MATRIKS USULAN PERBAIKAN PADA NASKAH RUU TENTANG PANGAN I. Batang Tubuh No. Hasil DPR Usulan Perbaikan Keterangan 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Disesuaikan dengan uu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 12 Tahun 2011 - 2. Pasal 1 angka 41 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupat.i, a tau Penulisan disesuaikan dengan Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 penyelenggara pemerintahan daerah. Tahun 2004 ten tang walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pasal 27 ayat (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana Teknik penulisa.n (penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah,. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari tanda baca koma setelah kata dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber Produksi Pangan dalam negeri. "Pemerintah" dihilangkan) dari Produksi Pangan dalam negeri. 4. Pasal 29 ayat (2) Cadangan Pangan pe:merintah provinsi, pemerlntah Konsistensi dengan Pasal 29 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Pemeriutah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah deEa ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kabupaten/Kota, dan/atau Perp.erintah Desa produksi dalam negeri. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam negeri. 5. Pasal 30 ayat (2) Per.yelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Konsistensi dengan Pasal 29 Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ayat (1) dan ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan urutan dimulai dari secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerlntah pemerintahan yang paling Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah kabupaten/kota, dan/ a tau pemerintah desa. tinggi Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi. 6. Pasal 69 huruf f pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Konsistensi dengan Pasal 86 pemberian jaminan keamanan dan Mutu Pangan; Pangan; dan Pasal 89 -- 1 ARSIP DPR-RI
9
Embed
DPR-RIberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/1-20170529-022434-3805.pdfPangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, ... Setiap iklan ten tang Pangan yang diperdagangkan Pangan dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MATRIKS USULAN PERBAIKAN PADA NASKAH RUU TENTANG PANGAN
I. Batang Tubuh
No. Hasil DPR Usulan Perbaikan Keterangan
1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Disesuaikan dengan uu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Nomor 12 Tahun 2011
-2. Pasal 1 angka 41 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupat.i, a tau Penulisan disesuaikan dengan
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Pasal 1 angka 3 UU Nomor 32 penyelenggara pemerintahan daerah. Tahun 2004 ten tang
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pasal 27 ayat (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana Teknik penulisa.n (penggunaan
Cadangan Pangan Pemerintah,. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari tanda baca koma setelah kata
dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber Produksi Pangan dalam negeri. "Pemerintah" dihilangkan)
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Pemeriutah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah deEa ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
Kabupaten/Kota, dan/atau Perp.erintah Desa produksi dalam negeri. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam negeri.
5. Pasal 30 ayat (2) Per.yelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Konsistensi dengan Pasal 29
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ayat (1) dan ayat (2) dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan urutan dimulai dari
secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerlntah pemerintahan yang paling
Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Pemerintah kabupaten/kota, dan/ a tau pemerintah desa. tinggi
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Provinsi.
6. Pasal 69 huruf f pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Konsistensi dengan Pasal 86
pemberian jaminan keamanan dan Mutu Pangan; Pangan; dan Pasal 89
--1 ARSIP
DPR-R
I
No. HasilDPR Usulan Perbaikan Keterangan
7. Pasal 77 ayat ( 1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang Konsistensi penulisan istilah
Setiap Orang dilarang memproduksi Pan~an yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik yang yang terdapat dalam definisi belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan "Rekayasa Genetik" Pasal 1
dihasilkan dari proses rekayasa genetik yang belum sebelum diedarkan. angka 33, sehingga frasa mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan ditulis dengan huruf awal sebelum diedarkan. kapital
8. Pasal 77 ayat (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Konsistensi penulisan istilah
Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, yang terdapat dalam definisi bahan tambahan Pangan, dan.f atau bahan lain yang "Rekayasa Genetik" Pasal 1
Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik yang angka 33, sehingga frasa baku, bahan tambahan Pangan, dan/ atau bahan belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan ditulis dengan huruf awal lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik sebelum diedarkan. kapital yang belum mendapatkan per~etujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.
9. Pasal 81 ayat (2) huruf e penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat Pengunaan nomenklatur
penanganan limbah dan penanggulangan bahaya radioaktif; dikonsistensikan dengan Pasal
bahan radioaktif; 1 angka 32 dan Pasal 80 ayat (1)
10. Bagian Ketujuh Bagian Ketujuh Konsistensi dengan Pasal 69,
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Jaminan Keama:tia.n Pangan dan Mutu Pangan Pasal 86, Pasal 89
11. Pasal 94 ayat ( 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Konsistensi dengan Pasal 86
Setiap Orang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai ayat (2), Pasal 89, dan Pasal yang pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu 93 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)
mengenai pemenuhan standar mutu pangan, Pasal Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan,
89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat Pasal 90 ayat (1) mengenai pangan tercemar, dan Pasal 93 mengenai impor pangan dikenai sanksi (1) mengenai pang an tercemar, dan Pasal 93 administratif.
mengenai impor pang an dikenai sanksi adm.inistratif.
