DISEMINASI/SOSIALISASI REGULASI PADA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat

dan signifikan pada industri obat, obat tradisional, kosmetik, maupun produk

komplemen. Dengan dukungan teknologi, industri-industri tersebut kini mampu

memproduksi produk mereka dalam skala yang cukup besar dengan cakupan

distribusi yang semakin luas. Selain itu masyarakat yang semakin konsumtif,

membuat para pelaku usaha beramai-ramai terus melakukan inovasi ataupun

terobosan agar produk yang mereka hasilkan dapat bersaing di pasaran.

Saat ini, obat tradisional dan kosmetik memang menjadi komoditi yang

paling diminati oleh masyarakat. Penggunaan secara turun temurun, trend hidup

sehat pada masyarakat untuk menggunakan produk yang berasal dari alam serta

anggapan masyarakat bahwa obat herbal lebih aman dari obat kimia membuat

permintaan pasar terhadap bahan baku obat tradisional terus meningkat, baik

untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Demikian halnya dengan

kosmetik, penggunaan kosmetik oleh berbagai kalangan mulai dari bayi hingga

orang tua, pria maupun wanita, serta didukung oleh perkembangan serta inovasi

dalam teknologi pembuatan serta bahan baku kosmetik yang digunakan, membuat

kosmetik yang beredar semakin beragam. Namun sejalan dengan hal tersebut,

sangat penting untuk menjadi perhatian para pelaku usaha agar produk yang

dihasilkan tetap terjamin mutu, khasiat/manfaat dan keamanannya.

Dalam upaya menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang

bermutu, berkhasiat/bermanfaat dan aman, selain pemanfaatan teknologi para

pelaku usaha wajib menerapkan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Mulai

dari pemilihan dan penggunaan bahan baku hingga dihasilkan produk jadi, serta

peredarannya di pasaran harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Badan POM sebagai instansi pemerintah mempunyai tugas dan

kewenangan melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia,

termasuk dalam menyusun peraturan/pedoman/standar yang berkaitan dengan

pengawasan obat dan makanan. Peraturan-peraturan yang telah dibuat bersifat

dinamis yang dapat berubah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan

2

Universitas Indonesia

teknologi. Oleh karena itu, perubahan peraturan-peraturan yang terjadi harus

selalu terinformasikan secara merata kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Perlunya penyebaran informasi dilakukan agar stakeholder, utamanya pelaku

usaha, dapat selalu menjual produk yang bermutu, berkhasiat/bermanfaat dan

aman serta sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplemen sebagai salah satu unit di Badan POM selain mempunyai tugas

melakukan penyusunan peraturan/standar/pedoman di bidang obat tradisional,

kosmetik dan produk komplemen, juga melakukan penyebaran informasi kepada

stakeholder.

1.2. Tujuan

Tujuan diangkatnya topik Diseminasi/Sosialisasi Regulasi Pada Direktorat

Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen adalah :

a. Mengkaji masalah yang terkait dengan Diseminasi/Sosialisasi Regulasi Pada

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk

Komplemen.

b. Memberikan solusi terkait masalah yang berhubungan dengan

Diseminasi/Sosialisasi Regulasi Pada Direktorat Standardisasi Obat

Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen.


BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Kata diseminasi berasal dari bahasa Latin, disseminates. Lalu dimasukkan

ke dalam Inggris dengan sebutan dissemination, yang diartikan sebagai suatu

kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mendapatkan

informasi, sehingga timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan

informasi tersebut. Diseminasi merupakan sinonim dari kata penyebaran. Jadi,

pengertian diseminasi informasi adalah penyebaran informasi. Penyebaran

informasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai jenis media seperti

buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, game dan sebagainya.

Dengan kata lain, diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi ke

dalam lingkungan masyarakat. Kegiatannya dapat dilakukan melalui.pelatihan

atau workshop, seminar, dan komunikasi. Selain melalui berbagai kegiatan

pelatihan, diseminasi informasi dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi

pers, wawancara pers, penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan.

a. Diseminasi melalui konferensi pers, merupakan kegiatan yang dilakukan

dengan mengundang wartawan dari sejumlah media cetak, TV, radio dan

media online ke suatu tempat yang ditentukan dan menghadirkan satu atau

beberapa nara sumber untuk memberikan keterangan atau pernyataan

sehubungan dengan isu yang akan disampaikan.

b. Diseminasi melalui wawancara pers, merupakan kegiatan yang dilakukan

dengan mengundang wartawan dari salah satu media cetak atau elektronik,

atau media online ke suatu tempat dimana satu orang nara sumber dihadirkan

untuk diwawancari. Hasil wawancara tersebut kemudian dimuat sebagai

berita dalam media.

c. Diseminasi melalui penulisan artikel, yaitu membuat tulisan mengenai suatu

topik untuk dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah atau bulletin yang diterbitkan

sendiri atau instansi, lembaga, organisasi lain; atau dikirim ke redaksi suatu

penerbitan media cetak.

d. Diseminasi melalui publikasi , adalah membuat barang cetakan seperti poster,

flier, brosur, leaflet, dan lain-lain; lalu disebarkan kepada publik atau

ditempatkan pada papan informasi yang tersedia di suatu instansi.

4


e. Diseminasi melalui dialog atau talk show, yaitu kegiatan penayangan acara

perbincangan dan tanya jawab dengan suatu topik melalui televisi atau radio

dengan menampilkan beberapa orang ahli sebagai nara sumber.

Dengan adanya diseminasi, informasi dapat menyebar dengan cepat dan

meluas di kalangan publik , baik secara internal maupun eksternal. Informasi hasil

diseminasi informasi dapat menjadi komoditi dan bermanfaat apabila informasi

yang disajikan dapat diintegrasikan dengan pengetahuan dan kebutuhan

masyarakat. Karena itu dalam sistem desiminasi informasi perlu memperhatikan

empat hal, yaitu universalisme, nasionalisme, kelembagaan sosial, dan falsafah

individu, sehingga informasi yang disebarluaskan diperhatikan dan mendapat

tempat di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan diseminasi informasi adalah membantu masyarakat mendapatkan

informasi untuk perubahan, yaitu mendorong terjadinya perubahan sikap dan

perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam dilakukannya

diseminasi/sosialisasi, diperlukan adanya komunikasi yang baik dari komunikator

(pemberi informasi) sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan

baik oleh komunikan (penerima informasi).

Menurur Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981), Komunikasi

adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba

pada saling pengertian yang mendalam. Komunikasi dikatakan efektif bila orang

berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya. Tubbs dan Moss

mengemukakan, secara umum komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang

disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat

dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Bila S adalah

pengirim atau sumber pesan, dan R penerima pesan, maka komunikasi disebut

mulus dan lengkap bila respon yang diinginkan S dan respons yang diberikan R

identik.

Ditinjau dari komponen komunikator, untuk melaksanakan komunikasi

efektif, terdapat dua faktor penting pada diri komunikator, yakni kepercayaan

pada komunikator (source credibility) dan daya tarik komunikator (source

attractiveness). Komunikator harus punya informasi yang memadai. Komunikator

5


harus punya kredibilitas di mata penerima. Komunikator harus mampu

menyampaikan informasi dengan cara yang dapat dipahami penerima.

Komunikator harus menggunakan saluran yang akan menyampaikan pesan kepada

penerima (Cutlip, et al, 2006: 407). Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi

dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

a. Pertemuan langsung

b. Media informasi, dengan menggunakan media komunikasi/informasi dan

media alternatif lain, termasuk kegiatan promosi yang sifatnya terbuka untuk

umum.


BAB 3

METODOLOGI TUGAS KHUSUS

3.1. Waktu dan Pelaksanaan Tugas Khusus

Tugas khusus dilaksanakan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) periode 1 April – 24 April 2014 di Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode studi literatur mengenai

Diseminasi/Sosialisasi Regulasi Pada Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,

Kosmetik, dan Produk Komplemen berdasarkan SOP (Standard Operating

Procedure) dan Peraturan Kepala Badan POM RI.


BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaannya, diseminasi/sosialisasi yang dilakukan oleh Badan

POM masih menemukan beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah

diseminasi/sosialisasi yang kurang merata di seluruh wilayah Indonesia, utamanya

terhadap industri kecil, baik yang ada di daerah maupun di kota-kota besar.

Dampak dari diseminasi/sosialisasi yang kurang merata dapat dilihat

bahwa masih adanya industri kecil di daerah yang melakukan pelanggaran yang

berkaitan dengan produksi maupun peredaran obat tradisional dan kosmetik. Salah

satu alasan yang dikemukakan oleh beberapa pelaku usaha tersebut adalah karena

mereka tidak tahu dengan adanya peraturan terbaru terkait dengan produk yang

mereka produksi. Bukan hanya di daerah saja yang tidak mengetahui adanya

peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh Badan POM, tetapi industri

rumah tangga di kota-kota besar pun kadang tidak mengetahui Peraturan baru

yang sudah berjalan. Keterbatasan anggaran juga merupakan salah satu faktor

terbatasnya jumlah tujuan tempat pelaksanaan diseminasi/sosialisasi.

4.2. Pembahasan

Untuk dapat memasarkan produknya, para pelaku usaha harus senantiasa

mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Badan POM, dengan cara

meng-update informasi terkini mengenai perkembangan serta perubahan yang

terjadi di bidang obat tradisional dan kosmetik. Salah satu upaya Badan POM,

khususnya Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplemen, untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi mengenai

peraturan-peraturan yang telah dibuat adalah dengan cara diseminasi/sosialisasi.

Metode Diseminasi/sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat

Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen adalah dengan

cara presentasi yang dilanjutkan diskusi dengan para stakeholder, yang terdiri dari

pelaku usaha di bidang obat tradisional maupun kosmetik termasuk distributor,

instansi terkait (dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, bea cukai

dan dinas pariwisata), asosiasi (GP Jamu dan Perkosmi), serta petugas Balai/Balai

8


Besar POM. Adapun materi yang disampaikan dalam Diseminasi/sosialisasi

diantaranya Peraturan Kepala Badan POM terbaru, Peraturan Menteri Kesehatan

yang terkait, materi tentang perkembangan Harmonisasi ASEAN di bidang obat

tradisional dan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik, atau materi lainnya

mengenai obat tradisional dan kosmetik. Selain itu, penggunaan media elektronik,

yakni melalui website Badan POM (www.pom.go.id), serta penyebaran leaflet,

brosur, dan buku-buku mengenai Peraturan di bidang obat tradisional dan

kosmetik, juga merupakan sarana yang digunakan dalam rangka penyebaran

informasi disamping diseminasi/sosialisasi.

Diseminasi/sosialisasi merupakan salah satu kegiatan yang secara rutin

dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplemen ke beberapa propinsi yang berbeda setiap tahunnya. Adapun yang

menjadi dasar pemilihan propinsi adalah banyaknya industri dibidang obat

tradisional atau industri dibidang kosmetik di propinsi tersebut, atau propinsi yang

belum pernah mendapatkan Diseminasi/sosialisasi, sehingga diharapkan

Diseminasi/sosialisasi yang dilakukan dapat mencakup seluruh propinsi yang ada

di Indonesia.

Pada pelaksanaannya, Diseminasi/sosialisasi, merupakan bagian dari tugas

pokok dan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan

Produk Komplemen, yaitu dalam arti setelah dilakukan penyusunan

peraturan/pedoman/standar di bidang obat tradisional, kosmetik, dan produk

komplemen, maka dilakukan Diseminasi/sosialisasi. Hal ini sebagaimana tertuang

dalam Standard Operating Procedures (SOP) Badan POM tentang Penyusunan

Peraturan/Pedoman/Standar, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Kerja

(IK) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk

Komplemen. Untuk produk komplemen, masih jarang dilakukan

diseminasi/sosialisasi karena peraturan-peraturan mengenai komoditi tersebut

masih sedikit dan saat ini sedang dalam proses revisi.

Saat membuat suatu peraturan, Badan POM melibatkan banyak pihak, baik

internal maupun eksternal Badan POM, diantaranya para stakeholder.

Keterlibatan stakeholder adalah untuk mengetahui pandangan stakeholder

terhadap draft suatu peraturan serta untuk memberikan masukan sehingga

9


peraturan yang dibuat kelak dapat diterapkan di lapangan. Setelah dilakukan

pembahasan baik internal maupun eksternal, maka dilakukan sounding terlebih

dahulu jika diperlukan, sebelum peraturan tersebut disahkan oleh Kepala Badan

POM.

