Home >Documents >DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI - xl.co.id filePerjanjian Pokok Interkoneksi (PPI) Hal 4 PERJANJIAN...

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI - xl.co.id filePerjanjian Pokok Interkoneksi (PPI) Hal 4 PERJANJIAN...

Date post:31-Mar-2019
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

DOKUMEN PENAWARAN

INTERKONEKSI

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI

PT. XL AXIATA,Tbk

2014

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ Perjanjian Pokok Interkoneksi (PPI) Hal 2

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM ............................................................................. 5

Pasal 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI ............................................................ 5

Pasal 2 STRUKTUR PERJANJIAN ..................................................................... 9

Pasal 3 LINGKUP PERJANJIAN ......................................................................... 9

Pasal 4 MASA BERLAKU PERJANJIAN .......................................................... 10

Pasal 5 PERSYARATAN UMUM ...................................................................... 10

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ............................................... 10

Pasal 6 KEWAJIBAN Penyelenggara Kedua .................................................... 10

Pasal 7 HAK Penyelenggara Kedua ................................................................. 11

Pasal 8 KEWAJIBAN XL ................................................................................... 11

Pasal 9 HAK XL ................................................................................................ 12

BAB III KETENTUAN KHUSUS ...................................................................... 12

BAGIAN PERTAMA INTERKONEKSI .............................................................. 12

Pasal 10 INTERKONEKSI DAN STANDARD .................................................... 12

Pasal 11 PENOMORAN ..................................................................................... 13

Pasal 12 KAPASITAS DAN FORECAST ........................................................... 13

Pasal 13 CALLING LINE IDENTIFICATION (CLI) .............................................. 14

BAGIAN KEDUA OPERASI DAN PEMELIHARAAN ........................................ 15

Pasal 14 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT INTERKONEKSI .... 15

Pasal 15 PERUBAHAN SISTEM ........................................................................ 15

Pasal 16 PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN SISTEM .................................... 16

Pasal 17 PERJANJIAN PENYAMBUNGAN PERALATAN ................................. 16

BAGIAN KETIGA PELAYANAN INTERKONEKSI ........................................... 16

Pasal 18 RUANG LINGKUP LAYANAN ............................................................. 16

Pasal 19 KUALITAS LAYANAN ......................................................................... 17

Pasal 20 TARIF INTERKONEKSI ..................................................................... 18

Pasal 21 LAYANAN BARU ................................................................................ 19

BAGIAN KEEMPAT KEUANGAN ..................................................................... 19

Pasal 22 PEMBEBANAN BIAYA, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN .............. 19

Pasal 23 BIAYA TRANSFER PANGGILAN ....................................................... 20

Pasal 24 PAJAK DAN BEA ................................................................................ 20

Pasal 25 FRAUD INTERKONEKSI .................................................................... 20

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ Perjanjian Pokok Interkoneksi (PPI) Hal 3

BAGIAN KELIMA PERLAKUAN TERHADAP INFORMASI ............................. 22

Pasal 26 PENYEDIAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI ............................. 22

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN ..................................................................... 23

Pasal 27 FORCE MAJEURE ............................................................................. 23

Pasal 28 PELANGGARAN PERJANJIAN, SUSPENSI DAN TERMINASI ........ 24

Pasal 29 PENGAKHIRAN PERJANJIAN ........................................................... 25

Pasal 30 PENGKAJIAN ULANG ........................................................................ 25

Pasal 31 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ............................................. 26

Pasal 32 PELIMPAHAN ATAS HAK DAN KEWAJIBAN .................................... 26

Pasal 33 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ................ 26

Pasal 34 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN ..................................... 27

Pasal 35 KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN ........................... 27

Pasal 36 JAMINAN HUKUM .............................................................................. 28

Pasal 37 TANGGUNG JAWAB HUKUM ............................................................ 28

Pasal 38 PENGESAMPINGAN .......................................................................... 28

Pasal 39 DOKUMEN PENDUKUNG .................................................................. 29

Pasal 40 KEKUATAN PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU ............... 29

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ Perjanjian Pokok Interkoneksi (PPI) Hal 4

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. XL AXIATA, Tbk DENGAN

PT. Penyelenggara Kedua TENTANG

PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI _______________________________________________________

NOMOR : ___ / ___ / ___ / ___/ ___

Pada hari ini__, tanggal ___, bulan ___, tahun ______ (00-00-0000) di ____, oleh dan antara:

PT. XL AXIATA, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Penyelenggara Kedua xx., Nomor xxx, tanggal xx/xx/xx sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 11 April 2005, berkedudukan di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Penyelenggara Kedua dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut XL.

PT. XXXX, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan __________, berkedudukan di ____, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ____, Jabatan ___, untuk selanjutnya dalam Perjanjian disebut Penyelenggara Kedua.

Selanjutnya XL dan Penyelenggara Kedua disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 8 April 2014 XL dan PT AXIS Telekom Indonesia (AXIS) telah melaksanakan transaksi penggabungan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 8 April 2014 yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-15322 tanggal 11 April 2014, dimana XL merupakan entitas yang menerima penggabungan sejak tanggal penggabungan dimaksud, sehingga dengan demikian seluruh kegiatan usaha, hak-hak dan kewajiban-kewajiban AXIS demi hukum telah beralih kepada XL.

2) BAHWA sehubungan dengan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 di atas, XL berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dengan Nomor 618 tahun 2014, tanggal 20 Juni 2014;

3) BAHWA Penyelenggara Kedua berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. ____ tanggal ____ telah mendapatkan ijin operasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk ijin penyelenggaraan ______________;

4) BAHWA dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna jaringan telekomunikasi kedua belah pihak agar dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi yang handal, berjangkauan luas dan bermutu tinggi, maka jaringan telekomunikasi dari kedua belah pihak perlu diinterkoneksikan;

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ Perjanjian Pokok Interkoneksi (PPI) Hal 5

5) BAHWA Menteri Komunikasi dan Informasi melalui peraturannya Nomor PM No.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 telah menetapkan peraturan Menteri tentang Interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi;

6) BAHWA Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Interkoneksi pada tanggal ___________

7) BAHWA Para Pihak selanjutnya sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan STBS XL dengan Jaringan Penyelenggara Kedua (selanjutnya disebut Perjanjian).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali diartikan lain dalam hubungan kalimat pasal-pasal perjanjian, kata-kata dibawah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut:

1) Area Pelayanan adalah suatu wilayah yang diidentifikasikan sebagai satu kesatuan pelayanan di suatu wilayah yang ditetapkan sebagai cakupan lokal dengan sebuah titik pembebanan.

2) Alokasi Penomoran adalah pengalokasian nomor Pelangg

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended