Top Banner
221

Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

Aug 06, 2019

Download

Documents

lythien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n
Page 2: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

TIM PERUMUS

Penanggung JawabDirektur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

EditorSekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan AlkesDirektur Bina Obat Publik dan Perbekalan KesehatanDirektur Bina Pelayanan KefarmasianDirektur Bina Produksi dan Distribusi Alat KesehatanDirektur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

KonsepKepala Bagian Program dan InformasiKasubag Data dan Informasi

KontributorKepala Bagian Umum dan Kepegawaian; Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas;Kepala Bagian Keuangan; Kasubag Program; Kasubag Evaluasi dan Pelaporan;Kasubag TU Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes; Kasubag TU Dit Bina PelayananKefarmasian; Kasubag TU Dit. Bina Prodis Alkes; Kasubag TU Dit. Bina ProdisKefarmasian; Sri Iriyanti, S.Sos; Siti Nur Azizah; Pelitawati Retno Dewi, S.Sos; PensaR.Grahmidri, S.Farm, Apt; Merina, SE; Ayu Ramadaniaty, S.Farm, Apt; Priyadi; ErikPermana Jaya, SE; Ibnu Fatih; Murjianto; Ari Budiyanto, S.Si, Apt; Hartono Ito, SE,Paryono; Ismiyanti, S.Si, Apt; Shinta Rengganis;

Page 3: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

ii | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

KATAPENGANTAR

Penyusunan Profil Kefarmasian ini merupakan suatu terobosan baru dari Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagai salah satu upaya pemenuhan dalam

memperoleh gambaran tentang capaian kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efektif dan

efisien melalui pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based). Hal ini perlu karena selama

9 tahun perjalanannya, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan belum

pernah menerbitkan sebuah buku profil yang menyediakan data dasar dan kebutuhan

informasi khususnya terkait bidang kefarmasian.

Dalam memperoleh kelengkapan data dan informasi untuk penyusunan profil kefarmasian

ini melibatkan seluruh Provinsi untuk permintaan dukungan data dan informasi terkait

indikator-indikator yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan sebagai salah satu upaya memperoleh data dan informasi sehingga didapatkan

data yang akurat, valid dan terkini meskipun dalam penyusunannya mungkin masih terdapat

hal-hal yang kurang berkenan.

Profil Kefarmasian ini merupakan edisi perdana yang diharapkan mampu menjadi sumber

data dan informasi yang berkualitas bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya sebagai

dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan di jajaran Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan segenap hati telah

membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini.

Direktur Jenderal,Binehatan

Dra. Sri Indrawaty, Apt, M.KesNIP. 195306211980122001

Page 4: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

iii | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

DAFTAR ISI

Tim Perumus i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Gambar v

Daftar Lampiran viii

BAB I. Pendahuluan 1

A. Kebijakan dan Strategi 1

B. Gambaran Organisasi 1

BAB II. Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4

BAB III. Pencapaian Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 6

A. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6

B. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

1. Struktur Organisasi IFK

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

3. Peningkatan SDM di Puskesmas

4. Sarana dan Prasarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

5. Pengamanan

6. Penyimpanan dan Distribusi

7. Administrasi

8. Sumber Anggaran Pengadaan Obat

9. Biaya Operasional

C. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

11

12

13

14

15

16

17

19

19

21

21

D. Cakupan Sumber Daya Kefarmasian di Indonesia Tahun 2008-2010 24

1. Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 24

2. Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 30

3. Data Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT Tahun 2008 - 2010 36

E. Sistem Pelaporan dan Perizinan secara Elektronik 37

1. Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) 37

2. Software Pelaporan Dinamika Obat Pedagang Besar Farmasi (PBF) 38

3. Software Pelayanan Informasi Obat (PIO) 39

Page 5: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

iv | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

4. E- Registration Indonesia National Single Window (INSW) 41

BAB IV. Penunjang Program 44

A. Pembiayaan 44

1. Kantor Pusat 44

2. Dana Dekonsentrasi 46

3. Dana Tugas Pembantuan 47

B. Hukum dan Perundang-undangan 48

C. Buletin Infarkes 48

D. Ketenagaan 49

E. Inventaris 53

BAB V. Penutup 55

Page 6: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

v | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

DAFTARGAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

berdasarkan Permenkes 1575/Menkes/Per/XI/2005 2

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

berdasarkan Permenkes 1144/Menkes/Per/VIII/2010 3

Gambar 3. Grafik Anggaran Pusat untuk Pengadaan Obat, Perbekkes dan Vaksin Tahun

Anggaran 2007 – 2010 7

Gambar 4. Perubahan Kebijakan Harga Obat Generik yang ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Kesehatan RI sejak tahun 2007 8

Gambar 5. Tingkat Kecukupan Obat Tahun 2008 – 2010 9

Gambar 6. Persentase Penggunaan Obat Generik Tahun 2009-2010 11

Gambar 7. Struktur Organisasi IFK se-Indonesia 12

Gambar 8. Penanggung Jawab IF Kab/Kota se-Indonesia 13

Gambar 9. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Pernah melakukan Kegiatan

Peningkatan SDM

14

Gambar 10. Luas Tanah IFK Kab/Kota se-Indonesia 15

Gambar 11. Luas bangunan IF Kab/Kota se-Indonesia 16

Gambar 12. Jumlah Instalasi Farmasi Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Sarana

Pengamanan 17

Gambar 13. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 17

Gambar 14. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Sarana Penyimpanan 18

Gambar 15. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang memiliki Sarana/Prasarana Penunjang 18

Gambar 16. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Sarana/Prasarana

Administrasi 19

Gambar 17. Rata-Rata Anggaran Per Kapita APBD II (DAU) 20

Gambar 18. Rata-Rata Per kapita Buffer Stock (APBN) 20

Gambar 19. Data Biaya Operasional IF Kab/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2008 21

Gambar 20 a. Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Jenis

Puskesmas pada Tahun 2010 22

Page 7: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

vi | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Gambar 20 b. Grafik Persentase Puskesmas yang melakukan PIO Tahun 2010 22

Gambar 21. Grafik Perbandingan Jumlah Tenaga Apoteker terhadap Puskesmas Tahun

2010 23

Gambar 22. Grafik Data Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit milik Pemerintah Tahun

2010 23

Gambar 23. Grafik Cakupan Sarana Produksi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2010 24

Gambar 24. Grafik Jumlah Industri Farmasi per Provinsi pada Tahun 2008 – 2010 25

Gambar 25. Grafik Jumlah IOT per Provinsi pada Tahun 2008 – 2010 26

Gambar 26. Grafik Jumlah IKOT di Indonesia pada Tahun 2008 – 2010 27

Gambar 27. Grafik Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan per Provinsi pada Tahun 2008

–2010 28

Gambar 28. Grafik Jumlah Sarana Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga per Provinsi

pada Tahun 2008 –2010 29

Gambar 29. Grafik Jumlah Industri Kosmetika per Provinsi pada Tahun 2008 –2010 30

Gambar 30. Grafik Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

pada Tahun 2010 31

Gambar 31. Grafik Jumlah PBF per Provinsi pada Tahun 2008 –2010 32

Gambar 32. Grafik Jumlah Apotek per Provinsi pada Tahun 2008 –2010 32

Gambar 33. Grafik Jumlah Toko Obat per Provinsi pada Tahun 2008 –2010 33

Gambar 34 a. Grafik Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi pada

Tahun 2008 –2010 34

Gambar 34 b. Grafik Jumlah Sarana Sub Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi pada

Tahun 2008 –2010 35

Gambar 35. Grafik Jumlah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT yang Diterbitkan pada Tahun

2008 – 2010 36

Gambar 36. Tampilan Aplikasi SIPNAP 37

Gambar 37. Tampilan Aplikasi Dinamika Obat PBF 39

Gambar 38. Tampilan Software Pelayanan Informasi Obat 40

Gambar 39. Tampilan Sistem E-Licensing 43

Gambar 40. Grafik Alokasi dan Realisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Periode Tahun 2002 – 2010 44

Page 8: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

vii | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Gambar 41. Grafik Alokasi dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2006 – 2010 46

Gambar 42. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Periode Tahun 2006

– 2007 47

Gambar 43. Grafik Jumlah Peraturan yang Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2003 s.d 2010 48

Gambar 44. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2003-2010 49

Gambar 45. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Eselon II di Lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010 50

Gambar 46. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai menurut Jabatan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010 51

Gambar 47. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai menurut Golongan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010 51

Gambar 48. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang dan Jenis Pendidikan di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun

2010 52

Gambar 49. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai berdasarkan Kategori Usia di Lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010 53

Gambar 50. Grafik Persentase Total Aset di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010 53

Page 9: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

viii | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

DAFTARLAMPIRAN

Lampiran 1 Data Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh

Indonesia 56

Lampiran 2 Data Tenaga Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 68

Lampiran 3 Data Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang Penrnah Malaksanakan

Peningkatan/Pengembangan SDM Pengelola Obat Puskesmas 80

Lampiran 4 Data Sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 92

Lampiran 5 Data Sarana Pengamanan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh

Indonesia 104

Lampiran 6 Data Sarana Distribusi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 116

Lampiran 7 Data Sarana Penyimpanan Instalasi Farmasi Kabupaten Kota Seluruh

Indonesia 128

Lampiran 8 Data Sarana Penunjangn Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh

Indonesia 141

Lampiran 9 Data Sarana Administrasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh

Indonesia 154

Lampiran 10 Data Rata-Rata Anggaran Obat APBD II Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 166

Lampiran 11 Data Rata-Rata Per Kapita Anggaran Obat Buffer Stock (APBN)

Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 178

Lampiran 12 Data Biaya Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 190

Lampiran 13. Tabel Distribusi Alokasi Dana Dekonsentrasi per Provinsi 203

Lampiran 14. Tabel Distribusi Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Instalasi Farmasi

Provinsi/Kab/Kota 204

Lampiran 15 a. Daftar Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Tahun 2003 – 2006 207

Lampiran 15 b. Daftar Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan

Alat Kesehatan Tahun 2007 – 2010 209

Lampiran 16. Rekap Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Tahun 2010 212

Page 10: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

1 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

BAB IPENDAHULUAN

A. Kebijakan dan Strategi

Sasaran hasil dari Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat

dengan indikator programnya yakni persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%

di tahun 2014. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan yang

meliputi peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan

dasar, peningkatan mutu dan keamanan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT), peningkatan penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang

berkualitas, peningkatan produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi

dan distribusi kefarmasian, peningkatan kualitas produksi dan distribusi kefarmasian dan

peningkatan produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri. Dalam

upaya peningkatan program tersebut diperlukan dukungan manajemen dalam pelaksanaan

tugas teknis pada program kefarmasian dan alat kesehatan.

B. Gambaran Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan keamanan dan

kemanfaatan penggunaan obat, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin

ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan obat esensial, melindungi masyarakat dari

penggunaan alat kesehatan sebagai penjabaran dari berbagai undang-undang di bidang

kesehatan. Kemudian Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan.sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Perubahan tersebut memperluas ruang lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi, tidak

hanya pelayanan kefarmasian namun lebih luas pada pembinaan seluruh aspek kefarmasian

dalam upaya membuat rakyat sehat.

Page 11: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

2 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Pada tahun 2010 terjadi perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

menjadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (baru berlaku pada Januari 2011),

dimana Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan

kefarmasian dan alat kesehatan. Bagan struktur organisasi sesuai Permenkes RI No.

