draf laporan magang

7/28/2019 draf laporan magang

1/53

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangUndang-undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) serta Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4

menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, serta dijelaskan pula

bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan serta dipenuhi dimana dalam upaya pemenuhannya

memerlukan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh agar derajat kesehatan

dapat dicapai seoptimal mungkin. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat

yang optimal menunjukkan berhasilnya sistem pembangunan kesehatan yang

dilakukan oleh suatu negara.

Kementerian kesehatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang

bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ruang lingkup permasalahan yang ditangani oleh Kementerian Kesehatan

sangatlah luas meliputi berbagai aspek dan upaya demi terciptanya derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya (www.depkes.go.id).

Berdasarkan target pencapaian MDGs, dalam meningkatkan kinerja

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan Visi dan Misi Rencana

Strategis tahun 2010 2014. Visi Rencana Strategis yang ingin dicapai

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) adalah Masyarakat Sehat yang Mandiridan

1


2/53

2

Berkeadilan. Upaya dalam mewujudkan visi rencana strategis ditetapkan misi

pembangunan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani melalui

kerja sama nasional dan global, melindungi kesehatan masyarakat dengan

menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan

berkeadilandengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif, menjamin

ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta menciptakan tata

kelola keperintahan yang baik. individu, keluarga dan masyaralat beserta

lingkungannya (www.depkes.go.id).

Upaya dalam mencapai visi dan misi tersebut diatas harus ditetapkan

suatu strategi yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, swasta dan

masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan. Kegiatan yang dapat

dilakukan dengan strategi yang berbasis model pendekatan dan kebersamaan

dalam upaya memfasilitasi percepatan dan pencapaian peningkatan derajat

kesehatan bagi seluruh penduduk tersebut dapat dilakukan dengan

mengembangkan kesiapsiagaan di tingkat desa yang disebut Desa Siaga. Desa

siaga merupakan suatu desa yang penduduknya memilki kesiapan sumber daya

dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-

masalah kesehatan, bencana, dan kedaruratan kesehatan secara maandiri.

(Kemenkes RI, 2010).
http://www.depkes.go.id/http://www.depkes.go.id/


3/53

3

Pengembangan Desa Siaga memiliki target keberhasilan yang sangat

besar yaitu pada tahun 2006 sebanyak 12.000, tahun 2007 sebanyak 30.000 desa

dan akhir tahun 2008 seluruh desa di Indonesia telah menjadi Desa Siaga.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Kesehatan pada tahun 2009 bahwa dari

75.410 desa dan kelurahan diseluruh Indonesia tercatat 42.295 (56,1%) desa dan

kelurahan telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga.

Namun demikian, belum semua Desa dan Kelurahan Siaga tersebut mencapai

kondisi Siaga Aktif yang sesungguhnya (Kemenkes RI, 2010)

Pelaksanaan Program desa siaga sudah berlangsung sejak tahun 2006

sampai sekarang dengan pengembangan program menjadi desa siaga aktif yang

ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2015. Selama 3 tahun program desa siaga

berjalan, jumlah desa yang memulai upaya untuk mewujudkan desa siaga sudah

mencapai 56,1%. Namun jumlah itu hanya menunjukan kuantitas, sedangkan

kualitasnya belum mencapai target menjadi desa siaga aktif yang sebenarnya.

Sehingga diperlukan adanya suatu evaluasi terhadap pelaksanaan program desa

siaga untuk mengetahui hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Dengan mengetahui hambatan dan kekurangan pelaksananan program desa siaga

maka akan memudahkan dalam pencapaian target desa siaga aktif 2015 yaitu

sebesar 80% desa dan kelurahan siaga aktif.

Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu

Kesehatan (FKIK) merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan

Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) yang memiliki visi menjadi


4/53

4

program sarjana yang menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan

dan keterampilan di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu bersaing dalam

pasar kerja global. Kegiatan magang merupakan sarana latihan kerja bagi

mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan keterampilan di

bidang keilmuan kesehatan masyarakat serta mengaplikasikan ilmu yang

diperoleh di bangku kuliah disesuaikan dengan keadaan dan situasi di lapangan,

sehingga mampu membantu dalam memecahkan permasalahan kesehatan yang

sedang ada di lapangan.

Kegiatan Magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pengembangan program desa

siaga aktif di pusat promosi kesehatan serta ingin menambah pengalaman dan

kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam

perkuliahan. Pada kegiatan magang ini mahasiswa tertarik untuk mencoba

membahas dan mempelajari dengan mengambil judul Evaluasi pengembangan

program desa siaga aktif di pusat promosi kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

B. Rumusan MasalahBerdasarkan hal di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu

Bagaimanakah Evaluasi Pengembangan Program Desa Siaga Aktif di Pusat

Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?


5/53

5

C. Tujuan1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan latihan kerja di Kementerian Kesehatan

khususnya di Pusat Promosi Kesehatan Republik Indonesia mengenai evaluasi

pengembangan program Desa Siaga Aktif untuk meningkatkan pengetahuan

dan membentuk sikap serta keterampilan kerja.

2. Tujuan khususa. Mengetahui struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta wewenang

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

b. Mengetahui struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi Pusat PromosiKesehatan, serta program-program di Pusat Promosi Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

c. Mengetahui gambaran umum perkembangan Program Desa Siaga Aktif diPusat Promosi Kesehatan,

d. Mengetahui gambaran monitoring dan evaluasi perkembangan ProgramDesa Siaga Aktif di Pusat Promosi Kesehatan,

D. Manfaata. Bagi Kementerian Kesehatan RI

a. Institusi memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, serta dapatmemanfaatkan tenaga magang sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya,


6/53

6

b. Laporan magang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasimasukan yang memuat hasil analisis masalah penngembangan program

Desa Siaga Aktif dan evaluasi programnyaPusat Promosi Kesehatan,

c. Menciptakan sarana kerja sama antara institusi tempat magang danperserta magang dalam rangka meningkatkan pengetahuan khususnya

dalam pengembangan program Desa Siaga Aktif dan evaluasi

programnya.

2. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakata. Menjalin kerja sama dengan Pusat Promosi Kesehatan sehingga dapat

mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

b. Memperoleh informasi tentang kondisi nyata dunia kerja yang bergunabagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

c. Memperoleh umpan balik dari institusi tempat magang dalam rangkapengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan di

lapangan.

