DRAF KOREKSI RAPERPRES.docx

RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

RENCANA TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BANGSEJAHTERA

- 1 -

RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

RENCANA TATA RUANG

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BANGSEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu BANK-SEJAHTERA ;

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); dan

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara

- 2 -

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BANK-SEJAHTERA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu BANGSEJAHTERA yang selanjutnya disebut KAPET BANGSEJAHTERA adalah kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah nasional yang meliputi Kota Kendari, sebagian Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka, dengan didukung oleh inisiasi program pemerintah dalam rangka membangun ekonomi wilayah berbasis pengembangan ekonomi lokal.

2. Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi adalah sistem permukiman dalam wilayah KAPET yang berfungsi sebagai pusat-pusat layan kegiatan produksi dan pemasaran bagi sentra-sentra ekonomi di sekitarnya.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

6. Bupati atau Walikota adalah Bupati Konawe, Bupati Kolaka, dan Walikota Kendari.

- 3 -

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan KAPET BANGSEJAHTERA;

b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA;

c. rencana struktur ruang KAPET BANGSEJAHTERA;

d. rencana pola ruang KAPET BANGSEJAHTERA;

e. arahan pemanfaatan ruang KAPET BANGSEJAHTERA;

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET BANGSEJAHTERA;

g. pengelolaan KAPET BANGSEJAHTERA; dan

h. peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 3

Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta alat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di KAPET BANGSEJAHTERA .

Pasal 4

Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan di KAPET BANGSEJAHTERA sebagai bagian Koridor Sulawesi dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;

b. penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di KAPET BANGSEJAHTERA;

- 4 -

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di KAPET BANGSEJAHTERA;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KAPET BANGSEJAHTERA; dan

e. pengelolaan KAPET BANK-SEJAHTERA .

Bagian Keempat

Cakupan KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 5

KAPET BANGSEJAHTERA mencakup 59 (lima puluhsembilan) kecamatan meliputi:

a. seluruh wilayah Kota Kendari yang mencakup 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mandonga, Kecamatan Baruga, Kecamatan Puuwatu, Kecamatan Kadia, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Kecamatan Kambu, Kecamatan Kendari, dan Kecamatan Kendari Barat;

b. sebagian wilayah Kabupaten Konawe yang mencakup 29 (dua puluhsembilan) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Soropia, Kecamatan Kapoiala, Kecamatan Lalonggasomeeto, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara, Kecamatan Besulutu, Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Wonggekudu, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Anggaberi, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Unaaha, Kecamatan Konawe, Kecamatan Uepai, Kecamatan Lambuya, Kecamatan Onembute, Kecamatan Puriala dan Kecamatan Abuki, Kecamatan Asinua dan Kecamatan Latoma; dan

c. seluruh wilayah Kabupaten Kolaka yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tinondo, Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Mowewe, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Wundulako Kecamatan Baula, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Polinggona, Kecamatan Watubangga, Kecamatan Toari, dan Kecamatan Wolo.

d. seluruh wilayah kabupaten Kolaka Timur 12 kecamatan, meliputi Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Mowewe, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae, Kecamatan Loea, Kecamatan Ladongi, Kecamatan Polipolia, Kecamatan Lambandia, Kecamatan Uluiwoi, Kecamatan Ueesi, Kecamatan Dangia, Kecamatan Aere.

BAB II

- 5 -

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGKAPET BANGSEJAHTERA

Bagian Pertama

Tujuan Penataan Ruang KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 6

Penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA bertujuan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi kawasan secaraterpadu, berbasis pengembangan ekonomi lokal dengan bertumpu padasektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan investasi dalam negeri dan membangun kemitraan dengan pihak luar negeri.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA meliputi:

a. pengembangan sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikananyang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah yang tinggi;

b. penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET; dan

c. pengembangan pengelolaan ekonomi kawasan terpadu untuk menciptakan daya saing produk unggulan wilayah.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 8

Strategi pengembangan sektor pertanian sertasektor kelautan dan perikananyang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah yang tinggisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. mengembangkan komoditas utama sebagai komoditas unggulan yaitu kakao, padi sawah sertaperikanan budidaya dan perikanan tangkap dan mengembangkan produk-produk turunannya;

b. mengendalikan alih fungsi lahan-lahan komoditas unggulan untuk kegiatan lain;

c. mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana;

- 6 -

d. mengembangkan kegiatan ekonomi kawasan yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat; dan

e. mengembangkan potensi sumber daya manusia, mengembangan jasa penunjang dan mengembangkan lembaga pengelolaan klaster.

Pasal 9

Strategipenguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan termasuk usaha mikro-usaha kecil-menengah, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa (informasi, lembaga keuangan, dan koperasi), dan kegiatan distribusi;

b. mengembangkan sistem jaringan prasarana utama yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan konektivitas sentra-sentra produksi bahan bakuserta sentra – sentra industri pengolahan demi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemasarankomoditas unggulan wilayah; dan

c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan pengelolaan limbah guna mendukung pengembangan komoditas unggulan.

