Dito Didi Adikta (282283)

Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Disertai

Implementasi Kebijakan dan Korelasinya Terhadap Millennium Development Goals

Dito Didi Adikta (282283)

Kelompok

2Hartika Abiyanti

(288940)

Aburizal Wicaksono (280551)

Pangesti Indras (280877)Aldy Reza Khadifa

(280906)

Duwi Sanofata (280853)

Dega Tri Anggoro (280788)

Arief Iriansyah (296610)

Tania Rizqi Amalia (296577)

Retno Pramanty U. (296477)

Angguno Putra (296275)

Amelia Putri (296255)

Aldila Anindita (296286)

Dianita Rahmawati (296307)

Harsa Kunthara S. (296297)

Sejarah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Visi Misi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Contoh Implementasi Kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatKebijakan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat terkait Millennium Development Goals Lainnya

Overview

Sejarah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

• Era Demokrasi Terpimpin• Orde Baru (1968 – 1988)• Kabinet Persatuan Nasional• Kabinet Gotong Royong• Kabinet Indonesia Bersatu

Struktur Organisasi

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

H.R Agung Laksono

Lahir di Semarang pada 23 Maret 1949Sebelum menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Kabinet Indonesia beliau pernah menjadi ketua DPR RI untuk periode tahun 2004-2009

VISI MISI KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI :

Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk Mencapai Indonesia Sejahtera,

Maju, Mandiri dan Bermartabat

MISIUntuk mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan

rakyat.2. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

3. Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

4. Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tugas dan Fungsi

KEDUDUKAN.

TUGAS dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat dipimpin

oleh Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Cont’d

TUGAS

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Cont’d

FUNGSI• Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan

di bidang kesejahteraan rakyat;• Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kesejahteraan rakyat;• Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b;• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;• Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan• Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Cont’d

Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Menanggulangi Kemiskinan dan KelaparanMencapai Pendidikan Dasar untuk SemuaMendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

PerempuanMenurunkan Angka Kematian AnakMeningkatkan Kesehatan IbuMemerangi HIV/AIDS, Malaria & Penyakit Menular

LainnaMemastikan Kelestarian Lingkungan HidupMengembangkan Kemitraan Global Untuk

Pembangunan

Implementasi Kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

PNPM Mandiri

Cont’d

Cont’d

Cont’d

Cont’d

Cont’d

Cont’d

STRATEGI PELAKSANAAN• Perencanaan partisipatif• Pelaksanaan yang transparan dan akuntabel• Pendampingan masyarakatdan pemerintah

lokal• Desentralisasi anggaran di tingkat

kecamatan (block grant)

Cont’d

Cont’dPENGENDALIAN

Cont’d

Cont’d

RENCANA 2012

• Program : PNPM MPd Inti, Respek Pertanian, Integrasi danPerbatasan

• Lokasi :• PNPM MPd : 32 provinsi, 393 kabupaten/kota, 5.020

kecamatan• Antisipasi tambahan kecamatan pemekaran : 100

kecamatan• PNPM Perbatasan : 100 kecamatan• PNPM Integrasi : 85 kabupaten• PNPM Respek Pertanian : 43 kecamatan• Kebutuhan anggaran : Rp. 9.583.000.000.000

PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2013

• Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

• Rintisan Pendidikan Menengah Universal (12 Tahun)

• Rehabilitasi Gedung tahun 2013 (Sarana Prasarana Pendidikan)

Contoh Kebijakan Fungsi Pendidikan

• Rehabilitasi Gedung tahun 2013 (Sarana Prasarana Pendidikan)

• Contoh Kebijakan Terkait Masalah Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Terdapat 2 BPJS, yakni: • BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan

Kesehatan, yang merupakan transformasi PT Persero Askes, yang akan dibentuk dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

• BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi PT Persero Jamsostek, dibentuk pada 1 Januari 2014 dan beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.

Sasaran Pembangunan Millennium poin 4,5,6 yakni:• Menurunkan Angka Kematian Anak• Meningkatkan Kesehatan Ibu• Melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih

baik, khususnya bagi ibu melahirkan• Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit

menular lainnya• Melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang

mampu memberikan pertolongan komprehensif yang secara tidak langsung turut menekan penyebaran penyakit menular tersebut lebih luas dan mengurangi angka penderitanya pula.

FASILITAS KESEHATAN: Rumah Sakit yang tersedia: 1.924 unit, Puskesmas: 9.134 unit, Puskesmas Pembantu: 22.100 unit, Posyandu: 212.629 unit.

PENINGKATAN FASILITAS DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN KEBUTUHAN UNTUK UNIVERSAL COVERAGE: Rasio Ideal WHO 1:1000Jumlah Penduduk = 237.641. 326 jiwa. Kebutuhan Tempat Tidur (TT)= 237.641 TT, Tersedia =221.397 TT, masih kurang secara nasional= 16.244 TT. Dengan memperhitungkan disparitas= 64.167 TT Kekurangan ini dipenuhi pada tahun. 2012= 30.000 TT (Rp. 1.68 Triliun), th. 2013= 20.000 TT (Rp. 1.68 Triliun) & th. 2014= 14.167 TT (Rp.1.26 Triliun) Sumber Pendanaan APBN dan APBD

PROGRAM RUMAH MURAH • Dalam kurun 3 Tahun kedepan, direncanakan dibangun sekitar

450.000 – 500.000 rumah murah per tahun untuk masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni papan, yang hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi akibat mahalnya harga properti, utamanya di kawasan urban.

• Program Rumah Murah untuk Prajurit TNI dan PNS, dengan syarat lahan telah tersedia.

• Mengembangkan Prototipe Rumah Murah, Tipe T-36 dengan Harga Rp.25 Juta, diluar harga lahan.

Kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat terkait Millennium Development Goals Lainnya

Terkait dengan poin Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

5 strategi utama, yaitu:• penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan

dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolan

• penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah

• peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan baca tulis untuk meningkatkan derajat melek huruf terutama penduduk perempuan

• peningkatan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender

• dan pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik ditingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender.

Terkait dengan poin Memastikan kelestarian lingkungan hidup• Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan

Bengawan Solo;• Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota

Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil dengan fokus sebagai kota berkelanjutan dengan dasar eco friendly;

• Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar.