DRAFT PILKADES BANYUWANGI.docx

RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGINOMOR... TAHUN 2015

TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,Menimbang:a.bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, agar mampu melahirkan kepemimpinan kapala desa dengan mengedepankan prinsip rekognisi, subsidiatitas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokratis, kemandirian, partisispasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.bahwa penyelenggaraan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah terjadi perubahan terutama setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Mengingat:1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun l950 Nomor 4l);

2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

5Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

8Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

9Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

10.Peraturan Presiden No 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

12Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor I/E) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

13Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANYUWANGIDanBUPATI BANYUWANGIMEMUTUSKAN

Menetapkan:PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor I/E), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, diubah sebagi berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 12, angka 16, angka 18 diubah dan ditambah 9 (sembilan) angka, yakni angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 10. Calon kepala desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan dan penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Kepala Desa dari warga masyarakat yang bersangkutan.14. penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihanbaik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.15. Tim Pemantau adalah Pemantau Pemilihan Kepala desa yang dibentuk oleh Bupati Banyuwangi yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratanuntuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki untuk menentukan sikap pilihannya.18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.21. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.22. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut PanitiaPemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;23. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupatipada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umumterakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, dan Pasal 1D sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 1APemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 1BPemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 1C(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;b. kemampuan keuangan daerah; dan/atauc. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.(3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 1D(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; danh. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2(1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis paling singkat 6 (enam Bulan) sebelum berakir masa jabatan.(2) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;(3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;(5) Pemimpin dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan kepala desa;(6) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.(7) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;(8) persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;(9) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;(10) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

4. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, dan ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:Pasal 5Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang untuk :a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala desa;b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala desa;d. Menetapkan Calon Kepala Desa;e. Melaksanakan pendaftara pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara dan daftara pemilih tetap;f. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;g. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan calon Kepala Desa;h. Membuat berita acara penghitungan suara hasil pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD;i. menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dann. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 8(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dand. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 , ditambah 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, Pasal 8G, Pasal 8H, Pasal 8I, dan Pasal 8J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;c. telah meninggal dunia;d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar.(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 8B(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.Pasal 8C(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; ataud. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 8D(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 8E(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 8FPanitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 8G(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8F, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 8HUntuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 8IRekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 8JDaftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 9(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; h. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; l. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah; m. membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri hingga proses pelantikan berakhir; dann. terdaftar dalam daftar pemilih tetap;(2) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;(3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.(4) Bagi pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus non aktif dari keanggotaan dan atau kepengurusan partai politik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinannya yang lebih tinggi;

8. Ketentuan Pasal 11B ayat (1), dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11B berbunyi sebagai berikut:Pasal 11B(1) Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa periode berikutnya apabila yang bersangkutan baru menjabat 1 (satu) dan/atau 2 (dua) periode sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.(2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;(4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarangmenggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;(5) Berdasarkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksanan Tugas Kepala Desa;(6) Apabila sekretaris desa berhalangan tetap maka dapat ditunjuk pejabat lain;(7) Wewenang tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sama dengan wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.

9. Diantara Pasal 11C dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11D, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 11D(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:Pasal 13(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) melakukan pendaftaran bakal calon kepala desa maupun calon pemilih;(2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;(3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 14(1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;(2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;(3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada BPD dan Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa Kabupaten melalui Camat;

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 15(1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.(2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 16(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.(2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 17(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 18Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 19(1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

17. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:Pasal 20(1) Bentuk, tata cara dan tata tertib kampanye Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan;(2) Pelaksana Kampanye dilarang:a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;e. mengganggu ketertiban umum;f. mengancam untuk melakukan kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; danj. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pesertaKampanye.(3) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang; (4) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan(5) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 23(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 24Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 25(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

21. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 26(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 27Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

23. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 28(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:a. pembukaan kotak suara;b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dand. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

24. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 29(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

25. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 30(1) Pencoblosan surat suara oleh pemilih dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;(2) Pemilih yang telah mencoblos surat suara, wajib memberi tanda pada salah satu jari tangannya dengan tinta yang telah disediakan oleh panitia pemilih.

26. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 31(1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi dalam perhitungan suara ditempat pemungutan suara;(2) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung setiap lembar surat suara dengan menyebutkan nomor, foto, dan nama calon yang sah atau tidak sah kemudian dicatat di papan penghitungan suara yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh warga masyarakat.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 32Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; danb. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atauc. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; ataud. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; ataue. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

28. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 33(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;b. jumlah pemilih dari TPS lain;c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dand. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

29. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 34Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

30. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 36(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih terbanyak.(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.(4) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

31. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :Pasal 39(1) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.(2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih dengan keputusan Bupati

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 40(1) Badan Permusyawaratan Desa melaporkan mengenai calon kepala desa terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia; (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari. (3) Apabila tidak ada keberatan dari calon kepala desa yang tidak terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wakil Bupati atau camat atau sebutan lain. (6) Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sejak pelantikan.

33. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 43(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 34. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 47Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan sebagai berikut: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati; c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. d. Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.

35. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, dan Pasal 47D sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 47A(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Pasal 47B(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada bupati melalui camat.(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan. (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan. Pasal 47C(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Pasal 47D(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d setiap akhir tahun anggaran kepada Masyarakat secara tertulis dan atau lisan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman berupa baliho, selebaran dan atau menginformasikan pada pertemuan masyarakat desa.36. Ketentuan Pasal 49 ayat (2), ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49(1) Kepala Desa berhenti, karena:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. diberhentikan.(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena :a. berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pejabat yang baru;b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;d. dinyatakan melanggar sumpah /janji jabatan;e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;f. melanggar larangan bagi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.g. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa Baru, atau penghapusan desa.(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit (satu perdua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD;(4) Usuh pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh ) hari sejak usul diterima.

37. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 56(1) Dalam Hal kepala desa berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 maka : a. Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan pasal 51 ayat (3), bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.b. Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan pasal 51 ayat (3), bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.(2)Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib :a. paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;b. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala desa, dan;c. memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa. (3) Kepala desa yang berstatus pagawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.(4) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pejabat Kepala desa diambil sumpahnya oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

38. Diantara BAB XA dan BAB XI, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XB, dan diantara Pasal 56A dan Pasal 57 disisipi 2 (dua) pasal yakni Pasal 56 B dan Pasal 56 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:BAB XBPemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah DesaPasal 56BMusyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: A. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. B. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih; 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan 9. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.Pasal 56C(1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ada ayat (2) terdiri atas :a. Tokoh Adat;b. tokoh agama;c. tokoh masyarakat;d. tokoh pendidikan;e. perwakilan kelompok tani;f. perwakilan kelompok nelayan;g. perwakilan kelompok perajin;h. perwakilan kelompok perempuan;i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; danj. perwakilan kelompok masyarakat miskin.(4) selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 60(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa. (2) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten. 40. Ketentuan Pasal 62 ayat (1a) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :Pasal 62(1) Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal IIPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di BanyuwangiPada tanggal ............................... 2015BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANASDiundangkan di BanyuwangiPada tanggal ................................2015Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi

.............................................Pembina Utama MadyaNIP. ......................................

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGINOMOR... TAHUN 2015

Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I.UMUMPerwujudan kepastian hukum dan kelancaran pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa di Kabupaten Banyuwangi perlu diatur dalam tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan dalam pemerintahan desa.Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya untuk menyempurnakan asas, norma dan aturan agar tidak tumpang tindih memberikan kejelasan kewenangan kepala desa dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan desa secara otonom. Keberadaan undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, menghapuskan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang desa.Pasal 158 Bab XIII ketentuan penutup Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

II.PASAL DEMI PASALPasal IAngka 1Pasal ICukup jelasAngka 2Pasal 2 ACukup jelasPasal 2 BCukup jelasPasal 2 CCukup jelasPasal 2 DCukup jelasAngka 3Pasal 2Cukup jelasAngka 4Pasal 5Cukup jelasAngka 5Pasal 8Cukup jelasAngka 6Pasal 8 ACukup jelasPasal 8 BCukup jelasPasal 8 CCukup jelasPasal 8 DCukup jelasPasal 8 ECukup jelasPasal 8 FCukup jelasPasal 8 GCukup jelasPasal 8 HCukup jelasPasal 8 ICukup jelasPasal 8 J Cukup jelasAngka 7Pasal 9Cukup jelas

Angka 8Pasal 11BCukup jelasAngka 9Pasal 11DCukup jelasAngka 10Pasal 13Cukup jelasAngka 11Pasal 14Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas: 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten; 2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat; 8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; 10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan 11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Ayat (3)Cukup jelasAngka 12Pasal 15Cukup jelasAngka 13Pasal 16Cukup jelasAngka 14Pasal 17Cukup jelasAngka 15Pasal 18Cukup jelasAngka 16Pasal 19Cukup jelasAngka 17Pasal 20Cukup jelasAngka 18Pasal 23Cukup jelasAngka 19Pasal 24Cukup jelasAngka 20Pasal 25Cukup jelasAngka 21Pasal 26Cukup jelasAngka 22Pasal 27Cukup jelasAngka 23Pasal 28Cukup jelasAngka 24Pasal 29Cukup jelasAngka 25Pasal 30Cukup jelasAngka 26Pasal 31Cukup jelasAngka 27Pasal 32Cukup jelasAngka 28Pasal 33Cukup jelasAngka 29Pasal 34Cukup jelasAngka 30Pasal 36Cukup jelasAngka 31Pasal 39Cukup jelasAngka 32Pasal 40Cukup jelasAngka 33Pasal 43Ayat (1)Yang dimaksud dengan terhitung sejak tanggal pelantikan adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.Ayat (2)Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.Angka 34Pasal 47Cukup jelasAngka 35Pasal 47ACukup jelasPasal 47BCukup jelasPasal 47CCukup jelasPasal 47DCukup jelasAngka 36Pasal 49Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Huruf a Yang dimaksud dengan berakhir masa jabatannya adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat. Huruf bYang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.Huruf c. Cukup jelasHuruf d. Cukup jelasHuruf e. Cukup jelasHuruf f. Cukup jelasHuruf g. Cukup jelasAngka 37Pasal 56Cukup jelasAngka 38Cukup jelasAngka 39Pasal 56BCukup jelasPasal 56CCukup jelasAngka 40Pasal 60Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR ....

44