1575/MENKES/PER/XI/2005 dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatanberdasarkan Permenkes RI No. 1575/Menkes/Per/XI/2005

Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan

SekretariatDirektorat Jenderal

Direktorat BinaPenggunaan Obat

Rasional

Direktorat Bina FarmasiKomunitas dan Klinik

Direktorat Bina ObatPublik dan Perbekalan

Kesehatan

Direktorat Bina Produksidan Distribusi Alat

Kesehatan

BagianProgram dan

Informasi

Bagian Umumdan

Kepegawaian

Bagian Hukum,Organisasi dan

Hubungan Masyarakat

BagianKeuangan

SubditBina Obat Esensial

Nasional

SubditPromosi Penggunaan

Obat Rasional

Subdit Standardisasi danBimbingan TeknisPenggunaan Obat

Rasional

Subbagian Tata Usaha

Kelompokjabfung

Kelompokjabfung

Kelompokjabfung

Kelompokjabfung

Subbagian Tata Usaha

Subdit Kerjasama Profesi

SubditFarmasi Klinik

SubditFarmasi Komunitas

Subdit Pemantauan danEvaluasi Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

Subdit Pengelolaan ObatPublik dan Perbekalan

Kesehatan

Subdit Penyediaan ObatPublik dan Perbekalan

Kesehatan

Subdit ProdukDiagnostik dan

Reagensia

Subdit Alat KesehatanNon Elektromedik

Subdit Alat KesehatanElektromedik

Subbagian Tata Usaha

Subdit PerbekalanKesehatan Rumah

Tangga

Subbagian Tata Usaha

Page 12: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

3 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Sementara bagan struktur organisasi sesuai Permenkes RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010

dapat dilihat pada Gambar 2. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan

alat kesehatan;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat

kesehatan; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatanberdasarkan Permenkes RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010

Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan

Direktorat Bina ObatPublik dan Perbekalan

Kesehatan

Direktorat BinaPelayanan

Kefarmasian

Direktorat Bina Produksidan Distribusi Alat

Kesehatan

Direktorat BinaProduksi dan Distribusi

Kefarmasian

BagianProgram dan

Informasi

BagianKepegawaiandan Umum

Bagian Hukum,Organisasi dan

HubunganMasyarakat

BagianKeuangan

Subdit PenyediaanObat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

Subdit PengelolaanObat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

Subdit Pemantauan danEvaluasi Program ObatPublik dan Perbekalan

Kesehatan

Subdit Analisis danStandardisasi Harga

Obat

Kelompokjabfung

Kelompokjabfung

Kelompokjabfung

Kelompokjabfung

Subdit PenggunaanObat Rasional

Subdit Farmasi Klinik

Subdit FarmasiKomunitas

Subdit Standardisasi

Subdit Standardisasidan Sertifikasi

Subdit Inspeksi AlatKesehatan dan PKRT

Subdit PenilaianProduk DiagnostikInvitro dan PKRT

Subdit Penilaian AlatKesehatan

Subdit Kemandirian Obatdan Bahan Baku Obat

Subdit Produksi danDistribusi Narkotika,

Psikotropika, Prekursor, danSediaan Farmasi Khusus

Subdit ProduksiKosmetika dan Makanan

Subdit Produksi danDistribusi Obat dan Obat

Tradisional

SekretariatDirektorat Jenderal

Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha

Page 13: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

4 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

BAB IIPROFIL KEFARMASIAN DAN ALAT

KESEHATAN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan periode 2010 – 2014 mengamanatkan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk dapat meningkatkan ketersediaan,

pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin

keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

Untuk itu, dibangun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut, yaitu

kebijakan peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, peningkatan

produksi dan distribusi alkes dan PKRT, peningkatan pelayanan kefarmasian, peningkatan

produksi dan distribusi kefarmasian dengan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Operasionalisasi kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tersedianya

data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir terkait bidang kefarmasian dan alat

kesehatan. Ketersediaan data dan informasi tidak hanya penting dalam tahap perumusan

suatu kebijakan, namun juga pada tahap implementasi dan tahap evaluasi. Untuk itu, perlu

dirancang berbagai strategi dalam mewujudkan ketersediaan data dan informasi tersebut,

mulai dari entry point, manajemen, pemanfaatan, hingga publikasinya. Data dan informasi

yang menjadi sumber dalam penyusunan profil ini didapat dari seluruh Dinas Kesehatan

Provinsi di Indonesia dan seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Melalui profil ini hasil-hasil yang telah dicapai dalam

pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan sampai dengan tahun 2010 yang

berupa cakupan-cakupan program, hasil-hasil kajian dan cakupan sarana produksi dan

distribusi kefarmasian dan alat kesehatan digambarkan dalam bentuk narasi, tabel maupun

grafik.

Penyusunan Profil Kefarmasaian dan Alat Kesehatan Tahun 2010 ini bertujuan untuk

memberikan data dan informasi yang berbasis bukti terkait pelaksanaan kegiatan Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai dengan tahun 2010 sebagai referensi

Page 14: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

5 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

dalam perumusan kebijakan dan perencanaan bagi Pimpinan dan sebagai referensi bagi

pelaksana kegiatan di bidang kesehatan.

Muatan Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini diarahkan kepada data dan informasi

yang mendukung pencapaian indikator Rencana Strategis (Renstra) Program Kefarmasian

dan Alat Kesehatan hingga tahun 2010 yang mencakup :

1. peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan

2. peningkatan produksi dan distribusi alat kesehatan

3. peningkatan pelayanan kefarmasian

4. peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian

5. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian

dan alat kesehatan

Page 15: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

6 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

BAB IIIPencapaian Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

A. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kebijakan Pemerintah terhadap peningkatan akses obat telah ditetapkan antara lain

dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Indonesia Sehat 2010, Sistem

Kesehatan Nasional (SKN) dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS). Dalam upaya pelayanan

kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin

khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah

sasaran yang harus dicapai. Salah satu tujuan KONAS yang tertuang dalam Keputusan

Menteri Kesehatan RI No. 189/Menkes/SK/III/2006 adalah menjamin ketersediaan,

pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial dengan ruang lingkup yang

mencakup pembiayaan, ketersediaan serta pemerataan obat bagi masyarakat. Akses

masyarakat terhadap obat esensial dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu penggunaan

obat rasional, harga yang terjangkau, pembiayaan yang berkelanjutan dan sistem pelayanan

kesehatan serta suplai yang dapat menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan.

Salah satu sasaran Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam Rencana Strategis

2010-2014 adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi

standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan indikator sasarannya yakni persentase

ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan obat melalui

pengadaan obat-obat program seperti Obat Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (PP & PL), Gizi dan KIA, obat dan vaksin Haji serta obat buffer stock sebagai stok

penyangga di tingkat nasional yang digunakan dalam mengantisipasi kekosongan obat dan

perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan pada saat terjadinya kejadian luar

biasa (KLB)/bencana.

Program pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin dilaksanakan sesuai amanat

KONAS sebagai upaya pembiayaan yang berkelanjutan sehingga Pemerintah dapat menjamin

ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin hingga tingkat pelayanan kesehatan

dasar (Puskesmas). Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Page 16: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

7 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pengadaan tersebut dengan mekanisme

bottom-up. Rencana Kebutuhan Obat (RKO) disusun untuk mendapatkan data kebutuhan

obat mulai dari tingkat kabupaten/kota yang direkapitulasi di tingkat provinsi hingga

Pemerintah Pusat. Pada tahun 2003 hingga 2006, pengadaan obat yang dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan hanya pengadaan Obat Bufferstock

Pusat/Provinsi/ Kab/Kota, Obat KLB dan obat Flu burung. Namun sejak tahun 2007 semua

pengadaan obat bersumber dana APBN yang terdapat di Kementerian Kesehatan dipusatkan

di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nilai alokasi dan realisasi

pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik Anggaran Pusat untuk Pengadaan Obat, Perbekkes dan VaksinTahun Anggaran 2007 – 2010

Pada grafik diatas dapat dilihat Perbandingan antara Alokasi dan Realisasi Anggaran Obat,

Perbekalan Kesehatan dan Vaksin yang terdapat di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Terlihat bahwa pada tahun 2007 tidak

terdapat alokasi pengadaan vaksin karena program tersebut masih berada di Direktorat

Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, baru kemudian pada tahun

2008 untuk pengadaan vaksin diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan. Selain itu juga terlihat bahwa nilai alokasi dan realisasi anggaran untuk

pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin setiap tahunnya cenderung stabil dan

tidak mengalami peningkatan. Padahal nilai riil keseluruhan anggaran yang ada untuk

pengadaan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan

Page 17: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

8 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

6

403

61

7

417

31

33

314

106

KMK 521/2007 KMK 302/2008 KMK 146/2010

Harga NAIK Harga TETAP Harga TURUN

kebijakan terkait desentralisasi pada program pengadaan obat, yakni menggunakan Dana

Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2010. Sehingga pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

sejak tahun 2010 tidak hanya menggunakan APBN Pusat yang dilakukan oleh Pemerintah

Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tetapi juga

dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kab/Kota) yang diberikan alokasi DAK.

Kebijakan Harga Obat Generik

Kebijakan rasionalisasi harga obat generik dilakukan untuk menjamin ketersediaan,

pemerataan dan keterjangkauan obat di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan

pertimbangan dan masukan dari Tim Evaluasi Harga Obat, yang beranggotakan para

ahli/pakar, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pemerintah (Kementerian

Kesehatan dan Badan POM), dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.

Kebijakan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes)

No.521/Menkes/SK/IV/2007 untuk 470 obat, lalu diubah dengan Kepmenkes

No.302/Menkes/SK/III/2008 mencakup 455 obat kemudian dengan

No.HK.03.01/Menkes/146/I/2010 yang mencakup 453 obat. Perubahan harga yang cukup

variatif terjadi pada tahun 2010 dimana sebanyak 106 obat mengalami penurunan harga dan

33 obat mengalami kenaikan harga sebagaimana dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Perubahan Kebijakan Harga Obat Generik yang ditetapkan melaluiKeputusan Menteri Kesehatan RI sejak tahun 2007

Page 18: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

9 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Ketersediaan Obat dan Vaksin

Program peningkatan ketersediaan obat dan vaksin dilaksanakan sebagaimana amanat

yang juga tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan. Obat dan vaksin adalah komoditi kesehatan yang menjadi

salah satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

merupakan barang publik yang perlu dijamin ketersediaannya dalam upaya pemenuhan

pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat dan vaksin didukung oleh industri farmasi, yang

berjumlah 251, dan 95% berlokasi di pulau Jawa yang diperkirakan dapat memproduksi 98%

kebutuhan obat nasional (KONAS, 2006).

Tingkat ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota mencerminkan tingkat

ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dimana hasil pengadaan buffer stock

Kabupaten/Kota (pengadaan di pusat hanya sampai dengan tahun 2009) serta pengadaan

obat dan perbekkes melalui DAK (mulai tahun 2010) disimpan dan dikelola oleh Tenaga

Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas (PKM). Tingkat ketersediaan obat yang ideal adalah

18 bulan yaitu untuk mencukupi kebutuhan selama 12 bulan dan lead time 6 bulan, yakni

waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadaan tahun berikutnya terkait proses pengadaan

sampai dengan distribusi. Hingga tahun 2010, ketersediaan obat di tingkat Instalasi Farmasi

Kab/Kota mencapai 14,2 bulan, atau meningkat 12,7% dari tahun 2009. Tingkat kecukupan

obat pada tahun 2008 s.d 2010 dapat dilihat pada Gambar 5.

9,5 BLN

12,6 BLN14,2 BLN

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

Gambar 5. Tingkat Kecukupan Obat Tahun 2008 – 2010

Sumber : Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Page 19: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

10 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah melakukan berbagai

upaya untuk meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin antara lain dengan kebijakan yang

mewajibkan perusahaan farmasi nasional (terutama BUMN) untuk memproduksi obat

generik, mencantumkan nama generik pada label obat yang beredar, kewajiban penulisan

resep menggunakan nama generik di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah serta

menyediakan pedoman pengawasannya. Kemudian dengan menjadikan PT. Biofarma

sebagai pusat pengembangan dan produksi vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksin

secara nasional.

Meskipun demikian terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan

ketersediaan obat dan vaksin, yakni kenyataan bahwa sebagian besar bahan baku yang

digunakan untuk produksi dalam negeri masih impor, sistem pengelolaan di Instalasi Farmasi

milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih belum efektif dan efisien serta sistem

pendistribusian yang terkendala faktor iklim, letak geografis, sarana prasarana distribusi dan

kondisi demografis. Permasalahan tersebut dapat menjadi peluang jika disikapi dengan

positif baik oleh Pemerintah maupun Swasta, antara lain peluang untuk mengembangkan

sistem pengelolaan dan pendistribusian obat dan vaksin yang baik secara nasional, kebijakan

yang mendukung perkembangan industri bahan baku obat karena ketergantungan terhadap

impor bahan baku dapat menyebabkan tidak stabilnya ketersediaan obat nasional dan

fluktuasi harga obat karena pengaruh harga bahan baku di pasar internasional.

Peningkatan penggunaan obat generik, baik pada sarana pelayanan kesehatan dasar

maupun pada pelayanan kesehatan rujukan, menunjukkan bahwa Tenaga Kesehatan telah

memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor HK.02.02/MENKES/068/1/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di

Fasilitas Kesehatan Pemerintah.

Pada tahun 2009 terlihat bahwa persentase penggunaan obat generik di Rumah Sakit

adalah 50,06% dan meningkat hingga mencapai 57,18% pada tahun 2010. Hal ini masih

rendah bila dibandingkan dengan pencapaian penggunaan obat generik di Puskesmas pada

tahun 2009 yakni sebesar 95,08% yang meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 96,06%

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.

Page 20: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

11 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

50,0657,18

95,08 96,06

0

20

40

60

80

100

RS PKM

2009

2010

Gambar 6. Persentase Penggunaan Obat Generik Tahun 2009-2010

B. Pengelolaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan

Penerapan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah membawa

implikasi terhadap organisasi kesehatan baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun

Kabupaten/Kota. Demikian pula halnya dengan organisasi pengelolaan obat publik dan

perbekalan kesehatan, bila sebelumnya di seluruh Kabupaten/Kota terdapat Gudang

Farmasi, maka dengan diserahkannya Gudang Farmasi kepada pemerintah daerah,

organisasi tersebut tidak selalu eksis di setiap Kabupaten/Kota.

Untuk lebih meningkatkan keberadaan gudang farmasi Kabupaten/Kota dalam rangka

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, didalam KONAS tahun 2005 disebutkan

bahwa keberadaan gudang farmasi Kabupaten/Kota diubah namanya menjadi Instalasi

Farmasi Kabupaten Kota ( IFK ).

Kebijakan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota

dipusatkan pada Unit Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang lebih dikenal dengan one gate

policy drug supply management. Adapun fungsi yang harus dijalankan meliputi perencanaan,

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan pelaporan, dan evaluasi yang

terintegrasi dengan unit kerja terkait. Kebijakan ini didasarkan kepada efisiensi, efektifitas

dan profesionalisme. Pengelolaan mencakup seluruh obat publik dan perbekalan kesehatan

yang berasal dari semua sumber anggaran dan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan di

masing-masing Kabupaten/Kota.

Dari Hasil pemantauan yang lakukan sampai dengan tahun 2009, telah dilakukan

penilaian kualitas pengelolaan obat di Kabupaten/Kota yang meliputi komponen Anggaran,

Page 21: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

12 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Sumber Daya Manusia dan kualitas sarana prasarana di Instalasi Farmasi Kab/Kota dengan

hasil sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi IFK

Di dalam pembentukan organisasi kesehatan di daerah perlu dipertimbangkan

keberadaan, kapasitas serta kesiapan dalam merumuskan/ melaksanakan kebijakan

kesehatan. Organisasi tersebut juga harus mampu membuat perencanaan operasional,

serta mengembangkan berbagai inisiatif baru untuk menyelaraskan visi Kementrian

Kesehatan.

Struktur Organisasi IFK se-Indonesia

Seksi

45%

UPTD

46%

Lain-lain

9%

Gambar 7. Struktur Organisasi IFK se-Indonesia

Struktur organisasi unit pengelola obat di Kab/Kota seluruh Indonesia 46% sudah dalam

bentuk UPTD dan 65% dalam bentuk Seksi Farmasi.

Untuk tugas dan fungsi unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan dapat mengacu

kepada SK Menkes Ri No. 610/Men.Kes./S.K/XI/81 tahun 1981. tentang Organisasi dan Tata

Kerja Gudang Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi di Kabupaten/Kota, sementara untuk

kedudukan organisasi yang akan dibentuk disesuaikan dengan keperluan dalam rangka

pelaksanaan salah satu bidang tugas untuk menunjang tugas pokok induknya.

Page 22: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

13 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan

Gambaran mengenai situasi sumber daya manusia pengelola obat publik dan

perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi dikelompokkan menjadi penanggung jawab

Instalasi Farmasi dan proporsi tenaga berdasarkan latar belakang pendidikan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 pasal 63 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa

pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan

farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu.

Penanggungjawab IF Kab/Kota se-Indonesia

APOTEKER,

313,

68%

NON

APOTEKER,

144,

32%

Gambar 8. Penanggung Jawab IF Kab/Kota Se-Indonesia

Dari diagram dapat dilihat bahwa 68% Instalasi Farmasi Kab/Kota di Provinsi NAD

sudah dikelola oleh Apoteker sebagai penanggung jawabnya dan hanya 32% yang

dikelola oleh Non Apoteker AA/SMF, D3 Farmasi, Tenaga Kesehatan Lainnya. Hal ini

sudah cukup baik mengingat Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota sebagian besar sudah

dikelola oleh apoteker yang sesuai dengan keahliannya. Kepala Unit pengelola obat

/Instalasi Farmasi sebaiknya dipimpin oleh Apoteker, dan didukung oleh tenaga berlatar

belakang farmasi sebagai penanggung jawab perencanaan dan pengadaan,

penyimpanan dan penyaluran / pendistribusian, penanggung jawab

pencatatan/pelaporan dan evaluasi. Selain itu diperlukan tenaga non farmasi sebagai

tenaga administrasi dan tenaga pembantu umum.

Page 23: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

14 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

3. Peningkatan SDM Di Puskesmas

Puskesmas merupakan unit pelayanan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

yang berada diwilayah kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional dibidang

kesehatan. Peningkatan sumber daya manusia di puskesmas memiliki peran yang sangat

penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka memelihara kesehatan

masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya konkret seperti pelatihan-

pelatihan bagi tenaga kesehatan di puskesmas khususnya pengelola obat di puskesmas.

Gambaran peningkatan SDM di puskesmas dilihat berdasarkan kegiatan yang dilakukan

Instalasi Farmasi bagi pengelola obat di puskesmas, seperti pelatihan, pertemuan,

monev dan bimtek.

Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Pernah

Melakukan Kegiatan Peningkatan SDM di Indonesia

Tahun 2008

266

181

327

204

0

50

100

150

200

250

300

350

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

Ju

mla

hK

ab

/Ko

ta

Gambar 9. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Pernah Melakukan Kegiatan Peningkatan SDM

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa telah dilakukan kegiatan peningkatan

SDM di puskesmas melalui kegiatan pertemuan di 266 kabupaten/kota, pelatihan di 181

kabupaten/kota, kegiatan monev di 327 kabupaten/kota dan kegiatan bimtek di 204

kabupaten/kota.

Page 24: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

15 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

4. Sarana Dan Prasarana Penyimpanan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan.

Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan yang baik bertujuan untuk

memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab,

menjaga kelangsungan persediaan dan memudahkan pencarian dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya sarana dan prasarana yang ada di

Instalasi Farmasi. Adapun sarana yang minimal sebaiknya tersedia adalah sebagai

berikut :

a) Gedung, dengan luas 300 m2 – 600 m2

b) Kendaraan roda dua dan roda empat, dengan jumlah 1 – 3 unit

c) Komputer + Printer, dengan jumlah 1 – 3 unit

d) Telepon & Faximile, dengan jumlah 1 unit

e) Sarana penyimpanan, seperti : rak, pallet, lemari obat, dan lain-lain.

Gambaran mengenai sarana dan prasarana penyimpanan obat publik dan

perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi dikelompokkan menjadi: luas tanah, luas

bangunan, status gedung dan kondisi bangunan.

Luas Tanah IFK Kab/Kota se-Indonesia

< 300 m2

16%

> 300 m2

84%

Gambar 10. Luas Tanah IFK Kab/Kota se-Indonesia

Dari diagram diatas terlihat bahwa sebanyak 84 % kabupaten/kota memiliki luas

tanah > 300 m2, 16% kabupaten kota memiliki luas kurang dari 300 m2

Page 25: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

16 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Luas Bangunan IFK Kab/Kota se-Indonesia

< 300 m2

43%

> 300 m2

57%

Gambar 11. Luas bangunan IF Kab/Kota Se-Indonesia

Dari diagram diatas terlihat bahwa 57% kabupaten/kota memiliki luas bangunan ≤

300 m2 dan hanya 43% memiliki luas bangunan > 300m2 .

Luas tanah dan bangunan yang memadai berguna untuk kemudahan dan

kelancaran dalam penyimpanan dan distribusi obat. Ruang penyimpanan yang cukup

luas mempermudah sirkulasi keluar masuk obat di ruang penyimpanan. Luasnya ruang

penyimpanan obat dapat disesuaikan dengan jumlah anggaran obat yang ada.

5. Pengamanan

Sarana pengamanan gedung sangat penting dimiliki oleh instalasi farmasi untuk

menjaga obat dari pencurian dan bahaya kebakaran. Untuk jenis dan jumlah tralis

disesuaikan dengan bentuk bangunan termasuk pintu, jendela dan plafon dengan

spesifikasi terbuat dari bahan besi dengan ketebalan 12 mm, untuk jenis pagar dibuat

kombinasi tembok yang terbuat dari bata merah, batako atau bahan lain yang cukup

kuat dan kawat berduri atau kawat harmonica juga dapat digunakan pagar hidup dari

tanaman yang mudah tumbuh dan mudah dipelihara serta mempunyai kerapatan yang

dapat mencegah masuknya ternak dengan jumlah yang disesuaikan dengan luas tanah.

Sedangkan untuk alat pemadam kebakaran selain digunakan jenis tabung CO2 juga

dapat digunakan pasir dan karung.

Page 26: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

17 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Jumlah Instalasi Farmasi Kab/Kota se-Indonesia yang

Memiliki Sarana Pengaman

325283

65

361

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Alarm Tralis Pagar Pemadam

Ju

mla

hK

ab

/Ko

ta

Gambar 12. Jumlah Instalasi farmasi Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Sarana Pengamanan

Dari diagram diatas terlihat bahwa instalasi farmasi di di Kab/Kota yang memiliki

alarm hanya 65 Kab/Kota, memiliki teralis 361, memiliki pagar pengamanan 283, serta

325 yang memiliki alat pemadam kebakaran.

6. Penyimpanan dan Distribusi

Kegiatan penyimpanan dan distribusi memegang peranan penting dalam

pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan

baik apabila didukung oleh sarana penyimpanan dan distribusi yang memadai.

Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki

Kendaraan Roda 4 & Roda 2

296

313

285

290

295

300

305

310

315

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

Ju

mla

hK

ab

/Ko

ta

Gambar 13. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Dari gambar diatas terlihat bahwa hanya 296 kabupaten/kota yang sudah memiliki

kendaraan operasional roda 4 dan generator. Sejumlah 313 kabupaten/kota (52%) yang

Page 27: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

18 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

telah memiliki kendaraan roda 2. Kendaraan tersebut sangat diperlukan oleh instalasi

farmasi dalam menunjang kelancaran distribusi obat.

Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang memiliki

Sarana Penyimpanan

400 394317 319

151

364

0

100

200

300

400

500

Rak

Pale

t

Lem

ari

Obat

Lem

ari

Nark

otik

dan

OK

T

Lem

ari

Vaksin

/

Cold

Chain

Lem

ari

EsJ

um

lah

Kab

/Ko

ta

Gambat 14. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki Sarana Penyimpanan

Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki

Sarana/Prasarana Penunjang

370 384

153

260

127 148

0

100

200300

400

500

Kereta

Dorong

AirCon

ditioner

Exhaus

t Fan

Kipas

Angin

Gen

erat

or

Pompa

Air

Ju

mla

hK

ab

/Ko

ta

Gambar 15. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki sarana/Prasarana Penunjang

Sarana penyimpanan obat seperti rak dan lemari es telah dimiliki oleh 364 kab/kota.

Hanya 319 kabupaten/kota yang memiliki lemari narkotik, AC, dan Kipas Angin.

Sebanyak 317 kabupaten/kota yang memiliki lemari obat, 13 kabupaten/kota yang

memiliki pompa air, 5 kabupaten/kota 151 yang memiliki exhaust fan dan lemari

vaksin, sebanyak 394 kabupaten/kota yang memiliki pallet, dan sebanyak 370

kabupaten/kota yang memiliki kereta dorong.

Page 28: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

19 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Sirkulasi udara yang cukup sangat penting untuk menjaga mutu obat agar obat tidak

mudah rusak oleh udara yang lembab atau terlalu panas untuk itu diperlukan juga

ventilasi atau saluran udara yang memadai.