Pasal 10

Strategi pengembangan pengelolaan ekonomi kawasan terpadu untuk menciptakan daya saing produk unggulan wilayahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufc terdiri atas:

a. menetapkan kegiatan ekonomi kawasan terpadu melalui pengembangan keterkaitan ke depan dan ke belakang komoditas unggulan;

b. menetapkan target pasar secara bertahap dari lingkup lokal, nasional, regional dan global sesuai tahapanpengembangan KAPET;

c. mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan mempertimbangkan situasi sosial ekonomi dan budaya setempat terkait pengembangan komoditas unggulan;

d. mendukung kegiatan penelitiandan pengembangan komoditas unggulan;

- 7 -

e. mengembangkan koperasi, usaha mikro kecil menengah,investasi pemerintah-swasta dan membangun kemitraan dengan pihak luar negeri; dan

f. mengembangkan sistem kelembagaan dan pelayanan permodalan serta sistem pembiayaan

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG KAPET BANGSEJAHTERA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

(1) Rencana struktur ruang KAPET BANGSEJAHTERA meliputi:

a. sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi; dan

b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Ekonomi

Pasal 12

(1) Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melayani dinamika perkembangan kegiatan ekonomidi KAPET BANGSEJAHTERA.

(2) Sistem pusatpelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan jasadan kegiatan distribusi.

(3) Sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pusat pelayanan kegiatan perkebunan;

b. pusat pelayanan kegiatan pertanian tanaman pangan;

c. pusat pelayanan kegiatan perikanan budidaya; dan

- 8 -

d. pusat pelayanan kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 13

Pusat pelayanan kegiatan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

a. Pusat pelayanan sentra bahan baku berada di Kecamatan Ladongi dan sekitarnya;

b. Pusat pelayanan sentra industri pengolahan berada di Kecamatan Ladongi;

c. Pusat pelayanan kegiatan pendidikan, penelitian dan pelatihan berada di Kota Kendari, perkotaan Unaaha dan perkotaan Kolaka; dan

d. Pusat pelayanan kegiatan jasa pendukung dan distribusi berada di Kota Kendari, perkotaan Unaaha dan perkotaan Kolaka.

Pasal 14

Pusat pelayanan kegiatan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:

a. Pusat pelayanan sentra bahan baku tanaman pangan berupa areal persawahan meliputi::

1. DI Amohalo Kecamatan Baruga, DI Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

2. DI Wawotobi dan sekitarnya, DI Asolu, DI Walay, DI Ameroro, DI Aleute, DI Alosika, DI Amonggedo, DI Benua, DI Lasaha, DI Meluhu, DI Paku Jaya, DI Sambaosu, DI Sonay, DI Tukambopo, DI Ahuhu, DI Amesiu, DI Amonggedo Baru, DI Anahinunu I, DI Anahinunu II, DI Anggotoa, DI Lamelay I, DI Lamelay II, DI Selabangga, DI Wawolemo I, DI Woerahi, DI Larowiu I, DI Larowiu II, DI Puasana, DI Sth, Ahuhu, DI Karya Mulya I, DI Karya Mulya II, DI Wawolemo II, DI Pandangguni Utama, DI Matahori, DI Laundau/Lalondau, DI Opuaha I, DI Opuaha II, DI Andawe I, DI Andawe II, DI Taranggawe, DI Anggoro, DI Lambuya, DI Meraka Tanggobu, DI Onembute I, DI Puriala, DI Trimulya, DI Ulu Meraka I, DI Ulumeraka II, DI Watuasa, DI Lalonggatu, DI Alomba, DI Onembute II, DI Poanaha I, DI Poanaha II, DI Trimulya A, DI Trimulya B, DI Trimulya III, DI Ulumeraka III, DI Mokaleleo, DI Tondowatu, DI Aworeka I, DI Aworeka II, DI Kumapodaho/Alowu, DI Routa, DI Parudongka, DI Larombu, DI Solobulili, DI Wawouso, DI Ladianta, DI Wungkolo, DI Labeau, DI Lansilowo, DI Asinua, DI Amboniki, DI Titiowa, DI Lalowata, DI Ambekairi, DI A’aea, DI Padangguni, DI Anggawo, DI Lalonggaluku, DI Waworaha, DI Awaea di Kabupaten Konawe; dan

3. DI Wundulako, DI Ladongi, DI Tamboli, DI Andowengga, DI Simbune Bawah, DI Watubangga, DI Wolulu, DI Tokai, DI Polinggona, DI Loea, DI Simbune Atas, DI Woikondo, DI Mowewe I, DI Mowewe II,

- 9 -

DI Woitombo, DI Balandete, DI Huko-Huko, DI Konaweha, DI Wolo, DI Lapao-Pao di Kabupaten Kolaka;

b. Pusat pelayanan sentra industri pengolahan berada di Unaaha Kabupaten Konawe dan Wundulako di Kabupaten Kolaka;


d. Pusat pelayanan kegiatan jasa pendukung dan distribusi berada di Kota Kendari, perkotaan Unaaha dan perkotaan Kolaka;

Pasal 15

(1) Pusat pelayanan kegiatan perikanan budidayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:

a. perikanan budidaya laut; dan

b. perikanan budidaya tambak.

