Draft RUU Tipikor Versi Pemerintah Agustus 2008

Draft RUU Tipikor Versi Pemerintah Agustus 2008

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR… TAHUN … TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut;

b. bahwa tindak pidana korupsi yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, merendahkan martabat bangsa di forum internasional, telah digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus;

c. bahwa keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum mengatur semua aspek korupsi secara khusus dan menyeluruh;

e. bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);


Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan

badan hukum maupun bukan badan hukum. 2. Pejabat Publik adalah:

a. setiap orang yang memegang jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih tetap atau sementara dibayar atau tidak dibayar terlepas dari senioritas orang itu;

b. setiap orang yang melaksanakan fungsi publik termasuk untuk kepentingan suatu instansi publik atau perusahaan publik atau suatu yang menyediakan pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat Publik Asing adalah: a. setiap orang yang memegang jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif suatu

negara asing baik berdasarkan penunjukan atau pemilihan, termasuk semua tingkatan dan bagian pemerintahannya;

b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik untuk kepentingan suatu negara asing, termasuk instansi publik atau perusahaan publik asing; atau

c. setiap pejabat atau perwakilan organisasi publik internasional. 4. Pejabat Organisasi Internasional Publik adalah setiap pegawai sipil internasional atau

setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut.

5. Kekayaan adalah aset bentuk apa pun, baik korporal atau nonkorporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atau kepentingan atas aset tersebut.

6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

7. Perampasan adalah pengambilalihan secara permanen atas kekayaan dengan putusan pengadilan atau badan berwenang yang lain.

8. Tindak Pidana Asal adalah setiap tindak pidana yang menimbulkan hasil tindak pidana yang menjadi obyek tindak pidana lain.

9. Hasil Tindak Pidana adalah setiap kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari suatu tindak pidana.

10. Hadiah atau Janji adalah segala bentuk apapun yang memberikan manfaat atau kenikmatan bagi yang menerima.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

(1) Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut


berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Pejabat Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya Pejabat Publik tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh hakim, ancaman pidana penjara ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 3

(1) Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seorang Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publik suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, atau untuk memperoleh, mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak sah berkaitan dengan bisnis internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Pejabat Publik Asing atau Pejabat Organisasi Internasional Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat itu sendiri, orang lain, atau Korporasi, supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

(1) Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain suatu keuntungan yang tidak semestinya, supaya pejabat atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh karena jabatannya, dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari instansi pemerintah atau otoritas publik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Pejabat Publik atau orang lain yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya supaya pejabat tersebut atau orang lain menyalahgunakan pengaruh karena jabatannya, dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari instansi pemerintah atau otoritas publik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Pejabat Publik yang menyalahgunakan fungsi atau kedudukannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berada dalam fungsinya secara melawan hukum, dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling


banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6 Pejabat Publik yang memperkaya diri berupa peningkatan jumlah kekayaannya secara signifikan dan tidak dapat membuktikan peningkatan tersebut diperoleh secara sah, dipidana dengan perampasan kekayaan tersebut.

Pasal 7 (1) Setiap orang yang dalam suatu aktifitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan,

menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Pejabat Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung dari seseorang yang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau untuk orang lain dengan maksud supaya ia berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang dalam jabatan apapun pada sektor swasta melakukan penggelapan kekayaan dalam bentuk apapun, dana swasta, surat berharga, atau barang lain yang berharga yang dipercayakan padanya berdasarkan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9 (1) Pejabat Publik yang menggelapkan atau membiarkan atau membantu orang lain

menggelapkan uang atau kertas yang bernilai uang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya karena jabatannya yang nilainya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Pejabat Publik yang menggelapkan, membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau kertas yang bernilai uang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya jabatannya yang nilainya kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Apabila uang, kertas yang bernilai uang, atau barang yang digelapkan itu nilainya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dan merupakan dana atau barang untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial, krisis ekonomi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling lambat

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) tanpa tender atau tanpa lelang umum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi pejabat publik yang:

a. Menjual kekayaan negara yang nilainya lebih dari ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

b. Membeli barang untuk negara yang nilainya lebih dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau


c. Memberi pekerjaan atau proyek negara yang nilainya lebih dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling lambat Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) Pejabat Publik yang mendapatkan kekayaan negara, pembelian barang untuk negara atau pemberian pekerjaan atau proyek negara.

Pasal 11

Pejabat Publik baik secara langsung atau tidak langsung menjadi pemasok, pemborong, atau penebas yang dia sendiri adalah penanggung jawab atau pengawasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12 Setiap orang secara melawan hukum menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan pada tujuannya, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 13 (1) Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung:

a. memberikan, menyetujui atau menawarkan untuk memberikan suatu gratifikasi kepada seseorang yang mengurus kepentingan umum baik untuk diri sendiri orang itu maupun untuk orang lain, supaya orang itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

b. memberikan, menyetujui atau menawarkan untuk memberikan suatu gratifikasi dalam mengurus kepentingan umum baik untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan orang lain, karena akan atau telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung: a. memberi, setuju atau menawarkan untuk memberi suatu gratifikasi, baik untuk

kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, sebagai imbalan orang itu mengatur hasil akhir olahraga atau pertandingan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. memberi, setuju atau menawarkan untuk menerima suatu gratifikasi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, sebagai imbalan dia akan atau telah mengatur hasil akhir olahraga atau pertandingan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

.

Pasal 15 Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

Setiap orang yang menggunakan kekuatan fisik, mengancam, atau mengintimidasi seseorang atau menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada


orang tersebut, supaya orang tersebut memberikan kesaksian palsu, mempengaruhi pemeriksaan saksi, atau mengajukan alat bukti dalam suatu persidangan berkenaan dengan tindak pidana dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 18 Setiap orang yang dengan sengaja membuat laporan palsu tentang seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19 Setiap orang yang menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi untuk turut campur dalam pelaksanaan tugas resmi seorang hakim atau seorang pejabat penegak hukum dalam hubungan penegakan hukum menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 20 Setiap orang yang menghalang-halangi penyitaan atau perampasan barang atau uang yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 21 Setiap orang yang menjual atau mengalihkan barang yang telah disita atau dirampas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 22 (1) Pejabat publik yang dengan sengaja melaporkan harta bendanya yang tidak benar,

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Pejabat publik yang pada waktu melaporkan harta bendanya mengajukan bukti-bukti palsu tentang perolehan harta benda tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB III PERAMPASAN ASET

Pasal 23 (1) Permohonan perampasan aset untuk menyatakan suatu aset dirampas menjadi milik negara

terhadap: a. milik tersangka/terdakwa yang telah meninggal dunia yang diduga keras diperoleh dari

tindak pidana korupsip; b. milik tersangka yang tidak dikenal yang diduga keras diperoleh dari tindak pidana

korupsi; c. milik tersangka/terdakwa yang melarikan diri ke luar negeri yang diduga keras diperoleh

dari tindak pidana korupsi; atau d. Kekayaan yang tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Permohonan perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa. (3) Sebelum diajukan permohonan, penyidik atau penuntut umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kejaksaan dapat melakukan penyitaan atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24 (1) Permohonan perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan kepada

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat aset berada. (2) Pemeriksaan permohonan perampasan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh hakim tunggal dengan acara singkat.


(3) Penetapan hakim yang menyatakan suatu aset menjadi milik negara adalah penetapan pertama dan terakhir

(4) Pihak yang berkepentingan yang beritikad baik dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan perampasan aset dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penetapan diucapkan.

(5) Dalam hal hakim menganggap alasan yang dikemukakan oleh pihak berkepentingan dapat diterima maka hakim mengembalikan aset tersebut seluruhnya atau sebagian kepadanya.

Pasal 25

(1) Penetapan hakim untuk menyatakan suatu aset menjadi milik negara harus dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sesudah permohonan diajukan.

(2) Biaya perkara pemeriksaan permohonan perampasan aset ditanggung oleh negara

BAB IV TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Pasal 26

(1) Pemimpin, direkrur atau dewan komisaris suatu koorporasi yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 12 atas nama Korporasi, dipidana orang yang memimpin orang memerintahkan tersebut atau korporasi atau keduanya.

(2) Badan hukum publik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, melainkan pejabat publik yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana korupsi tersebut.

(3) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi selain pidana denda yang merupakan pidana pokok, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan, pencabutan izin usaha dan/atau pengumuman putusan hakim.