Alat penunjang lainnya yang juga diperlukan di instalasi farmasi adalah generator

yang digunakan sebagai pengganti apabila aliran listrik padam

7. Administrasi

Sebagai penunjang terlaksananya suatu kegiatan perlu adanya sarana kantor atau

administrasi

Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesia yang Memiliki

Sarana/Prasarana Administrasi

415

161

381

288

137

0

100

200

300

400

500

Kom

pute

r/

Lapto

p

Soft

ware

Printe

r

Tele

pon

Faksim

ile

Ju

mla

hK

ab

/Ko

ta

Gambar 16. Jumlah IF Kab/Kota se-Indonesai yang Memiliki sarana/Prasarana Administrasi

dari gambar di atas terlihat sebanyak 415 kab/kota dimana unit pengelola obatnya

telah memiliki komputer dan Laptop 381 kab/kota yang telah memiliki printer, 288

kab/kota memiliki telepon dan 137 kab/kota telah memiliki faximile, dan 161 Kab/Kota

telah memiliki software ketersediaan obat.

Ini menunjukkan bahwa kegiatan administrasi dapat berjalan dengan baik apabila

didukung oleh sarana yang memadai, sedangkan untuk kelancaran komunikasi memang

masih terkendala untuk instalasi farmasi yang terdapat di daerah terpencil.

8. Sumber Anggaran Pengadaan Obat

Keputusan Menkes RI No. 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa

Page 29: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

20 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Pemerintah Daerah kab/kota mempunyai wewenang terhadap penyediaan dan

pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala

kabupaten/kota.

Sumber anggaran obat di kab/kota dapat diambil dari dana APBD II (DAU), APBD I,

Askes, Buffer stok kab/kota, atau dari sumber anggaran Program.

Rata-rata Anggaran Per kapita APBD II (DAU)

3746 3791

52475592

6352

0

2000

4000

6000

8000

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008

Dala

mR

up

iah

Gambar 17. Rata-rata Anggaran Per Kapita APBD II (DAU)

Rata-rata Per Kapita Buffer Stock (APBN)

1090 11701413

1650

1990

0

500

1000

1500

2000

2500

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008

Dala

mR

up

iah

Gambar 18. Rata-rata Per Kapita Buffer Stock (APBN)

Dari gambar menunjukkan bahwa Anggaran obat di Kabupaten/Kota diperoleh

paling besar dari dana APBD II/DAU , sisanya dari buffer stok kab/kota dana APBN dan

APBD I.

Page 30: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

21 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

9. Biaya Operasional

Biaya operasional sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan dalam pengelolaan

obat dan perbekalan kesehatan.

Gambar 19. Data Biaya Operasional IF Kab/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2008

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat bahwa sebanyak 28% kab/kota yang

belum memiliki biaya operasional di unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan dan

sebesar 72 % yang sudah mempunyai biaya operasional. Biaya operasional sebesar

25% digunakan untuk biaya pemeliharaan, dan 25% digunakan untuk biaya distribusi,

dan sisanya sebanyak 50% digunakan untuk biaya lain-lain.

C. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Pada tahun 2010 diketahui bahwa cakupan pelayanan kefarmasian masih rendah di

Puskesmas Perawatan sebesar 34% bila dibandingkan dengan pelayanan kefarmasian di

Puskesmas Non Perawatan yakni sebesar 66%. Kegiatan pelayanan kefarmasian ini

mencakup Pelayanan Informasi Obat (PIO) baik aktif maupun pasif dan konseling yang

dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Kefarmasian

berdasarkan Jenis Puskesmas pada Tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 20 a.

Data Biaya Operasional IF Kab/Kota SeluruhIndonesia Tahun 2008

ADA,

329,

72%

TIDAK ADA,

128,

28%

Page 31: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

22 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Gambar 20 a. Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Kefarmasianberdasarkan Jenis Puskesmas pada Tahun 2010

Sementara dari hasil pemutakhiran data tahun 2010 diketahui bahwa hanya terdapat

13,7% Puskesmas yang melakukan PIO secara aktif yang ditunjukkan pada Gambar 20 b. PIO

secara aktif dilakukan dengan cara membuat poster, leaflet, brosur atau materi iklan lainnya

yang berisikan informasi tentang penggunaan obat rasional, obat generik, cara penggunaan

obat berdasarkan jenis dan bentuknya, dan lain lain. Selain itu juga disertakan informasi

tentang pasien yang mencakup riwayat penggunaan obat oleh pasien yang bersangkutan.

Gambar 20 b. Grafik Persentase Puskesmas yang melakukan PIOTahun 2010

Rasio Jumlah Tenaga Apoteker terhadap Puskesmas

Pada tahun 2010 terdapat jumlah Puskesmas sebesar 4953 sementara jumlah Apoteker

yang bekerja di Puskesmas adalah 605 orang. Hal ini digambarkan dalam grafik dibawah

dimana dapat dilihat proporsi cakupan jumlah Apoteker terhadap jumlah Puskesmas adalah

sebesar 1 : 8. Rasio tersebut memberikan peluang terhadap peningkatan pemerataan

distribusi Apoteker di Indonesia sehingga pelayanan kefarmasian untuk masyarakat dapat

lebih terjangkau khususnya di sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah

(Puskesmas).

Page 32: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

23 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Gambar 21. Grafik Perbandingan Jumlah Tenaga Apoteker terhadap PuskesmasTahun 2010

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2010

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit tahun 2010

Dari 290 Rumah Sakit pemerintah yang telah di evaluasi (41% dari data SIRS tahun

2010) diketahui Rumah Sakit yang telah melaksanakan Pelayanan Informasi Obat sebanyak

48%, Rumah Sakit yang sudah melaksanakan Konseling adalah 34%, Rumah Sakit yang Kepala

Instalasi Farmasinya adalah Apoteker yakni 84%, dan Rumah Sakit yang melaksanakan

Pelayanan Kefarmasian Sistem Satu Pintu terdapat sebanyak 7%.

Gambar 22. Grafik Data Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit milik PemerintahTahun 2010

Sumber : Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Kemenkes RI Tahun 2010

Page 33: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

24 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

D. Cakupan Sumber Daya Kefarmasian di Indonesia Tahun 2008 – 2010

1. Cakupan Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan

menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan

upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Yang termasuk sarana

produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri

Obat Tradisional (IOT), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Alat Kesehatan,

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Industri Kosmetika. Keadaan cakupan

sarana produksi yang dibahas dalam profil ini secara keseluruhan diukur terhadap 33

provinsi di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2010. Khusus pada tahun 2010, dapat

dilihat persentase ketersediaan sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat

kesehatan pada gambar 23, dimana terlihat sarana Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

memiliki jumlah paling banyak dibandingkan dengan sarana produksi lainnya diikuti oleh

Industri Kosmetika dan Industri Farmasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pangsa

pasar IKOT cukup diminati oleh dunia usaha dalam negeri. Hal ini dapat disebabkan oleh

kemudahan dalam proses perizinan IKOT dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

yang dimiliki oleh alam Indonesia sebagai bahan baku.

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 23. Grafik Cakupan Sarana Produksi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010

Page 34: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

25 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

a) Industri Farmasi

Perkembangan jumlah dan jenis produk yang diproduksi oleh Industri Farmasi

dalam negeri serta kebijakan Pemerintah yang kondusif telah mendorong sarana

industri farmasi Indonesia hingga menjadi salah satu industri yang berkembang cukup

pesat dengan jumlah konsumen yang terus bertambah. Tercatat bahwa di Indonesia

terdapat 21 Provinsi yang belum memiliki sarana industri farmasi antara lain Provinsi

Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Sementara jumlah

industri farmasi di Indonesia pada tahun 2008 – 2010 yang hanya tersebar di 12 provinsi

dapat dilihat pada Gambar 24, dimana Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah industri

farmasi terbanyak diikuti oleh Provinsi Jawa Timur.

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 24. Grafik Jumlah Industri Farmasi per Provinsi pada Tahun 2008 – 2010

Kenyataan bahwa jumlah industri farmasi terus meningkat dari tahun ke tahun di

wilayah Indonesia bagian barat ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan

Page 35: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

26 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

industri farmasi di Indonesia bagian timur dalam rangka pemerataan sarana tersebut di

seluruh Indonesia. Keberadaan industri farmasi yang banyak tersebar di wilayah

Indonesia bagian barat ini juga salah satu sebab dari mahalnya harga obat di bagian

timur akibat tingginya biaya distribusi. Faktor keamanan, kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) dan keadaan ekonomi masyarakat di wilayah timur Indonesia juga harus

ditingkatkan untuk mendukung upaya tersebut. Hal ini penting untuk membuka akses

masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan khususnya bidang kefarmasian dan

alat kesehatan.

b) Industri Obat Tradisional (IOT)

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti Industri Obat Tradisional sudah

banyak berkembang dan mayoritas masyarakat kian banyak yang berpaling pada obat

tradisional terkait slogan back to nature atau hidup sehat dengan herbal. Penyebaran

industri obat tradisional pada tingkat provinsi/kab/kota belum banyak berkembang

pada wilayah Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur. Hal ini terlihat

dari Gambar 25, yang menunjukkan Grafik Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi

pada tahun 2008 – 2010. Terdapat 25 Provinsi di Indonesia yang belum memiliki sarana

tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung,

Jambi, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 25. Grafik Jumlah Industri Obat Tradisional per Provinsi pada Tahun 2008 – 2010

Page 36: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

27 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Keberadaan Industri Obat Tradisional paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat,

diikuti oleh Provinsi Banten dan Jawa Timur. Kenaikan jumlah dari tahun 2008 hingga

2010 yang cukup signifikan terlihat pada Provinsi Banten dan Jawa Tengah.

Kemungkinan hal ini disebabkan oleh prospek yang baik dan cukup menjanjikan dalam

mengembangkan usaha di bidang obat tradisional, kemudahan dalam proses perizinan

dan dalam memperoleh bahan baku, meningkatnya jumlah penelitian di bidang obat

tradisional yang didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengedepankan produk

herbal asli Indonesia, jamu dan lain sebagainya.

c) Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

Berdasarkan ketersediaannya, jumlah sarana Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 38% namun pada

tahun 2010 terjadi penurunan sekitar 34%. Industri Kecil Obat Tradisional di Indonesia

sejak tahun 2008 hingga 2010 hanya tersebar di 25 Provinsi, sementara 8 (delapan)

provinsi yang belum memiliki sarana IKOT antara lain Provinsi Kepulauan Riau,

Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, Papua Barat dan Papua. Jumlah sarana Industri Kecil Obat Tradisional tahun

2008 – 2010 yang tersebar hanya di 25 Provinsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 26.

Sumber: Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 26. Grafik Jumlah Industri Kecil Obat Tradisional di Indonesia pada Tahun 2008 – 2010

Page 37: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

28 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

d) Produksi Alat Kesehatan

Berdasarkan data cakupan sarana kesehatan bidang kefarmasian dan alat kesehatan

pada tahun 2008 – 2010 terdapat 21 provinsi yang belum memiliki sarana produksi alat

kesehatan, yaitu Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Nusa Tenggara

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sarana produksi alat

kesehatan sebagian besar berada di wilayah Indonesia Barat, untuk wilayah Indonesia

Tengah hanya ada 1 (satu) provinsi, dan wilayah Indonesia Timur belum ada sama sekali.

Terdapat peningkatan jumlah sarana produksi alat kesehatan dari tahun ke tahun dan

jenis alat kesehatan yang diproduksi juga lebih beragam, sebaran sarana produksi Alat

Kesehatan di tiap provinsi tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada Gambar 27.

Tahun Aceh Sumut Sumbar Kepri SumselDKI

JakartaBanten

JawaBarat

DIYJawa

TengahJawaTimur

NTB

2008 0 6 1 2 2 24 13 47 3 12 17 1

2009 1 8 1 2 2 31 17 56 3 14 23 2

2010 1 11 1 4 2 38 23 70 4 19 26 2

Sumber : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 27. Jumlah Sarana Produksi Alat Kesehatan per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

Page 38: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

29 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

e) Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga

Berdasarkan data cakupan sarana Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT)

di Indonesia pada tahun 2008 – 2010 terdapat 13 provinsi yang belum memiliki sarana

produksi PKRT, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara,

Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,

NTB, Bali, dan Riau. Jumlah sarana produksi PKRT yang tersebar di 20 provinsi di

Indonesia pada tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada gambar 28.

