DOKUMEN PENGADUAN

DOKUMEN PENGADUAN

PT PP (Persero) Tbk.

Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo – Jakarta 13760

Phone : (021) 840 3910 / 3944 - Fax : (021) 840 3936

PAKET PEKERJAAN:

Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura Palu

DAFTAR ISI

1. SURAT PENGADUAN

2. PENGUMUMAN PELELANGAN / IDENTITAS PENGADAAN DAN JADWAL PELELANGAN

3. HASIL PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

4. DOKUMEN TENDER DAN ADENDUM DOKUMEN TENDER

5. KETENTUAN PENGGUNA JASA DAN ADENDUM KETENTUAN PENGGUNA JASA

6. HASIL PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

7. HASIL PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN HARGA

8. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 JUNTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

SURAT PENGADUAN

PENGUMUMAN PELELANGAN / IDENTITAS

PENGADAAN DAN JADWAL PELELANGAN

4/12/2021 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Informasi Tender

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72638064/pengumumanlelang 1/2

Informasi Tender

PengumumanPeserta

Kode Tender 72638064

Nama Tender Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura - Infrastructure Reconstruction SectorLoan (IRSL) for Central Sulawesi - JICA

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP Nama Paket Sumber Dana

29015955Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura -Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) forCentral Sulawesi - JICA

APBN

Tanggal Pembuatan 06 April 2021Keterangan

Tahap Tender Saat ini Pengumuman Prakualifikasi [...]Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Satuan Kerja PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAHKategori Pekerjaan Konstruksi

Sistem Pengadaan Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem NilaiTahun Anggaran APBN 2021 Nilai Pagu Paket Rp 264.170.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 264.170.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran Lumsum

Lokasi Pekerjaan SULAWESI TENGAH - Palu (Kota)

Kualifikasi Usaha Perusahaan Non KecilSyarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin UsahaJenisIzin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi

IUJK Izin Usaha Jasa Konstruksi

SBU

Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan a.SBUjasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan GedungTI505 atau b.SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaanperancangan konstruksibagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasakonsultasi konstruksi yang memberikan layanan usaha perencanaanperancangan, dimana badanusaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai leadfirm, yaitu 1 SBU jasa pelaksanakonstruksi subklasifikasi - BG008, Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan, dan 2 SBUjasa perencanaanperancangan konstruksi subklasifikasi - RE102, Jasa Desain Rekayasa untukKonstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan.

Memiliki TDP atau NIB Memiliki NPWPTelah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2019Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa miliksendiri atau sewa Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya) b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan d) KTP. Surat Pernyataan: a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan; b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam; c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4/12/2021 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Informasi Tender

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72638064/pengumumanlelang 2/2

d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurusBadan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar,dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan adapemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dariseluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam DaftarHitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan. Tidak masuk dalam Daftar Hitam Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lainharus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain Persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan Sesuai yang tercantum pada Dokumen Kualifikasi Persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Laporan Keuangan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin sesuai ketentuanperaturan perundangan SKN/SKP Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 sepuluh perseratusdari nilai pagu pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun

Peserta Tender 142 peserta

Total Pengunjung: 27.333.082

12 April 2021 09:59 WIB

© 2006-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.3u20191009

10/11/2021, 12:02 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Tahap Tender Saat Ini - [72638064] Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura - Infrastructure Reconstruction Sector L…

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72638064/jadwal 1/1

Tahap Tender Saat Ini - [72638064] Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura - Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) for Central Sulawesi - JICA

