Draft Naskah Akademis Ranperda an Dan an GKi

Bagian Pertama

NASKAH AKADEMIK

RANPERDA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bab 1 Pendahuluan

11 Latar Belakang

Pelaksanaaan perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana

yang dimaksudkan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

dan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional adalah mengemban dua misi utama di dalamnya Pertama

terciptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah yang

partisipatif Kedua pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan

mengoptimalkan kemampuan prakarsa kreativitas inisiasi dan partisipasi

masyarakat serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah

dalam melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip good

governance

Beberapa masalah perencanaan dan penganggaran telah diidentifikasi

oleh Departemen Dalam Negeri dan Bank Dunia antara lain kurang

sinkronnya program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah dengan program yang menjadi

kepentingan nasional anggaran yang dikeluarkan setiap tahun belum

merupakan cermin dari langkah-langkah menuju pencapaian tujuan-tujuan

pembangunan yang diagendakan dan masih diperlukannya perhatian lebih

lanjut tentang aplikasi perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada

kelompok miskin dan pelayanan publik yang berkualitas

Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang

matang baik dari aspek mekanisme proses sistem maupun subtansi Maka

1 | P a g e

berkaitan dengan mekanisme pilihan terhadap perencanaan dari bawah

(bottom up planning) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan

yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat) dan subtansial

(jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat) sehingga dalam

mekanisme yang dari bawah seperti ini sesungguhnya merupakan proses

agregatif (hasil kesepakatan bersama) yang harus secara konsisten dipatuhi

dan menjadi pijakan dalam setiap proses berikutnya Prinsip dasar inilah yang

menjadi taruhan apakah proses perencanaan dari tingkat desa kemudian ke

kecamatan dan sampai kabupaten tetap konsisten Sehingga dalam makna

lain hilangnya mata rantai (missing link ) hasil perencanaan dari bawah

terhadap keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten

karena adanya pihak-pihak yang tidak konsisten dan patuh atas kesepakatan

yang telah dihasilkan Dalam konteks ini bisa dibaca pula bahwa proses

perencanaan pembangunan yang dibangun dari bawah rawan terhadap

distorsi melalui proses politik yang tidak demokratis Maka komitmen dan niat

baik (goodwill) dari seluruh stakeholders perencanaan pembangunan mutlak

diperlukan

Konsep perencanaan pembangunan partisipatif jika diterapkan dalam

perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari

pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya serta pemerintah daerah

dengan masyarakatnya Adanya integrasi dari berbagai keinginan yang ada

tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan antara komitmen

persepsi dari segi perencanaan pembangunan Dijalankannya proses

perencanaan pembangunan secara partisipatif transparan dan akuntabel

maka ada empat hal utama yang bisa diperoleh Pertama masyarakat akan

berperan aktif di dalam proses pembangunan Kedua mendorong

kemandirian ditingkat desa Ketiga menjalin koordinasi dan sinergitas antara

pemerintah kabupaten dengan struktur pemerintah dibawahnya serta

pemerintah kabupaten dengan masyarakat Keempat menghasilkan sebuah

pembangunan di tingkat kabupaten yang menjadi kehendak semua pihak

2 | P a g e

12 Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai

121 Tujuan Pengaturan

Tujuan pengaturan perencanaan pembangunan daerah antara lain

1048710 Efektifitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam memenuhi

harapan masyarakat

1048710 Kualitas partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses

perencanaan dan penganggaran

1048710 Effektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menangani

issues strategis daerah

1048710 Peningkatan kualitas pelayanan publik

1048710 Pengesahan APBD tepat waktu

1048710 Konsistensi RPJP-D RPJM-D dan RKPD

1048710 Konsistensi RKPD dengan KUA PPAS dan APBD

1048710 PRO POOR APBD

1048710 Kejelasan hak-hak peranan dan keterlibatan pemda masyarakat dan

DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran

1048710 Perbaikan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan dan

Forum SKPD

1048710 Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara

konsisten Penerapan SPM secara konsisten

122 KegunaanManfaat Pengaturan

Bagi Pemda dan DPRD

Mendorong terdapatnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Mendorong perumusan kebijakan pembangunan berorientasi kepada