BAB V

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 27 Pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan dan rencana aksi nasional pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 28

(1) Semua lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif wajib secara periodik mengevaluasi instrumen hukum di bidang administrasi.

(2) Dalam hal hasil evaluasi menunjukan terdapat instrumen hukum yang memberi peluang terjadinya korupsi, harus dilakukan perubahan terhadap instrumen hukum tersebut.

(3) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan mencatat instrumen hukum di bidang aministrasi yang memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

(4) Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum yang lain bekerja sama dengan institusi lain secara berkala melakukan diskusi, seminar dan sosialisasi mengenai Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(5) Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Repulik Indonesia bekerjasama dengan organisasi internasional dan regional beserta negara lain dalam usaha mencegah dan memberantas korupsi.

(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 29

(1) Penegak hukum wajib diseleksi, dididik, dan dilatih secara profesional. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam

dan di luar negeri bekerjasama dengan negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VI PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 30

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan daripada perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

(2) Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 31

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 32

Alat bukti yang sah selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga: a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat

optik atau yang serupa dengan itu; b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau

didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 33 Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh kekayaannya dan kekayaan istri, suami, atau anak, dan kekayaan setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 34

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan yang lain tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain.

(3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(4) Pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban untuk memenuhi permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.

Pasal 35

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank atau lembaga keuangan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau atas penetapan hakim, bank atau lembaga keuangan yang lain pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 36

Pihak ketiga atau korban dapat mengajukan gugatan perdata kepada terpidana mengenai harta/keuntungan yang seharusnya ia peroleh apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.


Pasal 37

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tidak diperlukan surat izin dari Presiden atau pejabat lain.

Pasal 38

Penyidik berwenang membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 39 (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang

bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum perneriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 40

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 41

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 42 (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek,

nenek, saudara kandung. Istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi, tanpa disumpah.

Pasal 43 Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 44

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh kekayaannya dan kekayaan istri atau suami, anak, dan kekayaan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.


Pasal 45 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa

alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka

terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 46

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap kekayaan miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, kekayaan tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian kekayaan tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

(4) Pembuktian bahwa kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 47

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat kekayaan milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pasal 48

Kewenangan menuntut dalam tindak pidana korupsi hilang jika telah lewat 18 (delapan belas) tahun sejak terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 49

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 50 Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara.

Pasal 51


(1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut.

(2) Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 52 (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan

kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pengalihan terpidana.

(3) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau atas dasar hubungan baik atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 53 (1) Ekstradisi dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perjanjian

ekstradisi baik yang bersifat multilateral atau bilateral. (2) Pengajuan persyaratan dan tata cara pelaksanaan ekstradisi dilakukan berdasarkan

Undang-Undang tentang Ekstradisi negara diminta.

Pasal 54 (1) Pengalihan terpidana dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan

perjanjian baik bersifat multilateral atau bilateral. (2) Pengajuan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pengalihan terpidana dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 (1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan terhadap pelaku tindak

pidana korupsi untuk mempercepat proses peradilan berdasarkan perjanjian yang bersifat multilateral atau bilateral.

(2) Pengajuan persyaratan dan tata cara pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana negara diminta.

Pasal 56

(1) Dalam rangka pengembalian aset yang dibawa ke luar negeri oleh tersangka, terdakwa atau terpidana dibentuk tim yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Keuangan, dan Departemen Luar Negeri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh wakil Jaksa Agung. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 57 Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing atas dasar suatu perjanjian yang memberi kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.

:

Pasal 58


(1) Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama dengan negara peserta konvensi anti korupsi.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Membangun jejaring komunikasi antara badan, instansi, dinas, yang berwenang

melakukan penukaran informasi yang aman dan cepat mengenai semua aspek kejahatan yang tercakup dalam konvensi anti korupsi;

b. Melakukan kerja sama dalam penyelidikan tindak pidana yang tercakup dalam konvensi anti korupsi mengenai: 1) Identitas, keberadaan, dan kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam tindak

pidana; 2) Perpindahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang berasal dari tindak

pidana; 3) Perpindahan kekayaan, alat atau sarana lain yang digunakan atau

direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. c. Menyediakan alat, sarana, atau bahan yang diperlukan untuk tujuan analisis atau

penyidikan; d. Melakukan tukar-menukar informasi dengan negara lain mengenai alat lain untuk

menyembunyikan kegiatan dan cara tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi, termasuk penggunaan identitas atau dokumen palsu;

e. Menempatkan petugas penghubung untuk koordinasi antar badan atau instansi yang berwenang baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan pertukaran personel dan ahli;

f. Melakukan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan yang diambil untuk tujuan identifikasi dini atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi Anti Korupsi.