3. Bagi Mahasiswaa. Mendapatkan pengalaman nyata terkait dengan aplikasi ilmu kesehatan

masyarakat khususnya bidang ilmu promosi kesehatan,

b. Memperoleh pemahaman dan keterampilan di bidang Promosi KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pengembangan

program Desa Siaga Aktif ,


7/53

7

c. Memperoleh permasalahan dalam hal ini mengenai pengembanganprogram Desa Siaga Aktif dan evaluasi programnya yang dapat digunakan

sebagai salah satu bahan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir.


8/53

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi dalam Promosi Kesehatan1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat

keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui

efektivitas masing-masing komponennya.

2. Proses EvaluasiLangkah-langkah proses evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Ini karena apa saja dapatdievaluasi. Apakah itu rencananya, sumber daya, proses pelaksanaan,

keluaran, efek atau bahkan dampak suatu kegiatan, serta pengaruh

terhadap lingkunangan yang luas.

b. Mengembangkan kerangka dan batasan. Di tahap ini dilakukan asumsi-asumsi mengenai hasil evaluasi serta pembatasan ruang lingkup evaluasi

serta batasan-batasan yang dipakai agar objektif dan focus.

c. Merancang desain (metode). Karena biasanya evaluasi terfokus pada satuatau beberapa aspek, maka dilakukan perancangan desain, yang

sebenarnya mengikuti rancangan desain riset walaupun tidak harus kaku

seperti riset umumnya dalam penerapannya. Rancangan riset ini sangat

8


9/53

9

bervariasi mulai dari yang amat sederhana sampai dengan yang sangat

rumit bergantungpada tujuan dan kepentingan evaluasi itu sendiri.

d.

Menyusun instrument dan rancangan pelaksanaan. Selanjutnya, ialah

mengembangkan instrument pengamatan atau pengukuran serta rencana

analisis dan membuat rencana pelaksanaan evaluasi.

e. Melakukan pengamatan, pengukuran dan analisis. Selanjutnya, ialahmelakukan pengumpulan data hasil pengamatan, melakukan pengukuran

serta mengolah informasi dan mengkaji sesuai tujuan evaluasi.

f. Membuat kesimpulan dan pelaporan. Informasi yang dihasilkan dariproses evaluasi ini disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan

kebutuhan atau permintaan. Lain pihak menginginkan bentuk penyajian

atau pelaporan yang berbeda.

Dalam proses penentuan fokus yang dievaluasi cara yang paling teliti

adalah dengan pendekatan sistem, yaitu dengan menguraikan proses suatu

kegiatan atau intervensi menurut unsur-unsur sistem, yaitu: (1) Masukan

(Input), (2) Proses (Process), (3) Keluaran (output), (4) Efek (outcome), (5)

Dampak (impact), (6) Umpan balik (feed back), dan (7) Lingkungan

(environment). (Notoatmodjo, 2010)

Menurut Azwar (1996) dan Muninjaya (2004) pada dasarnya ruang

lingkup evaluasi bedasarkan pendekatan sistem secara sederhana dapat

dibedakan berdasarkan atas empat kelompok, yaitu:


10/53

10

a. Evaluasi Masukan (input),Evaluasi terhadap input berkaitan dengan pemanfaatan berbagai sunber

daya, baik sumber daya dana, tanga maupun sarana. Evaluasi ini

bertujuan untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimanfaatkan

sudah sesuai dengan standar dan kebutuhan.

b. Evaluasi Proses (process)Evaluasi terhadap proses dititkberatkan pada pelaksanaan program,

apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Penilaian

tersebut juga bertujuan untuk mengetahui apakah metode yang dipilih

sudah efektif, bagaimana dengan motivasi staf dan komunikasi diantara

staf dan sebagainya.

c. Evaluasi Keluaran (output)Evaluasi terhadap output meliputi evaluasi terhadap hasil yang dicapai

dari dilaksanakannya suatu program. Penilaian tersebut bertujuan untuk

mengetahui apakah hasil yang dicapai suatu program sudah sesuai dengan

target yang ditetapkan sebelumnya.

d. Evaluasi Dampak (impact)Evaluasi terhadap dampak (impact) program mencakup pengaruh yang

ditimbulkan dari dilaksanakannya suatu program, apakah sudah sesuai

dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.


11/53

11

B. Desa Siaga Aktif1. Pengertian Desa Siaga dan Desa Siaga Aktif

Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan

mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan

masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular, dan penyakit yang

berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian bencana,

kecelakaan, dan lain-lain dengan memanfaatkan potensi setempat secara

gotong royong (Abdurrachman dkk, 2007).

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari

Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga

Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain kelurahan, yang:

a. Penduduknya dengan mudah dapat mengakses pelayanan kesehatan dasaryang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilyah tersebut seperti,

Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.

b. Penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat(UKBM) dan melaksanankan survailans berbasis masyarakat (meliputi

pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan,

dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulanagan bencana, serta

penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Kemenkes, 2010).


12/53

12

2. Kriteria Desa Siaga AktifUpaya untuk menjamin kemantapan dan kelestarian pengembangan

Desa dan Kelurahan Siaga dilaksanakan secara bertahap dengan

memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Kepedulian Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakatterhadap Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin

dari keberadaan dan keaktifan Forum Masyarakat Desa/Kelurahan

(FMD),

b. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa SiagaAktif atau Kelurahan Siaga Aktif,

c. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yangbuka atau memberikan pelayanan setiap hari,

d. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) penanggulanganbencana dan kegawatdaruratan kesehatan, (b) survailans berbasis

masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu, pertumbuhan

anak, lingkungan, dan perilaku), serta (c) penyehatan lingkungan,

e. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembanganDesa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran

pembangunan desa atau kelurahan,

f. Peran aktif pihak ketiga (dunia usaha, LSM, dan lain-lain) dalampendanaan Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif,


13/53

13

g. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengaturtentang pengembangan Desa Siaga Aktif atau Kelurahan Siaga Aktif,

h.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat (rumah tangga) di

desa atau kelurahan (Kemenkes, 2010).

