Download [4.45 MB]

PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA: PERSPEKTIF AKADEMISI

O L E H

Dr. YUSUF SABILU, M.SiDEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HALU OLEO04/08/2016 1RAKERKESDA SULTRA

meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

setinggi-tingginya.

JENISFASILITAS

PENYEBARAN

TENAGAKESEHATAN

SARANA DANPRASARANA

NAKESMAS

PENDAHULUAN

KOLABORASI

04/08/2016 2RAKERKESDA SULTRA

UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATANKetentuan mengenai

tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai

peraturan PerUU

Perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang

mengatur tenaga kesehatan secara

komprehensif

UU KESEHATANPengelompokkan Nakes : 13 KELOMPOK NAKES terdapat perubahan nomenklatur

untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan

ramuan (ex:jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex:akupuntur)

PENDAHULUAN

1. Tenaga medis2. Tenaga Psikologi Klinis3. Tenaga Keperawatan4. Tenaga Kebidanan5. Tenaga Kefarmasian6. Tenaga Kesehatan

Masyarakat7. Tenaga Kesehatan

Lingkungan

KELOMPOK DAN JENISTENAGA KESEHATAN

8. Tenaga Gizi9. Tenaga Keterapian

Fisik10. Tenaga Keteknisian

Medis11. Tenaga Teknik

Biomedika12. Tenaga Kesehatan

Tradisional13. Tenaga Kesehatan

Lainnya04/08/2016 4RAKERKESDA SULTRA

PENDAHULUAN

• Tenaga kesehatan memiliki peranan penting.

• Kesehatan sebagai hak asasi manusia.

• Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab,

• Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih belum menampung kebutuhan hukum

FILOSOFI, SOSIOLOGI, DANYURIDIS TUJUAN PENGATURAN

• memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;

• mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

• memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

• mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan

• memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.


TENAGA KESEHATAN

KUALIFIKASI(UU No. 36/2014 : Tenaga Kesehatan)

TENAGA DI BIDANG KESEHATAN

• Kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan

• Hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

• Kualifikasi minimum diploma tiga

• Kecuali tenaga medis.04/08/2016 6RAKERKESDA SULTRA

1. Tenaga medis2. Tenaga Psikologi Klinis3. Tenaga Keperawatan4. Tenaga Kebidanan5. Tenaga Kefarmasian6. Tenaga Kesehatan

Masyarakat7. Tenaga Kesehatan

Lingkungan

KELOMPOK DAN JENISTENAGA KESEHATAN

8. Tenaga Gizi9. Tenaga Keterapian

Fisik10. Tenaga Keteknisian

Medis11. Tenaga Teknik

Biomedika12. Tenaga Kesehatan

Tradisional13. Tenaga Kesehatan

Lainnya

TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

Epidemiolog Kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan

ilmu Perilaku, pembimbing kesehatan kerja,. Tenaga

administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik

dan pendudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan

keluarga.


• Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dilakukan melalui pendidikan tinggi

• Pendidikan tinggi bidang kesehatan diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN PENYELENGGARAAN

• memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja,

• keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.

MEN

GHASILKAN N

AKES BERM

UTU


Diploma

Profesi

Sarjana(S1)

Magister(S2)

Spesialis Doktor

(S3)

= Pendidikan Vokasi

= Pendidikan Akademik

= Pendidikan Profesi

PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN


S2S2

S1S1

S3S3

112233

4455

778899

66

D ID I

D IIID III

D IID II

D IVD IV

S2S2 (Terapan)(Terapan)

S3S3 (Terapan)(Terapan)

9 Tahun Pendidikan Dasar (6+3)9 Tahun Pendidikan Dasar (6+3)Pendidikan Pra Sekolah (1-2)Pendidikan Pra Sekolah (1-2)

Sekolah Menengah Kejuruan (3)Sekolah Menengah Kejuruan (3)SMA SMA (3)(3)

PROFESIPROFESI

Sekolah Menegah Atas/ Kejuruan/ Madrasah AlyahSekolah Menegah Atas/ Kejuruan/ Madrasah Alyah

Sarjana Sarjana (S1) (S1)

Magister Magister (S2)(S2)

DoktorDoktor (S3)(S3)

Diploma 4 Diploma 4 (D4) (D4)

Magister Terapan (S2)

Doktor Terapan (S3)

Diploma 1 (D1)Diploma 1 (D1)



Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal sesuai Jenis dan Stratanyasesuai Jenis dan Stratanya

Fokus pada pengembangan dan

peningkatan keahlian kerja yang spesifik

Fokus pada pengembangan filosofis keilmuan

ProfesiProfesi

SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN LISENSI NAKES

• Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.

• Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

• Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.

• Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.

SERTIFIKASI REGISTRASI Untuk meningkatkan

mutu Praktik Tenaga Kesehatan, memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat di bentuk KTKI.

KTKI terdiri atas konsil masing-masing jenis tenaga kesehatan termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi

KTKI bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

LISENSI• Setiap Tenaga Kesehatan yang

menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP.

• SIP diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

DIBUTUHKAN REKOMENDASI /PERAN

DARI ORGANISASI PROFESI


REGISTRASIREGISTRASILISENSILISENSI

STRSTR SIPSIP SIKSIK

Lulus PendidikanLulus Pendidikan

SertifikatSertifikatKompetensiKompetensi

KKI/MTKI/KFNKAB/KOTA

SERTIFIKASISERTIFIKASI

Uji Uji KompetensiKompetensi

KTKI

MTKI =

MTKP & OP

INSTITUSI PENDIDIKAN

PROFESIONALISME NAKES MELALUI PROSES SERTIFIKASI, REGISTRASI & LISENSI


STRUKTUR ORGANISASI KTKI


UNDANG-UNDANG 36/2014TENAGA KESEHATAN

IAKMI ….?

ORGANISASI PROFESI TENAGA KESEHATAN

JENIS TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

Epidemiolog Kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu Perilaku,

pembimbing kesehatan kerja,. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan,

tenaga biostatistik dan pendudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan

keluarga.


PERSAKMI….?

• sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

• dilakukan melalui pendidikan tinggi

memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja,

keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

HASILKAN

NAKESBERMUTU

Dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.


PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Pengangkatan Anggota TNI/POLRI

4. Penugasan khusus04/08/2016 17RAKERKESDA SULTRA

Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah.

DEFIN

ISI


menjamin keberlanjutan

pelayanan kesehatan pada

fasilitas pelayanan

kesehatan yang bersangkutan

TUJUAN


WAJIB KERJA SARJANADAN IKATAN DINAS

Pemerintah Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kesehatan di daerah khusus di wilayah NKRI

WKS IKATAN DINAS

Pemerintah/Pemda dapat menetapkan

pola ikantan dinas bagi calon tenaga kesehatan

untuk memenuhi kepentingan kesehatan

Memenuhi kepentingan

pembangunan kesehatan


dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

melakukan praktik di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

PENDAYAGUNAAN NAKES LULUS LN DAN NAKES WNA

dilakukan dengan mempertimbangkan:•alih teknologi dan ilmu pengetahuan; •ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

WNI LULUSAN LUAR NEGERI TKWNA


PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT


144 SKS

101 SKS (70%)

Kesehatan masyarakat43 SKS

Peminatan

85 SKS* (85%)

Kesmas nasional16 SKS

Kesmas lokal

KURIKULUM DAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

UJI KOMPETENSI LULUSAN SKM

PROFIL &8 KOMPETENSI KESMAS

NASKAH AKADEMIK PENDIDIKAN KESMAS

INDONESIA

NASKAH AKADEMIKI DAN BLUE PRINT UKSKMI

MIRACLEMIRACLEPROFIL LULUSAN KESMAS

Kompetensi SKM Sesuai Naskah Akademik Pendidikan Kesmas

1. Kemampuan mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat

2. Kemampuan mengembangkan perencanaan program dan kebijakan kesehatan masyarakat

3. Kemampuan berkomunikasi secara efektif4. Kemampuan memahami budaya setempat5. Kemampuan memberdayakan masyarakat6. Menguasai dasar ilmu kesehatan masyarakat7. Kemampuan merencanakan keuangan dan memiliki

keterampilan manajerial dana kesehatan8. Kemampuan memimpin dan berpikir sistem

25

ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH SULTRA

1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah ;

2. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam dengan kegiatan strategis Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam;

3. Percepatan pencapaian Millenium Development Goals dengan kegiatan strategis Percepatan pencapaian Millenium Development Goals;

4. Peningkatan Nilai Tambah Industri Unggulan Pariwisata dengan kegiatan strategis Pengembangan Destinasi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pendukung Pariwisata;

5. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan kegiatan strategis Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia; (Sumber RKP, 2014)

04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 26

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA 27

INDIKATOR PENILAIAN KESEHATAN (Bappenas 2015)

Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) anak balita Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk Prevalensi HIV Persentase tekanan darah tinggi Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Persentase Kab/Kota yg mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap

pada bayi Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima Jenis tenaga Kesehatan


b) Peningkatan kemampuan nakes

c) Program Dokter Layanan Primer

a) Pemenuhan tenaga a) Pemenuhan tenaga

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

PENGUATANDINKES

KAB/KOTA,PROVINSI

DUKUNGANLINTASSEKTOR

PENINGKATANAKSES

PENINGKATANMUTU

REGIONALISASIRUJUKAN

Regulasi

(transportasi,

komunikasi)

pendanaan

Akreditasi

Menkes utk Rakerkeswil Barat 15

a) Dukungan

b) DukunganInfrastruktur

listrik, air,

c) Dukungan

a) Sosialisasi

b) Advokasi

c) CapacityBuilding

a) Sistem Rujukan Regional

dan Provinsi

b) Sistem Rujukan Nasional

a) PenyediaanNSPK/SOPb) Peningkatan kemampuan nakes c) Program Dokter Layanan Primer

d) Program

b) Peningk sarana pelayanan primerc) Pemenuhan prasarana pendukung

d) Inovasipelayanan diterpencil &sangatTerpencil

SDM Kesehatan di Indonesiadalam Peta Global

Perbandingan Rasio DokterPer 1.000 Penduduk Antar Negara AseanWho Report Year 2006

Sumber: Kemenkes 2013 dan WHO Global Health Observatory Data Repository

Indonesia termasuk negara yg mengalami krisis Nakes, dengan rasio dibawah minimalthreshold 2,3 nakes (dokter, perawat, bidan) per 1000 penduduk

Singapura : 1.9

Brunei 1.36

Vietnam 1.22

Malaysia 1.2

Filipina 1.15

Myanmar 0.50

Thailand 0.41

Indonesia 0.38

Kamboja 0.23

Laos 0.19

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

TREND KENAIKAN RASIO NAKESPER 1000 PENDUDUK

3.5

3

2.5

2.25

2

1.5

1

0.5

02006 2011 2012 2013 2014 2015

2.92

2.39

2.06

1.190.95

PERMASALAHAN TENAGA KESEHATANSumber : Koordinasi Pengelola Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2015

Jumlah & Jenis Tenaga Kesehatan masih kurang

Mutu atau kualitas yang belum memadai

Mis-match/ketidak sesuaian antara supply &demand

Distribusi Tenaga Kesehatan yang tidakmerata

Pemberdayaan belum optimal

Tingkat kebetahan/retensi tenaga kesehatan rendahterutama di daerah DTPK

19

ISU TERKAIT SDM KESEHATAN1.Jumlah Tenaga masih kurang, dari 9.655Puskesmas:

•••

804 puskesmas tanpa dokter

2.850 puskesmas tanpa tenaga gizi

4.233 puskesmas tanpa tenaga asisten apoteker

5.244 puskesmas tanpa tenaga analis•

2.Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentuakan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes3.Mutu belum memadai (November 2013) 4. Sebaran SDM Kesehatan Tahun 2013

NersD3

KeperawatanD3

Kebidanan dr drg

Rata2 48.0 43.0 41.1 65.8

Tertinggi 77.8 73.3 72.2

Terendah 13.3 10.0 7.8

Skor kelulusan 44.0 37.5 40.1 62.0 53.8

Lulus 63.0 % 67.5 % 53.5% 71.3 % 76.0%

JenisNakes per 100.000 penduduk

Status Target 2019

Dokter Umum 39,5 45

Dokter Gigi 4,3 13

Perawat 89,9 180

Bidan 49,9 120

SINKRONISASI SUPPLY-DEMANDSDMK

SUPPLYtenaga kesehatan

Pasar tenagakesehatan Demand

tenaga kesehatan

Penyediaanpelayanan kesehatan

Penyediaan tenagakesehatan melalui proses pendidikan Sistem

PendidikanSistem

KesehatanDemand pelayanan

kesehatanDemand tenaga

kesehatan

Kebutuhan pelayanankesehatanKebutuhan tenaga

kesehatanMasyarakat

Note: Modifikasi dari Lancet 2012

HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN& PELAYANAN KESEHATAN

KONTEKS NASIONAL

Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan

Kesehatan

PelayananKesehatan

yang Optimal

KesiapanKolaborasiPelayanan

TenagaKesehatanTenaga Kesehatan

Saat Ini dan AkanDatang

KEBUTUHAN

NASIONAL

Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem

pendidikan

PendidikanInter-Profesi

KolaborasiPelayanan

Memperkuat Sistem Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem

pendidikan

Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan Program NAKES

Strategi Program NAKES

Penguatan perencanaan

Pengembangan jenis Nakes

Penyesuaian kurikulum

Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan

Kebijakan afirmasi

Ikatan kerja

Strategi insentif

Uji kompetensi (sertifikasi) untuk semua tenaga kesehatan

Mekanisme registrasi dan lisensi

Akreditasi pelatihan

Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik.

Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu

Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes

Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan

Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan

Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh

Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan

Peningkatan Implementasi Manajemen kinerja

Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK

Isu Pokok PendidikanKesehatan

Tenaga

1.2.3.4.5.6.7.8.

Integrasi PT- Wahana PendidikanPembiayaan pendidikan Seleksi mahasiswa Kuota mahasiswaUji kompetensiSistem penjaminan mutuStandar nasional pendidikan tinggiAfirmasi (untuk mendukung pemerataanNakes)

distribusi

38

ema

04/08/2016 RAKERKESDA SULTRA

Download [4.45 MB]

Documents