12. Pasal 97 ayat (3) huruf i asal usul bahan Pangan tertentu. Disesuaikan dengan bagian
usul bahan Pangan tertentu. penjelasan Pasal 97 ayat (3) hurufi
2 ARSIP D
PR-RI
No.
13.
14.
15.
16.
17.
Hasil DPR Usulan Perbaikan Keterangan
Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib Konsistensi dengan judul memuat keterangan ffi{;ngenai Pangan dengan benar Bagian Kesatu dan Pasal 96
Setiap label tentang Pangan yang diperdagangkan dan tidak menyesatkan. wajib memuat keterangan mengenai Pangan
Pasal 100 ayat (1)
dengan benar dan tidak menyesatkan.
Pasal 104 ayat (1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus Konsistensi dengan Pasal 104 memuat keterangan atau pernyataan mengenai ayat (3), judul Bagian Kedua,
Setiap iklan ten tang Pangan yang diperdagangkan Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. dan Pasal 107 harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
Pasal 104 ayat (2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau Konsistensi dengan Pasal 104 pemyataan yang tidak benar atau menyesatkan ayat (3), judul Bagian Kedua,
Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau dalam iklan Pangan yang diperdagangkan. dan Pasal 107 pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan tentang Pangan yang diperdagangkan.
Pasal 108 ayat (3) hurur' a
ketersediaan dan/ atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
Pasal 108 ayat (3) huruf c
persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan;
persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tq.gas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
Konsistensi teknis penulisan dengan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 127.
Konsistensi teknis penulisan dengan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 127.
3 ARSIP D
PR-RI
No. Hasil DPR
18. Pasal 118 ayat (2) huruf a
19.
20.
21.
22.
menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional
Pasal 122
Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam negeri setelah mendapat izin menteri yang membidangi penelitian
Pasal 132 ayat ( 1)
Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pe_i-:il-iat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
Pasal 132 ayat (3)
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
Pasal 132 ayat (4)
Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Repu blik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Usulan Perbaikan Keterangan
menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di Perbaikan teknis penulisan tingkat lokal, nasional, dan internasional; (insersi tanda baca titik koma
setelah kata "internasional")
Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam negeri setelah mendapat izin menteri yang membidangi penelitian.
Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada. penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Perbaikan teknis penulisan (insersi tanda baca titik di akhir kalimat)
Konsistensi dengan Pasal 132 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repu blik Indonesia tern tama Pasal 1 angka 3 dan angka 10
Penulisan disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 1 angka 3 dan angka 10
Penulisan disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 202 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 1 angka 3 dan angka 10
4 ARSIP D
PR-RI
1,N:--:-1-------=-------:---------r--------------------.------------0. Hasil DPR U I su an Perbaikan Keterangan
23. Pasal 132 ayat (5)
24.
25.
P~nyidik pegawai negeri sipil sebagaimana d1maksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
Pasal 137 ayat (1)
S~tiai:> Orang. yang memproduksi Pangan yang dihas1lkan dan proses rekayasa genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pa~al 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara palmg lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 137 ayat (2)
Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan, sebagaimana dimaksud dal~ Pas~ 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penJara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh rr·,:'lr rupiah).
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat ICepolisian Negara Republik Indonesia.
Penulisan disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 1 angka 3 dan angka 10
Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang a. dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan perse·~ujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pa~al 77 ayat .(ll dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (hma) tahun atau denda paling banyak b. Rpl0.000.000.000,00 (sep11luh miliar rupiah).
Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses a. Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yan~ dihasHkan dari proses Rekayasa Genetik yang belum me~dapatkar. persetujuan Keamanan Pangan sebelum d~edarkan sebagaimana dimaksud dalam b. Pa~al 77 ayat _(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Irma) tahun atau denda paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar n1piah).