(2) Perikanan budidaya laut sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Pusat pelayanan sentra bahan baku berada di Kecamatan Soropia, kecamatan lalonggasumeeto dan Pulau Wawonii Kabupaten Konawe, Perairan Pomalaa dan Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

b. Pusat pelayanan sentra industri pengolahan berada di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;



(3) Perikanan budidaya tambak sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pusat pelayanan sentra bahan baku berada diBatu Gong, Matandahi Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe dan Kecamatan Wolo, Kolaka, Pomalaa Kabupaten Kolaka;

b. Pusat pelayanan sentra industri pengolahan berada di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dan Mangolo Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;



- 10 -

Pasal 16

Pusat pelayanan kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:

a. Pusat pelayanan sentra bahan baku berada di Laut Banda, Teluk Tolo, Laut Flores, Perairan Sulawesi – Bali – NTT dan Teluk Bone;

b. Pusat pelayanan sentra industri pengolahan berupa TPI dan PPI berada di Kecamatan Soropia dan kecamatan lalonggasumeeto, Langara di Kabupaten Konawe; PPI Sodoha dan PPS Kendari berada di Kota Kendari; PPI Kolakaasi, PPI Tanggetada, PPI Dawi-Dawi di Kabupaten Kolaka



Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan konektivitas aliran

- 11 -

komoditas unggulan antarkawasan dan dalam kawasan, serta berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di KAPET BANGSEJAHTERA.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi laut; dan

c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:

a. sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. sistem jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Perairan Dalam (ASDP); dan

c. sistem jaringan perkeretaapian.

(2) Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. jaringan jalan; dan

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Sistem jaringan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pelabuhan penyeberangan; dan

b. lintas penyeberangan.

(4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. simpul jaringan kereta api barang.

(5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Provinsi Sulawesi Tenggara dititikberatkan pada angkutan barang.

Pasal 20

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan keterhubungan pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sentra-sentra produksi bahan baku yang difokuskan pada kualitas dan jangkauan pelayanan angkutan komoditas wilayah.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 12 -

a. jaringan jalan arteri primer;

b. jaringan jalan kolektor primer; dan

c. jaringan jalan strategis nasional.

(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Jalan lintas tengah sulawesi meliputi:

1. jaringan jalan yang menghubungkan Batas Kabupaten Kolaka Utara/Kabupaten Kolaka – Wolo;

2. jaringan jalan yang menghubungkan Wolo – Batas Kabupaten Kolaka/Kabupaten Konawe; dan

3. jaringan jalan yang menghubungkan batas Kabupaten Kolaka/Kabupaten Konawe – Unaaha – batas Kabupaten Konawe/Kota Kendari.

b. jalan lintas timur sulawesi yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Simpang Pohara – batas Kabupaten Konawe/Konawe Utara.

(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan jalan kolektor primer 1 (satu) meliputi:

a. jalan lintas tengah Sulawesi meliputi:

1. jaringan jalan yang menghubungkan Simpang Kampung Baru (Kolaka) – Pomalaa; dan

2. jaringan jalan yang menghubungkan Pomalaa – Wolulu, Wolulu – Batas Kabupaten Kolaka/ Kabupaten Bombana.

b. jalan lintas timur sulawesi meliputi:

1. jaringan jalan yang menghubungkan Batas Kabupaten Konawe Utara/ Kabupaten Konawe – Simpang Pohara; dan

2. jaringan jalan lainnya meliputi Jln. Bumi Praja/Boulevard (Kendari), Jln. Haluoleo (Kendari), dan Jln. Martandu (Kendari).

(5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka mendukung aliran komoditas wilayah melalui perubahan status jaringan jalan dari kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah.

(6) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. ruas jalan Rate-Rate – Atula – Lapoa; Lambuya – Motaha – Andolo;

b. ruas jalan Tanggawe – Penanggojaya;

c. ruas jalan Poli-Polia – Andowengga – Baula (Pelabuhan Samudera);

- 13 -

d. ruas jalan Unaaha – Abuki – Latoma – Sanggona – Tinondo – Mowewe;

e. ruas jalan Rauwa – Koropuu – Poasia – Pelabuhan Kontainer Bungkutoko; dan

f. ruas jalan Uepai Kecamatan Lambuya – Pebatula – Tanjung Jaya Kecamatan Wawotobi.

Pasal 21

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan penumpang, barang dan jasa serta interkoneksi antar modadalam rangka mendorong pengembangan perekonomian di KAPET BANGSEJAHTERA.

(2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. terminal penumpang tipe A;

b. terminal penumpang tipe B; dan

c. terminal barang.

(3) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa terminal Baruga di Kecamatan Baruga.

(4) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. terminal Puuwatu di Kota Kendari;

b. terminal Unaaha di Kabupaten Konawe; dan

c. terminal Larumbalangi di Kabupaten Kolaka.

(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. terminal barang pelabuhan kontainer Bungkutoko di Kota Kendari; dan

b. terminal barang pelabuhan Samudera di Kabupaten Kolaka.

Pasal 22

(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dikembangkan untuk melayani arus penumpang dan barang.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelabuhanpenyeberangan Kolaka;

b. pelabuhan penyeberangan Kendari; dan

- 14 -

c. pelabuhan penyeberangan Langara di Pulau Wawonii.

(3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi.

(4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota; dan

b. lintas penyeberangan antar provinsi.

(5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputiKota Kendari – Pulau Wawonii Kabupaten Konawe.

(6) Lintas penyeberanganantarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputiKolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara) – Pelabuhan Bajoe (Bone Provinsi Sulawei Selatan.

Pasal 23

(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a berupa jaringan jalur kereta api lintas cabang meliputi:

a. Kendari - Kolaka (prioritas sedang); dan

b. Kolaka – Poso (prioritas rendah).

(2) simpul jaringan jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf bmeliputi:

a. stasiun Kendari di Kota Kendari;

b. stasiun Unaaha di Kabupaten Konawe; dan

c. stasiun Kolaka di Kabupaten Kolaka.

Pasal 24

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal18 ayat (2) huruf b berupa tatanan kepelabuhanan.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan distribusi komoditas unggulan beserta produk turunannya.

(3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pelabuhan pengumpul; dan

b. pelabuhan pengumpul Lokal.

(4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. pelabuhan laut nusantara Kendari;

- 15 -

b. pelabuhan kontainer Bungkutoko Kendari;

c. pelabuhan Kolaka; dan

d. pelabuhan Pomalaa.

(5) Pelabuhan Pengumpul Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Langara Pulau Wawonii.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa tatanan kebandarudaraan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan distribusi komoditas unggulan beserta produk turunannya.

(3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bandar udara pengumpul Skala Pelayanan Sekunder Haluoleo;

b. bandar udara pengumpan Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka; dan

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf b dilakukan dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk mendukung kegiatan perekonomian di KAPET BANK-SEJAHTERA.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi meliputi:

a. sistem jaringan tenaga listrik;

b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan

c. sistem jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas.

(3) Sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangkit tenaga listrik meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berada di:

1. PLTD Kendari;

2. PLTD Konawe; dan

- 16 -

3. PLTD Kolaka.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di:

1. PLTA Tamboli; dan

2. rencana PLTA Pelosika di Konawe dan Kolaka.

c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di:

1. PLTU Wawonii;

2. PLTU Perpres Kolaka;dan

3. rencana PLTU Perpres Kendari.

d. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) berada di Kolaka; dan

e. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mangolo di Kabupaten Kolaka.

(4) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

b. Transmisi Tegangan Menengah; dan

c. Gardu Induk (GI).

(5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas rencana pembangunan sistem interkoneksi dan jaringan SUTT 275 KV yang interkoneksi dengan jaringan di Provinsi Sulawesi Selatan.

(6) Transmisi tegangan menengah di KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 150 KV meliputi:

a. pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah Kendari – Kolaka – Woimenda;

b. pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah Kendari – Tinobu (Kabupaten Konawe Utara);

c. pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah Kendari – Lapuko (Kabupaten Konawe Selatan);

d. pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah Kolaka – Tangketada;

e. rencana pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah yang menghubungkan Wotu – Kolaka Utara – Kolaka – Konawe – Kendari;dan

f. rencana pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah Kolaka – Rate-Rate – Ladongi – Wonuambuteo – Lapoa – Andoolo, rencana pembangunan JAringan Transmisi Tegangan Menengah Pulau Wawonii.

(7) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

- 17 -

a. pengembangan GI di Kota Kendari;

b. rencana pembangunan GI Unaaha;

c. rencana pembangunan GI Pulau Wawonii;

d. pengembangan GI Kolaka; dan

e. rencana pembangunan GI Ladongi.

(8) Sistem jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gassebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi rencana pembangunan SPBU khusus bagi petani pada sentra produksi bahan baku.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf cditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jaringan terestrial; dan

b. jaringan satelit.

