Draft Kerangka Regulasi Migas

KERANGKA REGULASI MIGAS(Pengaturan Industri Minyak dan Gas Bumi berdasar UU 22/2001)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JAKARTA, 26 FEBRUARI 2007

www.migas.esdm.go.id

DRAFT - 1

1 © DJ MIGAS 2007

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007

DAFTAR ISIKERANGKA REGULASI MIGAS

I. PENDAHULUANII. PERAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral• Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa

III. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PELAKSANA/USAHA BIDANG MIGAS• Hubungan Pemerintah dengan Badan Pelaksana (Hulu) Migas• Hubungan Pemerintah dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Migas• Hubungan Pemerintah dengan BUMN Migas

IV. PENETAPAN KEBIJAKAN MIGASV. REGULASI USAHA (HULU-HILIR) MIGAS

• Penetapan Struktur/Aturan Pasar• Penetapan Wilayah Kerja/Wilayah Usaha Migas• Kontrak Kerjasama/Perijinan• Efisiensi Pengusahaan/Penetapan Harga Jual• Perlindungan Konsumen Migas• Fasilitasi Hubungan Komersial

VI. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS• Pengelolaan Reservoir Migas• Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas• Infrastruktur Teknologi Migas• Keselamatan Migas

VII. PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MIGAS VIII. PENEGAKAN HUKUM MIGAS(Law Enforcement)

LAMPIRAN

2 © DJ MIGAS 2007


I. PENDAHULUAN

• Perangkat pengaturan di bidang migas yang mempunyai kekuatan hukum mengikat(“binding”)., sesuai tataran dan lingkup kewenangannya adalah sebagai berikut (Lampiran A) :

– Konstitusi, berupa Undang-undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3), yang kewenangan penyusunannya dilakukan melaui mekanisme Sidang Umum MPR.

– Legislasi, berupa Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kewenangan penyusunannya dilakukan secara bersama antara DPR dan Presiden.

– Regulasi, berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di bidang migas yang kewenanganpenyusunannya dimiliki oleh Pemerintah/Presiden dan cakupannya Nasional. Peraturan ini dapatditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjangdiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah.

• Tanpa perangkat pengaturan, maka kebijakan yang diambil, baik oleh Presiden atau olehMenteri, bentuknya adalah penetapan (“bezieking”) sehingga belum mempunyai kekuatanhukum yang mengikat (“non-binding”). Perangkat pengaturan pada tataran yang lebih rendahtidak boleh bertentangan dengan perangkat pengaturan dengan tataran yang lebih tinggi.

• Amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara No. 002/PUU-I/2003 mengenaipengujian UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 menyatakanbahwa Pasal 12 (3), 22 (1), serta 28 (2) dan (3) UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumibertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusantersebut tidak berarti membatalkan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secarakeseluruhan.

3 © DJ MIGAS 2007


Lanjutan…

• Putusan tersebut harus dipahami bahwa Pasal 12 (3) kata “diberi wewenang”, Pasal 22 (1) kata “paling banyak”, dan Pasal 28 (2) dan (3) dianggap tidak ada atau dihapus dari teksUndang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penghapusan tersebut tidakakan mengganggu pelaksanaan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi baik bagipemerintah maupun dunia usaha

• Menghapus pasal 28 (2) dan (3) berarti ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehatdan wajar dalam penentuan harga bahan bakar minyak dan pengurangan tanggung jawabsosial pemerintah terhadap masyarakat tertentu tidak berlaku. Penghapusan substansi padadua ayat tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dengan mengubah UU No.22/2001 tentangMinyak dan Gas Bumi melainkan cukup mengubah ketentuan pelaksanaan Pasal 28. Pasal30 memuat aturan delegasian mengenai pengaturan lebih lanjut pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 dengan Peraturan Pemerintah.

• Berdasarkan amanat yang ada dan tersebar dalam pasal-pasal UU 22/2001 besertapenjelasannya, dan Undang-undang lain yang terkait, perlu disusun Kerangka RegulasiMigas sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentangminyak dan gas bumi (Lampiran B)

4 © DJ MIGAS 2007


II. PERAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS• MENTERI ESDM *) MELAKSANAKAN :

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN– Fungsi Pembinaan (Pasal 38, 39 dan 40 UU 22/2001)

Melalui penetapan kebijakan dan penanganan urusan pemerintah– Fungsi Pelaksanaan– Fungsi Pengaturan (Pasal 8(1), 18,19(2),20(6),21(3),22(2),30,31(5),37,40(6),43,47(5),49 UU 22/2001)

Melalui perangkat regulasi berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri ESDM (sebagaimanadiamanatkan dalam PP 35/2004 PP 36/2004)

– Fungsi Pengawasan (Pasal 41, 42, dan 50 s/d 58 UU 22/2001)

Melalui Law Enforcement terhadap pelaksanaan peraturan yang ada

TUGAS KHUSUS PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN– Fungsi Kepemilikan SDA (Pasal 4 UU 22/2001)

Melalui penyelenggaraan survei (Pasal 19 UU 22/2001), penetapan, penawaran dan pengakhiran wilayah kerja (Pasal 12 UU 22/2001 danPasal 30 PP 35/2004)

– Peran Pengguna Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur MigasMelalui penggunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 31 UU 22/2001)

– Peran Pengguna Barang (Pasal 78 PP 35/2004)

Melalui inventarisasi aset yang digunakan BU/BUT dalam kegiatan usaha hulu..

• BADAN PENGATUR Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusianBBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir

*) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

5 © DJ MIGAS 2007


III. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PELAKSANA (HULU) MIGAS

6 © DJ MIGAS 2007


IV. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA/BENTUK USAHA TETAP MIGAS

7 © DJ MIGAS 2007


V. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGAS

8 © DJ MIGAS 2007


IV. PENETAPAN KEBIJAKAN MIGAS

• Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dimaksudkan untuk memberikan arahan/garis besar haluan migas kepadaStakeholders

• Sesuai amanat Pasal 39 ayat 1, penetapan kebijakan migas didasarkanpada :– Cadangan dan Potensi Sumber Daya Migas– Kemampuan Produksi Migas– Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas dalam Negeri– Penguasaan Teknologi Migas– Aspek Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup– Optimalisasi Kemampuan Migas Nasional– Kebijakan Pembangunan

• Kebijakan Pembangunan di bidang Migas harus merupakan bagian darikebijakan pembangunan nasional yang ………. (Pro-Poor), ……. (Pro-Job) dan ………. (Pro-Growth)

• Kebijakan migas dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM tentangRencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional (RUPPN)

9 © DJ MIGAS 2007


VII. REGULASI USAHA (HULU-HILIR) MIGAS

10 © DJ MIGAS 2007


VIII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

• Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar :1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien3. “Keselamatan Migas” dapat diwujudkan4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

• REGULASI UNTUK ASPEK KETEKNIKAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 40UU/2001 MENCAKUP :

1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS (PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT)2. PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT)3. KESELAMATAN MIGAS (PETROLEUM SAFETY)4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS (PETROLEUM TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE)

11 © DJ MIGAS 2007


A. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS• Pengelolaan reservoir migas adalah ketentuan tentang kaidah keteknikan

pengelolaan reservoir migas yang baik (good reservoir engineering practices) agar pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery)

• Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Reservoir dan Teknik Produksi• Ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi adalah pada Lampiran …..

Lanjutan…

12 © DJ MIGAS 2007


Lanjutan…

B.PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS• Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas adalah ketentuan tentang

kaidah keteknikan pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas yang baik (good refinery engineering practices) agar proses pengolahandilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasilolahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan.

• Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahantermasuk Pengangkutan dan Penyimpanan.

• Ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi adalah pada Lampiran…

13 © DJ MIGAS 2007


C. KESELAMATAN MIGAS• Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedoman umum

instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman, dan akrab lingkungan, mengingat kegiatan usaha migas, produk, dan hasil olahannya antaralain Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensibahaya dan pencemaran yang dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan.

• Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun padatahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahap pemanfaatan. Untuk ituinstalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasi keselamatan migas.

• Keselamatan migas harus dapat menciptakan kondisi :– Aman dan sehat bagi pekerja (K3)– Aman bagi masyarakat umum (KU)– Aman bagi lingkungan (KL)– Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri (KI)

• Kaidah keteknikan keselamatan migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migasyang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum danlingkungan hidup.

• Ketentuan tentang keselamatan Migas ada pada Lampiran …

VIII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

14 © DJ MIGAS 2007


Lanjutan…

D. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS• Infrastruktur Teknologi Migas merupakan ketentuan tentang sertifikasi dan

akreditasi migas agar transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dilaksanakan• Akreditasi adalah pengakuan dari lembaga yang berwenang*) kepada lembaga

sertifikasi independen untuk mengeluarkan sertifikat kelaikan instalasi, sertifikatkelaikan peralatan, sertifikat mutu produk dan sertifikat kompetensi tenaga teknikyang digunakan pada kegiatan usaha migas.

• Sertifikasi adalah pernyataan tertulis dari lembaga independen yang terakreditasi**) mengenai kelaikan instalasi, kelaikan peralatan, mutu produk dankompetensi tenaga teknik untuk dioperasikan dalam kegiatan usaha migas.

• Ketentuan tentang Infrastruktur Teknologi Migas ada pada Lampiran….

Catatan*) Bila belum ada lembaga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka akreditasi

dapat dilaksanakan oleh Departemen teknis yang mempunyai kewenangan di bidang migas, yaituDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

**) Bila belum ada lembaga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka sertifikasidapat dilaksanakan oleh Departemen teknis yang mempunyai kewenangan di bidang migas, yaituDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

15 © DJ MIGAS 2007


IX. PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MIGAS

• Merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu kepadaUndang-Undang lain dan/atau kewenangan Menteri lain yang terkait, dimaksudkan untukmewujudkan Badan Usaha Penunjang Migas yang kompeten dan laik usaha.

• Materi Muatan yang diatur antara lain :– Klasifikasi Penggolongan Jenis Usaha Jasa Penunjang– Persyaratan Teknis/Administratif– Sertifikasi Badan Usaha Penunjang– Akreditasi Lembaga Sertifikasi

• Perangkat Regulasi :– RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (Amanat Pasal 38, 39 dan 41 UU No.22

Tahun 2001)– Revisi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 147 Tahun 1972

16 © DJ MIGAS 2007


X. PENEGAKAN HUKUM MIGAS (Law Enforcement)

© DJ MIGAS 2007


Lampiran ATATARAN PENGATURAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIPERANGKAT PENGATURAN PROGRAM KEBIJAKAN

UUD 1945(Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3)

UU 22 TAHUN 2001TENTANG MIGAS

PERATURAN PEMERINTAH• PERPRES• PERMEN (yang diamantkan PP)

PLATFORM POLITIKPRESIDEN

KEBIJAKANMIGAS NASIONAL

KONSTITUSI

LEGISLASI M IGAS

REGULASIMIGAS

PROGRAM KABINETINDONESIA BERSATU

Pemerintah(Nasional)

DPR danPemerintah

Negara(MPR)

TATARAN(Domain)

Usulan Amandemen(bila ada)

RUU

RPP

(Pelaksanaan Platform)

PUBLIK

• Menyiapkan Program Legislasi

• Menyiapkan danmenetapkan Regulasi

• Melaksanakan RegulasiMigas

PROGRAM SUB-SEKTOR MIGAS

Binding

Non-Binding

18 © DJ MIGAS 2007


Lampiran BPERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

(Sesuai Undang-Undang No.22/2001 tentang Migas)

Tugas Umum Pemerintahan *)

Fungsi Pembinaan :(Pasal 38 UU No.22/2001)

Fungsi Pelaksanaan :(Pasal 39 ayat (2) UU No.22/2001)

Fungsi Pengaturan :(BAB IV dan BAB V UU No.22/2001)

Fungsi Pengawasan :(Pasal 41 UU No.22/2001)

Fungsi Kepemilikan SDA :(Pasal 4 UU No.22/2001)

PEMBUATAN KEBIJAKAN(Pasal 39 Ayat 1 (b)

PELAKSANAAN ANGGARAN

PENGELOLAAN ASET

REGULASI KETEKNIKAN(Pasal 40)

LAW ENFORCEMENT/INSPEKSI (Pasal 42)

PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MIGAS (Pasal 6)

RPP Pembinaan danPengawasan (Pasal 43)

RPP PNBP MIGAS(Pasal 31 Ayat 5)

RPP Usaha Hulu Migas

PP PembentukanBadan Pengatur (Pasal 49)

RPP Pembinaan danPengawasan (Pasal 43)

PP PembentukanBadan Pelaksana (Pasal 49)

RPP Keteknikan(Pasal 40 ayat 6)

PP……

BIDANG TUGAS

RPP Kontrak Kerja Sama(Pasal 18)

RPP Usaha Hilir Migas(Pasal 30)

PERANGKAT REGULASI

*) Dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang migas, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

REGULASI USAHA

UU LAINUU 22/2001UU …(Keuangan Negara)UU …(PerbendaharaanNegara)

Tugas Khusus Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan

PP……

19 © DJ MIGAS 2007


Lampiran B-1PERATURAN PEMERINTAH YANG AKAN DISUSUN

(AMANAT UU 22/2001)

1. RPP Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 43)2. RPP Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 8 (1), 20 (6), 21 (3), 22 (2), 37)3. RPP Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 30)4. RPP Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Pasal 18)5. RPP Penetapan Besarnya Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu

Migas (Pasal 31 (5))6. RPP Keteknikan,Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan (Pasal 40 (6))7. PP No. 42/2002 Tentang BP Migas (Revisi)8. PP No. 67/2002 Tentang BPH Migas (Revisi)

20 © DJ MIGAS 2007


Lampiran B-2PERATURAN BIDANG MIGAS YANG SAAT INI BERLAKU DAN KONSEPSI MASA MENDATANG

PERANGKAT LEGISLASI1 9 6 0 2 0 0 62 0 0 1

PERANGKAT REGULASI)

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Putusan MKNo. 002 / PUU-1 / 2003

diputuskan pada tanggal21 Des 2004

1960

1962

1971

2001

PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan MigasPP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM danKegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina MenjadiPerusahaan Perseroan (PERSERO)

PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus (Amanat Pasal 31 ayat 5)RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18)

1974

2002 (Juli)

2002 (Des)

2003 (Juni)

2004 (Okt)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan

2 0 0 4

RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha MigasRPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan

Keterangan:: Garis untuk Tahun 2001: Garis untuk putusan MK

PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai

1979

RPP tentang Kegiatan Usaha Hulu MigasRPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas

2 0 0 7

RPP mengenai Revisi PP No 42 Tahun 2002 tentang BP MigasRPP mengenai Revisi PP No 67 Tahun 2002 tentang BPH Migas

21 © DJ MIGAS 2007


INDUSTRI HULUINDUSTRI HULUOTORITAS MIGAS

BPH MIGAS BPH MIGAS 22))

MENTERI MENTERI ENERGI DAN ENERGI DAN

SUMBER DAYA SUMBER DAYA MINERALMINERAL

cqcq. DJMIGAS. DJMIGAS

BadanBadan UsahaUsaha, , BadanBadan UsahaUsaha TetapTetap 66))

E k s p l o r a s i E k s p l o r a s i E k s p l o i t a s i E k s p l o i t a s i

INDUSTRI HILIR (Badan Usaha)INDUSTRI HILIR (Badan Usaha)

PengolahanPengolahan PenyimpananPenyimpanan

Pengangkutan Pengangkutan 33)) N i a g N i a g a a 44) )

BP MIGASBP MIGAS

(Kontrak Kerja Sama) (Kontrak Kerja Sama) KKSKKS

Regulasi 1)Usaha Migas

Kebijakan

PengendalianPengendalian & & PengawasanPengawasanKKS (KKS (MikroMikro))

Regulasi 1)Keteknikan Migas

1) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) 5) Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46 2) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 6) Hulu dapat melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 26 3) Pengaturan gas pipa sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 7) Semua izin adalah oleh Menteri

LampiranLampiran CC--11HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DANDAN NONNON--PEMERINTAH PEMERINTAH

DALAM DALAM INDUSTRI INDUSTRI MIGAS NASIONALMIGAS NASIONAL

IndustriIndustri MigasMigas

55))

Kebijakan Migas

Regulasi 1)Usaha Migas

PengangkutanPengangkutan N i a g N i a g a a

Pasal 46 7)PenyimpananPenyimpanan

© Setjen DESDM 2004 4

15/07/2004

22 © DJ MIGAS 2007


PT. PGN Tbk

LampiranLampiran CC--22HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGASHUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGAS

ASPEK KEBIJAKAN DAN REGULASI MIGAS

OTORITAS MIGAS

Regulasi Keteknikan

MENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(Kebijakan Migas)

Regulasi Usaha Hulu dan Hilir

ASPEK KORPORASI

OTORITAS BUMN

Dewan KomisarisBUMN MIGAS

BU / BUTMIGAS

PELAKU USAHA MIGAS

Anak PerusahaanBUMN MIGAS

PT. Pertamina (Persero)

MENTERI NEGARABUMN

(Kebijakan Korporasi)

Pengelolaan BUMNBidang UPISET

REGULASI KEPEMILIKAN

23 © DJ MIGAS 2007


Lampiran CINDUSTRI MIGAS DALAM KONSTALASI INDUSTRI

Hulu

(Mengangkat dari perut bumi)

Hilir

(Mengolah menjadi produk energi) (Meningkatkan Nilai Tambah)

Minyak BumiProduk lanjut :

Petrokimia hulu al benzene,polietilene

PenyimpananCadangan

Minyakbumi

Trader Tanpa Aset

INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER

Produk lanjut

a.Metanol

b.Pupuk

Penyimpanan

Trader Tanpa Aset

CadanganGasbumi

Eksplorasi / Eksploitasi

Eksplorasi / Eksploitasi Pengolahan Pengangkutan

Pengolahan Pengangkutan

Niaga

Niaga

INDUSTRI PENUNJANG KEGIATAN MIGAS

Pengujian(Perusahaan)

Operasi(Kontraktor)

Penelitian danPengembangan

(Perusahaan)

Pendidikan danPelatihan(Perusahaan)

Jasa Lainnya(Perusahaan)

Pengembangan daninstalasi

(Kontraktor)

IndstriFabrikasi dan

Instalasi(Fabrikasi)

Industri Jasa Penunjang Migas

Konsultasi(Konsultan)

Perawatan(Kontraktor)

“Domain“ Menteri yang bertanggung jawab di bidang Minyak dan Gas Bumi

Migas

Instansi lain

Pengolahanterintegrasi

Keterangan:1.Pengolahan Terintegrasi adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi produk energi menjadi satu dengan produk petrokimia hulu

Gas Bumi

PetrokimiaHilir

Petrokimia Hilir

Tanker/Pipa

© DJ MIGAS 2007


Lampiran D-1UU Migas vs UU Perindustrian dan Ristek

Dep. Perindustrian

UU No. 5 Tahun 1984tentang Perindustrian

Dep. ESDM

UU

PP

Permen

“Domain”

PP No 35 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas

PP No 36 Tahun 2004ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas

RPP tentang Pembinaan danPengawasan

Kegiatan Usaha Migas(termasuk ttg Pembinaan Industri/Badan Usaha Penunjang Migas)

PerMen ESDM Nomor 037 Tahun 2006 ttg Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas

Rancangan PerMen ESDM ttg Industri Penunjang MigasUU No. 22Tahun 2001

tentang Minyakdan

Gas Bumi

PP No. 17/ 1986 ttng Kewenangan Pengaturan,Pembinaan dan Pengembangan Industri

PP No. 102/ 2000 ttng Standardisasi Nasional(Menristek)

Rancangan Permen ESDM ttg Pedoman Teknis Pengadaan Barang & Jasa untukKegiatan Usaha Hulu Migas

Rancangan Peraturan Menteri ESDM ttg Penyelenggaraan Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (e-procurement) pada Kegiatan Usaha Migas

Rancangan Permen ESDM ttg Pengaturan Pemberlakukan SNI Sebagai Standar diSektor Migas

Rancangan Permen ESDM ttng Pengaturan Pengawasan Peningkatan PemanfaatanBarang dan Jasa Teknologi dan Rancang Bangun Dalam Negeri

Permen Perindustrian No11/M-IND/PER/3/2006i tentang Pedoman Teknis Pe nggunaanProduksi dalam Negeri

(lingkup kewenangan)

© DJ MIGAS 2007


LampiranLampiran DD--33UU Migas UU Migas vsvs UU UU LingkunganLingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi

BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dankesehatan kerja sertapengelolaan lingkungan hidup{Ps. 40 (1, 2, 3)}

Mijn Politie Reglement (MPR) tahun 1930

PP No. 17 Tahun 1974 tentangPengawasan Pelaksanaan Eksplorasi danEksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai

PP No. 11 Tahun 1979 tentangKeselamatan Kerja pada Pemurnian danPengolahan Minyak dan Gas Bumi

UUPP

PermenPeraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentangPencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan EP Migas

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNo. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan diBidang Pertambangan dan Energi

“Domain”

PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun

PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air

PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atauPerusakan Laut

Kepmen 103.K/008/M.PE/1994 tentang pengawasan ataspelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dalam bidang PE

Kepmen 0045/2005 tentang pengelolaan lumpurbor,limbah lumpur dan serbuk bor pada kegiatan pengeboran migas

Kepmen LH no11/2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatanyang wajib dilengkapai dengan amdal


© DJ MIGAS 2007


Lampiran D-2UU Migas vs UU Keselamatan Kerja

Depnakertrans

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerjayang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnyausaha pertambangan minyak dan gas bumi

Dep. ESDM

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi

BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja sertapengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

MPR 1930 Nomor 341 tentangPeraturan Keselamatan KerjaPertambangan

PP No. 17 Tahun 1974 tentangPengawasan PelaksanaanEksplorasi dan Eksploitasi Migas diDaerah Lepas Pantai

PP No. 11 Tahun 1979 tentangKeselamatan Kerja pada Pemurniandan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerjadalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun1970 (Ps. 2).

UU

PP

PermenPeraturan Menteri PertambanganNo. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki SertifikatKelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah LepasPantai

Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan KeselamatanKerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakandalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan SumberdayaPanas Bumi

“Domain”

Peraturan Menteri Pertambangan No 300K/38/M.PE/1997tentang keselamatan kerja pipa penyalur migas

UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan


27 © DJ MIGAS 2007


LampiranLampiran DD--44UU MIGAS VS UU JASA KONSTRUKSI DAN INDUSTRI PENUNJANGUU MIGAS VS UU JASA KONSTRUKSI DAN INDUSTRI PENUNJANG

“Domain”

UU 22/2001tentang

Minyakdan

Gas Bumi

UU

PP

PP No 35 Tahun 2004

ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas

UU No. 18/1999tentang Jasa Konstruksi

PP No . 28 Tahun 2000ttg Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi

Dep. ESDM

JASA-KONSTRUKSI(Dep. Pekerjaan Umum)

PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI No. 147 Tahun 1972 Tentang Perijinan usaha Perusahaan Asing yang bekerja di bidang jasa-

jasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi

RANCANGAN PERMEN ESDMTENTANG

USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI*PP No 36 Tahun 2004

ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas

RPPPembinaan dan

PengawasanKegiatan Usaha Migas

JASA- NON KONSTRUKSI

PP No 29 Tahun 2000ttg Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi

PP No 30 Tahun 2000ttg Penyelengaraan Pembinaan

Jasa Konstruksi

Belum ada UU

Belum ada PP

*) Terdiri dari :• Usaha Jasa Konstruksi Migas• Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas• Industri Penunjang Migas

(Lingkup Kewenangan)

INDUSTRI PENUNJANG(Dep. Perin.)

UU No. 5/1984ttg Perindustrian

PP No. 17/1986

tentangKewenanganPengaturan,

Pembinaan danPengembangan

Industri

Draft Kerangka Regulasi Migas

Documents