Dokumen Lelang Peningkatan Gedung Poliklinik

8/18/2019 Dokumen Lelang Peningkatan Gedung Poliklinik

1/166

Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Seleksi E-Lelang Pemilihan Langsung- dengan Pascakualifikasi -

ver 1.1

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


2/166

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan KonstruksiPengadaan Peningkatan Gedung Poliklinik

Metode e-Lelang Pemilihan Langsungdengan Pascakualifikasi

D O K U M E N P E N G A D A A N

Nomor: DOK/ULP/B/7/BP2IP.Tng-2016

Tanggal: 31 Maret 2016

untuk

PengadaanPeningkatan Gedung Poliklinik

Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanBalai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PerhubunganKementerian Perhubungan

Tahun Anggaran 2016


3/166

1



BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

Pekerjaan

Konstruksi

: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan

wujud fisik lainnya;

HPS : Harga Perkiraan Sendiri;HEA : Harga Evaluasi Akhir;

Kemitraan/

Kerja Sama

Operasi (KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan

tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis;

LDP : Lembar Data Pemilihan;

LDK : Lembar Data Kualifikasi;

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;

TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri;

PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand

Over;

FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa

Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit

kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di

server LPSE yang dapat diakses melalui website

LPSE;

Form Isian

Elektronik

: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat diinput

oleh pengguna aplikasi;


4/166

2



Form Isian

Elektronik Data

Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang

digunakan penyedia barang/jasa untuk

menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;E-Lelang : Proses Pemilihan Langsung/terbatas/sederhana/

pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres

54/2010 beserta perubahannya dan aturan

turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada

dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.

C. Pemilihan langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pelelangan langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung denganpascakualifikasi melalui website [Kementerian/ Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi], papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan PortalPengadaan Nasional melalui LPSE.


5/166

3



BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE


6/166

4



BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. LingkupPekerjaan

1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

PemilihanLangsung

3.1 Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat

diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/ koperasi),kemitraan/KSO atau peserta perorangan yangmemenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.

3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.

4. LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN),Persekongkolanserta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang


7/166

5



bertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil pelelangansehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain;dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan

sebagaimana dimaksud pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses pelelangan atau pembatalanpenetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi

atau dewan komisaris merangkap sebagai

anggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi pesertapada Pelelangan yang sama;

b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana/pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu


8/166

6



K/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan

dan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan;

e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/ataupejabat lain yang berwenang, baik langsungmaupun tidak langsung mengendalikan ataumenjalankan perusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegang

saham dan/atau salah satu pengurusnyasama.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. PendayagunaanProduksi DalamNegeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerjaIndonesia serta Pekerjaan Konstruksi yangdilaksanakan di Indonesia.

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku,tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasaldari luar negeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum

diproduksi di dalam negeri dan/atau

spesifikasi teknis bahan baku yangdiproduksi di dalam negeri belummemenuhi persyaratan;

c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperoleh


9/166

7



di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara

terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat

diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi

dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahlidalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi

dalam negeri.]

7. Satu PenawaranTiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi DokumenPengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;b. Pengumuman;c. Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat

Khusus Kontrak, Syarat-Syarat UmumKontrak;

f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; g. Daftar Kuantitas dan harga;h. Tata Cara Evaluasi Penawaran;i. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File;


10/166

8



2) [Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file 1) dan Surat Penawaran

Harga (file 2) untuk e-Lelang 2 File]; 3) [surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];

4) Dokumen Penawaran Teknis;5) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN

(apabila diberikan preferensi harga)]. j. Bentuk Dokumen Lain:

1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ);

2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3) Jaminan Pelaksanaan;

4) [Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan)];

5) [Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan)].

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnyamerupakan risiko peserta.

9. BahasaDokumenPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10. PemberianPenjelasan 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalamaplikasi SPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapatmemberikan informasi yang dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.

10.4 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui


11/166

9



tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan

lanjutan dengan cara melakukan peninjauanlapangan. Biaya peninjauan lapanganditanggun oleh peserta.

10.5 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yangmasuk, kecuali untuk substansi pertanyaan

yang telah dijawab.

10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saatberlangsungnya pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan tersebutsesuai dengan kebutuhan.

10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telahberakhir, perserta tidak dapat mengajukanpertanyaan namun Pokja ULP masihmempunyai tambahan waktu untuk menjawabpertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).

10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. PerubahanDokumenPengadaan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasanterdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung,maka Pokja ULP menuangkan ke dalamAdendum Dokumen Pengadaan yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasiteknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS,harus mendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPemilihan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pemilihan, maka

ketentuan baru atau perubahan tersebut


12/166

10



dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlakuadalah Dokumen Pemilihan awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir waktu pemasukan penawaran,Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pengadaan, berdasarkan informasibaru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen

Pemilihan dengan cara mengunggah (upload )file adendum dokumen Pemilihan melaluiaplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload )file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download )

Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah(upload ) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabilaada).