(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan terestrial yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi KAPET BANK-SEJAHTERA.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berfungsi untuk melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi KAPET BANGSEJAHTERA.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa rencana pengembangan yang meliputi aspek

- 18 -

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. Wilayah Sungai (WS);

b. Cekungan Air Tanah (CAT)

c. jaringan irigasi;

d. prasarana jaringan air baku untuk air minum;

e. sistem pengendalian banjir; dan

f. sistem pengamanan pantai.

(3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan WS lintas kabupaten/kota meliputi:

a. WS Towari – Lasusua; dan

b. WS Lasolo – Konaweha.

(4) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. CAT Lintas Kabupaten/Kota meliputi:

1. CAT Tanggetada;

2. CAT Rawua;

3. CAT Bungku;

4. CAT Ranomeeto; dan

5. CAT Ewolangka.

b. CAT dalam Kabupaten/Kota meliputi:

1. CAT Kolaka; dan

2. CAT Andolo.

(5) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa daerah irigasi (DI) meliputi:

a. DI kewenangan pemerintah pusat meliputi:

1. DI Wawotobi di Kabupaten Konawe; dan

2. DI Wundulako di Kabupaten Kolaka.

b. DIkewenangan pemerintah provinsi meliputi:

1. DI Asolu, DI Walay dan DI Ameroro di Kabupaten Konawe; dan

2. DI Ladongi, DI Tamboli dan DI Oko-Oko di Kabupaten Kolaka.

c. DI kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. DI Amohalo dan DI Labibia di Kota Kendari;

2. DI Aleute, DI Alosika, DI Amonggedo, DI Benua, DI Lasaha, DI Meluhu, DI Paku Jaya, DI Sambaosu, DI Sonay, DI Tukambopo, DI

- 19 -

Ahuhu, DI Amesiu, DI Amonggedo Baru, DI Anahinunu I, DI Anahinunu II, DI Anggotoa, DI Lamelay I, DI Lamelay II, DI Selabangga, DI Wawolemo I, DI Woerahi, DI Larowiu I, DI Larowiu II, DI Puasana, DI Sth, Ahuhu, DI Karya Mulya I, DI Karya Mulya II, DI Wawolemo II, DI Pandangguni Utama, DI Matahori, DI Laundau/Lalondau, DI Opuaha I, DI Opuaha II, DI Andawe I, DI Andawe II, DI Taranggawe, DI Anggoro, DI Lambuya, DI Meraka Tanggobu, DI Onembute I, DI Puriala, DI Trimulya, DI Ulu Meraka I, DI Ulumeraka II, DI Watuasa, DI Lalonggatu, DI Alomba, DI Onembute II, DI Poanaha I, DI Poanaha II, DI Trimulya A, DI Trimulya B, DI Trimulya III, DI Ulumeraka III, DI Mokaleleo, DI Tondowatu, DI Aworeka I, DI Aworeka II, DI Kumapodaho/Alowu, DI Routa, DI Parudongka, DI Larombu, DI Solobulili, DI Wawouso, DI Ladianta, DI Wungkolo, DI Labeau, DI Lansilowo, DI Asinua, DI Amboniki, DI Titiowa, DI Lalowata, DI Ambekairi, DI A’aea, DI Padangguni, DI Anggawo, DI Lalonggaluku, DI Waworaha, DI Awaea di Kabupaten Konawe; dan

3. DI Andowengga, DI Simbune Bawah, DI Watubangga, DI Wolulu, DI Tokai, DI Polinggona, DI Loea, DI Simbune Atas, DI Woikondo, DI Mowewe I, DI Mowewe II, DI Woitombo, DI Balandete, DI Huko-Huko, DI Konaweha, DI Wolo, DI Lapao-Pao

(6) Prasarana jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. prasarana jaringan air baku; dan

b. prasarana air baku untuk air minum.

(7) Prasarana jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi pengembangan bendungan Wawotobi, rencana bendungan Pelosika, bendung Asolu dan bendung Walae, waduk Lambuya, waduk Ameroro, waduk Unaaha di Kabupaten Konawe, bendungan Wundulako dan bendungan Oko-Oko, bendung Ladongi, bendung Tamboli dan waduk Wolo di Kabupaten Kolaka.

(8) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupaSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:

a. jaringan perpipaan berupainstalasi pengolahan air minum (IPA)meliputi:

1. IPA Matabondu Kecamatan Bondoala, IPA Gunung Jati Kecamatan Kendari, IPA Anggoea Kecamatan Poasia dan IPA Wanggu, IPA Sampara Kecamatan Sampara di Kota Kendari;

2. IPA Unaaha Kecamatan Unaaha dan rencana pembangunan IPA Uepai di Kabupaten Konawe; dan

3. IPA Kolaka, IPA Pomalaa, IPA Rate-Rate, IPA Wolo, IPA Mowewe, IPA Tamboli, IPA Baula, IPA Wundulako, IPA Latambaga, IPA Loea dan IPA Lambandia, rencana pembangunan IPA Mangolo,

- 20 -

rencana pembangunan IPA Lalolae dan rencana pembangunan IPA Tinondo di Kabupaten Kolaka.

b. jaringan non perpipaan berupa sumur dalam dan sumur gali yang tersebar di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a. perlindungan tangkapan air melalui pembangunan cekdam Manggadua di Kecamatan Kendari, normalisasi Sungai Wanggu di Kecamatan Baruga, tanggul Sungai Lahundape di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari; dan

b. pembangunan tanggul Sungai Konaweha di Kabupaten Konawe.

(10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pembuatan tanggul pada pesisir pantai rawan abrasi di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 29

Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 huruf e meliputi:

a. sistem jaringan pengelolaan air limbah;

b. sistem pengelolaan persampahan; dan

c. sistem jaringan drainase.

Pasal 30

Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

a. sistem pembuangan air limbah tersebar pada kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan serta instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) di seluruh wilayah Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka; dan

b. pengelolaan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berada di rumah sakit provinsi, rumah sakit Abunawas, pelabuhan samudera Kota Kendari, rumah sakit Unaaha Kabupaten Konawe dan rumah sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;

c. rencana pembangunan IPAL di sentra industri pengolahan komoditas unggulan di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka dan Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.

- 21 -

Pasal 31

Sistem pengelolaan persampahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di:

a. Kota Kendari;

b. Kabupaten Konawe; dan

c. Kabupaten Kolaka.

Pasal 32

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

a. sistem jaringan drainase primer pada sungai – sungai utama di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka;

b. sistem jaringan drainase sekunder pada tepi jalan perkotaan dan daerah rawan genangan menuju drainase primer di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka; dan

c. sistem jaringan drainase tersier meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan daerah rawan genangan menuju drainase sekunder di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG KAPET BANGSEJAHTERA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 33

(1) Rencana pola ruang KAPET BANGSEJAHTERA meliputi:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

- 22 -

Pasal 34

(1) Kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf amengacu pada RTRW Kabupaten/Kota di Wilayah KAPET BANGSEJAHTERA.

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan hutan lindung; dan

b. kawasan hutan suaka alam.

Pasal 35

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdapat di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

(2) Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (2) huruf b meliputi:

a. taman hutan rakyat (Tahura) Gunung Nipa-Nipa di Kota Kendari;

b. cagar alam Lamedai di Kecamatan Tanggetada;

c. taman wisata alam Mangolo di Kecamatan Latambaga; dan

d. taman wisata alam laut Pulau Padamarang Kecamatan Wundulako.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 36

Kawasan budi daya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:

a. kawasanperuntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan pertanian;

c. kawasan peruntukan perkebunan;

d. kawasan peruntukan kelautan dan perikanan;dan

e. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 37

kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

a. kawasan hutan produksi terbatasmeliputi:

1. Pulau Wawonii;

- 23 -

2. Kecamatan Meluhu;

3. Kecamatan Anggaberi;

4. Kecamatan Tongauna;

5. Kecamatan Abuki;

6. Kecamatan Uepai;

7. Kecamatan Lambuya; dan

8. seluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka kecuali Kecamatan Kolaka.

b. kawasan hutan produksi terdapat meliputi:

1. Pulau Wawonii;

2. Kecamatan Bondoala;

3. Kecamatan Meluhu;

4. Kecamatan Anggaberi;

5. Kecamatan Wawotobi;

6. Kecamatan Tongauna;

7. Kecamatan Unaaha

8. Kecamatan Uepai;

9. Kecamatan Lambuya;

10. Kecamatan Abuki;

11. Kecamatan Asinua;

12. Kecamatan Puriala;

13. Kecamatan Samaturu,

14. Kecamatan Uluiwoi;

15. Kecamatan Kolaka;

16. Kecamatan Latambaga;

17. Kecamatan Ladongi;

18. Kecamatan Pomalaa;

19. Kecamatan Tanggetada;

20. Kecamatan Polinggona;

21. Kecamatan Watubangga;

22. Kecamatan Lambandia; dan

23. Kecamatan Poli-Polia.

c. kawasan hutan produksi konversimeliputi:

