[DOKUMEN FINAL] LAKIP SETJEN 2012.pdf

LOG

OSEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA, 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT JENDERALTAHUN 2012

i

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2012 dapat tersusun, sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran untuk tahun 2012, sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2012 ini

menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2012 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2013 Sekretaris Jenderal,

Dr. Gellwynn Jusuf

Paraf

Kepala Biro Perencanaan

ii

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR LAMPIRAN v RINGKASAN vi I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 1 C. Organisasi dan Personalia 2 D. Sistematika Penyajian 4 E. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Sekretariat Jenderal 4

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Visi dan Misi 6 B. Tujuan dan sasaran 7 C. Target Jangka Menengah 8 D. Kebijakan dan Strategi 9 E. Programdan Kegiatan 10 F. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 13 1. RKT Setjen Tahun 2012 2. Hasil Reviu Rencana Strategis Sekretariat

Jenderal Tahun 2010-2014

3. RKT Setjen Tahun 2012 Hasil Reviu G. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2012 15 III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengelolaan Kinerja 17 B. Analisis Kinerja Program 20 C. Analisa Kinerja Keuangan 33 D. Pelaksanaan Kegiatan Direktif Pimpinan/Tugas

Khusus 36

E. Kendala 37 F. Rekomendasi 37 IV. PENUTUP A. Kesimpulan 39 B. Rencana Tindak Lanjut 39 V. LAMPIRAN

iii

Daftar Tabel

1. Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2012Berdasarkan

Unit Kerja

2. Target Kinerja Tahun 2012-2014

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun 2012

4. Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal


Hasil Reviu

6. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012

7. Kategorisasi Kinerja

8. Capaian Kinerja Tahun 2012 Sekretariat Jenderal

9. Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2012 Sekretariat Jenderal

10. Capaian Target Kinerja Tahun 2012 dan Perbandingan terhadap

Target Tahun 2014

11. Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Menurut Satuan

Kerja Sekretariat Jenderal

12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Menurut Indikator

Kinerja Program

iv

Daftar Gambar

1. Perkembangan Nilai AKIP KKP Tahun 2008-2012

2. Perkembangan Opini BPK-RI atas Laporan keuangan KKP 2008-2011

v

Daftar Lampiran

1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KKP

2. Jumlah PNS Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan Tahun

2012

3. Jumlah PNS Sekretariat jenderal Berdasarkan Gender Tahun

2012

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun

2012 Hasil Reviu

5. Dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Sekretariat Jenderal Tahun

2012

6. Rencana Aksi dan Hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Triwulanan

7. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Jenderal Tahun

2012

8. Daftar Produk Peraturan Perundang-undangan bidang Kelautan

dan Perikanan yang telah Diterbitkan Tahun 2012

9. Daftar Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP Tahun

2012

10. Daftar Perjanjian yang Telah Diimplementasikan Tahun 2012

vi

RINGKASAN

erdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, yang mengacu

pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.132/MEN/SJ/2011 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban lima target Indikator

Kinerja Utama (IKU) untuk menuju sasaran terwujudnya penyelenggaraan

tata kelola administrasi dan dukungan manajemen pemerintahan yang baik

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari lima IKU yang diemban Sekretariat Jenderal, target capaian IKU

telah tercapai seluruhnya, bahkan ada dua IKU yang melebihi target. Secara

rinci pencapaian IKU Sekretariat Jenderal tahun 2012, adalah sebagai

berikut:

1. Jumlah produk peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan

Perikanan yang telah diterbitkan, dengan capaian kinerja 148,1% 2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP, dengan capaian kinerja 100% 3. Opini BPK atas laporan keuangan, dengan capaian kinerja 100% 4. Jumlah dokumen pelaksanaan RB di KKP, dengan capaian kinerja 105,8% 5. Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan, dengan capaian kinerja

100%

IKU Sekretariat Jenderal tahun 2012 berbeda dengan tahun 2011. Pada

tahun 2011, masih mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan No.KEP.70/MEN/SJ/2011 tentang Rencana Strategis Sekretariat

Jenderal KKP Tahun 2010-2014. Sehingga terdapat beberapa pencapaian

kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2011 dan 2012 tidak dapat dibandingkan

karena perbedaan indikator. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan

target-target kinerja pada rencana jangka menengah pada

KEP.132/MEN/SJ/2011, maka capaian kinerja tahun 2012 telah dapat

memenuhi target tahun berjalan dan diproyeksikan target pada akhirtahun

2014 dapat tercapai seluruhnya.

Sampai dengan 31 Desember 2012 (berdasarkan data Kementerian

Keuangan RI per 22 Januari 2013), realisasi penyerapan anggaran mencapai

94,30% dari pagu sebesar Rp396,896,220,000. Dibandingkan dengan tahun

2011, capaian realisasi anggaran Sekretariat Jenderal ini meningkat, yakni

dari 89,69% pada tahun 2011 menjadi 94,30% pada tahun 2012.

vii

Secara khusus, alokasi dan realisasi anggaran untuk IKU Sekretariat

Jenderal melekat pada unit kerja penanggung jawab pencapaian indikator

kinerja program. Rata-rata pencapaian kinerja keuangan untuk mencapai

indikator kinerja program mencapai 89,11%. Rendahnya realisasi anggaran

dikarenakan adanya kegiatan jasa konsultansi yang ditunda pelaksanaannya,

adanya hibah Norwegia yang dialihkan oleh pihak donor ke lembaga lain,

dan beberapa kegiatan kerja sama antarlembaga penandatangannnya

ditunda pelaksanaannya.

Meskipun capaian IKU telah memenuhi target yang ditetapkan, namun

masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: (1) belum

seluruh unit kerja lingkup KKP mengikuti prosedur dalam pengajuan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta kurang lengkapnya data

pendukung dan informasi yang diperlukan; (2) sistem akuntabilitas kinerja

belum sepenuhnya diterapkan dalam perbaikan pelaksanaan dan

perencanaan program pembangunan dan belum berbasis web; (3) Masih

belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

bidang keuangan; (4) proses merubah mindset dan cultureset pegawai dalam

rangka Reformasi Birokrasi memerlukan waktu yang lama; dan (5) masih

belum optimalnya pelaksanaan perjanjian/kesepakatan kerja sama

internasional dan antarlembaga.

Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi, untuk

meningkatkan capaian kinerja IKU Sekretariat Jenderal tahun 2013, rencana

tindaklanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja lingkup KKP mengenai

prosedur dalam pengajuan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan KKP.

3. Meningkatkan pembinaan penerapan SPIP bidang keuangan di lingkungan

KKP.

4. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi RB di

lingkungan KKP.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional (bilateral dan

multilateral) dan antarlembaga untuk implementasi perjanjian yang telah

ditandatangani.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012

1

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan

program Sekretariat Jenderal tahun 2012. Penyusunan LAKIP Sekretariat

Jenderal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, Rencana Strategis Kementerian

Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, serta Rencana Strategis

Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah

satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

Jenderal dalam rangka mewujudkan good government, transparansi, dan

akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan

kinerja unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

B. Kedudukan,Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal

adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

KKP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:


2

1. koordinasi kegiatan KKP;

2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program KKP;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

dokumentasi KKP;

4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja

sama, dan hubungan masyarakat;

5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan

bantuan hukum;

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Kelautan dan

Perikanan.

C. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar

negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang

kelautan dan perikanan.

2. Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai,

administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan

data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian.

3. Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi

pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata

laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran,

penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik Negara,

serta pelaporan keuangan dan barang milik negara.

4. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan,

pengembangan hukum laut, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan

dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan KKP.

5. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan,


3

serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor

pusat KKP.

Selain itu Sekretariat Jenderal, KKP secara administratif membina

dua pusat yaitu:

1. Pusat Data, Satistik, dan Informasi(Pusdatin) mempunyai tugas

melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem

informasi, dan komunikasi media dan lembaga di bidang kelautan dan

perikanan.

2. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga (Puskita)

mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan, program,

pembinaan, dan pelaksanaan kerja sama internasional dan

antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Disamping biro-biro dan pusat-pusat, Sekretariat Jenderal juga

melakukan koordinasi terhadap Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia

(DEKIN) yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan

perumusan rancangan kebijakan di bidang kelautan serta pelayanan

teknis administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kelautan

Indonesia. Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang

duduk dalam organisasi Sekretariat Jenderal KKP terlihat pada Bagan

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal pada Lampiran I.

Sekretariat Jenderal KKP pada tahun 2012 memiliki sumber daya

manusia sejumlah 593 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS

lingkup Sekretariat Jenderal KKP berdasarkan unit kerja seperti pada

tabel berikut.

Tabel 1 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2012

Berdasarkan Unit Kerja

No. Unit Kerja Jumlah PNS (orang)

1. Sekretariat Jenderal 5

2. Biro Perencanaan 47

3. Biro Kepegawaian 56

4. Biro Keuangan 46

5. Biro Hukum dan Organisasi 40

6. Biro Umum 275 *

7. Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga

39

8. Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia 33

9. Pusat Data Statistik dan Informasi 52


4

Jumlah 593 * ) Termasuk yang diperbantukan di Otorita Batam sebanyak 122 PNS

Adapun rincian PNS lingkup Sekretriat Jenderal KKP berdasarkan

tingkat golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini secara umum menginformasikan capaian

kinerja Sekretariat Jenderal dalam tahun 2012. Membandingkan antara

capaian kinerja (performance results) tahun 2012 dengan rencana kinerja

(performance plan) tahun 2012 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan,

kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun

2011 dan juga terhadap target capaian pada tahun 2014, maka akan

teridentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap). Dari hasil

analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi

perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 adalah sebagai

berikut:

Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang,

maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola

kinerja program/kegiatan.

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan

rencana strategis Sekretariat Jenderal untuk periode 2010-2014,target

setiap sasaran strategis jangka menengah, Rencana Kinerja Tahunan

tahun 2012,hasil reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun

2010-2014 yang telah dilakukan, sertapenetapan kinerja program untuk

tahun 2012.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengelolaan kinerja,

analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Sekretariat Jenderal

terhadap target sasaran untuk tahun 2012, kendala, dan rekomendasi

Bab IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2012 dan menguraikan rencana tindak

lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

E. Pengelola Kinerjadi Lingkungan Sekretariat Jenderal


5

Dalam rangka pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat

Jenderal, telah ditetapkan penanggungjawab pengelola kinerja program

di lingkungan Setjen sebagai berikut :

1. Biro Hukum dan Organisasi sebagai penggungjawab sasaran strategis

terkait pemenuhan peraturan perundang-undangan bidang kelautan

dan perikanan;

2. Biro Keuangan sebagai penanggungjawab sasaran strategis terkait

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di KKP;

3. Biro Perencanaan sebagai penanggungjawab sasaran strategis terkait

peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan kualitas kinerja di

KKP;

4. Biro Hukum dan Organisasi sebagai penanggungjawab sasaran

strategis terkait penyelenggaraan program reformasi birokrasi di KKP;

dan

5. Pusat Analisis dan Kerjasama Internasional dan Antarlembaga sebagai

penanggungjawab sasaran strategis terkait peningkatan kerja sama

bilateral, multilateral dan antarlembaga dalam rangka pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Sekretariat

Jenderal, telah ditetapkan tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun 2012 yang terdiri dari perwakilan

unitorganisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.


6

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Visi dan Misi

Dalam penentuan visi, Sekretariat Jenderal telah

mempertimbangkan beberapa kriteria (1) memberikan arah pandangan

ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi, (2) ditetapkan

secara rasional, realistis, mudah dipahami, (3) dirumuskan secara

singkat, padat, mudah diingat, (4) dapat dilaksanakan secara konsisten

dalam pencapaian, dan (5) mempunyai sifat fleksibel. Oleh sebab itu

visi Sekretariat Jenderal akan ditanamkan pada setiap unsur organisasi

sehingga menjadi visi bersama (shared vision) dan mampu

mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya Sekretariat

Jenderal.

Adapun visi Sekretariat Jenderal yang diharapkan mampu

memberi arah ke masa depan yaitu:

Misi Sekretariat Jenderal merupakan sesuatu yang harusdiemban

atau dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam

upaya-upaya untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi yang

telah ditetapkan, diharapkan seluruh unsur Sekretariat Jenderal dan

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal

keberadaan dan peran Sekretariat Jenderal dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Misi Sekretariat Jenderal telah disusun secara jelas dan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang

dimilikinyasesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan misi ini

telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders), dan memberikan peluang untuk

perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan

lingkungan strategis.

"Profesional dalam Pelayanan dan Dukungan Administrasi Kementerian"


7

Kriteria dalam penentuan misi Sekretariat Jenderal antara lain

adalah (1) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat

Jenderal,(2) sebagai penjabaran dari Rencanan Pembangunan Jangka

Menengah Naional (RPJMN)Tahun 2010-2014 serta tugas yang

dibebankan oleh undang-undang, (3) menggambarkan tindakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Sekretariat Jenderal

adalah :

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi

juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Sekretariat Jenderal

telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi

organisasi.

Adapun karakteristik perumusan tujuan adalah antara lain (1)

waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, (2) dilakukan secara

jelas, (3) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, (4) terkait

dengan misi, (5) mempertimbangkan nilai yang dianut organisasi, (6)

mempertimbangkan critical success factors (CSF), dan (7) tidak

bertentangan dengan visi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran

telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat

capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk

1. Mengoptimalkan dukungan administrasi pelaksanaan tugas KKP. 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas unit

organisasi di lingkungan KKP.


8

dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan

memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, tujuan dan sasaran

Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi. Pencapaian

tujuan ini ditandai dengan terpenuhinya peraturan perundang-

undangan bidang KP.

2. Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang baik di

lingkungan KKP. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

kualitas kinerja KKP.

b. Terwujudnya reformasi birokrasi di KKP.

c. Meningkatnya kerja sama bilateral, multilateral dan

antarlembaga dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan

dan perikanan.

Secara keseluruhan sasaran strategis Sekretariat Jenderal

berdasarkan tujuan yang akan dicapai dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang KP. Indikator

Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah

peraturan perundang-undangan bidang KP yang diterbitkan.

2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

kualitas kinerja KKP. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah

tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP dan opini BPK atas

laporan keuangan KKP.

3. Terwujudnya reformasi birokrasi di KKP. IKU pencapaian sasaran

strategis ini adalah jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi di

KKP.

4. Meningkatnya kerja sama bilateral, multilateral dan antarlembaga

dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah perjanjian yang

telah diimplementasikan.

