Top Banner
DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN BERBASIS LANSEKAP DI TAMAN NASIONAL BERBAK DAN TAMAN HUTAN RAYA SEKITAR TANJUNG SERTA DAERAH PENYANGGANYA DI HUTAN LINDUNG GAMBUT AIR HITAM DALAM- AIR HITAM LAUT DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SUNGAI KUMPEH, PROVINSI JAMBI Disampaikan Dalam : DISKUSI PERJANJIAN KERJASAMA ZSL, DIT.PJLK2HL, Dinas Kehutanan Prov.Jambi, Balai Taman Nasional Berbak Bogor , 13 Pebruari 2015 Erwin A Perbatakusuma ([email protected]) Andjar Rafiastanto ([email protected])
40

DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Feb 23, 2018

Download

Documents

hadung
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KARBON HUTAN BERBASIS

LANSEKAP DI TAMAN NASIONAL BERBAK DAN TAMAN HUTAN RAYA

SEKITAR TANJUNG SERTA DAERAH PENYANGGANYA

DI HUTAN LINDUNG GAMBUT AIR HITAM DALAM- AIR HITAM LAUT DAN

HUTAN PRODUKSI TERBATAS SUNGAI KUMPEH, PROVINSI JAMBI

Disampaikan Dalam :

DISKUSI PERJANJIAN KERJASAMA

ZSL, DIT.PJLK2HL, Dinas Kehutanan Prov.Jambi, Balai Taman Nasional Berbak

Bogor , 13 Pebruari 2015

Erwin A Perbatakusuma ([email protected])

Andjar Rafiastanto ([email protected])

Page 2: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Zoological Society of London : Tinjauan Umum dan Kegiatan

• The Zoological Society of London (ZSL) adalah organisasi

internasional dalam bidang keilmuan, konservasi terapan dan

pendidikan yang didirikan oleh Sir Stamford Raffles tahun 1826.

ZSL terdaftar sebagai sebuah yayasan di Inggris dengan No.

208728. Berkantor pusat di London dengan Kantor Program

Indonesia di Kota Bogor dan Kantor Lapangan di Kota Jambi

dan Palembang

• Misi ZSL : Untuk mencapai dan mengembangkan pelestarian

satwa dan habitatnya di seluruh dunia. Misi ini dicapai :

• menjalankan program-program konservasi lapangan di lebih 50

negara dengan 150 proyek lapang dengan investasi £ 3,654,000

mengembangkan perannya sebagai sebuah pusat penelitian,

biologi konservasi, dan kesejahteraan satwa;

• meningkatkan pemahaman publik tentang satwa dan

kesejahteraannya serta tentang masalah-masalah yang terkait

dengan pelestariannya;

• melaksanakan program pendidikan dan informasi,

• memenuhi perannya sebagai tempat memajukan serta

pembelajaran bidang zoology dan konservasi satwa melalui

publikasi ilmiah, lokakarya, pengajaran, penganugerahan

penghargaan, serta pengembangan kebijakan konservasi.

Page 3: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Zoological Society of London : Tinjauan Umum dan Kegiatan

• Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia 38 orang : 36 orang

Warga Negera Indonesia yang bekerja di Kantor ZSL Bogor

dan di Kantor Lapangan ZSL dan 2 orang Warga Negara

Asing yang bekerja di Kantor ZSL Bogor.

• Misi di Indonesia : “Menangani konflik kepentingan antara

konservasi dan pembangunan ekonomi melalui konservasi

lansekap satwa liar”.

• Sejak tahun 2002 bekerja di Indonesia berdasarkan aspek-

aspek dukungan legalitas :

1. Surat Kementerian Luar Negeri – Direktorat Jenderal

Multilateral No. 0953/SB/VI/2008/51 tanggal 28 Juni 2008

tentang Hasil Rapat Interdep Permohonan Pendaftaran

LSM Asing Zoological Society of London (ZSL) di

Indonesia

2. Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian

Kehutanan dengan The Zoological Society of London

tanggal 30 Mei 2011 tentang “ Konservasi Spesies Satwa

Terancam Punah dan Habitatnya”

Page 4: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Zoological Society of London : Tinjauan Umum dan Kegiatan

3. Memorandum Saling Pengertian antara Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia dengan The Zoological Society of

London tentang Penelitian Ilmiah Untuk Mendukung

Konservasi Hidupan Liar tanggal 30 Maret 2010.

