Home > Documents > Draft Report Kebun

Draft Report Kebun

Date post: 05-Dec-2015
Category:
Author: widiana-safaat
View: 237 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
-
Embed Size (px)
of 35 /35
LATAR BELAKANG Pertumbuhan sektor perkebunan di Provinsi Riau sangat pesat jika ditinjau dari laju ekspansinya, hal ini didukung oleh kesesuaian kondisi agroekologi yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa dan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan didukung pula oleh Visi dan Misi Riau, yang menjadikan agrobisnis menjadi salah satu strategi peningkatan perekonomian. Hal ini terlihat dari tingginya persentase peruntukkan lahan bagi pengembangan perkebunan di Provinsi Riau yang meliputi 36,61% atau 3.302.576 ha (Bappeda Provinsi Riau, 2005). Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi primadona yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat diminati oleh para investor dan masyarakat. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 6% pertahun, pada tahun 2005 sudah mencapai luas 1,6 juta hektar dan diharapkan pada tahun 2010 akan mencapai pertumbuhan optimal seluas Bab 1
Transcript

Manual

Bab

1

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan sektor perkebunan di Provinsi Riau sangat pesat jika ditinjau dari laju ekspansinya, hal ini didukung oleh kesesuaian kondisi agroekologi yang sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa dan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan didukung pula oleh Visi dan Misi Riau, yang menjadikan agrobisnis menjadi salah satu strategi peningkatan perekonomian. Hal ini terlihat dari tingginya persentase peruntukkan lahan bagi pengembangan perkebunan di Provinsi Riau yang meliputi 36,61% atau 3.302.576 ha (Bappeda Provinsi Riau, 2005). Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi primadona yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat diminati oleh para investor dan masyarakat. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 6% pertahun, pada tahun 2005 sudah mencapai luas 1,6 juta hektar dan diharapkan pada tahun 2010 akan mencapai pertumbuhan optimal seluas 2,3 juta hektar (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2005). Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang demikian pesat di sisi lain dapat berimplikasi terhadap tatanan lingkungan dan terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu, kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan banyak menimbulkan konflik sosial dan sengketa kepemilikan lahan dengan masyarakat. Secara umum Dampak yang ditimbulkan oleh pembukaan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan ekspansi perkebunan menjadi salah satu penyebab berkurangnya kawasan hutan di Provinsi Riau.

2. Terjadi tendensi ke arah perkebunan monokultur karena pengembangan kelapa sawit secara besar besaran.

3. Hilangnya kesempatan kepemilikan lahan oleh masyarakat karena ekspansi besar besaran dari perusahaan perkebunan.

4. Kegiatan perekonomian sektor perkebunan di Provinsi Riau relatif tidak banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha/cukong.

5. Perputaran uang dari sektor perkebunan relatif tidak menguntungkan pembangunan daerah karena umumnya pemilik modal berada di luar Riau (capital flight).

Selain permasalahan di atas, ditemukan pula banyak perusahaan yang hanya memiliki kebun inti, tapi tidak memiliki kebun plasma. Beberapa perusahaan melakukan perobahan komoditi, sehingga komoditi yang sekarang diusahakan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam perizinan. Beberapa perusahaan merealisasikan penanaman melebihi luas HGU, yang berarti perusahaan menguasai lahan tanpa izin. Sementara itu beberapa perusahaan lainnya merealisasikan penanaman kurang dari luas HGU, yang berarti perusahaan menerlantarkan lahan. Selanjutnya ditemukan juga kasus lain; yaitu lokasi tanam perusahaan yang tidak sinkron dengan lokasi pencadangan dan HGU.

Kabupaten Rokan Hilir juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut Secara ringkas luasan realisasi tanam hasil survai, luasan HGU, perhitungan kelebihan dan kekurangan realisasi tanam dari HGU disajikan dari masing-masing perusahaan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.Data luas HGU, realisasi tanam inti, plasma dan selisih HGU inti dan survei perusahaan perkebunan di Rokan Hilir.

NoPerusahaanLuas

HGU

(Ha)Realisasi tanam hasil survei (Ha)Selisih

HGU dan

Survei (Ha)

IntiPlasma

1.PT Salim Ivomas Pratama27.0009.688,20-+13.812,10

Jumlah Kelebihan13.812,10

2.PT Tunggal Mitra Plantation16.66012.683,17-3.976,83

3.PT Jatim Jaya Perkasa8.2007.941,24-258,76

4.PT Cibaliyung Plantation4.9774.791,93-185.07

Jumlah Kekurangan4.420,66

Sumber : Pemprov Riau 2005

Oleh karenanya, upaya meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam memiliki kebun sebagai sarana kegiatan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu bentuk kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sangat strategis untuk dijalankan. Dengan kepemilikan atas kebun secara ekonomis diharapkan masyarakat miskin akan memiliki aset ekonomis berupa faktor produksi yang mampu digunakan untuk menggerakkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam sektor pertanian atau agribisnis.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut diatas, maka kegiatan penelitian tentang kemampuan masyarakat miskin untuk memiliki kebun dalam konstelasi dan praktik kapitalisme pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir merupakan urgensi yang mendesak yang harus dilakukan. Diharapkan penelitian ini akan mampu menggali berbagai permasalahan yang terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam memiliki kebun; serta permasalahan lainnnya yang terkait dengan konstelasi dan praktik kapitalisme pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kepemilikan atas kebun di Kabupaten Rokan Hilir.

Bab

2

PERUSAHAAN PERKEBUNANPerkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Perkembangan kegiatan perkebunan di Rokan Hilir cenderung menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan, meningkatnya produksi, dan semakin beragamnya jenis tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini adalah kelapa, kelapa sawit, kopi kakao, pinang dan sagu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir, komoditi kelapa sawit tetap merupakan komoditi yang paling diandalkan karena menghasilkan produksi sampai 371.899 ton pada tahun 2002.

Hasil pendataan/inventarisasi Perusahaan perkebunan yang telah dilakukan pengukuran dan realisasi tanam adalah sebagaiman berikut.

2.1. PT. Salim Ivomas Pratama (SIP)

Gambar 1.Peta hasil survey PT. SALIM IVOMAS PRATAMA

Perusahaan ini memiliki 4 kebun yakni Kebun Kencana, Kayagan, Sungai dua dan Kebun Balam. Perusahaan ini memiliki HGU seluas 9.688,2 hektar. Luas realisasi tanam kebun inti hasil pengukuran seluas 23.500,30 hektar, dengan demikian PT SIP ini menguasai lahan diluar HGU seluas 13.812,10 hektar. Namun demikian Perusahaan ini telah memiliki izin pencadangan tanah seluas 27.000 hektar. Penanaman tertua telah direalisir pada tahun 1984 yang saat ini berusia 21 tahun. Kebun termuda ditanam pada tahun yang dimiliki Kelapa sawit tertua tahun tanam 1984 (21 tahun) dan termuda tahun tanam 1988 (7 tahun).

PT. SIP juga menguasai tanah perkebebunan melebih izin HGU seluas 3.812,10 hektar. Izin HGU yang dimiliki perusahaan ini seluas 9.688,2 hektar. Dari hasil kajian lapangan realisasi tanam kebun inti telah mencapai 2.615,37 hektar.

Dengan adanya penguasaan tanah/lahan yang tidak sah dan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT SIP, maka menurut hukum tanah tersebut adalah tanah negara atau yang dikuasai oleh negara. Sebagai konsekwensi hukumnya negara dapat bertindak tegas dan melakukan pelarangan serta memberikan sanksi-sanksi hukum bagi perusahaan yang telah menguasai tanah negara yang menjadi hajat hidup orang banyak yang dilakukan tanpa izin.

Dasar hukum pelanggaran terhadap norma-norma atau hukum yang telah dikesampingkan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Kelebihan tanah yang dikuasai oleh PT SIP melebihi izin HGU seluas 13812,10 Ha adalah tanah negara, penguasaan tanah demikian adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, Pasal 2 yang berbunyi Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Penguasaan/Pemakaian tanah melebihi HGU adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga dianggap belum diberikan hak penguasaan/pemakaian oleh yang berhak untuk itu (negara/Menteri Agraria/BPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pasal 4 ayat (2) yang berbunyi Dalam tanah yang diberikan dengan HGU itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Tanah negara yang dipakai/dikuasai melebihi atau diluar izin HGU, maka tentunya belum dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan, maka dengan demikian melanggar aturan-aturan dalam kehutanan, yakni telah mengerjakan/menggunakan hutan tanpa izin.

