dpmd.lebakkab.go.iddpmd.lebakkab.go.id/wp-content/uploads/2015/09/DOMSUN-APBDes-2018.pdf · 1 S A L I N B U P A T I L E K P R O V I N S B A T E P E R A T U N B I L K N O M R 4 7 T

–1–

SALINAN

BUPATILEBAK

PROVINSIBANTEN

PERATURANBUPATILEBAK

NOMOR47TAHUN2017

TENTANG

PEDOMANPENYUSUNANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADESATAHUNANGGARAN2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATILEBAK,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib

ditatausahakan dengan baik,dan disusun mulaidari

perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporandan

pertanggungjawaban;

b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,perlu disusun

suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah

Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran

PendapatandanBelanjaDesa;

c. bahwapedomanpenyusunanAnggaranPendapatandan

BelanjaDesasebagaimanadimaksuddalam hurufb,perlu

ditetapkandalam PeraturanBupati;

d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud

dalam hurufa,hurufbdanhurufc,perlumenetapkan

PeraturanBupatitentangPedomanPenyusunanAnggaran

PendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

–2–

SALINAN

7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor244,TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimana

telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-

UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua

atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang

PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun

2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2014 Nomor123,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014 tentang

DanaDesaYangBersumberDariAnggaranPendapatan

danBelanjaNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2014 Nomor168,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

BersumberDariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara


88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

–3–

SALINAN

Nomor5694);

5. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor113Tahun2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

RepublikIndonesiaTahun2014Nomor2093);

6. PeraturanMenteriDesa,PembangunanDaerahTertinggal

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang

PenetapanPrioritasPenggunaanDanaDesaTahun2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1359);

7. PeraturanDaerahKabupatenLebakNomor1Tahun2015

tentangDesa(LembaranDaerahKabupatenLebakTahun

2015Nomor1,TambahanLembaranDaerahKabupaten

LebakNomor20151);

8. Peraturan BupatiLebak Nomor9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

KabupatenLebakTahun2016Nomor9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN2018.

Pasal1

Dalam PeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1. ProvinsiadalahProvinsiBanten.

2. DaerahadalahKabupatenLebak.

3. PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenLebak.

4. BupatiadalahBupatiLebak.

5. Desaadalahdesadandesaadatatauyangdisebutdengan

nama lain,selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuan

masyarakathukum yang memilikibatas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkanprakarsamasyarakat,hakasalusul,dan/atau

–4–

SALINAN

haktradisionalyangdiakuidandihormatidalam sistem

pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

7. PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyangdisebut

dengannamalaindibantuperangkatDesasebagaiunsur

penyelenggaraPemerintahanDesa.

8. BadanPermusyawaratanDesaatauyangdisebutdengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkansecarademokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yangditetapkanolehKepalaDesasetelahdibahasdan

disepakatibersamaBadanPermusyawaratanDesa.

10. KeuanganDesaadalahsemuahakdankewajibanDesa

yang dapatdinilaidengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaanhakdankewajibanDesa.

11. PengelolaanKeuanganDesaadalahkeseluruhankegiatan

yangmeliputiperencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuanganDesa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkatAPBD,adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak yang

dibahasdandisetujuibersamaolehpemerintahDaerah

danDPRD,danditetapkandenganperaturanDaerah.

13. SumberPendapatanDesaadalahpenerimaanpendapaan

DesayangterdiriataspendapatanasliDesa(terdiriatas

hasilusaha,hasilaset,swadayadanpartisipasi,gotong

royong,dan lain-lain pendapatan asliDesa),alokasi

AnggaranPendapatandanBelanjaNegara,bagiandari

–5–

SALINAN

hasilpajak Daerah dan retribusiDaerah,alokasidana

Desa yang merupakan bagian daridana perimbangan

yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahProvinsidan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten,

hibah dan sumbangan yang tidakmengikatdaripihak

ketiga;danlain-lainpendapatanDesayangsah.

14. AlokasiDana Desa,selanjutnya disingkatADD,adalah

dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten

setelahdikurangiDanaAlokasiKhusus.

15. DanaDesaadalahdanayangbersumberdarianggaran

pendapatandanbelanjanegarayangdiperuntukkanbagi

Desayangditransfermelaluianggaranpendapatandan

belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk

membiayaipenyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaanmasyarakat.

16. BantuankeuangandariAnggaranPendapatandanBelanja

DaerahProvinsidanAnggaranPendapatandanBelanja

Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari

pemerintahpusat,propinsidankabupatenkepadaDesa

merupakan upaya untuk mendukung pembangunan

pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan

kegiatantertentu.

17. AnggaranPendapatandanBelanjaDesayangselanjutnya

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahanDesayangdibahasdandisetujuibersama

olehpemerintahDesadanBPD yangditetapkandengan

PeraturanDesa.

18. PengadaanBarang/JasaDesayangselanjutnyadisebut

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa,baik

dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui

penyediabarang/jasa.

–6–

SALINAN

19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnyadisingkatPTPKDadalahunsurperangkatdesa

yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaankeuangandesa,yangterdiridarikoordinator

PTPKD,pelaksanakegiatandanbendaharaDesa.

20. PemegangKekuasaanPengelolaanKeuanganDesaadalah

Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai

kewenanganmenyelenggarakankeseluruhanpengelolaan

keuanganDesa.

21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator

pelaksanaanpengelolaankeuangandesa.

22. KepalaSeksiadalahunsurdaripelaksanatekniskegiatan

denganbidangnya.

23. BendaharaDesaadalahunsurstafsekretariatdesayang

membidangi urusan administrasi keuangan untuk

menatausahakankeuangandesa.

24. RekeningKasDesaadalahrekeningtempatmenyimpan

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaanDesadandigunakanuntukmembayarseluruh

pengeluaranDesapadaBankyangditetapkan.

25. Tim PengelolaKegiatanyangdisingkatTPK adalahtim

yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan

KepalaDesa,terdiridariunsurpemerintahDesadanunsur

lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan

pengadaanbarang/jasa.

26. PenerimaanDesaadalahuangyangberasaldariseluruh

pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui

rekeningkasDesa.

27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari

APBDesamelaluirekeningkasDesa.

28. Pendapatan Desaadalah semuahakDesayang diakui

sebagaipenambahnilaikekayaanbersih.

29. BelanjaDesaadalahsemuapengeluarankasDesadalam

periodetahunanggrantertentuyangmenjadibebanDesa.

30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara

–7–

SALINAN

pendapatanDesadanbelanjaDesa.

31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara

pendapatanDesadanbelanjaDesa.

32. PembiayaanDesaadalahsemuapenerimaanyangperlu

dibayarkembalidan/ataupengeluaranyangakanditerima

kembali,baikpada tahun anggaran yang bersangkutan

maupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkatSiLPAadalahselisihlebihrealisasipenerimaan

danpengeluarananggaranselamasatuperiodeanggaran.

34. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau

peroranganyangmenyediakanbarang/jasa.

35. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa

dimanapekerjaannyadirencanakan,dikerjakandan/atau

diawasisendiriolehtim pengelolakegiatan.

36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen

perencanaanDesauntukperiode6(enam)tahun.

37. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya

disingkatRKP-Desaadalahhasilmusyawarahmasyarakat

Desa tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakanuntukperiode1(satu)tahun.

38. Barang MilikDesa adalah kekayaan milikDesa berupa

barangbergerakdanbarangtidakbergerak.

39. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok

kebijakan sebagaipetunjuk dan arah bagipemerintah

Desadalam perencanaan,penyusunan,pembahasandan

penetapanAPBDesa.

40. Hariadalahharikerja.

Pasal2

(1) Pedoman penyusunan APBDesaTahun Anggaran 2018,

meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan

kebijakanPemerintahDaerah;

–8–

SALINAN

b. prinsippenyusunanAPBDesa;

c. kebijakanpenyusunanAPBDesa;

d. teknispenyusunanAPBDesa;

e. teknisevaluasiRancanganAPBDesa;dan

f. hal-halkhususlainnya.

(2) UraianpedomanpenyusunanAPBDesaTahunAnggaran

2018 sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tercantum

dalam Lampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkan

dariPeraturanBupatiini.

Pasal3

PeraturanBupatiiniberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupatiinidengan penempatannya

dalam BeritaDaerahKabupatenLebak.

DitetapkandiRangkasbitung

padatanggal29Nopember2017

November2017

BUPATILEBAK,

TTD

ITIOCTAVIAJAYABAYA

DiundangkandiRangkasbitung

padatanggal29Nopember2017 November2017

SEKRETARISDAERAHKABUPATENLEBAK,

TTD

DEDEJAELANI

BERITADAERAHKABUPATENLEBAKTAHUN2017NOMOR47…

–9–

SALINAN

LAMPIRANPERATURANBUPATINOMOR : 47TAHUN2017TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA TAHUNANGGARAN2018.

URAIANPEDOMANPENYUSUNANAPBDESATAHUNANGGARAN2018

I.SinkronisasiKebijakanPemerintahDesaDenganKebijakanPemerintahDaerahKabupatenLebak.

Dalam RencanaKerjaPembangunanDaerah(RKPD)Tahun2018dijelaskanbahwa RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun kelima dariRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)2014-2019danjugamerupakankesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis sertadilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah denganmemanfaatkanberbagaisumberdayayangtersediasecaraoptimal,efisien,efektifdanakuntabeldengantujuanakhiruntukmeningkatkankualitashidupmanusiadanmasyarakatsecaraberkelanjutan.

RKPD memuatrancangan kerangka ekonomidaerah;program prioritaspembangunan daerah;dan rencana kerja,pendanaan dan prakiraan maju,sebagaimanadiaturdalam PeraturanMenteriDalam NegeriNomor86Tahun2017tentangTataCaraPerencanaan,PengendalianDanEvaluasiPembangunanDaerah,TataCaraEvaluasiRancanganPeraturanDaerahTentangRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahDanRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah,DanRencanaKerjaPemerintahDaerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yangtercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019,maka TemaPembangunan Daerah pada Tahun 2018 yaitu “Memacu PembangunanInfrastruktur untuk Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Lebih Maju danBerdayasaing”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut,maka dirumuskan prioritaspembangunansebagaiberikut:1.PembangunanInfrastrukturDaerah2.PeningkatanAksesdanMutuLayananPendidikandanKesehatan3.PeningkatanPerekonomianDaerahmelaluiPengembanganKlasterKomoditas

Unggulanberbasispotensilocal4.PemantapanTataKelolaPemerintahDaerah5.PengendalianLingkunganHidup

SesuaidenganTemadanPrioritasTahun2018tersebut,makatargetMakroPembangunanDaerahKabupatenLebakadalahsebagaiberikut:1.Pertumbuhanekonomiditargetkanuntuktumbuhsekitar5,17persen;

–10–

SALINAN

2.Jumlahpendudukmiskin9,00persen;3.Tingkatpengangguranterbukadiperkirakansebesar8,86persen;4.IndeksPembangunanManusia63,53persen.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan olehPemerintahanDesapadaTahun2018harusdisinkronkandenganPembangunanDaerahKabupatenLebak.

Berdasarkan Peraturan MenteriDalam NegeriNomor114 Tahun 2014TentangPedomanPembangunan Desa,bahwaPrioritas,program dankegiatanPembangunan diDesa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhanmasyarakatDesayangmeliputi:a.peningkatankapasitaspenyelenggaraanpemerintahanDesa;b.peningkatankualitasdanaksesterhadappelayanandasar;c.pembangunan dan pemeliharaan infrastrukturdan lingkungan berdasarkan

kemampuanteknisdansumberdayalokalyangtersedia;d.pengembanganekonomipertanianberskalaproduktif;e.pemanfaatanteknologitepatgunauntukkemajuanekonomi;f. pendayagunaansumberdayaalam;g.pelestarianadatistiadatdansosialbudayaDesa;h.peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa

berdasarkankebutuhanmasyarakatDesa;dani. peningkatankapasitasmasyarakatdanlembagakemasyarakatanDesa.

II. PRINSIPPENYUSUNANAPBDesa

PenyusunanAPBDesaTahunAnggaran2018didasarkanprinsipsebagaiberikut:1.SesuaidengankebutuhanpenyelenggaraanpemerintahanDesaberdasarkan

urusandankewenangannya;2.Tepatwaktu,sesuaidengantahapandanjadwalyangtelahditetapkandalam

peraturanperundang-undangan;3.Transparan,untukmemudahkanmasyarakatmengetahuidanmendapatkan

aksesinformasiseluas-luasnyatentangAPBDesa;4.Partisipatif,denganmelibatkanmasyarakat;5.Memperhatikanasaskeadilandankepatutan;dan6.Tidakbertentangandengankepentinganumum,peraturanyanglebihtinggi

danperaturanDesalainnya.7.Semuapenerimaan(baikdalam bentukuang,maupunbarangdan/ataujasa)

dianggarkandalam APBDesa,8.Seluruhpendapatandanbelanjadianggarkansecarabruto.9.Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukurdan dapatdicapaiserta

berdasarkanketentuanperundang-undangan.10.Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

ketersediaanpenerimaandalam jumlahcukupdanharusdidukungdengandasarhukum yangmelandasinya.

III. KEBIJAKANPENYUSUNANAPBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam

–11–

SALINAN

penyusunanAPBDesaTahunAnggaran2018 terkaitdenganpendapatanDesa,belanjaDesadanpembiayaanDesa.

1. PendapatanDesa

PendapatanDesayangdianggarkandalam APBDesaTahunAnggaran2018merupakanperkiraanyangterukursecararasionaldanmemilikikepastianserta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semuapenerimaanuangmelaluirekeningDesayangmerupakanhakDesadalam 1(satu)tahunanggaranyangtidakperludibayarkembaliolehDesa.a. PendapatanasliDesa

PendapatanasliDesaadalahpenerimaanDesayangdiperolehatasusahasendirisebagaipelaksanaanotonomiDesa,baikdalam bentukhasilusahaDesa,hasilkekayaanDesahasilswadayadanpartisipasi,hasilgotongroyong,danlain-lainpendapatanasliDesayangsah.1)HasilusahaDesa

HasilusahaDesaadalahseluruhhasilusahaperekonomianDesayangdikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola olehpemerintahDesayangmenimbulkanpenerimaanbagiDesa.ContohBadanUsahaMilikDesa(Bum-Desa),LumbungPanganMasyarakatDesa(LPMAD),UsahaEkonomiDesaSimpanPinjam (UED-SP),HasilusahamelaluikerjasamanDesadenganpihakketiga,danlain-lainhasilusahaDesayangsah.

2)HasilpengelolaankekayaanDesaHasilkekayaanDesaadalahseluruhkekayaanDesayangdilakukansecara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkanpenerimaanbagipendapatanDesa.SepertiTanahKasDesa,PasarDesa,PasarHewan,TambatanPerahu,PelelanganIkanyangdikelolaolehDesa,danlain-lainkekayaanmilikDesa.