3. Indikator Keberhasilan Desa Siaga AktifKeberhasilan upaya pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari 4

(empat) kelompok indikator, yaitu: (1) indikator masukan, (2) indikator

proses, dan (3) indikator keluaran, dan (4) Indikator dampak.

a. Indikator MasukanIndikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa

banyak masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

Indikator masukan terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

1) Ada/ tidaknya Forum Masyarakat Desa,2) Ada/ tidaknya Poskesdes dan sarana bangunan serta perlengkapan/

peralatannya,

3) Ada/ tidaknya UKBM yang dibutuhkan masyarakat,4) Ada/ tidaknya tenaga kesehatan (minimal bidan).

b. Indikator ProsesIndikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa aktif

upaya yang dilaksanakan di suatu desa dalam rangka pengembangan dan

pembinaan Desa. Indikator proses terdiri atas hal-hal sebagai berikut:


14/53

14

1) Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat Desa,2) Berfungsi/ tidaknya Poskesdes,3)

Berfungsi/ tidaknya UKBM yang ada,

4) Berfungsi/ tidaknya Sistem Kegawatdaruratan dan PenanggulanganKegawatdaruratan dan bencana,

5) Berfungsi/ tidaknya Sistem Surveilans berbasis masyarakat,6) Ada/ tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk keluarga sadar gizi

(kadarzi) dan PHBS.

c. Indikator KeluaranIndikator keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa besar

hasil kegiatan yang dicapai di suatu desa dalam rangka pengembangan

Desa. Indikator keluaran terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

1) Cakupan pelayanan kesehatan dasar Poskesdes,2) Cakupan pelayanan UKBM-UKBM lain,3) Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan,4) Cakupan rumah tangga yang mendapat kunjungan rumah untuk

kadarzi dan PHBS.

d. Indikator DampakIndikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa besar

dampak dari hasil kegiatan di Desa dalam rangka pengembangan Desa

Siaga (Kemenkes, 2010).


15/53

15

4. Indikator Keberhasilan Pengembangan Desa atau Kelurahan Siaga AktifKeberhasilan pengembangan Desa atau Kelurahan Siaga Aktif di suatu

desa atau kelurahan dapat dilihat dari pencapaian upaya-upaya yang dilakukan

di Pusat, Provinsi, Kbupaten/Kota, Kecamatan serta Desa dan Kelurahan

sebagai berikut:

a. Pusat1) Adanya kebijakan yang mendukung operasionalisasi pengembangan

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

2) Terbentuknya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Desa danKelurahan Siaga Aktif Tingkat Pusat.

3) Adanya Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yangterintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan.

4) Adanya dan tersosialisasinya petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukandalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

5) Terselenggaranya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers)pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur Provinsi.

6) Teralokasinya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) peningkatankinerja Puskesmas dan jaringannya untuk pengembangan Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif serta PHBS.

7) Terselenggaranya pertemuan berkala (minimal 2 kali setahun) untukpemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif lingkup

nasional.


16/53

16

8) Adanya pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif terintegrasi secaraberjenjang.

b.

Provinsi

1) Adanya kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentukpenetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif.

2) Terbentuknya forum Pokjanal Desa dan Kelurhana Siaga Aktif ditingkat Provinsi.

3) Terselenggaranya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers)pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif bagi aparatur

Kabupaten dan Kota.

4) Adanya Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yangterintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup provinsi.

5) Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan KelurahanSiaga Aktif (minimal 2 kali setahun) di tingkat Provinsi atau

pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.


c. Kabupaten/ Kota1) Adanya kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk

penetapan peraturan atau keputusan tentang pengembangan Desa dan



17/53

17

2) Terbentuknya forum Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ditingkat Kabupaten/ Kota.

3)

Terselenggaranya orientasi pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif bagi aparatur desa dan kelurahan, KPM dan lembaga

kemasyarakatan serta pihak-pihak lain.

4) Adanya bantuan pembiyaan dari APBD Kabupaten/Kota dan sumberdaya lain untuk pengembangan Desa dan kelurahan Siaga Aktif.

5) Terselenggaranya Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktifyang terintegrasi dalam profil Desa dan Kelurahan lingkup

kabupaten/kota, melalui penetapan langkah dan mekanisme

penyelenggaraan dan pelaporan penyelenggaraan secara berjenjang dari

Desa dan Kelurahan Kecamatan - Kabupaten/ Kota - Provinsi dan

Pemerintah Pusat.

6) Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan KelurahanSiaga Aktif di tingkat Kabupaten/Kota (minimal 3 kali setahun) untuk

pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.


d. Kecamatan1) Terkoordinasi dan terintegrasinya pelaksanaan pengembangan Desa dan

Kelurahan Siaga aktif dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat

lainnya.


18/53

18

2) Terkoordinasinya penerapan kebijakan/peraturan perundang-undanganberkaitan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

3)

Terbentuknya Forum Desa dan Kelurahan Siaga tingkat kecamatan.

4) Adanya Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yangterintegrasi dalam profil desa dan kelurahan lingkup kecamatan.

5) Terselenggaranya pertemuan berkala Pokjanal Desa dan KelurahanSiaga Aktif di tingkat kecamatan (minimal 4 kali setahun) untuk

pemantuan perkembangan desa dan kelurahan Siaga Aktif.


e. Desa/ Kelurahan1) Keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan.2) Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat/ Kader kesehatan Desa dan


3) Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yangbuka atau memberikan pelayanan setiap hari.

4) Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan penanggulangan bencanadan kegawatdaruratan kesehatan, survailans berbasis masyarakat serta

penyehatan lingkungan.

5) Adanya pendanaan untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktifdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Kelurahan,

masyarakat dan dunia usaha.


19/53

19

6) Adanya peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakat dalamkegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

7)

Adanya peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur

tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

8) Adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RumahTangga.

5. Sasaran Pengembangan Desa SiagaUntuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa

Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Semua individu dan keluarga di desa yang diharapkan mampumelaksanakan hidup sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan

kesehatan di wilayah desanya,

b. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu dankeluarga di kelurahan atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi

perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk tokoh

agama, tokoh perempuan dan pemuda, kader desa, serta petugas

kesehatan,

c. Pihak-pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan,peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain-lain seperti

swasta, para donator, dan pemangku kepentingan lainnya yaitu para

pejabat Pemerintah Daerah, pejabat lintas sektor, unsur-unsur organisasi/

ikatan profesi, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, PKK, LSM,


20/53

20

dunia usaha,/ swasta dan lain-lain, diharapkan berperan-aktif juga di

semua tingkat administrasi. (Kemenkes, 2010).


21/53

21

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan KegiatanKegiatan magang yang dilaksanakan selama 1 bulan

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Magang

No Kegiatan

Juliagustus 2012

(minggu ke)

1 2 3 4

1 Orientasi tempat magang,

Pengumpulan data struktur

organisasi, tugas, dan fungsi sertawewenang Kementerian Kesehatan

dan Pusat Promosi Kesehatan.

Belajar program dan tugas di bidang

metode dan teknologi pusat promosi

kesehatan.

2 Pengumpulan data gambaran umum

kemajuan desa siaga. Belajar

program dan tugas di bidang

pemberdayaan dan peran serta

masyarakat pusat promosi

kesehatan.

3 Pengumpulan data evaluasi program

desa siaga yang dilakukan olehpusat promosi kesehatan. Belajar

program dan tugas di bidang

pemberdayaan dan peran serta

masyarakat pusat promosi

kesehatan.

4 Pembuatan laporan magang,

konsultasi pembimbing lapangan

dan belajar program dan tugas di

bidang advokasi dan kemitraan

pusat promosi kesehatan.

16


22/53

22

B. Lokasi KegiatanLokasi : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said kav. X-5, Kuningan- Jakarta Selatan.

Unit : Pusat Promosi Kesehatan

C. Waktu KegiatanKegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2012 dan diakhiri pada

tanggal 11 Agustus 2012.


23/53

23

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil1. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki kedudukan,

tugas dan fungsi serta struktur organisasi yang sudah diatur dalam Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1144/ MENKES/ PER/ VII/

2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan BAB I dan II

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kementerian

Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kedudukan,Kedudukan Kementerian kesehatan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan dipimpin oleh seorang

Menteri Kesehatan.

b. TugasKementerian kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

c. FungsiKementerian kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

18


24/53

24

1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangkesehatan;

2)

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Kesehatan;

3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KementerianKesehatan;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusanKementerian Kesehatan di daerah; dan

5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.d. Struktur organisasi

Susunan organisasi kementerian kesehatan terdiri atas:

1) Sekertariat Jenderal;2) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;3) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan;

4) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan dan Alat Kesehatan;5) Inspektorat Jenderal;6) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;7) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan;

8) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;9) Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;


25/53

25

10) Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;11) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Desentralisasi;

12) Staf Ahli Bidang Mediko Legal;13) Pusat Data dan Informasi;14) Pusat Kerja Sama Luar Negeri;15) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;16) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;17) Pusat Komunikasi Publik;18) Pusat Promosi Kesehatan;19) Pusat Intelegensia Kesehatan; dan20) Pusat Kesehatan Haji.

Kementerian Kesehatan RI memiliki Visi dalam pembangunan

kesehatan adalah Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan yang

artinya Masyarakat menyadari pentingnya hidup bersih dan sehat, dan

berkeinginan untuk hidup sehat serta berdaya atau mampu untuk mecapai

hidup sehat. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan 2010-2014 ini

maka Kementerian Kesehatan meyusun Misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaanmasyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.


26/53

26

b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upayakesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

c.

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.Program pembangunan kementerian kesehatan RI memiliki lima nilai

sebagai dasar filosofi yaitu:

a. Pro Rakyat yang artinya pembangunan kesehatan selalu mendahulukankepentingan rakyat dan menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.

b. Inklusif yang artinya seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasidan dilibatkan secara aktif baik lintas sektor, organisasi-organisasi

profesi, organisasi-organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat

madani maupun masyarakat akar rumput.

c. Responsive yang artinya seluruh program kesehatan tanggap terhadapkebutuhan permasalahan di daerah, tanggap terhadap situasi kondisi

setempat, sosial budaya dan kondisi gegrafis.

d. Efektifyang artinya program kesehatan mampu mencapai target denganmengedepankan prinsip efisiensi dalam pelaksanaannya dan berbasis data

dan bukti.

e. Bersih yang artinya Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengantata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik.


27/53

27

Sasaran strategis yang akan dicapai Kementerian Kesehatan RI tahun

2010-2014 adalah

a. Meingkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.c. Menurunnya disparitas status kesehatan dan gizi antar wilayah, sosial,

ekonomi dan gender.

d. Meningkatnya anggaran publik untuk kesehatane. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan rumah

tangga.

f. Terpenuhinya tenaga strategis di Daerah Tertinggal, Perbatasan danKepulauan (DTPK).

g. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidakmenular.

h. Seluruh kabupaten/kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)kesehatan.

Enam strategi terintegrasi kementerian kesehatan RI untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan diatas yaitu

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat swasta dan masyarakat madanidalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.


28/53

28

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu danberkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya

promotif dan preventif.

c. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untukmewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

d. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang merata danbermutu.

e. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat danalat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu

sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

f. Meningkatkan manajemen yang akuntabel, transparan, berdaya guna danberhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang

bertanggungjawab.

2. Gambaran Khusus Pusat Promosi Kesehatan Kesehatan KementerianKesehatan Republik Indonesia,

Pusat promosi kesehatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi serta

susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor: 1144/MENKES/PER/VII/2010 BAB XVII dengan rincian

sebagai berikut:


29/53

29

a. KedudukanPusat promosi kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan

tugas Kementerian Kesehatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

promosi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Kesehatan melalui Sekretariat Jenderal. Dengan dipimpin oleh

seorang Kelapa Pusat Promosi Kesehatan.

b. TugasPusat Promosi kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat dan promosi kesehatan.

c. FungsiPusat Promosi kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidangpemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;

2) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosikesehatan;

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidangpemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;

4) Pembinaan advokasi dan kemitraan kesehataan;5) Pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang

kesehatan;

6) Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan; dan


30/53

30

7) Pelaksanaan administrasi pusat.d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi, tugas dan fungsi pusat promosi kesehatan

terdiri atas:

1) Bagian Tata Usaha;Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta

administrasi pusat. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluaasidan laporan;

b) Pengelolaan urusan keuangan; danc) Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah

tangga, dan perlengkapan.

Bagian tata usaha terdiri atas:

a) Subbagian Program dan Evaluasi, dengan tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program,

rencana, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan.

b) Subbagian keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan.c) Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga,

dan perlengkapan.


31/53

31

2) Bidang Advokasi dan Kemitraan;Bidang Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pembinaan advokasi dan kemitraan di

bidang kesehatan. Bidang advokasi dan kemitraan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan advokasi dan kemitraandi bidang kesehatan; dan

b) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan advokasi dankemitraan di bidang kesehatan.

Bidang Advokasi dan Kemitraan terdiri atas:

a) Subbidang Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi,

dan penyusunan laporan pelaksanaan advokasi.

b) Subbidang kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi,

dan penyusunan laporan pelaksanaan kemitraan.

3) Bidang Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat;Bidang Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pemberdayaan dan peran

serta masyarakat di bidang kesehatan. Bidang pemberdayaan dan

peran serta masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


32/53

32

a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan danperan serta masyarakat; dan

b)

Evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan

peran serta masyarakat.

Bidang pemberdayaan dan peran serta masyarakat terdiri atas:

a) Subbidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi,

pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan bersumber

masyarakat di bidang kesehatan.

b) Subbidang peran serta masyarakat mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan,

evaluasi, dan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan,

evaluasi, dan penyususnan laporan pelaksanaan peran serta

masyarakat di bidang kesehatan.

4) Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat danPromosi Kesehatan;

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan

Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan,

penyusunan, dan pembinaan metode dan teknologi di bidang

pemberdayaan dan promosi kesehatan. Bidang metode dan teknologi


33/53

33

pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a)

Penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan

pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi di bidang

pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; dan

b) Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaanpengembangan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan

masyarakat dan promosi kesehatan.

Bidang metode dan teknologi pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan terdiri atas:

a) Subbidang pengembangan metode mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan,

evaluasi, dan penyususnan laporan pelaksanaan dan

pengembangan metode di bidang pemberdayaan masyarakat dan

promosi kesehatan.

Subbidang pengembangan teknologi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi,

pelaksanaan, evaluasi, dan penyususnan laporan pelaksanaan dan

pengembangan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat

dan promosi kesehatan.


34/53

34

5) Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok

Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

oleh Kepala Satuan Organisasi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan

fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

e. Program-program Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RIPada tahun 2012 ini Pusat Promosi Kesehatan kementerian

Kesehatan RI sedang melaksanakan beberapa program. Program-program

yang ada memiliki suatu keterkaitan satu sama lain yaitu mendukung

untuk pencapaian MDGs. Program-program tersebut adalah:

1) Aku Bangga Aku Tahu, yaitu program pendidikan kesehatanmasyarakat yang dilakukan untuk menurunkan angka HIV/AIDS.

Program ini dilakukan karena sebagian besar kelompok umur 15-24

tahun memiliki pengetahuan yang rendah tentang HIV/AIDS dan

pencegahannya. Sehingga Kampanye Aku Bangga Aku Tahu


35/53

35

memiliki sasaran pelajar dengan menyisipkan wawasan tenntang HIV

dan AIDS dalam beberapa mata pelajaran di sekolah terutama SMP

dan SMA. Program kampanye Aku Bangga Aku Tahu ini sedang

dalam proses pelaksanaan. Program ini menjadi fokus dari bidang

Advokasi dan Kemitraan Promosi Kesehatan.

2) Buku Harian yaitu program pengendalian penularan HIV/AIDS padakelompok resiko tinggi dengan pemantauan penggunaan kondom

pada Wanita Penjajah Seksual. Cara penggunaan buku harian ini

dengan menempelkan stiker sesuai dengan perilaku hubungan

seksual dengan siapa dan menggunakan kondom atau tidak dalam

melakukan hubungan seksual. Pelaksanaan Program Buku Harian ini

baru uji coba di Jabodetabek dan sudah dilakukan monitoring

penggunaan buku harian di daerah resiko tinggi tersebut. Rencana

pengembangan Program buku harian ini akan diperluas

penggunaannya di lokalisasi WPS seluruh Indonesia pada tahun

2013. Program Buku Harian ini menjadi fokus dari bidang Teknologi

Promosi Kesehatan.

3) PHBS Sekolah yaitu suatu program yang bertujuan untukmeningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah

sebagai salah satu tatanan pokok pelaksanaan PHBS. Pelaksanaan

PHBS sekolah ini dilakukan melalui pemberdayaan UKS dengan

pembinaan dari Puskesmas. Pelaksanaan PHBS sekolah sudah ada


36/53

36

Sosialisasi modul pelaksanaan UKS. Program PHBS Sekolah ini

menjadi focus dari bidang Metode Promosi Kesehatan.

4)

Program Pengembangan Desa Siaga Aktif yaitu pengembangan

program desa siaga yang sudah berjalan sejak tahun 2006 yang

banyak diantaranya belum berhasil menciptakan desa siaga aktif.

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan desa/ kelurahan siaga aktif

dilakukan oleh Pusat Promosi Kesehatan terutama bidang

Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dengan melakukan

kunjungan pada beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menilai

indikator-indikator pelaksanaan Desa/Kelurahan siaga aktif di

beberapa desa/kelurahan dengan mengadakan lomba desa sebagai

pemicu masyarakat/pemerintah desa dalam melaksanakan

pengembangan desa/kelurahan siaga aktif.

3. Gambaran Perkembangan Program Desa Siaga Aktif,Program Desa Siaga dimulai pada tahun 2006 dengan ditetapkannya

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Sampai dengan tahun 2009

tercatat 42.295 desa dan kelurahan siaga (56,1%) dari 75.410 desa dan

kelurahan di Indonesia telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan

Kelurahan Siaga. Namun, banyak diantaranya yang belum berhasil

menciptakan desa dan kelurahan siaga yang sesungguhnya, yang disebut


37/53

37

sebagai Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Hal ini karena pengembangan dan

pembinaan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga yang menganut konsep

pemberdayaan masyarakat memang memerlukan suatu proses.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dilakukan revitalisasi terhadap

Program Pengembangan Desa Siaga guna mengakselerasi pencapaian target

Desa Siaga Aktif pada tahun 2015. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota dan Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk

Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten

dan Kota menetapkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 80% desa dan

kelurahan menjadi desa dan kelurahan siaga aktif. Maka pada tahun 2010

dibentuklah buku Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif sebagai acuan untuk kesamaan pemahaman bagi semua pemangku

kepentingan dalam rangka akselerasi Program Pengembangan Desa Siaga

guna pencapaian target Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif pada tahun 2015.

Perkembangan program desa dan kelurahan siaga aktif sampai pada tahun

2011 memiliki Jumlah RW, Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebanyak

29.532 (32,2%) RW, desa dan kelurahan dari 79.272 RW, desa dan kelurahan

di Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2012).

Desa dan kelurahan siaga dapat dinilai termasuk dalam desa dan

kelurahan siaga aktif jika memenuhi 8 kriteria desa dan kelurahan siaga aktif


38/53

38

sesuai dengan buku pedoman pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

Atas dasar criteria desa dan kelurahan siaga aktif yang sudah ditetapkan, maka

dilakukan pentahapan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

yang terbagi dalam 4 kategori desa dan kelurahan siaga aktif, yaitu: (1) Desa

dan Kelurahan Siaga aktif Pratama, (2) Desa dan Kelurahan Siaga aktif

madya, (3) Desa dan Kelurahan Siaga aktif purnama, dan (4) Desa dan

Kelurahan Siaga aktif Mandiri. Dimana masing-masing perbedaan tiap

kategori digambarkan dalam tabel pentahapan desa/kelurahan siaga aktif

sebagai berikut.

Tabel 4.1 Pentahapan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

KRITERIA PENTAHAPAN DESA/KELURAHAN SIAGA AKTIF

PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI

1. Forum Desa/Kelurahan

Ada, tetapi belum

berjalan

Berjalan, tetapi

belum rutin

setiap triwulan

Berjalan setiap

triwulan

Berjalan setiap

bulan

2. KPM/ Kaderkesehatan

Sudah ada min. 2

orang

Sudah ada 3-5

orang

Sudah ada 6-8

orang

Sudah ada 9

orang atau

lebih

3. Kemudahan aksespelayanan kesehatan

dasar

Ya Ya Ya Ya

4. Posyandu & UKBMlainnya aktif

Posyandu ya,

UKBM lainnya

tidak aktif

Posyandu & 2

UKBM lainnya

aktif

Posyandu & 3

UKBM lainnya

aktif

Posyandu & 4

UKBM lainnya

aktif

5. Dukungan dana untukkegiatan kesehatan di

desa dan kelurahan:

- Pemerintah desadan kelurahan

- Masyarakat- Dunia usaha

Sudah ada dana

dari pemerintah

desa dan

kelurahan serta

belum ada sumber

dana lainnya

Sudah ada dana

dari pemerintah

desa dan

kelurahan serta

satu sumber

lainnya

Sudah ada dana

dari pemerintah

desa dan

kelurahan serta

dua sumber

dana lainnya

Sudah ada dana

dari pemerintah

desa dan

kelurahan serta

dua sumber

dana lainnya

6. Peran sertamasyarakat dan

organisasi

kemasyarakatan

Ada peran aktifmasyarakat dan

tidak ada peran

aktif ormas


peran aktif satu

ormas


peran aktif dua

ormas


peran aktif

lebih dari dua

ormas

7. Peraturan Kepala Belum ada Ada, belum Ada, sudah Ada, sudah


39/53

39

Desa/ Kelurahan,

Bupati/ Walikota

direalisasikan direalisasikan direalisasikan

8. Pembinaan PHBS diRumah Tangga

Pembinaan PHBS

kurang dari 20%

rumah tangnga

yang ada

Pembinaan

PHBS minimal

20% rumah

tangga yangada

Pembinaan

PHBS minimal

40% rumah

tangga yangada

Pembinaan

PHBS minimal

70% rumah

tangga yangada

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif memiliki 3 komponen utama, yaitu:

a. Pelayanan kesehatan dasar, penilaian perkembangan pelayanan kesehatandasar desa dan kelurahan siaga aktif di Indonesia dapat dilihat dari jumlah

Poskesdes yang beroperasi, dimana Poskesdes berfungsi untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil yang kurang

terjangkau oleh Puskesmas dan Pustu yang berjumlah 52.850 poskesdes

yang beroperasi pada tahun 2012.

b. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorongupaya surveilans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan

penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan, Perkembangan

komponen Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM,

dimana UKBM yang paling pokok dikembangkan di masyarakat adalah

Posyandu dengan jumlah 268.439 posyandu yang beroperasi pada tahun

2012.

c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penilaian perkembangankomponen PHBS ditatanan rumah tangga di Indonesia pada tahun 2012

sudah mencapai 7.961.538 rumah tangga ber-PHBS atau 53,89% dari

14.773.538 rumah tangga yang dipantau (Kementerian Kesehatan, 2012).


40/53

40

Pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan siaga aktif diperlukan

langkah-langkah edukatif berupa upaya pendampingan (memfasilitasi)

masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran berupa proses pemecahan

masalah kesehatan yang dihadapinya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan upaya pendampingan tersebut pusat promosi kesehatan memberikan

program pelatihan bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang akan

diterjunkan secara langsung dimasyarakat untuk membantu pemberdayaan

masyarakat dalam pengembangan desa/siaga aktif.

Fasilitator pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif adalah petugas

promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan

Kota yang ditunjuk/ditugasi dan tenaga lain dari program pemberdayaan

masyarakat (seperti PNPM Mandiri) LSM, Dunia Usaha atau pihak lain.

Pelatihan fasilitator ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi dengan

materi pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dalam pengembangan

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota juga melakukan pelatihan bagi

petugas kesehatan di kabupaten, kota dan kecamatan yang berfungsi sebagai

Pembina teknis terhadap kegiatan UKBM-UKBM di desa dan kelurahan

diwilayah kerjanya. Pelatihan bagi petugas kesehatan dibedakan kedalam 2

kategori berdasarkan kualifikasi pesertanya, yaitu: (1) Pelatihan Manajemen

yang diikuti oleh Kepala Puskesmas, dan (2) Pelatihan Pelaksana yang diikuti

oleh para petugas yang diserahi tanggung jawab membina Desa dan


41/53

41

Kelurahan Siaga Aktif (satu orang untuk masing-masing Puskesmas) dan para

petugas kesehatan yang membantu pelaksanaan UKBM di desa atau

kelurahan.

Selain fasilitator pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di Dinas

Kesehatan dan petugas kesehatan di tingkat Puskesmas terdapat Kader

Pemberdayaan Masyarakat (KPM), yaitu anggota masyarakat desa dan

kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk

menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan. KPM merupakan tenaga

penggerak di desa dan kelurahan yang akan diserahi tugas pendampingan di

desa dan kelurahan dalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif. Pelatihan KPM diselenggarakan di kabupaten atau kota.

4. Gambaran Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif,Monitoring dan Evaluasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilakukan

oleh pemerintah dan fasilitator. Dimana monitoring dan evaluasi oleh

pemerintah terutama dilaksanakan melalui verifikasi laporan kegiatan dan

keuangan. Juga melalui sistem informasi desa siaga yang berjalan berjenjang

dari desa/kelurahan ke kecamatan. Kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam

koridor Sistem Informasi Pembangunan Desa. Sedangkan monitoring dan

evaluasi oleh fasilitator dilaksanakan secara melekat saat fasilitator tersebut

membantu berbagai pihak dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga


42/53

42

aktif. Monitoring difokuskan kepada pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan

memantau adanya masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi

untuk dicarikan jalan mengatasinya.

