DRAFT TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN …bpmp.baliprov.go.id/files/subdomain/bpm/Public Data/Public Data... · SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi).

DRAFT TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

1. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN TERNAK / HEWAN

Jenis Izin Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Persyaratan dan

Prosedur Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak Hewan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan

Seperti di bawah -

Administrasi.

9. Peraturan Gubernur Bali Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Babi dari Luar Pulau Bali.

10. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi).

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal.

II. PERSYARATAN PENGELUARAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.

2. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN SAPI POTONG

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pemasukan/Pengeluaran Sapi Potong.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah -

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelestarian Sapi Bali.

10. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN

Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian sapi bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004). II. PERSYARATAN PENGELUARAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tentang rencana pengeluaran ternak potong sapi bali sekali dalam setahun dengan melampirkan : - Permohonan berbadan hukum dan berdomisili di Provinsi Bali. - Ternak Potong Sapi Jantan yang mempunyai berat minimal 375 Kg. - Memiliki SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku. - Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.

b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal.

3. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN TERNAK POTONG SELAIN SAPI POTONG

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong selain Sapi Potong.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah -

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelestarian Sapi Bali.

10. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi).

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal.

II. PERSYARATAN PENGELUARAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi).

b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.

4. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN DOC (DAY OLD CHICKEN)

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu (hari

kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pemasukan/Pengeluaran DOC (Day Old Chicken)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah -

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelestarian Sapi Bali.

10. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi).

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Surat Keterangan Bebas penyakit AI (Afian Influenza), Pullorum, Mareks dan ND (New Castle Disease) dari perusahaan asal DOC.

II. PERSYARATAN PENGELUARAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sekali dalam setahun dengan melampirkan : SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.

5. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu (hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah -

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelestarian Sapi Bali.

10. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP

(kecuali orang pribadi). b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Hasil Uji Laboratorium (Elisa Tes) khususnya untuk hewan penular rabies (HPR)

II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sekali dalam setahun dengan melampirkan :

SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.

6. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN PRODUK HEWAN PANGAN

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah

-

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelestarian Sapi Bali.

10. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

11. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

12. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi).

b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. c. Memiliki Sarana/Prasarana antara lain :

- Cold Storage yang masih berfungsi baik. - Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi syarat.

d. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal Produk Hewan Pangan dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. e. Memenuhi Persyaratan Kekarantinaan yang berlaku. f. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan b dan c tidak

diperlukan. II. PERSYARATAN PENGELUARAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi).

b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan. d. Melampirkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) e. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan d tidak

diperlukan.

7. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMASUKAN / PENGELUARAN PRODUK HEWAN NON PANGAN

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pemasukan / Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah -

9. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

I. PERSYARATAN PEMASUKAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi).

b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. c. Memiliki Sarana/Prasarana antara lain :

- Cold Storage yang masih berfungsi baik. - Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi syarat.

d. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal Produk Hewan Pangan dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. e. Memenuhi Persyaratan Kekarantinaan yang berlaku. f. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan b dan c tidak

diperlukan. g. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah tujuan.

II. PERSYARATAN PENGELUARAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi).

b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi / Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan. d. Melampirkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) e. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan d tidak

diperlukan

8. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum Persyaratan dan

Prosedur Standar

Biaya (Rp) Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Distributor Obat Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti di bawah -

9. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

10. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

PERSYARATAN IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, SITU dan NPWP

b. Melampirkan Nama Produk. c. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas / Kantor yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab./Kota. d. Memiliki Gudang Tempat penyimpanan obat hewan dan refrigerator yang memenuhi syarat (melalui pemeriksaan lapangan). e. Memiliki Tenaga Ahli (Dokter Hewan/Apoteker) sebagai penangung jawab teknis. f. Melampirkan Rekomendasi dari ASOHI Cabang Bali.

9. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PERTUNJUKAN KESENIAN UNTUK PARIWISATA

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Pertunjukan Kesenian Untuk Pariwisata

Tim Pembina Tontonan Wisata Provinsi Bali

Keputusan Gubernur Bali Nomor 394 Tahun 1997 tentang Pengaturan Kesenian Daerah di Provinsi Bali.

Seperti di bawah - 2 hari

Persyaratan : 1. Mengajukan surat permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bermaterai Rp.6.000,-. 2. Susunan Pengurus Sanggar/Sekehe. 3. Daftar Anggota Sanggar/Sekehe. 4. Foto copy Tanda Daftar Sekehe / Sanggar. 5. Foto copy KTP Ketua Sanggar / Sekehe. 6. Foto copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku.

10. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN LOKASI SHOOTING FILM / REKAMAN VIDEO DI DAERAH BALI

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Lokasi Shooting Film / Rekaman Video di Daerah

Bali

BAPFIDA Provinsi Bali ( Tim Teknis )

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

4. Peraturan Pemerintah. No. 8 Tahun 1994 Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional ( BP2N).

5. Keputusan Menbudpar RI No. KM. 62/PW.204/MXP/2004 tentang Prosedur Pembuatan Film oleh Produser Asing di Indonesia

6. Keputusan Gubernur Bali No.216/04-B/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembina Perfilman Daerah ( Bapfilda ) Bali

Seperti di bawah - 7 hari

Persyaratan :

A. Khusus Pembuatan Film / Rekaman Vidio Cerita ( Film Layar Lebar, Sinetron ) Produser film baik Produser Asing maupun Produser Indonesia, yang akan membuat film cerita di Daerah Bali, Badan Pembina Perfilman Daerah ( BAPFIDA) Bali akan membahas terlebih dahulu Skenario Film tersebut guna meluruskan jika ada adegan /

dialog yang bertentangan dengan Agama, Adat – Istiadat dan masyarakat Bali.