12. TambahanWaktuPemasukanDokumenPenawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

14. BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan

Dokumen Penawaran dapat menggunakan


13/166

11



Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. DokumenPenawaran

15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 1 file(sampul), dokumen Penawaran meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya

mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan

3) total harga penawaran.b. daftar kuantitas dan harga;c. [surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];

d. Dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) metode pelaksanaan, manajemen mutu

dan Pra RK3K;2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serah terimapertama Pekerjaan (PHO) ;

3) Network Planning yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan;

4) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan;

5) spesifikasi teknis (bahan/barang yangditawarkan);

6) surat dukungan;7) daftar personil inti; dan8) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan (apabila ada bagianpekerjaan yang akan disubkontrakkan;

e. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);

f. Data Kualifikasi.

15.2 [Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) file, dokumen Penawaran meliputi]: a. Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan

Teknis (file I); dan b. Penawaran harga (fle II).

15.2.A) Dokumen Penawaran Kualifikasi,

Administrasi dan Teknis yang disampaikan


14/166

12



pada file I meliputi: 1) Surat penawaran yang di dalamnya

mencantumkan: 1) Tanggal; dan 2) Masa berlaku penawaran;

2) [Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];

3) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: a) metode pelaksanaan; b) jadwal dan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan

pertama (PHO); c) jenis, kapasitas, komposisi dan

jumlah peralatan; d) spesifikasi teknis bahan/barang

tertentu (apabila ada); e) daftar personil inti; dan f) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrak-kan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan).

4) Data kualifikasi (diinputkan melalui form

isian elektronik data kualifikasi).

15.2.B) Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada file II meliputi: a.Surat Penawaran Harga yang di dalamnya

mencantumkan: 1) Tanggal; 2) Masa berlaku penawaran; dan 3) Total harga penawaran.

b.[rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila dipersyaratkan]; dan

c.[formulir rekapitulasi perhitungan TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga].

16.HargaPenawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

16.2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan harga totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamDaftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan

ditulis nol atau tidak dicantumkan maka


15/166

13



pekerjaan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebuttetap harus dilaksanakan.]

[Untuk kontrak lump sum, apabiladipersyaratkan, peserta mencantumkan hargasatuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga.]

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangsah serta biaya asuransi yang harus dibayar

oleh penyedia untuk pelaksanaan paketPekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalamtotal harga penawaran.

16.4 [Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].

17. Mata UangPenawarandan Cara

Pembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa BerlakuPenawarandan JangkaWaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian DataKualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggaptelah disetujui dan ditandatangani oleh pesertapengadaan, kecuali untuk peserta yangmelakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasiditandatangani oleh pejabat yang menurut

perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi


16/166

14



berhak mewakili Kemitraan/KSO.

20. PaktaIntegritas 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegahdan tidak melakukan kolusi, korupsi, dannepotisme (KKN), serta akan mengikuti prosespengadaan secara bersih, transparan, danprofesional.

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa

yang melakukan Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk

mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)wajib menyampaikan pakta integritas melaluifasilitas unggahan lainnya pada form isianelektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.


17/166

15



D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

21. Penyampulandan PenandaanSampulPenawaran

21.1 [Untuk metode 1 (satu) file]21.1.A) File penawaran yang disampaikanoleh peserta terdiri dari 1 (satu) filepenawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga.

21.1.B) File penawaran disandikan/dienkripsidengan Aplikasi Pengaman Dokumen(APENDO).

21.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran

yang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.

21.1.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.

21.2 [Untuk metode 2 (dua) file] 21.2.A) Penawaran yang disampaikan oleh

peserta terdiri dari 2 (dua) file yangmemuat Penawaran Administrasi danTeknis (File I) dan Penawaran Harga

(File II).21.2.B) File I dan File II masing-masingdisandikan dengan AplikasiPengaman Dokumen (APENDO).

21.2.C) Peserta mengirimkan file I dan file II yang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.

21.2.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.


18/166


19/166

17



konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh

badan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain.

e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya.

22.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:1) Dokumen penawaran disampaikan

melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.

2) Setelah File penawaran administrasi,teknis dan harga dienkripsimenggunakan Apendo/Spamkodok.

3) peserta mengunggah (upload ) file penawaran administrasi, teknis danharga yang telah terenkripsi (*.rhs)melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal

yang ditetapkan.4) Peserta dapat mengunggah file

penawaran secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran. File penawaranterakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirimsebelumnya.

22.1.B)[Untuk metode 2 (dua) file] 1) Dokumen penawaran disampaikan

melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/

Spamkodok.2) File penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi menggunakan Apendo, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap file

penawaran harga (file II) menggunakan Apendo.