3)Swadayadanpartisipasi,sertaGotongroyongmasyarakatSwadaya dan partisipasi,serta Gotong royong masyarakatadalahseluruhbentukkontribusimasyarakatDesa,baikdalam bentukbarangdantenaga(yangdapatdinilaidenganuang)maupundalam bentukuangyangmenimbulkanpenerimaan.SepertiPenyediaanbahanbakulokal,Partisipasidangotongroyongmasyarakatdalam membangunkantorDesa.

4)Lain-lainpendapatanasliDesayangsahLain-lainpendapatanasliDesayangsahadalahpenerimaanDesayangdiperolehantaralaindarihasilpungutandesadanpendapatanbungaatasrekeningkasdesa.Sumberpendapatantersebut,harusditetapkandalam PeraturanDesadan/atauKeputusanKepalaDesa.

b. Transfer.1)DanaDesa

DanaDesaadalahdanayangbersumberdarianggaranpendapatandanbelanjanegarayangdiperuntukkanbagiDesayangditransfermelaluianggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untukmembiayaipenyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaanpembangunan,pembinaankemasyarakatan,danpemberdayaanmasyarakat.DanaDesaditetapkan berdasarkan Peraturan Bupatitentang Penetapan RincianBesaranBantuanKeuanganKepadaPemerintahanDesaDiKabupatenLebakTahunAnggaran2018.ApabilaPeraturanBupatitersebutbelum

–12–

SALINAN

ditetapkan,besaranalokasipendapatandariDanaDesadidasarkanpadapagu/alokasitahunsebelumnya.

2)BagiandariHasilPajakDaerahKabupatendanRetribusiDaerahBagian darihasilpajak Daerah dan retribusiDaerah Kabupatenmerupakan salah satu sumberpendapatan Desa yang berasaldaribagianhasilpajakDaerahdanretribusidaerahkabupaten.BagiandariHasilPajakDaerahKabupatendanRetribusiDaerahdianggarkansesuaiPeraturanBupatitentangPenetapanRincianBesaranBagiHasilKepadaPemerintahanDesaDiKabupatenLebakTahunAnggaran2018.ApabilaPeraturanBupatitersebutbelum ditetapkan,penganggaranpendapatandariBagiandarihasilpajakDaerahdanretribusiDaerahdidasarkanpadapagu/alokasitahunsebelumnya.

3)AlokasiDanaDesa(ADD).Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah danaperimbanganyangditerimakabupatendalam anggaranpendapatandanbelanjadaerahkabupatensetelahdikurangiDanaAlokasiKhususyangselanjutkan dialokasikan ke Desa.AlokasiDana Desa dianggarkansesuaiPeraturanBupatitentangPenetapanRincianBesaranBantuanKeuangan Kepada Pemerintahan Desa DiKabupaten Lebak TahunAnggaran2018.ApabilaPeraturanBupatitersebutbelum ditetapkan,penganggaran pendapatan dariAlokasiDana Desa didasarkan padatahunsebelumnya.

4)BantuankeuangandariAPBDProvinsidan/atauAPBDKabupaten.Adalahbantuankeuangandaripemerintahprovinsidan/ataukabupatenkepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunanpemerintahDesadalam melaksanakanprogram dankegiatan.BantuanKeuangandapatbersifatkhususdanbersifatumum.Bantuankeuangandianggarkanapabilasudahadadasarhukum atauketetapanyangsahyang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsidan/atau PemerintahKabupatenLebak.

c. PendapatanLain-lain1)Hibahdansumbanganyangtidakmengikatdaripihakketiga.

Hibah dan sumbangan yang tidakmengikatdaripihakketiga yangditerimaolehpemerintahdesaberupadanatunai.

2)Lain-lainpendapatanDesayangsah.Lain-lainpendapatanDesayangsahantaralainpendapatansebagaihasilkerjasamadenganpihakketigadanbantuanperusahaanyangberlokasididesa.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatantertulisantaraPemerintahDesadanPemberisertaditetapkandalamPeraturanDesadan/atauKeputusanKepalaDesa.

KODEREKENINGPENDAPATAN

KODERING URAIAN

1 21 PENDAPATAN1 1 PENDAPATANASLIDESA1 1 1 HasilUsahaDesa1 1 1 1 BUMDes

–13–

SALINAN

1 1 1 2 Dst.

1 1 2 HasilPengelolaanKekayaan/AsetDesa1 1 2 1 BengkokDesa1 1 2 2 Dst1 1 3 SwadayadanPartisipasi,sertaGotongRoyongMasyarakatDesa1 1 3 1 Swadaya1 1 3 2 Partisipasi1 1 3 3 GotongRoyong1 1 3 4 Dst.1 1 4 Lain-lainPendapatanAsliDesa1 1 4 1 HasilPungutanDesa1 1 4 2 PendapatanBungaatasRekeningKasDesa1 1 4 3 Dst.

1 2 PENDAPATANTRANSFER1 2 1 DanaDesa1 2 1 1 DanaDesa1 2 2 BagianDariHasilPajak&RetribusiDaerahKabupaten1 2 2 1 BagianDariHasilPajak&RetribusiDaerahKabupaten1 2 3 AlokasiDanaDesa1 2 3 1 AlokasiDanaDesa1 2 4 BantuanKeuangan1 2 4 1 BantuanKeuanganProvinsi1 2 4 2 BantuanKeuanganKabupaten1 2 4 3 BantuanKeuangan…………………………………

1 3 PENDAPATANLAINLAIN1 3 1 HibahdanSumbanganDariPihakketigayangtidakmengikat1 3 1 1 Hibah……………………………………………….1 3 1 2 Sumbangan……………………1 3 2 Lain-lainPendapatanDesayangSah1 3 2 1 HasilKerjasamadenganpihakketiga…………….1 3 2 2 BantuanPerusahaanyangberlokasidiDesa…………….

JUMLAHPENDAPATAN2. BelanjaDesa

BelanjaDesaharusdigunakanuntukpelaksanaanurusanpemerintahanDesayang menjadikewenangan pemerintah Desa yang terdiridari:kewenanganberdasarkanhakasalusul,kewenanganlokalberskalaDesa,kewenanganyangditugaskan oleh Pemerintah,pemerintah provinsi,atau pemerintah kabupaten,sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BelanjaDesayangditetapkandalam APBDesadigunakandenganketentuan:1.palingsedikit70%(tujuhpuluhperseratus)darijumlahanggaranbelanjaDesa

digunakan untuk mendanaipelaksanaan pembangunan Desa,pembinaankemasyarakatanDesa,pemberdayaanmasyarakatDesadanpenyelenggaraanPemerintahanDesa;dan

2.Palingbanyak30%(tigapuluhperseratus)darijumlahanggaranbelanjaDesa,digunakanuntukBebanTetapyaitu:a.penghasilantetapdantunjangankepalaDesadanperangkatDesa;b.operasionalpemerintahanDesa;

–14–

SALINAN

c.tunjangandanoperasionalBadanPermusyawaratanDesa;dand.insentifrukuntetanggadanrukunwarga.

KlasifikasiBelanjaDesaterdiriataskelompok:A.PenyelenggaraanPemerintahanDesa;B.PelaksanaanPembangunanDesa;C.PembinaanKemasyarakatanDesa;D.PemberdayaanMasyarakatDesa;danE.BelanjaTakTerduga.

PengelompokanBidangdalam PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDesadibagaimenjadi5(lima)Bidangdiantaranya:

A.BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa1. PenghasilanTetapdanTunjanganbagiKepalaDesadanPerangkatDesa;

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan PerangkatDesa ditentukan denganmemperhatikanjumlahADDterkecilyangditerimaDesase-KabupatenLebak,denganketentuansebagaiberikut:a.PenghasilantetapKepalaDesasetinggi-tingginyasebesar Rp.

3.500.000,-setiapbulannya;b.TunjanganJabatanKepalaDesasetingi-tingginyasebesar Rp.

500.000,-setiapbulannya;c.Penghasilan tetap dan Tunjangan PerangkatDesa Setinggi-tingginya

adalah:- PenghasilanTetapSekretarisDesanonPNSsetinggi-tinginyasebesar

Rp.2.625.000,-setiapbulannya;- Penghasilan Tetap Kepala Urusan/Kepala Seksidefinitifsetinggi-

tingginyasebesarRp.1.750.000,-setiapbulannya;d.Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap

bulannyakepadaperangkatDesayangsudahmemilikiNomorRegisterPerangkatDesadantelahdilantikolehkepaladesa;

e.Selainmendapatkanpenghasilandiatas,PerangkatDesajugamendapatkanTambahanPenghasilanbagiPerangkatDesadenganmempertimbangkan: WiyataBhakti2s/d5TahunRp.100.000,-/bulan; WiyataBhakti6s/d10TahunRp.200.000,-/bulan; WiyataBhaktilebihdari10TahunRp.300.000,-/bulan; PendidikanFormalD3Rp.50.000,-/bulan; PendidikanFormalS1Rp.100.000,-/bulan; PendidikanFormalS2Rp.150.000,-/bulan; Sertifikatyangdiperolehkarenatelahmengikutikegiatanpelatihanyang

dilakukan pada Tahun 2017 minimal3 hariatau 24 jam pelajaranminimalberkualifikasiBaikdengannomorregistrasidariPemerintahDaerahmelaluiDinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa,Rp.100.000,-/bulan/sertifikat;

Sertifikatujiankompetensiatauujianpengetahuandanketerampilanteknik,yaituujianyangdiselenggarakanolehPemerintahDaerahataulembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang berbadan hukumdengansusunantim pengujiterdiriunsurPemerintahDaerahdanunsurakademisi,Rp.200.000,-/bulan/sertifikat.

f. KepalaDesadanPerangkatDesajugamendapatkanTunjangansebagaiberikut:

–15–

SALINAN

TunjanganAsuransiKesehatanbagiKepalaDesadantanggungannyamaksimalkelasII,bagiPerangkatDesadantanggungannyaKelasIII;

TunjanganAsuransiKecelakaandanMeninggalDuniabagiKepalaDesadanPerangkatDesamaksimalRp.20.000,-per-bulanatausesuaidenganketentuan;

TunjanganAsuransiHariTuabagiKepalaDesaper-bulan Rp.1.000.000,-danbagiPerangkatDesaper-bulansetinggitingginyaRp.200.000,-;

g.TambahanPenghasilansebagaimanadimaksudpadahurufediatasjugadapatdiberikan kepada PerangkatDesa yang berstatus PNS denganketentuantelahmempunyaimasabhaktilebihdari6(enam)tahundantelahdiangkatkembalimenjadiPerangkatDesadenganKeputusanKepalaDesa.

2. OperasionalPemerintahanDesa;a.Belanja penyediaan AdministrasiPerkantoran & Rapat,termasuk untuk

penyusunanDokumenAnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDesa)danDokumenPerencanaanDesa(RPJMDesadan/atauRKPDesa).

b.Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(dilakukan secaraselektifdenganmempertimbangkanpenghasilantetapkepaladesa)yangmeliputibelanja:- pengadaanKomputer/Laptop,FingerPrintdanInternetDesa;- PengadaanPakaianDinasdankelengkapannya;- Pengadaanmebelair,lemari,plangdanlain-lain.

c.BelanjaPerjalananDinasPemerintahanDesa;d.Belanjalain-lainoperasionalPemerintahanDesa.

3. PenunjangOperasionalBPD;BesarananggaranPenunjangOperasionalBPDpalingtinggisebesar12,5%darijumlahBebanTetapAnggaranPendapatandanBelanjaDesayangdipergunakanantaralainuntuk:a.BelanjaTunjanganKedudukanBPD,denganketentuanterdapatkegiatandi

bulanberjalan;danb.BiayaRapatselainMusyawarahDesa.

4. InsentifRT/RW;a.InsentifKetua RW setinggi-tingginya Rp.200.000,-setiap bulannya,dan

InsentifSekretarisRW Setinggi-tingginyaRp.75.000,-.b.InsentifKetua RT setinggi-tingginya Rp.200.000,-setiap bulannya,dan

InsentifSekretarisRTSetinggi-tingginyaRp.75.000,-.

5. RekruitmenPerangkatDesa;PenetapanAnggaranRekrutmenPerangkatDesadipergunakanuntuk BelanjaTahapanpelaksanaanPenataanPerangkatDesasecara serentakditingkatKecamatanatauKabupatensetinggi-tingginya Rp.1.000.000,-.

6. RekuitmenBPD;Penetapan Anggaran Rekrutmen AnggotaBPD dipergunakan untuk BelanjaTahapanpelaksanaanPemilihananggotaBPDmelaluiPemilihandiwilayahdesasetinggi-tingginyaRp.4.000.000,-.

7. PenunjangPenyelenggaraanPemerintahanDesa;

–16–

SALINAN

PenetapanBelanjaPenunjangPenyelenggaraanPemerintahanDesadisesuaikandengankebutuhanrutindesa,diantaranyadiperuntukanuntukbelanjasebagaiberikut:a.BelanjaPegawai,antaralain: BendaharaDesasetinggi-tinginyasebesarRp.1.500.000,-setiapbulannya. InsentifJaga/RaksaDesasetinggi-tingginyaRp.750.000,-setiapbulannya

denganketentuanjumlahpersonilmaksimal4(empat)orang; InsentifStafSekretariatBPD(1Orang)setinggi-tingginya Rp.

500.000,-setiapbulan.b.BelanjaBarangJasa,antaralain:

- BelanjaBarangHabisPakai:- Belanja Pendidikan dan Pelatihan bagiPerangkat Desa dan Staf

PerangkatDesa;dan- Belanjalain-lainsesuaidenganprioritaskebutuhan;

c.BelanjaModal.

8. PenyusunanLPPDesdanLKPJDesaTahunAnggaran2017;BelanjakegiatanPenyusunanDokumenLaporanPenyelenggaraanPemerintahanDesa (LPPDes) Tahun Anggaran 2017 dan Laporan KeteranganPertanggungjawabanDesa(LKPDes)TahunAnggaran2017,paguanggarannyapalingtinggisebesarRp.2.500.000,-.

9. MusyawarahRencanaPembangunanDesa(Musrenbangdes);AnggaranMusyawarahRencanaPembangunanDesapalingtinggisebesarRp.2.000.000,-.

10.PemilihanKepalaDesaAntarWaktu;Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu dilakukan melaluiMusyawarah DesadengananggaranpalingtinggisebesarRp.40.000.000,-.

11.PeningkatanKapasitasPerangkatDesadanStafPerangkatDesa;Anggaran kegiatan digunakan antara lain untukbelanja barang/jasa berupaPengirimanPesertaPelatihankepadalembagaPemerintahdanNonPemerintahberbadanhukum sertapenyelenggaratelahmemilikisertifikatManagementofTraining(MoT)danNarasumbertelahmemilikiTrainingofTrainer(ToT),selainitudapatdianggarkanuntukpengirimanpesertaujikompetensi.

12.Dst.