B. Produser Indonesia Produser yang menangani, dapat mengajukan Surat Permohonan Izin Lokasi Shooting Kepada Gubernur Bali melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, dengan melampirkan : 1. Foto Copi Izin Usaha Perfilman ( IUP ) / Producvtion House ( PH ) yang bersangkutan. 2. Foto Copi tanda pendaftaran pembuatan film seluid ( film bioskop) dan Tanda Pendaftaran Pendaftaran Pembuatan Film Rekaman Vidio

yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata R.I. 3. Sinopsis / Strory Board bagi jenis Film / Rekaman Vidio non cerita ( Dokumenter, Iklan, Film Promosi ), dan untuk skenario film untuk

film/rekaman vidio cerita. 4. Judul / mengenai film, jadwal dan tempat / obyek / sasaran shooting. 5. Nama-nama crew dan artis.

C. Produser Asing.

Produser yang menangani, dapat mengajukan Surat Permohonan Izin Lokasi Shooting Kepada Gubernur Bali melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, dengan melampirkan : 1. Surat Keterangan dari KBRI/Konsulat RI yang ada di Negara produser bersangkutan. 2. Surat Izin Produksi (SIP) dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 3. Nama-nama Crew dan Artis, daftar riwayat hidup, foto copy visa dan pasport dari masing-masing crew yang dikeluarkan oleh KBRI di

Negara Produser bersangkutan. 4. Jadwal Pelaksanaan Shooting dan tempat/obyek yang dijadikan sasaran shooting. 5. Judul/mengenai film/rekaman video yang akan dibuat. 6. Daftar peralatan shooting (list Equipment) 7. Bagi produser (Film Maker) Asing, dapat mebuat Surat Pernyataan sebagai berikut :

- Mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. - Tidak menyimpang dari skript/sinopsis/skenario yang telah diajukan/ditentukan. - Bersedia menyerahkan 1 (satu) release copy film / rekaman video kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai dokumen daerah melalui

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, selama pelaksanaan shooting dan bersedia menyertakan petugas dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dan Badan Pembina Perfilman Daerah (BAPFIDA) Bali, dari unsur Instansi terkait sebagai Pendamping.

- Bersedia mengekspor kembali perlatan shooting ke negara yang bersangkutan setelah melakukan aktivitas pengambilan gambar/shooting di Bali.

11. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN EDAR FILM DI DAERAH BALI

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Edar Film di Daerah Bali

BAPFIDA Provinsi Bali ( Tim Teknis )

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

2. Pearturan Pemerintah No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N).

5. Keputusan Menbudpar RI Nomor KM/62/PW.204/MXP/2004 tentang Prosedur Pembuatan Film olen Produser Asing di Indonesia.

6. Keputusan Gubernur Bali No. 216/04-B/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pembina Perfilman Daerah (BAPFIDA) Bali.

Seperti di bawah . -- 2 hari

Persyaratan :

1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,- dengan melampirkan Judul film yang telah lulus sensor film dan daftar nama toko yang menyalurkan rekaman video dari perusahaan yang bersangkutan

2. Melampirkan daerah edar dan judul film yang akan dilegalisir.

12. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA SARANA USAHA WISATA TIRTA

Jenis izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Usaha Sarana Usaha Wisata Tirta

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta .

2. Keputusan Gubernur Bali No. 24 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta

3. Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Tk.I Bali No.11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Seperti di bawah - 14 Hari

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,- 2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang maksud dan tujuannya bergerak dibidang Usaha

Penyediaan Sarana Wisata Tirta dan Telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 3. Foto copy NPWP 4. Usulan Rencana Usaha. 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU), HO Ijin Gangguan dari Pemda Kabupaten / Kota setempat. 7. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disyahkan oleh Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan Provinsi Bali. 8. Daftar Peralatan sebanyak 10 (sepuluh) set, beserta dokumen kelayakannya. 9. Daftar Dive Master dan atau Instruktur. 10. Dokumen Ketenaga Kerjaan.

13. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA (BPW)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : 10/PW.102/MPPT-93 tanggal 13 Januari 1993 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

2. Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Tk.I Bali No.11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Seperti di bawah - 14 Hari

Lampiran Persyaratan : 1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-. 2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Foto copy KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO) dari Pemda Kabupaten / Kota setempat 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat

setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut aspek Pasar dan Pemasaran dan Aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2). 14. Surat Kuasa Mengurus Izin dan Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen dari Direktur Perusahaan. 15. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA )

14. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA CABANG BIRO PERJALANAN WISATA

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. 10/PW.102/MPPT-93 tanggal 13 Januari 1993 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

2. Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Perda Tk.I Bali No.11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Seperti di bawah - 14 Hari

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,- 2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Foto copy KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan Pembukaan Cabang 5. Poto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO) dari Pemda Kabupaten / Kota setempat 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat

setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Rekomendasi Pembukaan Cabang dari Pemerintah Penerbit Ijin di Pusat. 11. Rekomendasi Pembukaan Cabang dari Kantor Perusahaan Pusat. 12. Surat Kuasa mengurus perizinan. 13. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen 14. Profil Perusahaan yang menyangkut aspek Pasar dan Pemasaran dan Aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2). 15. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA )

15. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN AGEN PERJALANAN WISATA

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Agen Perjalanan Wisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. 10/PW.102/MPPT-93 tanggal 13 Januari 1993 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

2. Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Tk.I Bali No.11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Seperti di bawah

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,- 2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Foto copy KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Poto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO) dari Pemda Kabupaten / Kota setempat 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat

setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Surat Kuasa mengurus perizinan. 11. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen

16. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN BIRO PERJALANAN PARIWISATA LANJUT USIA (BPW LANSIA)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Biro Perjalanan Pariwisata Lanjut Usia (BPW Lansia)

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata Seni dan Budaya No. 2 Kep.339/M-PSB/98 tentang Biro perjalanan Wisata Lanjut Usia.