4. Perjanjian –perjanjian kerjasama ZSL dengan Balai

Taman Nasional Berbak (2011), Balai Konservasi Sumber

Daya Alam (BKSDA) Jambi (2011) dan BKSDA Sumatera

Selatan (2011, 2012), Direktorat PJLK2HL Ditjen PHKA -

Kementerian Kehutanan (2011), Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Jambi (2013)

5. Keputusan Menteri Kehutanan No SK.549/Menhut-II/2013

tentang Persetujuan Penyelenggaraan Demonstration

Activities Reducing Emission from Deforestation and

Forest Degradation (DA REDD+ ) Pada Taman Nasional

Berbak seluas 142.750 Hektar.

Page 5: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Zoological Society of London : Tinjauan Umum dan Kegiatan

1. Pemanfaatan karbon untuk mendapatkan insentif ekonomi

guna membangun lansekap konservasi harimau

2. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan industri pada

lansekap konservasi

3. Pengurangan dampak konflik satwa liar di lansekap

konservasi

4. Penelitian aspek-aspek ekologi satwa liar yang mendukung

kegiatan di atas

Page 6: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Lokasi Proyek:

Lansekap hutan gambut Berbak terletak di Kabupaten-kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur , Provinsi Jambi. Kawasan Inti terdiri dari Taman Nasional Berbak yang mengandung hutan gambut dalam, dan merupakan hutan gambut masih tersisa di Kawasan Pantai Sumatera bagian Barat Laut di Kawasan Penting Biodiversitas Daratan Sunda Besar.

Luas Kawasan Proyek Inisiatif Karbon Berbak (IKB) di lansekap Berbak 238,000 ha, terdiri dari 4 kawasan fungsi hutan, Taman Nasional Berbak (142,750 ha), Hutan Lindung Gambut Air Hitam Dalam (18,700 ha), Hutan Produksi (62,000 ha), Taman Hutan Raya Tanjung (17,893 ha).

Pengembang Proyek :

Zoological Society of London

• MITRA KERJA : Balai Taman Nasional Berbak, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi , Yayasan Gita Buana, Deltares, Satuan Tugas Nasional REED+ ? BP REDD+, IUPHK-HA PT. Putraduta Indahwood, IUPHK-HA PT. Pesona Belantara Persada , KOMDA REDD+ Jambi

• SUMBER PENDANAAN : Clinton Climate Initiative, Tropical Forest Conservation Action , DEFRA UK, Panthera Fund, Darwin Initiative-UK, 21 Century Tiger, US Fish and Wildlife Service, Segre Fund , Millennium Challenge Compact, FREDDI-Norway

Mitra Kerja dan Sumber Pendanaan :

Rencana Project Design Document (PDD):

• Voluntary Carbon Standards (VCS) • Climate Community and Biodiversity (CCB)

Taman Nasional Berbak

Hutan Lindung Gambut

Taman Hutan Raya Tanjung

IUPHK-HA PT. Putraduta Indahwood

IUPHK-HA PT. Pesona Rimba Belantara

PRAKARSA KARBON BERBAK: MEMBANGUN READINESS PROYEK REDD+

Page 7: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

ANCAMAN-ANCAMAN UTAMA :

Page 8: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Jarak Dari DesaJarak Dari Jalan

Jarak Dari Sungai Jarak Dari Api

Peta. Kompilasi Faktor Pendorong Deforestasi dan

Degradasi Hutan dan Potensi Resiko Transisi

Kawasan Berhutan ke Kawasan Non Hutan. Kawasan

berwarna hitam menunjukan kawasan tidak berisiko

terjadi transisi ke non- hutan

Peta : Faktor-faktor Utama Pendorong Deforestasi dan Degradasi Hutan

ANCAMAN-ANCAMAN UTAMA :