2.2. PT. Tunggal Mitra Plantation (TMP)

Gambar 2. Peta hasil survey PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION

Luas izin HGU perusahan ini 16.600 hektar, sementara hasil pengukuran lapangan diperoleh bahwa realisasi tanam kebun inti seluas 12.683,17 hektar. Dengan demikian masih terdapat lahan HGU seluas 3976,83 hektar yang belum dimanfaatkan.

Perbedaan luas area antara yang diusahakan dan sedang sikuasai oleh PT TMP dengan luas izin (SK HGU) yang diberikan Badan Pertanahan Nasional seluas 3.976,83 hektar. Dengan demikian PT TMP tidak memanfaatkan tanah/lahan yang telah diberikan izin Hak Guna Usaha oleh BPN, sehingga secara hukum PT TMP telah mentelantarkan lahan/tanah negara secara tidak sah dan melawan hukum seluas 3.976,83 hektar.

Dengan adanya penguasaan lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang telah dilakukan oleh PT TMP maka menurut hukum pertanahan PT TMP, sebagai pemegang izin HGU, tidak menjalankan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pasal 12 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Di samping kewajiban tersebut maka PT TMP juga berkewajiban untuk Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha (Pasal 12 (1) huruf (f)). Sebagai konsekwensi hukumnya negara dapat bertindak tegas dan melakukan pelarangan serta memberikan sanksi-sanksi hukum bagi perusahaan yang telah menguasai tanah negara yang tidak dimanfaatkan.

2.3. PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP)

Gambar 3.Peta hasil survey PT. JATIM JAYA PERKASA

Sama halnya dengan perusahaaan sebelumnya PT JJP luas izin HGU inti 8.200 hektar, sementara realisasi kebun inti didata seluas 7.941,24 hektar, plasma tidak ada. Dengan demikian masih ada lahan HGU seluas 258,76 hektar yang belum diusahakan.

Perbedaan luas area antara yang diusahakan dan sedang sikuasai oleh PT JJP dengan luas izin (SK HGU) yang diberikan Badan Pertanahan Nasional seluas 8200 hektar. Dengan demikian PT JJP tidak memanfaatkan tanah/lahan yang telah diberikan izin Hak Guna Usaha oleh BPN, sehingga secara hukum PT JJP telah mentelantarkan lahan/tanah negara secara tidak sah dan melawan hukum seluas 258,76 hektar.

Dengan adanya penguasaan lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang telah dilakukan oleh PT JJP maka menurut hukum pertanahan PT JJP, sebagai pemegang izin HGU, tidak menjalankan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pasal 12 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Di samping kewajiban tersebut maka PT JJP juga berkewajiban untuk Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha (Pasal 12 (1) huruf (f)). Sebagai konsekwensi hukumnya negara dapat bertindak tegas dan melakukan pelarangan serta memberikan sanksi-sanksi hukum bagi perusahaan yang telah menguasai tanah negara yang tidak dimanfaatkan

2.4. PT. Cibaliung Plantation (CP)

Gambar 4. Peta hasil survey PT.CIBALIUNG PLANTATION

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki izin HGU 4.977 hektar, sementara realisasi tanam kebun inti seluas 4.791,93 hektar. Dengan demikian perusahaan ini tidah mengoleh lahan HGU seluas 185,07 hektar.

Perbedaan luas area antara yang diusahakan dan sedang sikuasai oleh PT CP dengan luas izin (SK HGU) yang diberikan Badan Pertanahan Nasional seluas 4.977 hektar. Dengan demikian PT CP tidak memanfaatkan tanah/lahan yang telah diberikan izin Hak Guna Usaha oleh BPN, sehingga secara hukum PT CP telah mentelantarkan lahan/tanah negara secara tidak sah dan melawan hukum seluas 185,07 hektar.