3) Peserta pertama-tama mengunggah (upload) file I berupa file penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE, kemudian setelah file I berhasil

terkirim peserta melanjutkan dengan


20/166

18



mengunggah (upload) file II berupa file penawaran harga yang telah

terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

4) File I dan File II yang telah dienkripsi diunggah (upload) melalui tempat/fasilitas yang telah tersedia

pada aplikasi SPSE.5) Peserta dapat mengunggah file

penawaran (file I dan file II) secara berulang sebelum batas akhir waktu

pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan

menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lainsebagai bagian dari dokumen penawaran yangdiunggah (upload ) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dantelah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama

adalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.


21/166

19



23. Batas AkhirWaktu

PemasukanPenawaran

23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling

lambat pada waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.

23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktubatas akhir pemasukan penawaran kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis; atauc. tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran setelah batas akhir pemasukanpenawaran.

23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas

akhir pemasukan penawaran maka harusmenginputkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 23.4 dilakukan pada hari

yang sama dengan batas akhir pemasukan

penawaran.

24. PenawaranTerlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran kirim.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. PembukaanPenawaran

25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download ) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakan

Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telahditetapkan.

25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepadaLKPP.

25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,

apabila file penawaran tidak dapat


22/166

20



26. EvaluasiPenawaran

dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak

memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran

yang bersangkutan

25.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnyamemuat:a. Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas

dan harga untuk kontrak harga satuan/ gabungan, jangka waktu penawaran, dandeskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan.

b. Dua file : daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktupenawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/

jasa yang ditawarkan.

25.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkanproses pemilihan dengan melakukan klarifikasi

dan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yang memasukkan penawaran.

26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu)file (sampul) Sistem Gugur]:26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi

aritmatik dengan ketentuan:a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan:

1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan;

2) apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, dilakukanpembetulan, dengan ketentuanharga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi

harga satuan dianggap sudah


23/166

21



termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga

satuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;4) jenis pekerjaan yang tidak

tercantum dalam daftar kuantitasdan harga disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan dan hargasatuan pekerjaan dimaksuddianggap nol; dan

5) hasil koreksi aritmatik pada bagianharga satuan dapat mengubah nilaitotal harga penawaran sehingga

urutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula.]

b [untuk Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuanpada bagian Lump Sum:1) volume dan/atau jenis pekerjaan

yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabila ada)disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan;

2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

3) hasil koreksi aritmatik pada bagianLump Sum tidak boleh mengubahnilai total harga penawaran]

26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPS

dinyatakan gugur.

26.1.C) [apabila semua total harga penawaransetelah koreksi aritmatik di atas nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagal.]

26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untuk

mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang


24/166

22



memenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksi

aritmatik.

26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yangmenawar harga kurang dari HPS makaproses lelang tetap dilanjutkan denganmelakukan evaluasi penawaran.

26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;

c. evaluasi harga; dand. evaluasi kualifikasi.

26.2 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file (sampul) Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis]:

26.2.A) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi: a. Evaluasi administrasi; b. Evaluasi teknis; c. Evaluasi kualifikasi.

26.2.B) Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

26.2.C)Selanjutnya Pokja ULP melakukan pembukaan penawaran file II:

26.2.C.1) Dokumen penawaran file II milik

peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka.26.2.C.2) Pokja ULP tidak boleh menggugurkan

penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali

penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi).

26.2.C.3) Pokja ULP melakukan evaluasi harga dengan ketentuan sebagaimana butir 26.6


25/166

23



26.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:

a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifat

penting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok

atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran

dengan alasan:1) ketidakhadiran dalam pemberian

penjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnyakesalahan pengetikan, penyebutansebagian nama atau keterangan, suratpenawaran tidak berkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atauPPK, dengan tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana


26/166

24



dimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

26.4 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulirTKDN, maka penawarannya tidak

digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap0 (nol));

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a) jangka waktu berlakunya surat

penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP; dan

b) bertanggal.3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi

terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;

c. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3

(tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi makapokja ULP melakukan evaluasi administrasiterhadap penawar terendah berikutnya(apabila ada)];

d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis; dan

e. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangan

dinyatakan gagal.

26.5 Evaluasi Teknis:26.5.A) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1

(satu) file (sampul) Sistem Gugur]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap

peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknissesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem

gugur dengan ketentuan:


27/166

25



1) Pokja ULP menilai persyaratanteknis monimal yang harus

dipenuhi dengan membandingkanpemenuhan persyaratan teknissebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:

a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkanmenggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaantermasuk pengendalianterhadap mutu danpengendalian terhadap resiko

K3. Metode pelaksanaandilengkapi metode kerja untuk

jenis-jenis pekerjaan utama danpekerjaan penunjang ataupekerjaan sementara yang ikutmenentukan keberhasilanpelaksanaan pekerjaan dandiyakini menggambarkanpenguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan,diantaranya:(1) Rencana persiapan

penanganan pekerjaan;