Page 9: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Baseline BAU Emisi Tahunan Kawasan Inisiatif Karbon Berbak Selama 30 tahun

Baseline BAU Emisi Tahunan Per-Unit Pengelolaan Kawasan Hutan Selama 30 tahun

Emisi Degradasi terencana, Emisi Deforestasi Tidak Terencana, Emisi Pengeringan Gambut,

Net Kumulatif Emisi

Taman Nasional Berbak , Hutan Lindung Gambut, Taman Hutan Raya Tanjung, IUPHHK-HA PT. Putraduta Indahwood, IUPHHK-HA PT. Pesona Belantara Persada , Total Kawasan Hutan Produksi

ANCAMAN-ANCAMAN UTAMA :

Page 10: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

KELAYAKAN TIPE PROYEK REDD+ (NOMENCLATUR VSC 2008) DI LANSEKAP BERBAK

KELAYAKAN SKENARIO PROYEK REDD+ DI LANSEKAP BERBAK

L O K A S I

Improvement Forest

Management (IFM )– Reduced Impact Logging

(RIL) /Pembalakan

KayuBerdampak

Rendah

REDD - Avoided Unplanned Mosaic Deforestation and

Degradation (AUMDD)/Pencegahan

Mosaik Deforestasi danDegradasi Tidak

Terencana

REDD –Avoided Planned

Deforestation(APD) /

PencegahanDeforestasiTerencana

Peat Rewetting and Conservation

(PRC)/PembasahanKembali dan

Konservasi Gambut

TAMAN NASIONAL BERBAK - TERBATAS-

SANGAT LAYAK

HUTAN LINDUNG GAMBUT - LAYAK-

LAYAK

TAMAN HUTAN RAYA TANJUNG

- LAYAK LAYAKSANGAT LAYAK

IUPHHK-HA PT PUTRADUTA INDAHWOOD

SANGAT LAYAKLAYAK - SANGAT LAYAK

IUPHHK-HA PT . PESONA BELANTARA PERSADA

SANGAT LAYAKLAYAK - SANGAT LAYAK

Page 11: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

• Pentingnya Proyek Inisiatif Karbon Berbak sebagai

Demontration Activities REDD di Indonesia dengan diberikan

persetujuan oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK.549/2013,

• Proyek Inisiatif Karbon Berbak juga mendapat dukungan dan

tercatat sebagai aksi prioritas pengurangan emisi dalam

Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi 2012-2032

(SRAP) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur No.

352/2013. Disamping itu sejalan dengan Strategi dan Rencana

Aksi Nasional REDD+ dan Jambi telah terpilih sebagai salah

satu provinsi percontohan REDD+ di Indonesia oleh UKP4.

• Taman Hutan Raya Tanjung sebagai bagian lanskap Berbak

telah mendapatkan dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi

Jambi No. 3111/BHKA-43/IV/2013 sebagai lokasi DA REDD+

• Proyek Inisiatif Karbon Berbak sejalan dengan pencapaian

target penurunan emisi sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Presiden No. 61 / 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi GRK dengan indikasi target 1,83 juta ton emisi

CO2e

PENCAPAIAN KEMAJUAN KEGIATAN –MENCIPTAKAN KONDISI PEMUNGKIN DAN MERANCANG PROYEK REDD+ BERSKALA LANSEKAP

Page 12: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

Dari 34 kegiatan dalam Rencana Kerja Lima Tahun ZSL –

Balai Taman Nasional Berbak - Dit.PJLK2HL Kementerian

Kehutanan : 4 kegiatan sedang berjalan dan 4 kegiatan

belum dikerjakan dan 26 kegiatan telah selesai dikerjakan .

Semua kegiatan yang telah selesai dan masih berjalan

masih dalam fase readiness, diantaranya ;

• Desktop study kelayakan REDD+ (estimasi dan

cadangan karbon, proyeksi emisi karbon, skenario tipe

proyek REDD,nilai ekonomi karbon )

• Monitoring biodiversitas kunci (satwa harimau, burung,

gibon)

• Instalasi 150 jebakan kamera untuk memantau

keberadaan, distribusi dan populasi harimau Sumatera

dan satwa pemangsanya.