Dengan adanya penguasaan lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya yang telah dilakukan oleh PT CP maka menurut hukum pertanahan PT CP, sebagai pemegang izin HGU, tidak menjalankan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pasal 12 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Di samping kewajiban tersebut maka PT CP juga berkewajiban untuk Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha (Pasal 12 (1) huruf (f)). Sebagai konsekwensi hukumnya negara dapat bertindak tegas dan melakukan pelarangan serta memberikan sanksi-sanksi hukum bagi perusahaan yang telah menguasai tanah negara yang tidak dimanfaatkan.Bab

3FAKTA DAN ANALISAA. HASIL SURVEY

Secara umum beragam kompleksitas dari masalah dan perbedaan persepsi dari berbagai pihak ditemukan di lapangan. Karena beragam dan kompleksnya temuan masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam; (1) Pemanfaatan lahan (2) Potensi Konflik Sosial (3) Ketenagakerjaan (4) Kepedulian Perusahaan (5) Potensi Perekonomian Masyarakat dan (6) Potensi ancaman sektor perkebunan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. 3.1. Pemanfaatan Lahan

Dari hasil tumpang susun (overlay) peta realisasi tanam hasil survei lapangan dengan peta HGU perusahaan, terindikasi bahwa sebagian perusahaan menyimpang dari perizinan. Beberapa perusahaan merealisasikan penanaman melebihi luas Hak Guna Usaha (HGU), sementara perusahaan merealisasikan perkebunan dengan luas kurang HGU, yang berarti menerlantarkan lahan. Selanjutnya ditemukan juga kasus lain; seperti lokasi tanam tidak sinkron dengan lokasi HGU, perusahaan tidak memiliki plasma, perusahaan tidak sesuainya komoditi yang ditanam dengan apa yang disyaratkan dalam perizinan.

3.2 Potensi Konflik Sosial

Berdasarkan pengkajian lapangan dan wawancara dengan pihak pemerintah lokal (Camat, Kepala Desa), tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, teridentifikasi masalah yang dapat menjadi potensi pemicu konflik. Masalah tersebut meliputi: gantirugi yang belum selesai oleh perusahaan, penyerobotan lahan perusahaan oleh masyarakat, penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, tumpang tindih penggunaan lahan dan perizinan, tidak direalisasikannya enclave oleh perusahaan dan terjadinya jual beli perizinan di bawah tangan.

3.3. Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan di sektor perkebunan juga seringkali menjadi salah satu pemicu konflik dan permasalahan lainnya. Dari survei lapangan ditemukan hal hal sebagai berikut :

1. Rendahnya kualifikasi SDM masyarakat lokal2. Rendahnya upah buruh perkebunan yang tidak sebanding dengan tuntutan pekerjaan

3. Motivasi dan etos kerja yang rendah pada masyarakat lokal

4. Nepostime dalam rekuetmen karyawan dan buruh dari pihak perusahaan

5. Budaya masyarakat lokal yang tidak familiar dengan perkebunan, khusunya perkebunan sawit

3.4. Kepedulian Perusahaan

Dari survei lapangan ditemukan bahwa kepekaan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar secara umum masih kurang dan belum memberikan manfaat yang berarti seperti: kurang perhatian perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat setempat, kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan buruh, banyak perusahaan yang tidak memiliki program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (CD), kurangnya pembinaan perusahaan terhadap petani plasma, jeleknya pengelolaan terhadap lingkungan.

3.5. Potensi Perekonomian Masyarakat

Pengaruh pembangunan sektor perkebunan secara statistik meningkatkan perekonomian wilayah (regional income), namun fakta di lapangan menunjukkan dampak perekonomian ini hanya dinikmati oleh investor. Sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terlalu besar, bahkan keberadaan perusahaan perkebunan belum meningkatkan perekonomian masyarakat setempat secara signifikan. Perputaran uang hasil perkebunan biasanya tidak pada daerah tersebut. Lebih ironisnya, ada daerah yang potensi perekonomiannya terkekang karena tertutupnya akses jalan yang dimiliki oleh perusahaan, padahal akses tersebut sangat strategis bagi masyarakat.

3.6. Dampak Pembangunan PerkebunanPertumbuhan sektor perkebunan berkembang pesat di Riau ditinjau dari laju ekspansinya, hal ini didukung oleh Visi dan Misi Riau, yang menjadikan agrobisnis menjadi salah satu strategi peningkatan perekonomian. Namun pembangunan sektor ini perlu diwaspadai karena adanya potensi ancaman, seperti hal hal yang ditemukan sebagai berikut :

1. Kegiatan ekspansi perkebunan menjadi salah satu penyebab berkurangnya kawasan hutan di Riau

2. Terjadinya tendensi kearah perkebunan monokultur (komoditi sawit)

3. Hilangnya kesempatan kepemilikan lahan bagi masyarakat karena ekspansi perusahaan-perusahaan besar

4. Kegiatan perekonomian sektor perkebunan di Riau hanya dikuasai oleh sebagian kecil pengusaha

5. Perputaran uang dari sektor perkebunan kurang menguntungkan daerah karena umumnya pemilik modal berada di luar Riau

B. ANALISA

3.1. Aspek Yuridis

Dari kompilasi data survei pemetaan lapangan pada lokasi HGU perusahaan perkebunan, dan dibandingkan dengan hasil overlay peta ditemukan fakta lapangan yang menyangkut luasan HGU seperti terangkum pada Tabel 3.1.

Terjadinya kasus realisasi tanam yang dikuasai beberapa perusahaan yang melebihi HGU, merupakan kegiatan tidak sah dan melawan okum yaitu Undang Undang N0 51 PRP Tahun 1980 pasal 2 yang berbunyi Dilarang memekai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Hak pengusahaan terhadap kelebihan HGU belum diberikan dan dianggap tidak sah. Sejalan dengan kasus tersebut, kegiatan perusahaan tanpa HGU termasuk kegiatan melawan okum yakni mengeksploitasi/menggunakan lahan tanpa izin. Bila dikaitkan dengan Undang Undang No 41 Tahun 1999, pasal 50 ayat (3a) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan kegiatan ini tergolong merambah kawasan hutan tanpa izin melanggar pasal 3b). Kelebihan lahan yang dimanfaatkan oleh perusahaan harus diambil alih pengusaannya oleh pemerintah dan untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal perusahaan perkebunan yang realisasi tanam kurang dari HGU, hal ini berarti perusahaan telah menerlantarkan lahan menjadi lahan kritis, karena perusahaan telah mengeksploitir hutan yang nilai ekonominya menjanjikan. Pada gilirannya lahan semak belukar yang belum ditanami ini menjadi lahan rawan kebakaran yang dampaknya sangat besar terhadap lingkungan. Dari sisi konservasi SDA, ekosistem dan lingkungan , lahan terlantar ini juga telah menghilangkan potensi plasma nutfah dan merusah kapasitas fungsional ekosistem.

Dari aspek yuridis kegiatan ini bertentangan dengan PP no 40 Tahun 1996, Pasal 12 ayat (b) : Setiap orang atau badan hukum, yang telah memperoleh Hak Guna Usaha berkewajiban melaksanakan segala sesuatu ketentuan dan persyaratan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian Haknya (HGU), dan setiap akhir tahun berkewajiban pula membuat laporan tertulis mengenai pengguanaan Hak Guna Usaha tersebut. Lahan yang belum digarap dalam HGU perusahaan perkebunan, maka pemerintah harus mengamil alih lahan dan selanjutnya dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan.

3.2. Aspek Sosial Masalah gantirugi yang belum selesai oleh perusahaan merupakan kasus klasik, demikian juga penyerobotan lahan perusahaan oleh masyarakat, penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, tumpang tindih penggunaan lahan dan perizinan, tidak direalisasikannya enclave oleh perusahaan, terjadinya jual beli perizinan dibawah tangan. Oleh karena itu pemerintah daerah menginventarisir dan menjembatani permasalahan ganti rugi yang belum selesai dengan perusahaan, demikian juga masalah enclave.

Akar dari masalah tergambar diatas terkait dengan karena kurang transparannya pemerintah dan peperusahaan dalam proses mulai dari pencadangan lahan sampai pada pemberian izin HGU, dimana masyarakat local, masyarakat local dan pemerintah setempat tidak dilibatkan. Jika hal ini dijalankan maka kasus enclave dan klaim lahan oleh masyarakat akan terhindari. Dengan demikian sosialisasi kegiatan pemanfaatan pembukaan perkebunan harus dijalankan dengan baik. Selanjutnya pihak perusahaan seharusnya menjadikan masyarakat local dan penduduk sebagai mitra.