(2) Rencana penangananpekerjaan utama dan/ataupekerjaan spesifik;

(3) Rencana penanganan masapemeliharaan;

(4) Metode penerapan systemkeselamatan kerja;

Yang diteliti dalam evaluasimetode pelaksanaan adalah

tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkanpelaksanaan pekerjaan dariawal sampai dengan akhir dandapat dipertanggung jawabkansecara teknis.

b) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serahterima pertama Pekerjaan(PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP dan

disampaikan secara detail


28/166

26



(sesuai dengan kegiatan yangtercantum dalam Daftar

Kuantitas dan Harga) dandilengkapi dengan kurva S;c) Network Planning yang di

tawarkan, menggambarkanpenguasaan alur teknispekerjaan serta jangkawaktunya sesuai dengan timeschedule yang ditawarkan;

d) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;

e) spesifikasi teknis(bahan/barang yangditawarkan) memenuhipersyaratan yang ditetapkandalam Bab XII SpesifikasiTeknis dan Gambar. Bagipenawar yang menyampaikanspesifikasi teknis yang berbedadari yang ditetapkan dalamDokumen Pengadaan makaspesifikasi teknis tidak bolehkurang dari yang disyaratkan,

dan bagi penawar yang tidak menyampaikan perubahanspesifikasi teknis dianggapsama dengan spesifikasi teknis

yang dipersyaratkan;f) Surat dukungan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkandalam LDP;

g) personil inti yang akanditempatkan secara penuhsesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan dalam LDP sertaposisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan

yang diajukan;h) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan sesuai denganpersyaratan yang ditetapkandalam LDP;

i) [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering Procurement and

Construction/EPC (apabila


29/166

27



dipersyaratkan)] d. evaluasi teknis dalam sistem gugur

menggunakan sistem ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai.e. dalam hal evaluasi teknis dengan sistem

gugur menggunakan ambang batas nilaiteknis, penawaran dinyatakan lulusteknis apabila masing-masing unsurmaupun nilai total keseluruhan unsurmemenuhi ambang batas minimal yangditetapkan dalam LDP;

f. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana

tercantum dalam LDP ; g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat

hal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

h. peserta yang dinyatakan lulus evaluasiteknis dilanjutkan ke tahap evaluasiharga;

i. apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada

yang tidak memenuhi persyartan teknismaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawaran terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;

j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)peserta yang lulus evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi harga;

k. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi Teknis maka pelelangandinyatakan gagal; dan

l. Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

26.5.B) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis:] a. evaluasi teknis dilakukan terhadap

peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi;


30/166

28



b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan; c. evaluasi teknis dilakukan dengan:

[Sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana tercantum dalam LDP,serta membandingkan jumlah

perolehan nilai dari para peserta.[Sistem nilai dapat dilakukan dengan cara menggabungkan bobot teknis dan

harga. Bobot teknis, bobot harga dan nilai ambang batas sebagaimana tercantum dalam LDP.]

[Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi

pengadaan dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut].

d. Pokja ULP menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam LDP.

e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: 1) metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan memenuhi persyaratan substantif dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam

penyelesaian pekerjaan; 2) jadwal waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serah

terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;

4) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar;

5) personil inti yang akan ditempatkan


31/166

29



secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam

LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi

pelaksanaan yang diajukan; 6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP;

7) [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan)].

f. [evaluasi teknis dalam sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis

yang dinilai;] g. [dalam hal evaluasi teknis dengan

sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing- masing unsur maupun nilai total

keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;]

h. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;

i. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam

klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan

penawaran; j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus

evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

26.6 Evaluasi Harga [1 file/2 file]:26.6.A) [Untuk file 2 (dua) file pada saat evaluasi

dokumen penawaran file II:]26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukan

koreksi aritmatik dengan ketentuan :


32/166

30



a. [untuk kontrak Harga Satuan ataukontrak Gabungan Lump Sum dan

Harga Satuan pada bagian HargaSatuan :1) volume dan/atau jenis

pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas danharga disesuaikan dengan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

2) apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, dengan

ketentuan harga satuanpekerjaan yang ditawarkantidak boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitasdan harga tetap dibiarkankosong;

4) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam dokumenPemilihan dan harga satuanpekerjaan dianggap nol; dan

5) Hasil koreksi aritmatik padabagian harga satuan dapatmengubah nilai total hargapenawaran sehingga urutanperingkat dapat menjadi lebihtinggi atau lebih rendah dari

urutan peringkat semula;]b. [untuk Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan pada bagianLump Sum :1) volume dan/atau jenis

pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas danharga (apabila ada) disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;

2) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga (apabila


33/166

31



ada) disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum

dalam Dokumen Pemilihan; dan3) Hasil koreksi aritmatik padabagian lumpsump tidak bolehmengubah nilai total hargapenawaran]

26.6.A.2) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.