Tahun

Ace

h

Sum

ut

Sum

bar

Ke

pri

Bab

el

Jam

bi

Be

ngk

ulu

Sum

sel

Lam

pu

ng

DK

I

Ban

ten

Jab

ar

Jate

ng

DIY

Jati

m

NTT

Kal

bar

Kal

sel

Sulu

t

Suls

el

2008 1 27 3 0 1 2 0 3 2 84 65 152 45 2 55 0 1 2 2 1

2009 2 35 3 0 1 2 1 3 2 99 76 174 50 2 67 1 1 2 2 2

2010 2 36 3 1 1 2 1 3 3 109 86 191 56 3 80 1 1 3 2 2

Sumber : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 28. Jumlah Sarana Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

f) Industri Kosmetik

Berdasarkan data cakupan sarana Industri Kosmetika di Indonesia pada tahun 2008

– 2010 terdapat 18 provinsi yang belum memiliki sarana tersebut yaitu Kepulauan Riau,

Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Page 39: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

30 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Gambar 29

menunjukkan cakupan jumlah sarana Industri Kosmetika yang tersebar di 15 provinsi di

Indonesia pada tahun 2008 – 2010.

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 29. Jumlah Industri Kosmetika per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

2. Cakupan Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan cakupan sarana pelayanan kesehatan terutama terkait

ketersediaan sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan terdapat beberapa

cara salah satunya dengan melihat jumlah sarana distribusi bidang kefarmasian dan alat

kesehatan. Sarana distribusi tersebut mencakup Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko

Obat, Penyalur Alat Kesehatan dan Sub Penyalur Alat Kesehatan yang tersebar di 33 provinsi

di Indonesia pada periode tahun 2008 – 2010. Pada gambar 30 dapat dilihat persentase

jumlah masing-masing sarana distribusi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang

diuraikan sebagai berikut: 1) sarana distribusi paling dominan adalah Apotek sebagai retailer

yang menguasai 51% dari total sarana, diikuti oleh Toko Obat yakni sebesar 26%; 2) sarana

PBF sebagai distributor besar/wholesaler memegang 9% dari pasar nasional; dan 3) sarana

Penyalur Alat Kesehatan (PAK) merupakan sarana yang sebarannya memiliki jumlah terkecil

yakni sebesar 3%.

Hal ini menunjukkan bahwa perspektif dunia usaha masih dominan memilih Apotek

sebagai jenis sarana distribusi utama yang dikembangkan. Kenyataan ini didukung oleh

beberapa grup perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi mulai banyak mendirikan

Page 40: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

31 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

apotek sebagai mitra usaha dengan sistem konsinyasi/waralaba yang lebih dikenal dengan

sistem franchise yang mulai banyak mengakuisisi Apotek konvensional.

Gambar 30. Grafik Cakupan Sarana Distribusi di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010

a) Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Cakupan sarana distribusi Pedagang Besar Farmasi yang berperan sebagai

distributor utama ini sudah banyak berkembang di Indonesia dan kini kian memegang

peranan penting dalam upaya memfasilitasi keterjangkauan masyarakat terhadap

pemerataan akses obat terutama obat esensial. Pedagang Besar Farmasi mempunyai

peranan besar dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan secara luas seperti

penyebaran obat – obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dan diminati pasar,

tentunya dengan mempertimbangkan prinsip–prinsip ekonomi. Perkembangan jumlah

sarana PBF di Indonesia pada tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada Gambar 31 yang

menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PBF yang paling banyak

terutama bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa

Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta). Hal ini dimungkinkan oleh karena Provinsi Jawa

Timur menjadi pusat distribusi dari PBF yang mendistribusikan obat dan perbekalan

kesehatan lainnya di regional Indonesia bagian timur sebagai upaya meminimalisir harga

obat terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk pengiriman obat ke wilayah tersebut.

Page 41: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

32 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 31. Jumlah Pedagang Besar Farmasi per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

b) Apotek

Apotek merupakan sarana distribusi yang dalam menjalankan fungsinya bersifat

dwifungsi yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi menuntut agar apotek

memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan usaha sedangkan fungsi sosial adalah

untuk pemerataan distribusi dan sebagai salah satu tempat pelayanan informasi obat

kepada masyarakat. Orientasi pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah bergeser,

semula hanya berorientasi pada pelayanan produk (product-oriented) menjadi

pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (patient-oriented).

Jumlah apotek di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada

Gambar 32.

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 - 2010Gambar 32. Jumlah Apotek per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

Page 42: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

33 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

c) Toko Obat

Toko Obat juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, walaupun banyak

yang sudah mulai beralih izin menjadi Apotek. Sebagai bagian dari sistem distribusi obat,

Toko Obat memiliki fungsi yang strategis dalam upaya pemerataan ketersediaan obat

agar obat mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sesuai

dengan salah satu kebijakan nasional di bidang obat. Pembinaan dan pengawasan

mutlak dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kesalahan

dalam penggunaan obat. Jumlah sarana Toko Obat di Indonesia pada tahun 2008 - 2010

dapat dilihat pada Gambar 33. Dari grafik tersebut diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat

memiliki jumlah Toko Obat terbanyak baik pada tahun 2008 maupun 2009 dan 2010

dimana kenaikan yang signifikan terlihat di tahun 2010. Sementara di Pulau Sumatera,

Toko Obat paling banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara diikuti dengan Aceh,

Sumatera Barat dan Riau. Untuk wilayah Indonesia bagian timur terlihat bahwa sebaran

Toko Obat terbanyak terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga disimpulkan bahwa

secara keseluruhan peluang untuk meningkatkan jumlah sarana distribusi berupa Toko

Obat ini masih sangat luas.

Sumber : Pemutakhiran Data Ditjen Binfar dan Alkes, Kemenkes RI Tahun 2008 - 2010

Gambar 33. Jumlah Toko Obat per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

Page 43: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

34 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

c) Penyalur Alat Kesehatan dan Sub/Cabang Penyalur Alat Kesehatan

Kegiatan penyaluran alat kesehatan di atur di dalam Permenkes RI

No.1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang merupakan

perubahan atas Permenkes RI No. 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat

Kesehatan dan PKRT. Perubahan mendasar dengan keluarnya Permenkes RI No.

1191/Menkes/Per/VIII/2010 adalah dihapusnya Sub Penyalur Alat Kesehatan, sehingga

sarana penyalur alat kesehatan hanya Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Cabang PAK, dan

Toko Alat Kesehatan. Selama masa peralihan semua Sub PAK harus menyesuaikan

dengan peraturan baru hingga paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan tersebut

diundangkan.

Sumber : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 34 a. Jumlah Sarana Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

Dari grafik diatas terlihat bahwa pada saat ini sarana PAK masih terpusat di pulau

Jawa, khususnya provinsi DKI Jakarta, karena pada awalnya PAK merupakan agen

Page 44: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

35 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

tunggal dari produsen alkes sehingga ada kecenderungan untuk memilih lokasi usaha di

DKI Jakarta yang akan mempermudah aktivitas usahanya. Dengan adanya Permenkes

No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 maka PAK bisa merupakan agen tunggal maupun sub

distributor dari PAK lain.

Hingga tahun 2010, terdapat 18 provinsi yang belum memiliki sarana PAK yaitu

Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, NTB, NTT, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo,

Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan Distribusi

Alat Kesehatan di wilayah provinsi yang belum memiliki PAK dilakukan oleh Sub PAK,

Cabang PAK, dan Toko Alat Kesehatan.

Sebagaimana terlihat pada gambar 34 b, dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur,

Jawa Barat dan Sumatera Utara memiliki peningkatan sarana yang paling tinggi

sementara Bali, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua memiliki kecenderungan

penurunan jumlah sarana sejak tahun 2008 hingga 2010. Penyebab menurun dan

meningkatnya populasi sebaran jumlah sarana ini kemungkinan dikarenakan faktor

keamanan seperti di Papua, prospek yang lebih menjanjikan jika sarana berdiri di

Ibukota seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, atau faktor lain yang tidak dapat dijelaskan

dengan pasti.

Sumber : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 34 b. Jumlah Sarana Sub/Cabang Penyalur Alat Kesehatan per Provinsi pada Tahun 2008 –2010

Page 45: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

36 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

3. Data Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT Tahun 2008 – 2010

Izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan

dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik

Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Produk alat kesehatan impor masih mendominasi pangsa pasar di Indonesia, seperti

terlihat pada gambar 35, izin edar alat kesehatan impor terdapat lebih dari 90% dari seluruh

izin edar alat kesehatan, dan ada kecenderungan peningkatan persentase izin edar alat

kesehatan impor dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan jumlah produk alat kesehatan

lokal perlu peningkatan upaya pembinaan sarana produksi alat kesehatan dan kemudahan

dari sisi regulasi serta peningkatan penanaman modal di Indonesia.

Untuk produk PKRT di Indonesia, produk lokal lebih banyak mendominasi pasar daripada

produk impor mengingat sarana produksi PKRT sudah cukup banyak dan tersebar di 20

propinsi meskipun persentasenya cukup fluktuatif per tahunnya pada tahun 2008 hingga

2010.

No Kelompok ProdukTahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

Import Lokal Import Lokal Import Lokal

1 Produk Diagnostik & Reagensia 3.350 242 2.701 141 1.668 85

2 Elektromedik 1.928 148 2.075 110 1.467 24

3 Non Elektromedik 2.579 457 4.003 494 2.196 298

4 PKRT 406 1.034 481 974 379 787

Jumlah Kumulatif per Tahun 8.263 1.881 17.523 3.600 23.233 4.794

Sumber : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Kemenkes RI Tahun 2008 – 2010

Gambar 35. Grafik Jumlah Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT yang Diterbitkan pada Tahun 2008 – 2010

Page 46: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

37 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

E. Sistem Pelaporan dan Perizinan secara Elektronik

1. Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)

Berdasarkan Permenkes RI No. 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Kesehatan pada pasal 539, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data

dan informasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Salah satu kegiatan

yang dilakukan adalah pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Data Penggunaan Obat

Narkotika dan Psikotropika dari unit pelayanan.

Dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan data pelaporan tersebut Direkorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menggunakan Sistem Pelaporan dalam bentuk

software aplikasi yaitu Sistem Pelaporan narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) yang dapat

diakses secara online dan tampilan aplikasinya dapat dilihat pada Gambar 36.

Gambar 36. Tampilan Aplikasi SIPNAP

Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika telah disosialisasikan ke Dinas Kesehatan

Provinsi dan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan juga telah dilakukan Training of Trainer (TOT)

bagi petugas Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan kemampuan pengoperasian

Page 47: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

38 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

SIPNAP tersebut. SIPNAP terdiri dari software tingkat Unit Pelayanan (Apotek, Puskesmas

dan Rumah sakit); Software Tingkat Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Pelaporan ke Provinsi

dan Pusat dilakukan melalui sistem Pelaporan Online melalui Jaringan Internet.

2. Software Pelaporan Dinamika Obat PBF

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa Pedagang Besar

Farmasi (PBF) dan setiap cabangnya terdapat beberapa kewajiban yang harus diikuti,

diantaranya mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

918/Menkes/PER/IX/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi. Dalam Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 1191/Menkes/SK/IX/2002, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Pedagang

Besar Farmasi dan setiap cabangnya wajib menyampaikan laporan secara berkala sekali 3

(tiga) bulan mengenai usahanya yang meliputi jumlah penerimaan dan penyaluran masing-

masing jenis obat kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi setempat dengan menggunakan formulir model PBF-9. Hal ini diaplikasikan melalui

suatu sistem pelaporan secara elektronik. Dalam rangka memfasilitasi pelaporan dinamika

obat Pedagang Besar Farmasi tersebut diperlukan adanya sistem pelaporan yang

komprehensif, terintegrasi dan mudah dikelola. Selama ini pihak PBF biasanya melaporkan

distribusi obat tersebut melalui dokumen (hardcopy) yang dikirimkan lewat pos, dalam

jumlah lembar kertas yang tidak sedikit. Sistem ini dinilai tidak efisien dan tidak efektif ,oleh

karena itu pihak Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ditjen Binfar dan Alkes telah

membuat sebuah sistem pelaporan dengan menggunakan software agar pelaporan

distribusi/penyaluran obat yang terpusat mudah dikelola, diakses dan didistribusikan.

Aplikasi Software Sistem Pelaporan PBF (Pedagang Besar Farmasi) merupakan suatu

sistem yang dirancang untuk dapat mengakumulasi dan mengakomodasi data secara cepat,

tepat dan akurat. Dalam operasionalnya, sistem software ini sangat diperlukan dalam

mengelola informasi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang berasal dari sektor

swasta dalam hal ini PBF. Dengan menggunakan software tersebut maka PBF hanya

mengirimkan laporan distribusi obat dalam bentuk file softcopy ke Dinas Kesehatan Provinsi,

yang kemudian data softcopy tersebut akan diolah/dikompilasi oleh Dinas Kesehatan

provinsi. Hasil olahan/kompilasi data oleh Dinas Kesehatan Provinsi tersebut kemudian

dikirimkan juga dalam bentuk softcopy ke Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ditjen Binfar

dan Alkes.

