mengidentifikasi & melatih keterampilan komunikasi & interaksi efektif dengan

publik.

Mengidentifikasi dan melatih tips & trik berbusana untuk mendukung penampilan

profesional.

Mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam melakukan kegiatan protokoler di

lembaga pemerintahan.

Peserta

Staf, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang/Bagian, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Dinas.

Sesi

Sesi 1 : Makna Profesi anda di mata publik

Sesi 2 : Konsep Layanan Prima

Sesi 3 : Mengelola pengalaman publik

Sesi 4 : Rantai layanan di organisasi Pemda

Sesi 5 : Komunikasi melayani publik yang efektif

Sesi 6 : Mengatasi keluhan publik

Sesi 7 : Penampilan Professional

Sesi 8 : Etiket Protokoler

Jadwal


2017 : 23-27 Januari, 6-10 Februari, 27-31 Maret, 24-28 April, 22-26 Mei, 24-28 Juli,

28 Agustus - 1 September, 25 - 29 September, 23 - 27 Oktober,

27 November - 1 Desember, 4-8 Desember


Page 13

5. Peningkatan dan Inovasi Layanan Prima bagi Lembaga Pemerintahan

Latar Belakang

Pencanangan tahun 2015 lalu sebagai Tahun Pelayanan Publik di Indonesia telah mendorong

Pemerintah Daerah dan penyedia layanan publik berkompetisi untuk meningkatkan kualitas

layanan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dan Lembaga Layanan Publik tidak hanya

dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas layanan yang sudah ada, namun juga harus bisa

melakukan inovasi-inovasi untuk menciptakan terobosan baru yang bermanfaat bagi

masyarakat. Bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik agar menjadi prima? Apa yang

harus dilakukan saat masyarakat menyampaikan keluhan? Bagaimana teknik yang efektif

untuk melakukan inovasi layanan publik? Dapatkan penjelasannya melalui progam pelatihan

yang praktis dan menyenangkan ini.

Tujuan

Membangun mindset layanan yang berorientasi pada kebutuhan publik.

Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas layanan publik.

Menggambarkan teknik-teknik praktis untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Membentuk kemampuan untuk menangani keluhan secara efektif.

Menjelaskan teknik dan tips untuk menggagas inovasi layanan publik.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Games: Service Mindset

Sesi 2 : Aspek Pembentuk Layanan Publik yang Prima

Sesi 3 : Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Sesi 4 : Know Your Customer

Sesi 5 : Memahami Sumber Keluhan Masyarakat

Sesi 6 : Teknik Penanganan Keluhan Masyarakat

Sesi 7 : Tahapan Inovasi Layanan Publik

Sesi 8 : Diskusi dan Aktifitas Kelompok Inovasi Layanan Publik

Jadwal




11-15 Desember


Page 14

6. Strategi Pemasaran Kreatif bagi Pemerintah dan Lembaga Layanan Publik

Latar Belakang

Benarkah pemasaran hanya untuk pelaku bisnis? Benarkah pemerintah daerah dan

penyelenggara layanan publik tidak butuh pemasaran? Jika demikian, mengapa terdapat

sejumlah daerah yang bisa sukses menarik wisatawan dan investor, sementara daerah dengan

potensi yang sama tidak bisa? Jika memang benar, mengapa terdapat daerah/lembaga yang

program-programnya didukung penuh masyarakat, sementara program yang sama di daerah

lain tidak?

Itulah bukti bahwa pejabat publik di daerah memerlukan pemasaran untuk “menjual” potensi

daerah ataupun mensosialisasikan program-programnya. Dengan penerapan strategi

pemasaran yang tepat, pemerintah dapat memperkenalkan potensi daerahnya secara efektif

kepada investor maupun wisatawan. Dan dengan strategi pemasaran yang tepat pula,

sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah akan tepat sasaran, bahkan dapat turut

melibatkan masyarakat untuk ambil bagian didalamnya.

Tujuan

Membekali peserta dengan konsep praktis pemasaran yang relevan untuk pejabat

pemerintahan.

Memberikan langkah-langkah praktis dalam merancang strategi komunikasi

pemasaran yang kreatif dan tepat sasaran.

Peserta


Sesi


Sesi 2 : Strategi Pemasaran Kreatif bagi Daerah

Sesi 3 : Analisa Lingkungan Pemasaran di Daerah (Kasus: Kisah Sukses Pemasaran

Daerah)

Sesi 4 : Penentuan Sasaran dan Pengembangan Citra Daerah

Sesi 5 : Diskusi Kelompok

Sesi 6 : Games: Creative Communication

Sesi 7 : Program Komunikasi Pemasaran Kreatif untuk Daerah


Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 15

7. Manajemen Proyek yang Praktis bagi Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara

Layanan Publik

Latar Belakang

Apa yang akan dilakukan jika Anda diminta mengerjakan kegiatan diluar kegiatan utama

dengan keterbatasan sumberdaya, waktu dan biaya?

Yang Anda butuhkan adalah kemampuan untuk mengelola proyek (project management)

yang membutuhkan perencanaan yang matang agar hasilnya sesuai sasaran dari sisi manfaat,

biaya dan waktu. Bagi proyek yang cakupannya luas dan harus terintegrasi dengan kegiatan

lain, seringkali juga melibatkan sumberdaya lintas direktorat.

Meski proyek dinilai sebagai kegiatan sementara, namun banyak instansi yang menemukan

hambatan dalam pengerjaan proyek secara bersamaan dengan keterbatasan yang ada. Pada

akhirnya kegiatan tersebut dapat menghambat kegiatan yang lain, sasaran kegiatan tidak

tercapai, terjadi penumpukan proyek di tahun berikutnya, bahkan dapat mempengaruhi

kinerja instansi.

Tujuan

Melalui program ini, peserta akan diberikan langkah-langkah yang efektif dalam

mengelola proyek pemerintahan.

Memberikan panduan praktis untuk menentukan sasaran dan jangkauan proyek.

Menjelaskan metode evaluasi pelaksanaan proyek yang efektif.

Peserta


Sesi


Sesi 2 : Kerangka Manajemen Proyek

Sesi 3 : Tahapan Perencanaan Proyek (Kasus: Kisah Sukses Manajemen Proyek di

Pemerintahan)

Sesi 4 : Games: Planning & Controlling

Sesi 5 : Implementasi dan Pengendalian Proyek

Sesi 6 : Games: Reporting

Sesi 7 : Mengembangkan Laporan Akhir Proyek


Jadwal


2017 : 16-20 Januari, 6-10 Februari, 20-24 Maret, 17-21 April, 15-19 Mei,


4-8 Desember


Page 16

8. Pembinaan dan Konseling Bagi Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Layanan

Publik

Latar Belakang

Kompleksitas permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya membutuhkan program-

program yang tepat guna, tetapi juga membutuhkan aparatur negara atau penyelenggara

layanan publik yang cakap dan kredibel. Kecakapan dan kredibilitas menjadi modal dasar

membangun pemerintahan atau perusahaan layanan publik yang dapat

dipertanggungjawabkan (good governance).

Tujuan

Menjelaskan pentingnya peran pembinaan dan konseling bagi peningkatan kinerja tim

dalam instansi pemerintahan maupun pejabat publik.

Membekali para pemimpin dan calon pemimpin di pemerintahan dengan teknik-

teknik praktis untuk membantu anggota timnya dalam menghadapi tantangan

pekerjaan.

Membentuk pemimpin daerah serta pejabat publik yang mampu menjadi mentor bagi

tim yang dipimpin.

Peserta


Sesi


Sesi 2 : Konsep Dasar Coaching dan Counseling

Sesi 3 : Jenis-jenis Coaching dan Counseling

Sesi 4 : Games: Problem Solving

Sesi 5 : Teknik Analisis Permasalahan

Sesi 6 : Games: Coaching Counseling

Sesi 7 : Tahapan-Tahapan Coaching dan Counseling


Jadwal

2016 : 14-18 Desember


24-28 Juli, 28 Agustus - 1 September, 25-29 September, 23-27 Oktober,



Page 17

9. Kepemimpinan Kharismatik Membangun Pengaruh yang Kharismatik sebagai

Pejabat Publik

Latar Belakang

Pada hakikatnya, pejabat publik adalah pemimpin yang harus bisa memberikan pengaruh

positif secara internal (tim yang ada di bawahnya) maupun eksternal (masyarakat dan pihak-

pihak lainnya di luar pemerintahan). Untuk itu, diperlukan pemahaman mengenai faktor-

faktor apa saja yang dapat membentuk kharisma seorang pemimpin.

Dengan kharisma yang dimilikinya, pejabat publik dapat menggerakkan dan mengeluarkan

potensi terpendam dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dengan hal ini, proses

pemerintahan dan pelayanan publik akan bisa berjalan dengan lebih baik.

Tujuan

Menjelaskan perbedaan peran pemimpin dan manajer dalam konteks layanan publik.

Mendeskripsikan faktor-faktor yang akan memengaruhi kharisma seorang pejabat

publik.

Memaparkan tips-tips praktis untuk membangun kharisma kepemimpinan seorang

pejabat publik.

Peserta

Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang/Bagian, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Dinas, Inspektur

Daerah, dan Sekretaris Daerah.

Sesi


Sesi 2 : Konsep Dasar Kepemimpinan Karismatik

Sesi 3 : Teknik Membentuk Kharisma lewat Penampilan

Sesi 4 : Role Play

Sesi 5 : Pembentukan Kharisma lewat Kecerdasan Emosional

Sesi 6 : Leadership Game I

Sesi 7 : Pembentukan Kharisma lewat Kekuatan Karakter

Sesi 8 : Leadership Game II dan Diskusi Kelompok

Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 18

10. Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu motor penting dalam peningkatan

pendapatan daerah. BUMD yang produktif dapat menjadi kontributor bagi kinerja

pemerintah. Namun, demikian pula sebaliknya, BUMD yang tidak dikelola secara profesional

hanya akan menjadi beban bagi daerah.

Untuk itu, dibutuhkan kemampuan untuk melakukan analisa kinerja Badan Usaha Milik

Daerah agar perkembangan institusi ini dapat dimonitor dari waktu ke waktu.

Tujuan

Memberikan pemahaman kepada Kepala Daerah beserta jajarannya mengenai ukuran-

ukuran kinerja BUMD di daerahnya, sehingga dapat dinilai pencapaian target

Penerimaan Asli Daerah (PAD) di setiap tahun anggarannya.

Memberikan pengetahuan tambahan mengenai sistem evaluasi dan monitoring kinerja

BUMD guna pengambilan keputusan di kemudian hari.

Memberikan acuan bagi para pengambil kebijakan di daerah untuk program

pengembangan usaha, pergantian manajemen, pemberian bonus kinerja, diversifikasi

usaha, dan lain-lain.

Memberikan informasi bisnis terkait dengan acuan kinerja umum perusahaan-

perusahaan terbuka yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, sehingga para

pengambil kebijakan di daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis di masa

mendatang.

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Overview Penilaian Kinerja Perusahaan

Sesi 2 : Metode Penilaian Kinerja Keuangan

Sesi 3 : Metode Penilaian Kinerja Pemasaran

Sesi 4 : Metode Penilaian Kinerja Operasional

Sesi 5 : Metode Penilaian Kinerja Organisasi

Sesi 6 : Studi Kasus 1

Sesi 7 : Studi Kasus 2

Sesi 8 : Workshop Pembuatan Ukuran Kinerja: Perencanaan dan Implementasi

Jadwal




4-8 Desember


Page 19

11. Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Perancanganan Peraturan

Perundang-undangan Bagi Aparatur Pemerintahan Biro Hukum Pemerintahan

Daerah

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional

secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga menjamin hak dan kewajiban segenap

rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas

peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan atau suatu produk

hukum. Untuk menciptakan suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang

baik dan sesuai dengan amanat UUD 1945, maka diperlukan sumber daya manusia yang

selain memiliki legal knowledge yang baik, juga kemampuan manajemen. Legal knowledge,

kedisiplinan, team work, kepemimpinan, kemampuan negosiasi dan manajemen perubahan

memainkan peranan yang amat penting hingga terciptanya suatu produk hukum yang

berkualitas, aspiratif dan sesuai dengan perkembangan jaman.

Tujuan

Memberikan pemahaman kemampuan teknis, interpersonal dan konseptual dalam setiap

tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan suatu peraturan

perundang-undangan.

Aparatur Daerah



Sesi

Sesi 1 : (Manajemen) - Team Work dan Kepemimpinan

Sesi 2 : (Manajemen) - Oral/Negotiation Skill, Kedisiplinan dan Manajemen Perubahan

Sesi 3 : (Hukum) - Organizing Strategy dan Legal Research

Sesi 4 : (Hukum) - Peranan Lembaga-Lembaga Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah

Sebagai Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

Sesi 5 : (Hukum) - Legal Analysis dan Legal Writing (Persiapan Naskah Akademik)

Sesi 6 : (Hukum) - Legal Analysis dan Legal Writing (Persiapan Naskah Akademik)

Sesi 7 : (Hukum) - Metode & Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

(Termasuk Simulasi)

Sesi 8 : (Hukum) - Metode & Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

(Termasuk Simulasi).

Jadwal

2016 : 14-18 Desember



11-15 Desember


Page 20

12. Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bagi Biro Hukum Pemerintahan

Daerah

Latar Belakang

Hukum (peraturan perundang-undangan tertulis) saat ini berada pada taraf yang

memprihatinkan, bukan saja tidak efektif, melainkan juga sering menimbulkan masalah dan

memperumit masalah.

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, diantaranya yakni masih buruknya

substansi hukum positif yang ada, materi muatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, dan pembentukannya yang tidak sesuai dengan teknik yang seharusnya. Hal ini

menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam implementasinya, baik antara aturan dengan

tingkat yang sama, maupun dengan tingkat yang lebih tinggi.

Tujuan

Profesionalisme pejabat Pemda dalam penataan pembentukan hukum yang sesuai dengan

teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) dalam Perundang-Undangan Nasional

Sesi 2 : Kewenangan Pembentukan Peraruran Perundangan-Undangan

Sesi 3 : Materi Muatan Perda

Sesi 4 : Jenis dan Fungsi Peraturan Perundangan-Undanganan

Sesi 5 : Teknik Pembuatan

Sesi 6 : Konsiderans

Sesi 7 : Batang Tubuh Perda

Sesi 8 : Ketentuan Peralihan

Jadwal

2016 : 21-15 Desember





Page 21

13. Pendidikan HKI, Hukum Jaminan Perbankan dan Perlindungan Data Pribadi Bagi

Aparatur Biro Hukum Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan perubahan dalam

kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Perubahan tersebut disebabkan adanya

kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan tersebut, antara lain pada bidang HKI, jaminan

berupa hak tanggungan dalam perbankan, dan perlindungan data pribadi.

Tujuan

Profesionalisme kepada pejabat Pemda mengenai Perlindungan Hukum HKI.

Peserta Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang/Bagian, Kepala Bidang/Bagian, Kepala Dinas, Inspektur


Sesi

Sesi 1 : Fungsi Undang-Undang HKI terbaru

Sesi 2 : Aturan HKI dalam Tatanan International dan Nasional (Berne Convention, Paris

Convention, WIPO, WTO, TRIPs Agreement, UU HKI)

Sesi 3 : Jenis-Jenis HKI, Hak Ekonomi & Moral Rights

Sesi 4 : Hak-Hak Atas Tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan

Sesi 5 : Fungsi dan Manfaat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai Hukum yang

berlaku

Sesi 6 : Rights of Data Subjects: What Company must do (hak atas data pribadi: bagaimana

perusahaan wajib melindungi data pribadi)

Sesi 7 : Good Privacy/Data Protection Policy (Kebijakan Perlindungan Data Pribadi)

Sesi 8 : Direct Marketing (Pemasaran Langsung) dan Tips for the Best Practice (Tip untuk

Praktek yang baik)

Jadwal




4-8 Desember


Page 22

14. Penelitian Hukum Bagi Aparatur Biro Hukum Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan,

disamping itu memenuhi kepentingan perkembangan global.

Hingga saat ini, masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan

Pemerintahan Hindia Belanda.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya

Hukum yang memenuhi kepentingan perkembangan tersebut.

Tujuan

Meningkatkan profesionalisme dari pejabat pemda dan legal research (peneliti hukum).

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Politik Hukum Nasional dan Daerah

Sesi 2 : Politik Perundang-Undangan

Sesi 3 : Teori Hukum

Sesi 4 : Metode Penelitian

Sesi 5 : Diskusi

Sesi 6 : Latihan Pembuatan Research Proposal

Sesi 7 : Isi Research Proposal

Sesi 8 : Latihan Draf Research Proposal

Jadwal

2016 : 14-18 Desember



11-15 Desember


Page 23

15. Penyusunan Naskah Akademik RUU/PERDA PROV/KAB-KOTA

Latar Belakang

Peraturan Perundang-undangan yang efektif merupakan hasil dari ditampungnya kepentingan

pemerintah (politik) juga aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, naskah akademis merupakan

salah satu sarana untuk menampung kepentingan pemerintah (politik) dan masyarakat dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan.

Tujuan

Meningkatkan kualitas, profesionalisme pejabat pemda, termasuk perancang peraturan

perundang-undangan.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Tahapan penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sesi 2 : Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Secara Terencana,

Terpadu dan Sistematis

Sesi 3 : Kajian dan Penelitian Hukum dalam Proses Pembentukan Kebijakan Regulasi

Sesi 4 : Peran Serta Masyarakat sebagai Landasan Sosilogis dalam Proses Pembentukan

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sesi 5 : Kajian dan Penelitian Hukum dalam Proses Pembentukan Kebijakan Regulasi

Sesi 6 : Diskusi

Sesi 7 : Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sesi 8 : Praktek Penelitian Hukum dan Penyusunan Naskah Akademis serta diskusi

Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 24

16. Pelatihan Komunikasi Efektif, Lobbying dan Negosiasi Bagi Pejabat Publik

Latar Belakang

Gema reformasi yang terus bergulir telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam

kehidupan masyarakat. Hampir seluruh instansi/lembaga pemerintah mengalami problem

pada manajemen komunikasi dalam kebijakan publik. Suasana tersebut tidak saja

mengganggu citra lembaga tetapi tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap

lembaga pemerintah. Kondisi demikian terjadi sebagai akibat langsung dari sistem

manajemen komunikasi lama yang kurang profesional dan terbuka, serta tidak sensitif

terhadap dinamika di masyarakat.

Tujuan

Pelatihan Komunikasi efektif, lobbying dan negosiasi ini dimaksudkan untuk memberikan

wawasan dan pengertian yang menyeluruh tentang fungsi, peran dan pentingnya kemampuan

berkomunikasi bagi petugas Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan citra

lembaga/organisasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Etika Pelayanan Publik

Sesi 2 : Cara Membuat Laporan Hasil Kegiatan

Sesi 3 : Praktik Pembuatan Laporan Kegiatan

Sesi 4 : Teknik Berbicara di Depan Publik yang Efektif

Sesi 5 : Teknik Lobbying

Sesi 6 : Simulasi Lobbying

Sesi 7 : Teknik Negosiasi

Sesi 8 : Simulasi Negosiasi

Jadwal






Page 25

17. Pelatihan Presentasi Bagi Pejabat Publik Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Terlepas apapun profesi, peran, ataupun jabatan, kita tentu dituntut untuk dapat melakukan

presentasi maupun kegiatan berbicara di depan umum. Dengan presentasi, kita dapat

menyampaikan berbagai informasi, ide, atau pendapat kepada banyak orang dalam berbagai

kegiatan, seperti rapat, laporan, ceramah, talk show, seminar atau kegiatan-kegaitan sejenis

lainnya. Tujuannya beraneka ragam, mulai dari sekedar menyampaikan informasi, mengajak,

mempengaruhi, meyakinkan, membakar semangat ataupun mendorong orang untuk

melakukan suatu ide atau pendapat yang kita anggap penting. Presentasi seyogyanya menjadi

petualangan yang menyenangkan bagi setiap orang, sebab lewat presentasi kita dapat

memperkenalkan kualitas, kemampuan dan keahlian kita dalam bidang tertentu kepada orang

lain. Sayangnya, tidak semua orang mampu melakukannya dengan baik.

Tujuan

Membangkitkan kepercayaan diri seseorang menjadi presenter hebat.

Menguasai cara-cara presentasi hebat, membuka, mengemas isi, dan menutup sebuah

presentasi.

Meyakinkan audiens dengan cara-cara yang hebat.

Membuat audiens tetap perhatian dan betah selama presentasi.

Mempengaruhi audiens dengan kuat.

Membuat suasana presentasi lebih menantang dan menyenangkan.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Cara Dahsyat Membangkitkan Kepercayaan Diri dan Menyiapkan Presentasi

Sesi 2 : Cara Dahsyat Membuka, Mengemas Isi, dan Menutup Presentasi

Sesi 3 : Cara Dahsyat Mengelola Unsur-unsur Komunikasi dalam Presentasi

Sesi 4 : Cara Dahsyat Mengendalikan Rasa Takut, Mememlihara Perhatian Audiens, dan

Melejitkan diri menjadi Presenter Hebat

Sesi 5 : Simulasi

Sesi 6 : Diskusi

Sesi 7 : Praktek dan Lomba Presentasi Hebat oleh Peserta

Sesi 8 : Final Lomba Presentasi (Mencari 5 Terbaik)

Jadwal

2016 : 14-18 Desember



11-15 Desember


Page 26

18. Etos Kerja Bintang bagi Pegawai Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Bekerja, semestinya menjadi suatu petualangan yang menyenangkan bagi individu yang

melakukannya. Dengan bekerja, kita dapat mengaktualisasi potensi dan kompetensi diri dan

meraih impian kita. Sayangnya, meski kerja menjanjikan berbagai manfaat dan ganjaran yang

tak terbatas, nyatanya tidak semua orang yang suka bekerja. Ada pula yang bekerja namun

menjalankannya dengan setengah hati. Akibatnya, kita kerap melihat kinerja dan hasil kerja

yang kurang maksimal. Tak sedikit pula yang hanya mengharapkan gaji, namun enggan

bekerja gigih dan sepenuh hati. Oleh karena itu, terkadang menjadi lumrah melihat pekerja

yang bekerja tidak dengan ketulusan, kurang bertanggungjawab, enggan bekerjasama, tidak

cekatan, maupun tidak kreatif.

Tujuan

Menumbuhkan motivasi kerja bintang.

Memahami arti kerja yang sesungguhnya.

Bekerja dengan tulus dan ikhlas, bertanggung-jawab dan bisa dipercaya, antusias dan

penuh sinergitas, rendah hati dan sepenuhi hati, serta bekerja dengan tangkas, cerdas,

dan penuh kreativitas.

Melihat upah kerja tidak hanya sebatas uang, meliankan melihat upah-upah lainnya

yang lebih hebat seperti berkata dan rahmat, promosi jabatan, disenangi oleh rekan,

disukai pelanggan, dan kepuasan batin dan kebanggaan.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Menjadi orang pilihan yang akan selalu dipertahankan.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Arti dan Makna Bekerja

Sesi 2 : Pengaruh Etos Kerja terhadap Kelangsungan Organisasi atau Perusahaan

Sesi 3 : Etos Kerja Bintang 1: Kerja adalah Ibadah

Sesi 4 : Etos Kerja Bintang 2: Kerja adalah Amanah

Sesi 5 : Etos Kerja Bintang 3: Kerja adalah Kemitraan

Sesi 6: Etos Kerja Bintang 4: Kerja adalah Pelayanan

Sesi 7 : Etos Kerja Bintang 5: Kerja adalah Pengaktualisasian Diri

Sesi 8 : Memutuskan Pilihan menjadi Bintang, Banteng, atau Buntung

Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 27

19. Komunikasi Nonverbal yang Baik Bagi Pegawai Pelayanan Publik Pemerintahan

Daerah

Latar Belakang

Kemampuan berkomunikasi saat ini merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan

dalam berbagai bidang pekerjaan. Kualitas seseorang seringkali dilihat dari kemampuannya

dalam menyampaikan sesuatu dan meyakinkan orang lain akan suatu ide atau konsep.

Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan gestur, intonasi, dan

ekspresi wajah agar dapat melakukan presentasi yang menarik, memenangkan negosiasi,

sukses dalam wawancara, dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Oleh sebab itu, teknik

komunikasi ini diperlukan oleh setiap individu dan kelompok dalam berbagai bidang

pekerjaannya.

Tujuan

Memahami ilmu komunikasi verbal dan nonverbal.

Menjelaskan pentingnya menguasai ilmu komunikasi nonverbal.

Melatih ketrampilan berkomunikasi nonverbal.

Mengidentifikasi dan melatih tips dan trik dalam berkomunikasi nonverbal.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Memahami Perbedaan Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Sesi 2 : Konsep Komunikasi Nonverbal

Sesi 3 : Komunikasi Nonverbal dalam Bisnis

Sesi 4 : Sikap Tubuh dalam Komunikasi Nonverbal

Sesi 5 : Gestur Tangan dalam Komunikasi Nonverbal

Sesi 6 : Intonasi Suara dalam Komunikasi Nonverbal

Sesi 7 : Warna Sebagai Faktor Penunjang Komunikasi Nonverbal

Sesi 8 : Praktik Komunikasi Nonverbal dalam Presentasi, Negosiasi, Interview dan

Berjualan.

Jadwal




4-8 Desember


Page 28

20. Peran Manajemen SDM dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Latar Belakang

Setiap organisasi membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam

organisasinya. Pemahaman akan pengelolaan dan peran pengelolaan SDM ini dapat

meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam meningkatkan kemampuan individual

serta organisasinya, termasuk memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu, institusi

pemerintah diharapkan memiliki pengetahun dan keahlian dalam mengelola dan

mengembangkan SDM di dalam lingkup organisasinya.

Tujuan

Memahami berbagai aktifitas dan peranan pengelola SDM di lembaga pemerintahan.

Menjelaskan pentingnya peranan mengelola SDM dalam rangka meningkatkan

kinerja individu dan lembaga.

Mengidentifikasi dan melatih ketrampilan dalam mengelola tugas-tugas pengelolaan

SDM.

Mengidentifikasi dan melatih ketrampilan dalam memaksimalkan peran manajemen

dalam meningkatkan kinerja individu.

Meningkatkan kemampuan anggota organisasi lembaga pemerintah dalam mengelola

SDM di dalam organisasinya sendiri.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Pengertian Manajemen SDM dalam Lembaga Pemerintahan

Sesi 2 : Aktivitas dan Kegiatan Pengelolaan SDM pada Lembaga Pemerintahan

Sesi 3 : Peran Departemen SDM dalam Lembaga Pemerintahan

Sesi 4 : Pengembangan SDM

Sesi 5 : Penilaian Kinerja SDM

Sesi 6 : Motivasi Pegawai

Sesi 7 : Perilaku dalam Organisasi

Sesi 8 : Kepemimpinan

Jadwal

2016 : 14-18 Desember





Page 29

21. Pengambilan Keputusan untuk Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Pejabat

Pemda dengan Menggunakan SSM

Latar Belakang

Undang-Undang Pelayanan Publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Untuk mencapainya, diperlukan sistem pengambilan keputusan yang mampu mendukung

untuk meningkatkan kinerja yang dilakukan oleh semua pelayanan publik termasuk Pemda.

Sistem pengambilan keputusan yang tepat tersebut perlu dilakukan dengan cara yang

terstruktur, efektif dan efisien. Sistem pengambilan keputusan tersebut dapat diperoleh pada

pelatihan yang praktis dan menyenangkan ini.

Tujuan

Menjelaskan sistem pengambilan keputusan yang tepat.

Menggambarkan teknik-teknik praktis untuk meningkatkan kemampuan pengambilan

keputusan.

Merumuskan permasalahan sesuai dengan persoalan yang terjadi.

Membangun model konseptual dari permasalahan yang terjadi.

Merancang sistem pengambilan keputusan yang handal.

Aparatur Daerah

Kepala Bidang/Bagian, Kepala Dinas, Inspektur Daerah, dan Sekretaris Daerah.

Sesi

Sesi 1 : Aspek Pelayanan Publik yang Efektif

Sesi 2 : Memahami Sumber Keluhan Masyarakat

Sesi 3 : Teknik Pengambilan Keputusan dalam Menangani Keluhan Masyarakat

Sesi 4 : Merumuskan Permasalahan

Sesi 5 : Merancang Model Konseptual dalam Menghadapi Permasalahan

Sesi 6 : Merumuskan Solusi Permasalahan dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan

Terhadap Masyarakat

Sesi 7 : Inovasi Layanan Publik

Sesi 8 : Diskusi dan Aktivitas Kelompok

Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 30

22. Kebijakan Otonomi Daerah yang Responsif dan Akuntabel Bagi Pemerintahan

Daerah

Latar Belakang

Politik hukum pemerintahan daerah yang tercermin melalui UU No. 23 tahun 2014

menempatkan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat telah menyebabkan pergeseran

peran, fungsi dan kewenangan bupati atau walikota dalam kerangka menjalankan otonomi

daerah di sektor yang strategis, khususnya aspek perizinan usaha. Hubungan pemerintah

pusat dengan daerah harus menunjukkan fungsi koordinatif maupun pengendalian. Dari dasar

pemikiran tersebut, maka dipandang penting bagi aparatur pemerintahan daerah untuk

peningkatan kapasitas menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan menuju

kebijakan yang responsif sesuai dengan nurani masyarakat dan akuntabel.

Tujuan

Memahami asas umum pemerintahan yang baik.

Menganalisis dan menerapkan hubungan pusat dengan daerah yang bersifat

koordinatif.

Memahami pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Memahami dan menerapkan grand design hukum penataan ruang dan lingkungan

hidup.

Peserta

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan, dan Kepala Bagian.

Sesi

Sesi 1 : Ruang Lingkup Administrasi Pemerintahan

Sesi 2 : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sesi 3 : Batasan Kewenangan dan Abuse of Power

Sesi 4 : Atribusi, Delegasi & Mandat

Sesi 5 : Syarat Sah, Berlaku dan Mengikatnya Keputusan

Sesi 6 : Diskresi, Kebijakan Publik dan Executive Review

Sesi 7 : Sengketa Administrasi Pemerintahan

Sesi 8 : Studi Kasus dan Analisis

Jadwal




4-8 Desember


Page 31

23. Hukum Otonomi Daerah, Keuangan & Perizinan Sektoral bagi Pemerintahan

Daerah

Latar Belakang

Perjalanan otonomi daerah hingga saat ini sebagian masih mengalami ketimpangan di

sejumlah sektor, sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan daerah tidak terdistribusi

untuk kepentingan masyarakat daerah sebagaimana mestinya. Laju percepatan program

pemerintah daerah yang tinggi, tidak diimbangi dengan peran serta masyarakat dan investor

dalam mengurus perizinan. Aspek perizinan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi ujung

tombak keberhasilan pemerintahan daerah, guna peningkatan pembangunan ekonomi dan

taraf kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui pendapatan asli daerah dan investasi

diharapkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di segala sektor kehidupan.

Tujuan

Memahami grand design hukum otonomi daerah dalam rangka percepatan

pertumbuhan.

Memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan

investasi daerah.

Memahami dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Memahami, memetakan dan menganalisis sanksi administrasi di lingkungan

pemerintahan.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Konsepsi Hukum Otonomi Daerah

Sesi 2 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Fungsi Pengendalian

Sesi 3 : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebijakannya

Sesi 4 : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sesi 5 : Gambaran Umum Perizinan dan Hukum Perizinan

Sesi 6 : Hukum Perizinan dalam UU Sektoral

Sesi 7 : Sanksi Administrasi (Perizinan)


Jadwal

2016 : 14-18 Desember



11-15 Desember


Page 32

24. Transformasi Kebijakan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Bagi

Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945 dan

komitmen pemerintah melalui sejumlah ratifikasi perjanjian internasional di bidang

lingkungan hidup menjadi pertaruhan sebagai negara kesejahteraan. Permasalahan yang

muncul adalah ketidaksinkronan hubungan pusat dengan daerah di bidang penataan ruang

dan lingkungan hidup. Sejumlah kasus seperti reklamasi, pertambangan, penataan ruang,

instrumen perizinan lingkungan hidup maupun sektor usaha tertentu di daerah belum

memiliki keterpaduan. Pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip hanya

berhenti di tataran konsep, belum menyentuh ke program atau kegiatan usaha yang bersifat

teknis operasional.

Tujuan

Memberikan pemahaman yang lebih menukik mengenai kompleksitas permasalahan

dalam penerapan otonomi daerah.

Mendapatkan cara pandang yang holistik komprehensif prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Memberikan pemahaman analisis konseptual dan kasus konkret berkenaan dengan

penataan ruang dan lingkungan hidup.

Memberikan pemahaman secara komprehensif sejumlah instrumen perizinan

lingkungan hidup.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Konsep Hukum Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Sesi 2 : Pranata/Kelembagaan di Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Sesi 3 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Sesi 4 : Hierarkhi Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Sesi 5 : Pembangunan Berkelanjutan dalam Fakta dan Analisis

Sesi 6 : Izin Lingkungan, Amdal dan KLHS

Sesi 7 : Sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana Lingkungan Hidup


Jadwal

2016 : 21-25 Desember





Page 33

25. Memperkuat Mutu Layanan dan Etiket Protokoler

Latar Belakang

Relasi yang baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat saat ini menjadi satu hal

yang penting dalam administrasi pemerintahan. Hal ini didorong oleh semangat kesetaraan

dan kolaborasi sektor publik dan privat yang semakin berkembang paska reformasi. Dalam

menciptakan relasi yang baik dan harmonis, pemerintah perlu membangun persepsi dan citra

positif di mata masyarakat melalui mutu layanan yang baik dengan didukung oleh etiket

protokoler dan komunikasi yang tepat. Pelatihan ini membantu individu di pemerintah untuk

membangun kapasitas yang baik untuk memperkuat mutu layanan serta menerapkan etiker

protokoler dan strategi komunikasi yang tepat.

Tujuan

Memahami makna profesi yang sesungguhnya di lembaga pemerintahan.

Menjelaskan pentingnya layanan prima dalam rangka memberikan kesan positif

kepada publik/masyarakat.

Mengidentifikasi & melatih keterampilan komunikasi & interaksi efektif dengan

publik.

Mengidentifikasi & melatih tips & trik berbusana untuk mendukung penampilan

profesional

Mengidentifikasi faktor-faktor penting dalam melakukan kegiatan protokoler di

lembaga pemerintahan.

Peserta

Staf, Biro Humas, dan Kepala Seksi.

Sesi

Sesi 1 : Makna Profesi Anda di Mata Publik

Sesi 2 : Konsep Layanan Prima

Sesi 3 : Mengelola Pengalaman Publik

Sesi 4 : Rantai Layanan di Organisasi Pemda

Sesi 5 : Komunikasi Melayani Publik yang Efektif

Sesi 6 : Mengatasi Keluhan Publik

Sesi 7 : Penampilan Professional

Sesi 8 : Etiket Protokoler

Jadwal




4-8 Desember


Page 34

26. Memahami Era Baru Tata Kelola: CSR, Sustainability dan SDGs

Latar Belakang

Seiring dengan berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) dan diluncurkannya

Sustainable Development Goals (SDGs) pada akhir tahun 2015 lalu, konsep pembangunan

berkelanjutan menjadi semakin penting dan mendominasi paradigma tata kelola

pemerintahan. SDGs yang memiliki 17 goals dan 169 targets menjadi tujuan global hingga

2030. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengadopsi konsep SDGs sesuai dengan karakteristik

dan kebutuhan di Indonesia. Pelatihan ini membantu para individu di dalam pemerintahan

untuk memahami SDGs dan keterkaitannya dengan aspek keberlanjutan (sustainability) dan

CSR (corporate social responsibility) sehingga mampu menerapkan tata kelola dan

menjalankan pemerintahan yang sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mencapai tujuan

global SDGs.

Tujuan

Memahami konsep CSR, Sustainability dan SDGs.

Menerapkan prinsip-prinsip CSR, Sustainability dan SDGs dalam konteks pelayanan

publik dan pembangunan daerah.

Mengetahui perbaikan regulasi dan kebijakan daerah yang perlu dilakukan agar

sejalan dengan prinsip-prinsip CSR, Sustainability dan SDGs.

Meningkatkan peran pemerintah di era CSR, Sustainability dan SDGs menuju

pembangunan yang berwawasan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Sustainability 101

Sesi 2 : ISO 26000: Guidance on Social Responsibility

Sesi 3 : Dari MDGs ke SDGs

Sesi 4 : Dari MDGs ke SDGs (lanjutan)

Sesi 5 : Tren Pelaporan: Sustainability Report Berbasis GRI G4

Sesi 6 : Stakeholder Engagement & Social Mapping

Sesi 7 : CSR di Indonesia: Regulasi dan Penerapannya

Sesi 8 : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Jadwal

2016 : 14-18 Desember



11-15 Desember


Page 35

27. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan untuk Pemimpin Masa Depan

Latar Belakang

Indonesia membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang strategis di dalam berbagai sektor,

termasuk juga sektor publik dan administrasi kepemerintahan. Kepemimpinan menjadi faktor

penting yang menentukan sukses tidaknya rencana pembangunan dalam jangka pendek dan

jangka panjang. Minimnya kepemimpinan dapat menghambat proses pembangunan dan

tentunya berdampak negatif bagi masyarakat. Meski faktor politis secara umum berpengaruh

pada kebijakan pergantian kepemimpinan di sektor publik, namun regenerasi kepemimpinan

tetap memerlukan perencanaan dan persiapan agar kandidat-kandidat terpilih memiliki

kemampuan yang cukup. Pelatihan ini disusun untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan

sektor publik dan administrasi kepemerintahan, termasuk juga dalamhal regenerasi

kepemimpinan.

Tujuan

Menjelaskan peran seorang pemimpin yang efektif menghadapi tantangan saat ini dan

masa depan.

Membuat daftar langkah-langkah sebagai seorang pemimpin yang baru terpilih dan

mempersiapkan ‘Road Map’ pribadi untuk mengembangkan pengetahuan dan

ketrampilan supervisi .

Menerapkan prinsip-prinsip untuk membangun kredibilitas sebagai seorang

pemimpin.

Menggambarkan komponen performa kerja saat memberikan supervisi.

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Leadership Mindset

Sesi 2 : Peran Leader

Sesi 3 : Tantangan Seorang Leader

Sesi 4 : Langkah Awal Menjadi Seorang Leader

Sesi 5 : Komponen-komponen Kinerja

Sesi 6 : Meningkatkan Kemampuan “Saya Bisa”

Sesi 7 : Meningkatkan Keterikatan “Saya Mau”

Sesi 8 : Action Plan Pengembangan Kompetensi

Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 36

28. Komunikasi yang Sempurna di Tempat Kerja Lintas Budaya

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang multikultur memberi peluang terciptanya karakteristik khusus di

tempat kerja lintas budaya. Perbedaaan kebiasaan, tata nilai, dan persepsi dapat mengganggu

produktifitas di tempat kerja, termasuk juga di lingkungan lembaga pemerintah. Hal ini

tentunya dapat mengganggu mutu layanan publik dan menciptakan ketidakpuasan di

masyarakat. Untuk itu, individu yang berada di tempat kerja lintas budaya memerlukan

strategi komunikasi yang tepat agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan

harmonis. Pelatihan ini akan membantu para individu di pemerintah untuk dapat

berkomunikasi dengan tepat di tempat kerja lintas budaya guna menciptakan lingkungan yang

harmonis dan produktif.