Seorang fasilitator juga berfungsi melakukan inventarisasi terhadap

desa-desa dan kelurahan-kelurahan dalam kaitannya dengan pengembangan

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Hasil evaluasi dan inventrisasi berupa daftar

desa dan kelurahan yang dikelompokan kedalam kategori: (1) Desa dan

Kelurahan yang belum digarap, (2) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Pratama,

(3) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Madya. (4) Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif Purnama, dan (5) Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. Daftar desa

dan kelurahan hasil invenatrisasi dari fasilitator kemudian dilaporkan kepada

Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Kelompok kerja Operasional

Desa dan Kelurahan Siaga Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Setiap desa dan kelurahan siaga diwajibkan mengumpulkan data-data

terkait pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif untuk kepentingan

perlombaan Desa dan Kelurahan yang kemudian diolah dan dianalisis

sehingga menghasilkan laporan perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif

setiap tahunnya. Laporan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di

tingkat kecamatan dikumpulkan di Kabupaten yang akan dianalisis dan

menjadi laporan perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif tingkat

Kabupaten/ Kota. Selanjutnya laporan dari kabupaten/ kota dikirim ke

Provinsi untuk penyususnan laporan perkembangan desa dan kelurahan siaga


43/53

43

aktif provinsi. Hasil analisis perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif

panitia lomba desa dan kelurahan siaga aktif akan memilih 1 desa atau 1

kelurahan yang akan mengikuti lomba desa dan kelurahan siaga aktif tingkat

pusat. Dan pada tahun 2011 terpilih 12 desa dan kelurahan sebagai peserta

lomba desa dan kelurahan siaga aktif.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

di Pusat pada tahun 2011 dilakukan di 12 lokasi yang merupakan

desa/kelurahan peserta lomba desa/kelurahan. 12 lokasi tersebut adalah Nagari

Simarasok (Sumatera Barat), Desa Kutuh (Bali), Desa Tanjung Padang

(Sulawesi Tengah), Desa Rancasalak (Jawa Barat), Desa Girimarto (Jawa

Tengah), Desa Ponjong (DI Yogyakarta), Kelurahan Palebon (Jawa Tengah),

Kelurahan Tombolo (Sulawesi Selatan), Kelurahan Sendangan (Sulawesi

Utara), Kelurahan Tafure (Maluku Utara), Kelurahan Sindangsari (Jawa

Barat), Kelurahan Gunung Lengkuas (Kepulauan Riau). Melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi Desa atau Kelurahan Siaga Aktif dapat diketahui

sejauh mana pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif serta pembinaan

PHBS rumah tangga di masing-masing desa dan kelurahan.

Instrumen yang dinilai dalam lomba desa dan kelurahan siaga aktif

dimulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Instrumen penilaian yang dibuat adalah sebagai berikut:

a. Penilaian di tingkat Provinsi, pertanyaan instrumen penilaian diberikankepada Gubernur.


44/53

44

1) Apakah Pemerintah Provinsi membuat kebijakan untuk mengaturupaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di

kabupaten/kota tentang Desa dan Kelurahan Siaga Aktif serta

Pembinaan PHBS di Rumah Tangga?

2) Apakah ada Pokjanal tingkat provinsi yang mengembangkan danmembina Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam rangka

pemberdayaan masyarakat?

3) Apakah Pokjanal tersebut menjalankan tugas dan fungsi sesuaidengan Surat Keputusan Pembentukan Pokjanal tingkat Provinsi?

b. Penilaian di tingkat kabupaten/ kota, pertanyaan instrumen penilaiandiberikan kepada Bupati/ Walikota.

1) Apakah Pemerintah Kabupaten/ Kota membuat kebijakan untukmengatur upaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang

kesehatan?

2) Apakah ada alokasi dana desa dan kelurahan yang diberikan olehPemerintah Kabupaten/kota yang dapat digunakan untuk

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan

PHBS di Rumah Tangga?

3) Apakah Pemerintah Kabupaten/ Kota membuat kebijakankoordinatif dan pembinaan terkait pengembangan Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif?


45/53

45

4) Apakah pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif termasukdalam program Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka

pemberdayaan masyarakat?

5) Apakah ada APBD yang dialokasikan untuk pengembangan Desa danKelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga

sebagai upaya pemberdayaan masyarakat?

6) Apakah ada kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yangdilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan

masyarakat khususnya terkait pengembangan Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga?

7) Apakah ada pencatatan dan pelaporan terkait pengembangan Desadan Kelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga

secara berjenjang?

8) Apakah ada upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten/kota untukpembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam rangka

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kerja operasional

(Pokjanal) di tingkat kabupaten/kota?

9) Apakah Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Surat Keputusan

Pembentukan Pokjanal tingkat Kabupaten/Kota?

c. Penilaian di tingkat kecamatan, pertanyaan instrumen penilaian diberikankepada Camat.


46/53

46

1) Apakah Camat membuat kebijakan untuk pelaksanaan danpembinaan terkait pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga?

2) Apakah ada upaya camat dalam mendorong pemberdayaanmasyarakat melalui pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga?

3) Apakah ada anggaran di Kecamatan yang dialokasikan untuk upayapemberdayaan masyarakat khususnya terkait pengembangan Desa

dan Kelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah

Tangga?

4) Apakah Camat memanfaatkan data profil desa sebagai dasar untukpengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan


d. Penilaian di tingkat desa dan kelurahan, pertanyaan instrumen penilaiandiberikan kepada Kepala Desa.

1) Apakah ada ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaanmasyarakat khususnya pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga?

2) Apakah Pemerintah Desa melakukan berbagai kegiatanpemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka

pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan



47/53

47

3) Adakah faktor pendukung dalam pengembangan Desa dan KelurahanSiaga Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga sebagai wujud

pemberdayaan dan peran serta masyarakat di desa?

4) Adakah faktor penghambat dalam pengembangan Desa danKelurahan Siaga Aktif serta Pembinaan PHBS di Rumah Tangga?

Tehnik pengumpulan data untuk melakukan penilaian terhadap

instrument-instrumen penilaian tersebut adalah dengan melakukan

wawancara, penelusuran dokumen dan observasi langsung. Dan Informan

yang diwawancara berasal dari petugas BPMPDK, petugas dinas kesehatan

kabupaten, petugas puskesmas dan jajaran terkait lainnya.

B. PembahasanPerkembangan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat diketahui

dengan mengevaluasi 8 kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang kemudian

ditetapkan tingkatan atau kategori desa atau kelurahan siaga aktif tersebut

termasuk dalam salah satu kategori/tingkatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Namun dalam pelaporan perkembangannya di Pusat belum digambarkan secara

rinci kategori/tingkatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang sudah ada yaitu

sebayak 29.532 (32,2%) RW, Desa dan Kelurahan dari 79.272 RW, Desa dan

Kelurahan di Indonesia sudaha termasuk dalam kategori apa.

