Top Banner
Fadli Arif Direktur Pengembangan Sistem Katalog Disampaikan pada Sosialisasi Penerapan e-Katalog Obat 2014 Bandung, 15 April 2014
24

e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Dec 11, 2015

Download

Documents

Nay Nybee

e Catalogue RS Seluruh Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Fadli ArifDirektur Pengembangan Sistem Katalog

Disampaikan padaSosialisasi Penerapan e-Katalog Obat 2014

Bandung, 15 April 2014

Page 2: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Tujuan Presentasi

• Menjelaskan Latar Belakang, Definisi, Maksud dan tujuan, Kebijakan dan Aturan Prosedur Proses Keputusan Penggunaan Kontrak Payung, dan menetapkan Prioritas dalam Pengembangan Sistem Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Page 3: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Latar Belakang

• Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006)

• Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012)

• Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah (APBN 2014 Rp. 1.842,5 T). PBJP lebih kurang 30% dari APBN

• Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan anggaran (best value for money)

Page 4: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Renungan

Sistem yang ada melahirkan hasil yang ada. Jika diinginkan hasil yang lain, sistem harus diubah (Sir Christopher Bal)

Page 5: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Legislative & Regulatory Framework

Institutional Framework & Management Capacity

Integrity & Transparancy

(Anti Corruption)

Procurement Operation and

Market Practice

*Based on Indicators Form OECD DAC

• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)• RUU1

2

3 4• LKPP• ULP/Pejabat Pengadaan• LPSE (E-Procurement)• PA/KPA – PPK – dsb• Sertifikasi Ahli Pengadaan• Jabfung PB/J(Professionalizing the Field)

SistemPengadaan

Publik• Kewenangan Pengadaan Langsung

• E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan

e-Purchasing)

TranparansiPakta IntegritasKode Etik

4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah

Page 6: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Garis Besar Pengadaan BJP

Page 7: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

e_Purchasing Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung

Batasan Nilai Pengadaan

Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl)Sd. Rp 50 juta (JK)

Tidak Terbatas

Syarat penggunaan Barang/jasa yang dibeli tercantum dalam e_Katalog

tidak ada, Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Pasal 38 atau Pasal 44)

Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional (langsung kepada Penyedia)

Konvensional (langsung kepada Penyedia)

Pemilihan Penyedia tanpa Pelelangan

Page 8: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Definisi

eKatalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.

Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa

eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing.

Page 9: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Dasar Hukum Kontrak Payung

Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 terdapat 2 ketentuan yang terkait dengan Kontrak Payung, yaitu :

1.Pasal 53 (Bab : Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa. Bagian Penetapan Jenis Kontrak. Ketentuan yang terkait dengan Jenis Kontrak berdasarkan Pendanaan); dan

2.Pasal 110 (Bab Pengadaan secara Elektronik, Bagian E-Purchasing).

Page 10: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Definisi Kontrak Payung

Pasal 53 :Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:a.diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

b.pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

Penjelasan Pasal 53 ayat (3) :

Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah Pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian.

Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

Page 11: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Pasal 110 :(1)Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. (2)(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.

Penjelasan Pasal 110 :(Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan: a.terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan b.efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/ Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. (Ayat (2) : Cukup jelas (Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih. Ayat (3) : Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.Ayat (4) : Cukup jelas

Definisi Kontrak Payung

Page 12: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Tujuan Kontrak Payung

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan;

2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja;3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang

tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi

barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung;5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang

bersifat berulang atau volume kecil;6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan

kebutuhan Pemerintah.

Page 13: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Lingkup Kontrak Payung

Bottleneck

Leverage

Strategic

Routine

Low

Low

HighTotal Value / Expenditure

of Category

Risk

/ Co

mpl

exity

Hig

h

Potential Goods / Services For Framework

Contracting

FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :

complex goods and/or services

highly technical goods and/or services

large investment or capital contracts.

Page 14: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Proses Keputusan Penggunaan Kontrak Payung (FA)

Kebutuhan yang Berulang?

Apakah anggaran yang dikeluarkan

cukup besar dalam setahun

Strategis atau Kebutuhan

tidak terencana?

Bagaimana sifat alamiah demand dan

supply?

FA berdasarkan

Pasal 53

Tidak

Ya

Highly Complex / Technical

Low to Moderate

Barang/ Jasa

Apakah Barang/jasa yang bersifat standar atau kompleks?

Apakah terdapat pengaruh negatif terhadap supply

market?Ya

YaTidak

TidakTidak

Single buyer dengan

Single or multi suppliers

Single buyer dengan

Single or multi suppliers

Multi buyers dengan single atau

multi suppliers

Multi buyers dengan single atau

multi suppliersYa

FA berdasarkan

Pasal 110

Bukan materi

FA

Page 15: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Menetapkan Prioritas

LeverageStrategic

Low

Low

High

Kemudahan dalam pelaksanaan

Ma

nfa

at

High

Priority 2

Prioritas 1

Prioritas 3

Potensi Manfaat Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang

lebih murah Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan

pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui

struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM, mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak)

Kemudahan Pelaksanaan Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi,

tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA juga semaikin mudah

Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA

Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan

Page 16: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung

Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain:

• Electricity• Gas• Fuel/heating• Fixed Telephony• Financial Services• PC Desktop• Printers• Servers/network• Catering• Photocopiers• Furniture• Official Cars• Leasing of Vehicles• Car Insurance• Travel/hotels• Petrol/Transport

Page 17: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain :• IT hardware and equipment;• IT software and Services;• Telekomunikasi;• Kendaraan Bermotor;• Bahan Bakar;• Utilities (listrik dan gas);• Travel (termasuk travel agent);• Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service

(contoh Management Consulting);• Recruitment Services;• Security;• Peralatan kantor dan ATK;• Alat kesehatan dan BMHP;• Hardware and consumables (contoh : electrical appliances);• Mesin dan Peralatan;• Materials (material konstruksi).

Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung

Page 18: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

e_Katalog LKPP

Page 19: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Alur Proses – Ecatalogue

LKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk

E-Purchasing

Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing

Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui :

study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.

Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing

regulation

Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama.Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses

pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract.

SETUJU Framework ContractProses dan penandatangan Framework Contract oleh

Kepala LKPP

Tayang E-Catalogue(www.e-katalog.lkpp.go.id

E-Purchasing K/L/D/I membeli melalui e-purhcasing

Alur Proses PenyusunanE-Katalog

Page 20: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Alur Proses – E-PurchasingLKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE

Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak

KONTRAK

Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran

Alur Proses E-Purchasing

Page 21: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Penutup

• Pencapaian Efisiensi pengadaan barang jasa pemerintah tidak hanya diukur dari mendapatkan harga yang terendah. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar proses pengadaan (pemilihan penyedia) tersebut juga berjalan secara efisien

• Penerapan Kontrak Payung dalam pengadaan barang/jasa tertentu, dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa.

• Pemanfaatan e-purchasing melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), merupakan langkah penting dalam pencapaian efisien tersebut.

Page 22: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Terima kasihDirektorat Pegembangan Sistem Katalog

Deputi Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem InformasiSME Tower – Lantai 7

Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan 12780Tel/Fax [email protected]

lkpp.go.id

Page 23: e Catalogue RS Seluruh Indonesia

Fadli ArifNIP : 19670704.199303.1.001Pembina Utama Muda/IV cLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP]

Pengalaman Jabatan: Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP ( Feb 2014- sekarang) Direktur Pelatihan Kompetensi, LKPP (Juni 2013- Feb 2014) Direktur Penyelesaian Sanggah, LKPP (Jan 2012- Juni 2013) Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP ( Jan 2009-Jan 2012) Kasie Rancang Bangun Pelabuhan SDP, Kementerian Perhubungan (2008) Kasie Anev Jaringan Transportasi SDP, Kementerian Perhubungan (2002) Kasie Perambuan SDP, Kementerian Perhubungan (1999)

Alamat : SME TOWER Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav 94 Jakarta Selatan

Kontak : W : www.lkpp.go.id, E : [email protected], P : 0812 83 404 55

Page 24: e Catalogue RS Seluruh Indonesia