Tujuan

Belajar empat jenis mempengaruhi dan kerugian/manfaat dari masing-masing jenis.

Menelusuri mengapa jenis yang tegas adalah yang paling efektif.

Mengidentifikasi jenis pengaruh yang Anda gunakan di tempat kerja.

Menelusuri sebuah model komunikasi yang tegas bernama ASERT.

Menerapkan ASERT dalam mempengaruhi situasi tempat kerja dengan positif.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Opening & Introduction

Sesi 2 : Pemahaman Generasi XYZ

Sesi 3 : Jembatan Komunikasi

Sesi 4 : Komunikasi Melalui Pemahaman Karakter (1)

Sesi 5 : Komunikasi Melalui Pemahaman Karakter (2)

Sesi 6 : Melakukan Komunikasi Dengan Tegas (1)

Sesi 7 : Melakukan Komunikasi Dengan Tegas (2)

Sesi 8 : Action Plan Metode ASSERT (Wrap up dan Tips)

Jadwal






Page 37

29. Membangun Keahlian Negosiasi yang Efektif

Latar Belakang

Negosiasi menjadi satu hal yang penting di dalam berbagai proses perencanaan proyek

pembangunan, perencanaan proyek kerjasama PPP (Public-Private Partnership), perencanaan

anggaran pemerintah, atau kegiatan lainnya yang melibatkan pihak lain. Oleh sebab itu,

individu yang berada di dalam administrasi kepemerintahan perlu memiliki keterampilan

negosiasi. Dengan strategi negosiasi yang tepat, maka perbedaan-perbedaan tujuan dan

keinginan dapat diselesaikan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal. Pelatihan ini

membantu individu di lembaga pemerintah untuk memahami teknik negosiasi dan dapat

menerapkan teknik negosiasi yang tepat sesuai dengan situasi sehari-hari.

Tujuan

Mendeskripsikan gaya negosiasi dan menjelaskan keefektifan gaya kolaboratif.

Menemukan gaya negosiasi yang menjadi kecenderungan pribadi.

Membandingkan kelima gaya negosiasi dalam hal perilaku dan hasil.

Menjelaskan kelima faktor yang dipertimbangkan dalam mempersiapkan negosiasi.

Berlatih menerapkan keahlian-keahlian negosiasi kolaboratif dalam situasi sehari-hari.

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Pembukaan dan Prinsip Negosiasi

Sesi 2 : Pentingnya Persiapan

Sesi 3 : Alternatif dalam Bernegosiasi

Sesi 4 : Model dan Gaya Negosiasi

Sesi 5 : Proses dan Cara Negosiasi Kolaboratif

Sesi 6 : Sikap dan Keahlian Komunikasi Negosiator

Sesi 7 : Keterampilan dalam Menggali Informasi dari Negosiatior yang Baik

Sesi 8 : Tips & strategy dalam Menjalankan Negosiasi

Jadwal

2016 : 14-18 Desember



11-15 Desember


Page 38

30. Mengelola Stres Untuk Kinerja dan Karir yang Lebih Baik

Latar Belakang

Stres di tempat kerja dapat mempengaruhi produktifitas seseorang, termasuk juga bagi para

individu yang bekerja di lembaga pemerintah. Produktifitas yang kurang baik tentu akan

mempengaruhi kualitas pelayanan publik serta dapat mempengaruhi penilaian masyarakat

secara umum. Banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami stres dan penangnannya

juga berbeda-beda sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu penting bagi seseorang untuk dapat

mengenali stres dan mengetahui cara pengelolaannya. Pelatihan ini membantu para individu

yang bekerja di pemerintah untuk memahami dan mengelola stres sehingga dapat memiliki

produktifitas yang tetap baik di tengah situasi kerja yang dinamis.

Tujuan

Mengenali penyebab-penyebab stress.

Memahami pentingnya stress dalam hubungannnya dengan kinerja.

Mengenali tingkatan dan level stress masing-masing.

Mengatasi stress yang dialami secara pribadi.

Mencegah timbulnya stress yang kronik.

Peserta


Sesi

Sesi 1 : Pembukaan dan Overview Stress Management

Sesi 2 : Stress Map

Sesi 3 : Time Management

Sesi 4 : Sikap dan Keahlian Komunikasi (1)



Sesi 7 : Memahami Karakter Orang Lain

Sesi 8 : Memahami Karakter Orang Lain (Summary)

Jadwal

2016 : 21-25 Desember



18-22 Desember


Page 39

31. Meningkatkan Keahlian Presentasi Profesional dan Pencitraan yang Positif

Latar Belakang

Profesionalitas dan kualitas seseorang seringkali dinilai pada saat tampil untuk menyajikan

materi presentasi di depan publik. Kemahiran untuk merangkai kalimat dengan jelas dan tepat

di depan publik dapat berdampak positif pada citra seseorang. Kemampuan untuk menjawab

pertanyaan secara tepat dan berkualitas dapat membantu terbentuknya kesan profesionalisme

seseorang. Para individu yang bekerja di pemerintah, baik mereka yang sedang meniti karir

dan sudah memiliki jabatan, tentu memerlukan keahlian presentasi untuk membangun

persepsi public tersebut. Untuk itu, pelatihan ini dirancang untuk membantu para individu di

dalam administrasi kepemerintahan menguasai keahlian presentasi alam rangka pembentuk

citra positif.

Tujuan

Berbicara di depan umum secara tepat dan professional.

Melakukan presentasi penjualan yang menarik dengan memaksimalkan tiga aspek

penting dalam presentasi, yaitu intonasi suara, penampilan dan alat bantu visual.

Membangun kredibilitas personal saat melakukan presentasi dan juga membangun

hubungan dengan peserta/audiens.

Mengidentifikasi tujuan dari presentasi

Membuat dan menggunakan alat bantu visual secara efektif.

Peserta



Sesi

Sesi 1 : Pembukaan dan Merencanakan Presentasi Anda (1)

Sesi 2 : Merencanakan Presentasi Anda (2)



Sesi 5 : Menyampaikan Presentasi Anda (1)

Sesi 6 : Menyampaikan Presentasi Anda (1)

Sesi 7 : Presentasi Individual

Sesi 8 : Presentasi Individual (Wrap Up)

Jadwal




4-8 Desember


Page 40

32. Menjadi Karyawan Super: Membangun Kesadaran Diri dan Perilaku Positif

Latar Belakang

Menjadi karyawan super tentunya menjadi keinginan banyak individu, termasuk mereka yang

bekerja di lembaga pemerintah. Bagi para atasan, memiliki karyawan super dapat

meningkatkan produktifitas dan membangun keunggulan di tempat kerja. Keinginan tersebut

dapat tercapai jika seseorang memiliki kesadaran diri yang tinggi dan secara konsisten

menunjukkan perilaku positif di tempat kerja. Hal ini tentu tidak mudah dan untuk itu

sesseorang perlu mengetahui cara yang tepat untuk membangun kesadaran diri dan

menerapkan perilaku positif tersebut. Pelatihan ini akan membantu para individu yang

berkerja di pemerintahan untuk dapat memahami dan menerapkan kesadaran diri dan perilaku

positif sehingga dapat menjadi karyawan super di linkungan kerja.

Tujuan

Mampu mengembangkan potensi diri yang tersembunyi untuk mencapai hasil yang

luar biasa.