B.BidangPelaksanaanPembangunanDesaPembangunanFisikSaranadanPrasaranaDesadilakukandenganPolaPadatKaryayangkegiatannyamengacupadaRPJMDesa/RKPDesadan/atauhasilmusyawarahDesayangakandiaturkemudiandenganKeputusanBupati.1.Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan sarana dan

prasanalingkunganpemukiman,antaralain:a.drainase;b.selokan;c.tempatpembuangansampah;d.tempatpembuangansampahakhir;

–17–

SALINAN

e.gerobaksampah;f. kendaraanpengangkutsampah;dang.sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuaidengan

kewenanganDesadandiputuskandalam musyawarahDesa.

2.Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranatransportasi,antaralain:a.jalanpemukiman;b.jalanporosDesa;c.jalanDesaantarapermukimankewilayahpertanian;d.jalanDesaantarapermukimankelokasiwisata;e.jembatanDesa;f. gorong-gorong;dang.saranaprasaranatransportasilainnyayangsesuaidengankewenanganDesa

dandiputuskandalam musyawarahDesa.

3.Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadanprasaranaenergi.

4.Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranainformasidankomunikasi,antaralain:a.jaringaninternetuntukwargadesa;

;b.peralatanpengerassuara(loudspeaker);c.HandyTalhy(HT);dand.saranaprasaranakomunikasilainnyayangsesuaidengankewenanganDesa


5.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasaranakesehatan,antaralain:a.airbersihberskalaDesa;b.sanitasilingkungan;c.jambanisasi;d.mandi,cuci,kakus(MCK);e.posyandu;f. poskesdes/polindes;g.saranaprasaranakesehatanlainnyayangsesuaidengankewenanganDesa


6.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasaranapendidikandankebudayaan,antaralain:a.tamanbacaanmasyarakat;b.bangunanPendidikanAnakUsiaDini;c.bukudanperalatanbelajarPendidikanAnakUsiaDinilainnya;d.wahanapermainananakdiPendidikanAnakUsiaDini;e.tamanbelajarkeagamaan;f. bangunanperpustakaanDesa;g.buku/bahanbacaan;h.balaipelatihan/kegiatanbelajarmasyarakat;i. sanggarseni;j. film dokumenterk.peralatankesenian;

–18–

SALINAN

l. tamananakuntukdesalayakanak;danm.saranaprasaranapendidikandankebudayaanlainnyayangsesuaidengan


7.Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasaranapertanian,antaralain:a.bendunganberskalakecil;b.pembangunanatauperbaikanembung;c.irigasiDesa;d.kolam ikan;e.kandangternak;f. mesinpakanternak;g.gudangpenyimpanansaranaproduksipertanian(saprotan);danh.pengeringanhasilpertanianseperti:lantaijemurgabah,jagung,kopi,coklat,

kopra,dantempatpenjemuranikan;i. lumbungDesa;danj. saranaprasaranapertanianlainnyayangsesuaidengankewenanganDesa


8.Pengadaan,pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana danprasaranajasadanindustrikecil,antaralain:a.mesinjahit;b.peralatanbengkelkendaraanbermotor;c.mesinbubutuntukmebeler;dand.sarana prasarana jasa dan industrikecillainnya yang sesuaidengan


9.Pengadaan,pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana danprasaranapemasaran,antaralain:a.pasarDesa;danb.saranaprasaranapemasaranlainnyayangsesuaidengankewenanganDesa


10.Pengadaan,pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana danprasaranaDesaWisata,antaralain:a.pondokwisata;b.kioscenderamata;c.wahanapermainananak;d.wahanapermainanoutbound;e.tamanrekreasi;f. tempatpenjualantiket;g.rumahpenginapan;h.angkutanwisata;i. saranaprasaranaDesaWisatalainnyayangsesuaidengankewenangan

Desadandiputuskandalam musyawarahDesa.

11.Pengadaan,pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana danprasaranaTeknologiTepatGuna(TTG),antaralain:a.penggilinganpadi;b.perautkelapa;c.penepungbiji-bijiand.pencacahpakanternak;

–19–

SALINAN

e.sangraikopi;f. pemotong/pengirisbuahdansayuran;g.pompaair;h.tractormini;dani. sarana prasarana TeknologiTepatGuna lainnya yang sesuaidengan


12.Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasanauntukpelestarianlingkunganhidup,antaralain:a.kolam untukmataair;b.saranaprasaranauntukpelestarianlingkunganhiduplainnyayangsesuai

dengankewenanganDesadandiputuskandalam musyawarahDesa.

13.Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasanauntukpenanggulanganbencanaalam dan/ataukejadianluarbiasalainnya.

13.dst

C.BidangPembinaanKemasyarakatan1.Pembinaanlembagaadat;

PenetapanAnggaranKelembagaanAdatdianggarkanuntukBelanjaPenunjangOperasionalLembagaAdat.

2.PeringatanHariBesarNasional(PHBN);PenetapanAnggaranPeringatanHariBesarNasionaldiperuntukanuntukBelanjaPenunjangpelaksanaanhari-haribesarNasionalsepertiPeringatan17Agustusdanhari-haribesarlainnya.

3.PeringatanHariBesarKeagamaan(PHBI&LPTQ);PenetapanAnggaranPeringananHariBesarKeagamaandiperuntukanuntukBelanjaPenunjangpelaksanaanPHBI&LPTQ

4.Forum KerukunanKeagamaanDesa;PenetapanAnggaranForum KerukunanKeagamaanDesadiperuntukanuntukBelanjaPenunjangpelaksanaankegiatan-kegiatankeagamaan,seperti:a.PengajianRutinDesa;danb.Kegiatan-kegiatankeagamaanlainnya.

5.Bantuanstimulansaranadanprasaranakeagamaan;Penetapan Anggaran Bantuan stimulan berupa barang untuk pembangunansaranaprasaranakeagamaanbersifatstimulandanhibah.

6.Dst.

D.BidangPemberdayaanMasyarakat1.PeningkatanKualitasdanAksesterhadapPelayananKesehatanmasyarakat,

antaralain:a.kampanyedanpromosihidupsehatgunamencegahpenyakit;b.pengobatanuntuklansia;

–20–

SALINAN

c.penyuluhankesehatanmasyarakat;d.penyuluhanpanganyangsehatdanaman;e.kegiatanpengelolaanpelayanankesehatanmasyarakatDesalainnyayang

sesuaidengankewenanganDesadandiputuskandalam musyawarahDesa.

Untukkegiatanpenyuluhansebagaimanadimaksudangka1hurufcdand,dapatdilaksanakan di tingkat Desa atau tingkat Kecamatan dengan catatanNarasumbertelahmemperolehsertifikatTrainingofTrainer(ToT)atauPejabatStrukturalsesuaidenganbidangtugasnya.

2.Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Pendidikan danKebudayaana.bantuaninsentifguruPAUD;

InsentifBulananTenagaPendidikPaudsebagaiberikut:- S1PAUD/PsikologSetinggi-tingginyaRp.500.000,-;- S1KeguruanSetinggi-tingginyaRp.450.000,-;- S1NonKeguruanSetinggi-tingginyaRp.400.000,-;- D.IIIKeguruandanD.IIKeguruanSetinggi-tingginya Rp.

400.000,-;- DIII Non Keguruan dan D.II Non Keguruan Setinggi-tingginya

Rp.350.000,-;- SLTA/SederajatSetinggi-tingginyaRp.300.000,-;

b.bantuaninsentifgurutamanbelajarkeagamaan;c.pelatihanpembuatanfilm dokumenter(polapengiriman);dand.kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai

dengankewenanganDesadandiputuskandalam musyawarahDesa.

3.pengelolaaninformasidankomunikasi,antaralain:a.sistem informasiDesa;b.koranDesa;c.websiteDesa;d.pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan


4.pendiriandanpengembanganBUM Desadan/atauBUM DesaBersama,antaralain:a.pendirianBUM Desadan/atauBUM DesaBersama;danb.kegiatanpengembanganBUM Desadan/atauBUM DesaBersamalainnya

yangsesuaidengankewenanganDesadandiputuskandalam musyawarahDesa.

5.PembentukandanpengelolaanBadanKerjasamaAntarDesaa.PembentukandanpengelolaanSekretariatBKAD;b.PengelolaanBUMDesaBersama;c.PembentukandanPengelolaanLembagaPelatihanBersama.

6. Pelestarianlingkunganhidup,antaralain:a.Pemeliharaan/pemanfaatan Lahan Pekarangan,termasuk InsentifMantri

TaniDesa setinggi-tingginya Rp.1.250.000,-setiap bulannya selama 12bulan;

b.InsentifStafkebersihan(1orang)setinggi-tingginyaRp.600.000,-setiapbulannyaselama12bulan;dan

–21–

SALINAN

c.kegiatanlainnyayangsesuaidengankewenanganDesayangdiputuskandalam musyawarahDesa.

7. PenyusunanperencanaanpembangunanDesasesuaidenganprioritas,potensi,dannilaikearifanlokal,antaralain:a.pendataanpotensidanasetDesa;b.kegiatanlainnyayangsesuaidengankewenanganDesayangdiputuskan

dalam musyawarahDesa.

8. PeningkatankualitasdankapasitassumberdayamanusiamasyarakatDesa,antaralain:a.pelatihan usaha pertanian,perikanan,perkebunan,industrikecildan

perdagangan;b.pelatihanteknologitepatguna;c.pelatihankerjadanketrampilanbagimasyarakatDesasesuaikondisiDesa;

dand.kegiatanpeningkatankapasitaslainnyauntukmendukungpembentukandan

pengembanganprodukunggulandesadan/atauprodukunggulankawasanperdesaanyangsesuaidengankewenanganDesadandiputuskandalammusyawarahDesa.

Untukkegiatan pelatihan,dapatdilaksanakan ditingkatDesaatau tingkatKecamatandengancatatanNarasumbertelahmemperolehsertifikatTrainingofTrainer(ToT)atauPejabatStrukturalsesuaidenganbidangtugasnya.

9. PemberdayaanSatuanPerlindunganMasyarakat,antaralain:a.Pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa,

peningkatankesiapsiagaan,penanganantanggapdarurat,pengendaliandanoperasi,danpembekalan;dan

b.kegiatanlainnyayangsesuaidengankewenanganDesayangdiputuskandalam musyawarahDesa.

10.PenguatanPosyandu;PeningkatanKapasitasbagilembagakemasyarakatandesamelalui:a.OperasionalkegiatanPosyandusebesarRp.75.000,-/Kaderyangdibayarkan

padasetiapbulannya;b.Belanja Barang/jasa,antara lain belanja bendera ibu hamildan belanja

lainnya;c.PengadaanPakaianseragam;d.PengadaanSaranaPrasarana.

11.PenguatanKelembagaanPerempuan;KegiatanPenguatanKelembagaanTP-PKKantaralain:a.BelanjaBarangjasa

- ATK;- PelatihanPengurusTP-PKKDesa;- Seragam AnggotaTP-PKK;- Seragam Lainnya;- PembuatanPapanData;- PembuatanPlangTP-PKKDesa;- PembuatanPlang10Program PokokTP-PKKDesa;- PengadaanSaranaPublikasi;

–22–

SALINAN

- DokumentasiKegiatan;- PengadaanAlatPeragadanSimulasi;- Rapat-RapatdanSosialisasiProgram TP-PKKDesa;- BantuanModalUsahaPeningkatanPendapatanKeluarga(UP2K);- PenunjangkeikutsertaanPKKTk.DesakeTk.KecamatandankeTk.

Kabupaten.

12.PenguatanKelembagaanLPM /KPM;Kegiatan Penguatan Kelembagaan LPM/KPM antara lain untuk BelanjaPenunjangOperasionalkegiatanLPM/KPM.

13.PenguatanKelembagaanKepemudaan;Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan antara lain untuk BelanjaPenunjangOperasionalkegiatanKepemudaan.

14.PenguatanLembagaPengelolaAirMinum danSanitasi;KegiatanPenguatanLembagaPengelolaAirMinum danSanitasiadalahuntukBelanjaPenunjangOperasionalkegiatanLembagaPengelolaAirMinum danSanitasi.

15.BulanBhaktiGotongRoyongMasyarakat(BBGRM);KegiatanBBGRM adalahuntukBelanjaPenunjangOperasionalkegiatantingkatDesadantingkatKabupaten.

16.PendataanProfilDesa;AnggaranPendataanProfilDesadigunakanantaralainuntukbelanjapegawaitermasukInsentifStafPengolahData(1orang)setinggi-tingginyaRp.1.000.000,-setiapbulannya,belanjabarang/jasadanbelanjaModalberupaPapanData.

17.MusyawarahDesa;MusyawarahDesaadalahmusyawarahantaraBadanPermusyawaratanDesa,Pemerintah Desa,dan unsurmasyarakatyang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratanDesa(BPD)untukmenyepakatihalyangbersifatstrategis,antaralain:a.penataanDesa;b.perencanaanDesa(RPJMDes,RKPDesdanAPBDes);c.kerjasamaDesa;d.rencanainvestasiyangmasukkeDesa;e.pembentukanBUM Desa;f. penambahandanpelepasanasetDesa;dang.kejadianluarbiasa.

AnggaranMusyawarahDesapalingtinggisebesarRp.4.250.000,-untuk1kaliKegiatanMusyawarahDesa.MusyawarahDesadilaksanakandenganketentuanpalingsedikitdiikutiolehpesertarapatsebanyak75orangyangberasaldaribeberapaunsurmasyarakat.

18.Dst.

E.BidangTakTerduga

–23–

SALINAN

1.BantuanStimulanPenanggulanganBencanaSkalaDesa;Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencanaialah evakuasitingkatpertama,dapatberupabantuanlangsung berupabarang/bahanmakanan/obat-obatanbagimasyarakatumum atauperorangandidesayangterkenabencanadandapatberupabelanjasaranaprasaranapenanggulanganbencanaseperti,tendapenampungan,tendadapurumum,Pelbed,tandu,danlainnyasesuaidengankebutuhan.BantuantersebutdapatdikeluarkandenganKeputusanKepalaDesadenganpersetujuanbersamaBadanPermusyawaratanDesa.

2.Lain-lainBelanjaTakTerduga.Belanjatakterdugalainnyadialokasikanuntukmembiayaikegiatan-kegiatanyang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan,dapat berupapembiayaan/danaCadanganyangapabilatidakdigunakandapatdiperhitungkandalam penentuanjumlahSiLPATahunAnggaranberikutnya.

KegiatanBelanjasesuai5(lima)Bidangdimaksudterdiriatasjenisbelanja:a.Pegawai;b.BarangdanJasa;danc.Modal.

Yangdapatdijabarkansebagaiberikut:a.Pegawai

Jenis belanja pegawaiantara lain dianggarkan untuk penghasilan tetap dantunjanganbagiAparaturPemerintahDesa,Honorarium PanitiaPelaksanaKegiatan,dll.