26.6.A.3) Apabila semua total harga penawaranatau penawaran terkoreksi di atas nilai

total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

26.6.A.4) [Untuk evaluasi dengan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis,

pelaksanaan evaluasi penawaran harga dilakukan oleh Pokja ULP terhadap semua penawaran setelah koreksi aritmatik.]

26.6.A.5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar

yang menawar harga kurang dari nilai

total HPS maka proses lelang tetapdilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran harga.

26.6.B) Evaluasi Harga26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi

adalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan:

a. [Untuk kontrak Harga Satuan atauKontrak Gabungan Lumpsum danHarga Satuan pada bagian harga

satuan:]1) harga satuan penawaran yangnilainya lebih besar dari 110%(seratus sepuluh perseratus) dariharga satuan yang tercantumdalam HPS, dengan ketentuan:a. apabila setelah dilakukan

klarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dinyatakantimpang maka harga satuantimpang hanya berlakuuntuk volume sesuai dengan

Daftar Kuantitas dan Harga.


34/166

32



Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang,

dilakukan negosiasi teknisdan harga;b. apabila setelah dilakukan

klarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dapatdipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasarmaka harga satuan tersebuttidak timpang.

2) mata pembayaran yang hargasatuannya nol atau tidak ditulisdilakukan klarifikasi dan

kegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam hargasatuan pekerjaan lainnya;

b. [untuk kontrak lump sum:]1) apabila ada perbedaan antara

penulisan nilai harga penawaranantara angka dan huruf makanilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan huruf;

2) apabila penawaran dalam angkatertulis dengan jelas sedangkan

dalam huruf tidak jelas, makanilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan angka; atau

3) apabila penawaran dalam angkadan huruf tidak jelas, makapenawaran dinyatakan gugur.]

26.6.B).2) Dilakukan klarifikasi kewajaran hargadengan ketentuan sebagai berikut:1) [untuk sistem gugur dilakukan

klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila ada koreksi/

perubahan;]2) [klarifikasi dalam hal penawarankomponen dalam negeri berbedadibandingkan dengan perkiraanPokja ULP dan/atau DaftarInventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;]

3) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:

a) apabila peserta tersebut

ditunjuk sebagai pemenang


35/166

33



lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan

Pelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS;b) apabila peserta yang

bersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai JaminanPelaksanaan, makapenawarannya digugurkan dandimasukkan dalam DaftarHitam; dan

c) Hasil klarifikasi dituangkandalam Berita Acara yangditandatangani oleh Pokja ULP

dengan Penyedia.26.6.B).3) [Memperhitungkan preferensi harga

atas penggunaan produksi dalam negeridengan ketentuan:a. rumus penghitungan sebagai

berikut:

HPKP

HEA

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (Tingkat

Komponen Dalam Negeri

(TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhipersyaratan lelang dan telahdievaluasi).

b. dalam hal terdapat 2 (dua) ataulebih penawaran dengan HEA yangsama, penawar dengan TKDNterbesar adalah sebagai pemenang;

c. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan

hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA

guna menetapkan peringkatpemenang pelelangan.]

26.6.B).4) [Untuk penilaian sistem nilai, dihitungnilai kombinasi antara nilai penawaranteknis dengan nilai harga penawaranterkoreksi dilakukan dengan cara:

a. memberikan Nilai Tertimbang (NT)tertinggi 100% (seratus per seratus)untuk penawaran harga terendah;


36/166


37/166

35



27.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila

tidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan gagal.]

27.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasipersaingan usaha tidak sehat dan/atauindikasi adanya pengaturan bersama(kolusi/persekongkolan) antar peserta, makapeserta yang terindikasi bersekongkoldigugurkan.

27.6.D) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti

harga tidak wajar akibat terjadinyapersaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.E) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, makaPokja ULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27.6.F) Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dancalon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada), dengan ketentuan:a. [Untuk sistem gugur dimulai dari

penawaran harga atau penawaran hargaterkoreksi yang terendah].

b. [untuk sistem nilai dimulai dari yangmempunyai nilai kombinasi tertinggi].

c. [untuk sistem penilaian biaya selama

umur ekonomis dimulai dari total harga yang terendah.]

27. Klarifikasi danNegosiasiTeknis danHarga

27.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal peserta yang memasukkanpenawaran kurang dari 3 (tiga).

27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan bersamaan dengan evaluasi.

27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dengan ketentuan :

a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada)


38/166

36



secara terpisah untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat

dipertanggungjawabkan;b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargahanya dilakukan terhadap pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atauGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian harga satuan;

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukanterhadap pekerjaan yang menggunakanKontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian lumpsum;

d. [untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah

koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasidan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS][untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, penawaran yang melebihi nilaiHPS dinyatakan gugur][untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan,penawaran penawaran harga setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi

dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS]

27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga makapelelangan dinyatakan gagal.