Berdasarkan analisis kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka

sebaiknya diseminasi/sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat

Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen adalah dengan

melakukan kerjasama baik dengan dinas atau instansi pemerintah terkait di

dalamnya maupun asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan peraturan tersebut

untuk dapat memberikan informasi maupun diseminasi/sosialisasi mengenai

peraturan-peraturan tersebut kepada industri besar maupun menengah yang pada

kenyataannya memang sudah dapat meng-update informasi mengenai peraturan

dengan cepat. Dengan hal ini maka Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,

Kosmetik, dan Produk Komplemen dapat memfokuskan diseminasi/sosialisasi

kepada industri-industri kecil sekaligus melakukan pembinaan kepada industri

tersebut agar dapat bersaing di Pasar Bebas ASEAN 2015. Dilakukannya

pembinaan memang suatu hal yang cukup penting karena dengan hal tesebut,

industri-industri obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dapat lebih

inovatif dan kreatif dalam menghasilkan suatu produk dengan tetap

memperhatikan mutu, keamanan dan manfaat, sehingga dapat bersaing dengan

produk-produk luar negeri.

Peran masyarakat selaku konsumen tidak kalah pentingnya selain dari

peran pelaku usaha. Diseminasi/Sosialisasi dapat pula dilakukan pada Ibu-ibu

PKK, remaja dan anak-anak sekolah agar dapat terhindar dari bahaya obat

tradisional maupun kosmetik yang tidak terjamin mutu, khasiat/manfaat, serta

keamanannya. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk

Komplemen sendiri juga harus dapat menentukan pelaku usaha mana saja yang

harus diprioritaskan untuk diberikan diseminasi/sosialisasi dan harapannya

pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan peraturan yang sudah dibuat

dapat berkurang. Untuk masalah keterbatasan anggaran, diharapkan dengan

adanya kerjasama dalam melakukan diseminasi/sosialisasi dengan dinas-dinas

10


yang terkait maupun asosiasi yang bergerak di bidang obat tradisional dan

kosmetik, maka masalah tersebut akan dapat teratasi.


BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Badan POM sebagai instansi pemerintah mempunyai tugas dan

kewenangan melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia,

termasuk dalam menyusun peraturan/pedoman/standar yang berkaitan dengan

pengawasan obat dan makanan. Salah satu direktorat di Badan POM, yaitu

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan/standar/pedoman di bidang

obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, juga melakukan

diseminasi/sosialisasi kepada stakeholder. Perlunya dilakukan

diseminasi/sosialisasi agar pelaku usaha, dapat selalu menjual produk yang

bermutu, berkhasiat/bermanfaat dan aman serta sesuai dengan peraturan yang

sudah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi/diseminasi yang dilakukan masih

memiliki beberapa kendala, yaitu kurang meratanya diseminasi/sosialisasi di

wilayah Indonesia terutama terhadap industri-industri kecil. Hal ini dapat diatasi

dengan adanya kerjasama dalam melakukan diseminasi/sosialisasi dengan dinas-

dinas terkait maupun asosiasi yang bergerak dibidang obat tradisional dan

kosmetik.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Badan POM, khususnya

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Kompelen

untuk mengatasi kendala dalam sosialisasi/diseminasi, diantaranya adalah :

a. Menetapkan prioritas stakeholder yang akan diberikan diseminasi/sosialisasi

sehingga pelaksanaan diseminasi/sosialisasi menjadi efektif dan efisien, serta

memperluas cakupan peserta diseminasi/sosialisasi, misalnya kepada ibu-ibu

PKK, remaja dan anak sekolah sehingga mereka dapat melindungi diri dari

dari produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan

mutu, khasiat/manfaat dan keamanan.

12


b. Meningkatkan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta asosiasi

untuk dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut sehingga para

pelaku usaha mendapatkan informasi yang cepat dan tepat.


DAFTAR PUSTAKA

BPOM (2014). Latar Belakang Dibentuknya Badan POM.

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang. Diakses 16 April

2014.

Pemerintah Kota Manado (2013). Apakah Diseminasi Informasi Itu.

http://manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--

itu.html. Diakses 20 April 2014.

Rogers, Everett M. dan D. Lawrence Kincaid. 1981. Communication networks:

toward a new paradigm for research. New York: The Free Press.