1. Pulau Wawonii;

- 24 -

2. Kecamatan Amonggedo;

3. Kecamatan Bondoala;

4. Kecamatan Besulutu;

5. Kecamatan Sampara;

6. Kecamatan Wonggeduku;

7. Kecamatan Abuki;

8. Kecamatan Wundulako;

9. Kecamatan Baula;

10. Kecamatan Pomalaa;

11. Kecamatan Watubangga; dan

12. Kecamatan Toari.

Pasal 38

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf byaitu kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas 55.639 (lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi:

a. DI Amohalo Kecamatan Baruga dan DI Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar;

b. DI Wawotobi meliputi Kecamatan Wawotobi, Pondidaha, Meluhu, Amonggedo, Unaaha seluas 16.358 (enam belas ribu tiga ratus lima pluhu delapan) hektar, DI Asolu meliputi Kecamatan Abuki seluas 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) hektar, DI Walay meliputi Kecamatan Abuki dan Tongauna seluas 2.300 (dua ribu tiga ratus) hektar, DI Ameroro meliputi Kecamatan Uepai 1.903 (seribu sembilan ratus tiga) hektar dan DI lainnya di Kecamatan Lambuya, Asinua, Bondoala, Purialaa, Onembute, Anggaberi, Wawonii Selatan, Wawonii Timur Laut, Wawonii Utara dan Latoma seluas 16.861 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh satu) hektar di Kabupaten Konawe; dan

c. DI Wundulako seluas 3.113 (tiga ribu seratus tiga belas) hektar, DI Ladongi seluas 2.212 (dua ribu dua ratus dua belas) hektar, DI Tamboli seluas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar, DI Oko-Oko seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar dan DI lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka seluas 7.708 (tujuh ribu tujuh ratus delapan) hektar.

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf cberupa kawasan perkebunan kakao seluas 108.174 (seratus delapan ribu seratus tujuh puluh empat) hektar yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.

- 25 -

(2) Kawasan perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki areal relatif luasmeliputi:

a. Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Utara, Besulutu dan Abuki di Kabupaten Konawe; dan

b. Kecamatan Watubangga, ladongi, Lambandia, Tirawuta, Latambaga, Wolo, Samaturu, Mowewe, Uluwoi, Tinondo, Lalolae, Poli-Polia, Toari, Polinggona dan Loea di Kabupaten Kolaka.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:

a. kawasan perikanan budidaya; dan

b. kawasan perikanan tangkap.

(2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:

a. budidaya laut; dan

b. budidaya tambak.

(3) Budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi budidaya ikan dan rumput laut berada di:

a. Kecamatan Soropia dan Pulau Wawonii Kabupaten Konawe; dan

b. Perairan Pomalaa dan Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

(4) Budidaya tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi budidaya ikan bandeng dan udang berada di:

a. Kecamatan Lalonggasumeeto, Matandahi Kecamatan Kapoiala di Kabupaten Konawe; dan

b. Kecamatan Wolo, Kolaka, Pomalaa di Kabupaten Kolaka.

(5) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Laut Banda;

b. Teluk Tolo;

c. Laut Flores; dan

d. Perairan Sulawesi – Bali – NTT dan Teluk Bone.

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf emeliputi

a. kawasan permukiman perkotaan;

- 26 -

b. kawasan permukimaan perdesaan; dan

c. rencana pengembangan permukiman.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:

a. Kota Kendari;

b. Perkotaan Unaaha; dan

c. Perkotaan Kolaka dan sekitarnya.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berada di Ibu kota kecamatan dan sekitarnya di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

(4) Rencana pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan dalam rangka mendukung pengembangan usaha intiserta guna mendukung kegiatan sentra industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAPET BANGSEJAHTERA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 42

(1) Arahan pemanfaatan ruang KAPET BANGSEJAHTERA merupakan acuan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu sesuai dengan Rencana Tata Ruang KAPET BANK-SEJAHTERA.

(2) Arahan pemanfaatan ruang KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. indikasi program utama;

b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi instansi pelaksana; dan

d. indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

- 27 -

(5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KAPET BANGSEJAHTERA meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2013-2014 dan tahun 2015-2019;

b. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;

c. tahap ketiga pada periode tahun 2025-2029; dan

d. tahap keempat pada periode tahun 2030-2033.

(6) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama

Pasal 43

(1) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan terpadu pada periode tahun 2013-2014 dan tahun 2015 – 2019 ditetapkan dalam rangka pembangunan basis kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu.

(2) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan terpadu pada periode tahun 2020-2024 ditetapkan dalam rangka pengembangan produk turunan.

(3) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan terpadu pada periode tahun 2025-2029 ditetapkan dalam rangka pengembangan keterkaitan antarusaha inti dan turunannya.

(4) Perwujudan pengembangan ekonomi kawasan terpadu pada periode tahun 2030-2033 ditetapkan dalam rangka pengembangan dan penguatan keterkaitan antarusaha inti dan turunannya.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAPET BANGSEJAHTERA

Bagian Pertama

Umum

- 28 -

Pasal 44

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET BANGSEJAHTERA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET BANK-SEJAHTERA .

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. arahan peraturan zonasi;

b. arahan perizinan; dan

c. arahan insentif.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 45

(1) Arahan peraturan zonasi KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi.