Pasal 59

(1) Pemerintah Republik Indonesia mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk mengadakan penyidikan bersama.

(2) Untuk melaksanakan penyidikan bersama dibentuk badan penyidikan bersama. (3) Penyidikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

menghormati kedaulatan negara pihak tempat dilakukan penyidikan.

Pasal 60 Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyidikan dengan teknik khusus.

Pasal 61 (1) Pengembalian aset yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang

merupakan hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan kerja sama secara khusus antara Indonesia dengan negara lain tempat aset tersebut berada.

(2) Kerja sama secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral.

(3) Pengembalian aset dari negara tempat aset tersebut berada dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari aspek politik, sosial, dan ekonomi.

(4) Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan nilai aset yang diharapkan.

(5) Tanpa mengurangi arti Undang-Undang tentang Pencucian Uang perlu kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pelacakan dan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi untuk memverifikasi identitas para nasabah dan melakukan penelitian terhadap rekening nasabah dari orang-orang tertentu di lingkungan baik pejabat publik maupun anggota keluarganya.


BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi

tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang

pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), diberlakukan kembali dan ditempatkan dalam Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … .


RANCANGAN PENJELASAN

ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR… TAHUN … TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM Pasal 1 ayat (3) Bab I, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat), tidak berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (3) tersebut, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Pembangunan nasional berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, aman dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu terus ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dasar diatas, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu hambatan terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan di atas adalah lemahnya penegakan hukum dan semakin meluasnya tindak pidana korupsi, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi perlu diambil langkah-langkah terpadu berupa pembentukan undang-undang yang aspiratif, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan peran serta masyarakat dan kerjas sama internasional. Dengan telah diratifikasinya United Nation Conventon Against Corruption, 2003 (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yang sesuai dengan Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,2003, kebutuhan hukum masyarakat dan tetap menjaga hak-hak asasi manusia dengan mengedepankan bahwa setiap orang sama didepan hukum. Sebagaimana ditentukan di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Conventon Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan atau pengembalian aset-aset tindak pidana korupsi. Kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintah yang baik. Sebagian besar ketentuan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 telah diadopsi di dalam Undang-Undang ini ditambah dengan rumusan baru untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi perbuatan korupsi, maka disusun rumusan tindak pidana korupsi yang lebih lengkap dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Conventon Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dengan sendirinya harus dipatuhi oleh Indonesia dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 berdasarkan prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah serta prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain. Disamping itu, Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan antikorupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas,


transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan tindak pidana suap yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Hak Keuangan telah diinkorporasikan ke dalam Undang-Undang baru ini sehingga seluruh rumusan tindak pidana korupsi, baik dilakukan oleh pejabat maupun bukan pejabat berada di dalam satu undang-undang. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 telah meniadakan kerugian negara sebagai unsur tindak pidana sehingga kerugian negara tidak lagi dicantumkan dalam Undang-Undang dalam rangka paralelisasi ketentuan dalam Konevensi. Hal ini dimaksudkan agar pengertian kerugian negara mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya bagi negara, melainkan juga kerugian bagi swasta. Untuk melengkappengaturan terkait denagn kemungkinan adanya kerugian tersebut, maka dalam Undang-Undang diatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, antara lain dengan memperkenalkan tuntutan perampasan aset dengan acara cepat agar semua hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas untuk negara. Perampasan aset terdakwa/tersangka yang meninggal dunia sebelum putusan, yang melarikan diri ke luarnegeri dan koruptor yang tidak dikenal dalam Undang-Undang ini. Adapun pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang meliputi hukum pidana meteriel dan hukum pidana formil serta pengaturan untuk mendukung adanya pencegahan dan kerjasama internasional serta peran serta masyarakat dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi. Secara materiel, sebagian besar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap dicantumkan dengan perubahan dan penyesuaian rumusan untuk disesuaikan dengan Konvensi. Diperkenalkan juga subjek tindak pidana yang konvensional dan korporasi. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pidana korupsi, ditentukan secara lebih jelas yakni pemimpin, direktur, aray dewan komisaris suatu korporasi yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana dapat dikorupsi, yang dapat dipidana. Demikian juga bagi pejabat publik ditentukan bahwa badan hukum publik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana melainkan Pejabat Publik yang memimpin atau yang memerintahkan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pencegahan, diatur mengenai kewajiban semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara periodik mengevaluasi instrumen hukum di bidang administrasi. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan terdapat instrumen hukum yang memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, harus dilakukan perubahan terhadap instrumen hukum tersebut. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan mencatat instrumen hukum di bidang administrasi yang memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga dilakukan kerjsama antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah negara lain melalui perjanjian bilateral atau multirateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , misalnya baik perjanjian ekstradisi maupun timbal balik masalah pidana. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 CUKUP JELAS Pasal 2