Page 48: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

39 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Dengan menggunakan software PBF yang telah dikembangkan dimulai pada triwulan IV

tahun 2008 (sesuai surat Dirjen Binfar dan Alkes No IR.01.02/I/415/08 tanggal 15 September

2008, maka diharapkan meningkatnya jumlah PBF yang melapor tepat waktu dengan

menggunakan sistem informasi/software Dinamika Obat PBF yang mendukung dalam

pengontrolan secara nasional kegiatan pelaporan bidang Pedagang Besar Farmasi (PBF),

yang nantinya juga akan mempermudah PBF dalam mendapatkan informasi dengan

meningkatkan accessibility dan sharing data PBF. Tampilan aplikasi tersebut dapat dilihat

pada Gambar 37.

Gambar 37. Tampilan Aplikasi Dinamika Obat PBF

3. Software Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Dewasa ini perkembangan dalam dunia pengobatan sangat pesat, diikuti dengan

ledakan jumlah disertai jenis obat yang beredar. Seiring dengan itu, penggunaan obat yang

rasional menjadi suatu hal yang mutlak diterapkan untuk menghasilkan efek terapi yang

optimal. Salah satu komponen dalam penggunaan obat yang rasional adalah tersedianya

informasi terkait Pelayanan Informasi Obat. Hal ini memungkinkan pasien selaku pengguna

Page 49: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

40 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

obat memiliki informasi yang memadai mengenai obat yang dikonsumsi dari segi dosis, cara

pakai, efek samping yang mungkin terjadi, dan lain sebagainya.

Pentingnya pemberian layanan informasi ini juga berdasarkan Undang-Undang

Konsumen (UU No. 8/1999) dimana konsumen berhak memperoleh informasi mengenai

produk yang digunakan dan merupakan hak konsumen untuk menuntut bila tidak diberikan.

Dalam rangka memberikan Pelayanan Informasi Obat yang seluas-luasnya kepada

masyarakat maka Ditjen Binfar dan Alkes telah membuat Software Pelayanan Informasi Obat

yang melekat pada website Kementerian Kesehatan sehingga masyarakat dapat dengan

mudah mengaksesnya dari internet (www.binfar.depkes.go.id), tampilan tersebut dapat

dilihat pada Gambar 38.

Gambar 38. Tampilan Software Pelayanan Informasi Obat

Software Pelayanan Informasi Obat dalam bentuk Compact Disc (CD) dan online melalui

website ini dikembangkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang

lebih baik menuju pelayanan kesehatan yang paripurna. Pelayanan Informasi Obat adalah

salah satu bentuk pekerjaan kefarmasian yang diberikan kepada konsumen selaku pengguna

obat berdasarkan kepada konsep Pharmaceutical Care. Software Pelayanan Informasi Obat

Page 50: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

41 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

ini juga melengkapi buku-buku, leaflet, poster, standar dan pedoman pelayanan kefarmasian

yang sudah ada, antara lain:

1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

2) Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

3) Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas

4) Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit

5) Pedoman Pelayanan Informasi Obat di Rumah Sakit

6) Pedoman Pelayanan Farmasi (Tata Laksana Terapi Obat) Untuk Pasien Geriatri

7) Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan

8) Pedoman Pelayanan Farmasi Untuk Ibu Hamil dan Menyusui

9) Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit (K3-IFRS)

10) Pedoman Pelayanan Kefarmasian Untuk Orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA)

4. e-Registration Indonesia National Single Window (INSW)

Indonesia National Single Window (INSW) merupakan suatu sistem online yang

memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (single

submission of data and information) dan pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan

sinkron (single and synchronous processing of data and information) dan pembuatan

keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single

decision making for customs release and clearance of cargoes).

Seluruh lingkup tahapan sistem tersebut diatas terkoneksi dalam portal INSW yaitu

sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan

dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang yang menjamin keamanan data dan

informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis

yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhan/kebandarudaraan dan sistem lain

yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

Sistem ini juga melintasi ruang lingkup antar institusi pemerintah/Kementerian terkait

komoditi yang menjadi tanggungjawabnya. Yang melatarbelakangi adanya Indonesia

National Single Window antara lain:

1) Alasan Eksternal (Kesepakatan Regional/International) yaitu memenuhi komitmen

Pemerintah dalam kerangka kerjasama ekonomi Regional (ASEAN) maupun

Internasional.

Page 51: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

42 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

2) Alasan Internal (Kebutuhan/Kepentingan Nasional) yaitu tuntutan nasional untuk

mendorong kinerja pelayanan ekspor-impor dan menyelesaikan permasalahan yang

menghambat kelancaran arus barang.

Dilaksanakannya INSW terhadap penanganan lalu lintas barang ekspor-impor diharapkan

dapat:

a. meningkatkan kecepatan proses semua layanan yang terkait ekspor-impor

b. meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan ekspor-impor

c. meningkatkan validitas dan akurasi data/informasi yang terkait ekspor-impor

d. menjadi instrumen pengawasan atas seluruh layanan ekspor-impor

e. meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi

f. mendorong Good Governance untuk seluruh layanan publik dari semua instansi

pemerintah menjadi transparan, akuntabel dan real time.

Kementerian Kesehatan RI adalah salah satu Kementerian yang mengeluarkan perizinan

di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan ke dunia usaha sehingga harus masuk dalam

sistem INSW tersebut sebagai Government Agencies (GA). Kementerian Kesehatan bersama

dengan 17 Instansi Kementerian/Lembaga lainnya merupakan GA yang tergabung dalam

sistem INSW. Agar sistem perizinan yang terkait dengan impor dan ekspor di lingkungan

Kementerian Kesehatan termasuk dalam bagian INSW maka dibangunlah Sistem E-Licensing

untuk Perizinan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkoneksi dengan INSW.

Sistem perizinan di Kementerian Kesehatan terkait dengan impor-ekspor adalah sistem

perizinan kefarmasian (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) dan Sistem Perizinan Alat

Kesehatan dalam bentuk Surat Keterangan Impor/Ekspor Alat Kesehatan, dimana

pelaksanaan Sistem Elektonik Indonesia National Single Window (INSW) di lingkungan

Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 825/Menkes/SK/IX/2008 tentang

Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di

lingkungan Departemen Kesehatan).

Ditjen Binfar dan Alkes dalam rangka melaksanakan perizinan terkait dengan NSW telah

membuat Sistem Perizinan secara online berbasis Website (Web Service) melalui www.e-

pharm.depkes.go.id yang terkoneksi dengan portal INSW yang ada di Ditjen Bea dan Cukai

dan 5 Pelabuhan Utama (Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Mas di Semarang, Tanjung

Priok di Jakarta, Belawan di Medan, dan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta). Dengan

Page 52: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

43 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

demikian pelaku usaha dalam mengurus izinnya dapat melakukan secara online melalui

website perizinan tersebut diatas. Tampilan website perizinan INSW dapat dilihat pada

gambar 39.

Website perizinan INSW dapat diakses melalui berbagai cara, yaitu:

1) dapat diakses melalui portal INSW yaitu www.insw.go.id

2) dapat diakses melalui website Kementerian Kesehatan yaitu www.depkes.go.id.

3) dapat langsung diakses ke alamat www.e-pharm.depkes.go.id.

Gambar 39. Tampilan Sistem E-Licensing

Page 53: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

44 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

BAB IVPENUNJANG PROGRAM

A. Pembiayaan

Sejak Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binfar dan Alkes)

berdiri pada tahun 2002, pagu alokasi APBN terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan

bahwa pengelolaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran program kefarmasian dinilai

baik. Peningkatan program tidak hanya melalui peningkatan program yang dilakukan di

tingkat pusat tapi juga program di daerah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah

memiliki tugas bersama dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau

dan berkualitas serta memenuhi akses obat dengan jumlah dan jenis yang cukup. Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah berupaya dengan menyelenggarakan

serangkaian reformasi melalui sejumlah program pembiayaan kesehatan langsung ke daerah

melalui Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

1. Kantor Pusat

Sumber : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Tahun 2002 - 2010

Gambar 40. Alokasi dan Realisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanPeriode Tahun 2002 - 2010

83,06% 94,98% 99,87%

88,43%

96,01%

63,84%

93,95%95,82%

94,98%

(Dala

mR

ibu

an

Rupia

h)

Page 54: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

45 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Pada periode tahun 2002 sampai dengan 2004 alokasi anggaran terdiri dari Daftar Isian

Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP).

Daftar Isian Kegiatan (DIK) merupakan anggaran belanja rutin seperti belanja pegawai,

belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas yang bersifat rutin.

Daftar Isian Proyek (DIP) Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan

anggaran belanja pembangunan yang mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pelayanan

kefarmasian dan alat kesehatan.

DIP Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri dari proyek peningkatan

pembinaan yanfar, peningkatan pembinaan farmasi komunikasi dan klinik, peningkatan

pembinaan obat rasional, peningkatan pembinaan obat publik dan perbekkes, peningkatan

dan pembinaan produksi dan distribusi alkes. Pengadaan obat-obatan pada periode 2002-

2004 adalah pengadaan obat-obatan bufferstock pusat yang anggarannya di DIP peningkatan

pembinaan obat publik dan perbekkes.

Pada tahun 2005 terjadi perubahan dokumen anggaran yang semula DIK dan DIP

menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksaan Anggaran). Alokasi anggaran pada tahun 2005

meningkat 6,25 kali lipat dari tahun 2004, hal ini disebabkan karena peningkatan alokasi

pengadaan dan distribusi obat bufferstock provinsi/kab/kota, bufferstock pusat, dan

cadangan bencana. Pada tahun 2006 alokasi pengadaan obat-obatan dan vaksin meningkat

3.04 kali lipat dari tahun 2005 karena adanya penambahan pengadaan program flu burung

dan pengadaan obat untuk keluarga miskin selain itu juga terdapat pembangunan gudang

obat pusat dan perlengkapan sarana gedung. Pada tahun 2007-2010 semua pengadaan obat

program secara keseluruhan berada pada Ditjen Binfar dan alkes karena sesuai dengan

output Ditjen Binfar dan Alkes yaitu program obat dan perbekalan kesehatan.

Realisasi tahun 2002 sebesar 83,06% karena DIK untuk belanja pegawai hanya 29%.

Realisasi terendah yang dicapai oleh Ditjen Binfar adalah tahun 2007 yaitu 63,84%. Hal ini

disebabkan karena pengadaan pada satuan kerja Sekretariat Ditjen Binfar dan alkes ada yang

tidak terealisasi antara lain:

- Vaksin flu burung

- Pengadaan obat flu burung

- Early detection kit

- Pembuatan naskah akademik RUU tentang obat

- Revisi regulasi perundang-undangan tentang pangan

Page 55: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

46 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

2. Dana Dekonsentrasi

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan hingga ke

daerah tingkat Provinsi/Kab/Kota, sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi dengan tujuan 1) mengintegrasikan

sasaran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ke dalam target sasaran kegiatan

Dekonsentrasi; 2) melaksanakan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang terpadu

antara pusat dan daerah sehingga terbentuk kesamaan visi dan pemahaman terhadap

masalah di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan khususnya serta masalah

kesehatan umumnya sekaligus antisipasi terhadap masalah baru di masa yang akan datang;

3) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan di daerah. Adapun perbandingan jumlah alokasi dan realisasi dana dekonsentrasi

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada periode

tahun 2006 s.d 2010 dapat dilihat dalam Gambar 41. Sementara distribusi alokasi dana

dekonsentrasi per Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Sumber : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Tahun 2006 - 2010

Gambar 41. Grafik Alokasi dan Realisasi Dana DekonsentrasiTahun Anggaran 2006 – 2010

Realisasi paling rendah yang dicapai oleh satuan kerja Dekonsentrasi Ditjen Binfar

adalah tahun 2007 yaitu 80,33%. Hal ini disebabkan karena DIPA untuk pelaksanaan kegiatan

pada tahun tersebut terbit terlambat. Sementara pada tahun 2008 alokasi dekonsentrasi

mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pengalihan untuk memenuhi

(Dala

mR

ibu

an

Rupia

h)

85,14%

80,33%

87,30%

86,46%

91,88%

Page 56: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

47 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

penyediaan kebutuhan akan obat program dan vaksin reguler maupun vaksin dan

perbekalan kesehatan haji.