No Tahap Mulai Sampai Perubahan1 Pengumuman Prakualifikasi 6 April 2021 23:00 14 April 2021 23:59 Tidak Ada2 Download Dokumen Kualifikasi 6 April 2021 23:00 16 April 2021 23:59 Tidak Ada3 Penjelasan Dokumen Prakualifikasi 9 April 2021 09:00 12 April 2021 16:47 1 kali perubahan4 Kirim Persyaratan Kualifikasi 6 April 2021 23:00 19 April 2021 12:00 Tidak Ada5 Evaluasi Dokumen Kualifikasi 19 April 2021 12:01 27 Mei 2021 23:59 3 kali perubahan6 Pembuktian Kualifikasi 21 April 2021 08:00 27 Mei 2021 23:59 3 kali perubahan7 Penetapan Hasil Kualifikasi 31 Mei 2021 19:30 31 Mei 2021 23:00 5 kali perubahan8 Pengumuman Hasil Prakualifikasi 31 Mei 2021 23:01 31 Mei 2021 23:59 5 kali perubahan9 Masa Sanggah Prakualifikasi 2 Juni 2021 08:00 8 Juni 2021 16:30 4 kali perubahan10 Download Dokumen Pemilihan 9 Juni 2021 08:00 26 Juli 2021 16:30 8 kali perubahan11 Pemberian Penjelasan 11 Juni 2021 09:00 5 Juli 2021 21:20 6 kali perubahan12 Upload Dokumen Penawaran 9 Juni 2021 12:01 27 Juli 2021 12:00 8 kali perubahan

13 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi danTeknis 27 Juli 2021 12:01 27 September 2021

10:00 11 kali perubahan

14 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis 27 September 202110:01

27 September 202123:59 8 kali perubahan

15 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga 28 September 202108:00

28 September 202123:59 8 kali perubahan

16 Penetapan Pemenang 12 November 202108:00

12 November 202113:00 12 kali perubahan

17 Pengumuman Pemenang 12 November 202113:01

12 November 202123:59 12 kali perubahan

18 Masa Sanggah 15 November 202108:00

19 November 202116:30 12 kali perubahan

19 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 22 November 202108:00

22 November 202116:30 12 kali perubahan

20 Penandatanganan Kontrak 23 November 202108:00

23 November 202116:30 12 kali perubahan

Total Pengunjung: 15.735.934

10 November 2021 12:02 WIB

© 2006-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.4u20211027

HASIL PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

DOKUMEN TENDER DAN

ADENDUM DOKUMEN TENDER

jdih.pu.go.id

DOKUMEN TENDER

Nomor: 02.DOKTEN/POKJA 03 TPBJK BIDANG CK/DB-02/V/2021

Tanggal:31 Mei 2021

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

PEMBANGUNAN GEDUNG AMC RUMAH SAKIT ANUTAPURA PALU

Kelompok Kerja Pemilihan: 03 TPBJK Bidang Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun Anggaran 2021-2022

jdih.pu.go.id

- 199 -

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

A. Identitas Pokja 1.1 Identitas Pokja Pemilihan:

a. Pokja Pemilihan: Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 03 TPBJK Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2021-2022

b. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

c. Website LPSE: http://lpse.pu.go.id

B. Lingkup Pekerjaan

1.2 Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan: Pembangunan Gedung

AMC Rumah Sakit Anutapura Palu

b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: 1. Pendahuluan

- Pengumpulan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah yang pelaksanaannya sesuai dengan SNI)

- Konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah atau perizinan bangunan

- Membuat rencana kerja secara rinci yang tekait metode kerja

- Pembuatan gagasan dan interpretasi terhadap program perencanaan dan perancangan sebagai landasan perencanaan dan perancangan diwujudkan dalam uraian tertulis, diagram-diagram dan/atau gambar

- Land clearing (Pembersihan area kerja dari bekas bongkaran), membuat skema alur masuk lokasi baik pekerja dan distribusi material

- Pembuatan Direksi Keet, Barak Kerja, Gudang, serta penyediaan listrik dan air kerja, serta hal-hal lain yang diperlukan

- Penyelidikan tanah sesuai dengan SNI 8460:2017

- Pemetaan Lokasi Pembangunan Gedung AMC

2. Perancangan - Pra Rancangan - Pengembangan Rancangan - Rancangan Struktur (pondasi, isolasi

dasar, kolom, balok, Pelat) - Rancangan Arsitektural - Rancangan Mekanikal - Rancangan Elektrikal - Rancangan Plumbing - Rancangan Pendetailan - Pengawasan Berkala

3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi - Persiapan - Struktur - Arsitektur - Mekanikal - Elektrikal - Bangunan Gedung Hijau

jdih.pu.go.id

- 200 -

4. Pemeliharaan Konstruksi Pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua (Final Hand Over)

c. Lokasi pekerjaan: Jalan Kangkung No 1 Palu, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1.3 dan 20.5 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 540 (Lima Ratus Empat Puluh) hari kalender sejak SPMK.

D. Sumber Dana 2 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: LOAN IRSL JICA IP-580 Tahun Anggaran 2021/2022

2. Pagu Anggaran: Rp. 264.170.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

3. Pagu Pekerjaan: Rp. 264.170.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

E. Persyaratan Teknis

17.4 1. Persyaratan teknis terdiri atas: a. jangka waktu pelaksanaan; b. proposal rancangan; c. uraian pelaksanaan; d. organisasi pelaksanaan; e. manajemen pelaksanaan; f. perkiraan arus kas/cash flow; g. daftar personel inti (tenaga ahli perancang

dan personel manajerial); h. peralatan utama; i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan j. rencana kendali mutu

2. Memiliki kemampuan menyediakan personel

inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial) minimal yang diperlukan untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian output:

- 206 -

jdih.pu.go.id

J. Kriteria dan Bobot

28.9.b.1);

28.9.b.2);

28.9.i)

1. Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-Masing Unsur :

No. Unsur, Sub Unsur dan kriteria Bobot Unsur

(%)

Bobot Sub

Unsur

Ambang Batas Unsur

1. Jangka Waktu Pelaksanaan 3 3 2. Proposal Rancangan 28 20 I. Konsep Rancangan yang

diajukan pada setiap tahapan pokok, pemetaan dan/atau survey, Perhitungan struktur, metodologidesain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (basic design) sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan PenggunaJasa (KPJ)

5

II. Gambar dan Metode Pelaksanaan Pekerjaansesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan PenggunaJasa (KPJ)

15

III. Tanggapan atas Ketentuan

Pengguna Jasa 8

3. Uraian Pelaksanaan 15 10 I. Tahapan Pelaksanaan

Pekerjaan Perancangan Dan Pelaksanaan Konstruksi, Rencana Operasi Dan Pemeliharaan

5

II. Metode Pelaksanaan Konstruksi (Construction Method)

4

III. Sumber Daya Dan Teknologi Yang Digunakan

3

IV. Kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan

3

- 207 -

jdih.pu.go.id

… lanjutan

No. Unsur, Sub Unsur dan kriteria Bobot Unsur

(%)

Bobot Sub

Unsur

Ambang Batas Unsur

4. Organisasi Pelaksanaan 4 3

I. Struktur Organisasi Pelaksanaan Dilengkapi Dengan Tugas Dan Kewenangan, Sesuai Dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Yang Ditawarkan

2

II. Penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (output)

2

5. Manajemen Pelaksanaan 20 15 I. Uraian Program

Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan Dan Pelaksanaan Konstruksi Yang Menggambarkan Hubungan Kerjasama Tim

13

II. Rincian Jadwalkegiatan Perancangan, penyerahan dokumen, pelaksanaan konstruksi, commissioning, pengadaan material dan mobilisasi personil

7

6. Perkiraan Arus Kas/Cash Flow, Menggambarkan Perkiraan Pemasukan Dan Pengeluaran Setiap Bulan Secara Berkala Selama Periode Kontrak

4 4

7. Daftar Personel Inti 11 7

I. Tenaga Ahli Perancang yang

ditawarkan 6

II. Personel Manajerial yang

ditawarkan 5

8. Peralatan Utama 6 5

I. Peralatan yang ditawarkan

sesuai daftar peralatan minimal yang dipersyaratkan

3

II. Status Peralatan utama yang

ditawarkan 3

9. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

5 5

I. Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa

1

II. Perencanaan Keselamatan

Konstruksi 1

III. Dukungan Keselamatan

konstruksi 1

IV. Operasi Keselamatan

Konstruksi 1

V. Evaluasi Kinerja

Keselamatan Konstruksi 1

10. Rencana Kendali Mutu 4 3

I. Rencana Pemeriksaan Dan

Pengujian 2

II. Pengendalian Subpenyedia

Dan Pemasok 1

III. Pelaporan Dan Dokumentasi 1

Total 100 75

A. Unsur Teknis yang dinilai

1. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (BOBOT

UNSUR : 3)

Memberikan Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Rancang Bangun, bobot maksimum 3 BOBOT UNSUR PENILAIAN : bobot maksimum 3

No Item Penilaian Parameter

Bobot 1 Usulan jangka waktu

pelaksanaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau lebih cepat dari yang dipersyaratkan dalam dokumen tender (100%)

100

- 224 -

jdih.pu.go.id

K. Bobot Penawaran

30.2.b Bobot Penilaian : a. Bobot penawaran teknis : 70% b. Bobot penawaran harga : 30%

L. Penawaran Harga Secara Berulang (e-reverese auction)

31 Tidak diberlakukan e-Reverse auction untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun

M. Sanggah Banding

36.2 Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi

SPSE (offline) ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)

ditujukan kepada : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 03 TPBJK Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat T.A. 2021 - 2022 Dengan adanya kebijakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Jaminan Sanggah Banding dapat disampaikan secara elektronik. Jaminan yang disampaikan secara elektronik memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Peserta menyampaikan Jaminan Sanggah Banding

secara elektronik dalam bentuk softcopy foto asli yang dihasilkan langsung dari kamera/handphone atau hasil scan tanpa proses edit;

b. Jaminan Sanggah Banding secara elektronik tersebut ditujukan kepada Pokja Pemilihan dan disampaikan melalui fasilitas unggahan (upload) Jaminan Sanggah Banding yang ada pada aplikasi SPSE atau melalui alamat email;

c. Peserta menyampaikan Jaminan Sanggah Banding yang disampaikan secara elektronik paling lambat sebelum batas akhir masa sanggah banding;

d. Apabila Jaminan Sanggah Banding yang disampaikan secara elektronik tidak diterima Pokja Pemilihan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap bukan sebagai sanggah banding;

e. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding secara elektronik menjadi risiko peserta;

f. Jaminan Sanggah Banding akan diklarifikasi dan dikonfirmasi kepada Penerbit Jaminan untuk memastikan bahwa Jaminan Sanggah Banding secara elektronik tersebut dapat dicairkan tanpa syarat mengingat adanya kejadian COVID-19;

g. Dalam hal hasil klarifikasi dan konfirmasi kepada Penerbit Jaminan menyatakan bahwa Jaminan Sanggah Banding hanya dapat dicairkan apabila berupa Jaminan Sanggah Banding asli, maka: 1. Jaminan Sanggah Banding Asli yang identic dengan

jaminan sanggah banding yang disampaikan secara elektronik, wajib diserahkan oleh peserta kepada Pokja Pemilihan sebelum akhir masa jawaban sanggah banding;

2. Apabila Jaminan Sanggah Banding pada butir 1) tidak identik, maka dianggap bukan sebagai sanggah banding;

ADDENDUM DOKUMEN TENDER

NOMOR 3

Nomor: 02.DOKTEN.ADD3/POKJA 03 TPBJK BIDANG CK/DB-02/VII/2021

Tanggal: 21 Juli 2021

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

PEMBANGUNAN GEDUNG AMC RUMAH SAKIT ANUTAPURA PALU

Kelompok Kerja Pemilihan: 03 TPBJK Bidang Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun Anggaran 2021-2022

A. PENDAHULUAN

Addendum No. 03 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi

tambahan/perubahan terhadap hal-hal yang belum/tidak diatur dalam

Dokumen Tender, Addendum No.1 dan Addendum No.2.

Addendum No.3 ini merupakan bagian dari Dokumen Tender, Addendum

No.1 dan Addendum No.2 dan harus dijadikan dasar bagi Peserta Penyedia

Jasa untuk menyampaikan Dokumen Penawaran.

Addendum No.3 ini menjadi ketentuan yang digunakan (berlaku) dalam

proses pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun.

Perubahan yang terdapat pada Addendum No.3 Ini adalah sebagaimana

terlampir.

