DR. ELLY SINAGA Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan

Disampaikan pada Rakornis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Batam

Tahun

2009

DR. ELLY SINAGADR. ELLY SINAGA

Direktur Bina Sistem Transportasi PerkotaanDirektur Bina Sistem Transportasi Perkotaan

2Konsep Laporan Akhir 2

Transportasi Perkotaan saat ini ???Transportasi Perkotaan saat ini ???Transportasi Perkotaan saat ini ???

Jln. Otista, Kota Bandung

Jatingalih, SemarangJatingalih, Semarangyogyakarta

PASAR MARDIKA AMBON

“SEKILAS WAJAH” PERMASALAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Samarinda

Jakarta

Jakarta

Surabaya

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALINSISTEM INFORMASI & KOMUNIKASI

8

Penyediaan jasa Angk umum dilaksanakan oleh BUMN/D atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Ps 139)

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan (Kawasan Megapolitan, Kawasan Metropolitan dan Kawasan Perkotaan Besar)

Kawasan Perkotaan mengacu ke UU No. 26/2007 ttg Penataan Ruang

Psl

158 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

ANGKUTAN MASSAL

Angkutan massal harus didukung dengan :Bus berkapasitas angkut massal;Lajur khusus;Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan;Angkutan pengumpan.

Psl

158 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

ANGKUTAN MASSAL

Pengaturan LL harus mampu mengakomodasi setiap mobilitas orang dan barang/jasa;Pengaturan LL harus berdasarkan prinsip keadilan, yang mencakup mobilitas orang dan barang/jasa; mobilitas angkutan umum dan kendaraan pribadi; mobilitas kendaraan bermotor dan tidak bermotor; mobilitas orang dengan kemampuan berbeda;Dalam kondisi tertentu pengaturan LL dapat memberikan peluang keberpihakan kepada lalu lintas angkutan umum, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, orang dengan kemampuan berbeda;Perlindungan terhadap lingkunganPenyelenggaraan LL merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat;

FILOSOFI PENGATURAN LALU LINTAS(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

PENGAWASAN

PEMBERDAYAAN

APILL/APILL/RAMBU/RAMBU/ MARKAMARKA

PerencaPerenca naannaan

PengaPenga turanturan

PemberPember dayaandayaan

PengaPenga wasanwasan

PerekaPereka yasaanyasaan

MobilitasMobilitas Orang/BaOrang/Ba

rangrang

JalanJalan Nas/Prov/Nas/Prov/ Kota/Kab/Kota/Kab/

DesaDesa

Setiap pembina LLAJ wajib mengelola sistem Informasi dan Komunikasi (Ps 147)

Sistem Informasi merupakan subsistem yang dibangun secara terpadu dan dikendalikan oleh Pusat Kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi yang dikelola oleh Kepolisian negara Republik Indonesia

Psl 245 UU No. 22/2009 ttg LLAJ

SISTEM INFORMASI & KOMUNIKASI LLAJ (Psl

245 –

Psl

252)

Penyelenggaraan SIK LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Prov. & PemerintahKab./KotaData, Informasi & Komunikasi dptdiakses olh setiap Pembina LLAJ & Masyarakat

Psl 245 – Psl 252 UU No. 22/2009 ttg LLAJ

KEBIJAKAN TRANSPORTASI

PERKOTAAN(IMPLEMENTASI UU LLAJ NO. 22/2009)

1. Setiap kota/kabupaten memiliki Rencana Induk Transportasi Perkotaan

2. Reformasi Sistem Angkutan Umum maupun Sistem angkutan Umum Massal (SAUM) sesuai UULLAJ N0 22/2009

3. Strategy Penanganan Angkot4. Pengembangan Angkutan Pemadu Moda5. Pembangunan sistem informasi dan Komunikasi

antar daerah (URBAN TRANSPORT INFORMATION CENTRE )

6. Pengembangan Transport Demand Management ( Electronic Road Pricing , Manajemen Parkir , Free Buses, dll)

7. Pembentukan kompetensi Analyst Dampak Lalu Lintas

8. Pengembangan ATCS ( Indoor MRLL) dan Intelligent Transport System (I.T.S.) ITS INDONESIA

9. Peningkatan prasarana LLAJ Perkotaan (perlengkapan Jalan)

10. Pelaksanaan Survai LLAJ dikota/kab melalui WTN11. Pengembangan Transyt Oriented Development12. Manajemen Sepeda Motor ( jalan lajur kiri )13. Pengembangan Gasifikasi/Konverter Kit dan

S.P.B.G.14. Bantuan teknis prasarana ramah lingkungan

(daerah pejalan kaki, jalur sepeda)

REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUMReview jaringan trayek perkotaan/aglomerasi : Utama, Cabang dan Ranting (Feeder) Rencana Umum Jaringan TrayekPelayanan berupa satu kesatuan jaringan bukan individual trayekPembangunan/Pengembangan infrastrukturBerhenti hanya di shelter Pengembangan Public Private partnership (PPP) Penetapan STANDAR PELAYANANRubah sistem individu Badan UsahaTanggungjawab di pemerintah, operator hanya menjalankan, tak boleh menyewakan ke awakMetode pembayaran Smart Card

Tiap trayek ditawarkan kpd swasta dg sistem seleksi/tender

Pemerintah ‘membeli’ layanan - ‘menjual’ ke masy Buy the service

Ijin dg. sistem lisensi (kualitas) berupa kontrakMetode

pembayaran Smart CardPerlu badan penyelenggara yang luwes (PTA)

Bisa dikaitkan dengan manajemen transportasi perkotaan

yang lain (parkir, road pricing)

REFORMASI SISTEM ANGKUTAN UMUM

REFORMASI SISTEM REFORMASI SISTEM ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM UMUM BERBASIS JALAN BERBASIS JALAN

(SESUAI UULLAJ NO 22(SESUAI UULLAJ NO 22/2009/2009 ))

STATUS PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL

8 KOTA SUDAH BEROPERASI:

1.JAKARTA (TRANSJAKARTA ; 8 KORIDOR) 2.BATAM (BPP ; 2 KORIDOR)3.BOGOR (TRANSPAKUAN ; 2 KORIDOR)4.YOGYAKARTA (TRANSYOGYA ; 6 KORIDOR)5.PEKANBARU (TRANS METRO PEKANBARU ; 2 KORIDOR)6.MENADO

(TRANS KAWANUA ; 2 KORIDOR)

7.SEMARANG (TRANS SEMARANG ; 2 KORIDOR)8.BANDUNG (TRANS METRO BANDUNG ; 1 KORIDOR)

3 KOTA DALAM PERSIAPAN ( 2010)

1.PALEMBANG (TRANS PALEMBANG)2.SURAKARTA (TRANS BATIK SOLO)3.GORONTALO (TRANS THOLONDHALANGI)

No Tahun KOTA/KAWASAN

1. 2004 DKI Jakarta

2. 2005 Kota Batam

3. 2006 Bogor, Bandung

4. 2007 Bogor, Yogyakarta

5. 2008 Semarang, Pekanbaru, Manado

6. 2009 Palembang, Surakarta, Gorontalo

7. 2010 Padang, Sarbagita (Bali), Tangerang

8. 2011 Pontianak, Surabaya, Makassar, Samarinda, Bandar Lampung

9. 2012 Malang Raya, Bekasi, Kab. Bogor, Depok

10 2013 Jambi, Banjarmasin, Balikpapan, Mataram

11 2014 Medan, Kupang, Kendari, Palu

Keterangan: Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang

PROGRAM PENGEMBANGAN BUS ANGKUTAN UMUM s.d. 2014PROGRAM PENGEMBANGAN BUS ANGKUTAN UMUM s.d. 2014

Bus Trans Pakuan berhenti di Halte Transfer

Bus Trans Pakuan berhenti di Halte Transfer

PENERAPAN ON-BUS SMART CARD TICKETING SYSTEM “TRANS PAKUAN” DI BOGOR

PENERAPAN ON-BUS SMART CARD TICKETING SYSTEM “TRANS PAKUAN” DI BOGOR

Perangkat ticketing pada bus

‘Gate’

pada Shelter transfer

“TRANS KAWANUA” - MANADO“TRANS KAWANUA” - MANADO

PEKANBARU & SEMARANGPEKANBARU & SEMARANG

Bus Trans Semarang

Bus Trans Metro Pekanbaru

ShelterShelter

Smart Card Ticketing System dipasang di dalam Shelter

DESAIN BUS UNTUK BRT

TRANS KAWANUA /MANADO

TRANS METRO PEKANBARAU

DESAIN BUS UNTUK BRT

TRANS JOGJA

TRANS PAKUAN/ BOGOR

STRATEGI PENATAAN ANGKOT

Tetap melayani jaringan trayek rantingReform manajemen operasi Buy the serviceTrade inOwnership Badan Usaha Pelayanan sesuai StandarIntegrasi manajemen operasi dg trunk route (tiket,

tarif, organisasi,dll )Integrasi fisik dg trunk route (shelter interchange ,

terminal, dll )