C. Target Jangka Menengah


9

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-

2014, target jangka menengah sampai dengan tahun 2014 untuk

setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 2.

Target Kinerja Tahun 2012-2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

2012 2013 2014

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang KP

Jumlah produk peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang telah diterbitkan

52 produk

54 produk

56 produk

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kinerja KKP

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP

Nilai AKIP B

Nilai AKIP A

Nilai AKIP A

Opini BPK atas laporan keuangan

WTP WTP WTP

Terselenggaranya program reformasi birokrasi di KKP

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP

34 dokumen

- -

Persentase rencana aksi RB di KKP yang telah terpenuhi *)

- 100% 100%

Meningkatnya kerja sama bilateral, multilateral dan antarlembaga dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan

27 dokumen

kerja sama

27 dokumen

kerja sama

27 dokumen

kerja sama

*) Indikator kinerja hasil reviu Renstra Setjen 2010-2014

D. Kebijakan dan Strategi

Penyusunan rencana strategis sejauh mungkin telah diupayakan

dapat mengakomodasikan kebutuhan stakeholders, baik internal KKP

maupun instansi lain atau masyarakat umum sesuai dengan tugas dan

fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada.

Arah kebijakan yang akan dilakukan Sekretariat Jenderal adalah

mendukung terciptanya clean government dan good governance.

Untuk itu, strategi yang ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan

Sekretariat Jenderal adalah:

1. Peningkatan pelayanan di bidang penataan produk hukum dan

bantuan hukum.

2. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas

kinerja.


10

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.

4. Peningkatan kerja sama lintas sektor dan luar negeri.

E. Program dan Kegiatan

Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang

mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan

perikanan secara keseluruhan yaituProgram Peningkatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi

penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan

sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan

yang teah dilaksanakan adalah:

1. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan

Monitoring Evaluasi Pembangunan KP

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya

perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program

pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi, akuntabel

dan tepat waktu. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian

sasaran kegiatan ini adalah:

a. Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang

teritegrasi, tepat waktu dan berbasis data yang akurat

b. Jumlah dokumen penganggaran yang teritegrasi, tepat waktu

dan berbasis data yang akurat

c. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kinerja program

pembangunan kelautan dan perikanan

Unit organisasi yang bertanggung jawab adalah Biro

Perencanaan.

2. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya

pengelolaan SDM KKP yang sesuai dengan kebutuhan. IKK

pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:


11

a. Jumlah SDM yang dialokasikan dalam perencanaan pegawai

sesuai kebutuhan

b. Jumlah SDM yang dialokasikan dalam pengembangan pegawai

sesuai kebutuhan

c. Persentase pelayanan pengangkatan, kepangkatan,

pemberhentian, pensiun dan mutasi pegawai lainnya yang tepat

waktu

d. Jumlah pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan

fungsional sesuai kebutuhan


Kepegawaian.

3. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya

pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang terintegrasi,

akuntabel, dan tepat waktu. IKK pencapaian sasaran kegiatan ini

adalah:

a. Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Akuntasi Instansi

(SAI) dan pengelolaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan

ketentuan dan tepat waktu

b. Persentase dokumen pengelolaan pelaksanaan anggaran dan

administrasi keuangan yang akurat dan tepat waktu

c. Persentase laporan pengendalian dan monitoring pelaksanaan

anggaran yang tepat waktu


Keuangan.

4. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan

Organisasi KKP.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya

peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran

hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana

sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serta pelayanan

bantuan hukum yang akuntabel. IKK pencapaian sasaran kegiatan

ini adalah:

a. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang teknis KP dan

lintas sektor yang diterbitkan


12

b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP

Unit organisasi yang bertanggung jawab adalah Biro Hukum

dan Organisasi.

5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas KKP.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya standar pelayanan minimal sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam bidang tata usaha pimpinan,

kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi

persuratan dan kearsipan. IKK pencapaian sasaran kegiatan ini

adalah:

1) Persentase pencapaian standar pelayanan minimal sesuai

dengan SOP dalam bidang kerumahtanggaan


dengan SOP dalam bidang pengelolaan perlengkapan


dengan SOP dalam bidang administrasi persuratan dan

kearsipan

b. Terbangunnya sarana dan prasarana perkantoran. Indikator

Kinerja Kegiatan pencapaian sasaran kegiatan ini adalah:

1) Terpenuhinya kebutuhan tanah

2) Persentase penyelesaian gedung Kantor Pusat (Gedung Mina

Bahari IV)

3) Persentase penyelesaian Gedung Sekretariat CTI Centre

Unit organisasi yang bertanggung jawab adalah Biro Umum.

6. Pengembangan dan Pembinaan Data Statistik dan Informasi

Kelautan dan Perikanan.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya unit

kerja pusat dan daerah yang terintegrasi dalam Sistem Informasi

Manajemen KKP (SIM-KKP) dengan data yang lengkap, terkini dan

akuntabel serta terbangunnya citra positif KKP. IKK pencapaian



13

a. Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini

dan tepat waktu

b. Jumlah unit kerja yang terintegrasi dalam SIM-KKP antara pusat,

provinsi, dan UPT

c. Jumlah pemberitaan yang mendukung program KKP serta

terbangunnya citra positif KKP

Unit organisasi yang bertanggung jawab adalah Pusat Data

Statistik dan Informasi.

7. Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan

Antarlembaga Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kerja

sama bilateral, multilateral dan antarlembaga dalam rangka

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. IKK pencapaian


a. Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama bilateral

b. Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama multilateral

c. Jumlah hasil analisis dan evaluasi kerja sama antarlembaga

Unit organisasi yang bertanggung jawab adalah Pusat Kerja

Sama Internasional dan Antarlembaga.

F. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal tahun

2012 disusun pada tahun 2011 dimana masih mengacu pada

Renstra Setjen sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. KEP.70/MEN/2011, sebagai berikut :

Tabel 3.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun 2012

Sasaran Indikator Kinerja Target

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup KKP

Persentase tercapainya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkup KKP

100%


14

2. Hasil Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-

2014

Pada 18 Februari 2010, Sekretariat Jenderal telah menetapkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.06/MEN/2010

tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014 sebagai acuan

penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

KEP.70/MEN/SJ/2011 tentang Rencana Strategis Sekretariat

Jenderal KKP Tahun 2010-2014. Namun berdasarkan hasil asistensi

dari Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB serta Inspektorat

Jenderal KKP, dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat

Jenderal mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP,

sehingga pada tanggal 28 Desember 2011 ditetapkan Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.132/MEN/2011 tentang

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2010-2014 yang

digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan mulai

tahun 2012 di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Beberapa perubahan sasaran dan indikator kinerja

Sekretariat Jendral sesuai tabel berikut:

Tabel 4.

Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal

KEP.70/MEN/SJ/2011 KEP.132/MEN/SJ/2011

Sasaran Indikator Sasaran Indikator

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup KKP

Persentase tercapainya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkup KKP

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang KP

1. Jumlah produk peraturan perundang-undangan bidang KP yang diterbitkan

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kinerja KKP

2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP

3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan

3. Terselenggaranya program reformasi birokrasi di KKP

4. Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP

4. Meningkatnya kerja sama bilateral, multilateral, dan antarlembaga dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

5. Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan


15


Hasil Reviu

Dengan adanya hasil reviu Rencana Strategis Sekretariat

Jenderal Tahun 2010-2014sebagaimana diuraikan di atas,

mengakibatkan indikator kinerja program dan kegiatan pada

dokumen RKT dilakukan penyesuaian/perubahan sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 5.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sekretariat Jenderal Tahun 2012Hasil Reviu

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target



52 produk



Nilai AKIP B


WTP



34 dokumen



27 dokumen kerja sama

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Tahun

2012 Hasil Reviu selengkapnya sebagaimana Lampiran 4.

G. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Untuk tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menetapkan target

kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja

(Tapja) Tahun 2012 yang disusun secara berjenjangmengacu pada

indikator kinerja yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor KEP.132/MEN/SJ/2011 tentang Rencana

Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2010-2014. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh

pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I, dan pejabat Eselon I dengan

Menteri Kelautan dan Perikanan. Dokumen Tapja Tahun 2012 tersebut

selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada akhir


16

tahun 2012 yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun 2012.

Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2012 adalah

sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 6.

Penetapan Kinerja Sekretariat JenderalTahun 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target



52 produk



Nilai AKIP B


WTP



34 dokumen



27 dokumen kerja sama

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target

indikator sebagaimana tabel di atas, telah dialokasikan anggaran

padatahun 2012 sebesar Rp417.050.292.000. Namun demikian, adanya

penghematan anggaran secara nasional dikarenakankebijakan

kenaikan harga BBM, mengakibatkan pagu alokasi anggaran Sekretariat

Jenderal menjadi Rp 396.896.220.000.

Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2012 berbeda

dengan tahun 2011. Sehingga terdapat beberapa pencapaian kinerja

Sekretariat Jenderal Tahun 2011 dan 2012 tidak dapat dibandingkan

karena perbedaan indikator tersebut.

Dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) Sekretariat Jenderal Tahun

2012 selengkapnya sebagaimana Lampiran 5.


17

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengelolaan Kinerja

1. Metode Pengukuran Kinerja

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta

evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang

penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran,

dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi, misi,

kebijakan, strategi, dan program Sekretariat Jenderal.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dilakukan

penjabaran Rencana Aksi Pencapaian Kinerja untuk setiap triwulan

(Lampiran 6). Selanjutnya dilakukan penilaian triwulanan yang

dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja

program guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Monitoring, evaluasi,

pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data

kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan dengan tim pengelola kinerja

yang dilakukan secara triwulanan.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada

Sekretariat Jenderal menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan

posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai

berikut :

Tabel 7.

Kategorisasi Kinerja

No. Kategori Rentang Nilai Kode

1. Sangat Baik > 100 Biru

2. Baik 80 100 Hijau

3. Cukup 50 79 Kuning

4. Kurang < 49 Merah


18

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi

Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkan sebelumnya, serta

menilai capaian kinerja dari kegiatan- kegiatan yang mendukung

pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan

dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis

sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tabel 8.

Capaian Kinerja Tahun 2012Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian %



52 produk 77 produk 148,1



Nilai AKIP B

B 100


WTP WTP 100 *)


Jumlah dokumen pelaksanaan RB di KKP

34 dokumen

36 dokumen

105,8



27 dokumen kerjasama


100

*) merupakan capaian yang diukur dari kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan yang

mendukung pencapaian WTP, sementara menunggu hasil opini dari BPK-RI atas

Laporan Keuangan KKP Tahun 2012

2. Pengukuran Kinerja

Penilaian kinerja pada Sekretariat Jenderal dilakukan secara

berkala, yakni setiap triwulanan, yang dituangkan dalam laporan

kinerja triwulanan. Hasil yang diperoleh setiap triwulanan

merupakan masukan bagi perbaikan kinerja untuk triwulan

berikutnya.

Secara rinci hasil penilaian kinerja triwulanan tahun 2012

Sekretariat Jenderal sebagaimana tabel berikut :


19

Tabel 9.

Capaian Kinerja Triwulanan Tahun 2012Sekretariat Jenderal

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Target

Real

Target Real Target Real Target

Real

1 Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang KP

Jumlah produk per UU- bidang Kelautan dan Perikanan yang telah diterbitkan

52 produk

9 20 (333%)

13 16 (123%)

19 18 (95%)

11 23 (209%)

2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kinerja KKP

- Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP

Nilai AKIP B

Penerapan SAKIP 100%

100% Penerapan SAKIP 100%



100%

- Opini BPK atas laporan keuangan

WTP Pengelolaan keuangan

100%

103% Pengelolaan keuangan

100%


100%


100%

100%

3 Terselenggaranya program reformasi birokrasi di KKP


34 dokumen

8 12 (150%)

8 9 (112,5%)

8 7 (87,5%

)

10 8 (80%)

4 Meningkatnya kerja sama bilateral, multilateral dan antarlembaga dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Jumlah perjanjian yang telah dimplementasi-kan

27 dok. kerjasama

8 8 (100%)

4 4 (100%)

9 9 (100%)

6 6 100%


20

Secara rinci, Rencana Aksi dan Hasil Pengukuran Kinerja

Pencapaian Sasaran Sekretariat Jenderal Tahun 2012 Triwulanan

sebagaimana Lampiran 6.

B. Analisis Kinerja Program

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dalam rangka

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi

sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2012

setiap triwulan, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut :

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan sasaran terpenuhinya peraturan perundang-undangan

bidang KP adalah jumlah produk peraturan perundang-undangan

bidang kelautan dan perikanan yang telah diterbitkan, dengan

capaian 148,1%.

Peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP terdiri

dari peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan dan

peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan. Peraturan

perundang-undangan yang bersifat pengaturan adalah peraturan

perundang-undangan yang memuat kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri yang berisi pengaturan, baik sebagai pelaksanaan

peraturan yang lebih tinggi maupun pengaturan pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi yang berlaku bagi seluruh atau sebagian unit

kerja di lingkungan KKP.

Pada tahun 2012 peraturan perundang-undangan yang

bersifat pengaturan berjumlah 30 (tiga puluh) Peraturan Menteri.

Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan usulan dari

Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen P2HP,

Ditjen PSDKP, Ditjen KP3K, Itjen, Badan Litbang Kelautan dan

Perikanan, Badan Pengembangan SDMKP, Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Biro serta

Pusat lingkup Setjen.


21

Peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan

adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan

pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi yang memuat penetapan

tentang status finansial, personal, material, pembentukan/

pembubaran panitia/tim/kelompok kerja, pelimpahan wewenang

dan hal-hal lain yang berlaku bagi seluruh atau sebagian unit kerja

di lingkungan KKP. Jumlah peraturan perundang-undangan yang

bersifat penetapan pada tahun 2012 berjumlah 47(empat puluh

tujuh) Keputusan Menteri KP. Di samping Keputusan Menteri yang

ditandatangani oleh Menteri KP terdapat juga Keputusan Menteri

yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri KP

yang berjumlah 171 Keputusan Menteri.

Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi di bawah

Sekretariat Jenderal yang bertugas memfasilitasi dan

mengkoordinasi perumusan, penelaahan, penyusunan peraturan

perundang-undangan di lingkungan KKP pada tahun 2012 juga

telah berhasil memfasilitasi penetapan 2 (dua) rancangan Peraturan

Presiden yaitu:

a. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Reklamasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan

b. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi

di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Biro Hukum dan Organisasi sebagai penaggungjawab

pengelola pencapaian indikator kinerja di atas telah melakukan

langkah-langkah sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja

dalam memenuhi target, diantaranya melalui:

a. Advokasi dan pemberian bimbingan penyusunan peraturan

perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan

b. Publikasi atau sosialisasi peraturan perundang-undangan di

bidang kelautan dan perikanan

c. Evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan

perikanan

d. Penyusunan database peraturan perundang-undangan di bidang

kelautan dan perikanan, dan dapat diakses secara on-line di

www.infohukum.kkp.go.id.

http://www.infohukum.kkp.go.id/


22

2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

kualitas kinerja KKP


keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan kualitas kinerja KKP terdiri atas dua

indikator kinerja, yaitu:

a. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP, dengan capaian

100%

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

mengintruksikan kepada setiap Instansi untuk melaksanakan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan

tujuan organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan menyampaikan LAKIP kepada Presiden melalui

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi secara tepat waktu.

Pada tahun 2012, KKP memperoleh penghargaan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

dengankategori B atau dengan nilai 69,95. Capaian kinerja ini

sudah sesuai dengan target kinerja tahun 2012. Apabila

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selama 5 tahun

terakhir nilai AKIP KKP selalu meningkat, yakni dari nilai 45,67

pada tahun 2008 hingga mencapai nilai 69,95 pada tahun 2012,

sebagaimana gambar berikut.


23

Gambar 1. Perkembangan Penilaian AKIP KKP Tahun 2008 - 2012

Biro Perencanaan sebagai penanggung jawab pengelola

pencapaian indikator kinerja diatas telah melakukan langkah-

langkah perbaikan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja

diantaranya melalui:

1) Aspek Perencanaan

a) Penetapan Indikator Kinerja Utama KKP dan Eselon I melalui

Keputusan Menteri No. KEP.37/MEN/SJ/2012 tentang IKU

Unit Kerja Eselon I di Lingkungan KKP Tahun 2012

b) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja

(Renja) KKP dan Eselon I Tahun 2012

c) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 di lingkungan KKP

d) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen Tapja KKP dan

Eselon I tahun 2012 dan menyampaikan kepada Menteri PAN

dan RB secara tepat waktu

e) Menyusun Kontrak Kinerja Individu tahun 2012 di

lingkungan Sekretariat Jenderal

f) Melakukan reviu Rencana Strategis KKP dan Sekretariat

Jenderal tahun 2010-2014 pada tahun 2012, yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis KKP

Tahun 2010-2014 serta Keputusan Menteri Kelautan dan

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2008 2009 2010 2011 2012Perencanaan 13.79 21.70 22.40 23.93 24.87

Pengukuran Kinerja 7.43 9.10 10.58 13.64 13.13

Pelaporan Kinerja 6.60 9.18 8.50 10.44 10.99

Evaluasi Kinerja 2.20 2.20 3.17 6.76 6.57

Capaian Kinerja 15.68 8.09 8.39 10.75 14.39

Nilai Hasil Evaluasi 45.70 50.27 53.04 65.52 69.95

45.7050.27 53.04

65.5269.95


24

Perikanan Nomor KEP.158/MEN/SJ/2012 tentang Rencana

Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2010-2014

2) Aspek Pengukuran Kinerja

a) Melakukan pengukuran kinerja setiap triwulanan baik tingkat

KKP maupun Sekretariat Jenderal

b) Menyusun draft Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja

KP

c) Membangun sistem aplikasi pengumpulan data kinerja

3) Aspek Pelaporan Kinerja

a) Membentuk tim dan menyusun laporan bulanan di

lingkungan Sekretariat Jenderal

b) Koordinasi dan pemberian bimbingan pada setiap unit Eselon

I lingkup KKP dalam penyusunan LAKIP Eselon I dan LAKIP

KKP Tahun 2011, terutama terkait dengan analisis capaian

indikator kinerja dan umpan balik terhadap perbaikan

perencanaan dan peningkatan organisasi ke depan.

c) Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dan

Kementerian PAN dan RB dalam peningkatan kualitas AKIP

Kementerian

d) LAKIP Eselon I Lingkup Kementerian dan LAKIP Kementerian

Kelautan dan Perikanan dapat diakses secara on-line di

www.kkp.go.id.

4) Aspek Evaluasi Kinerja

a) Melakukan monitoring program dan kegiatan setiap

triwulanan, termasuk pembinaan pelaksanaan anggaran

b) Merencanakan pelaksanaan evaluasi program atau kegiatan

strategis KKP

c) Melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) bersama

seluruh Eselon I dalam rangka perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan tahun mendatang

5) Aspek Capaian Kinerja

Melakukan analisis capaian kinerja sampai dengan tingkat

output dan outcome serta capaian kinerja lainnya terkait dengan

pengelolaan keuangan, manajemen internal, dan penilaian dari

instansi pemerintah lainnya.

http://www.kkp.go.id/


25

b. Opini BPK atas laporan keuangan, dengan capaian 100%

Dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan KKP,

telah dilakukan upaya terintegrasi antar unit kerja eselon I untuk

meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban.

Gambar 2.

Perkembangan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP

2008-2011

Telah dicapai peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf

penjelasan untuk Laporan Keuangan KKP Tahun 2011. Untuk

Laporan Keuangan KKP tahun 2012, saat ini sedang dilakukan

proses penyusunan yang akan mendapatkan opini dari BPK RI

sekitar April 2013. Dalam kaitan ini, telah dilakukan langkah-

langkah pengelolaan keuangan sebagai upaya untuk mencapai

target kinerja menuju WTP, diantaranya melalui:

1) Penyusunan laporan keuangan dan BMN KKP secara berjenjang

dari Satker.

2) Penyusunan satker secara kontinyu mengakses sistem akuntansi

instansi KKP online.

3) Penyusunan Laporan realisasi target dan penggunaan PNBP KKP.

4) Penyusunan usulan target dan pagu penggunaan PNBP KKP.

5) Penyusunan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

dan Surat Keterangan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS).

6) Penyusunan unit Eselon I yang dibantu penguatan implementasi

Sistem Pengendalian Intern bidang keuangan.


26

Disamping itu, dalam rangka pencapaian WTP atas Laporan

Keuangan KKP Tahun 2012, juga dilakukan percepatan

penyelesaian masalah aset eks Deptan, bimbingan teknis

pengelolaan PNBP dan hibah, dan melakukan pembinaan dan

pemantauan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKP dan

melaporkan ke UKP4 dalam hal ini TEPPA, serta mengkoordinasikan

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi

BPK-RI seluruh Eselon I bersama Tim Inspektorat Jenderal KKP.

B. Terselenggaranya program reformasi birokrasi di KKP.


keberhasilan sasaran Terselenggaranya program reformasi

birokrasi di KKP adalah Jumlah dokumen pelaksanaan RB di KKP,

dengan capaian 105,8%.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya

untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek

organisasi, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia

aparatur, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik, guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain,

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun

aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam

mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan

nasional.

Tujuan reformasi birokrasi KKP adalah agar semua perangkat

atau komponen yang ada di dalam KKP dapat dikelola dan berjalan

secara baik guna mencapai satu tujuan yaitu peningkatan kinerja

(better performance) yang berkelanjutan, baik kinerja lembaga, unit

kerja, maupun kinerja pegawai (SDM). Perangkat atau komponen

tersebut terdiri dari: kelembagaan (struktur organisasi);

ketatalaksanaan (manajemen); sumber daya manusia (SDM);

anggaran; sarana dan prasarana; dan budaya organisasi.