• Survey base line sosial ekonomi masyarakat 32 desa

dan Survey persepsi masyarakat pada 7 desa

• Monitoring 3500 fenologi pohon hutan dan produktivitas

serasah hutan seluas 6 hektar

• Monitoring subsisden permukaan air dan subsisden

tanah gambut pada 3 lokasi dan pemetaan kanal.

• Menguji insentif REDD+ melalui kegiatan ekonomi

masyarakat pada 11 desa percontohan

- PENCAPAIAN RINCIAN KEMAJUAN KEGIATAN

Page 13: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

• Membangun infrastruktur proyek (stasiun penelitian,

permanen sampling plot)

• Memfasilitasi peningkatan Sistim Patroli Hutan

melalui SMART (Spatial Monitoring and Reporting

Tool)

• Instalasi 6 alat pemantau hidrologi dan subsiden

tanan di lahan gambut

• Instalasi 4 (empat) km pagar listrik tenaga surya

ramah harimau di 2 desa untuk mengurangi

kematian harimau dan konflik masyarakat – harimau

Sumatera

• Membentuk dan mengoperasikan dua unit Wildlife

Conflict and Crime Response Team (WCCRT) untuk

mengurangi konflik satwa harimau – manusia

• Penyusunan Project Design Document (PDD)

berdasarkan Standar VSC dan CCB

• Memulai proses FPIC / Padiatapa dalam

perencanaan REDD+ pada masyarakat di 32 desa

• Pemetaan Desa dan Perencanaan Pemanfaatan

Lahan Partisipatif pada 5 desa

- PENCAPAIAN RINCIAN KEMAJUAN KEGIATAN

Page 14: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

1.Melestarikan hutan gambut lansekap Berbak Provinsi Jambi adalah vital dalam mendukung rencana penurunan emisi Gas Rumah Kaca Nasional dan Daerah

2.Melestarikan Lanskap Berbak akan mempertemukan tujuan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi dan konservasi alam

3. Fase persiapan DA REDD+ di Taman Nasional Berbak telah diselesaikan dan memasuki pengujian implementasi kegiatan REDD+ berbasis ekosistem

4.Kunci keberhasilan pelaksanaan REDD+ adalah menguatkan pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan baru, keuangan iklim berbasis kinerja untuk mengkatalisasi ekonomi hijau yang menghasilkan multi manfaat REDD+

5.Prakarsa REDD+ yang efektif di Lanskap Berbak, perlu disesuaikan dengan kepentingan dan prioritas lokal serta didasari atas praktek-praktek pengelolaan hutan dan sumber daya alam lokal yang berlaku.

- SIMPULAN DAN PETIKAN HIKMAH PEMBELAJARAN REDD+

Page 15: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

6. Diusulkan pentingnya penerapan Pendekatan Lansekap (landscape approach) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang baru:

• Lansekap yang sehat adalah bagian penting dari solusi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penggunaan lahan, perlindungan hutan, ketahanan pangan dan pertanian menjadi elemen penting dari Kesepakatan Iklim Global Paska Tahun 2020;

• Kegiatan REDD+ lebih berkelanjutan dan penyimpanan karbonnya akan menjadi permanen serta lebih mendapat dukungan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal pada skala lansekap, jika menggabungkan upaya mitigasi iklim dengan langkah-langkah adaptasi iklim dan pembangunan ekonomi rendah emisi yang mendukung dalam meningkatkan penghidupan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang mendesak dan ketahanan masyarakat terhadap dampak-dampak bahaya perubahan iklim,

- SIMPULAN DAN PETIKAN HIKMAH PEMBELAJARAN REDD+

Page 16: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

• Keberhasilan kegiatan REDD + akan terbatas, jika berfokus pada sepetak blok hutan atau lahan pertanian, tapi bisa jauh lebih berpengaruh, jika dikaitkan dengan lansekap yang lebih besar mencakup beberapa kepentingan penggunaan lahan untuk mencapai tujuan REDD+ dalam menyimpan karbon, mempertahankan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, mendukung produksi pertanian berkelanjutan, dan berkontribusi dalam meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal.

7. Perjanjian Kerjasama dengan Dit.PJL K2HL dan Balai Taman Nasional Berbak dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah habis masa berlakunya pada tahun 2013 dan kerjasama ini perlu dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil penbelajaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebelumnya, baik kegagalan maupun keberhasilan yang diperoleh.

- SIMPULAN DAN PETIKAN HIKMAH PEMBELAJARAN REDD+

Page 17: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

- DRAFT VER.1 PERJANJIAN KERJASAMA

2. RINCIAN BATANG TUBUH PERJANJIAN KERJASAMA :1.LATAR BELAKANG

2.DASAR PELAKSANAAN DAN AZAS KERJASAMA

3.MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

4.OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

5. DUKUNGAN PARA PIHAK

6.PELAKSANAAN KEGIATAN

7.SUMBER DANA

8.JANGKA WAKTU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

9.PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN MUSYAWARAH MUFAKAT10.K A H A R11.ADENDUM12.PENUTUP

1. Terdiri dari 36 halaman mencakup batang tubuh sebanyak 132 BAB, 24 Pasal, 49 Ayat serta 4 lampiran

Page 18: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

- DRAFT VER.1 PERJANJIAN KERJASAMA (Perpanjangan)

RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. ARAHAN PROGRAM

2. MEKANISME KERJASAMA, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

3. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDUKUNG

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

4. RENCANA KERJA TAHUN 2015 – 2018 PROGRAM KARBON HUTAN

LANSEKAP BERBAK

Page 19: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

2 . PIHAK TERLIBAT :Terdiri dari 4 Pihak yang terlibat : 1). Pihak Pertama: Manajer ZSL Indonesia, 2) Pihak Kedua : Direktur Pemanfaatan Jasa LingkunganKawasan Konservasi dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi dan Kepala Balai Taman Nasional Berbak

3. MASA BERLAKU : 3 (tiga ) Tahun 2015 – 2018.

4. LOKASI KERJA : Taman Nasional Berbak, Taman Hutan Raya Tanjung, Hutan Lindung Air Hitam Dalam-Air Hitam Laut , Hutan Produksi TerbatasSungai Kumpeh . Total Luas : 237.424 hektar

1. JUDUL PERJANJIAN KERJASAMA : “ Implementasi Penyelenggaraan Karbon Hutan Berbasis Lansekap di Taman Nasional Berbak dan Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung, sertaDaerah Penyangganya di Hutan Lindung Gambut Air Hitam Dalam-Air Hitam, Laut dan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Provinsi Jambi ”.

Page 20: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

PETA LOKASI

Page 21: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

BAB III : TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk:

(1)Menciptakan arah baru ketahanan iklim di Lansekap Berbak dengan

terpeliharanya keanekaragaman hayati, berkurangnya pelepasan emisi karbon,

terjaganya keseimbangan hidrologis gambut dan berkurangnya kemiskinan

masyarakat lokal;

(1)Mengembangan dan melaksanakan model kegiatan-kegiatan berbasis

ekosistem yang berkelanjutan dan mampu dipantau, dilaporkan serta diverifikasi

kinerjanya dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan gambut serta

pengelolaan air gambut yang lebih berkelanjutan serta reduksi emisi karbon

didaftarkan, divalidasi dan diverifikasi berdasarkan Voluntary Carbon Standard

(VSC) dan Climate Community Biodiversity Standard (CCBA) guna menciptakan

pendanaan baru yang berjangka panjang serta keamanan dan keberlanjutan

investasi sosial ekonomi masyarakat dan konservasi lahan gambut.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 22: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

BAB IV : OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

a) Pengembangan intitusi REDD+ skala lansekap yang tepat dan disepakati para

pihak;

b) Pengembangan zonasi pemanfatan lahan gambut berkelanjutan, rehabilitasi

hidrologi lahan gambut, rehabilitasi vegetasi lahan gambut dan pengelolaan air

lahan gambut;

c) Pengembangan kewirausahaan petani kecil dan sistim pertanian berkelanjutan;

d) Pelibatan sektor swasta dalam penerapan praktek pengelolaan terbaik (Best

Management Practices);

e) Pengembangan mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing) REDD+;

f) Pengembangan Kerangka Pengaman (Safeguard) dan Sistem MRV

(Measurement, Reporting, Verification) dan penggalangan pendanaan jangka;

dan

g) Pengelolaan pengetahuan dan berbagi pembelajaran REDD+.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 23: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

BAB V : DUKUNGAN PARA PIHAK

Dukungan Pihak Pertama

1.Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Perjanjian

Kerjasama ini;

2.Memfasilitasi bantuan teknis penyusunan perencanaan penggunaan lahan

gambut dan pengelolaan air berkelanjutan;

3.Memfasilitasi bantuan teknis penyusunan dan submisi Dokumen Rancangan

Proyek (Project Design Document) kepada Voluntary Carbon Standart dan

Climate Community Bidodiversity Standart untuk divalidasi dan diverifikasi oleh

lembaga independen;

4.Memfasilitasi penyediaan dan penggalangan dana melalui bantuan hibah dari

lembaga pendanaan internasional dan perdagangan karbon, agar Perjanjian

Kerjasama dapat dilaksanakan;

Page 24: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

6. Memfasilitasi pengadaan peta, data dan informasi bio-hidro-geofisik di

lansekap Berbak terkini yang dibutuhkan dalam perencanaan dan

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

7. Memfasilitasi pengembangan jaringan kerja pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama pada level lokal, regional, nasional, dan internasional untuk

meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan, sumber daya informasi,

sumber daya manusia dan sumber daya finansial;

8. Menyampaikan laporan khusus, laporan kemajuan berkala setiap 6 bulan,

laporan tahunan dan laporan akhir kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan

pihak lainnya yang relevan;

9. Menyusun dan mempublikasikan laporan ilmiah dari hasil pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama;

Page 25: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

10. Mempromosikan dan memberikan bantuan teknis dalam identifikasi dan

penyusunan proposal pendanaan untuk kegiatan pembangunan ekonomi

rendah karbon, konservasi keanekaragaman hayati, konservasi lahan gambut

yang akan didanai oleh lembaga-lembaga donor;

11. Memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan lembaga

pemerintah terkait dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan

gambut dan pengelolaan air lahan gambut yang berkelanjutan, konservasi

keanekaragaman hayati serta pembangunan rendah emisi karbon;

12. Memastikan bahwa nilai kredit akan selalu diberikan kepada PIHAK KEDUA

dan semua personil yang terlibat pada setiap penyusunan publikasi ilmiah,

pendidikan dan periklanan, yang dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama;

Page 26: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

13. Melaksanakan kegiatan implementasi program karbon hutan berbasis

lansekap terkait dengan kewenangannya dan ruang lingkup kegiatan

kerjasama yang telah ditetapkan PARA PIHAK;

14. Memperoleh informasi perkembangan dan seluruh hasil dari kegiatan

yang dilakukan oleh masing-masing Pihak;

15. Memberikan masukan untuk dibahas dan diputuskan bersama PARA

PIHAK dalam hal pelaksanaan program.

Page 27: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Dukungan Pihak Kedua

1. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan

Perjanjian Kerjasama ini;

2. Membantu pengadaan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)

dan atau Surat Izin Masuk lainnya bagi Tim Peneliti dari PIHAK PERTAMA

untuk memasuki kawasan hutan dalam mengadakan penelitian dan

monitoring hidro biodiversitas terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama di

Taman Nasional Berbak, Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung, Hutan Lindung

Gambut Air Hitam Dalam dan Air Hitam Laut, Hutan Produksi Terbatas

Sungai Kumpeh;