Bantuan bis dimulai sejak tahun2002

Diberikan kepada Pemda atauLembaga Pendidikan setempat

Peningkatan pelayananangkutan umum khususpelajar/mahasiswa

Menyediakan Sarana AngkutanUmum dgn tarif yg terjangkauoleh pelajar/mahasiswa

Data base untuk seluruh kota /kabupatenMerupakan Forum Komunikasi antar daerahSbg contoh “Best Practices”pengembangan perkotaanSudah tersusun lebih 100 kotaTraining telah dilakukan untuk Operator didaerah

1)1)

Penggunaan Penggunaan BBG pada Kendaraan BermotorBBG pada Kendaraan Bermotor AngkutanAngkutan

UmumUmum

2)2)

Perluasan pelayanan pengisian BBGPerluasan pelayanan pengisian BBG

(SPBG)(SPBG)3)3)

Pemberian insentif bagi penggunaan BBGPemberian insentif bagi penggunaan BBG

Penggunaan Bahan Bakar GaPenggunaan Bahan Bakar Gass

PROGRAM UTAMA KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Pengadaan Converter Kit dan Perluasan Jaringan SPBG :

› Tahun 2007 : DKI Jakarta (1775 Unit Converter Kit TAKSI)

› Tahun 2008 : DKI Jakarta (1200 UNIT KONVERTER TAKSI)

› Tahun 2009 : Bogor & Palembang ( 1700 UNIT KONVERTER ANGKOT)

a. 2006 : Kota Batam (selanjutnya dikembangkan dengan melalui APBD Prop/Kota)

b. 2007: Kota Tegal

c. 2008: > Kota Bukit Tinggi> Kota Manado> Kota Balikpapan> Kota Pontianak

d. 2009: Kota SragenKota Batam (VMS)

a. 2010: Kota Surakarta

ATCS BATAM

ATCS TEGAL

ATCS MANADO

ATCS BALIKPAPAN

Penerapan

fasilitas

pejalan

kaki

Penerapan

lajur

khusus

sepeda

1. Penghargaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, merupakan program pembinaan kepada daerah oleh pemerintah Pusat, khususnya dalam bidang transportasi

untuk mencapai Kinerja Transportasi Perkotaan yang Tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan;

2. Piala Wahana Tata Nugraha (WTN), merupakan Piala Presiden RI, yang telah didaftar dalam Lembaran Negara pada Sekretaris Negara yang diberikan kepada Kota- Kota yang terbaik dalam bidang transportasi perkotaan,;

3. Dimulai sejak tahun 1992 sampai sekarang; tetapi pada tahun 1998 dan tahun 1999 sempat terhenti karena disebabkan adanya krisis moneter;

Peningkatan peran moda angkutan umum

Pengurangan kemacetan lalulintas jalan

Pengurangan polusi dan kebisingan dari operasional transportasi

Manajemen kebutuhan transportasi untuk mengendalikan demand

Peningkatan keselamatan dan keamanan

Pengembangan SAUM

Pengembangan jaringan prasarana angkutan massal

Peningkatan intermodality dan aksesibilitas angkutan umum

Perbaikan sistem pengusahaan angkutan umum

Peningkatan kapasitas jalan

Pembangunan ATCS / ITS

Traffic management

Dis-insentif penggunaan mobil pribadi

GASIFIKASI

Promosi penggunaan energi alternatif

Pemilihan teknologi moda transport yang ramah lingkungan

Penerapan ERP

Parking Policy

ANDALALIN

Penyempurnaan perambuan dan marka jalan

Penataan Sepeda Motor

Kampanye safety- awareness

KEBIJAKAN

PROGRAM TRANSPORTASI

THANK YOU ANDTERIMA KASIH……THANK YOU ANDTERIMA KASIH……

Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum.

Psl

139 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM

Penyusunan dilakukan berkordinasi dg instansi terkaitJaringan trayek perkotaan disusun berdasarkan kawasan perkotaan (otonom; bgn kabupaten dg ciri kota; kawasan bgn dari > 2 daerah yg memiliki ciri kota)Penetapan jaringan trayek oleh Pemerintah/Pemdasesuai wilayah (dlm wilayah kota/kab. perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri (Ps 148)Berhenti ditempat yg ditentukan (tdk perlu hrs di terminal/Ps 143, kecuali AKAP/AKDP)

Psl

145 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK

Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpedoman padaRencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansesuai dengan kebutuhan.Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNasional/Prov/Kab/Kota memuat :

–

prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan (O/D);

–

arah dan kebijakan

peranan Lalu

Lintas

dan

Angkutan Jalan

dalam keseluruhan moda transportasi;

–

rencana

lokasi

dan kebutuhan

Simpul

dan–

rencana

kebutuhan

Ruang

Lalu

Lintas

Psl

15 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa angkutan umum,Pemerintah menetapkan suatu Standar Pelayanan Minimal(SPM).Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal

keamanan,keselamatan,kenyamanan,keterjangkauan,kesetaraan, danKeteraturan

mengakomodir kebutuhan penyandang cacat

Psl

141 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

STANDAR PELAYANAN (SPM)

Dilaksanakan melalui seleksi/ pelelanganIzin satu trayek atau berupa KAWASANPerpanjangan izin harus melalui seleksi/lelangWajib mengoperasikan sesuai SPM (Ps 177)Pemerintah wajib menjaga keseimbangan supply /demand (Ps 197)

IZIN ANGKUTAN UMUM

Psl

174 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

Tarif penumpang kelas ekonomi ditetapkan pemerintah/daerah (Ps 182)

Tarif kelas ekonomi dapat diberi subsidi oleh pemerintah/daerah

SUBSIDI ANGKUTAN UMUM

Psl

185 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

1. PERENCANAAN (Ps 94) : Identifikasi inventarisasi/analisis analisis kapasitas Penetapan Level of service ( V/C dan kualitatif) Penetapan rencana Kebijakan

2. PENGATURAN : Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan (rambu/marka) info masyarakat

3. PEREKAYASAAN : Geometrik (PU) Rambu Optimalisasi operasional (Kepolisian)

4. PEMBERDAYAAN : Bimbingan dan bantuan teknis , penyuluhan dan pelatihan

5. PENGAWASAN : Penilaian pelaksanaan Korektif

Menteri untuk jalan Nasional; Gubernur jalan Provinsi dan Walikota/Bupati untuk jalan Kota/kabupaten/desa (Ps 96)

FASILITAS PARKIR DI DALAM RMJ PADA JALAN KABUPATEN, JALAN DESA DAN JALAN KOTA DAN HARUS DINYATAKAN DENGAN RAMBU DAN/ATAU MARKA JALAN.

Jadi, dilarang menyediakan tempat parkir pada jalan provinsi dan atau jalan nasional.

Psl

43 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

FASILITAS PARKIR

Penyelenggaraan

manajemen

kebutuhan

lalu

lintas dilakukan untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas penggunaan

ruang

lalu

lintas

dan

mengendalikan pergerakan

lalu

lintas, dapat

dilakukan dengan

cara

pengenaan

retribusi

pengendalian lalu lintas

atau

dikenal

dengan

road pricing Peningkatan pelayanan angkutan umum)

( Koridor/kawasan ; Angk Barang; Sepeda motor ; angk umum; pembatasan parkir;kend.tidak bermotor )

TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT

Psl

133 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

Pelaksananan

manajemen

kebutuhan

lalu

lintas:

a.

pembatasan

pada

koridor

atau

kawasan

tertentu

pada

waktu

dan jalan

tertentu

untuk

kendaraan

perseorangan, kendaraan

barang, sepeda

motor , kendaran

umum

sesuai

dengan

klasifikasi fungsi

jalan;

b.

pembatasan

ruang

parkir

pada

kawasan

tertentu

dengan

batasan ruang

parkir

maksimal; dan/atau

c.

pembatasan

lalu

lintas

kendaraan

tidak

bermotor

umum

pada koridor

atau

kawasan

tertentu

pada

waktu

dan

jalan

tertentu.

dapat

dilakukan

dengan

pengenaan

retribusi

pengendalian

lalu

lintas yang diperuntukkan

bagi

peningkatan

kinerja

lalu

lintas

dan

peningkatan

pelayanan

angkutan

umum

Psl

133 UU No. 22/2009 ttg

LLAJ

MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Diwajibkan untuk setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dilakukan oleh lembaga konsultan yang memilikitenaga ahli bersertifikat.

Persetujuan : Hub; PU ; Polri

MUATAN ANDALALIN

1.Analisis bangkitan/ tarikan2.Simulasi “with”

and “without”

3.Rekomendasi4.Tanggung jawab (pengembang,

pemerintah )5.Rencana evaluasi