28. EvaluasiKualifikasi

28.1 Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasidilakukan terhadap calon pemenang lelangserta calon pemenang cadangan 1 dan 2(apabila ada).

[Dalam hal dua file: Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi

persyaratan teknis.]

28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan menggunakan metode sistem gugur.

28.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran(untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO).


39/166

37



28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen

Pengadaan ini.

28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) Untuk peserta yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)formulir kualifikasi ditandatangani olehpejabat yang menurut perjanjianKemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau

2) memiliki izin usaha sesuai denganperaturan perundang-undangan, yaitu:

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan suratIjin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)kualifikasi kecil Subbidang/Sub-klasifikasi: Sub-klasifikasi JasaPelaksana Konstruksi BangunanLainnya kode BG009;

b. Akta pendirian dan perubahannya(apabila ada perubahan);

c. Tanda daftar perusahaan (TDP)3) perusahaan yang bersangkutan dan

manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak bangkrut dan tidak

sedang dihentikan kegiatan usahanya;4) salah satu dan/atau semua pengurus dan

badan usahanya atau peserta perorangantidak masuk dalam Daftar Hitam;

5) memiliki NPWP dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);

6) memperoleh paling sedikit 1 (satu)pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurunwaktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta

termasuk pengalaman subkontrak, kecualibagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;

7) memiliki pengalaman pada subbidangBangunan Gedung dengan KemampuanDasar (KD) sebesar sekurang-kurangnyasama dengan nilai total HPS;

8) memiliki kemampuan pada bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,Usaha Kecil serta koperasi kecil sertakemampuan pada sub bidang pekerjaan

yang sesuai untuk usaha non-kecil;


40/166

38



9) memiliki surat keterangan dukungankeuangan dari bank pemerintah/swasta

untuk mengikuti pengadaan PekerjaanKonstruksi paling kurang 10% (sepuluhperseratus) dari nilai total paket (HPS);

10) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:(a) peserta wajib mempunyai perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSOdan perusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; dan

(b) untuk perusahaan yang melakukan

Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratanpada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan

yang melakukan Kemitraan/KSO

28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansiformulir isian kualifikasi.

28.7 Evaluasi kualifikasi dalam prosespascakualifikasi sudah merupakan ajang

kompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.

28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasikualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

28.9 [Untuk metode 2 (dua) file, Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran File I (Penawaran Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Kualifikasi) yang paling sedikit memuat:

a. nama semua peserta; b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan

peserta; c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari

yang tertinggi; d. ambang batas nilai teknis; e. keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu mengenai pelaksanaan pelelangan; f. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus

pada setiap tahapan evaluasi; g. tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

h. pernyataan bahwa pelelangan gagal


41/166

39



apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat].

29. PembuktianKualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada).

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluaraplikasi SPSE (offline ).

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat dokumen asli atau dokumen yang

dilegalisir oleh pihak yang berwenang, danmeminta dokumennya.

29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.

29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, peserta digugurkan, badanusaha atau peserta perorangan dimasukkandalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepadaKepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

29.6 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruhdokumen kualifikasi apabila penyediabarang/jasa sudah pernah melaksanakanpekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnyapada instansi yang bersangkutan.

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan

gagal.

29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 yang tidak hadir dalampembuktian kualifikasi dengan alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dianggapmengundurkan diri, maka:a) dibatalkan sebagai calon pemenang; danb) dimasukan dalam daftar hitam.

29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan


42/166

40



maka:a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan

b) dimasukan dalam daftar hitam.

30. Berita AcaraHasilPelelangan

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal

ikhwal pelaksanaan pelelangan;

g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiaptahapan evaluasi;

h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dani. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak

ada penawaran yang memenuhi syarat.

F. PENETAPAN PEMENANG

31. PenetapanPemenang

31.1 Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal anggota Pokja ULP, atau setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di

atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenanglebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yangterdapat dalam pada informasi paket dalamaplikasi SPSE.

31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan SuratPenawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat penawarandianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

32. PengumumanPemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.


43/166

41



33. Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat

menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden

No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah beserta perubahandan aturan turunannya serta yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat [5

(lima) hari kalender (untuk Pemilihan Langsung)] /[3 (tiga) hari kalender (untuk

pelelangan sederhana)] setelah menerima suratsanggahan.

33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.

33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalamhal:a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi

SPSE (offline );b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepadaPokja ULP; atau

c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduantetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

34. PenunjukanPenyedia

Barang/Jasa

34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) kepada PPK dengan

tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar


44/166

42



untuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataanpeserta pada formulir isian kualifikasi masihberlaku, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

34.3 PPK menginputkan data SPPBJ danmengunggah hasil pemindaian SPPBJ yangtelah diterbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi

SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dengan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi;

b. apabila yang bersangkutan mengundurkandiri dengan alasan yang tidak dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masa

penawarannya masih berlaku, maka yangbersangkutan dimasukkan dalam DaftarHitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi.