3. Membantu menyediakan data-data pendukung seperti citra satelit dan

peta-peta serta informasi-informasi lainnya yang akan dipergunakan untuk

mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

Page 28: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

4. Membantu menyediakan staf (Polhut/Teknisi/Fungsional) yang akan

membantu selama PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan yang

berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

5. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi daerah/instansi pusat

untuk mensinkronisasikan Program APBD dan atau APBN yang mendukung dan

memperkuat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

6. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi bagi dinas/instansi daerah kepada

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperoleh pendanaan dari tingkat pusat

(APBN) dalam rangka pembiayaan yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama;

7. Fasilitasi proses perijinan, persetujuan serta penyempurnaan perangkat hukum

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, seperti Ijin Penyelengaraan Karbon Hutan, Persetujuan

Lokasi dan Pelaksanaan DA REDD+ Skala Lansekap, persetujuan kolaborasi

pengelolaan di kawasan konservasi;

Page 29: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

8. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dan pihak lain di daerah untuk sinergi kegiatan dan menghindari duplikasi

pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama;

9. Membantu penyediaan rekomendasi kemudahan bea cukai terhadap

pengadaaan alat penelitian impor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama;

10. Melaksanakan kegiatan implementasi program karbon hutan berbasis lansekap

terkait dengan kewenangannya dan ruang lingkup kegiatan kerjasama yang

telah ditetapkan PARA PIHAK;

11. Memperoleh informasi perkembangan dan seluruh hasil dari kegiatan yang

dilakukan oleh masing-masing Pihak;

12. Memberikan masukan untuk dibahas dan diputuskan bersama PARA PIHAK

dalam hal pelaksanaan program.

Page 30: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

BAB VI : PELAKSANAAN KEGIATAN

Struktur Pelaksanaan Program

(1)Untuk memberikan masukan dan arahan strategis bagi PARA PIHAK dalam

pelaksanaan kegiatan, dibentuk Komite Pengarah yang berasal dari para

pakar masing-masing lembaga PARA PIHAK;

(2)Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaaan dan

pengawasan implementasi program karbon hutan berbasis lansekap, PARA

PIHAK membentuk Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Manajer Proyek

melalui Surat Keputusan Bersama dari PARA PIHAK;

(3)Untuk membantu Tim Pelaksana ayat (2), PARA PIHAK, secara bersama-

sama dapat menunjuk dan menetapkan Tim Asistensi Teknis pihak ketiga

sebagai Tim Asistensi Teknis;

Page 31: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Pelibatan Partisipasi Masyarakat

a)Penyediaan dan diseminasi informasi publik terkait dengan program;

b)Penyelenggaraan konsultasi publik, diskusi multi-pihak, atau forum lainnya

sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan;

c)Penyediaan sarana pengaduan dan mekanisme pengelolaan yang responsif;

d)Penyelenggaraan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan

(Padiatapa) dan/ atau Free Prior Inform Concent (FPIC), khususnya apabila

dalam wilayah kerja dalam Perjanjian Kerjasama ditemukan keberadaan

masyarakat adat, agar masyarakat lokal mampu menilai potensi manfaat dan

risiko inisiatif REDD+, mempengaruhi rancangan kegiatannya untuk

mengurangi risiko negatif dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat lokal,

serta memutuskan apakah akan menyetujui atau berpartisipasi di dalamnya

atau tidak terhadap Program REDD+ yang direncanakan;

Page 32: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2015 – 2018 PROGRAM KARBON HUTAN LANSEKAP BERBAK

Page 33: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 34: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 35: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 36: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 37: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 38: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 39: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

.

PASAL-PASAL PENTING PERLU DIDISKUSIKAN DAN DISEPAKATI

Page 40: DRAFT 1 PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI · PDF file2. rincian batang tubuh perjanjian kerjasama : ... mekanisme kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi 3. daftar peraturan

TERIMA KASIH

KONTAK :www.zsl.org www.sustainablepalmoil.orgJl. Papandayan No. 18 Kel. Babakan Bogor 16151 Telp 0251 8356488 / 8339222 Fax 251 8339666