Tubbs, Stewart L., dan Sylvia Moss. 1996. Human communication: prinsip-

prinsip dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang.%20Diakses%2016%20April%202014

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang.%20Diakses%2016%20April%202014

http://manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html

http://manadokota.go.id/berita-1194-apakah--diseminasi--informasi--itu.html

14


15


DISEMINASI INFORMASI

pelatihan & seminar

konferensi pers

wawancara pers

penulisan artikel

publikasi

dialog/talk show

Lampiran 1. Penyelenggaraan diseminasi informasi.

Menghadirkan wartawan dan

narasumber untuk memberikan

informasi.

Menghadirkan wartawan dan

narasumber untuk

diwawancarai, hasil wawancara

dimuat dalam media.

Membuat tulisan untuk dimuat

dalam sebuah jurnal ilmiah atau

bulletin yang diterbitkan sendiri

atau instansi, lembaga,

organisasi lain; atau dikirim ke

redaksi suatu penerbitan media

cetak.

Membuat cetakan seperti

poster, flyer, brosur, leaflet, dan

lain-lain; lalu disebarkan

kepada publik.

Kegiatan penayangan acara

perbincangan dan tanya jawab dengan

suatu topik melalui televisi atau radio

dengan menampilkan beberapa orang

ahli sebagai narasumber.

16


Lampiran 2. Instruksi Kerja Diseminasi/Sosialisasi Peraturan Kepala Badan

POM kepada Stake Holder.

1.0 Dokumen Terkait

1.1. Instruksi Kerja ini menjabarkan secara rinci bagian proses dari SOP

Penyusunan Peraturan Kepala Badan POM (POM-01.SOP.04).

2.0 Rincian Instruksi

2.1. PERSIAPAN SEBELUM SOSIALISASI

1) Buat jadwal beserta daerah tujuan diseminasi/sosialisasi.

2) Siapkan surat pemberitahuan tentang diseminasi/sosialisasi ke

Balai Besar/Balai POM yang berisi:

a. Kerangka acuan kerja

b. Jika melibatkan panitia daerah, administrasi

pertanggungjawaban yang harus disiapkan oleh Balai

Besar/Balai POM sebagai berikut:

i. Kuitansi ATK

ii. Kuitansi pengadaan

iii. Kuitansi penjilidan

iv. Kuitansi paket meeting

v. SK panitia daerah

vi. Surat undangan diseminasi/sosialisasi beserta nama

peserta diseminasi/sosialisasi

vii. Surat tugas peserta diseminasi/sosialisasi

viii. SPPD peserta diseminasi/sosialisasi, bila perlu

ix. Jadwal acara

3) Siapkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

a. Daftar hadir peserta

b. Daftar hadir petugas daerah

c. Daftar hadir narasumber

d. Tanda terima transport peserta

17


Lampiran 2. (lanjutan)

e. Tanda terima transport petugas daerah

f. Tanda terima honor sekretariat daerah

g. SK narasumber pusat

h. SPPD petugas pusat

i. Surat tugas petugas pusat

4) Siapkan LS.

5) Siapkan akomodasi perjalanan.

6) Siapkan materi diseminasi/sosialisasi.

7) Balai diminta untuk mempersiapkan materi narasumber daerah.

2.2. PELAKSANAAN DISEMINASI/SOSIALISASI

1) Narasumber mempresentasikan materi diseminasi/sosialisasi.

2) Tanya jawab antara narasumber dengan peserta

diseminasi/sosialisasi.

2.3. PENYELESAIAN ADMINISTRASI DISEMINASI/SOSIALISASI

Lakukan pemeriksaan ulang kelengkapan administrasi seperti tanda

tangan, stempel, nomor NPWP, dll.

Disetujui oleh: Disahkan oleh:

Ambar Setyorini, S.Si., Apt.

NIP. 19760118 200312 2 002

Drs. Hary Wahyu T., Apt.

NIP. 19601231 198903 1 004

Tanggal: 24 Januari 2014 Tanggal: 24 Januari 2014

18


Lampiran 3. Brosur Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetik

19


Lampiran 4. Brosur Standardisasi Ekstrak Tumbuhan Obat

20


Lampiran 5. Leaflet Waspada Keracunan Akibat Hidrokuinon pada Kosmetik

21


Lampiran 6. Poster Bahaya Kosmetika

DISEMINASI/SOSIALISASI REGULASI PADA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN PRODUK KOMPLEMEN

Documents