Ayat (1) - Yang dimaksud dengan “keuntungan” antara lain berupa barang atau

uang. - Yang dimaksud dengan “orang lain atau suatu Korporasi” adalah jika

pejabat itu mengikuti kehendak pemberi suap tetapi yang menerima Gratifikasi atau keuntungan atau janji ialah orang lain atau suatu Korporasi.

- Penjatuhan pidana denda jika pelaku penyuapan adalah Korporasi. Ayat (2) CUKUP JELAS


Ayat (3) CUKUP JELAS

Pasal 3 CUKUP JELAS Pasal 4 CUKUP JELAS Pasal 5 CUKUP JELAS Pasal 6 CUKUP JELAS Pasal 7 CUKUP JELAS Pasal 8 CUKUP JELAS Pasal 9 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kertas yang bernilai uang” termasuk semua kertas yang dapat diuangkan, misalnya bon bensin, voucher belanja, atau karcis pertandingan olah raga.

Ayat (2) CUKUP JELAS Ayat (3)

Menggelapkan artinya memiliki uang, kertas berharga, atau barang itu secara melawan hukum yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Jika uang atau kertas berharga nilainya kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku kembali. Jika barang yang digelapkan nilainya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10 Ayat (1)

Dalam ketentuan ini tidak menjadi unsur jumlah nilai penjualan, pembelian atau pemberian pekerjaan atau proyek negara dan juga tidak menjadi unsur apakah penjualan, pembelian, atau pemeberian pekerjaan atau proyek itu dilakukan dengan atau tanpa tender atau lelang umum. Ditambahkan unsur melawan hukum untuk mengecualikan pejabat publik yang mendapatkan honorarium atau upah sebagai pimpinan proyek atau tim penaksir atau panitia.

Ayat (2) CUKUP JELAS

Pasal 11

Delik ini adalah delik formil, artinya tidak disyaratkan adanya akibat, keuntungan bagi Pejabat Publik dan adanya kerugian negara. Dengan perantaraan orang lain misalnya orang yang menjadi pemasok atau pemborong atau penebas adalah istri, anak kandung atau keluarga pejabat publik tersebut sampai dengan derajat ketiga. Yang dimaksud dengan “penebas” adalah pembelian atau penyewaan secara borongan untuk jangka waktu tertentu misalnya penebas sarang burung walet untuk 1 (satu) tahun.


Pasal 12 CUKUP JELAS Pasal 13

Yang dimaksud dengan “seseorang yang mengurus kepentingan umum”, antara lain dokter, perawat rumah sakit swasta, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan guru sekolah swasta pada semua tingkat pendidikan. Yang dimaksud dengan “hadiah atau janji” termasuk fasilitas, rabat (discount), pemotongan utang, traktir makan, menonton, perjalanan wisata, yang disebut dalam bahasa Indonesia gratification.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "pertandingan" termasuk juga pertandingan dengan memakai binatang seperti pacuan kuda.

Pasal 15

Berdasarkan asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) terhadap pelanggaran undang-undang dalam lingkup administrasi yang bersanksi penal (misalnya undang-undang perbankan, telekomunikasi, pertambangan, pajak, kepabeanan dan lain-lain) tidak dapat diberlakukan undang-undang ini.