Pelaksanaan RB di KKP berpedoman pada Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Program dan kegiatan RB di KKP dilakukan melalui berbagai

kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program, yakni

(a)Manajemen Perubahan, (b) Penataan Peraturan Perundang-

undangan, (c) Penataan dan Penguatan Organisasi, (d) Penataan Tata


27

Laksana, (e) Penataan Sistem SDM Aparatur, (f) Penguatan

Pengawasan Intern, (g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (h)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (i) Monitoring dan

Evaluasi.

Proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KKP

pada tahun 2012 diawali dengan telah dilakukan desk analysis

terhadap dokumen usulan reformasi birokarasi KKP guna menilai

kelengkapan dan kualitas isi. Dari desk analysis diperoleh hasil

yakni Penilaian Dokumen Usulan mencapai nilai 82% Kelengkapan;

dan Penilaian Road Map mencapai nilai 85% Kelengkapan (Nilai

ambang batas kelengkapan kurang dari 70%).

Sebagai tindak lanjut desk analysis, pada tanggal 13 Agustus

2012 telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional untuk menilai kesiapan pelaksanaan 9

program mikro RB, melalui 4 tahap kesiapan pelaksanaan RB

(quality cycle), yaitu: Plan (P); Do (D); Check (C) dan Act (A), dengan

menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menggali

pemahaman dan implementasi Reformasi Birokrasi KKP pada

tingkat pejabat/pegawai. Dari penilaian ini KKP memperoleh nilai

52, dengan total nilai akhir mencapai nilai 49 atau Level 2, sehingga

dinyatakan lulus dengan besaran Tunjangan Kinerja 45% dari

Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi, kelengkapan,

akurasi dan ketepatan waktu penilaian, upaya

peningkatan/perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP

dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) On-line sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 1 dan Nomor 31 Tahun 2012.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi

Birokrasi KKP dibentuk Tim Reformasi Birokrasi KKP dengan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.17/MEN/2012. Adapun tugas dari Tim tersebut yaitu:

1. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2. melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan

program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;


28

3. melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi

Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

4. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Melalui reformasi birokrasi, KKP telah menyiapkan langkah-

langkah pembenahan yang dilakukan antara lain dengan:

1. Program manajemen perubahan

a. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi

komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan

perubahan perilaku yang diinginkan;

b. membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta

keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c. meningkatkan kemampuan leadership;

d. menerapkan metode reward and punishment secara

konsekuen dan konsisten;

e. melibatkan Kementerian/Lembaga, organisasi

kemsyarakatan, dunia usaha, pemerintah daerah sebagai

subyek kegiatan;

f. menata sikap, perilaku dan etika pegawai Kementerian

Kelautan dan Perikanan; dan

g. melaksanakan kampanye eksternal seoptimal mungkin

dengan menggunakan tenaga profesional (out sourching).

2. Program penataan peraturan perundang-undangan

a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang

reformasi birokrasi;

b. mempublikasikan atau mensosialisasikan peraturan

perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;

c. mengadvokasi dan memberikan bimbingan penyusunan

peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan

perikanan;

d. melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di

bidang kelautan dan perikanan;

e. penyusunan database peraturan perundang-undangan di

bidang kelautan dan perikanan, dan dapat diakses secara

online di www.infohukum. kkp.go.id;


29

f. penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang

reformasi birokrasi direncanakan akan selesai pada tahun

2012.

3. Program penataan dan penguatan organisasi

a. menata tugas dan fungsi yang tumpang tindih pada unit-unit

organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

b. menata struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

c. tugas-tugas yang sudah dialihkan dari Kementerian

Kehutanan kepada KKP, namun belum diikuti dengan

penataan kelembagaannya; dan

d. merumuskan kembali mekanisme koordinasi yang lebih

efektif diantara unit-unit organisasi, khususnya yang

memiliki tugas dan fungsi yang bersifat lintas unit kerja.

4. Program penataan tata laksana

a. menyusun POS yang efektif;

b. melakukan penataan tata laksana e-government melalui

pembenahan Sistem Aplikasi Utama dan Pendukung KKP.

5. Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur

a. melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai;

b. mengoptimalkan analisis jabatan;

c. mengoptimalkan evaluasi jabatan;

d. melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan

e. melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi;

f. menerapkan sistem penilaian kinerja individu;

g. membangun dan mengembangkan database pegawai; dan

h. mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis

kompetensi.

6. Program penguatan pengawasan intern

a. melakukan peningkatan pemahaman dan kelengkapan

aturan Kerja;

b. melakukan penilaian risiko kegiatan;

c. meningkatkan kemampuan managerial;

d. meningkatkan kemampuan/kompetensi pegawai;

e. melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang SPIP;

f. menyusun draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Pedoman Umum SPIP lingkup Kementerian Kelautan

dan Perikanan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko;

g. melakukan penilaian risiko di beberapa Satker;


30

h. melakukan asistensi dalam rangka penerapan SPIP lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

i. membentuk dan menyiapkan infrastruktur SPIP (Satgas,

Juklak, Juknis, Modul).

7. Program penguatan akuntabilitas kinerja

a. menyusun IKU;

b. merumuskan sitem manajemen kinerja organisasi;

c. merumuskan SAKIP; dan

d. melakukan perbaikan LAKIP.

8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

a. menerapkan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan

KKP;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

c. penyusunan pedoman pelayanan public di lingkuangan KKP;

d. penetapan program Quick Wins, yang mencakup pelayanan

usaha penangkapan ikan; dan jaminan mutu, keamanan dan

kesehatan produk perikanan ekspor dan impor.

9. Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan

a. mengoptimalkan laporan monitoring;

b. mengoptimalkan laporan evaluasi tahunan; dan

c. mengoptimalkan laporan evaluasi lima tahunan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka

mendukung pencapaian target dari 9 (sembilan) program reformasi

birokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Manajemen Perubahan

a. Telah ditetapkan Tim Manajemen Perubahan di setiap unit

kerja Eselon I dan penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Manajemen Perubahan Lingkup KKP. Khusus di lingkungan

Sekretariat Jenderal telah dibentuk Tim RB Sekretariat

Jenderal melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor KEP.89/MEN/SJ/2012 tentang Tim RB Sekretariat

Jenderal.

b. Telah disusun draft Kode Etik Pegawai Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang akan ditetapkan melalui

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

c. Peningkatan integrasi penyelenggaraan kehumasan di

lingkungan KKP dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KKP melalui

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.36/MEN/2012


31

d. Telah dilaksanakan sosialisasi inisiatif anti korupsi dalam

rangka mencegah tindak pidana korupsi

e. Telah dilakukan penggunaan presensi elektronik (finger

print) terhadap kehadiran pegawai KKP

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Telah disusun/disiapkan peraturan perundangan terkait

dengan RB-KKP

b. Penyusunan data base peraturan perundangan yang dapat

diakses secara on-line di www.infohukum.kkp.go.id.

c. penyusunan program legislasi tahun 2012 di lingkungan

KKP

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada beberapa unit Eselon I

4. Program Penataan Tata Laksana

a. Koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. KKP telah mengimplementasikan e-government dalam setiap

aktivitas pada setiap unit kerja, antara lain e-procurement, e-

learning, e-SAI, e-SAMBN, dan e-arcive.

5. Program Penataan Sistem SDM Aparatur

a. Penetapan sistem rekrutmen/pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan

berbasis kompetensi.

b. Melakukan optimalisasi Analisis Jabatan.

c. Melakukan optimalisasi Evaluasi Jabatan, (Berita Acara Hasil

Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deputi Sumber Daya

Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

pada tanggal 26 Juni 2012).

d. Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Manajerial

(Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV) di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

e. Melakukan penilaian kompetensi individu.

f. Menerapkan sistem penilaian kinerja individu.

g. Pengembangan data base pegawai melalui Sistem Informasi

Manajemen Pegawai (SIMPEG) di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

http://www.infohukum.kkp.go.id/


32

h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis

kompetensi.

6. Program Penguatan Pengawasan Intern

a. Telah dilakukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan KKP

b. Telah dilakukan penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan

KKP

c. Telah dilakukan pembinaan peningkatan kualitas Laporan

Keuangan (LK)

d. Telah dilakukan launching Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama KKP dan Eselon I

melalui Keputusan Menteri No. KEP.37/MEN/SJ/2012

tentang IKU Unit Kerja Eselon I di Lingkungan KKP Tahun

2012

b. Melakukan pengukuran kinerja setiap triwulanan baik

tingkat KKP maupun Sekretariat Jenderal

c. Menyusun draft Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja

KP

d. Membangun sistem aplikasi pengumpulan data kinerja

e. Koordinasi dan pemberian bimbingan pada setiap unit

Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

penyusunan LAKIP Eselon I dan LAKIP KKP Tahun 2011,

terutama terkait dengan analisis capaian indikator kinerja

dan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan dan

peningkatan organisasi ke depan.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Fasilitasi penetapan aturan untuk percepatan norma waktu

pelayanan

b. Persiapan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

lingkup KKP

9. Program Monitoring dan Evaluasi

Telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Reformasi Birokrasi tahun 2012

C. Meningkatnya kerja sama bilateral, multilateral dan antarlembaga dalam

rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.


keberhasilan sasaran Meningkatnya kerja sama bilateral,

multilateral dan antarlembaga dalam rangka pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan adalah Jumlah perjanjian yang telah

diimplementasikan, dengan capaian 100%.


33

Pada tahun 2012 telah diimplementasikan 27 perjanjian/

kesepakatan kerja sama internasional dan antarlembaga atau

mencapai 100% dari target.

Kegiatan-kegiatan utama selama tahun 2012 yang telah

dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran di atas, melalui:

1. Pelaksanaan kerjasama teknik dalam bentuk antara lain:

pelatihan (dengan pemerintah Arab Saudi) dan bantuan teknik di

bidang industri dan pemasaran hasil perikanan di Asia Pasifik

(dengan INFOFISH).

2. Penguatan kerja sama bilateral, multilateral dan antar lembaga

telah dilakukan antara lain:

a. Kerja sama RI dengan Australia dalam bidang Capacity

Building dimana terjadi peningkatan jumlah penerima

beasiswa ADS yang berasal dari KKP

b. Kerja sama Indonesia dengan Convention for The

Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang berhasil

meningkatkan Total Allowable Catch (TAC) SBTuntuk

Indonesia sebesar 651 ton untuk tahun 2011 menjadi 685 ton

pada tahun 2012, 707 ton untuk tahun 2013 dan 750 ton

untuk tahun 2014.

3. Penguatan kerjasama antarlembaga antara lain dengan K/L

terkait seperti BMKG, Kemenpera, Kemen PU, serta dengan pihak

perbankan.

Apabila dibandingkan dengan target-target kinerja pada rencana

jangka menengah yakni pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal

Tahun 2010-2014, maka capaian kinerja tahun 2012 telah dapat

memenuhi target tahun berjalan dan diproyeksikan target pada akhir

tahun 2014 dapat tercapai seluruhnya.


34

Tabel 10.

Capaian Target Kinerja Tahun 2012

dan Perbandingan terhadap Target Tahun 2014

Indikator Kinerja Target 2012

Capaian 2012

% Capaian 2012 Terhadap Target

2014


52 produk 77 produk 148,1 *)


Nilai AKIP B

Nilai AKIP B

100 93,26%


WTP WTP 100 ***)

Mempertahankan WTP


34 dokumen

36 dokumen

105,8 **)




100 *)

Keterangan :

*) Mengingat target yang ditetapkan tidak dihitung secara kumulatif setiap

tahun, maka capaian kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan

target jangka menengah (tahun 2014)

**) Indikator kinerja tahun 2013-2014 berbeda dengan indikator kinerja tahun

2012 karena menggunakan hasil riviu Renstra Setjen 2010-2014. Dengan

demikian capaian kinerja tahun 2012 tidak dapat dibandingkan dengan

target jangka menengah (tahun 2014)

***) merupakan capaian yang diukur dari kegiatan-kegiatan pengelolaan

keuangan yang mendukung pencapaian WTP, sementara menunggu hasil

opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2012

Dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana dapat

diikuti pada Lampiran 7. Sedangkan rincian capaian kinerja

sebagaimana Lampiran 8, 9, dan 10.

C. Analisis Kinerja Keuangan

Alokasi anggaran pada Sekretariat Jenderal tahun 2012 sebesar

Rp 417.050.292.000. Namun demikian, adanya penghematan anggaran

secara nasional dikarenakan kebijakan kenaikan harga BBM,

mengakibatkan pagu alokasi anggaran Sekretariat Jenderal menjadi Rp

396,896,220,000, yang dialokasikan pada 41 Satuan Kerja (Satker),

yang terdiri dari 8 Satker pusat dan 33 Satker Dekonsentrasi di 33

Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi.


35

Penghematan anggaran sebesar Rp20,16 miliar dimaksud tidak

mempengaruhi targetIndikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal

dikarenakan penghematan anggaran dilakukan pada belanja pegawai

transito dan belanja lainnya yang merupakan kegiatan pendukung

atau merupakan kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya pada

tahun 2013.

Sampai dengan 31 Desember 2012 (berdasarkan data

Kementerian Keuangan RI per 22Januari 2013), realisasi penyerapan

anggaran mencapai 94,30%. Dibandingkan dengan tahun 2011, capaian

realisasi anggaran Sekretariat Jenderal ini meningkat, yakni dari

89,69% pada tahun 2011 menjadi 94,30% pada tahun 2012.

Terkait dengan Satker Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan

dan Perikanan, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2011

pembiayaannya masih melekat pada Satker Biro Perencanaan,

sedangkan pada tahun 2012 telah menjadi Satker tersendiri di bawah

Sekretariat Jenderal.

Sisa anggaran pada tahun 2012 sebesar 5,70% antara lain

disebabkan oleh adanya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya seperti

kegiatan jasa konsultan, hibah Norwegia yang dialihkan oleh donor,

dan sisa kontrak.

Secara rinci, alokasi pagu anggaran dan realisasi sebagaimana

dijelaskan pada tabel berikut :


35

Tabel 11.

Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 Menurut Satuan KerjaSekretariat Jenderal

No. Satuan Kerja

Tahun 2011 Tahun 2012

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

% Pagu Awal

(Rp) Pagu Revisi

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1. Biro Perencanaan 33.490.454.000 28.284.550.330 84,46 35.699.632.000 32.071.509.000 30.648.070.260 95,56

2. Biro Keuangan 20.990.618.000 18.784.316.475 89,49 25.500.000.000 23.704.735.000 18.203.770.572 76,79

3. Biro Umum 180.852.876.000 159.505.054.574 88,20 177.387.930.000 173.180.320.000 165.901.453.120 95,80

4. Biro Kepegawaian 13.850.103.000 12.715.152.379 91,81 15.000.000.000 14.001.860.000 13.561.598.300 96,86

5. Biro Hukum dan Organisasi

13.235.718.000 12.250.935.656 92,56 15.000.000.000 14.114.474.000 13.945.402.590 98,80

6. Pusat Anilisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga

17.176.074.000 12.483.619.654 72,68 20.555.600.000 19.265.664.000 16.631.883.318 86,33

7. Pusat Data Statistik dan Informasi

47.526.415.000 46.922.962.934 98,73 83.007.130.000 79.228.851.000 76.428.456.234 96,47

8. Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia

10.880.000.000 10.683.978.765 98,20 11.500.000.000 11.048.008.000 10.920.800.815 98,85

9. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

- - - 2.000.000.000 1.826.348.000 1.819.314.865 99,61

10. Dinas Kelautan dan Perikanan (33 provinsi)

22.790.932.000 21.954.071.547 96,33 31.400.000.000 28.454.451.000 26.204.737.120 92,03

Jumlah 360.793.190.000 323.584.642.314 89,69 417.050.292.000 396.896.220.000 374.268.294.494 94,30


36

Alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung secara langsung

pencapaian indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2012

adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Menurut Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja

Alokasi Anggaran

(Rp. miliar)

Realisasi Anggaran

(Rp. miliar)

%


14,11 13,95 98,80


Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja KKP 32,07 30,65 95,52

Opini BPK atas laporan keuangan 23,70 18,20 76,79


19,26 16,63 86,33

Jumlah 89,14 79,43 89,11

Alokasi dan realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja

menggunakan pendekatan alokasi dan realisasi anggaran pada unit

kerja penanggung jawab pencapaian indikator kinerja program. Rata-

rata pencapaian kinerja keuangan untuk mencapai indikator kinerja

program mencapai 89,11%. Rendahnya realisasi anggaran untuk

indikator kinerja opini BPK atas laporan keuangan dikarenakan adanya

kegiatan jasa konsultansi yang ditunda pelaksanaannya pada tahun

2013 yakni yang terkait dengan sistem SAI on-line, sedangkan pada

indikator kinerja jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan

karena adanya hibah Norwegia yang dialihkan oleh pihak ke donor ke

lembaga lain dan beberapa kegiatan kerjasama antar lembaga

penandatangannnya ditunda pelaksanaannya.

D. Pelaksanaan Kegiatan Direktif Pimpinan/Tugas Khusus

Kegiatan direktif pimpinan/tugas khusus merupakan kegiatan

yang tidak tertuang dalam indikator kinerja kegiatan namun

merupakan penugasan khusus yang pada tahun 2012 telah

dilaksanakan Skretariat Jenderal dengan hasil sebagai berikut :


37

1. Pelaporan kepada Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan

Pelaksanaan Pembangunan (UKP4) dan Tim Evaluasi Percepatan

Pelaksanaan Anggaran (TEPPA)

a. Sekretariat Jenderal telah mengkoordinasikan pelaporan hasil

capaian kinerja program pembangunan prioritas nasional bidang

kelautan dan perikanan tahun 2012, yang terdiri dari Rencana

Aksi untuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

pengelolaan bencana dan lingkungan hidup serta pulau-pulau

terluar /terdepan dan pasca konflik.

b. Sekretariat Jenderal telah mengkoordinasikan pelaporan

realisasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa

2. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan direktif Presiden

mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan

Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta kegiatan

strategis KKP terkait dengan Pengembangan Kawasan Minapolitan

dan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

3. Koordinasi penyusunan PIAK(Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) di

lingkup Sekretariat Jenderal

4. Penyelenggaraan YEOSU Expo di Korea Selatan pada Mei-Agustus

2012

5. Penyiapan Operasional Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan

dan Perikanan (LPMUKP)

E. Kendala

Meskipun capaian Indikator Kinerja Utama telah memenuhi

target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang

dihadapi, antara lain:

1. Belum seluruh unit kerja lingkup KKP mengikuti prosedur dalam

pengajuan Rancangan Peraturan Perundang-undangan serta kurang

lengkapnya data pendukung dan informasi yang diperlukan

2. Sistem akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya diterapkan dalam

perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan

dan belum berbasis web

3. Masih belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) bidang keuangan

4. Proses merubah mindset dan cultureset pegawai dalam rangka

Reformasi Birokrasi memerlukan waktu yang lama.


38

5. Masih belum optimalnya pelaksanaan perjanjian/kesepakatan kerja

sama internasional dan antarlembaga.

F. Rekomendasi

Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi,

rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain hal-

hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara unit kerja dalam rangka

penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan

dan perikanan.

2. Meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan KKP

3. Meningkatkan penerapanSPIP bidang keuangan


lingkungan KKP

5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional dan

antarlembaga untuk implementasi perjanjian


39

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Sekretariat jenderal

tahun 2012, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Dari 5 indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2012

seluruhnya telah tercapai dengan target, bahkan terdapat dua

indikator kinerja yang melampaui target.

2. Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal meningkat,

yaknidari 89,69% pada tahun 2011 menjadi 94,30% pada tahun

2012.

B. Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi

sebagaimana diuraikan pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan

capaian kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2013, rencana

tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pemahamanseluruh unit kerja lingkup KKP mengenai

prosedur dalam pengajuan Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, antara lain melalui:

a. Sosialisasi dan bimbingan teknistentang tata cara penyusunan

peraturan perundang-undangan.

b. Penetapan prosedur operasional standar dan batasan yang jelas

berkaitan dengan penyampaian dan penyelesaian permasalahan

peraturan perundang-undangan.

c. Penetapan program legislasi KKP.

2. Meningkatkan penerapan SAKIP di lingkungan KKP, antara lain

melalui:

a. Penyusunan dokumen Tapja Tahun 2013 tepat waktu sesuai

dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang telah

tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan

Anggaran tahun 2013.


40

b. Penyusunan dan melakukan penamajan Rencana Aksi

Pencapaian Kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Program dan

Kegiatan tahun 2013 berkoordinasi dengan seluruh pengelola

kinerja.

c. Penetapan metode perhitungan kinerja dalam dokumen

Informasi Indikator Kinerja (IIK) tahun 2013 untuk setiap

kegiatan dan program.

d. Penyusunan dokumen kontrak kinerja individu

e. Pembentukan Tim Penanggungjawab AKIP dan pengelola kinerja

program

f. Memulai penerapan sistem aplikasi AKIP berbasis web

g. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pertemuan triwulanan

bersama seluruh pengelola kinerja sebagai ajang perbaikan.

h. Penyusunan dokumen manajemen kinerja berbasis Balanced

Scorecard (BSC)

3. Meningkatkan pembinaan penerapanSPIP bidang keuangan di

lingkungan KKP, antara lain melalui:

a. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) secara on line

b. Pengendalian dan monitoring pengelolaan anggaran sesuai

ketentuan


lingkungan KKP, antara lainmelalui:

a. Peningkatan koordinasi dengan seluruh unit kerja Eselon I

dala

[DOKUMEN FINAL] LAKIP SETJEN 2012.pdf

Documents