Home >Documents >DOKUMENTASI - menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada dim

DOKUMENTASI - menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada dim

Date post:15-Nov-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

    Tahun Sidang : IV Masa Persidangan : 2006 - 2007 Jenis Rapat : Rapat Kerja RUU tentang ITE Sifat Rapat : Terbuka Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 11 Juli 2007 Waktu Rapat : Pukul 09.40 WIB – selesai Dengan : Pemerintah (Depkominfo) Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Paripurna Ketua Rapat : Andi M. Ghalib, S.H., M.H. Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti Hadir : ……. Anggota dari …… Anggota Acara Rapat : Pembahasan materi RUU tentang ITE Jalannya rapat sebagai berikut :

    ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) : Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum Wr. Wrb, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Pemerintah kemudian

    yang terhormat pimpinan dan segenap anggota pansusu ITE yang berbahagia kita mari lah kita mengucapkan syukur alhamdulila karena berkah rahmat hidayahnnya pada hari ini kita masih ada langkah sehat dan walafiat, hari ini kita akan teruskan tugas kita membahas masalah yang menurut catatan yang ada pada saya bahwa kita yang sementara ini akan kembali pada dim 27 untuk itu saya buka rapat ini. Pada rapat yang lalu disepakati bahwa dim 27 akan dibahas kembali pada hari ini karena ada kaitannnya hubungannya dengan dim 28 nomer 28 maaf, untuk itu saya

    AR SI

    P DA

    N DO

    KU ME

    NT AS

    I

  • persilakan kepada bapak ibu semua yang hadir untuk bisa memberikan tanggapan masalah dim 27 iniyang hari ini akan untuk kita bahas kembali berkaitan dengan 28 saya persilakan atau Pemerintah dulu, saya berikan kesempatan kepada Pemerintah untuk membahas ini menyangkut dim 27 saya persilakan pak.

    CAHYANA (DEPKOMINFO) : Assalamualaikum Wr.Wrb, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak pimpinan, di terakhir pada waktu minggu yang lalu kita sampai kepada dim 28

    memang kita diminta kembali ke 27 sesuai dengan kamari arahan pimpinan dan rumusan akhir Pemerintah adalah sebagai berikut bisa dilihat disini bisa saya bacakan lembaga sertifikasi keandalan adalah badan yang diberi wewenang dan berfungsi mengaudit system elektronik dan mengeluarkan sertifikat keandalan atau trasmark atau pelaku usaha dan produk yang berkaitan dengan kegiatan transaksi elektronik kemarin ini saya ingat dari fraksi golkar Pak Victor menyatakan ini harus menjadi kewenangan Pemerintah hanya saja kami mengingatkan waktu itu bahwa dim yang kita bahas ini adalah bagian pasal 1 tentang definisi umum jadi belum bicara siapa yang menjadi kewenangan baru dipasal-pasal berikutnya kita bicara siapa yang mempunyai kewengangan ini tetapi definisi umum kita tidak bicara masalah kewenganan jadi inilah rumusan akhir Pemerintah mohon kiranya anggota dari fraksi-fraksi bisa menyetujuinya terima kasih pak.

    ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) : Ya demikian tanggapan Pemerintah saya kira dari kita semua mungkin perlu memberikan

    tanggapan terhadap ini silakan pak. HASIB WAHAB (PDI-P) : Terima kasih, Saya pikir kalau didalam pendahuluan ini pokok-pokok nya itu masalah lembaga sertifikasi

    keandalan ini adalah memang perlu pak dicantumkan leading sector nya dalam hal ini badan ini siapa yang membentuk dan bagaimana membentuk mungkin nanti dipasal lain tetapu apakah supaya tidak terjadi suatu multi tafsir tentang badan ini bagaimana kalau langsung badan yang ditinjuk Pemerintah dalam hal ini dan diber kewenangan seterusnya, ini hanya satu masukan saja jadi tegas disini dalam undang-undang ini bahwa ini otoritas pertama untuk Pemerintah ini sekedar pemikiranya terima kasih.

    ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) : Jadi PDIP mengusulkan badan yang ditunjuk diberi otoritas oleh Pemerintah begitu, badan

    perlu, itu tambahan dari PDIP ya, mungkin ada tambahan-tambahan dari rekan-rekan yang lain, kami persilakan pak. Mungkin dari golkar belum ada ya!silakan pak! demokrat silakan

    AR SI

    P DA

    N DO

    KU ME

    NT AS

    I

  • ATTE SUGANDI (PD) : Terima kasih pimpinan, Demokrat setelah melihat dim dari nomer 27 itu adalah dari pasal 1 ketentuan umum jadi

    dalam hal ini saya kira penentunya mengenai masalah peran disini bisa kewenangan itu ada dibab lain sebagai contoh dibab 9 peran Pemerintah pasal 37 jadi saya sependapat dengan usulan Pemerintah bahwa disini hanya menjelaskan masalah untuk ketentuan umum, jadi ketentuan umum jadi artinya bersifatnya dan silakan kemenangan dan perannya ada dibab yang lain. Terima kasih

    ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) : Jadi dari Demokrat mengusulkan ini kadang ketentuan umum nanti secara detail akan

    diatur di pasal-pasal yang lain yang mengatur itu , ini kan baru ketentuan umum begitu pak ya, pendapat dari democrat.

    Mungkin ada yang lain, silakan dari FKB ALI MUBARAK (PKB) : Terima kasih Pimpinan saya melihat disini pimpinan saya melihat dari pada yang 27 ini kita

    bicara yang pada 27 tapi yang kita lihat pada yang 28 disitu disebutkan penyelenggara sertifikasi elektronik tetapi tepatnya 27 lembaga sertifikasi keandalan coba disini mengenai difinisi dari pada masalah keandalan dan elektronik mana yang kira-kira lebih tepan penggunaanya karena saya lihat kita bicara kepada masalah undang-undang elektronik disini kalau kita berbicara kepada lembaga sertifikasi keandalan apakah tidak perlu dengan menggunakan lembaga sertifikasi- sertifikasi elektronik tidak perlu menggunakan kata keandalan karena disini ada dua pandangan satu berencana mengenai masalah keandalan, berbicara mengenai sertifikasi elektronik kira-kira bahasa yang paling kena mana itu, saya kira begitu terima kasih pimpinan.

    ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) : Jadi dari Fraksi PKB menyarankan supaya ada kejelasan itu antara kedua hal, saya kira

    dari yang lain silakan dari Pan! DEDI D. MALIK (PAN) : Saya kira memang pasal antara dim antara 27 dan 28 ini ada memang keperluan untuk

    mempertegas apa yang dimaksud didalam pasal 27 jadi kalau dipasal 27 sudah menjelaskan tentang lembaga sertifikasinya, di 28 itu langsung kalau istilah sunda itu naga jelog begitu langsung penyelenggara sertifikasi yang ingin ketahui adalah mungkin didalam pasal antara ini kita ingin elaborasi mengenai struktur atau model dari lembaga sertifikasi keandalan ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasarnya itu adalah siapa yang membuat Pemerintahkah

    AR SI

    P DA

    N DO

    KU ME

    NT AS

    I

  • semacam misalnya BRTI dimana dirjen disitu ex officio misalnya one by government atau lembaga independent yang dipilih misalnya oleh DPR dengan persyaratan-persyaratan orang professional bukan politisi tetapi DPR perlu take disini karena ini menyangkut kredibilitas dari trusmark ini nanti keandalannya cumin kriterianya sudah jelas kelompok-kelompok professional yang terkait seleksi ini misalnya berapa orang jumlah nya misalnya begitu 7, 10, 11 atau cukup 3 orang ini perlu kejelasan dan bagaimana proses seleksinnya jadi pilihan-pilihan pertimbangan itu yang perlu di apa kemukakan disini apakah itu diserahkan kepada asosiasi-asosiasi untuk membentuk kaya kadin misalnya Pemerintah tidak campur tangan Pemerintah hanya menanti memberikan justifikasi saja mengakui saja, jadi ini kirannya pilihan-pilihan yang perlu didiskusikan secara sesame intinya adalah bagaimana lembaga ini betul-betul bisa berfungsi dengan baik dalam kerangka dalam melaksanakan dan mengembang misi dari RUU yang sendang kita siapkan ini terima kasih

    ANDI M. GHALIB (KETUA RAPAT) : Baik terima kasih PAN, Karena PAN berpendapat bahwa lembaga ini sangat penting peranannya dalam

    menentukan keandalan dan apa namanya sertive keandalan atau trusmark itu sehingga menurut PAN perlu dipertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan orang-orang yang bisa duduk disini, sementara dari kita cukup ya dari para fraksi saya kira serah kepada Pemerintah mohon Pemerintah bisa segera bisa merumuskan melalui tim yang sudah ada sana Pemerintah saja sudah lengkap ya pak bahasa, hukum, kemudian semua ada lengkap dari Bank juga ada, saya persilakan pak barangkali ada rumusan terbaik setelah mendengarkan dari fraksi-fraksi kita terima kasih.

    Silakan. CAHYANA (DEPKOMINFO) : Terima kasih bapak pimpinan, Dim 27 dan 28 adalah dua hal yang berlainan sama sekali berlainan jadi kami akan

    jelaskan secara teknis apa yang dimaksud dengan keduannya ini jadi kalau kita lihat atau kita mohon dikaitkan dim 27 ini terkait dengan pasal 10 disitu ada disebukan Pemerintah dan masyarakat bisa membentuk lembaga sertifikat keandalan kemudian yang terkait dengan penyelenggara sertifikasi elektronik ini berbeda itu ada dipasal 13 dan 14 berkaitan ada kaitan dengan tanda tangan elektronik sementara yang disebut dengan lembaga sertifikasi keandalan adalah yang mensertifikasi yang nama nya website halaman elektronik dari sebuah proses transaksi elektronik Jadi kalau memungkin bisa tidak ini gambar teknis yang skema itu bisa disampaikan pak edmon mungkin nanti dijelaskan bagaimana secara teknis dim 27,28 ini adalah dua hal yang berlainan dipersilakan.

    AR SI

    P DA

    N DO

    KU ME

    NT AS

    I

  • Prof. RAMLI (DEPKOMINFO) : Terima kasih bapak pimpinan, Sebetulnya kami ingin menjelaskan terlebih dulu yang sertifikat ada 2 institusi yang akan

    muncul di RUU ini, yang pertama lembaga sertifikasi elektronik yang kita kenal dengan sertification ortority dan kemudia lembaga sertifikasi keandalan yang terkait dengan trusmark dua-dua lembaga ini sifatnya sangat teknis bukan lembaga pengambil keputusan bukan lembaga yang terkait dengan porsi jadi dia akan berada pada tatanan yang sangat teknis dunia

Embed Size (px)
Recommended