Pasal 16 CUKUP JELAS

Pasal 17

CUKUP JELAS . Pasal 18

CUKUP JELAS .

Pasal 19 CUKUP JELAS .

Pasal 20



CUKUP JELAS .

Pasal 23 CUKUP JELAS .

Pasal 24 Ayat (1)

CUKUP JELAS . Ayat (2)

Acara cepat dikenal di Belanda dengan istilah kort geding (artinya harus diputus pada hari diajukan tuntutan). Putusan tersebut pada Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat dimintakan banding dan kasasi.

Ayat (3) CUKUP JELAS Ayat (4)

CUKUP JELAS Ayat (5)


CUKUP JELAS Pasal 25 CUKUP JELAS Pasal 26 Ayat (1) CUKUP JELAS Ayat (2) Badan Hukum publik dalam ketentuan ini, misalnya Provinsi, kabupaten/kota. Ayat (3) CUKUP JELAS Pasal 27 CUKUP JELAS Pasal 28 Ayat (1) CUKUP JELAS Ayat (2) CUKUP JELAS

Ayat (3) - Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Kejaksaan, kepolisian,

PPATK, BPK, BPKP, dan Komisi Ombudsman. - Yang dimaksud dengan Instrumen hukum di bidang administrasi yang

memberi peluang terjadinya tindak pidana korupsi seperti peraturan pemberian kredit perbankan, pemberian Izin Mendirikan (IMB) , pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM), pemberitahuan masuk barang untuk dipakai, penerimaan pegawai, peraturan tender, penggunaan anggaran, peraturan penaksiran pajak, dan peraturan perjalanan dinas.

Ayat (4) CUKUP JELAS Ayat (5) CUKUP JELAS Ayat (6)

CUKUP JELAS Pasal 29 Ayat (1) CUKUP JELAS Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan penuntut umum dan hakim dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan negara yang hukum acara pidananya sama atau pada asasnya sama dengan Indonesia, misalnya pelatihan penyusunan surat dakwaan dilakukan di Nederland.

Pasal 30 CUKUP JELAS Pasal 31 CUKUP JELAS Pasal 32 CUKUP JELAS Pasal 33 CUKUP JELAS


Pasal 34 Ayat (1) CUKUP JELAS Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain” adalah pimpinan bank atau lembaga keuangan yang lain tempat nasabah menyimpan rekening atau data keuangannya.

Ayat (3) CUKUP JELAS Ayat (4) CUKUP JELAS




Pasal 38

Yang dimaksud dengan “alat lain”, antara lain, foto, fotokopi, data komputer, short massage service (SMS), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, faksimili, internet, video, rekaman, atau disket.

Pasal 41 CUKUP JELAS Pasal 42 CUKUP JELAS Pasal 43 CUKUP JELAS Pasal 44 CUKUP JELAS Pasal 45 CUKUP JELAS Pasal 46 CUKUP JELAS Pasal 47 CUKUP JELAS Pasal 48 CUKUP JELAS Pasal 49 CUKUP JELAS Pasal 50 CUKUP JELAS Pasal 51 Ketentuan ini disebut ”saksi mahkota”.


Pasal 52 CUKUP JELAS Pasal 53 CUKUP JELAS Pasal 54 CUKUP JELAS Pasal 55 CUKUP JELAS Pasal 56 CUKUP JELAS Pasal 57 CUKUP JELAS Pasal 58 CUKUP JELAS Pasal 59 CUKUP JELAS Pasal 60

Yang dimaksud dengan “teknik khusus” adalah antara lain operasi pengintaian atau penyamaran, secara elektronik atau yang lain, untuk memungkinkan digunakannya bukti yang berasal dari penggunaan teknik tersebut di pemeriksaan pengadilan.

Pasal 61 CUKUP JELAS Pasal 62 CUKUP JELAS Pasal 63 CUKUP JELAS Pasal 64 CUKUP JELAS Pasal 65 CUKUP JELAS Pasal 66 CUKUP JELAS Pasal 67 CUKUP JELAS TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Draft RUU Tipikor Versi Pemerintah Agustus 2008

Documents