3 | P a g e

kepentingan masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah secara

berkelanjutan

Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah daerah

Mendorong transparansi dan akuntabilitas

Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik partisipatif dan

demokratis

Dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian tujuan sasaran dan

dampak pembangunan daerah

Merupakan instrument yang efektif untuk pengurangan kemiskinan

123 Bagi masyarakat

Masyarakat memahami proses pengambilan keputusan perencanaan

dan menyadari peluang dan keterbatasannya

Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar

Meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam proses

pengambilan keputusan

13 Metoda Pendekatan

131 Pendekatan Filosofis

Demokrasi perwakilan versus demokrasi deliberatifmdashdemokrasi

perwakilan menekankan pada aspek prosedur dan kerangka aturan formal

mekanisme perwakilan masih belum optimal dimana kehendak parlemen

seringkali tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat yang diwakilinya

Demokrasi deliberatif menekankan pelibatan publik dalam proses-proses

pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari pendidikan politik

warga

4 | P a g e

132 Pendekatan Yuridis

Perencanaan dan penganggaran daerah sejak tahun 1999 telah

menjadi isu yang sangat penting di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan

dua tuntutan praktis yaitu 1) implementasi desentralisasi administrasi

pemerintahan dan 2) implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik Selain itu secara substantif perencanaan dan penganggaran juga

memiliki arti penting jika dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip

demokrasi dalam alokasi sumber daya publik Untuk mendorong reformasi

dalam perencanaan dan pengangaran daerah pemerintah telah

mengeluarkan berbagai instrumen hukum

Ada empat instrumen hukum utama yang secara langsung melandasi

kerangka kerja dan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah

yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu

1 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 17

ndash 20

2 UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional terutama pasal 21 ndash 27

3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 150

ndash 154 dan pasal 179 ndash 199

4 UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pemerintah Daerah terutama pasal 66

ndash 86

UU No 252004 yang mengatur mengenai Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) berkaitan erat dengan UU No 172003

yang mengatur tentang Keuangan Negara Hubungannya bersifat langsung

karena proses penganggaran daerah menurut UU No 172003 dimulai

dengan merumuskan Kabijakan Umum Anggaran (KUA) yang harus merujuk

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sedangkan RKPD

merupakan proses akhir dari proses perencanaan yang diatur oleh UU No

252004 Baik UU No 252004 maupun UU No 172003 mengatur

perencanaan dan keuangan di tingkat nasional yang meliputi pusat dan

5 | P a g e

daerah Khusus untuk daerah pemerintah mengeluarkan UU 32 tentang

Pemerintahan Daerah Undang-undang ini mengatur mengenai berbagai

aspek pemerintahanan daerah salah satunya adalah regulasi mengenai

perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah Dengan kata lain UU No

322004 berisi substansi baik mengenai perencanaan maupun

penganggaran di tingkat daerah

Berdasarkan Undang-undang No 172003 dan Undang-undang No

252004 beberapa lembaga memiliki peran penting dalam perencanaan dan

penganggaran daerah yaitu Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah

(BPKD) Kepala daerag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya hampir

seluruh instrumen hukum mengenai perencanaan dan penganggaran yang

dikeluarkan seletalah tahun 2004 menekankan pentingnya standard

pelayanan minimum lebih pro-porr dan menekankan pendekatan berbasis

kinerja

Ke-empat instrumen hukum di atas tidak mengatur secara rinci

mengenai substansi dan proses perencanaan dan penganggaran

Pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam peraturan pemerintah yaitu

1 PP No 542005 tentang Pinjaman Daerah

2 PP No 562005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

3 PP No 572005 tentang Hibah Kepada Daerah

4 PP No 582005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5 PP No 652005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