Pemerintah melalui instansi terkait harus mengevaluasi kembali izin perusahaan yang tumpang tindih dan mengacu kepada RTRW yang ada.

Pemasalahan tenaga kerja disektor perkebunan merupakan suatu ironi dan sangat memprihatinkan, seharusnya pembangunan local ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Riau umumnya dan menjadi motor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan asumsi kegiatan ini akan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja local, namun data local menunjukkan kecilnya penyerapan tenaga kerja local dari local ini. Sebahagian besar baik buruh maupun karyawan perusahaan perkebunan di Riau adalah pendatang, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

Rendahnya SDM tenaga kerja local, sehingga selalu kalah bersaing dengan tenaga dari luar

Rendahnya upah atau penghasilan buruh dan karyawan perkebunan, sehingga tidak menarik bagi masyarakat sekitar

Rendahnya etos kerja dan tidak mebudayanya kegiatan perkebunan bagi sebahagian masyarakat di Riau.

Mekanisme rekruitmen karyawan perkebunan yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada masyarakat local.

3.3. Aspek Ekonomi

Pengaruh pembangunan sektor perkebunan secara statistik meningkatkan perekonomian wilayah (regional income), namun fakta di lapangan menunjukkan dampak perekonomian ini hanya dinikmati oleh investor. Sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terlalu besar, bahkan keberadaan perusahaan perkebunan belum meningkatkan perekonomian masyarakat setempat secara signifikan.

Perputaran uang hasil perkebunan biasanya tidak pada daerah tersebut. Secara umum dapat disimpulkan pembangunan perkebunan di Riau saat ini belum memberikan keuntungan semaksimal mungkin baik bagi daerah maupun bagi masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari berapa indikator :

Rendahnya rasio PAD sektor perkebunan dibanding penghasilan sektor ini secara regional ( jika luas kebun di Riau 2.5 juta Ha sekurang kurangnya 2.5 Trillium /per bulan keuntungan dari sektor ini, atau 30 trilliun/per tahun)

Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dari sektor ini

Tingginya angka kemiskinan pada daerah daerah yang justru merupakan pusat / sentra perkebunan

Sebahagian besar lahan perkebunan di Riau hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pemodal, sehingga mengurangii kesempatan kemilikan lahan oleh masyarakat.

3.3. Aspek Perkebunan dan Kehutanan

Kenyataan yang terlihat dewasa ini, hampir seluruh kabupaten di Riau, terdapat pengembangan perkebunan kelapa sawit secara besar besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, pada umumnya diawali dengan pembukaan areal hutan alam. Dengan demikian pengembangan kegiatan perkebuanan kelapa sawit otomatis akan mengurangi areal hutan yang ada di Riau. Pembukaan (eksploitasi areal hutan) yang meliputi areal yang luas akan berdampak kemerosotan keanekarahgamaan hayati dan terjadinya perubahan fungsi ekosistem seperti: hilangnya beberapa jenis fauna, musnahnya beberapa jenis flora dan mikro organisme, berubahnya kondisi iklim mikro dan terganggunga siklus hidrologi.

Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan primadona dan sangat diminati oleh masyarakat dan perusahaan sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena nilai ekonomi dan peluang pasar dari komoditi ini yang sangat baik dan lebih menjanjikan dibandingkan komoditi lainnya atau komoditi pangan dan holtikultura. Perusahaan perkebunan yang ada di Riau umumnya melakukan penanaman kelapa sawit secara monokultur, yang dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan berpeluang memberi keuntungan maksimal bagi perusahaan. Berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara besar besaran dalam hamparan yang luas mencapai ratusan ribu hakter dengan pola tanam monokultur menyebabkan berubahnya habitat yang dalam jangka panjang dapat berakibat terjadinya seleksi alam terhadap jenis flora, fauna dan mikro organisme yang mengarah kepada berkurangnya jumlah jenis dan ancaman kepunahan. Hewan besar akan mudah mengalami over eksploitasi perburuan yang mengancam kepunahannya. Pola tanam monokultur dapat mengancam kelapa sawit itu sendiri, seperti berkembangnya jenis hama dan penyakit tertentu yang dapat menyerang dengan intensitas tinggi dan dapat mengakibatkan gagal panen atau musnahnya tanaman kelapa sawit. Selain itu pola tanam monokultur juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar jika harga TBS kelapa sawit mendadak rendah.

Kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Riau kebanyakan bersifat swakelola, tidak dengan program kemitraan, seperti pola PIR atau KKPA yang melibatkan masyarakat dalam kepemilikan lahan atau saham. Hal ini terlihat dalam data survei bahwa kebanyakan perusahaan tidak memiliki kebun plasma. Masyarakat tempatan yang umumnya terbatas kemampuan ekonominya tidak mampu berkompotisi dengan perusahaan besar dalam mendapatkan lahan perkebunan. Pada akhirnya, seperti yang banyak terjadi sekarang ini, kebanyakan masyarakat tempatan kehilangan kesempatan dalam kepemilikan lahan perkebunan. Mereka pada umumnya hanya menjadi penonton berlimpahnya keuntungan dan kemakmuran perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar kampung tanah leluhur mereka. Hal ini dalam perjalanan waktu akan berdampak kepada timbulnya kecemburuan sosial terhadap perusahaan yang dapat mengarah kepada permusuhan dan anarkis.

Bab

4DASAR YURIDISPeraturan Pemerintah dan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan tanah/lahan di Indonesia meliputi:

4.1. UUD 45 Pasal 33 ayat (3) dan ( 4)

Berbunyi: Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

4.2. UU No 5 Tahun 1960 (LN 1960104 ; TLN 2043) Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 34 (b)

Pasal 34 (b) berbunyi Hak Guna Usaha hapus karena: Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi.

4.3. UU No 51 Prp 1960 (LN 1960158 ; TKN 2160 ) Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasa Pasal 2

Pasal 2 yang berbunyi Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

4.4. UU No 22/1999 (LN 199960 ; TLN 383) Tentang Pemerintah Daerah

4.5. UU No 41/1999 (LN 167/1999) Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 (a), Pasal 78 ayat 2, Pasal 80 ayat 1

Pasal 50 ayat (3a) berbunyi setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan.

Pasal 78 ayat (2) berbunyi Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf (a), huruf (b) atau huruf (c), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) berbunyi Setiap orang dilarang:

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

b. Merambah kawasan;

c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 80 ayat (1) berbunyi, Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagai diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 80 ayat (2) ditegaskan pula bahwa Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,, Izin usaha pemafaatan hasil hutan, Atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam unudang-undang ini, Apabila melanggarar ketentuan diluar ketentutuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administrasi.

4.6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 8 ayat (2)yang berbunyi : mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelulaan lingkungan hidup. Selanjutnya ayat (ayat 2d)mengatakan: mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

4.7. PP. 40/1996 (LN 199614) Tentang GHU, HGB, Hak Pakai atas Tanah Pasal 9 Pasal ayat 1 dan 2, Pasal 12 (b dan f), Pasal 17 ayat 1 (b), Pasal 4 ayat 2:

Pasal 9 ayat (1) berbunyi Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat-syarat:

a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. Syarat-syarat pemberian tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak.

Pasal 9 ayat (2) berbunyi, Hak Guna Usaha dapat diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:

a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b. Syarat-syarat pemberian tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak.

Pasal 12 ayat (b) berbunyi, Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk : melakukan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian Haknya. Pasal 12 (f) berbunyi, menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha. Pasal 17 ayat 1(b) berbunyi: Hak Guna Usaha Hapus karena: Dibatalkan Haknya oleh Pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu berakhir karena:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang Hak dan/atau dilarangnya ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, 13, dan/atau Pasal 14;

2. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi Dalam tanah yang diberikan dengan HGU itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

4.8. PP. 24/1997 (LN 1997-59) Tentang Pendaptaran Tanah Pasal 1 (3)Pasal 1 ayat (3) menyebutkan, Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

4.9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN 2/1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal;

4.9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No 3/1999 Tentang Izin Lokasi 4.10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3/1999 Tentang Pelimpahan Kewenagan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

4.11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah

4.12. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 21/1994 Tentang Tata cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.

Laporan Pendahuluan


Recommended