Fadli Arif Direktur Pengembangan Sistem Katalog Disampaikan pada Sosialisasi Penerapan e-Katalog Obat 2014 Bandung, 15 April 2014
Fadli ArifDirektur Pengembangan Sistem Katalog
Disampaikan padaSosialisasi Penerapan e-Katalog Obat 2014
Bandung, 15 April 2014
Tujuan Presentasi
• Menjelaskan Latar Belakang, Definisi, Maksud dan tujuan, Kebijakan dan Aturan Prosedur Proses Keputusan Penggunaan Kontrak Payung, dan menetapkan Prioritas dalam Pengembangan Sistem Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Latar Belakang
• Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006)
• Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012)
• Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan belanja pemerintah (APBN 2014 Rp. 1.842,5 T). PBJP lebih kurang 30% dari APBN
• Pembenahan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah akan mengurangi korupsi pada belanja pemerintah (uang publik) sekaligus meningkatkan efisiensi pengunaan anggaran (best value for money)
Renungan
Sistem yang ada melahirkan hasil yang ada. Jika diinginkan hasil yang lain, sistem harus diubah (Sir Christopher Bal)
Legislative & Regulatory Framework
Institutional Framework & Management Capacity
Integrity & Transparancy
(Anti Corruption)
Procurement Operation and
Market Practice
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)• RUU1
2
3 4• LKPP• ULP/Pejabat Pengadaan• LPSE (E-Procurement)• PA/KPA – PPK – dsb• Sertifikasi Ahli Pengadaan• Jabfung PB/J(Professionalizing the Field)
SistemPengadaan
Publik• Kewenangan Pengadaan Langsung
• E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan
e-Purchasing)
TranparansiPakta IntegritasKode Etik
4 Pilar Reformasi PB/J Pemerintah
Perbedaan e_Puchasing, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung
e_Purchasing Pengadaan Langsung
Penunjukan Langsung
Batasan Nilai Pengadaan
Tidak Terbatas Sd. Rp 200 Juta (B/PK/Jl)Sd. Rp 50 juta (JK)
Tidak Terbatas
Syarat penggunaan Barang/jasa yang dibeli tercantum dalam e_Katalog
tidak ada, Memenuhi ketentuan penunjukan langsung (Pasal 38 atau Pasal 44)
Proses Pemilihan Melalui SPSE Konvensional (langsung kepada Penyedia)
Konvensional (langsung kepada Penyedia)
Pemilihan Penyedia tanpa Pelelangan
Definisi
eKatalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.
Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa
eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing.
Dasar Hukum Kontrak Payung
Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 terdapat 2 ketentuan yang terkait dengan Kontrak Payung, yaitu :
1.Pasal 53 (Bab : Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa. Bagian Penetapan Jenis Kontrak. Ketentuan yang terkait dengan Jenis Kontrak berdasarkan Pendanaan); dan
2.Pasal 110 (Bab Pengadaan secara Elektronik, Bagian E-Purchasing).
Definisi Kontrak Payung
Pasal 53 :Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:a.diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
b.pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
Penjelasan Pasal 53 ayat (3) :
Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah Pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian.
Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.
Pasal 110 :(1)Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. (2)(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP. (2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP. (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.
Penjelasan Pasal 110 :(Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan: a.terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan b.efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/ Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. (Ayat (2) : Cukup jelas (Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih. Ayat (3) : Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.Ayat (4) : Cukup jelas
Definisi Kontrak Payung
Tujuan Kontrak Payung
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan;
2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja;3. Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang
tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent);4. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi
barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung;5. Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang
bersifat berulang atau volume kecil;6. Pengelolaan rantai supply yang lebih baik;7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;8. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan
kebutuhan Pemerintah.
Lingkup Kontrak Payung
Bottleneck
Leverage
Strategic
Routine
Low
Low
HighTotal Value / Expenditure
of Category
Risk
/ Co
mpl
exity
Hig
h
Potential Goods / Services For Framework
Contracting
FA tidak tepat digunakan untuk kondisi :
complex goods and/or services
highly technical goods and/or services
large investment or capital contracts.
Proses Keputusan Penggunaan Kontrak Payung (FA)
Kebutuhan yang Berulang?
Apakah anggaran yang dikeluarkan
cukup besar dalam setahun
Strategis atau Kebutuhan
tidak terencana?
Bagaimana sifat alamiah demand dan
supply?
FA berdasarkan
Pasal 53
Tidak
Ya
Highly Complex / Technical
Low to Moderate
Barang/ Jasa
Apakah Barang/jasa yang bersifat standar atau kompleks?
Apakah terdapat pengaruh negatif terhadap supply
market?Ya
YaTidak
TidakTidak
Single buyer dengan
Single or multi suppliers
Single buyer dengan
Single or multi suppliers
Multi buyers dengan single atau
multi suppliers
Multi buyers dengan single atau
multi suppliersYa
FA berdasarkan
Pasal 110
Bukan materi
FA
Menetapkan Prioritas
LeverageStrategic
Low
Low
High
Kemudahan dalam pelaksanaan
Ma
nfa
at
High
Priority 2
Prioritas 1
Prioritas 3
Potensi Manfaat Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang
lebih murah Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan
pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui
struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM, mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak)
Kemudahan Pelaksanaan Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi,
tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA juga semaikin mudah
Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA
Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan
Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung
Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain:
• Electricity• Gas• Fuel/heating• Fixed Telephony• Financial Services• PC Desktop• Printers• Servers/network• Catering• Photocopiers• Furniture• Official Cars• Leasing of Vehicles• Car Insurance• Travel/hotels• Petrol/Transport
Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain :• IT hardware and equipment;• IT software and Services;• Telekomunikasi;• Kendaraan Bermotor;• Bahan Bakar;• Utilities (listrik dan gas);• Travel (termasuk travel agent);• Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service
(contoh Management Consulting);• Recruitment Services;• Security;• Peralatan kantor dan ATK;• Alat kesehatan dan BMHP;• Hardware and consumables (contoh : electrical appliances);• Mesin dan Peralatan;• Materials (material konstruksi).
Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung
Alur Proses – Ecatalogue
LKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa
Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk
E-Purchasing
Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing
Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui :
study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog.
Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing
regulation
Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama.Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses
pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract.
SETUJU Framework ContractProses dan penandatangan Framework Contract oleh
Kepala LKPP
Tayang E-Catalogue(www.e-katalog.lkpp.go.id
E-Purchasing K/L/D/I membeli melalui e-purhcasing
Alur Proses PenyusunanE-Katalog
Alur Proses – E-PurchasingLKPP K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa
E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE
Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak
KONTRAK
Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran
Alur Proses E-Purchasing
Penutup
• Pencapaian Efisiensi pengadaan barang jasa pemerintah tidak hanya diukur dari mendapatkan harga yang terendah. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar proses pengadaan (pemilihan penyedia) tersebut juga berjalan secara efisien
• Penerapan Kontrak Payung dalam pengadaan barang/jasa tertentu, dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa.
• Pemanfaatan e-purchasing melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), merupakan langkah penting dalam pencapaian efisien tersebut.
Terima kasihDirektorat Pegembangan Sistem Katalog
Deputi Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem InformasiSME Tower – Lantai 7
Jln. Jend Gatot Subroto Kav.94 – Jakarta Selatan 12780Tel/Fax [email protected]
lkpp.go.id
Fadli ArifNIP : 19670704.199303.1.001Pembina Utama Muda/IV cLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP]
Pengalaman Jabatan: Direktur Pengembangan Sistem Katalog, LKPP ( Feb 2014- sekarang) Direktur Pelatihan Kompetensi, LKPP (Juni 2013- Feb 2014) Direktur Penyelesaian Sanggah, LKPP (Jan 2012- Juni 2013) Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP ( Jan 2009-Jan 2012) Kasie Rancang Bangun Pelabuhan SDP, Kementerian Perhubungan (2008) Kasie Anev Jaringan Transportasi SDP, Kementerian Perhubungan (2002) Kasie Perambuan SDP, Kementerian Perhubungan (1999)
Alamat : SME TOWER Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Soebroto Kav 94 Jakarta Selatan
Kontak : W : www.lkpp.go.id, E : [email protected], P : 0812 83 404 55