6 PP No 722005 tentang Desa

Dari kelima Peraturan Pemerintah di atas PP No 582005 dan PP

No 652005 merupakan PP yang sangat penting untuk perencanaan dan

penganggaran daerah PP No 652005 menjelaskan mengenai proses

penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah Peraturan ini juga

6 | P a g e

menetapkan peran-peran SKPD di daerah dalam pengelolaan keuangan

daerah

Untuk mengatur secara rinci proses penganggaran daerah

berdasarkan PP No 582005 saat ini pemerintah tengah menyusun revisi

Keputusan Menteri No 292002 yang memberi pedoman baik proses

pengelolaan maupun format isian anggaran daerah Sedangkan PP No

652005 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal harus menjadi

rujukan ketika SKPD menetapkan capaian kinerja program dan

pengalokasian anggaran Ketentuan ini sangat penting sebagai

pedoman utama daerah dalam menyusun berbagai dokumen

perencanaan Untuk peraturan pelaksanaan perencanaan daerah saat ini

pemerintah tengah mempersiapkan peraturan pemerintah tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Untuk menjamin terlaksananya mekanisme bottom-

up dalam proses perencanaan pemerintah tiap tahun mengeluarkan Surat

Edaran Bersama (SEB) tentang tata cara Musrenbang dalam rangka

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi

rujukan dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Untuk perencanaan di tingkat desa serta hubungan antara

perencanaan di tingkat desa dengan perencanaan dan penganggaran

daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk menyusun rencana

pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa

PP No 722005 mewajibkan daerah untuk mengalokasikan bagian dari

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

KabupatenKota untuk Desa paling sedikit 10 Selain dari dana

perimbangan desa juga mendapatkan minimal 10 dari retribusi

kabupatenkota Dana ini selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Desa

(ADD)

Merujuk pada kerangka hukum ada beberapa reformasi penting

dalam proses perencanaan dan penganggaran yaitu

7 | P a g e

1 Bappeda merupakan satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang mengkoordinasikan siklus proses perencanaan di daerah

2 Karena APBD adalah cerminan dari kebijakan alokasi sumber daya publik

maka dokumen APBD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah

Karena itu DPRD harus terlibat dalam pembahasan anggaran terutama

dalam penetapan Kebijakan Umum APBD dan penetapan prioritas dan

plafon APBD

3 Meskipun secara teoritis dokumen MTEF bisa berjangka waktu dua

sampai tiga tahun UU No 172003 dan PP 582005 secara tegas

menetapkan bahwa dokumen MTEF dibuat oleh SKPD untuk jangka

waktu dua tahun Meskipun hanya untuk jangka waktu dua tahun tetapi

dokumen ini sangat berguna bagi Bappeda sebagai masukan dalam

menyusun rancangan awal RKPD tahun berikutnya

4 Berdasarkan PP No 582005 penyusunan anggaran berdasarkan

prestasi kerja harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal

Reformasi ini sangat penting karena SKPD untuk mengorientasikan SKPD

dalam menetapkan kinerja yang akan dicapai

5 PP No 722005 menggariskan adanya alokasi dana desa dari kabupaten

ke desa Reformasi ini juga sangat penting terutama untuk perencanaan

partisipatif Dengan dana ini maka program skala desa tidak perlu dibahas

dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan SKPD karena program

tersebut telah didanai oleh ADD Yang perlu ditindaklanjuti dari kebijakan

ini terutama adalah mekanisme transfer pedoman penggunaan dan

akuntabilitas pemanfaatan ADD baik kepada masyarakat maupun kepada

Pemerintah KabupatenKota

6 UU No 252004 memberikan pengertian yang luas mengenai tahapan

perencanaan termasuk tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana yang dilakukan baik oleh SKPD maupun oleh Bappeda Lebih

jauh UU No 172003 menetapkan bahwa sanksi pidana dan denda dapat

dikenakan kepada pejabat yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan

kebijakan anggaran yang telah ditetapkan Reformasi ini sangat penting

8 | P a g e

karena pembangunan diartikan sebagai satu siklus yang meliputi rencana

pelaksanaan menitoring dan evaluasi

133 Pendekatan Sosiologis

Beberapa alasan perlunya regulasi perencanaan dan penganggaran

daerah antara lain

Fungsi kognitif menghasilkan keputusan yang rasional

mempertimbangkan kajian akademis masukan kritik kelompok terkait

dan alokasi sumber daya

Fungsi instrumental alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam

pengambilan keputusan

Fungsi politik mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil

karena berdasarkan keputusan bersama legitimasi publik

Fungsi sosial mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan

menyelesaikan problem utama

9 | P a g e

Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik

21 Ketentuan Umum

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya

disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua

puluh (20) tahun

2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah

Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi misi dan

arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya

disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima

(5) tahun

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan

Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat

penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan

RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah strategi

pembangunan Daerah kebijakan umum dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan

Nasional untuk periode satu (1) tahun

6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk

periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah

dan mengacu pada RKP Nasional memuat rancangan kerangka ekonomi

10 | P a g e

Daerah prioritas pembangunan Daerah rencana kerja dan

pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran

8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun yang memuat visi misi

tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan program dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat

10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1)

tahun

11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kerja SKPD

12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas

kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah

Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan

dalam penyusunan RKA-SKPD

13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan

11 | P a g e

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati

dengan DPRD

14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

15) Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR

adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang

16) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan

RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang

wilayah

17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan

adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah

18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsisub fungsi

kegiatansector dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku

pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil

Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai

upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya

difasilitasi oleh SKPD terkait

19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para

Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan

Musrenbang Kabupaten dengan fungsi sebagai media pengawasan

masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi

APBD

20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan

bagian keuangan desa dari APBD kabupaten yang digunakan untuk

pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari

kabupaten

12 | P a g e

21) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau

Organisasi Masyarakat Sipil

22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik

23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah

24) Perbup adalah singkatan dari Peraturan Bupati

22 Identifikasi Permasalahan

Belum dilembagakannya penganggaran partisipatif

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pusat maupun

Daerah penerapan perencanaan partisipatif yang efektif masih

menghadapi sejumlah tantangan Peraturan dan perundangan baru tidak

selalu menyediakan instrumen yang efektif untuk melibatkan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran Pada

kenyataannya masih dijumpai misalnya keterbatasan transparansi dan

akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah terbatasnya keterlibatan

organisasi masyarakat sipil dan DPRD dalam proses perencanaan dan

penganggaran masih kurangnya analisis dampak kebijakan anggaran

atas pengurangan kemiskinan dan kepentingan kaum perempuan serta

keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang terbatas hanya pada

pemantauan dan evaluasi anggaran Kelompok masyarakat umumnya

memiliki pemahaman yang sangat terbatas atas proses perencanaan dan

penganggaran daerah yang cukup kompleks

Komitmen pimpinan daerah

Perencanaan partisipatif sukar untuk mencapai keberhasilan tanpa

komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Tingkat kemauan dan

komitmen menerapkan perencanaan dan penganggaran partisipatif

sangat bervariasi antar daerah Lemahnya komitmen antara lain

disebabkan oleh pemahaman yang terbatas atas peranan dan manfaat

jangka panjang partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pembangunan