Perbaikan teknis penulisan (menghilangkan tanda baca koma setelah kata "diedarkan")
Konsistensi penulisan istilah "Rekayasa Genetik" karena telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 33
Perbaikan teknis penulisan (menghilangkan tanda baca koma setelah kata "diedarkan")
Konsistensi penulisan istilah "Rekayasa Genetik" karena telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 33
5 ARSIP D
PR-RI
No. Hasil DPR Usulan Perbaikan Keterangan
26. Pasal 140 Setiap Orang yang memproduksi dan Konsistensi dengan Pasal 86,
Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja Pasal 89, dan Pasal 93
~emperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan
tidak memenuhi standar keamanan Pangan Mut1~ ~angan sebaga.in_iana dimaksud Pasal 86 ayat
sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (2) dipidana (2) d1p1dana dengan p1dana penjara paling lama 2
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (dua) tahun atau denda paling banyak
atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(empat miliar rupiah).
6 ARSIP D
PR-RI
II. Penjelasan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Hasil DPR
Paragraf 3 line 7
Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.
Paragraf 3 line 11
Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan.
Paragraf 4 line 2
Persyaratan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, sertajaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
Paragraf 5 line 6
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan tentang pangan
Paragraf 6 line 5
Oleh karena itu pemerintah wajib ...
U sulan Perbaikan
Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.
Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.
Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk Rekayasa Genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan ...
Oleh karena itu, Pemerintah wajib ...
Keterangan
Perbaikan teknis penulisan agar konsisten dengan penulisan kata "Gizi" pada batang tubuh
Konsistensi dengan Pasal 108 ayat (2) huruf b
Konsistensi dengan Pasal 108 ayat (2) huruf b dan konsistensi penulisG..Il dengan batang tubuh RUU
Konsistensi dengan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 104
Perbaikan teknis penulisan kata "pemerintah" menjadi "Pemerintah" sesuai dengan batang tubuh RUU
7 ARSIP D
PR-RI
No.
6.
7.
8.
Hasil DPR
Paragraf 8 line 3
Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan d.an Gizi, pe~~J ampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga
Paragraf 9 line 2
Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan pangan ~ang mencakup 1) perencanaan Pangan; (2) ketersed1aan Pangan; (3) keterjangkauan Pangan; (4) konsumsi Pangan dan Gizi; (5) keamanan Pangan; (6) label dan iklan Pangan; (7) pengawasan; (8) sistem informasi Pangan; (9) penelitian dan pengembangan Pangan; (10) kelembagaan Pangan; (11) peran serta masyarakat; dan (12) penyidikan.
Usulan Perbaikan
Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersed.iaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/ atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga
Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Par.tgan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem ' informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.
Paragraf 10 line 2 Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan
Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia
tentang pangan di Indonesia
Keterangan
Perbaikan teknis penulisan dengan menghilangkan kata "dan" masing-masing sebelum kata "konsumsi" dan "Keamanan"
Perbaikan teknis penulisan agar konsisten dengan penulisan pad.a batang tubuh RUU dan cara penyebutan bagian pad.a batang tubuh sebagaimana tercantum dalam paragraf4
Perbaikan teknis penulisan (mengganti kata "tentang" yang kedua dengan kata "mengenai")
8 ARSIP D
PR-RI
No. Hasil DPR Usulan Perbaikan Keterangan
9. Pasal 69 huruf f alinea kesatu Jaminan Keamanan Pangan dan Mu tu Pangan Konsistensi dengan perbaikan
Jaminan keamanan dan Mutu Pangan diberikan diberikan kepada Petani, Nelayan, Pembudi Daya pada batang tubuh RUU
kepada Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Ikan, dan Pelaku TJsaha Pangan yang terutama Pasal 69, Pasal 86, menyelenggarakan sis tern jaminan mutu. dan Pasal 89
Pelaku Usaha Pangan yang menyelenggarakan sistem jaminan mutu.
10. Pasal 97 huruf i Yang dimaksud dengan "keterangan mengenai asal Perbaikan redaksional
Yang dimaksud dengan "keterangan mengenai asal usul bah an Pangan" adalah penjelasan mengenai (menghilangkan kata informasi asal bahan te~i:entu, misalnya, bahan yang pronomina "nya" pada kata usul bahan Pangan" adalah penjelasan meng~nai bersumber, menganclung, atau berasal dari hewan "khususnya") dan konsistensi informasi asal bah an tertentu, misalnya, bah an atau Pangan yang d;_produksi melalui proses khusus, penulisan sesuai dengan
yang bersumber, mengandung, atau berasal dari misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau lradiasi batang tubuh (menggunakan hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khususnya, misalnya, Rekayasa Genetika Pangan
Pangan. frasa "Rekayasa Genetik",
atau lradiasi Pangan. bukan "Rekayasa Genetika")
11. Terdapat dua Pasal 115 Yang digunakan hanya Pasal 115 yang berisi I penjelasan panjang.