Mendengarkan, memahami, belajar, berbagi dan merefleksikan diri sehingga dapat

menyalurkan energi positif pada lingkungan sekitar (tempat kerja, keluarga dan

masyarakat).

Membuka pikiran dan hati dengan hasrat yang besar untuk mengeksplorasi,

menemukan dan mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik.

Peserta

Staf dan Kepala Seksi.

Sesi

Sesi 1 : Pembukaan dan Building Positif Attitude

Sesi 2 : Change Management

Sesi 3 : Reaktif Vs. Proaktif

Sesi 4 : Kerjasama Team (1)

Sesi 5 : Kerjasama Team (1)

Sesi 6 : Apresiasi Diri

Sesi 7 : Team Management

Sesi 8 : Orientasi pada Hasil (Wrap up)

Jadwal

2016 : 14-18 Desember





Page 41

DAFTAR PENGAJAR PROGRAM PELATIHAN

Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, lahir di Sragen pada 25 November 1957. Meraih

gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kemudian master dan doktor dari

Universitas Tokyo. Beliau juga merupakan staf pengajar sekaligus Ketua Departemen

Sosiologi FISIP UI tahun 2013. Konsentrasi beliau adalah pada bidang political economy,

organizational economics, sosiologi ekonomi, dan public policy (policy analysis). Karier

beliau pada birokrasi diantaranya pernah menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan

(Pusdiklat) Sekolah Staf Pimpinan Administrasi Nasional (Sespanas) Lembaga Administrasi

Negara (LAN) periode 1999-2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal

(Dirjen) Pemerintahan Umum dan Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) periode

2000-2001, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah periode

2001-2002, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Depdagri periode 2002-2005,

Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Depdagri periode

2004-2005, pejabat Gubernur Jambi tahun 2005, dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) Depdagri.

Prof. Jeane N. Saly, lahir di Kupang Timor, NTT pada 1 November 1947. Sandwich

Program untuk meraih gelar S3 di Harvard University, Boston, Massachusetts, Amerika

Serikat pada 2002, meraih gelar Doktor di Universitas Padjadjaran tahun 2003, gelar

Profesor/SK Mendikbud 2007 No. 39494/A4/KP/2007, dan merupakan dosen ilmu hukum.

Pendidikan Legislatif Drafting, Legal Research, Comperative Legislative Drafting di Belanda

1986, pernah berperan sebagai hakim di Pengadilan Ujung Pandang, dan Bau-Bau/Buton,

kemudian beralih sebagai Legal Drafter dan Legal Research di Kemenkumham RI sejak

periode 1983-2007. Saat ini aktif dalam penyusunan RUU, Penelitian dan Naskah Akademis,

Nitra Bestari di Badan Litbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, dan

beberapa Fakultas Hukum. Menjadi peserta dan Ketua Delegasi dalam Konferensi dan

Kerjasama Internasional di kancah Asia dan dunia. Aktif pada bidang hukum bisnis sebagai

Ahli Peneliti Utama (APU) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, juga aktif sebagai

Penulis Hukum, baik nasional maupun internasional. Beliau pernah menjabat sebagai

Pembantu Rektor 1 di salah satu Universitas di Jakarta, dan sebagai Dosen Honorer di

Universitas Esa Unggul.

Dr. H. Tantri Yanuar Rahmat Syah, S.E., M.S.M., lahir di Pemalang pada 10 Januari

1980. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan meraih gelar doktor jurusan Manajemen

di Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini beliau menjabat sebagai Kaprodi Magister

Manajemen Universitas Esa Unggul sekaligus sebagai dosen tetap Universitas Esa Unggul

dan Sekolah Manajemen Kusumanagara. Beliau juga aktif berperan sebagai konsultan senior

pada PT WPI. Beliau pernah melakukan beberapa riset penelitian, salah satunya Studi

Perencanaan Untuk Pembangunan dan Peningkatan Signal dan Telekomunikasi Untuk

Infrastruktur Rel Kereta di Jawa dan Sumatera untuk Kementerian Perhubungan Tahun 2014

dan riset Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia untuk Kementerian Perdagangan Tahun

2013.

Letkol CPM (Purn.) Dr. Helvis, S.Sos., S.H., M.H., lahir di Medan pada 17 Februari 1961.

Helvis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2010 di Semarang. Beliau merupakan

seorang anggota militer dan pernah menjabat sebagai Komandan Denpom IV/5 Semarang

tahun 2005, Staf Penyidik Puspom Jakarta tahun 2010, dan saat ini menjabat sebagai

konsultan hukum di perusahaan tambang serta dosen hukum di beberapa universitas, seperti

Universitas Esa Unggul dan Universitas Kristen Indonesia. Karya ilmiah yang pernah

diterbitkan diantaranya Pilih Anggota TNI dalam Pemilu di Indonesia, Peradilan Militer

dalam Sistem Peradilan di Indonesia, dan Pendidikan Hukum di Era Reformasi.


Page 42

Dr. Ir. Rathoyo Rasdan, M.B.A., lahir di Pemalang pada 19 Desember 1956. Beliau

menyelesaikan pendidkan S1 Fakultas Teknologi Pertanian di IPB tahun 1981, S2 Program di

Cleveland State University, Ohio, USA tahun 1991, dan melanjutkan pendidikan S3

Manajemen dan Bisnis di IPB tahun 2014. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen Fakultas

Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan Program Pascasarjana Universitas

Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi

Kewirausahaan Pemuda, Kemenpora periode 2011-2013 dan menjabat sebagai Pokja Badan

Keamanan Laut sejak 2014 hingga saat ini.

Dr. Semerdanta Pusaka, S.E., M.M., lahir di Jakarta pada 5 September 1976. Meraih gelar

doktor pada tahun 2010 di College of Business Administrasion De La Salle University,

Manila, Philippines. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen Universitas Esa Unggul dan

Universitas Trisakti, sebagai peneliti senior European Union-Indonesia Trade Cooperation

Facility (EU-Indonesia TCF) dan juga sebagai kepala direktur STIA SANDIKTA BEKASI.

Aktif menulis artikel dan jurnal juga sebagai peneliti di bidang manajemen. Pada tahun 2013,

pernah berpartisipasi dalam konferensi internasional ISSP di Chicago, USA.

Dr. Iphov Kumala Sriwana, S.T., M.Si., lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 17 Juli

1971. Menyelesaikan pendidikan akhir tahun 2016 di Institut Pertanian Bogor (IPB), Dokter

Agroindustri Mesin, Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Pada tahun 2010, beliau pernah

menjabat sebagai ketua dalam Seminar Internasional ke-4 Pada Teknik Industri dan

Manajemen Lombok, serta sebagai presenter di Asian Federation for Information Technology

in Agriculture dan World Congress on Computers in Agriculture 2012 (AFITA/WCCA 2012)

Taiwan. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di beberapa universitas, diantaranya

Universitas Esa Unggul dan Universitas Tarumanagara. Selain itu, beliau juga memberikan

beberapa pelatihan, diantaranya yakni Manufacturing Plant Audit di PT Sulawesi Tonnasa

tahun 2013, Supply Chain Management di PT Kayaba Bekasi tahun 2015, pelatihan PPIC di

Bandung tahun 2015. Selain itu, beliau juga aktif dalam menerbitkan karya ilmiah seperti

Sinkronisasi Jaminan Kinerja Supply Chain di Agroindustri Tebu, Jurnal Teknologi Industri

Pertanian tahun 2012, Analisa dan Mitigasi Risiko Rantai Pasok Agroindustri Kakao yang

Berkelanjutan, dan Jurnal Industri Hasil Perkebunan tahun 2014.

Erman Anom, M.M., Ph.D., lahir di Keutapang, Aceh Utara pada 24 September 1963.

