Top Banner
DOUBLE TAX CONVENTION DOUBLE TAX CONVENTION , , UN MODEL & OECD MODEL UN MODEL & OECD MODEL
20

Double Tax Convention, Un Model & Oecd Model

Nov 25, 2015

Download

Documents

Wiwin Windari

Double Tax Convention, Un Model & Oecd Model
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • DOUBLE TAX CONVENTION, UN MODEL & OECD MODEL

  • OECD ModelModel OECD (Organization For Economic Cooperation and Development ) adalah model yang dikembangkan oleh Negara-negara Eropa Barat, prinsip yang digunakan adalah azas pengenaan pajak domisili.

  • Dimulai dengan prakarsa LBB tahun 1921 dengan rumusan pertama tahun 1928 Revisi Model konvensi Mexico 1943 Revisi Model konvensi London 1946 Model OECD 1963 sesuai perkembangan ekonomi pasca PD-II. Model OECD 1977

  • Model OECD 1992 karena adanya globalisasi & liberalisasi ekonomi antarnegara OECD, perubahan mode bisnis lintas perbatasan, dan kecanggihan mode penghindaran pajak (tax evasion), serta kebutuhan akan peningkatan kerjasama dan berbagi pengalaman bidang perpajakan

  • Prinsip yang dianutHak pemajakan ada pada negara domisili (resident country). Negara sumber (source country) harus rela untuk menahan diri dari klaim pemotongan pajak sumber, dan apabila mengaplikasikan pemotongan pajak sumber (withholding tax at source) negara sumber harus mengurangi tarif pajaknya untuk memberikan kepastian bahwa beban pajak negara sumber selalu dapat diserap oleh batasan kredit pajak negara domisili.

  • Apabila baik negara sumber maupun negara domisili diperbolehkan untuk menerapkan ketentuan pajak domestiknya, keringan pajak berganda diberikan dengan meminta negara domisili untuk menyediakan kredit atau bebas pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak oleh negara sumber.

  • Jenis-jenis Penghasilan yang Hanya Dikenakan Pajak di Negara Domisili

    PasalJenis PenghasilanMakna Shall be taxable only.. dalam Pasal yang BersangkutanPasal 7Laba UsahaHanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara lain (negara sumber) melalui suatu Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap dan selanjutnya disebut BUT).Pasal 8Transportasi Laut, Sungai, dan Udara dalam lalu lintas internasional Hanya dikenakan pajak di negara domisili (atas dasar tempat kedudukan manajemen), kecuali laba yang berasal dari kegiatan usaha transportasi laut, sungai, dan udara yang semata-mata dilakukan hanya dari dan ke dalam suatu wilayah negara lainnya, maka laba dari transportasi laut, sungai, dan udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut (negara sumber) Pasal 12Royalti[13]Hanya dikenakan pajak di negara domisiliPasal 13Capital GainHanya dikenakan pajak di negara domisili atas capital gain yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5)

  • Pasal 14[14]Penghasilan ProfesiHanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (fixed base) di negara sumber. Pasal 15Gaji PegawaiHanya dikenakan pajak di negara domisili sepanjang:Pegawai tersebut tidak hadir di negara lainnya (negara sumber) dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, dan Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang bukan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, dan Imbalan tersebut tidak dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja. Pasal 18PensiunHanya dikenakan pajak di negara domisiliPasal 19Gaji Pegawai Negeri SipilHanya dikenakan pajak di negara domisiliPasal 21Penghasilan LainnyaHanya dikenakan pajak di negara domisili

  • Jenis-jenis Penghasilan yang Dapat Dikenakan Pajak di Negara Sumber

    asalJenis PenghasilanMakna May be taxed in.. dalam Pasal yang BersangkutanPasal 6Penghasilan Harta Tidak BergerakDapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara di mana harta tersebut terletakPasal 7Laba UsahaDapat dikenakan pajak di negara sumber atas laba usaha yang diatribusikan kepada BUT yang berada di negara sumber Pasal 10DividenDapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 10 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 10 ayat (2))Pasal 11BungaDapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 11 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 11 ayat (2))Pasal 13Capital GainDapat dikenakan pajak di negara sumber, kecuali untuk capital gain yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5), hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak

  • Pasal 14Penghasilan ProfesiDapat dikenakan pajak di negara sumber apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (fixed base) di negara sumber. Pasal 15Gaji PegawaiDapat dikenakan pajak di negara sumber sepanjang:Pegawai tersebut hadir di negara sumber dalam periode yang melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, atau Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, atau Imbalan tersebut dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.Pasal 16Gaji DirekturDapat dikenakan pajak di negara sumber Pasal 17Artis dan OlahragawanDapat dikenakan pajak di negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan penghasilan dari pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan penghasilan dari pertandingannya.

  • UN MODELUN (United Nation) Model adalah model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan Negara-negara berkembang, sehingga prinsip sumber penghasilan tergambar dalam model ini

  • Model yang dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara negara berkembang sehingga prinsip sumber penghasilan sumber penghasilan tergambar dalam model ini. Didesain khusus untuk P3B antara negara berkembang atau antara negara berkembang dengan negara maju.

  • Prinsip yang dianutTerdapat sharing of taxation antara negara sumber dengan negara domisiliDirumuskan karena premis Model OECD yang kebanyakan meminta negara sumber untuk merelakan penerimaan pajaknya, kurang tepat untuk dipakai sebagai panduan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hubungan ekonomi negara maju dengan negara berkembang diwarnai oleh ketimpangan arus penghasilan antar kedua kelompok negara tersebut.

  • Arus penghasilan satu arah (dari negara berkembang lebih besar mengalir ke negara maju) menyebabkan pengorbanan yang kurang proporsional dan mengenyampingkan kepentingan pemajakan negara sumber.

  • Model IndonesiaModel Indonesia (Gabungan antara model OECD dan UN)Negara indonesia dalam kebijakan dibidang persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B mennggunakan campuran antara kedua model tersebut dan undang undang pajak penghasilan

  • Tabel Perbedaan OECD dan UN model

    ModelPerbedaanOECD (Organization for Economic Cooperation and Development)UN (United Nations Model)PengertianModel Tax Treaty dari Organisation for Economic Co-Operation & Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi & Pembangunan yang didesain sebagai Model Tax Treaty antara Negara-negara Anggotanya (pada umumnya adalah Negara-negara Maju) dengan Negara-negara LainnyaModel Tax Treaty dari United Nation (PBB) yang didesain sebagai Model Tax Treaty antara Negara2 Anggota UN (PBB) yaitu antara Negara-negara Berkembang dan antara Negara Berkembang dengan Negara Maju.

  • Penggunaan Tax TreatyMajuBerkembangPrinsip yang dianuthak pemajakan ada pada negara domisili (resident country)terdapat sharing of taxation antara negara sumber dengan negara domisili.Perumusan Model Konvensiselaras dengan kebutuhan harmonisasi hubungan perpajakan diantara negara OECDkarakteristik hubungan ekonomi negara maju dengan negara berkembang diwarnai oleh ketimpangan arus penghasilan antar kedua kelompok negara tsb

  • Sifat dalam penyelesaian masalah perpajakandiskriminatif dalam menyelesaikan masalah pajak internasional antara negara maju dengan negara berkembang.tidak diskriminatif dan lebih mengutamakan kepentingan negara berkembang dalam masalah perpajakan internasionalMasa aktivitas proyek BUT (proyek bangunan, konstruksi, perakitan, instalasi, atau aktivitas supervisi)12 bulan6 bulan

  • Tipe asuransiperusahaan asuransi dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap jika perusahaan asuransi tersebut memenuhi ketentuan ayat (1) atau ayat (5) yaitu melalui agen tidak bebasmengatur bahwa perusahaan asuransi, kecuali berkenaan dengan reasuransi, dapat dianggap mempunyai BUT apabila perusahaan asuransi tersebut mengumpulkan atau menerima premi atau menanggung resiko di negara sumber melalui orang / badan yang bukan agen independent

  • TERIMA KASIH