(2) Arahan peraturan zonasi KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. intensitas pemanfaatan ruang;

c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau

d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

(4) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung yang dapat menganggu kegiatan usaha inti;

b. mengendalikan alih fungsi lahan usaha inti;

c. mengendalikan kegiatan yang potensial mengganggu usaha inti; dan

d. menyediakan sarana-prasarana pendukung usaha inti sesuai standar pelayanan minimum.

- 29 -

Pasal 46

(1) Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:

a. arahan peraturan zonasi sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi; dan

b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

(2) Arahan peraturan zonasi sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan beserta produk turunannya berupa kegiatan industri pengolahan, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa, dan kegiatan distribusi sesuai dengan kebutuhan minimum sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi.

(3) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputikegiatan pembangunan, kegiatan peningkatan kapasitas, kegiatan rehabilitasi, kegiatan pengangkutan sarana produksi dan produk untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana;

c. kegiatan yang dilarang yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa:

1. kelas jalan yang sesuai dengan pengembangan komoditas;

2. fasilitas terminal untuk menunjang pengembangan komoditas;

3. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo untuk menunjang pengembangan komoditas;

4. ruang untuk bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil

- 30 -

produksi, dan peralatan penunjang produksi; dan

5. ketersedian sistemjaringan sumber daya air untuk keberlanjutan pengembangan komoditas.

Pasal 47

(1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:

a. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;

b. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan

c. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan kelautan dan perikanan.

(2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian lahan basah beserta produk turunannya, kegiatan permukiman perdesaan, dan kegiatan agrowisata;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan;

2. pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, sinkron dan berkelanjutan; dan

3. pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. keandalan infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan;

2. prasarana dan sarana pelayanan umum;

3. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan

4. pembiayaan pertanian.

(3) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan perkebunan beserta produk turunannya, kegiatan permukiman perdesaan, dan kegiatan agrowisata;

- 31 -


1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan perkebunan dan tidak mengganggu fungsi kawasan;dan

2. pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, sinkron dan berkelanjutan.



1. prasarana dan sarana pelayanan umum;

2. sarana dan prasarana pendukung perkebunan, antara lain sarana pendukung industri, budidaya, pemasaran, dan pengembangan usaha;

3. ruang dan jalur evakuasi bencana; dan

4. pembiayaan perkebunan.

(4) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan perikanan beserta produk turunannya, kegiatan permukiman perdesaan, kegiatan pemijahan, kegiatan konservasi, dan kegiatan agrowisata;


1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan perikanan dan tidak mengganggu fungsi kawasan;dan

2. industri pengolahan hasil perikanan, perdagangan hasil perikanan, dan perdagangan minabisnis hulu.



1. sarana pembudidayaan (pakan, obat, pupuk, keramba dan lain-lain);

2. prasarana pembudidayaan;

3. sarana dan prasarana minabisnis (pasar, lembaga keuangan, kelembagaan, dan balai benih);

4. sarana dan prasarana umum; dan

5. ruang dan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

- 32 -

Arahan Perizinan

Pasal 48

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan tentang penataan ruang secara hierarkis dam peraturan perundangan terkait lainnya yang didasarkan pada rencana tata ruang KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif

Pasal 49

(1) Arahan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang KAPET BANGSEJAHTERA.

(2) Arahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif yang diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. subsidi silang;

b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;

c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

d. pemberian kompensasi;

e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau

f. publikasi atau promosi daerah.

- 33 -

(4) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;

b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(5) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak;

b. pemberian kompensasi;

c. pengurangan retribusi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

h. kemudahan perizinan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai arahan pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 51

(1) Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang KAPET BANGSEJAHTERA dilakukan pengelolaan KAPET BANGSEJAHTERA.

(2) Pengelolaan KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Badan Pengembangan KAPET Nasional, Badan Pengembangan KAPET Daerah, dan Badan Pengusahaan KAPET.

- 34 -

(3) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja serta pembiayaan Badan Pengembangan KAPET Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

(4) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja serta pembiayaan Badan Pengembangan KAPET Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dan dikuatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja serta pembiayaan Badan Pengusahaan KAPET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengembangan KAPET Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAPET BANGSEJAHTERA

Pasal 52

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET BANK-SEJAHTERA dilakukan untuk menjamin pengembangan KAPET BANGSEJAHTERAsebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Peran masyarakat dalam penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

- 35 -

Pasal 54

Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang KAPET BANK-SEJAHTERA sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dengan melakukan penyesuaian melalui penerapan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang di KAPET BANGSEJAHTERA yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Presiden ini; dan

2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan

d. pemanfaatan ruang oleh masyarakat atas dasar hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- 36 -

undangan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang KAPET BANGSEJAHTERA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA selama 20 (dua puluh) tahun.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam KAPET BANGSEJAHTERA yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau

c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang KAPET BANGSEJAHTERA.

Pasal 58

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal…………..

- 37 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...............

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR …..

DRAF KOREKSI RAPERPRES.docx

Documents