Disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ... · Ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu ... PPK, ULP/POKJA, PPHP ... –Memenuhi ketentuan dalam PP No. 16 Tahun

Disampaikan oleh:Direktorat Jenderal AnggaranKementerian Keuangan

Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

• PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL

• PENGERTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

• TUNJANGAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

• TUNJANGAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN

KESIMPULAN

• PROSPEK TUNJANGAN FUNGSIONAL PBJP

FUNGSIONAL KEAHLIANPengetahuan, metodologi, dan teknis analisisBerdasarkan disiplin ilmu/sertifikasiDitetapkan berdasarkan akreditasi tertentu

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hakseseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaantugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Terdiri dari:

FUNGSIONAL KETERAMPILANProsedur dan teknik kerjaMemiliki kewenangan penanganan berdasarkan -sertifikasi tertentu

NOWNEXT

Penugasan Ad hoc

Merupakan tugastambahan

Mendapatkanhonorarium sesuaiStandar Biaya dalamPMK No. 84 Tahun 2001

PPK, ULP/POKJA, PPHP

Penugasan tetap

Merupakan jabatanprofesional

Mendapatkan tunjanganJabatan fungsional

PEJABAT FUNGSIONAL PBJP

1.Telah ditetapkan Rumpun JabatanFungsionalnya dan jenjang jabatan fungsional

2.Telah ditetapkan Angka Kreditnya

3.Besaran tunjangan ditetapkan denganKeputusan Presiden sesuai jenjang jabfung

setinggi-tingginya

sama dengantunjanganstrukturaleselon Ia

setinggi-tingginya

sama dengantunjanganstrukturaleselon IIa

setinggi-tingginya

sama dengantunjanganstrukturaleselon IIIa

setinggi-tingginya

sama dengan tunjangan struktural eselon IVa

setinggi-tingginya

samadengan

tunjanganstrukturaleselon IIIa

setinggi-tingginya

samadengan

tunjanganstrukturaleselon IVa

setinggi-tingginya

samadengan

tunjanganstrukturaleselon Va

setinggi-tingginya

samadengan

tunjanganstrukturaleselon Vb

• Dapat terealisasikan sepanjang:– Memenuhi ketentuan dalam PP No. 16

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

– Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional

– Ditetapkan dengan Keppres/Perpres

– Besarannya maksimum sama dengan

struktural

– Honorarium dalam SBU dihapuskan