Tujuan ditetapkannya pentahapan desa dan kelurahan siaga aktif adalah

sebagai hasil evaluasi yang dilakukan dan untuk mengetahui apakah desa dan


48/53

48

kelurahan masih dalam kategori desa dan kelurahan siaga atau sudah masuk

dalam kategori desa siaga aktif. Serta bagi desa dan kelurahan siaga yang sudah

masuk kategori desa dan kelurahan siaga aktif dapat diketahui kriteria desa atau

kelurahan yang berpotensi untuk ditingkatkan dan pemerintah dapat memberikan

pembinaan atau kebijakan sesuai kebutuhan dari rata-rata desa dan kelurahan

siaga aktif di Indonesia untuk menuju desa dan kelurahan siaga aktif sehat

mandiri.

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

di tingkat Pusat dilakukan pada saat lomba desa dan kelurahan siaga aktif yang

diadakan setiap tahun dengan melakukan penilaian terhadap masukan dan

penilaian proses. Hal ini terlihat pada instrumen penilaian yang tanyakan pada

saat lomba desa dan kelurahan siaga aktif di tingkat pusat. Sedangkan menurut

Azrul Azwar (1994) dalam evaluasi suatu program kesehatan dilakuakan

penilaian terhadap masukan, proses, keluaran dan dampak dari program

kesehatan tersebut. Jadi sebaiknya instrumen penilaian yang digunakan saat

lomba desa dan kelurahan siaga aktif ditambah dengan instrumen yang dapat

menggambarkan keluaran dan dampak dari pengembangan program desa dan

kelurahan siaga aktif.

Langkah-langkah penilaian program menurut Audie Knutson (Azwar,

1994) dibedakan atas tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pemahaman program yang akan dinilai, Dimana pada penilaianpengembangan desa dan kelurahan siaga aktif pada tahap pemahaman


49/53

49

program dilakukan dengan mengacu pada buku pedoman pengembangan

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang didalamnya sudah ada kriteria dan

indikator keberhasilan dari pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.

2. Tahap mengembangkan rencana penilaian dan melaksanakan penilaian, Padatahap ini Pusat Promosi Kesehatan membuat lomba desa dan kelurahan

tingkat nasional sebagai media penilaian perkembangan desa dan kelurahan

siaga aktif dan membuat instrumen penilaian berdasarkan kriteria dan

indikator keberhasilan yang sudah dibuat sebelumnya. Namun, ada beberapa

indikator keberhasilan pada buku pedoman pengembangan desa dan

kelurahan siaga aktif yang belum ada dalam instrumen penilaian yang sudah

dibuat oleh Pusat Promosi Kesehatan, yaitu:

a. Pelaksanaan pelatihan untuk pelatih/ fasilitator di tingkat provinsi,b. Pelaksanaan orientasi pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif di

kabupaten/ kota,

c. Keberadaan forum desa dan kelurahan siaga tingkat kecamatan,d. Keberadaan forum desa,e. Keberadaan Kader pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan, danf. Kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar di desa atau kelurahan.

3. Tahap menarik kesimpulan.pada tahap penarikan kesimpulan ini PusatPromosi kesehatan menentukan desa dan kelurahan siaga aktif masuk dalam

pentahapan yang mana, dan memilih desa dan kelurahan siaga aktif yang


50/53

50

mengalami perkembangan dan pemberdayaan terbaik yang akan menjadi

juara Lomba Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Nasional.


51/53

51

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A.

Simpulan

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki tugasmenyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan

memiliki Visi dalam pembangunan kesehatan adalah Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan yang artinya Masyarakat menyadari

pentingnya hidup bersih dan sehat, dan berkeinginan untuk hidup sehat

serta berdaya atau mampu untuk mecapai hidup sehat.

2. Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan memiliki tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. Pusat Promosi

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI memiliki 4 program yang sedang

fokus dikerjakan yaitu Kampanye Aku Bangga Aku Tahu, PHBS Sekolah,

Buku Harian dan Pengembangan Desa Siaga Aktif.

3. Perkembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif tahun 2012 jumlah RW,Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ada 29.532 (32,2%) RW, desa dan

kelurahan dari 79.272 RW, desa dan kelurahan di Indonesia.

4. Monitoring dan evaluasi pengembangan Program Desa dan KelurahaanSiaga Aktif pada tahun 2011 dengan media lomba desa. Penilaian yang

dilakukan berdasarkan pada instrumen penilaian yang dibuat oleh Pusat

47


52/53

52

Promosi Kesehatan hanya menilai pada ruang lingkup penilaian masukan

dan proses, belum sampai pada penilaian keluaran dan dampak dari

pengembangan program desa dan kelurahan siaga aktif.

B. Saran1. Pusat Promosi Kesehatan sebaiknya melakukan Monitoring dan evaluasi

tidak hanya pada desa dan kelurahan yang menjadi peserta lomba, tetapi

juga ditambah beberapa desa/ kelurahan lain untuk mendorong proses

pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dan pemberdayaan

masyarakat di desa/ kelurahan tersebut.

2. Instrumen penilaian yang sudah ada sebaiknya ditambahkan sesuaidengan indikator keberhasilan pengembangan program desa dan

kelurahan siaga aktif.

3. Penilaian pengembangan program desa dan kelurahan siaga aktifsebaiknya ditambahkan untuk menilai indikator keluaran dan dampak dari

pengembangan program desa dan kelurahan siaga aktif yang sudah ada.

4. Pusat Promosi Kesehatan membuat sistem pelaporan terintegrasi yangefektif dan efisien yang dapat diterapkan mulai dari tingkat desa/

kelurahan. Sehingga pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan

akan lebih kompleks.


53/53

53

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman dkk. 2007. Kajian Kesiapan Petugas dan Masyarakat dalam

Pengembangan Desa Siaga. Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

Azwar, Azrul. 1996.Pengantar Administrasi Kesehatan. Binarupa Aksara: Jakarta.

Departemen Kesehatan. Tanpa Tahun. Visi dan Misi Departemen Kesehatan tahun2010-2014. diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

Kementerian Kesehatan RI. 2012. Data Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih

Sehat Tahun 2011

Kementerian Kesehatan RI. 2012. Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2011

Kementrian Kesehatan RI. 2010. Pedoman umum pengembangan desa dan keluarga

siaga aktif dalam rangka akselerasi program pengembangan desa siaga.

Jakarta: Kemenkes RI

Muninjaya, A.A. Gde. 2004. Manajemen Kesehatan Edisi ke-2. Penerbit Buku

kedokteran EGC: Jakarta.

Notoatmodjo, soekidjo. 2010. Promosi kesehatan teori dan aplikasi. PT. Rineka

cipta, Jakarta.

draf laporan magang

Documents