SelainmenerimapenghasilantetapkepalaDesadanperangkatDesamenerimatunjangan dan penerimaan lain yang sah.Tunjangan tersebutbersumberdariAPBDesadanbesarannyaditetapkandenganperaturanbupati. TunjangandanpenerimaanlainyangsahberlakujugabagiPerangkatDesaPNS.

b.Barang/JasaBelanjaBarang/Jasadigunakanuntukpengeluaranpembelian/pengadaanbarangyangnilaimanfaatnyakurangdari12(duabelas)bulan.BeberapacontohBelanjabarang/jasaantaralain:1) alattuliskantor;2) bendapos;3) bahan/material;4) pemeliharaan;5) cetak/penggandaan;6) sewakantordesa;7) sewaperlengkapandanperalatankantor;8) makanandanminumanrapat;9) pakaiandinasdanatributnya;10)perjalanandinas;11)upahkerja;12)honorarium narasumber/ahli;13)operasionalPemerintahDesa;14)operasionalBPD;15)insentifRukunTetangga/RukunWarga;dan16)pemberianbarangpadamasyarakat/kelompokmasyarakat.

–24–

SALINAN

InsentifRukunTetangga/RukunWargaadalahbantuanuanguntukoperasionallembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayananpemerintahan,perencanaan pembangunan,ketentraman dan ketertiban,sertapemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang padamasyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaankegiatan.

c.ModalBelanjaModaldigunakanuntukpengeluarandalam rangkapembelian/pengadaanbarang atau bangunan yang nilaimanfaatnya lebih dari12 (dua belas)bulan.Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatanpenyelenggaraankewenangandesa.

SelanjutnyaBelanjaDesadiaturdengankoderekeningsebagaimanaberikut

KODEREKENINGBELANJADANDAFTARBIDANGKEWENANGANDESA,KEGIATANDANPELAKSANATEKNISPENGELOLA

KEUANGANDESA

KODERINGURAIANBIDANGKEWENANGAN DAN

KEGIATAN1 2

2 1 BIDANGPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

2 1 1 PenghasilanTetapdanTunjanganbagiKepalaDesadanPerangkatDesa

2 1 1 1 BelanjaPegawai 2 1 2 OperasionalPemerintahanDesa2 1 2 2 BelanjaBarangdanJasa2 1 2 3 BelanjaModal 2 1 3 PenunjangOperasionalBPD2 1 3 1 BelanjaPegawai2 1 3 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 4 InsentifRT/RW2 1 4 1 BelanjaBarangdanJasa 2 1 5 RekruitmenPerangkatDesa2 1 5 1 BelanjaPegawai2 1 5 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 6 RekuitmenBPD2 1 6 1 BelanjaPegawai2 1 6 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 7 PenunjangPenyelenggaraanPemerintahanDesa2 1 7 1 BelanjaPegawai2 1 7 2 BelanjaBarangdanJasa2 1 7 3 BelanjaModal

–25–

SALINAN

2 1 8 PenyusunanLPPDesdanLKPJDesa2 1 8 1 BelanjaPegawai2 1 8 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 9 MusyawarahRencanaPembangunanDesa(Musrenbangdes)2 1 9 1 BelanjaPegawai2 1 9 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 10 PemilihanKepalaDesaAntarWaktu2 1 10 1 BelanjaPegawai2 1 10 2 BelanjaBarangdanJasa

2 1 11 PeningkatanKapasitasPerangkatDesadanStafPerangkatDesa

2 1 11 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 12 Dst.

2 2 BIDANGPELAKSANAANPEMBANGUNANDESA

2 2 1 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadanprasanalingkunganpemukiman

2 2 1 2 BelanjaBarangdanJasa2 2 1 3 BelanjaModal

2 2 2 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranatransportasi


2 2 3 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadanprasaranaenergi


2 2 4 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranainformasidankomunikasi


2 2 5 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranakesehatan


2 2 6 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranapendidikandankebudayaan


2 2 7 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaan

–26–

SALINAN

saranaprasaranapertanian2 2 7 2 BelanjaBarangdanJasa2 2 7 3 BelanjaModal

2 2 8 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranajasadanindustrikecil


2 2 9 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranapemasaran


2 2 10 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranaDesaWisata


2 2 11 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranaTeknologiTepatGuna(TTG)


2 2 12 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasanauntukpelestarianlingkunganhidup


2 2 13 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasanauntukpenanggulanganbencanaalam dan/ataukejadianluarbiasalainnya


2 3 BIDANGPEMBINAANKEMASYARAKATAN2 3 1 Pembinaanlembagaadat2 3 1 2 BelanjaBarangdanJasa2 3 1 3 BelanjaModal 2 3 2 PeringatanHariBesarNasional2 3 2 1 BelanjaPegawai2 3 2 2 BelanjaBarangdanJasa 2 3 3 PeringatanHariBesarKeagamaan(PHBI&LPTQ)2 3 3 1 BelanjaPegawai2 3 3 2 BelanjaBarangdanJasa

–27–

SALINAN

2 3 4 Forum KerukunankeagamaanDesa2 3 4 2 BelanjaBarangdanJasa 2 3 5 Bantuanstimulansaranadanprasaranakeagamaan2 3 5 2 BelanjaBarangdanJasa 2 3 6 Dst…

2 4 BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT

2 4 1 PeningkatanKualitasdanAksesterhadapPelayananKesehatanmasyarakat

2 4 1 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 2 PeningkatanKualitasdanAksesterhadapPelayananPendidikandanKebudayaan

2 4 2 1 BelanjaPegawai2 4 2 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 3 PengelolaanInformasidanKomunikasi2 4 3 1 BelanjaPegawai2 4 3 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 4 PendiriandanPengembanganBUM Desadan/atauBUM DesaBersama


2 4 5 PembentukandanpengelolaanBadanKerjasamaAntarDesa2 4 5 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 6 Pelestarianlingkunganhidup2 4 6 1 BelanjaPegawai2 4 6 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 7 Penyusunan perencanaan pembangunan Desasesuaidenganprioritas,potensi,dannilaikearifanlokal


2 4 8 Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusiamasyarakatDesa


2 4 9 PemberdayaanSatuanPerlindunganMasyarakat2 4 9 1 BelanjaPegawai2 4 9 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 10 PenguatanPosyandu

–28–

SALINAN

2 4 10 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 10 3 BelanjaModal 2 4 11 PenguatanKelembagaanPerempuan2 4 11 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 11 3 BelanjaModal 2 4 12 PenguatanKelembagaanLPM /KPM2 4 12 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 12 3 BelanjaModal 2 4 13 PenguatanKelembagaanKepemudaan2 4 13 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 13 3 BelanjaModal 2 4 14 PenguatanLembagaPengelolaAirMinum danSanitasi.2 4 14 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 14 3 BelanjaModal 2 4 15 BulanBhaktiGotongRoyongMasyarakat(BBGRM)2 4 15 2 BelanjaBarangdanJasa 2 4 16 PendataanProfilDesa2 4 16 1 BelanjaPegawai2 4 16 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 16 3 BelanjaModal

2 4 17 MusyawarahDesa2 4 17 1 BelanjaPegawai2 4 17 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 18 Dst.

2 5 BIDANGTAKTERDUGA2 5 1 BantuanStimulanPenanggulanganBencanaSkalaDesa2 5 1 2 BelanjaBarangdanJasa2 5 1 3 BelanjaModal 2 5 2 Lain-LainBelanjaTakTerduga2 5 2 2 BelanjaBarangdanJasa2 5 2 3 BelanjaModal

JUMLAHBELANJASURPLUS/DEFISIT

3. Pembiayaan

–29–

SALINAN

PembiayaanDesameliputisemuapenerimaanyangperludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yangbersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.

PembiayaanDesaterdiriataskelompok:a.PenerimaanPembiayaan;danb.PengeluaranPembiayaan.

PenerimaanPembiayaanmencakup:a.Sisalebihperhitungananggaran(SiLPA)tahunsebelumnya;b.PencairanDanaCadangan;danc.Hasilpenjualankekayaandesayangdipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,penghematanbelanja,dansisadanakegiatanlanjutanyangdigunakanuntuk:a.menutupidefisitanggaranapabilarealisasipendapatanlebihkecildaripada

realisasibelanja;b.mendanaipelaksanaankegiatanlanjutan;danc.mendanaikewajibanlainnyayangsampaidenganakhirtahunanggaranbelum

diselesaikan.

SiLPAsebagaimanatersebutdiatashanyadapatdigunakansetelahdilakukanauditatau pemeriksaan oleh Inspektoratdan/atau Kecamatan terhadap AnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDesa)TahunAnggaran2017.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan danacadangandarirekeningdanacadangankerekeningkasDesadalam tahunanggaranberkenaan.

Hasilpenjualankekayaandesayangdipisahkandigunakanuntukmenganggarkanhasilpenjualankekayaandesayangdipisahkan.

PengeluaranPembiayaanterdiridari:a.PembentukanDanaCadangan;danb.PenyertaanModalDesa,termasukuntukpenyertaanmodalBUMDesamelalui

pengembanganusahaBUM DesaberupapembangunandanpenyewaansaranaprasaranaolahragasertauntukpengelolaanBankSampah.

PemerintahDesadapatmembentukdanacadanganuntukmendanaikegiatanyangpenyediaan dananya tidakdapatsekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satutahunanggaran.Pembentukandanacadanganditetapkandenganperaturandesa.Peraturandesatersebutpalingsedikitmemuat:a.penetapantujuanpembentukandanacadangan;b.program dankegiatanyangakandibiayaidaridanacadangan;c.besarandanrinciantahunandanacadanganyangharusdianggarkan;d.sumberdanacadangan;dane.tahunanggaranpelaksanaandanacadangan.

PembentukandanacadangandapatbersumberdaripenyisihanataspenerimaanDesa,kecualidaripenerimaanyangpenggunaannyatelahditentukansecarakhususberdasarkanperaturanperundang-undangan.

Pembentukandanacadanganditempatkanpadarekeningtersendiri.PenganggarandanacadangantidakmelebihitahunakhirmasajabatanKepalaDesa.

KODEREKENINGPEMBIAYAAN

–30–

SALINAN

KODERING URAIAN

1 23 PEMBIAYAAN3 1 PenerimaanPembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 PencairanPencadangan3 1 3 HasilKekayaanDesayangDipisahkan

3 2 PengeluaranPembiayaan3 2 1 PembentukanDanaCadangan3 2 2 PenyertaanModal

IV.TeknisPenyusunanAPBDesa

Dalam menyusunAPBDesaTahunAnggaran2018,PemerintahDesadanBPDharusmemperhatikanhal-halsebagaiberikut:1.APBDesaditetapkansetelahpenetapanAPBDKabupaten;2.TahapandanJadwalditetapkanSuratEdaranBupati.

V.TeknisEvaluasiRancanganAPBDes

RancanganPeraturanDesatentangAPBDesayangtelahdisepakatibersamaBPD,sebelum ditetapkanolehKepalaDesapalinglambat3(tiga)harikerjadisampaikanolehKepalaDesakepadaBupatimelaluiCamatuntukdievaluasi.Bupatimendelegasikan pelaksanaan evaluasiterhadap rancangan Peraturan DesatentangAPBDesakepadaCamat.EvaluasiRancanganPeraturanDesatentangAPBDesayangtelahdidelegasikanolehBupatimerupakantanggungjawabCamatsebagaipenerimatugasdelegasi.Dalam melaksanakanevaluasiAPBDesa,CamatmembentukTim EvaluasiAPBDesadan APBDesa Perubahan dariunsurStafKecamatan bersangkutan sebagaitimevaluasisesuaikebutuhan,yangditetapkanmelaluiSuratKeputusanCamat.

A.RUANGLINGKUPEVALUASIRuanglingkuppelaksanaanEvaluasi,yaitu:1.Aspekadministrasiyangmeliputiidentifikasikelengkapandatadaninformasi

terkaitdokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan DesatentangAPBDesadanRancanganPeraturanDesatentangperubahanAPBDesa;

2.Aspeklegalitasyangmeliputiidentifikasiperaturan-peraturanyangmelandasipenyusunanRancanganPeraturanDesadimaksud;

3.AspekkebijakanyangmeliputiidentifikasikonsistensisubstansidanmateridenganRPJM DesadanRKPDesa;dan

4.Aspeksubstansianggarandalam strukturAPBDesayangmeliputipendapatan,belanjadanpembiayaan.

B.EVALUASI

1.PersiapanEvaluasia.Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan

–31–

SALINAN

evaluasiyaitu:1.Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes

tentangAPBDesayangditetapkandenganKeputusanCamat.2.Tim EvaluasiRancanganPerdes/PerubahanPerdestentang APBDesa

sebagaimanadimaksudangka1)terdiridari:a)Ketua :Camatb)Sekretaris :KasiPemerintahandanPertanahanc)Anggota :Unsurpemerintahkecamatandan/atauUPT

Kecamatanterkait.3.AnggotaTim Evaluasidimaksudadalahpejabatataustafyangmemiliki

kompetensisesuaibidangnya dariunsur terkait untuk melakukanevaluasiRancanganPeraturanDesatentangAPBDesadanRanccanganPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesa.

4.Segalabiayayangdibutuhkanolehtim evaluasidalam melaksanakantugasnyadibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD).

b.DokumenEvaluasi1)DokumenUtama

a)RancanganPeraturanDesatentangAPBDesayangtelahdisepakatibersamaBPD;dan/atau

b)RancanganPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesayangtelahdisepakatibersamaBPD.

2)DokumenPenunjang(alatverifikasi)a)DisampaikanolehDesa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan PenyepakatanRancanganPeraturanDesatentangAPBDesa;

- RencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM Desa);- RencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDesa)tahunbenrkenaan;- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian

BUMDesa,hasilujikelayakanpenyertaanmodalBUMDesa,Perdestentangpembentukandanacadangan,dll).

b)DisiapkanolehTim Evaluasi- PeraturanBupatitentangPengelolaanKeuanganDesa;- PeraturanBupatitentangPengadaanBarang/JasadiDesa;- PeraturanBupatitentangDanaDesa;

- PeraturanBupatitentangAlokasiDanaDesa;- PeraturanBupatitentangBagiHasilPajakdanRetribusiDaerah;

dan- PeraturanBupatitentangStandarSatuanHarga.

2.PelaksanaanEvaluasiProsesevaluasidilaksanakandenganmenempuh2(dua)tahapan,yaitu:a.Pemeriksaankelengkapandokumen,evaluasiadministrasidanlegalitas.

1)Evaluasiadministrasidanlegalitasmenelitibeberapahalsebagaiberikut:a)Kepatuhanataskelengkapanpenyampaiandokumenevaluasi;b)Kepatuhanataspenyajianinformasidalam rancanganperaturanyang

akandievaluasi;c)Kesesuaianrancanganperaturanyangakandievaluasidenganteknis

penyusunanperaturanDesa.

–32–

SALINAN

2)Langkah-langkahevaluasi:a)Langkah1: Pengumpulandokumenevaluasib)Langkah2: Pencatatannomor,tanggaldankelengkapan

lampiransemuadokumen;c)Langkah3: Penelitiandanpenganalisiannomor,tanggal

dankelengkapanlampiransemuadokumen;d)Langkah4: Pembandingantanggalpenyampaiansemua

dokumendenganketentuanyangberlakutentangbataswaktupenyampaiandokumen;dan

e)Langkah5: Kesimpulansecaranarasitentanghasillangkah1s.d.4.