34.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukanpemenang dapat dilakukan kepada pemenang

cadangan sesuai dengan urutan peringkat,selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.

34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangandinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapat laporan dari PPK.

34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6 (enam) hari kerja untuk Pemilihan Langsung/4

(empat) hari kerja untuk pemilihan


45/166

43



langsung)] setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2

(dua) hari kerja setelah semua sanggahandijawab.

34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.

34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasaninternal.

34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkanSPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan

pemenang, maka diberitahukan kepadaPA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,

dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat denganKelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh Kelompok KerjaULP bersifat final, dan PA/KPAmemerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBJ.

34.11 PPK menginputkan data kontrak danmengunggah hasil pemindaian dokumenkontrak yang telah ditandatangani padaaplikasi SPSE.

35. BAHP, BeritaAcara Lainnya,danKerahasiaanProses

35.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE

35.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.

35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.


46/166

44



H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

36. PelelanganGagal 36.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;b. dalam evaluasi penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukan buktiterjadi persaingan tidak sehat;

d. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebihtinggi dari HPS;]

e. sanggahan dari peserta yang memasukkan

Dokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya danaturan turunanya serta DokumenPengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2, setelah dilakukanevaluasi dengan sengaja tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

36.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP

sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaranpersaingan sehat dalam pelaksanaanPelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahanprosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyatabenar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan


47/166

45



Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

beserta perubahan dan aturan turunannya;f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h. pelaksanaan Pelelangan melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya.

36.3 [Menteri/Pimpinan Lembaga/PimpinanInstitusi menyatakan pelelangan gagal, apabila

pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar].

36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, makaPokja ULP memberitahukan kepada seluruhpeserta.

37. Tindak LanjutPelelanganGagal

37.1 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok KerjaULP melakukan evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, antara lain:a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;

b. adanya persyaratan yang diskriminatif;c. spesifikasi teknis terlalu tinggi;d. spesifikasi mengarah pada satu

merek/produk tertentu, kecuali sukucadang;

e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;f. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan

terlalu luas/besar; dan/atau g. kecurangan dalam pengumuman.

37.2 Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasimenentukan langkah selanjutnya, yaitu

melakukan:a. evaluasi ulang;b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; atau

d. penghentian proses pelelangan.

37.3 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, makadilakukan pelelangan ulang denganterlebih dahulu memperbaiki Dokumen

Pengadaan.


48/166

46



37.4 Kelompok Kerja ULP menindaklanjuti

pelelangan gagal dengan ketentuan sebagaiberikut:a. melakukan pelelangan ulang, apabila :

1) [dalam Kontrak Harga Satuan sertaKontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan, semua penawaranterkoreksi yang disampaikan pesertamelampaui HPS];[dalam Kontrak Lump Sum, semuapenawaran di atas HPS]; dan/atau

2) pelaksanaan pelelangan melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun

2010 beserta perubahan dan aturanturunannya.

b. apabila dalam evaluasi penawaran terjadipersaingan tidak sehat, maka dilakukanevaluasi ulang atau pengumuman ulanguntuk mengundang peserta baru selainpeserta yang telah memasukkanpenawaran. Peserta yang terlibat terjadinyapersaingan tidak sehat, dikenakan sanksidimasukkan dalam Daftar Hitam;

c. apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen

Pengadaan, maka dilakukan pelelanganulang;

d. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi penawaran, maka dilakukanpenyampaian ulang Dokumen Penawaranatau pelelangan ulang;

e. apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan dalamDokumen Pengadaan atau sanggahan daripeserta yang memasukan DokumenPenawaran atas kesalahan evaluasi

penawaran ternyata benar, makadilakukan evaluasi ulang;f. apabila Sanggahan dari peserta yang

memasukan Dokumen Penawaran ataskesalahan substansi Dokumen Pengadaanternyata benar, maka setelah memperbaikiDokumen Pengadaan, dilakukanpelelangan ulang dengan mengumumkankembali dan mengundang peserta baruselain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;

g. apabila calon pemenang dan calon

pemenang cadangan 1 dan 2 setelah


49/166

47



dilakukan evaluasi, tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi

dengan alasan yang tidak dapat diterima,maka Kelompok Kerja ULP:1) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftar pesertakecuali peserta yang tidak hadirtersebut, untuk mengajukanpenawaran ulang secara lengkap(administrasi, teknis, dan harga)dan/atau melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru;

2) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut berupa

dimasukkan dalam Daftar Hitam.h. apabila pelelangan gagal karena

pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdari calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 ternyata benar,diatur ketentuan sebagai berikut:1) apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok

Kerja ULP tidak terlibat KKN, makaKelompok Kerja ULP :a) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN,

untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau

b) melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

2) apabila PA, KPA, PPK dan/atauKelompok Kerja ULP terlibat KKN,maka dilakukan penggantian pejabatdan/ atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat KKN, kemudian Kelompok

Kerja ULP pengganti:a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau

b) melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

3) dalam hal Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya

persekongkolan diantara para peserta,


50/166

48



maka Kelompok Kerja ULP :a) meneliti kewajaran penawaran

dengan cara memeriksa koefisiendan harga satuan dasar upah,bahan dan alat sertamembandingkan dengan hargasatuan pekerjaan sejenis terdekat;

b) memeriksa dokumentasi yangmendukung adanyapersekongkolan; dan

c) menghentikan proses pelelangan,apabila hasil penelitian danpemeriksaan mengarah kepadaterjadinya persekongkolan.

4) peserta yang terindikasi bersekongkoldikenakan sanksi digugurkan dalamproses pelelangan;

5) peserta yang terbukti bersekongkoldikenakan sanksi:a) dimasukkan dalam daftar hitam;

danb) pidana sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.6) PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok

Kerja ULP yang terlibatKKN/persekongkolan, dikenakan

sanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

i. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinyapelanggaran prosedur ternyata benar,maka dilakukan penggantian pejabatdan/atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat, kemudian:1) Kelompok Kerja ULP pengganti

mengundang ulang semua pesertauntuk mengajukan penawaran ulang

secara lengkap (administrasi, teknis,dan harga); dan2) PA, KPA, PPK, dan/atau anggota

Kelompok Kerja ULP yang terlibat,dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

j. pelelangan gagal karena calon pemenangdan calon pemenang cadangan 1 dan 2mengundurkan diri, dilakukanpelelangan ulang dengan cara sebagaiberikut:1) mengundang peserta yang memenuhi

syarat untuk menyampaikan


51/166

49



penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan

atau lebih dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); atau

2) mengundang peserta lama danmengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yangmemenuhi syarat supaya mengajukanpenawaran, apabila yang memenuhisyarat kurang dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); dan

3) memberikan sanksi kepada peserta

yang mengundurkan diri berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.

k. Apabila dalam pelelangan ulangpesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:1) proses pelelangan dilanjutkan dengan

melakukan negosiasi harga, dalam halpeserta yang memasukan penawaranhanya 2 (dua); atau

2) proses pelelangan dilanjutkan sepertiproses Penunjukan Langsung, dalamhal peserta yang memasukanpenawaran hanya 1 (satu).

l. Dalam hal Pelelangan ulang gagal, makaKelompok Kerja ULP dapat melakukanPenunjukan Langsung berdasarkanpersetujuan PA, dengan tetapmemperhatikan prinsip efisisensi,efektivitas, dan akuntabilitas, denganketentuan:1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;2) menyangkut kepentingan/keselamatan

masyarakat; dan3) tidak cukup waktu untuk melakukan

proses Pelelangan dan pelaksanaanpekerjaan.m. Apabila pelelangan ulang mengalami

kegagalan dan tidak memenuhikriteria yang dimaksud pada huruf l)untuk dilakukan Penunjukan Langsung:1) anggaran dikembalikan ke negara

dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;

2) dapat dilakukan pelelangan kembalidengan terlebih dahulu melakukanpengkajian ulang penyebab pelelangan

ulang gagal apabila waktu masih


52/166

50



mencukupi; atau3) PA/KPA mengusulkan perubahan

alokasi dananya (revisi anggaran)untuk pekerjaan lain.n. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang

memberikan ganti rugi kepada pesertapelelangan apabila penawarannyaditolak/digugurkan/pelelangandinyatakan gagal.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

38. JaminanPelaksanaan

38.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyediasetelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum

penandatanganan Kontrak.

38.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepadaPenyedia setelah:a. penyerahan seluruh pekerjaan;b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar

5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau

c. pembayaran termin terakhir/bulanterakhir/sekaligus telah dikurangi uangretensi sebesar 5% (lima perseratus) darinilai Kontrak (apabila diperlukan).

38.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak

termasuk bank perkreditan rakyat),perusahaan penjaminan atau perusahaanasuransi yang mempunyai program asuransikerugian (suretyship ) yang sebagaimanaditetapkan oleh Menteri Keuangan ataulembaga yang berwenang;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak

tanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat JaminanPelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima Jaminan

Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang


53/166

51



menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan

paket pekerjaan yang tercantum dalamSPPBJ;h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan

tanpa syarat (unconditional ) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah suratpernyataan wanprestasi dari PPK diterimaoleh penerbit Jaminan;

i. Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas namaKemitraan/KSO atau masing-masinganggota Kemitraan/KSO (apabila masing-

masing mengajukan Jamin

Dokumen Lelang Peningkatan Gedung Poliklinik

Documents