Demikian addendum No.3 ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Kelompok Kerja Pemilihan: Pokja Pemilihan 03

TPBJK Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 3 -

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Ketentuan Yang diatur dalam:

BAB I UMUM : TETAP

BAB II UNDANGAN TENDER : TETAP

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA : TETAP

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

: Berubah pada poin I.b Jaminan Penawaran

Semula

a. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 12 November 2021

Menjadi

b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 23 November 2021

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

: TETAP

BAB VI. KETENTUAN PENGGUNA JASA

: TETAP

BAB VII. RANCANGAN KONTRAK : TETAP

BAB VIII. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

: TETAP

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN : TETAP

KETENTUAN PENGGUNA JASA DAN

ADENDUM KETENTUAN PENGGUNA JASA

1

KETENTUAN PENGGUNA JASA(KPJ)

PEMBANGUNAN GEDUNG AMCRUMAH SAKIT ANUTAPURA PALU

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA

BALAI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH SULAWESI TENGAH

Satuan Kerja : Penataan Bangunan dan LingkunganNama PPK : Bayu Dwi Rahmatyo, STNama Pekerjaan : Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura PaluPagu Anggaran : Rp. 264.170.000.000,-Sumber Dana : LOAN IRSL JICA IP - 580 Tahun Anggaran2021/2022

6

20128.26 Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Ruang Ruang

Rawat Inap, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medikdan Sarana Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun2012

8.27 Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit yang Amandalam Situasi Darurat dan Bencana, Direktorat BinaPelayanan Penunjang Medik dan Sarana KesehatanKementerian Kesehatan RI Tahun 2012

8.28 Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit InstalasiSterilisasi Sentral (CSSD), Direktorat Bina PelayananPenunjang Medik dan Sarana Kesehatan KementerianKesehatan RI Tahun 2012

8.29 Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi GasMedik dan Vakum Medik, Direktorat Bina PelayananPenunjang Medik dan Sarana Kesehatan KementerianKesehatan RI Tahun 2012

8.30 Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit “SistemInstalasi Tata Udara”, Direktorat Bina Pelayanan PenunjangMedik dan Sarana Kesehatan Kementerian Kesehatan RITahun 2012

8.31 Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit “ProteksiKebakaran Aktif”, Direktorat Bina Pelayanan PenunjangMedik dan Sarana Kesehatan Kementerian Kesehatan RITahun 2012

8.32 SNI yang berlaku, tentang pelaksanaan konstruksi bangunangedung dan rumah sakit

8.33 Eeropean Norm (EN) 15129 tentang standar Alat TahanGempa

9. RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN)Rancangan awal yang disusun oleh PT. ADHI KARYA terlampir dengan gambaran umumsebagai berikut :

Pembangunan Gedung AMC RS Anutapura terdiri atas bangunan 4 lantai dan 1 semibasement dengan luas bangunan 15.322 M2 dengan Struktur Bawah Menggunakan PondasiDalam menggunakan Teknologi Seismic Control System pada bangunan gedung dengankonsep bangunan gedung hijau dan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi(SLF)

7

10. LINGKUP DANKELUARANPEKERJAANDAN KRITERIAPENGUJIANDANPENERIMAANKELUARAN

Dalam setiap lingkup kegiatan, Penyedia Jasa Konstruksi RancangBangun terintegrasi harus berkoordinasi dengan konsultan MK,Consulting Services dan PPK. Lingkup kegiatan yang harusdilakukan penyedia jasa konstruksi Rancang Bangun terintegrasiPembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura Palu TahunAnggaran 2021-2022, antara lain meliputi:

a. Perancangan

1) Persiapan dan Penyusunan Konsepsi Perancangan

2) Penyusunan Pra Rancangan

3) Pengembangan Rancangan

4) Rancangan Detail

5) Pengawasan Berkala

b. Pelaksanaan Konstruksi

1) Persiapan

2) Pekerjaan Pondasi

3) Pekerjaan Struktur Atas (Kolom, Balok dan Plat Lantai)

4) Pekerjaan Atap

5) Pekerjaan Plafond

6) Pekerjaan Dinding

7) Pekerjaan Lantai

8) Pekerjaan Utilitas

9) Pekerjaan Tata Suara (Sound System)

10) Pekerjaan Elektrikal

11) Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran

12) Pekerjaan Penangkal Petir Khusus

13) Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

14) Pekerjaan Interior

15) Pekerjaan Fasilitas Penyandang Disabilitas

16) Pekerjaan Penyambungan Utilitas

17) Pekerjaan Finishing

18) Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan

c. Pemeliharaan Konstruksi

53

18.4 Maket Bangunan

Merupakan bentuk miniatur dari Pekerjaan PengembanganPembangunan Gedung RS. Anutapura dengan ukuran :

18.4.1 Tinggi meja 80 cm terbuat dari kayu playwood kelilingmeja.

18.4.2 Ukuran maket panjang 180 cm, lebar 120 cm dan tinggi25 cm dengan bahan kaca tebal 1cm.

18.4.3 Bahan miniatur terbuat dari bahan Mika Plastik dibuattampilan menyerupai asli 3 (tiga) dimensi.

19. PRODUK DIHASILKANHasil yang diharapkan dari Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan

Bangun Pembangunan Gedung AMC RS. Anutapura adalah terbangunnya gedung AMCdengan luas 15.322 m2 (4 lantai dan 1 lapis semi basemen) dengan Seismic Control Systempada bangunan gedung, memenuhi kinerja Bangunan Gedung Hijau Tingkat Pratamadan Bangunan Gedung tersebut Laik Fungsi.

20. PENUTUPKetentuan Pengguna Jasa (KPJ) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi calon

Pelaksana konstruksi terintegrasi rancang bangun yang akan memberikan masukan, azas,kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalammelaksanakan tugasnya dengan baik dan menghasilkan keluaran (output) sebagaimana yangdiinginkan. Di samping itu KPJ ini sekaligus dapat digunakan sebagai dasar teknis dalampenyusunan dokumen penawaran dalam proses pengadaan calon pemenang yang dimaksud.

Demikian Ketentuan Pengguna Jasa (KPJ) Pekerjaan Pembangunan Gedung AMC RumahSakit Anutapura Palu ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaanpekerjaan.

Palu, 25 Maret 2021Pejabat Pembuat Komitmen

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bayu Dwi Rahmatyo, STNIP. 1986028 200912 1 001

1

ADDENDUM

KETENTUAN PENGGUNA JASA

(KPJ)

PEMBANGUNAN GEDUNG AMC

RUMAH SAKIT ANUTAPURA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI TENGAH

Satuan Kerja : Penataan Bangunan dan Lingkungan

Nama PPK : Bayu Dwi Rahmatyo, ST

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura Palu

Pagu Anggaran : Rp. 264.170.000.000,-

Sumber Dana : LOAN IRSL JICA IP - 580 Tahun Anggaran2021/2022

10

SEMULA :

F. RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN)

Rancangan awal disusun oleh PT. ADHI KARYA (terlampir) dengan gambaran umum

sebagai berikut :

Pembangunan Gedung AMC RS Anutapura terdiri atas bangunan 4 lantai dan 1 semi

basement dengan luas bangunan 15.322 M2 dengan Struktur Bawah Menggunakan

Pondasi Dalam ditambah dengan menggunakan Teknologi Seismic Control System

pada bangunan gedung dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan bangunan

harus mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

MENJADI :

F. RANCANGAN AWAL (BASIC DESIGN)

Rancangan awal disusun oleh PT. ADHI KARYA dan telah dilakukan Review oleh

Konsultan MK (terlampir) dengan gambaran umum sebagai berikut :

Pembangunan Gedung AMC RS Anutapura terdiri atas bangunan 4 lantai dan 1 semi

basement dengan luas bangunan 15.322 M2 dengan Struktur Bawah Menggunakan

Pondasi Dalam ditambah dengan menggunakan Teknologi Seismic Control System

pada bangunan gedung dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan bangunan

harus mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

G. LINGKUP DAN KELUARAN PEKERJAAN

Lingkup dan keluaran Pembangunan Gedung AMC RS Anutapura sebagai berikut:

1. Perancangan;

2. Pelaksanaan Konstruksi; dan

3. Pemeliharaan Konstruksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

G.1. KRITERIA PEKERJAAN

G.1.1. Kriteria Pekerjaan Struktur

G.1.1.1. Kriteria Pekerjaan Struktur Bawah (Pondasi)

a. Kriteria Rancangan Utama

a.1. Pekerjaan Pondasi mengacu pada SNI 8460:2017.