Catatan:Jikadarihasilpemeriksaankelengkapandokumentidakterpenuhisesuaiketentuan,Tim Evaluasimeminta kepada Pemerintah Desa untukmelengkapinya.Waktupelaksanaanevaluasidihitungkembalisetelahdokumenditerimasecaralengkap.

b.EvaluasikebijakandanstrukturAPBDesaLangkah-langkahevaluasitertuangdalam lembarkerjasebagaiberikut:

LembarEvaluasiAPBDesaKabupaten :Kecamatan :Desa :TahunAngg. :

No.Aspek/Komponen

PeriksaKesesuaian

AlatVerifikasi KeteranganYa Tidak

1. AspekAdministrasidanLegalitas1.1. Apakah semua

dokumenevaluasitelahditerima dari Desasecaralengkap

1.2. Apakah pengajuanRancangan Perdestentang APBDesadilakukantepatwaktu

Keputusan hasilMusyawaarah BPDPembahasan danPenyepakatanPerdes tentangAPBDesa (lihattanggalkeputusan)

BerdasarkanPermendagri 113/2014tentang PengelolaanKeuangan Desa,3 harisetelah disepakatibersama. PerdestentaangAPBDesaharusdiajukan kepadaBupati/Walikota atauCamatuntukdievaluasi.

–33–

SALINAN

1.3. Apakah BPD telahmenyepakatiRancangan PerdestentangAPBdesa

Keputusan hasilMusyawaarah BPDPembahasan danPenyepakatanPerdes tentangAPBDesa

Kesimpulanpenilaianaspekadministrasidanlegalitas:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................2. AspekKebijakandanStrukturAPBDesa/PerubahanAPBdesa2.1. Umum2.1.1. Apakah Rancangan

Perdes tentangAPBDesa/PerubahanAPBDesa disusunberdasarkanRKPDesa/RKPDesaPerubahan tahunberkenaan

RKPDesaatauRKPDesa Perubahantahunberkenaan

2.1.2. Apakah penempatanpos Pendapatan telahsesuai denganperaturan perundang-undangan

Permendagri113/2014 danPerbup 9/2016tentangPengelolaanKeuanganDesa

KesimpulanpenilaianaspekKebijakanUmum..........................................................................................................................................................................................................................................................................................2.2. Pendapatan2.2.1. Apakah estimasi

pendapatan rasionaldanrealistis

2.2.2. Apakah estimasipendapatan Desa yangbersumber dariPendapatan AsliDesarasional dan realistis,sertadidapatkansecaralegaldan telah diaturdalam PeraturanDesa

Perdesa terkaitPADesa (misalPerdes tentangPungutan,dll)

2.2.3. Apakah estimasipendapatan Desa yangbersumber dari DanaTransfer rasional danrealistis

KesimpulanpenilaianStrukturAPBDesabagianPendapatan..........................................................................................................................................................................................................................................................................................2.3. Belanja2.3.1. Apakah penempatan

posBelanjatelahsesuaidengan peraturanperundang-undangan

Permendagri113/2014 danPerbup 9/2016tentangPengelolaanKeuanganDesa

2.3.2. SemuaKegiatanBelanjaDesa telah sesuaidengan KewenanganDesa

Perbup tentangDaftar InventarisKewenangan Desa/PedomanPenyusunanAPBDesa

2.3.3. Apakah ada program/kegiatanyangdilakukanlebihdari1(satu)tahun

–34–

SALINAN

anggaran(multiyear)2.3.4. Apakah belanja Desa

yang ditetapkan dalamAPBDesapalingbanyak30% dipergunakanuntuk:1.SiltapdanTunjangan

KadesdanPerangkatDesa

2.OperasionalPemerintahDesa

3.Tunjangan danOperasionalBPD

4.Insentif RukunTetanggadanRukunWarga

2.3.5. Siltap, tunjangan danoperasional untukKepala Desa danPerangkatDesa sesuaiyang ditetapkan dalamPeraturanBupati.

Perbup tentangPedomanPenyusunanAPBDesa

2.3.6. BesaranTunjangandanOperasional untukAnggota BPD, sertaInsentif RT/RWdianggarkan sesuaiyang ditetapkan dalamPeraturanBupati.

Perbup tentangPedomanPenyusunanAPBDesa

2.3.7. Alokasibelanja denganoutput yang akandihasilkan logis karenatelah memperhitungkantingkatkemahhalandangeografis (HargaPerkiraanSendiri/HPS)

Harga PerkiraanSendiri (HPS) danHarga SatuanKabupaten

KesimpulanpenilaianStrukturAPBDesabagianBelanja..........................................................................................................................................................................................................................................................................................2.4. Pembiayaan2.4.1. Apakah penempatan

pos pembiayaan telahsesuaidenganperturanperundang-undangan

2.4.2. Apakah ada pospengeluaranpembiayaan untukpembentukan DanaCadangan

2.4.3. Apakah PembentukanDana Cadangan telahditetapkan denganPeraturanDesa

Peraturan Desatentang DanaCadangan

2.4.4. Apakah ada pospengeluaranpembiyaanuntukpenyertaanmodalpadaBUMDesa

2.4.5. Apakah penyertaanmodalpada BUMDesatelah sesuai denganperaturan perundang-undangan dan

Peraturan DesatentangPembentukanBUMDesadanhasilujikelayakanusaha

–35–

SALINAN

ditetapkan melaluiPeraturan Desa danmemenuhi kelayakanusaha

2.4.6. Pada evaluasiPerubahan APBDesa,pada pos peneriamaanpembiayaan terdapatSilPA tahun anggaranSebelumnya

2.4.7. Pada evaluasiPerubahan APBDesa,apakah SilPA tahunsebelumnya telahdigunakanseluruhnya

KesimpulanpenilaianStrukturAPBDesabagianPembiayaan..........................................................................................................................................................................................................................................................................................KesimpulanUmum HasilEvaluasi..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………..,……………..2017

Tim EvaluasiAPBDesKecamatan…………………

No. Nama Jabatan TandaTangan

1 …………………………(Camat) PenanggungJawab 1

2 ………………………...(Sekmat) Ketua 2

3………………………...(Kasi

Pem)Sekretaris 3

4………………………...(Kasi

Ekbang&Kesra)Anggota–1 4

5………………………...(Kasi

Pelum)Anggota–2 5

6………………………...(Kasi

Trantib)Anggota–3 6

7 ……………………. Anggota–4 7

8 …………………….. Anggota–5 8

–36–

SALINAN

3.HasilEvaluasiSetelah selesaimelaksanakan evaluasiRancangan Peraturan Desa tentangAPBDesaatauRancanganPeraturanDesatentangperubahanAPBDesa,TimEvaluasimenyusunlaporanhasilevaluasiyangdituangkandalam KeputusanCamat.Laporan hasilevaluasidimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisisterhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau RancanganPeraturan Desa tentang Perubahan ABPDesa sebagaiumpan balikkepadaPemerintahDesauntukmelakukanpenyempurnaanataupersetujuanterhadapRancanganPeraturanDesadimaksud.LaporanHasilEvaluasi(LHE)tersebutsecaragarisbesarmenyajikaninformasimengenai:(a)evaluasiatassistemAPBDesaatauPerubahanAPBDesa,dan(b)evaluasiatassubstansiAPBDesaatauPerubahanAPBDesa.Laporan hasilevaluasiRancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atauRancanganPeraturanDesatentangPerubahanAPBDesadidistribusikankepada:a.KepalaDinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa;danInspektoratDaerah.

VISUALISASIDANDOKUMENTASIACARAVERIFIKASIDANEVALUASIAPBDESTAHUNANGGARAN2018

DENGANTIM EVALUASIKECAMATAN

Foto–1

PembahasanDokumenAPBDesaTahunAnggaran2018antaraDesadenganTim EvaluasiTk.Kecamatan

Foto–2


–37–

SALINAN

Foto–3


–38–

SALINAN

VI.Hal-HalKhususLainnya1. Apabila pendapatan Desa yang bersumberdaribantuan keuangan provinsi

diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018ditetapkan,maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuankeuangandimaksudpadaperaturanDesatentangPerubahanAPBDesaTahunAnggaran2018.

2. Dalam keadaandaruratdan/atauKeadaanLuarBiasa(KLB),pemerintahDesadapatmelakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.Keadaan daruratdan/atauKLBmerupakankeadaanyangsifatnyatidakbiasaatautidakdiharapkanberulang dan/atau mendesak.Keadaan daruratyaitu antara lain dikarenakanbencanaalam,sosial,kerusakansaranadanprasarana.KeadaanluarbiasakarenaKLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan denganKeputusan Bupati.Kegiatan dalam keadaan daruratsebagaimana dimaksuddianggarkandalam belanjatidakterduga.

3. Fasilitasipengaduan masyarakatdan pengembangan akses informasisecaratransparan,cepat,tepatdansederhanadenganmempedomaniUndang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanInformasiPublik.

4. PerencanaanpenganggaranAPBDesayangberupapembangunanfisikdannonfisikterlebihdahuluberkoordinasidenganPemerintahKabupatenmelaluiSKPDterkait.

5. Dalam halDesabermaksudmembiayaikegiatanpenyelenggaraanpemerintahanDesauntukpembangunankantordesabagiDesayangbelum memilikikantorKepalaDesadan/ataupembinaankemasyarakatan,danmengingatpengaturanprioritaspenggunaanDanaDesasebagaimanadiaturdalam PeraturanPemerintahNomor60Tahun2014Pasal19ayat(2)bersifatmewajibkan,makaprasyaratpenggunaan Dana Desa diluarkegiatan yang diprioritaskan dapatdilakukanapabila:a.telahmelaluiMusyawarahDesa(Musdes)danb.adasuratpernyataanyangditandatanganiolehKepalaDesadanBPD yang

menyatakan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhiseluruhnyaolehDesa.

6. KegiatanFisikyangberupaPembangunanGedung/Kantordanbangunanlainnya,harusdiatastanahasetDesayangdibuktikandenganSuratKepemilikanTanahatasnamaPemerintahDesayangSahberupaSertifikatatauAktayangditerbitkanolehPejabatPembuatAktaTanah.

7. Pengadaan Tanah;dilakukan melaluiMusyawarah Desa berdasarkan hasilpenentuan/penaksirhargatanahyangdilakukanolehtim independent/diluardesayangdibentukolehCamat.

8. PembayaranInsentifkepadaStafPengolahData,BendaharaDesa,PetugasJagaDesa,Stafkebersihan,MatriTaniDesa,stafpelayananumum danstafsekretariatBPDdilakukansetelahditetapkandenganKeputusanKepalaDesadandibayarkanmelaluipemindahbukuanrekening(Non-Tunai).

9. Standar Satuan Harga Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan danHonorarium NarasumberdiDesadapatditetapkansebagaiberikut:a.PanitiaPelaksanaKegiatan;

- UntukkegiatanmulaiRp.5.000.000sampaidengan10.000.000,-PembayaranHonorarium PelaksanaKegiatansetinggi-tingginyasebagaiberikut:Penanggungjawab :300.000,- Ketua:250.000,-Sekretaris :200.000,- Anggota2org:150.000,-

- Untukkegiatanlebihdari10.000.000,-PembayaranHonorarium Pelaksana

–39–

SALINAN

Kegiatansetinggi-tingginyasebagaiberikut:Penanggungjawab :600.000,- Ketua:500.000,-Sekretaris :400.000,- Anggota2org:300.000,-

b.Narasumber/penceramah/Tutor;- Honorarium Narasumber/penceramah/Tutor untuk kegiatan yang

dilaksanakanditingkatdesasetinggi-tingginyasebagaiberikut:EsselonIII/sederajat:500.000,-EsselonIV/sederajat:350.000,-StafPNS :250.000,-

- Honorarium Narasumber/penceramah/Tutor untuk kegiatan yangdilaksanakan ditingkatKecamatan mengacu padaKetentuan StandarSatuanHarga(SSH)KabupatenLebakTahun2018.

c.BelanjaLainnya:BelanjalainnyadiluarpointadanbdiatassepenuhnyamengacupadaSuratKeputusanBupatiLebakNomor:905/Kep.444-PEMB/2017tentangStandarSatuanHargaKabupatenLebakTahunAnggaran2018denganmenyesuaikanhargalokalDesa.

10. Nama-NamaPengelolaKeuanganDesa,PelaksanaKegiatan,BPDdanPengurusKelembagaanMasyarakatDesaadalahyangtercantum dalam Sistem InformasiKelembagaanMasyarakatdanPemerintahanDesaKabupatenLebak(WebsiteKMPDes)dandigunakandalam pengurusanperbankan.

11. DokumenRencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJMDesa),RencanaKerja Pemerintah Desa (RKPDesa),Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa),LaporanRealisasiPenggunaanAnggaran,LaporaanPenyelenggaraanPemerintah Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan PertanggungjawabanPemerintah Desa (LKPJDesa)diupload dalam Website Desa dengan alamatwww.desalebak.web.id.

12. InformasimengenaiAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018danRealisasiAPBDesaTahunAnggaran2017diinformasikandalam BaligoyangdipasangdidepanKantorDesa.

13. Kegiatanpelatihanmasyarakat danpenyuluhandapatdilaksanakandiTingkatDesadenganmembentukPanitiaPelaksanayangditetapkandenganKeputusanKepalaDesadandapatdilaksanakandiTingkatKecamatandenganmembentukPanitiaPelaksanayangditetapkandenganKeputusanCamatberdasarkanhasilMusyawarahAntarDesa(MAD).BesarananggaranuntukmelaksanakankegiatandiTingkatKecamatanditetapkanberdasarkankeputusanrapatBadanKerjasamaAntarDesa (BKAD).Narasumberkegiatan pelatihan dan penyuluhan adalahseseorangtelahmemperolehsertifikatTrainingofTraineratauPejabatStrukturalsesuaibidangtugasnya.

14. OperasionaldanTunjanganKedudukanBPDdapatdibayarkanapabilaBPDtelahmelaporkankegiatanrutin3bulanan.

15. PenyaluranAnggaranDesakepadaTPK untukKegiatanPembangunanSaranaPrasana Fisik dan penyaluran Penyertaan Modalkepada BUMDesa setelahdilakukanverifikasitingkatKecamatan.

16. Kegiatan yang dibiayaidariDana BagiHasilPajak dan RetribusiDaerahmerupakankegiatanyangpembayarannyadirencanakandiatasbulanOktober.

a.ContohFormatPeraturanDesatentangAPBDes2018

PERATURANDESA............KECAMATAN............KABUPATENLEBAK

–40–

SALINAN

NOMOR.......

TENTANGANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA………

TAHUNANGGARAN2018

PEMERINTAHDESA……………..KECAMATAN……………..KABUPATENLEBAK

TAHUN2017

–41–

SALINAN

KEPALADESA.................KEC………..........KABUPATENLEBAK

PERATURANDESA......................

NOMOR.......TAHUN2017

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA……………..TAHUNANGGARAN2018


KEPALADESA.......................