Beliau meraih gelar S1 Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area, Sumatera Utara tahun

1984-1989, melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Komunikasi Pemasaran Universitas

Indonusa, Jakarta tahun 1996-1998, dan meraih gelar Doktor Falsafah Bidang Ilmu

Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Kuala Lumpur tahun 2006. Meraih

anugerah pada tahun 1995 BP7 DKI Jakarta tentang Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Hak

dan Kewajiban Warganegara, dan pada tahun 2008 dari Departemen Pendidikan Nasional RI

& Universitas Indonesia. Mendapatkan Sertifikat Pendidik dan Lulus Sertifikasi Dosen serta

dinyatakan sebagai Dosen Profesional program studi Ilmu Komunikasi, Manajemen Sektor

Publik Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Manajemen Komunikasi

Pemasaran Pascasarjana STIE BISNIS Indonesia, Komunikasi Politik dan Opini Publik

Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Jakarta; Multikulturalisme dan

Media, Marketing Politik, Sosiologi Media Komunikasi Pascasarjana Ilmu Komunikasi

Universitas Mercu Buana.

Jimmy Tanaya, Ph.D., lahir pada 14 September 1978. Beliau meraih gelar doktor di

Manchester Business School, University of Manchester pada tahun 2012. Saat ini beliau

bekerja sebagai konsultan di PT AICON, penasehat di PT CIPG, direktur program sekaligus

peneliti di PT Bussiness Watch Indonesia.


Page 43

Juniati Gunawan, Ph.D., meraih gelar doktor di Edith Cowan University, Perth, Australia.

Sejak tahun 2013 hingga saat ini beliau menjabat sebagai dosen S2 Program Logistik

Universitas Trisakti Jakarta, direktur TSC Universitas Trisakti, juga sebagai Kepala

Departemen Pembukuan Universitas Trisakti. Beliau pernah mengajar sebagai dosen tamu di

Le Harve University, Perancis dan Edith Cowan University, Perth, Australia. Pada tahun

2013, Juniati berpartisipasi dalam konferensi global di Amsterdam, Belanda. Beliau juga aktif

menulis buku dan junal. Sejak 2010 hingga saat ini beliau menjabat sebagai kontributor di

Grup Diskusi Forum untuk penelitian-penelitian di LIPI.

Andri Krisnanto, S.E., M.S.M., menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia. Andri memiliki pengalaman kerja sebagai staf ahli bidang Perbankan

DPR RI, Senior Staf Aset Manajemen pada PT Perusahaan Pengelola Aset, sebagai Client

Service Manager pada PT Performa Global Indonesia serta memiliki pengalaman sebagai

associate trainer di beberapa Perusahaan training, serta mengajar topik-topik diantaranya

Finon, Basic Understanding M&A, Treasury for Non Treasury, Experience Marketing,

Marketing Research, dan Asset Management. Keahlian khusus yang ia miliki seperti Risk

Management, Investment, Capital Market, Organizational Development, Corporate Finance.

dr. Satiti Handini, M.M., lahir di Surabaya pada 3 Agustus 1981. Beliau menyelesaikan

pendidikan dokter pada tahun 2007 di Universitas Hang Tuah, Surabaya, kemudian

menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Esa Unggul dengan konsentrasi di

Pemasaran pada tahun 2016. Beliau pernah bekerja sebagai dokter keluarga di berbagai

klinik, juga menjabat sebagai direktur pelayanan medis dan direktur pemasaran di beberapa

rumah sakit. Saat ini beliau bekerja sebagai marketing advisor di Taharrim Berkah Wisata

serta sebagai dosen di FEB Universitas Esa Unggul.

Muhammad Ridwan, M.M., lahir di Metro, Lampung pada 11 Juni 1970. Beliau merupakan

lulusan Universitas Gajah Mada Jurusan Manajemen tahun 2001. Saat ini beliau menjabat

sebagai direktur dan kepala bagian strategis perusahaan konsultan FosterMax, Nasional

Assesor/juru taksir pada Kompetensi Pemasaran PT BNSP dan sebagai penasehat profesional

asuransi dan properti. Dalam bidang organisasi, sejak 2005 hingga saat ini beliau menjadi

anggota klub pelatih sumber daya manusia, dan pada tahun 2016 mendapat penghargaan The

Best Achiever as Sales Property in Century21 Buana Land, BSD City.

Entis Somantri, M.M., lahir di Bandung pada 6 Januari 1982. Beliau merupakan lulusan

SMAN 1 Rancaekek, Bandung, kemudian melanjutkan S1 di Intitut Pertanian Bogor, dan S2

di UIN Jakarta. Beliau pernah bekerja di Pusbangsitek UIN Jakarta. Saat ini beliau

merupakan CEO dari buzzer.id dan sebagai founder jkt.life, dengan pengalaman menangani

strategi social media bagi pemimpin politik dan pejabat publik di Indonesia. Selain itu, beliau

pun memiliki keahlian dalam bidang sales, digital marketing dan social media optimizer.

Dini Safitri, M.M., lahir di Jakarta pada 12 Juni 1972. Menyelesaikan pendidikan terakhir

tahun 2000, Magister Manajemen bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas

Persada Indonesia YAI, Jakarta. Tahun 2013-2015 beliau menjabat sebagai Senior Consultant

(Program Design) di PT Service Quality Centre Indonesia (SQCI) dengan tugas diantaranya

menggali kebutuhan klien, membuat program training, delivery program training, melakukan

post training dengan menggunakan teknik sesuai kebutuhan. Selain itu beliau juga

memberikan beberapa pelatihan ke berbagai industri, seperti Perbankan (Bank Indonesia,

BCA, HSBC, dll), Oil & Gas (Conoco, PHE), Insurance (AIG, AIA, dll), Hospital (RSCM,

Siloam, dll), Retail (Frank & Co., Bread Talk, dll), Otomotif (Suzuki, Astra Group, dll).

Sejak 2016 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Executive Director di HBA Indonesia.


Page 44

Paul Patty, S.H., menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Fakultas Hukum Universitas

Erlangga tahun 1980. Semenjak itu, beliau memiliki hasrat sebagai praktisi penjualan sesuai

dengan pengalamanya sebagai pembicara dan pelatih pemasaran dan penjualan dilapangan.

Beliau berpengalaman di berbagai bidang, antara lain bidang penjualan lapangan (PT Astra

Graphia-Xerox tahun 1980-1995), Manajemen penjualan (MG Sports & Music tahun 1995-

1997), melakukan pelatihan penjualan (PT Repex Perdana International-FedEx tahun 1998-

2003), dan pada Markpus Institute di bagian pemasaran.

Khrisnamurti, S.Par., lahir di Jakarta pada 25 Oktober 1981. Beliau menyelesaikan

pendidikan D-IV Manajemen Kepariwisataan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung,

Indonesia dan melanjutkan S2 Master in Tourism Management and Planning di Bournemouth

University, Inggris. Beliau merupakan seorang dosen di berbagai Universitas dan saat ini

mengajar Program Studi D-III Usaha Jasa Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ sekaligus

menjabat sebagai Sekretaris (Wakil Kepala) UPT Hubungan Masyarakat, UNJ, Jakarta. Aktif

di berbagai organisasi, hingga saat ini menjabat sebagai anggota Ikatan Cendekiawan

Pariwisata Indonesia dan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata DKI Jakarta.

Selain itu, beliau merupakan seorang pembicara/instruktur dari berbagai macam seminar.

Jiefri Wendarzach, S.Si., Senior Consultant HBA Indonesia, lulusan Universitas Indonesia,

berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai senior consultant dan trainer sumber daya

manusia, Sales Management, Self Motivation, Effective Feedback, Effective Communication

Skills, Presentation Skills, Effective Selling Skills for Bankers, Time Management, Grooming,

Team Building, Training to Trainer, Basic Selling Skills, dan Facilitating Skill. Jiefri

bersertifikasi fasilitator dari Learning Resources Indonesia dan “Practicioner HR“ dari HRD

Forum Indonesia.


Page 45

E s a M a n a g e m e n t C e n t e r Page 1 filesegala kegiatan kami. EMC menilai pentingnya arti kualitas ditanamkan di dalam diri kami yang mencakup tidak hanya kompetensi inti

Documents