3. Dana Tugas Pembantuan

Sesuai dengan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014 salah satu

strateginya adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi

standar dan terjangkau oleh masyarakat dengan upaya yang dilakukan berupa peningkatkan

ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan yang didukung dengan adanya

peningkatan persentase instalasi farmasi sesuai standar.

Upaya peningkatan persentase instalasi farmasi sesuai standar telah dilakukan melalui

pengalokasian anggaran bersumber dana APBN melalui dana tugas pembantuan yang

difokuskan untuk pembangunan/rehabilitasi instalasi farmasi di Provinsi, Kabupaten/Kota

dan pengadaan sarana penyimpanannya. Alokasi anggaran Ditjen Binfar dan Alkes untuk

tugas pembantuan ini hanya berlangsung selama 2 (dua) periode yaitu pada tahun 2006 –

2007.

Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran tugas pembantuan periode 2006-2007

dapat dilihat pada Gambar 42, dimana terdapat realisasi pada tahun 2006 sebesar 92,16%

dan realisasi pada tahun 2007 sebesar 94,37%. Rincian Instalasi Provinsi/Kab/Kota yang

menerima Dana Tugas Pembantuan serta alokasinya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Sumber : Bagian Keuangan - Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Tahun 2006 - 2007

Gambar 42. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Tugas PembantuanPeriode Tahun 2006 - 2007

92,16%

94,37%

(Dala

mR

ibu

an

Rupia

h)

Page 57: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

48 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

B. Hukum dan Perundang-undangan

Jumlah Produk Hukum dan Peraturan

Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 telah

menerbitkan sebanyak 64 dokumen Peraturan Perundang-undangan. Jumlah Peraturan

Perundang-undangan yang diterbitkan dirinci per tahun dapat dilihat dalam Gambar 43.

Adapun nama-nama peraturan dapat dilihat pada Lampiran 15.

Gambar 43. Grafik Jumlah Peraturan yang Dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2003 s.d 2010

C. Buletin Infarkes

Dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat maupun internal Kementerian

Kesehatan diperlukan suatu media yang dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan

wawasan pengetahuan mengenai visi dan misi, kebijakan, strategi pembangunan dan

program-program Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Untuk itu sejak

tahun 2003, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menerbitkan buletin

dengan nama INFARKES setiap 2 bulan yaitu pada bulan Februari, April, Juni, Agustus,

Oktober dan Desember. Buletin INFARKES memuat informasi dan sosialisasi berbagai

kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan serta karya tulis atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan bidang kefarmasian

dan alat kesehatan.

Page 58: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

49 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

D. Ketenagaan

Ketenagaan atau Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang

menggerakkan suatu organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan erat

dengan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi dengan orang-

orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat

diperlukan oleh suatu organisasi. Manajemen SDM melakukan tugas dan fungsinya baik

melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas dari tiap personelnya. Berdasarkan

Permenkes No.1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kesehatan, kegiatan terkait manajemen SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan oleh Subbagian Kepegawaian yang mempunyai

tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan

pengisian jabatan.

Gambar 44. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai di LingkunganDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2003-2010

Perbandingan Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Alat Kesehatan sejak berdiri pada tahun 2003 hingga 2010 dapat dilihat pada Gambar 44.

Grafik tersebut menunjukkan kenaikan jumlah pegawai sekitar 1,5 kali lipat dalam kurun

waktu 7 tahun dimana kenaikan tertinggi terjadi pada periode tahun 2003 ke 2004 yakni

sebesar 19%. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya beban kerja, penerimaan pegawai baru

untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan mutasi pegawai serta diversifikasi unit

eselon II yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pembahasan cakupan ketenagaan dalam profil ini meliputi distribusi pegawai di lingkungan

Ditjen Binfar dan Alkes berdasarkan Jabatan, Golongan, Jenjang dan Jenis Pendidikan serta

Kategori Usia.

Page 59: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

50 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Distribusi Pegawai di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

Gambar 45. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Eselon IIdi Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2010

Dari gambar 45 dapat dilihat bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan pada tahun 2010 memiliki jumlah pegawai terbanyak bila dibandingkan

dengan Unit Eselon II lainnya, yakni sebesar 35% dari seluruh pegawai di lingkungan Ditjen

Binfar dan Alkes. Hal ini berkaitan dengan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal yang

melakukan kegiatan dukungan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di

lingkungan Direktorat Jenderal. Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi

antara lain:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pengelolaan data dan informasi;

c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan

masyarakat;

d. pengelolaan urusan keuangan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan

perlengkapan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan

Distribusi Pegawai menurut Jabatan

Gambar 46 memperlihatkan grafik distribusi jumlah pegawai menurut jabatannya yang

menggambarkan bahwa sebaran pegawai pada jabatan fungsional sangat rendah sebaliknya

pada jabatan sebagai staf adalah yang terbesar yakni sebanyak 64% dari total pegawai yang

ada di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes. Sementara staf memiliki jumlah sekitar dua kali

Page 60: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

51 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

lebih banyak terhadap posisi jabatan struktural. Jika diambil nilai rata-rata untuk satu jenis

jabatan struktural bila dibandingkan dengan jumlah staf, berarti tiap jenis jabatan struktural

minimal memiliki dua orang staf dibawah kepemimpinannya.

Gambar 46. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai menurut Jabatandi Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2010

Distribusi Pegawai menurut Golongan

Gambar 47. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai menurut Golongandi Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2010

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai golongan III memiliki sebaran

terbesar yakni sekitar 65% dari total pegawai sebaliknya golongan II memiliki sebaran

terkecil. Hal ini menunjukkan disparitas yang signifikan antar golongan karena kenaikan

pangkat dan golongan berkaitan erat dengan jenjang pendidikan dan lamanya masa bakti

dari seorang pegawai. Sementara untuk naik ke jenjang golongan IV berkaitan erat dengan

jenis jabatan struktural yang telah ditempuh oleh pegawai. Ketentuan mengenai kenaikan

pangkat diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan

Page 61: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

52 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil.

Distribusi Pegawai berdasarkan Jenjang dan Jenis Pendidikan

Jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh oleh seorang pegawai sesuai dengan

bidang ilmu yang ditekuninya dapat membantu meningkatkan kinerja suatu organisasi.

Upaya pegawai dalam meningkatkan kapasitas ilmu di bidangnya juga difasilitasi oleh Ditjen

Binfar dan Alkes dengan memberikan dukungan moril dan materiil seperti beasiswa dan

tugas belajar terutama ke jenjang Magister/Strata 2. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 48

yang menunjukkan bahwa 57% dari jumlah pegawai di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

telah menempuh pendidikan di tingkat Strata 2/S2 dan hanya 2% yang masih belum

melanjutkan pendidikannya dan tetap di tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/SLTP). Sementara perbandingan antara jumlah pegawai

lulusan SMA dan sederajat dengan lulusan Sarjana S1 adalah sama yakni 34 orang.

Kebanyakan dari pegawai lulusan SMA adalah pegawai yang sudah lama bekerja sementara

pegawai lulusan Sarjana S1 kebanyakan adalah pegawai yang baru bekerja 1 – 5 tahun di

lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes.

Gambar 48. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang dan Jenis Pendidikandi Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2010

Distribusi Pegawai berdasarkan Kategori Usia

Persentase jumlah pegawai berdasarkan kategori usia di lingkungan Ditjen Binfar dan

Alkes digambarkan oleh grafik dibawah ini, dimana terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang

bermakna antar populasi kategori usia kecuali pada kelompok usia lebih dari 55 Tahun dan

diketahui bahwa pegawai paling muda berusia 22 Tahun. Secara umum, usia pensiun

seorang pegawai adalah 56 Tahun namun terdapat kebijakan khusus untuk memperpanjang

Page 62: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

53 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

masa kerja pegawai yang sudah memasuki usia tersebut dari pimpinan. Data yang digunakan

diperoleh dari Subbagian Kepegawaian, Bagian Kepegawaian dan Umum.

Gambar 49. Grafik Distribusi Jumlah Pegawai berdasarkan Kategori Usiadi Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2010

E. Inventaris

Berdasarkan laporan neraca SIMAK-BMN, pada Tahun 2010 aset terbesar yang dimiliki

Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah Aset

Persediaan yakni sebesar 59% dari keseluruhan total aset. Kemudian aset peralatan dan

mesin sebesar 19%, Aset gedung dan bangunan sebesar 19%, Aset tetap yang tidak dalam

operasi pemerintah sebesar 2%, Aset Software sebesar 1%, Aset tak berwujud lainnya

sebesar 0.04%, Aset tetap lainnya sebesar 0.06% dan Aset Jaringan sebesar 0.004%.

Gambar 50. Grafik Persentase Total Aset di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanTahun 2010

Page 63: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

54 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Data Aset Barang Milik Negara (BMN)

Jika dilihat dari tabel dibawah ini yang menggambarkan perbandingan kekayaan aset

BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara tahun

2008, 2009 dan 2010 terlihat kecenderungan dimana jumlah kekayaan aset tersebut

mengalami peningkatan, yakni sebesar 16,02% dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan 41,57%

dari tahun 2009 ke tahun 2010 dengan total peningkatan sebesar 64,25% pada tahun 2010

jika dibandingkan dengan nilai aset pada tahun 2008.

ASETTAHUN

2008 2009 2010

Persediaan 46.640.081.410 44.455.527.163 70.177.886.807

Peralatan dan Mesin 17.348.942.740 19.940.866.603 23.026.726.588

Gedung dan Bangunan 8.384.896.500 18.910.469.717 22.944.822.777

Jaringan 4.900.000 4.900.000

Aset tetap lainnya 75.580.000

Software 508.500.000 681.989.350 681.989.350

Aset tak berwujud Lainnya 47.500.000 47.500.000 47.500.000

Aset tetap yang tidak digunakandalam Operasi Pemerintah

573.454.000 2.831.364.500

Total Jumlah 72.929.920.650 84.614.706.833 119.790.770.022

Page 64: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

55 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

BAB VPENUTUP

Berbagai upaya kesehatan di bidang kefarmasian dilakukan untuk dapat meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, melalui berbagai kebijakan dan reformasi program-program

pembangunan di bidang kefarmasian sehingga tercapai visi dan misi serta tujuan dari

pembangunan kesehatan.

Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan hasil dari upaya yang telah dilakukan dan

pencapaian yang telah diraih oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Hal ini juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan sehingga dapat

diketahui baik oleh pelaksana di bidang kesehatan khususnya maupun masyarakat luas pada

umumnya.

Patut disadari bahwa sistem informasi yang ada saat ini masih belum dapat memenuhi

kebutuhan data dan informasi secara optimal sehingga data dan informasi yang ditampilkan

dalam profil ini masih terasa kurang lengkap.

Meskipun demikian diharapkan agar Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan ini dapat

menjadi salah satu referensi dan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang

program kefarmasian dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan

kebijakan serta bahan untuk evaluasi bagi pimpinan.