Menimbang : a. bahwa sesuaidengan ketentuan Pasal151 Peraturan DaerahKabupatenLebakNomor1Tahun2015tentangDesa,KepalaDesamenetapkan rancangan Peraturan Desa tentang AnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDesa);

b. bahwaRancanganPeraturanDesatentangAnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDesa)sebagaimanadimaksudpadahurufa,telah dibahasdandisepakatibersamaBadanPermusyawaratanDesa;

c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud padahurufadanhurufb perlumenetapkanRancanganPeraturanDesatentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadiPeraturanDesatentangAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

2. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

3. PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan

–42–

SALINAN

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47Tahun2015tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717);

4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor60tahun2014tentangDanaDesayangbersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor168,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atasPeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDanaDesaYangBersumberDariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor88,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5694);

5. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor113Tahun2014tentangPengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor2093);

6. Peraturan MenteriDesa,PDT dan TransNomor1 Tahun 2015tentang PedomanKewenanganBerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa;

7. PeraturanMenteriDesa,PDT danTransNomor2 Tahun2015tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan KeputusanMusyawarahDesa;

8. PeraturanMenteriDesa,PDT danTransNomor4 Tahun2015tentang Pendirian,PengurusandanPengelolaan,danpembubaranBadanUsahaMilikDesa;

9. PeraturanDaerahKabupatenLebakNomor1Tahun2015tentangDesa(LembaranDaerahKabupatenLebakTahun2015Nomor1,TambahanLembaranDaerahKabupatenLebakNomor);

10.PeraturanBupatiKabupatenLebakNomor9Tahun2016tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa(BeritaDaerahKabupatenLebakTahun2016Nomor9);

11.PeraturanBupatiKabupatenLebakNomor Tahun 2017tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahunAnggaran2018(BeritaDaerahKabupatenLebakTahun2017Nomor).

DenganKesepakatanBersama

BADANPERMUSYAWARATANDESA.................dan

KEPALADESA.................

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANDESA................TENTANGANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESATAHUNANGGARAN2018.

–43–

SALINAN

BABIKETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanDesainiyangdimaksuddengan:1. DaerahadalahKabupatenLebak.2. PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenLebak.3. BupatiadalahBupatiLebak.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

RakyatDaerahKabupatenLebak.5. CamatadalahPerangkatDaerahyangmempunyaiwilayahkerjadi

tingkatKecamatandalam KabupatenLebak.6. DesaadalahDesaadalahdesadandesaadatatauyangdisebut

dengan nama lain,selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuanmasyarakathukum yangmemilikibataswilayahyangberwenanguntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,kepentinganmasyaraktsetempat,berdasarkanprakarsamasyarakat,hakasal-usul,dan/haktradisionalyangdiakuidandihormatidalam sistemPemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

7. PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraurusanPemerintahandan kepentingan masyarakat setempat dalam sistemPemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

8. BadanPermusyawaratanDesaatauyangdisebutdengannamalain adalah lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahanyang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarademokratis.

9. PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahandan kepentingan masyarakat setempat dalam systempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

10. PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyangdisebutnamalaindibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraanpemerintahandesa.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yangditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakatibersamaBadanPermusyawaratanDesa.

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkatRPJM Desa,adalahrencanakegiatanpembangunandesauntukjangkawaktu6(enam)tahun.

13. RencanaKerjaPemerintahDesa,selanjutnyadisebutRKPDesa,adalahpenjabarandariRPJMDesauntukjangkawaktu1(satu)tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,selanjutnya disebutAPBDesaadalahRencanaKeuanganTahunanpemerintahanDesa.

BABIIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA

Pasal2

–44–

SALINAN

AnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018denganrinciansebagaiberikut:

1. PendapatanDesa Rp.

2. BelanjaDesaa.BidangPenyelenggaraanPemerintahDesab.BidangPembangunanc.BidangPembinaanMasyarakatd.BidangPemberdayaanMasyarakate.BidangTakTerduga

Rp.

Rp.Rp.

Rp.

Rp.JumlahBelanja Rp.Surplus/Defisit Rp.

3. PembiayaanDesa Rp.a.PenerimaanPembiayaanb.PengeluaranPembiayaan

Rp.

Rp.

SelisihPembiayaan(a–b)

Rp.

Pasal3

UraianlebihlanjutmengenaiAnggaranPendapatandanBelanjaDesasebagaimanadimaksudPasal2,tercantum dalam lampiranPeraturanDesainiberupaRincian StrukturAnggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

Pasal4

Lampiran-lampiransebagaimanadimaksuddalam Pasal3merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturanDesaini.

Pasal5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa untuk mengaturpelaksanaanAPBDesTahunAnggaran2018.

BABIIIKETENTUANPENUTUP

Pasal6

PeraturanDesainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangdapatmengetahui,memerintahkanpengundangan

–45–

SALINAN

PeraturanDesainidalam LembaranDesa.

Diundangkandi…………......padaTanggal……............

SEKRETARISDESA.................

……………………….

DitetapkandiDesa...............padatanggal.....................

KEPALADESA.................

………………………….

LEMBARANDESA..............TAHUN2017NOMOR......

–46–

SALINAN

LampiranIPeraturanDesa………………Nomor :Tahun :Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

DesaTahunAnggaran2018.

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESAPEMERINTAHDESA.................KEC…….......

TAHUNANGGARAN2018

KODEREKENING

URAIANANGGARAN

(Rp.)KET.

1 2 3 4

1 PENDAPATAN1 1 PendapatanAsliDesa1 1 1 HasilUsahaDesa1 1 1 1 BUMDes1 1 1 2 Dst.1 1 2 HasilPengelolaanKekayaan/AsetDesa1 1 2 1 BengkokDesa1 1 2 2 Dst

1 1 3 SwadayadanPartisipasi,sertaGotongRoyongMasyarakatDesa

1 1 3 1 Swadaya1 1 3 2 Partisipasi1 1 3 3 GotongRoyong1 1 3 4 Dst.1 1 4 Lain-lainPendapatanAsliDesa1 1 4 1 PenjualanKekayaanDesa1 1 4 2 BungaBank1 1 4 3 Dst.

1 2 PendapatanTransfer1 2 1 DanaDesa1 2 1 1 DanaDesa

1 2 2 BagianDariHasilPajak&RetribusiDaerahKabupaten

1 2 2 1BagianDariHasilPajak&RetribusiDaerahKabupaten

1 2 3 AlokasiDanaDesa1 2 3 1 AlokasiDanaDesa1 2 4 BantuanKeuangan1 2 4 1 BantuanKeuanganProvinsi1 2 4 2 BantuanKeuanganKabupaten1 2 4 3 BantuanKeuangan…………………

1 3 PendapatanLainlain1 3 1 HibahDariKabupaten

–47–

SALINAN

1 3 1 1 Hibah…………………………………….

1 3 2 HibahdariBadan/Lembaga/OrganisasiSwasta

1 3 2 1 Hibah…………………………………….

1 3 3 HibahdariKelompokMasyarakat/Perorangan

1 3 3 1 Hibah…………………………………….1 3 4 SumbangandariPerantau1 3 4 1 Hibah…………………………………….

JUMLAHPENDAPATAN

2 BELANJA

2 1BIDANGPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDESA

2 1 1 PenghasilanTetapdanTunjanganbagiKepalaDesadanPerangkatDesa

2 1 1 1 BelanjaPegawai 2 1 2 OperasionalPemerintahanDesa2 1 2 2 BelanjaBarangdanJasa2 1 2 3 BelanjaModal 2 1 3 PenunjangOperasionalBPD2 1 3 1 BelanjaPegawai2 1 3 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 4 InsentifRT/RW2 1 4 1 BelanjaBarangdanJasa 2 1 5 RekruitmenPerangkatDesa2 1 5 1 BelanjaPegawai2 1 5 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 6 RekuitmenBPD2 1 6 1 BelanjaPegawai2 1 6 2 BelanjaBarangdanJasa

2 1 7 PenunjangPenyelenggaraanPemerintahanDesa

2 1 7 1 BelanjaPegawai2 1 7 2 BelanjaBarangdanJasa2 1 7 3 BelanjaModal 2 1 8 PenyusunanLPPDesdanLKPJDesa2 1 8 1 BelanjaPegawai2 1 8 2 BelanjaBarangdanJasa

2 1 9 MusyawarahRencanaPembangunanDesa(Musrenbangdes)

–48–

SALINAN

2 1 9 1 BelanjaPegawai2 1 9 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 10 PemilihanKepalaDesaAntarWaktu2 1 10 1 BelanjaPegawai2 1 10 2 BelanjaBarangdanJasa

2 1 11 PeningkatanKapasitasPerangkatDesadanStafPerangkatDesa

2 1 11 2 BelanjaBarangdanJasa 2 1 12 Dst.

2 2BIDANGPELAKSANAANPEMBANGUNANDESA

2 2 1

Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadanprasanalingkunganpemukiman


2 2 2 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranatransportasi


2 2 3 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranadanprasaranaenergi


2 2 4 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranainformasidankomunikasi


2 2 5 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranakesehatan


2 2 6

Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranapendidikandankebudayaan


–49–

SALINAN

2 2 6 3 BelanjaModal

2 2 7 Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasaranapertanian


2 2 8 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranajasadanindustrikecil


2 2 9 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranapemasaran


2 2 10 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranaDesaWisata


2 2 11 Pengadaan,pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasaranaTeknologiTepatGuna(TTG)


2 2 12

Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasanauntukpelestarianlingkunganhidup


2 2 13

Pengadaan,pembangunan,pengembangandanpemeliharaansaranaprasanauntukpenanggulanganbencanaalam dan/ataukejadianluarbiasalainnya


2 2 14 Dst.

2 3BIDANGPEMBINAANKEMASYARAKATAN

–50–

SALINAN

2 3 1 Pembinaanlembagaadat2 3 1 2 BelanjaBarangdanJasa2 3 1 3 BelanjaModal 2 3 2 PeringatanHariBesarNasional2 3 2 1 BelanjaPegawai2 3 2 2 BelanjaBarangdanJasa

2 3 3 PeringatanHariBesarKeagamaan(PHBI&LPTQ)

2 3 3 1 BelanjaPegawai2 3 3 2 BelanjaBarangdanJasa 2 3 4 Forum KerukunankeagamaanDesa2 3 4 2 BelanjaBarangdanJasa

2 3 5 Bantuanstimulansaranadanprasaranakeagamaan

2 3 5 2 BelanjaBarangdanJasa 2 3 6 Dst…

2 4BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT

2 4 1 PeningkatanKualitasdanAksesterhadapPelayananKesehatanmasyarakat


2 4 2 Peningkatan Kualitas dan Aksesterhadap Pelayanan Pendidikan danKebudayaan


2 4 3 PengelolaanInformasidanKomunikasi2 4 3 1 BelanjaPegawai2 4 3 2 BelanjaBarangdanJasa

2 4 4 PendiriandanPengembanganBUM Desadan/atauBUM DesaBersama


2 4 5 Pembentukan dan pengelolaan BadanKerjasamaAntarDesa


2 4 6 Pelestarianlingkunganhidup2 4 6 1 BelanjaPegawai2 4 6 2 BelanjaBarangdanJasa

–51–

SALINAN

2 4 7 PenyusunanperencanaanpembangunanDesa sesuaidengan prioritas,potensi,dannilaikearifanlokal


2 4 8 Peningkatan kualitas dan kapasitassumberdayamanusiamasyarakatDesa


2 4 9 Pemberdayaan Satuan PerlindunganMasyarakat


2 4 10 PenguatanPosyandu2 4 10 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 10 3 BelanjaModal 2 4 11 PenguatanKelembagaanPerempuan2 4 11 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 11 3 BelanjaModal 2 4 12 PenguatanKelembagaanLPM /KPM2 4 12 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 12 3 BelanjaModal 2 4 13 PenguatanKelembagaanKepemudaan2 4 13 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 13 3 BelanjaModal

2 4 14 PenguatanLembagaPengelolaAirMinum danSanitasi.


2 4 15 BulanBhaktiGotongRoyongMasyarakat(BBGRM)

2 4 15 2 BelanjaBarangdanJasa 2 4 16 PendataanProfilDesa2 4 16 1 BelanjaPegawai2 4 16 2 BelanjaBarangdanJasa2 4 16 3 BelanjaModal

2 4 17 MusyawarahDesa2 4 17 1 BelanjaPegawai

–52–

SALINAN


2 4 18 Dst.

2 5 BIDANGTAKTERDUGA

2 5 1 BantuanStimulanPenanggulanganBencanaSkalaDesa

2 5 1 2 BelanjaBarangdanJasa2 5 1 3 BelanjaModal 2 5 2 Lain-LainBelanjaTakTerduga2 5 2 2 BelanjaBarangdanJasa2 5 2 3 BelanjaModal

3 PEMBIAYAAN3 1 PenerimaanPembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 PencairanDanaCadangan3 1 3 HasilKekayaanDesaYangdipisahkan

3 2 PengeluaranPembiayaan3 2 1 PembentukanDanaCadangan3 2 2 PenyertaanModalDesa

KEPALADESA.................

……………………….

LampiranIIPeraturanDesa………………Nomor :Tahun :Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja

DesaTahunAnggaran2018

RENCANA ANGGARANBIAYAPEMERINTAHDESA.................KEC…….......

TAHUNANGGARAN2018

1. Bidang : (2……) BIDANG………………………2. Kegiatan : (2……..) …………………………………………………….

3. Waktu : 1Januari–31Desember2018Pelaksanaan

–53–

SALINAN

4. SumberDana :……………

RincianPendanaan :

KODERING URAIAN VOLUMEHARGA

SATUAN(Rp.)

JUMLAH(Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH(Rp.)

RencanaPenyerapanAnggaranTriwulanI :Rp.……………..TriwulanII :Rp.……………..TriwulanIII :Rp.……………..TriwulanIV :Rp.……………..

Disetujui/mengesahkanKepalaDesa

……………………………………

.................,………………….

KepalaSeksi/Kaur…………………,

…………………………………….NRPDes…………………….

–54–

SALINAN

-55-

SALINAN

b.TahapanKegiatandanJenisDokumenPenyusunan,PembahasandanPenetapanDokumenAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018.

TAHAPANKEGIATANDANJENISDOKUMENPENYUSUNAN,PEMBAHASANDANPENETAPANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA

TAHUNANGGARAN2018

NO KEGIATAN JENISDOKUMEN WAKTU KET1. PenyusunanRancangan

APBDesaTA.2018olehSekretarisDesa

a.RancanganAPBDesaTA.2018;

b.PembahasandenganPelaksana/LembagaKemasyarakatan

1minggu

2. LaporanSekdesKepadaKepalaDesadenganLampiranNotaDinasDanDokumenRancanganAPBDesaTA.2018

a)NotaDinasLaporandariSekdesKepadaKepalaDesa;

b)DraftRancanganAPBDesaTA.2018

1Hari

3. PenyampaianRancanganPeraturanDesaTentangAPBDesaTA.2018

a)SuratPengantardariKepalaDesaKepadaPimpinanBPD;

b)DraftRancanganAPBDesaTA.2018

1Hari

4. RapatMusyawarahPersiapanPembahasanAPBDesaTA.2018

SuratUndangan,BeritaAcara&LampiranBeritaAcara

1hari

5. a)RapatParipurnaI(PembahasanRancanganAPBDesa2018AntaraBPDdenganPemerintahDesa;

b)RapatMusyawarahDesaOlehKetuaPelaksanaKegiatanMusyawarahDesa(PenetapanAPBDesaTA.2018danUjiPublik);

c) RapatParipurnaII,(PenyampaianLaporanPanitiaMusyawarahDesa,PenandatangananKeputusanBPDTentangKesepakatanAPBDesaTA.2018danSambutanTertulisKepalaDesa).

a)SuratUndanganRapatParipurnaI,DaftarHadirParipurnaI,BeritaAcaraParipurnaIdanVisualisasiAcaraParipurnaI;

b)SuratUndanganMusdes(UjiPublik),DaftarHadirMusdes,BeritaAcaraMusdesdanVisualisasiAcaraMusdes;

c) SuratUndanganParipurnaII,DaftarHadirParipurnaII,BeritaAcaraParipurnaIIdanVisualisasiAcaraParipurnaII;dan

d)KeputusanBPDTentangKesepakatanRancanganAPBDesaTA.2018

1hari

1hari

1hari

6. VerifikasiDanEvaluasiAnggaranPendapatanDanBelanjaDesaTahunAnggaran2018OlehTimAsistensiKecamatanYangDibentukOlehCamat.

a)SuratPengantarKepalaDesaKepadaCamat;

b)LembarEvaluasiAPBDesaTA.2018;dan

c) VisualisasiAcaraEvaluasi&VerifikasiAPBDesaTA.2018

1Minggu

-56-

SALINAN

7. PengirimanDokumenAPBDesaTA.2017

a)SuratPengantarCamat;b)DokumenAPBDesaTA.

2018(HasilEvaluasiCamat)

1hari

-57-

SALINAN

VISUALISASIDANDOKUMENTASI

PEMBAHASANRANCANGANAPBDesaTA.2018

Foto–1

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganpelaksanakegiatan/LembagaKemasyarakatan

Foto–2

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganSekretariatDesa

Foto–3…..dst

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganPengurusLPM

-58-

SALINAN

Foto–4…..dst

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganpengurusTP-PKK

Foto–5…..dst

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganpaguyubanPosyandu

Foto–6…..dst

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganpaguyubanRT/RW

-59-

SALINAN

Foto–7…..dst

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganKarangTaruna

Foto–8…..dst

AcaraPembahasanRancanganAPBDesaantaraPemerintahDesadenganpengurusBUM Desa

Foto–9…..dst

Dst.....

-60-

SALINAN

NOTA DINAS

KEPADA : YTH.BAPAKKEPALADESA………………DARI : SEKRETARISDESATANGGAL : …………….2017NOMOR : 910/ -Ds……./2017PERIHAL : LAPORANPELAKSANAANPENYUSUNANRANCANGANANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADESATAHUNANGGARAN2018.

DISPOSISI ISI

Dihaturkan dengan hormat,hasilpelaksanaan penyusunan

Rancangan AnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran

2018,sebagaimanadokumenterlampir.

Dengantelahdisusunnyadokumentersebutmakadiharapkan

dapatdilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDes TA.2018 kepada BPD untuk dilakukan

Pembahasan-pembahasanmelaluiParipurnaI,MusdesdanPeripurna

II.

Demikiandilaporkan,terimakasih

SekretarisDesa,

.................................

-61-

SALINAN

Kepada:

Yth.KetuaBPD

di–

Tempat

SURATPENGANTAR

Nomor:140/……./Ds……/2017

No. JenisBerkas Jumlah Keterangan1 Dokumen Rancangan Peraturan

Desa Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2018,sebagaibahan Rapat Paripurna I,Musyawarah Desa dan RapatParipurnaII.

1(satu)berkas

Disampaikandenganhormat untukmenjadi bahanSelanjutnya.

KepalaDesa……………..

-62-

SALINAN

……………………

-63-

SALINAN

……………, ……… 2017

NomorLampiranPerihal

:::

005/ -BPD/Ds. /2017-UndanganMusyawarahPersiapanPembahasanRancanganAPBDesaTahunAnggaran2018

Kepada:

Yth.……………………….

di–

Tempat

Disampaikandenganhormat,sebagaimanakitaketahuibahwadalam

rangka melaksanakan Tahapan Pembahanan Rancangan APBDesa Tahun

Anggaran2018,makadenganinikamimengundangkehadirannyapada:

Hari/Tanggal :………………………..

Pukul :........WIBs/dSelesai

Tempat :……………………………….

Acara :PembahasandanPenentuanJadwalRapat-Rapat dan Anggaran PembahasanAPBDesaTahunAnggaran2018.

Mengingatpentingnyaagendatersebutdiharapkanhadir15 menit

sebelum acara dimulai,demikian disampaikan atas perhatiannya kami

ucapkanterimakasih.

an.KETUABPDSekretaris,

........................................Tembusan:-.Yth.Camat....................;

Catatan:

PesertaRapatadalah:

1.KetuaBPD;

2.WakilKetuaBPD;

3.SekretarisBPD;

4.KepalaDesa;dan

5.SekretarisDesa

-64-

SALINAN

-65-

SALINAN

BERITAACARARAPAT

MUSYAWARAHPERSIAPANPEMBAHASANRANCANGANAPBDESATAHUNANGGARAN2018

NOMOR:910/BA.…../PAN.MUS/2017

Padahariini,.....................tanggal.................bulan…….tahun20…,telahdilaksanakanRapatPersiapanPembahasanRancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDesa....TahunAnggaran2018sebagaiberikut:RapatPanitiaMusyawarahyangdilaksanakanpadatanggal...............bertempatdi......yangdihadiriolehPimpinanBPD,KepalaDesadanSekretarisDesauntukmenentukanJadwalRapat-RapatPembahasanAPBDesaTahunAnggaran2018,antaralainsebagaiberikut:a)RapatParipurnaITanggal………………,denganagendapembahasanRancanganAPBDesa

TahunAnggaran2018olehKepalaDesakepadaBPDdenganRABTerlampir;b)RapatMusyawarah Desa (MUSDES)Tanggal………………,dengan agenda penyampaian

informasimengenaiAnggaranyangharusdihadiriolehKetuadanAnggotaBPD,KepalaDesa,SekretarisDesa,PelaksanaTeknisPengelolaanKeuanganDesa(PTPKD),Tim PelaksanaKegiatan(TPK)danunsurKelembagaanDesayakni,KetuaLPM,KetuaTP-PKKDesa,KetuaKarangTarunadandihadiriolehunsurmasyarakatantaralaintokohadat;tokohagama;tokohmasyarakat;tokohpendidik;perwakilankelompoktani;perwakilankelompoknelayan;perwakilan kelompok perajin;perwakilan kelompok perempuan;perwakilan kelompokpemerhatidanperlindungananak;danperwakilankelompokmasyarakatmiskindenganRABTerlampir;

c) RapatParipurna IITanggal………………,dengan agenda pembahasan yaitu PenyampaianLaporanHasilMusyawarahDesa,PenandatangananKeputusanBPDtentangKesepakatanAPBDesaTahunAnggaran2018danSambutanTertulisKepalaDesayangdihadiriolehPimpinandanAnggotaBPDdanUnsurPemerintahDesadenganRABTerlampir.

Demikian berita acara inidibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakansebagaimanamestinya.

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. KETUABPD1......................

2. WAKILKETUA2......................

3.SEKRETARIS

BPD 3......................

4. KEPALADESA 4......................

5.SEKRETARIS

DESA 5......................

-66-

SALINAN

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPATMUSYAWARAH PERSIAPANPEMBAHASANRANCANGANAPBDESATAHUNANGGARAN2018.Nomor:910/BA.…../Pan.Mus/2018Tanggal:………………………

RENCANA ANGGARANBIAYAKEGIATANPARIPURNAI,MUSYAWARAHDESADANPARIPURNAII

PEMBAHASANRANCANGAN……………………….

NO. URAIAN VOLUMEHARGA

SATUAN(Rp.)

JUMLAH(Rp.)

1 2 3 4 5C.PARIPURNAI

D.MUSYAWARAHDESA

E.PARIPURNAII

JUMLAH(Rp.)

KETUABPD………

…………………………………..

-67-

SALINAN

…………………, …………… 2017


:::

005/ -BPD/Ds. /2017-UndanganRapatParipurnaI,PenyampaiandanPembahasanAPBDesaTA.2018

Kepada:

Yth.……………………….

di–

Tempat

Disampaikan dengan hormat,Dalam Rangka Penyampaian danPembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2018,maka dengan inikamimengundangkehadirannyapada:

Hari/Tanggal :………………………..Pukul :........WIBs/dSelesaiTempat :……………………………….SusunanAcara :

1.Pembukaan;2.Penyampaian Rancangan APBDesa TA.

2018 oleh Kepala Desa didampingiolehperangkatdesa;

3.PembahasandanTanyaJawab;4.Penutup.

Mengingatpentingnyaagendatersebutdiharapkanhadir15 menitsebelum acara dimulai,demikian disampaikan atas perhatiannya kamiucapkanterimakasih.

KETUABPD,

........................................Tembusan:- Yth.Camat......................

Catatan:PesertaRapatagarmengenakanPakaianDinas/Resmi

-68-

SALINAN

DAFTARHADIRRAPATPARIPURNAI

PENYAMPAIANDANPEMBAHASANRANCANGANAPBDESATAHUNANGGARAN2018


1. KepalaDesa 1.

2. KetuaBPD 2.

3. SekretarisBPD 3.

4. AnggotaBPD 4.

5. AnggotaBPD 5.

6. AnggotaBPD 6.

7. SekretarisDesa 7.

8. KasiPemerintahan 8.

9. KasiEkbang 9.

10. KaurUmum 10.

11. KaurKeuangan11.

Dst.

…………………….,…………….2017PanitiaPelaksanaKegiatan,

SekretarisBPD,

……………………

-69-

SALINAN

BERITAACARARAPATPARIPURNAI

PEMBAHASANRANCANGANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA…………..

TAHUNANGGARAN2018

NOMOR:910/BA.…../BPD/2017

Padahariini,.....................tanggal.................bulan…….tahun20…,telahdilaksanakan

Rapat-RapatPembahasanRancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDesa....Tahun

Anggaran2018sebagaiberikut:

RapatParipurnaIyangdilaksanakanpadatanggal...............bertempatdi......yang

dihadiriolehPimpinandanAnggotaBPDdanUnsurPemerintahDesa,untukmengajukan

RancanganAPBDesaTahunAnggaran2018olehKepalaDesakepadaBPD,

DemikianberitaacaraRapatParipurnaIinidibuatdengansebenar-benarnyauntuk

dapatdipergunakansebagaimanamestinya.


1. KETUA 1......................2. WAKILKETUA 2......................

3. SEKRETARIS3......................

4. ANGGOTA4......................

5. ANGGOTA5......................

6. ANGGOTA6......................

7. ANGGOTA7......................

8. ANGGOTA8......................

9. ANGGOTA9......................

10. KEPALADESA 10......................

11. SEKDES11.....................

Dst..

-70-

SALINAN


RAPATPARIPURNAIPEMBAHASANRANCANGANAPBDESATAHUNANGGARAN2018

Foto–1

AcaraRapatPARIPURNAIPembahasanRancanganAPBDesaTA.2018antaraBPDdenganPemerintahDesa

Foto–2


Foto–3


-71-

SALINAN

-.Yth.Camat....................;

……………….., ………… 2017


:::

005/ -BPD/Ds. /2017-UndanganRapatMusyawarahDesa(MUSDES)TentangPenyampaianRancanganAPBDesaTA.2018

Kepada:

Yth.……………………….

di–

Tempat

Disampaikan dengan hormat,dalam rangka menindaklanjutihasilRapat Paripurna Itentang Penyampaian dan PembahasanRancanganAPBDesaTA.2018,makadenganinikamimengundangkehadirannyapada:


1.PembukaanolehKetuaBPD;2.SambutanKepalaDesa…………;3.SambutanCamat…………….;4.PenyampaianRancanganAPBDesaTA.

2018olehKepalaDesa;5.TanyaJawabdanUjiPublik;6.Penutup

Mengingatpentingnya agenda tersebutdiharapkan hadir15menitsebelum acaradimulai,demikiandisampaikanatasperhatiannyakamiucapkanterimakasih.

KETUABPD,

........................................Tembusan:-.Yth.Camat....................

-72-

SALINAN

DAFTARHADIRRAPATMUSYAWARAHDESA(MUSDES)

TENTANGAPBDESATAHUNANGGARAN2018Desa…………………Kecamatan………………..

Tanggal…………………2017


1. KepalaDesa1.

2. KetuaBPD2.

3. SekretarisBPD3.

4. AnggotaBPD4.

5. AnggotaBPD5.

6. SekretarisDesa6.

7. KasiPemerintahan7.

8. KasiEkbang8.

9. KaurUmum9.

10. KaurKeuangan10.

11. Bendahara11.

12. StafDesa12.

13. StafDesa13.

14. LinmasDesa14.

15. LinmasDesa15.

16. KetuaTP-PKK16.

17. KetuaPaguyubanRT/RW17.

18. KetuaLPM18.

19. KetuaKarangTaruna19.

20.KetuaPaguyuban

Posyandu 20.

21. KetuaBPSPAMS21.

22. KetuaBUMDes22.

-73-

SALINAN


23.KetuaPengurusPasar

Desa 23.

24.KetuaLembaga

KemasyarakatanDesaLainnya 24.

25. TokohAgama25.

26. TokohAgama26.

27. TokohAgama27.

28. TokohAdat28.

29. TokohAdat29.

30. TokohMasyarakat30.



33. TokohPendidik33.



36.PerwakilanKelompok

Tani 36.


Tani 37.


Tani 38.


Perajin 39.


Perajin 40.


Perajin 41.


Perempuan 42.


Perempuan 43.


Perempuan 44.


PemerhatiDanPerlindunganAnak 45.


MasyarakatMiskin 46.

-74-

SALINAN







Nelayan 49.


Nelayan 50.

51. MasyarakatLainnya51.










61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

BERITAACARARAPATMUSYAWARAHDESA

-75-

SALINAN

PEMBAHASANRANCANGANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA…………..

TAHUNANGGARAN2018

NOMOR:910/BA.MUSDES…../BPD/2017


MusyawarahDesaPembahasanRancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDesa....

TahunAnggaran2018sebagaiberikut:

RapatMusyawarahDesa(Musdes)yangdilaksanakanpadatanggal...............bertempat

di......yang dihadirioleh KetuadanAnggotaBPD,KepalaDesa,SekretarisDesa,

PelaksanaTeknisPengelolaanKeuanganDesa(PTPKD),Tim PelaksanaKegiatan(TPK)

danunsurKelembagaanDesayakni,KetuaLPM,KetuaTP-PKKDesa,KetuaKarang

Tarunadandihadiriolehunsurmasyarakatantaralaintokohadat;tokohagama;tokoh

masyarakat;tokohpendidik;perwakilankelompoktani;perwakilankelompoknelayan;

perwakilankelompokperajin;perwakilankelompokperempuan;perwakilankelompok

pemerhatidanperlindungananak;danperwakilankelompokmasyarakatmiskin.

DemikianberitaacaraRapatMusyawarahDesainidibuatdengansebenar-benarnya

untukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.



3. SEKRETARIS3......................

4. ANGGOTA4......................

5. ANGGOTA5......................

6. ANGGOTA6......................

7. ANGGOTA7......................

8. ANGGOTA8......................

9. ANGGOTA9......................

10. KEPALADESA 10......................

11. SEKDES11.....................

Dst..

VISUALISASI&DOKUMENTASIMUSYAWARAHDESA

-76-

SALINAN

Foto–1

AcaraMUSYAWARAHDESAtentangAPBDesaTahunAnggaran2018

Foto–2


Foto–3


ii.

-77-

SALINAN

………………., …………..2017


:::

005/ -BPD/Ds. /2017-UndanganRapatParipurnaII

Kepada:

Yth.……………………….

di–

Tempat

Disampaikan dengan hormat,dalam rangka menindaklanjutihasilRapat Paripurna Itentang Penyampaian dan Pembahasan RancanganAPBDesa TA.2018 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) TentangPenyampaian Rancangan APBDesa TA. 2018,maka dengan inikamimengundangkehadirannyapada:


1.Pembukaan.2.Laporan Hasil Musyawarah Desa

(MUSDES)olehBPD.3.Pembacaan Rancangan Peraturan Desa

TentangAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018;

4.Pengesahan(KetukPaluolehKetuaBPD);5.PenandatangananSuratKeputusanKetua

BPD tentang Persetujuan RancanganAPBDesaTA.2018menjadiAPBDesaTA.2018;

6.SambutanKepalaDesa;7.Penutup.

Mengingatpentingnyaagendatersebutdiharapkanhadir15 menitsebelum acara dimulai,demikian disampaikan atas perhatiannya kamiucapkanterimakasih.

KETUABPD,

........................................Tembusan:-.Yth.Camat....................;

Catatan:PesertaRapatagarmengenakanPakaianDinas/Resmi

-78-

SALINAN

DAFTARHADIRRAPATPARIPURNAII

PENYAMPAIANLAPORANPANITIAANGGARANBPD,PENANDATANGANANKEPUTUSANBPDTENTANGPERSETUJUANAPBDESATAHUNANGGARAN2018DAN

SAMBUTANTERTULISKEPALADESA


1. KetuaBPD 1.

2. KepalaDesa 2.

3. WakilKetuaBPD 3.

4. SekretarisBPD 4.

5. Anggota 5.

6. Anggota 6.

7. Anggota 7.

8. Anggota 8.

9. Anggota 9.

10. Anggota 10.

11. Sekdes 11.

12. KasiPemerintahan 12.

13. KasiEkbang 13.

14. KaurUmum 14.

15. KaurKeuangan 15.

16. BendaharaDesa 16.

17. KetuaLPM 17.

18. KetuaKarangTaruna 18.

19. KetuaTP-PKK 19.

20.KetuaPaguyuban

Posyandu20.

21. KetuaPaguyunanRT/RW 21.

22. KetuaBUMDes 22.

23. KetuaBP-SPAMS 23.

24. 24.

…………………….,…………….2017PanitiaPelaksanaKegiatan,

SekretarisBPD,

……………………

-79-

SALINAN

BERITAACARARAPATPARIPURNAII

PENETAPANRANCANGANAPBDESATA.2018MENJADIAPBDESATA.2018.

NOMOR:910/BA.…../BPD/2017


RapatParipurnaIIuntukPenetapanRancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDesa

....TahunAnggaran2018menjadiPeraturanDesa.

RapatParipurnaIIyangdilaksanakanpadatanggal...............bertempatdi......yangdihadiriolehPimpinandanAnggotaBPDdanUnsurPemerintahDesadenganagendaPenyampaianLaporanPanitiaMusyawarahDesa,PenandatangananKeputusanBPDtentangPersetujuanAPBDesaTahunAnggaran2018danSambutanTertulisKepalaDesa.

DemikianberitaacaraRapatParipurnaII inidibuatdengansebenar-benarnyauntuk

dapatdipergunakansebagaimanamestinya.



3. SEKRETARIS3......................

4. ANGGOTA4......................

5. ANGGOTA5......................

6. ANGGOTA6......................

7. ANGGOTA7......................

8. ANGGOTA8......................

9. ANGGOTA9......................

10. KEPALADESA 10......................

11. SEKDES11.....................

Dst..


RAPATPARIPURNAIIPENYAMPAIANLAPORANPANITIAMUSYAWARAHDESA,PENANDATANGANANKEPUTUSAN

-80-

SALINAN

BPDTENTANGPERSETUJUANAPBDESADANSAMBUTANTERTULISKEPALADESA

Foto–1

AcaraRapatPARIPURNAII(LaporanPanitiaMUSDES)

Foto–2

AcaraRapatPARIPURNAII(PenandatangananKeputusanBPDttgKesepakatanAPBDesaTA.2018)

Foto–3

AcaraRapatPARIPURNAII(PenyerahanSambutanTertulisKepalaDesaTentangAPBDesaTA.2018)

-81-

SALINAN

KEPUTUSANBADANPERMUSYAWARATANDESA.................

KECAMATAN................

NOMOR :.....TAHUN20…

TENTANG

PERSETUJUANRANCANGANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESATAHUNANGGARAN2018

BADANPERMUSYAWARATANDESA.................

Menimbang : a. bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal24ayat(3)PeraturanBupatiLebakNomor9Tahun2016tentangPengelolaanKeuanganDesa,perlumenetapkan KeputusanBPDtentangPersetujuanRancanganAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

2. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47Tahun2015tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717);

4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor60tahun2014tentangDana Desa yang bersumberdariAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor22Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber DariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor88,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5694);

5. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor113 Tahun 2014 tentangPengelolaanKeuanganDesa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor2093);

6. PeraturanMenteriDesa,PDTdanTransNomor1Tahun2015tentangPedoman Kewenangan Berdasarkan HakAsalUsuldan KewenanganLokalBerskalaDesa;

7. PeraturanMenteriDesa,PDTdanTransNomor2 Tahun2015tentang

-82-

SALINAN

TataTertibdanMekanismePengambilanKeputusanMusyawarahDesa;8. PeraturanMenteriDesa,PDTdanTransNomor4 Tahun2015tentang

Pendirian,PengurusandanPengelolaan,danpembubaranBadanUsahaMilikDesa;

9. PeraturanDaerahKabupatenLebakNomor1Tahun2015tentangDesa(LembaranDaerahKabupatenLebakTahun2015Nomor1,TambahanLembaranDaerahKabupatenLebakNomor);

10. Peraturan BupatiKabupaten Lebak Nomor9 Tahun 2016 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa(BeritaDaerahKabupatenLebakTahun2016Nomor9);

11. Peraturan BupatiKabupaten Lebak Nomor Tahun 2017 tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018(BeritaDaerahKabupatenLebakTahun2017Nomor).

Memperhatikan : HasilRapatParipurna I,Musyawarah Desa dan Paripurna IIyangdilaksanakanpadaTanggal…………….2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KESATU : BadanPermusyawaratanDesa.............menyepakatirancanganAnggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDESA) Desa...........Kecamatan..........KabupatenLebakTahunAnggaran20…menjadi

Peraturan Desa........tentangAnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDESA)Desa...........Kecamatan..........Kabupaten TahunAnggaran20…

KEDUA : AnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDESA)berimbangpadaRp...........(…………………….Rupiah)denganuraiansebagaiberikut:

1.PendapatanDesa Rp.……………..2.BelanjaDesa

a.BidangPenyelenggaraan Rp.…………PemerintahanDesa

b.BidangPembangunan Rp.…………c. BidangPemberdayaan Rp.…………

Masyarakatd.BidangPemberdayaan Rp.…………

Masyarakate. BidangTakTerduga Rp.…………JumlahBelanja Rp.…………….Surplus/Defisit Rp.…………….

3.PembiayaanDesa Rp.…………….a. PenerimaanPembiayaan Rp.…………b. PengeluaranPembiayaan Rp.…………SelisihPembiayaan(a-b) Rp.…………….

KETIGA : Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkandenganketentuanapabila dikemudian hariterdapatkekeliruan,maka akan diadakanperbaikansebagaimanamestinya

Ditetapkandi :.....................PadaTanggal :..............20…

BADANPERMUSYAWARATAN

-83-

SALINAN

DESA.................Ketua,

..........................

c.ContohFormatPeraturanKepalaDesatentangPelaksanaanAPBDesaTahunAnggaran2018

PERATURANKEPALADESA………….

-84-

SALINAN

TENTANGPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA………..

TAHUNANGGARAN2018

NOMOR:140/Kep.……/Ds.…./2017

PEMERINTAHDESA……………..KECAMATAN……………..KABUPATENLEBAK

TAHUN2017

-85-

SALINAN

KEPALADESA.................KEC………..........KABUPATEN……….........

PERATURANKEPALADESA......................

NOMOR:140/Kep.……/Ds.…./2017

TENTANG

PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA………TAHUNANGGARAN2018


KEPALADESA.......................

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5Peraturan Desa ….Nomor… Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018berdasarkanazas-azastransparan,akuntabel,partisipatifperlumenetapkan Peraturan Kepala Desa tentang PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDesa………TahunAnggaran2018;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

2. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

3. PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor47Tahun2015tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

-86-

SALINAN

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5717);

4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor60tahun2014tentangDanaDesayangbersumberdariAnggaranPendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor168,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5558)sebagaimana telah diubah denganPeraturanPemerintahNomor22Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor60Tahun2014tentangDanaDesaYangBersumberDariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor88,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5694);

5. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor113Tahun2014tentangPengelolaanKeuanganDesa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor2093);

6. PeraturanMenteriDesa,PDTdanTransNomor1Tahun2015tentang PedomanKewenanganBerdasarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa;

7. PeraturanMenteriDesa,PDTdanTransNomor2 Tahun2015tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan KeputusanMusyawarahDesa;

8. PeraturanMenteriDesa,PDTdanTransNomor4 Tahun2015tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, danpembubaranBadanUsahaMilikDesa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor1 Tahun 2015tentangDesa(LembaranDaerahKabupatenLebakTahun2015Nomor1,TambahanLembaranDaerahKabupatenLebakNomor);

10.PeraturanBupatiKabupatenLebakNomor9Tahun2016tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa(BeritaDaerahKabupatenLebakTahun2016Nomor9);

11.PeraturanBupatiKabupatenLebakNomorTahun 2017tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran2018(BeritaDaerahKabupatenLebakTahun2017Nomor).

12.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhirdengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ………………. TENTANGPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA………TAHUNANGGARAN2018

-87-

SALINAN

Pasal1

AnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDESA)berimbangpadaRp...........(…………………….Rupiah)denganuraiansebagaiberikut:

1. PendapatanDesa Rp.……………..2. BelanjaDesa

f. BidangPenyelenggaraan Rp.…………PemerintahanDesa

g.BidangPembangunan Rp.…………h.BidangPemberdayaan Rp.…………

Masyarakati. BidangPemberdayaan Rp.…………

Masyarakatj. BidangTakTerduga Rp.…………JumlahBelanja Rp.…………….Surplus/Defisit Rp.…………….

3.PembiayaanDesa Rp.…………….a. PenerimaanPembiayaan Rp.…………b. PengeluaranPembiayaan Rp.…………SelisihPembiayaan(a-b) Rp.…………….

Pasal2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran2018adalahsebagaimanatercantum dalam LampirandanmerupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturanini,yangterdiridari:b.LampiranI : Rincian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018Menurut Bidang, Kegiatan Dan PelaksanaKegiatan;

c.LampiranII : JadwalTahapan RealisasiAnggaran Desa………….Kecamatan……………..TahunAnggaran

2018

Pasal3

Peraturaninimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkanpengundanganPeraturaninidalam LembaranDesa

-88-

SALINAN

Diundangkandi…………......padaTanggal……............

SEKRETARISDESA.................

……………………….

DitetapkandiDesa...............padatanggal.....................

KEPALADESA.................

………………………….

BERITADESA..............TAHUN2017NOMOR......

RINCIANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESATAHUNANGGARAN2018

MENURUTBIDANG,KEGIATANDANPELAKSANAKEGIATAN

DESA :………………………………KECAMATAN :………………………………KABUPATEN :LEBAK

KODEURAIANBIDANGDANKEGIATAN

SUMBERDANAPTPKDes

PADesDanaDesa

ADD DBHBanKeu

BanKeu

LampiranIPeraturanKepalaDesa…….Nomor : 140/Kep.……/Ds.…./2017Tanggal : ....................Tentang : PelaksanaanAnggaranPendapatan

DanBelanjaDesaTahunAnggaran2018

-89-

SALINAN

Prov. Kab.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

Mengesahkan,KoordinatorPengelolaanKeuangan

Desa,SekretarisDesa,

………………………………….……NIP/NRPDes……………………

PARAFKOORDINASISEKRETARISDAERAHASISTENSEKDAKEPALABPMPDKEPALA BAG.HUKUM &PER-UU-AN

-90–

SALINAN

JADWALTAHAPANREALISASIANGGARANDESA…………….KECAMATAN……………..TAHUNANGGARAN2019

KodeRek.

Bidang/Kegiatan

PaguAnggaran&SumberDana RencanaRealisasi

PTPKDKet.

Nama,No.RekeningBank

PADesDanaDesa

AlokasiDanaDesa

DBHBankeu

prov.BKK I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LampiranIIPeraturanKepalaDesa…….Nomor : 140/Kep.……/Ds.…./2017Tanggal : ....................Tentang : PelaksanaanAnggaranPendapatan

DanBelanjaDesaTahunAnggaran2018


-91–

SALINAN

1

Jumlah

Mengetahui:PemegangKekuasaanPengelolaanKeuanganDesa,

KepalaDesa,

………………………

KoordinatorPengelolaanKeuanganDesa,SekretarisDesa,

………………………

BUPATILEBAK,

TTD

ITIOCTAVIAJAYABAYA


-92–

SALINAN


-93–

SALINAN

B

U

P

A

T

I

L

E

B

A

K,

I

T

I

O

C

T

A

V

I

A

J

A

Y

A

B

A

Y

A

KegiatanMusyawarahDesapalingbanyak7(tujuh)kalidalam 1(satu)Tahun.

dpmd.lebakkab.go.iddpmd.lebakkab.go.id/wp-content/uploads/2015/09/DOMSUN-APBDes-2018.pdf · 1 S A L I N B U P A T I L E K P R O V I N S B A T E P E R A T U N B I L K N O M R 4 7 T

Documents