daerah berkelanjutan sukar membedakan antara partisipasi masyarakat

13 | P a g e

dan partisipasi politik Tindak korupsi dan pengaruh partai politik dalam

proses penganggaran juga merupakan hambatan yang signifikan

Keterbatasan pengawasan legislatif dalam penyusunan anggaran

Sementara legislatif sekarang lebih aktif dalam proses

penganggaran ketidakterpaduan masa reses DPRD dengan Musrenbang

dan proses perencanaan dan penganggaran serta keterbatasan dalam

penyediaan informasi dan analisis untuk pembahasan anggaran sedikit

banyak menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan penyusunan

anggaran

Keterbatasan Musrenbang untuk mempengaruhi alokasi anggaran

Faktor yang antara lain membatasi efektifitas Musrenbang untuk

mempengaruhi proses alokasi anggaran adalah kurang memadainya

kualitas dan transparansi informasi yang disiapkan pemerintah daerah

bagi peserta Musrenbang kurangnya keterwakilan stakeholders dalam

proses penganggaran dimana proses ini lebih didominasi oleh eksekutif

dan DPRD dengan pengaruh partai politik yang kuat dalam kebijakan

anggaran terbatasnya pemahaman organisasi masyarakat sipil tentang

proses penganggaran dan hak-haknya untuk menyuarakan perspektifnya

atas pembangunan daerah

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam ADD

Implementasi ADD perlu diimbangi dengan penerapan akuntabilitas

penggunaan dana yang memadai Dominasi elit desa dalam pengambilan

keputusan penggunaan dana ADD perlu dikurangi dengan lebih

meningkatkan keterlibatan peranan masyarakat terutama kaum

perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk menghasilkan

penggunaan dana ADD yang efektif

14 | P a g e

Keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk

memahami proses perencanaan dan mendorong perubahan

Terdapat keterbatasan pengetahuan organisasi masyarakat sipil

dalam memahami proses penganggaran yang cukup panjang dan

kompleks serta hak-hak ekonomi untuk menyuarakan perspektif dan

kepentingannya dalam pembangunan daerah Kepentingan kaum

perempuan dan kelompok masyarakat miskin seringkali kurang terwakili

dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran Juga terdapat

kekurangpercayaan dari masyarakat bahwa proses Musrenbang akan

mampu membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup mereka

masyarakat seringkali melihat Musrenbang hanya merupakan seremonial

dengan dominasi pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan oleh elit

daerah Organisasi masyarakat sipil kerap kurang memahami cara

melakukan advokasi penelitian dan analisis informasi untuk

berpartisipasi secara efektif dalam proses perencanaan dan

penganggaran Selain itu kendala dalam menjalin hubungan yang lebih

erat dengan eksekutif dan legislatif menyebabkan keterbatasan organisasi

masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses alokasi anggaran

Kompleksitas isu pembangunan daerah

Permasalahan yang dihadapi daerah sangat kompleks seperti

perbaikan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

pengurangan kemiskinan dan malnutrisi kesejahteraan anak keamanan

penguatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan daerah

peningkatan keamanan keteraturan revitalisasi sektor pertanian

pengembangan ekonomi lokal dan degradasi kualitas lingkungan hidup

Semua itu memerlukan tidak saja pengambilan keputusan yang

demokratis melainkan juga pemahaman teknis dan analisis

permasalahan penerapan praktek-praktek yang telah terbukti baik dan

efektif serta keseimbangan prioritas antardaerah antara provinsi dan

kabupatenkota untuk menghasilkan solusi yang efektif dan tuntas

15 | P a g e

16 | P a g e

23 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah

Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan

legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan

Adanya akses masyarakat terhadap informasi

24 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pengaturan dalam peraturan daerah

perencanaan dan penganggaran daerah ini meliputi

Perencanaan pembangunan daerah

Penganggaran daerah

Perencanaan pembangunan desa

Monitoring dan evaluasi pembangunan

Bab 3 Kesimpulan dan Saran

31 Kesimpulan

1048710 Rangkuman pokok isi naskah akademik

1048710 Luas lingkup materi yang diatur dan kaitannya secara sistematis dengan

lainlain peraturan perundang-undangan

1048710 Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan

32 Saran-saran

1048710 Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk

peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan

pelaksana atau peraturan lainnya

1048710 Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik

peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai

diproses beserta alasannya

Bab 4 Lampiran

1048710 Daftar Kepustakaan

1048710 Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku

1048710 Inventarisasi permasalahan hukumnya

1048710 Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada)

1048710 Berita Acara proses penyusunan naskah akademik

1048710 Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah

17 | P a g e

akademik

18 | P a g e

Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah

19 | P a g e

20 | P a g e