a.2. Pada perancangan pondasi dalam penyedia jasa wajib melakukan penyelidikan

tanah kembali dengan memperhatikan kondisi lingkungan termasuk aspek

daya dukungnya, loading test, dan berbagai bentuk jaminan kualitas dan dapat

dipertanggung jawabkan oleh penyedia jasa sesuai standar yang berlaku.

a.3. Dari hasil penyelidikan tanah sebelumnya diperoleh data antara lain Tanah di

site tanah keras (N-SPT > 40) ditemui pada kedalaman 39 – 43 meter dan

Hasil perhitungan N-SPT rata-rata nya kurang dari 15

a.4. Dari hasil CPTu yang telah dilakukan di site, dilakukan analisis potensi

Likuifaksi diperoleh hasil bahwa lokasi Gedung AMC mempunyai nilai LPI =

3.82 – 12.95, yang berarti tanah di lokasi tersebut mempunyai potensi

HASIL PEMBUKAAN DAN

EVALUASI DOKUMEN ADMINISTRASI DAN

TEKNIS

HASIL PEMBUKAAN DAN EVALUASI

DOKUMEN HARGA

10/11/2021, 11:11 LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Informasi Tender

https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/72638064/peserta 1/7

Informasi Tender

PengumumanPesertaHasil EvaluasiPemenangPemenang Berkontrak

No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi

1 PT. PP (Persero) Tbk 01.001.613.7-051.000 Rp. 211.573.000.000,00 Rp. 211.573.000.000,00

2 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk 01.001.610.3-093.000 Rp. 234.794.296.000,00 Rp. 234.794.296.000,00

3 PT. LAZZUARDY PUTRA TEKNIKA 02.532.875.8-626.000

4 CV.TRHEXA CORPS 82.117.711.0-831.000

5 CV. MULTISARANA UTAMA 02.231.455.3-914.000

6 PT. Duta Listrik Graha Prima 02.097.686.6-074.000

7 PT. ANJA BANGUN SELARAS 92.696.652.4-019.000

8 CV.AZINDA JAYA 70.177.916.7-618.000

9 PT. WILLY PUTERA AGUNG 01.844.385.3-005.000

10 PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) 01.001.611.1-051.000

11 PT. ARKONIN 01.307.760.7-062.000

12 CV. ASASIR JAYA 82.579.342.5-116.000

13 PT. SAKTI MANDIRI PERKASA 02.727.007.3-432.000

14 CV. HERDA RIPTA LOKA 02.748.107.6-002.000

15 PT. SARANA ARTHA ADHIGUNA 03.301.982.9-003.000

16 CV. TRIGIL 70.996.286.4-821.000

17 PT ALVAZA MULTIKARYAJASA 86.278.129.1-711.000

18 CV. JB UTAMA 86.910.494.3-101.000

19 PT, BUMI KARSA 01.134.214.4-812.000

20 CV. MATUARI PERMAI 01.923.530.8-825.000

21 Gelung Sakti 72.180.279.1-439.000

22 PT ALIGA PAMA RAYA 82.022.911.0-067.000

23 Bhakti Mulya Mandiri 01.476.261.1-831.000

24 GENTA MAS 02.298.655.8-655.000

Total Pengunjung: 15.735.760

10 November 2021 11:11 WIB

© 2006-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

SPSE v4.4u20211027

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16

TAHUN 2018 JUNTO

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN

2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai

peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional

untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan

pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for

money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan

berkelanjutan;

c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat

kekurangan dan belum menampung perkembangan

kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas

Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Mengingat : ...

jdih.lkpp.go.id

- 13 -

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil; dan

g. akuntabel.

Bagian Keempat

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa

mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun

tidak langsung yang berakibat persaingan usaha

tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari ...

jdih.lkpp.go.id

- 14 -

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan

kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan

dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada

suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi,

Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan

usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang

sama;

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan

Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan

Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya,

kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan

terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai

konsultan perencana;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai

PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik

langsung maupun tidak langsung mengendalikan

atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

f. beberapa ...

jdih.lkpp.go.id

- 90 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

jdih.lkpp.go.id