Seperti di bawah

Lampiran Persyaratan : 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,- 2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar. 3. Foto copy KTP pimpinan. 4. Foto copi Izin Tetap Usaha BPW yang dimiliki sudah beroperasi minimal 3 ( tiga ) tahun / pengalaman kerja menangani Wisatawan Lansia. 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO) dari Pemda Kabupaten / Kota setempat 6. Laporan Perkembangan Usaha 3 (tiga) tahun terakhir (telah menjalankan inbound tour minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir 7. Daftar Riwayat Hidup Karyawan yang berpengalaman dalam mengurus Wisatawan Lanjut Usia, diperkuat oleh pernyataan daftar pengalaman

oleh pernyataan daftar pengalaman kerja yang dibuat diatas mataerai. 8. Surat pernyataan telah mempunyai mitra kerja di Negara asal wisatawan lanjut usia mancanegara ( dengan menyebutkan nama dan alamat mitra

kerja ). 9. Rencana kerja minimal 3 tahun mendatang 10. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat

setempat bagi yang bersatatus sewa. 11. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 12. Struktur Organisasi. 13. Denah Lokasi Kantor. 14. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA ) 15. Surat Kuasa mengurus perizinan. 16. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen

17. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA MICE (MEETING INCENTIVE CONVENTION EXIBITION)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Usaha MICE (Meeting, incentive, convention, Exibition)

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi NO. KM.108/HM.703/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

2. Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Tk.I Bali No.11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Seperti di bawah

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,- 2. Pas Photo pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Foto copy KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten / Kota setempat. 6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disyahkan oleh Notaris / Camat

setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Profil Perusahaan yang menyangkut : 1). aspek Pasar dan Pemasaran; 2) Aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2). 12. Sertifikat Profesional Convention Organizers ( PCO ) 13. Sertifikat SIPCO 14. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA ) 15. Surat Kuasa mengurus perizinan. 16. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen

18. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi NO.106/UM.001/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Jasa Informasi Pariwisata

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Daerah.

Seperti di bawah - 14 Hari

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,- 2. Foto copy Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata 3. Foto copy KTP pimpinan. 4. Foto copy NPWP 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Surat Tempat Izin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten / Kota setempat (kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris / Camat

setempat bagi yang berstatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Paket Wisata Unggulan. 11. Paket Wisata Reguler. 12. Profil Perusahaan yang menyangkut : i) Aspek pasar dan pemasaran, ii) Aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2 13. Laporan Kegiatan Usaha. 14. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA ) 15. Surat Kuasa mengurus perizinan. 16. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen

19. PROSEDUR TETAP/STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA & REKOMENDASI KLASIFIKASI HOTEL BERBINTANG

Jenis Izin Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu (hari kerja)

1 2 3 4 5 6 Izin Usaha dan Rekomendasi Klasifikasi Hotel Berbintang

Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM.94/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel

2. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.3/HK.001/MKP-02 tentang Penggolongan Kelas Hotel.

3. Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Tk.I Bali No.11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Seperti di bawah - 14 Hari

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,- 2. Izin Prinsip Penanaman Modal. 3. Izin Lokasi / Izin Prinsip Membangun 4. Dokumen Amdal atau UKL / UPL 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin undang-undang gangguan / HO 7. Surat Laik Sehat Hotel dan Grading Dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. 8. Akta Pendirian Perusahaan. 9. Sertifikat Kelaikan Dari Dinas Tenaga Kerja Menyangkut Kelaikan Tentang Lift, Boiler, Petir, Pemadan Api / Fire Hydrant. 10. Izin Usaha Hotel Bagi Hotel yang Sudah Operasi 11. Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel bagi Hotel yang sudah pernah diklasifikasi (sudah habis masa berlakunya). 12. Rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota bagi Hotel Melati yang meningkat menjadi Hotel Bintang. 13. Sertifikat Sistem Manjemen Pengamanan Hotel. 14. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA ). 15. Data Fasilitas ( Blanko). 16. Surat Kuasa mengurus izin bermaterai Rp. 6.000,- 17. Surat pernyataan keabsahan dokumen terlampir. 18. Perizinan / Sertifikat lainnya yang dimiliki.

20. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) (TANGKAP, BUDIDAYA, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN).

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran)

Dinas Perikanan dan Kelauatan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia No.443);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun2008 No 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12 MEN/2009;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah TK.I Bali Nomor 17 Tahun 1991,tentang Perizinan Usaha Perikanan;

Seperti di bawah 500.000,- 7 Hari

7. Bahwa Pelaksanaan Perizinan bagi

usaha perikanan di Provinsi Bali adalah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pemberian kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan usaha dimaksud.

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bermaterai Rp.6.000,- 2. Copy KTP/Surat Keterangan Domisili. 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak. 4. Pas Photo berwarna 5 (lima) lembar ukuran 3 X 4 Cm 5. Surat Pernyataan kebenaran Dokumen (bermaterai) 6. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan. 7. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Surat Keterangan Domisili Perusahaan/SKTU 8. Keterangan Sarana dan Prasarana yang dimiliki 9. UPL-UKL untuk usaha Pengolahan dan Pemasaran / Amdal 10.Rekomendasi Lokasi Operasional Kegiatan dari Pemprov.Atau Kab/Kota 11.Copy IMB 12.Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

21. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI).

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Dinas Perikanan dan Kelauatan Provinsi Bali (Tim Teknis) .

a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia No.443);

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikan;

d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/IK.120/4/99 tentang jalur-jalur Penangkapan Ikan;

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Usaha Perikanan Tangkap yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12 MEN/2009;

Seperti di bawah 500.000 7 Hari

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12 MEN/2009

g. Bahwa Pelaksanaan perizinan bagi

usaha perikanan di Provinsi Bali adalah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pemberian kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan usaha dimaksud.

Lampiran Persyaratan : 1. Mengajukan Permohonan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 2. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tanda Pendaftaran SIUP terakhir. 3. Copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Untuk Perpanjangan. 4. Copy Grosse Akte Kapal dan Dokumen Kapal Lainnya. 5. PAS Tahunan. 6. Sertifikat Kelaikan 7. Berita Acara/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal. 8. Pertelaan Alat Tangkap yang digunakan. 9. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (bermeterai).

22. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI).

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Dinas Perikanan dan Kelauatan Provinsi Bali (Tim Teknis

a. .Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia No.443);

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844);ahwa Pelaksanaan perizinan bagi usaha perikanan di Provinsi Bali adalah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pemberian kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan usaha dimaksud. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1184/Menkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seperti di bawah 500.000 7 Hari

. c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

2002 tentang Usaha Perikanan; d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan;

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Usaha Perikanan Tangkap yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12 MEN/2009;

f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk.I Bali Nomor 17 Tahun 1991, tentang Perizinan Usaha Perikanan;

g. Bahwa Pelaksanaan Perizinan bagi usaha perikanan di Provinsi Bali adalah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pemberian kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan usaha dimaksud.

Lampiran Persyaratan : 1. Permohonan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 2. Surat Izinoperasional Angkutan Sewa yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat. 3 Kartu Pengawasan Angkutan Sewa. 4. Copy STNK dan STUK 5. Copy Izin Usaha Angkutan dari Bupati/Wali Kota. 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (bermaterai).

23. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) TANDA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERIKANAN.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Tanda Pendaftaran Izin Usaha Perikanan

Dinas Perikanan dan Kelauatan Provinsi Bali (Tim Teknis

a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lemaran Negara Republik Indonesia No.443);

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan;

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Usaha Perikanan Tangkap yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Seperti di bawah 400.000 7 Hari

Perikanan Nomor PER 12 MEN/2009. f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tk.I

Bali Nomor 17 Tahun 1991, tentangPerizinan Usaha Perikanan;

g. Bahwa Pelaksanaan Perizinan bagi usaha perikanan di Provinsi Bali adalah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pemberian kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan usaha dimaksud.

Lampiran Persyaratan dan Mekanisme/Tata Cara :

1. Mengajukan permohonan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi bali. 2. Foto Copy Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pertama 3. Foto Copy Izin Usaha Perikanan (Tanda Daftar Ulang terakhir) 4. Laporan Realisasi kegiatan usaha 2 semester terakhir 5. Surat Pernyataan tunduk pada Aturan 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Bermeterai). 7. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melengkapi

semua persyaratan yang telah ditentukan. 8. Permohonan yang diajukan akan diteruskan ke loket penerimaan,untuk dilakukan pengecekan. 9. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan

dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. 10. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan kebagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis. 11. Tim Teknis akan memberikan kajian dan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan

dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak layak untuk mendapatpersetujuan. 12. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat ijin akan lagsung diolah dan dicetak untuk

diperiksa narasi dan nomenklaturnya,tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diijinkan akan diberikan surat penolakan.

13. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan,pengkajian dan pemeriksaan,dilakukan pencatatan. 13.Surat ijin yang sudah dikeluarkan dapat diambil di loket penerimaan setelah menunjukkan bukti penyetoran biaya retribusi.

24. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Pemanfaatan Air Permukaan

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali (Tim Teknis)

Seperti dibawah

Lampiran Persyaratan :

25. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4)

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201)

3. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Seperti dibawah 2 hari

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.

Lampiran Persyaratan : 1. Surat Permohonan kepada Kepala BPMP Provinsi Bali bermateri Rp. 6.000,- 2. Foto copy RPTKA yang akan diperpenjang

3. Formulir RPTKA yang sudah diisi lengkap 4. Foto copy IMTA perpanjangan

5. Foto copy wajib lapor ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981) 6. Bukti bayar retribusi lama

7. Surat Kuasa dan foto copy KTP apabila pengurusannya dilakukan oleh pihak ketiga bermaterai Rp. 6.000,- 8. Surat penunjukan TKI pendamping dan dilampiri foto copy KTP. 9. Laporan realisasi diklat pendamping

10. Surat Pernyataan dari perusahaan bahwa TKA bekerja sesuai jabatan dan lokasi kerja bermaterai Rp. 6.000,- 11. Surat Pernyataan menyerahkan dokumen ke perusahaan

12. Foto copy (Akta Perusahaan, SIUP, TDP, IU) dari perusahaan

26. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS B

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B

Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU. No.64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB,NTT.

2. UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. UU.No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4. UU.NI.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.920/Menkes/SK/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik;Jo Peraturan Menteri KesehatanRI No.084/Menkes/Per/II/1990 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No.920/Menkes/Per/XII/1986.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakir Swasta.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakir.

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit,Keputusan Menteri Kesehatan No.1189A/Menkes/SK/X/99,tentang

Seperti dibawah

Wewenang penetapan izin dibidang kesehatan.

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.922/Menkes/RI/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

10. KeputusanGubernur Bali Nomor :303/05-E/HK/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali.

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukanpermohonan di atas kertas bermeterai Rp.6000,- kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tentang rencana mendirikan Rumah Sakit Umum Tipe B dengan melampirkan beberapa persyaratan sbb:

2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota setempat. 3. Proposal mendirikan RSU Tipe B 4. Study Kelayakan Tentang RSU Tipe B yang akan didirikan,antara lain :

a. Analaisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan b. Analisa keuangan c. Program Fungsi d. Kebutuhan Ruangan e. Kebutuhan Tenaga dan Rencana Mendapatkannya. f. Rencana Klas Rumah Sakit g. Denah dan Master Plan Rumah Sakit serta Keterangan secara rinci.

27. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN OPERASIONAL KLINIK KHUSUS

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Operasional Klinik Khusus

Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Tim Teknis)

TO BE ARRANGED

Seperti dibawah

Lampiran Persyaratan :

28. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT TUGAS DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Surat Tugas Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis

Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Tim Teknis)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Seperti dibawah

Lampiran Persyaratan : 1. Mengajukan permohonan Kepada Kepala Badan Penanaman Modaldan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan beberapa persyaratan sbb: 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Surat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten/Kota Setempat. 4. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebagai bukti Kewargaan Indonesia. 5. Fotocopy Ijasah yang dilegalisir. 6. Fotocopy Surat Penugasan (SP) 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 8. Surat Pernyataan lokasi Praktik.

29. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN INDUSTRI YANG INVESTASINYA DILUAR TANAH DAN BANGUNAN DIATAS RP. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILYAR RUPIAH)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan

dan Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Industri yang Investasinya diluar Tanah dan Bangunan diatas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No. 41/M-IND/PER/G/2008, tanggal 25 Januari 2008 tentang Kwetentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri , Izin Perluasan dan Tanda Dafta Industri

Seperti dibawah

5 Hari Kerja setelah peninjauan lokasi oleh Tim Teknis ( telah menda[pat persetujuan Tim Teknis ).

Lampiran Persyaratan :

1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akta tersebut disyahkan oleh Menteri

hukum dan Ham.

2. Copi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).

3. Copi Surat Persetujuan Prinsip ( Model Pi – l ). 4. Copi Formulir Model Pm – II tentang informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi ( Proyek ).

5. Copy Izin Undang – undang Gangguan.

6. Copy Izin lokasi.

7. Sarana dan Prasarana ( Meja Pelayanan, komputer, Tempat Parkir yang memadai, Sarana Transportasi ).

30. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGGALIAN JALAN PROVINSI / NASIONAL DI PROVINSI BALI

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Penggalian Jalan Provinsi / Nasional Di Provinsi Bali

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3186)

2. UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ( lembaran Negara Republik 2009 Nomor 96 tabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ).

3. PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 ).

4. PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 )

.

Seperti dibawah 14 Hari

Lampiran Prosedur. 1. Pemohon mengajukan surat permohonan galian jalan untuk keperluan penanaman kabel, Pipa PDAM, Tiang Listrik PLN dll. Yang dilengkapi

dengan gambar-gambar lokasi pelaksanaan di lapangan, Volume galian, rencana/schedule lama pelaksanaan. 2. Sistem yang digunakan dalam pekerjaan penggalian seperti :

- Sisten Galian Manual - Sistem Galian menggunakan masin/alat berat. - Sistem dengan pengeboran / rojok

Lampiran Persyaratan.

1. Mengajukan permohonan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. 2. Setelah persyaratan administrasi serta teknis lengkap, pemohon mengadakan ekspos tentang rencana kegiatan yg akan dilaksanakan. 3. Tim evaluasi Badan Penanaman Modal dan Periizinan Provinsi Bali mengadakan kunjungan/monitoring kelapangan untuk mengetahui ruas-

ruas jalan/rencana yg mohon untuk digali. 4. Setelah kunjungan lapangan untuk mengetahui lokasi dan volume galian, kemudian dibuatkan RAB serta gambar lokasi galian, sebagai dasar

untuk menentukan besaran jaminan pelaksanaan (Garansi Bank) yg harus diserahkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali, sebagai jaminan apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

5. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.

31. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 6.000 M3 (ENAM RIBU METER KUBIK)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 M3 (Enam Ribu Meter Kubik)

Dinas Kehutan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

3. Peraturan Menhut Nomor : P 35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Jo. Permen Kehutanan Nomor : P9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 35 /Menhut-II/2008.

Seperti dibawah -

Lampiran Persyaratan

1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan : 2. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kabupaten / Kota tempat lokasi Industri bersangkutan. 3. Akta Pendirian Perusahan, Koperasi yang telah disyahkan oleh yang berwenang. 4. NPWP. 5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 6. Izin Gangguan. 7. Izin Lokasi 8. Izin Tempat Usaha. 9. Laporan Kelayakan Investasi Pembangunan Industri. 10. Jaminan Pasokan Bahan Baku.

32. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK TOKO BEBAS BEA

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Toko Bebas Bea

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 ketentuan Pengedaran,Penjualan,Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/3/2010 dan telah diubah kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan,Penjualan,Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Berakohol.

Seperti dibawah - 7 hari

4. Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 5

Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dearah Provinsi Bali No. 5)

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Berakohol di Provinsi Bali.

Lampiran Persyaratan :

1. Surat Penunjukan dari IT-MB sebagai TBB.

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol 3. Surat Izin dari dari TBB dari Menteri Keuangan 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atau Besar 5. Tanda Daftar Perusahan (TDP) 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB 8. Akta Pendirian / Perubahan Perusahaaan bagi Perseroan Terbatas, dan Rencana penjualan 1 tahun kedepan dari minuman beralkohol yang

dijualnya.

33. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Distributor Dan Sub Distributor

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan Pengedaran,Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/3/2010 dan telah diubah kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No. 5).

Seperti dibawah - 7 hari

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali.

Lampiran Persyaratan :

Distributor :

1. Akta Pendirian Perseroan terbatas dan pengeasahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) 2. Surat Penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB sebagai Distributor 3. SIUP Menengah atau Besar. 4. Tanda Daftar Perusahan (DTP) 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB 7. Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap Perusahan yang bersangkutan dari Kabupaten/Kota setempat. 8. Rencana penjualan 1 Tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya. 9. Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

Sub. Distributor :

1. Surat Penunjukan dari Distributor sebagi Sub Distributor 2. SIUP Menengah 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap Perusahan yang bersangkutan dari Kabupaten/Kota setempat. 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC),bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB 7. Akta Pendirian atau Akta Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas (PT) 8. Rencana penjualan 1 Tahun kedepan dari minuman beralkohol yang dijualnya. 9. Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

34. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan

dan Prosedur

Standar Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izn Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4)

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201)

3. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Seperti dibawah

US. $. 100 / Bulan

2 hari

4737). 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2005

sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Lampiran Persyaratan :

1. Surat Permohonan perpanjangan IMTA kepada Kepala BPMP Provinsi Bali bermaterai Rp. 6.000,- 2. Form perpanjangan IMTA yang telah diisi bermaterai Rp. 6000. 3. Copy IMTA perpanjangan yang masih berlaku. 4. Copy RPTKA yang masih berlaku. 5. Bukti Pembayaran Retribusi bagi perusahaan yang menggunakan TKA . 6. Copy KITAS, Pasport dan Visa. 7. Surat Kuasa dan foto opy KTP apabila pengurusannya dilakukan oleh pihak ketiga bermaterai Rp.6000. 8. Surat Pernyataan sesuai Jabatan dan Lokasi Kerja bermaterai Rp.6000. 9. Surat Pernyataan pihak ketiga menyerahkan dokumen asli ke perusahaan bermaterai Rp.6000. 10. Surat Pernyataan pihak ketiga menyerahkan dokumen asli ke BPMP Provinsi Bali bermaterai Rp.6000. 11. Foto copy polis Asuransi. 12. Laporan Realisasi Diklat kepada TKI pendamping. 13. Pas poto warna ukuran 4X6 Cm sebayak 2 lembar. 14. Foto copy (Akta, Izin Prinsip, IU, SIUP, SITU,TDP) dari perusahaan.

35. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI IZIN TINGGAL SEMENTARA

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Izin Tinggal Sementara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

TO BE ARRANGED

Seperti dibawah

Lampiran Persyaratan :

36. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG ( PUB )

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan

dan Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Izin Pengumpulan Uang dan Barang ( PUB )

Dinas Sosial Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

2. PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang.

3. PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.

4. Kepmensos Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam.

5. Kepmensos Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat.

Seperti dibawah

Prosedur Pengajuan Izin :

Pemohon penyelengara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut : - Nama dan alamat organisasi

- Akta pendirian dan susunan pengurus - Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan - Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan

- Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan - Mekanisme penyaluran - Mekanisme penyelenggaraan

- Rincian pembiayaan - Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI, dengan melampirkan : - Surat rekomendasi atau persetujuan Gubernur setempat dimana pemohon berkedudukan

- Bagi pemohon yang berkedudukan di Provinsi lain, disamping persetujuan sebagimana dimaksud, harus disertai pula persetujuan Gubernur atau Instansi Sosial dimana pengumpulan sumbangan diselenggarakan.

- Foto copi Akta pendirian dan AD / ART dari organisasi yang bersangkutan.

1. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI EKSPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Ekspor Hewan / Ternak, Produk Hewan Pangan Dan Non Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti dibawah

9. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

10. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

12. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

PERSYARATAN IMPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN :

1. HEWAN ATAU TERNAK

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Identitas Hewan/Ternak. Sertifikat Vaksinasi khusus untuk HPR

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang dari daerah asal. c. Menyertakan Kartu Registrasi dan Kartu Vaksinasi Khusus untuk hewan penular rabies.

2. PRODUK HEWAN PANGAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API)

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. d. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan

lapangan)

3. PRODUK HEWAN NON PANGAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan :

SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API)

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Non Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan

lapangan)

2. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI IMPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Impor Hewan/Ternak, Produk Hewan Pangan Dan Non Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU. No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. UU. No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

6. SK. Mentan No. 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke Wilayah/Daerah bebas Rabies di Indonesia.

7. Perda Provinsi No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali.

8. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi.

Seperti dibawah

9. Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.

10. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

12. Peraturan Menteri Pertanian No. 4/Permentan/OT.140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan.

PERSYARATAN IMPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN 1. HEWAN ATAU TERNAK

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Identitas Hewan/Ternak. Sertifikat Vaksinasi khusus untuk HPR

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang dari daerah asal.

2. PRODUK HEWAN PANGAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API)

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. d. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan

lapangan) 3. PRODUK HEWAN NON PANGAN

a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API)

b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Non Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan

lapangan)

3. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI PERTUNJUKAN KE LUAR NEGERI (BEBAS FISKAL)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Pertunjukan Ke Luar Negeri (Bebas Fiskal)

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Tim Teknis)

Peraturan Daerah Tk. I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tk. I Bali) Tahun 1991 Nomor 242 Seri C Nomor 2.

Seperti dibawah 2 hari

Lampiran Persyaratan :

1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bermeterai Rp. 6.000,-. 2. Susunan Pengurus Sekehe / Sanggar. 3. Daftar Anggota Sekehe / Sanggar 4. Foto Copy Tanda Daftar Sekehe / Sanggar. 5. Foto Copy KTP Ketua Sekehe / Sanggar 6. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya. 7. Pas poto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar. 8. Surat Undangan dari Negara Asing untuk mengisi pertunjukan.

4. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP ) REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN SENI BUDAYA DI DALAM DAERAH / LUAR DAERAH

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Untuk Kegiatan Seni Budaya Di Dalam Daerah/Luar Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Tim Teknis)

Peraturan Daerah Tk. I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tk. I Bali) Tahun 1991 nomor 241 Seri C Nomor 2.

Seperti dibawah 2 hari

Persyaratan :

1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bermeterai Rp. 6.000,-. 2. Susunan Pengurus Sekehe / Sanggar. 3. Daftar Anggota Sekehe / Sanggar 4. Foto Copy Tanda Daftar Sekehe / Sanggar. 5. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya. 6. Pas poto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar. 7. Foto Copy KTP Ketua Sekehe / Sanggar

.

.

5. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) ANGKA PENGENAL IMPORT (API)

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan

dan Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Angka Pengenal Import (API)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 27/M-DAG/PER/5/201, tanggal 1 Mei 2012, tentang ketentuan Angka Pengenal Importir ( API ).

2. Peraturan menteri Perdagangan R.I. Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Kentuan Angka Pengenal Importir ( API ).

Seperti dibawah

5 Hari Kerja

Persyaratan API - U : 1. Mengajukan suart permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi bermaterai Rp. 6.000,- 2. Foto Copi Akta Notaris Pendirian Perusahan dan Perubahannya Jika ada. 3. Foto Copi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat Perusahan yang masih berlaku dari Kantor Kelurahan setempat atau foto copi perjanjian sewa

tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan. 4. Foto copi Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) atau Izin Usaha lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Instansi / Dinas Teknis yang

berwenang dibidang Perdagangan atau Penanaman Modal. 5. Foto Copi Tanda Daftar Perusahan ( TDP ). 6. Foto Copi NPWP, perusahan atau perorangan dan Penanggungjawab perusahaan. 7. Referensi dari Bank Devisa. 8. Foto Copi KTP atau paspor dari pengurus atau dereksi perusahan dan 9. Pas Foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing – masing pengurus atau dereksi perusahan 2 ( dua ) lembar ukuran 3 x 4 cm.

Persyaratan API - P : 1. Foto Copi Akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. 2. Foto Copi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat perubahan yang masih berlaku dari Kantor Kelurahan setempat atau foto copi perjanjian

sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik perusahan. 3. Foto Copi Izin Usaha dibidang Industri dan Izin Usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Instansi / Dinas teknis yang berwenang. 4. Foto copi NPWP.Perusahan atau perseorangan dan penanggungjawab perusahan sesuai dengan domisilinya.. 5. Foto copi Tanda Daftar Perusahan ( TDP ). 6. Poto Copi KTP / Paspor dari pengurus Direksi Perusahan dan 7. Fas foto terakhir dengan lantar belakang warna merah masing – masing pengurus atau Direksi Perusahan 2 ( Dua ) lembar ukuran 3 x 4 cm.

6. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN INSTALASI PENANGKAL PETIR

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Instalasi Penangkal Petir

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Permenaker Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur :

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. Dilakukan Penilaian, Pemeriksaan dan Pengujian. 3. Dibuat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian. 4. Dikeluarkan Pengesahan Tetap.

Lampiran Persyaratan

1. Surat Permohonan 2. Gambar Kontruksi 3. Instalasi & denah Perlindungan 4. Sertifikat/data teknik penyalur petir.

7. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN INSTALASI PENGGUNAAN PROTEKSI KEBAKARAN / HIDRAN

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Instalasi Penggunaan Proteksi Kebakaran/Hidran.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. Dilakukan penilaian, Pemeriksaan dan pengujian 3. Dibuatkan hasil pemeriksaan dan pengujian. 4. Dikeluarkan pengesahan tetap.

Lampiran Persyaratan

1. Surat Permohonan 2. Data Instalasi hydrant 3. Sertifikat data / teknik hydrant

8. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN INSTALASI PENGGUNAAN PROTEKSI ALAM

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Instalasi Penggunaan Proteksi Alam.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Permenaker No. 2 Tahun 1983 tentang Instalasi alarm kebakaran otomatis.

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. Dilakukan penilaian, Pemeriksaan dan pengujian 3. Dibuatkan hasil pemeriksaan dan pengujian. 4. Dikeluarkan pengesahan tetap.

Lampiran Persyaratan

1. Surat Permohonan 2. Data Instalasi hydrant 3. Sertifikat / data teknik hydrant

9. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENDAFTARAN / PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pendaftaran / Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. Undang Undang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP 48/MEN/IV/2004, tentang Kelancaran Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu tertentu

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur 1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. Diteliti / dikoreksi oleh pegawai teknis / mediator 3. Diinformasikan hasil koreksi tersebut kepada pihak pemohon / perusahaan 4. Dibuatkan surat Keputusan Pengesahan Lampiran Persyaratan Mengajukan surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan ( PP ) dengan melampirkan :

- Draf PP rangkap 3 ( tiga )

- Pernyataan bahwa draf tersebut telah didiskusikan / dikomunikasikan dengan wakil pekerja yang bersangkutan

10. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN PEMAKAIAN PESAWAT BEJANA TEKAN.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Pemakaian Pesawat Bejana Tekan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

TO BE ARRANGED

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur 1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. ……………………………………………………….. 3. ……………………………………………………… Lampiran Persyaratan

1. ......................................................

2. ...................................................... 3. .....................................................

11. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN PEMAKAIAN ESKALATOR.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Pemakaian Eskalator.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

TO BE ARRANGED

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. ……………………………………………………….. 3. ……………………………………………………… Lampiran Persyaratan

1. ...................................................... 2. ......................................................

3. .....................................................

12. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN PEMAKAIAN GENSET.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Pemakaian Genset.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

TO BE ARRANGED

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. ……………………………………………………….. 3. ……………………………………………………… Lampiran Persyaratan

1. ...................................................... 2. ......................................................

3. .....................................................

13. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGESAHAN PEMAKAIAN PESAWAT ANGKUT.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Pengesahan Pemakaian Pesawat angkut.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (Tim Teknis)

TO BE ARRANGED

Seperti dibawah

Lampiran Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali 2. ……………………………………………………….. 3. ……………………………………………………… Lampiran Persyaratan

1. ...................................................... 2. ......................................................

3. .....................................................

14. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT KETERANGAN DAFTAR HASIL HUTAN.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Surat Keterangan Daftar Hasil Hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

3. Peraturan Menhut Nomor : P55/Menhut-II/2006, Jo P.63/Menhut-II/2006, Jo P.8/Menhut-II/2009 untuk PUHH Hutan Negara.

4. Permenhut P.51/Menhut-II/2006, Jo P.62/Menhut-II/2006, Jo P Menhut No. P 33/Menhut-II/2008.

5. Perda Provinsi Bali Nomor : 2 Tahun 2007.

Seperti dibawah

Lampiran klasifikasi/sasaran. Perusahaan/Perorangan yang akan mengangkut hasil hutan kayu menggunakan dokumen SKSKB-Cap KR untuk :

- Kayu Bulat (KB) - Kayu Olahan (KO)

Lampiran Persyaratan.

1. Ijin Tebang 2. Data Hasil Hutan kayu (Jenis, Ukuran dan Volume)

15. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI ATAS IZIN PENELITIAN.

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Atas Izin Penelitian.

Badan Kesbang. Pol. dan Linmas Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. PP. No. 41 Tahun 2006 tentang Ijin Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SD6/2/12 Tgl 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

3. Pergub Bali No. 10 Tahun 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa / Dosen, Instansi Pemerintah / Swasta dan Orang Asing

Seperti dibawah

Persyaratan :

Pemohon bagi Warga Negara Indonesia 1. Surat Pengantar 2. Proposal Kegiatan

16. PROSEDUR TETAP / STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) REKOMENDASI UNDIAN GRATIS BERHADIAH ( UGB )

Jenis Izin

Pemberi

Pertimbangan Dasar Hukum

Persyaratan dan

Prosedur

Standar

Biaya (Rp)

Waktu

(hari kerja)

1 2 3 4 5 6

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah ( UGB )

Dinas Sosial Provinsi Bali (Tim Teknis)

1. UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

3. PP Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.

4. Keppres Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.

5. Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Seperti dibawah

Syarat dan Ketentuan Permohonan Izin : 10. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pmebentukan. 11. Mempunyai susunan pengurus /kepanitiaan. 12. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 13. Bagi Badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 14. Bagi Badan yang salah satu kegiatannyabergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Adanya Rekomendasi dari Gubernur / Pemerintah Daerah setempat.

Tata Cara Permohonan Izin :

1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian.

2. Permohonan izin dibuat secara tertulis diatas kertas kop surat resmi (asli) bermaterai Rp. 6.000,- serta menyebutkan penanggungjawabnya. 3. Permohonan izin harus ditandatangani langsung oleh penyelenggara dan tidak boleh diwakilkan oleh agensi yang mengurusnya. 4. Permohonan izin harus menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan. 5. Melampirkan surat rekomendasi Gubernur/Pemerintah Daerah setempat. 6. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia. 7. Hadiah berupa barang harus mencantumkan harga menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5%

(lima persen) dari harga pasar yang berlaku. 8. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan. 9. Pada saat mengajukan permohonan izin undian, penyelenggara harus sudah melampirkan bukti setor biaya sebesar Rp. 200.000,- per periode dan

izin iklan sebesar Rp. 100.000,- Catatan :

- Permohonan izin dari penyelenggara yang menggunakan agensi harus melampirkan surat kuasa dari penyelenggara kepada agensi. - Permohonan izin dari penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan harus melampirkan surat tugas jika belum

memiliki ID Card.

- Penarikan undian harus bersifat terbuka untuk umum. - Melampirkan contoh iklan / promosi.

- Melampirkan kwitansi pembelian untuk hadiah berupa emas. GUBERNUR BALI, MADE MANGKU PASTIKA,