Page 65: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

56 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 1

Data Struktur Organisasi Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

Struktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

ACEH

1 Kota Banda Aceh UPTD Apoteker 6

2 Kota Sabang Sie Farmasi AA/SMF 4

3 Kota Lhokseumawe Sie Farmasi Apoteker 4

4 Kota Langsa Sie Farmasi Apoteker 9

5 Kab. Aceh Utara UPTD AA/SMF 8

6 Kab. Aceh Barat Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 10

7 Kab. Aceh Selatan Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 9

8 Kab. Aceh Timur Sie Farmasi AA/SMF 10

9 Kab. Aceh Tengah UPTD AA/SMF 10

10 Kab. Aceh Tenggara Sie Farmasi AA/SMF 12

11 Kab. Aceh Besar UPTD AA/SMF 4

12 Kab. Aceh Singkil UPTD Apoteker 8

13 Kab. Pidie Sie Farmasi AA/SMF 15

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) Lain-lain Apoteker 6

15 Kab. Siemeuleu Sie Farmasi AA/SMF 5

16 Kab. Bireuen UPTD Apoteker 7

17 Kab. Gayo Lues Sie Farmasi D-3 Farmasi 5

18 Kab. Aceh Barat Daya Sie Farmasi Apoteker 3

19 Kab. Aceh Tamiang Sie Farmasi Apoteker 11

20 Kota Subulussalam* Sie Farmasi Apoteker 6

21 Kab. Nagan Raya Sie Farmasi D-3 Farmasi 3

22 Kab. Aceh Jaya Sie Farmasi Lain-lain 4

23 Kab. Bener Meriah Sie Farmasi Apoteker 9

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan UPTD Apoteker 8

2 Kota Binjai Sie Farmasi Apoteker 3

3 Kota Tebing Tinggi UPTD AA/SMF 5

4 Kota Pematang Siantar UPTD Lain-lain 8

5 Kota Tanjung Balai Sie Farmasi Apoteker 4

6 Kota Sibolga UPTD Apoteker 5

7 Kota Padang Sidempuan UPTD AA/SMF 3

8 Kab. Deli Serdang UPTD Apoteker 8

9 Kab. Langkat Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 7

10 Kab. Karo UPTD AA/SMF 12

11 Kab. Simalungun UPTD Apoteker 11

12 Kab. Dairi UPTD AA/SMF 5

13 Kab. Asahan UPTD AA/SMF 6

Page 66: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

57 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

15 Kab. Labuhan Batu UPTD Apoteker 5

16 Kab. Tapanuli Utara Sie Farmasi AA/SMF 7

17 Kab. Tapanuli Tengah n.a Lain-lain 0

18 Kab. Tapanuli Selatan UPTD AA/SMF 12

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Sie Farmasi AA/SMF 1

20 Kab. Padang Lawas Utara* n.a Lain-lain 0

21 Kab. Nias UPTD Apoteker 9

22 Kab. Toba Samosir Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 5

23 Kab. Mandailing Natal UPTD Apoteker 4

24 Kab. Humbang Hasudutan Sie Farmasi D-3 Farmasi 4

25 Kab. Pakpak Barat n.a Lain-lain 0

26 Kab. Nias Selatan UPTD Apoteker 6

27 Kab. Samosir Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 4

28 Kab. Serdang Begadai UPTD Apoteker 8

SUMATERABARAT

1 Kota Padang UPTD Apoteker 7

2 Kota Solok UPTD Apoteker 5

3 Kota Sawah Lunto UPTD Apoteker 5

4 Kota Padang Panjang UPTD Apoteker 5

5 Kota Bukittinggi UPTD Apoteker 6

6 Kota Payakumbuh UPTD Apoteker 4

7 Kota Pariaman Sie Farmasi Apoteker 7

8 Kab. Pesisir Selatan Sie Farmasi Apoteker 4

9 Kab. Solok UPTD Apoteker 6

10 Kab. Sawah Lunto UPTD AA-SMF 8

11 Kab. Tanah Datar Sie Farmasi Apoteker 9

12 Kab. Padang Pariaman UPTD Apoteker 8

13 Kab. Agam Sie Farmasi Apoteker 5

14 Kab. 50 Kota UPTD Apoteker 9

15 Kab. Pasaman UPTD Apoteker 6

16 Kab. Kep. Mentawai UPTD Apoteker 6

17 Kab. Solok Selatan Sie Farmasi Apoteker 5

18 Kab. Dharmas Raya UPTD Apoteker 2

19 Kab. Pasaman Barat Sie Farmasi Apoteker 5

RIAU

1 Kota Pekan Baru UPTD Apoteker 8

2 Kota Dumai Sie Farmasi Apoteker 4

3 Kab. Indragiri Hulu Sie Farmasi Apoteker 5

4 Kab. Indragiri Hilir UPTD AA/SMF 3

5 Kab. Kampar UPTD Tenaga Kes Lain 9

6 Kab. Bengkalis Sie Farmasi Apoteker 2

7 Kab. Pelalawan UPTD Apoteker 6

Page 67: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

58 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

9 Kab. Rokan Hilir Sie Farmasi Apoteker 10

10 Kab. Siak UPTD Apoteker 5

11 Kab. Kuantan Sengingi Sie Farmasi Apoteker 3

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam UPTD Apoteker 8

2 Kota Tanjung Pinang Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) UPTD Apoteker 7

4 Kab. Karimun UPTD Apoteker 5

5 Kab. Natuna Sie Farmasi Apoteker 4

6 Kab. Lingga Sie Farmasi Apoteker 3

BENGKULU

1 Kota Bengkulu UPTD Apoteker 10

2 Kab. Bengkulu Utara Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kab. Bengkulu Selatan UPTD Apoteker 9

4 Kab. Rejang Lebong Sie Farmasi Apoteker 7

5 Kab. Lebong Sie Farmasi Apoteker 3

6 Kab. Seluma Sie Farmasi Apoteker 4

7 Kab. Kaur Sie Farmasi Apoteker 3

8 Kab. Muko-Muko Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 5

9 Kab. Kepahyang Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 7

JAMBI

1 Kota Jambi UPTD Apoteker 9

2 Kab. Kerinci UPTD Apoteker 7

3 Kab. Merangin Sie Farmasi Apoteker 8

4 Kab. Batang Hari UPTD Apoteker 5

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Sie Farmasi Apoteker 5

6 Kab. Bungo UPTD Apoteker 5

7 Kab. Sarolangun Sie Farmasi Apoteker 5

8 Kab. Tebo Sie Farmasi Apoteker 5

9 Kab. Muaro Jambi UPTD Apoteker 8

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Sie Farmasi Apoteker 4

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang UPTD Apoteker 7

2 Kota Prabumulih Sie Farmasi Apoteker 4

3 Kota Lubuk Linggau Sie Farmasi Apoteker 8

4 Kota Pagar Alam Sie Farmasi AA/SMF 5

5 Kab. OKU UPTD Apoteker 10

6 Kab. OKI UPTD Apoteker 6

7 Kab. Muara Enim UPTD Apoteker 8

8 Kab. Lahat Sie Farmasi Apoteker 4

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 3

10 Kab. Musi Rawas UPTD Lain-lain 10

11 Kab. Musi Banyuasin Sie Farmasi Apoteker 7

Page 68: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

59 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

12 Kab. Banyuasin UPTD AA/SMF 6

13 Kab. Ogan Ilir Sie Farmasi Apoteker 7

14 Kab. OKU Timur UPTD Apoteker 5

15 Kab. OKU Selatan Sie Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 5

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang UPTD Apoteker 10

2 Kab. Bangka UPTD Apoteker 2

3 Kab. Belitung UPTD AA/SMF 5

4 Kab. Bangka Barat Sie Farmasi Apoteker 5

5 Kab. Bangka Tengah Lain-lain Lain-lain 3

6 Kab. Bangka Selatan Sie Farmasi Apoteker 2

7 Kab. Belitung Timur Sie Farmasi Apoteker 2

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung UPTD Apoteker 6

2 Kota Metro Sie Farmasi Apoteker 4

3 Kab. Lampung Utara Sie Farmasi Apoteker 6

4 Kab. Lampung Barat Sie Farmasi Apoteker 4

5 Kab. Lampung Selatan Sie Farmasi Apoteker 6

6 Kab. Pesawaran* (375.984) Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 1

7 Kab. Lampung Timur Sie Farmasi Apoteker 6

8 Kab. Lampung Tengah Lain-lain Apoteker 10

9 Kab. Tanggamus Sie Farmasi Apoteker 5

10 Kab. Tulang Bawang Sie Farmasi Apoteker 6

11 Kab. Way Kanan UPTD Apoteker 3

BANTEN

1 Kota Tangerang UPTD Apoteker 9

2 Kota Cilegon Sie Farmasi Apoteker 5

3 Kab. Serang UPTD AA/SMF 7

4 Kab. Lebak Sie Farmasi AA/SMF 5

5 Kab. Pandeglang UPTD Apoteker 9

6 Kab. Tangerang UPTD Apoteker 10

7 Kota Serang UPTD Lain-lain 4

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara Lain-lain Lain-lain 6

2 Kod. Jakarta Barat Lain-lain AA/SMF 1

3 Kod. Jakarta Selatan Lain-lain Lain-lain 4

4 Kod. Jakarta Timur Lain-lain Apoteker 2

5 Kod. Jakarta Pusat Lain-lain Apoteker 4

6 Kab. Kep. Seribu Lain-lain AA/SMF 2

JAWA BARAT

1 Kota Bandung Sie Farmasi AA/SMF 20

2 Kota Bogor Sie Farmasi Apoteker 9

3 Kota Cirebon UPTD Apoteker 12

Page 69: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

60 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

4 Kota Sukabumi Sie Farmasi Apoteker 6

5 Kota Bekasi UPTD Apoteker 6

6 Kota Tasikmalaya UPTD Lain-lain 5

7 Kota Cimahi Sie Farmasi Apoteker 4

8 Kota Depok Sie Farmasi Apoteker 4

9 Kota Banjar Lain-lain Apoteker 4

10 Kab. Bogor Sie Farmasi Apoteker 14

11 Kab. Sukabumi UPTD Tenaga Kes Lain 10

12 Kab. Cianjur Sie Farmasi AA/SMF 9

13 Kab. Bandung UPTD Apoteker 11

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) UPTD Tenaga Kes Lain 6

15 Kab. Garut UPTD Apoteker 13

16 Kab. Tasikmalaya UPTD AA/SMF 8

17 Kab. Ciamis UPTD Apoteker 6

18 Kab. Kuningan Lain-lain Apoteker 6

19 Kab. Cirebon Sie Farmasi AA/SMF 9

20 Kab. Majalengka UPTD Apoteker 6

21 Kab. Sumedang UPTD Lain-lain 9

22 Kab. Indramayu UPTD Apoteker 6

23 Kab. Subang Sie Farmasi Apoteker 9

24 Kab. Purwakarta UPTD Apoteker 9

25 Kab. Karawang Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 7

26 Kab. Bekasi Sie Farmasi Apoteker 13

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang UPTD Apoteker 8

2 Kota Magelang UPTD Apoteker 6

3 Kota Surakarta UPTD Apoteker 12

4 Kota Salatiga UPTD Apoteker 5

5 Kota Pekalongan UPTD Apoteker 6

6 Kota Tegal UPTD Apoteker 5

7 Kab. Cilacap UPTD Apoteker 11

8 Kab. Banyumas UPTD Apoteker 8

9 Kab. Purbalingga Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 8

10 Kab. Bj. Negara UPTD Apoteker 13

11 Kab. Kebumen Sie Farmasi Apoteker 6

12 Kab. Purworejo UPTD Apoteker 10

13 Kab. Wonosobo UPTD Apoteker 5

14 Kab. Magelang UPTD Apoteker 12

15 Kab. Boyolali UPTD Apoteker 12

16 Kab. Klaten UPTD Tenaga Kes Lain 10

17 Kab. Sukoharjo Lain-lain Apoteker 7

18 Kab. Wonogiri UPTD AA/SMF 8

19 Kab. Karanganyar UPTD Apoteker 10

Page 70: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

61 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

20 Kab. Sragen UPTD Apoteker 11

21 Kab. Grobogan UPTD AA/SMF 9

22 Kab. Blora UPTD Apoteker 9

23 Kab. Rembang Sie Farmasi Apoteker 6

24 Kab. Pati UPTD Apoteker 10

25 Kab. Kudus Sie Farmasi Apoteker 9

26 Kab. Jepara UPTD Lain-lain 8

27 Kab. Demak Lain-lain Tenaga Kes Lain 9

28 Kab. Semarang Sie Farmasi Apoteker 7

29 Kab. Temanggung UPTD AA/SMF 10

30 Kab. Kendal UPTD Apoteker 4

31 Kab. Batang UPTD Apoteker 6

32 Kab. Pekalongan UPTD Apoteker 11

33 Kab. Pemalang UPTD AA/SMF 8

34 Kab. Tegal UPTD Apoteker 8

35 Kab. Brebes Sie Farmasi Lain-lain 10

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta Lain-lain Apoteker 10

2 Kab. Kulon Progo Sie Farmasi Apoteker 9

3 Kab. Bantul Sie Farmasi Apoteker 8

4 Kab. Gunung Kidul UPTD Apoteker 9

5 Kab. Sleman Sie Farmasi AA/SMF 11

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya Sie Farmasi Apoteker 4

2 Kota Kediri Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kota Blitar UPTD Tenaga Kes Lain 5

4 Kota Malang Sie Farmasi Apoteker 4

5 Kota Probolinggo Sie Farmasi Apoteker 3

6 Kota Pasuruan UPTD Apoteker 6

7 Kota Mojokerto UPTD Apoteker 3

8 Kota Madiun UPTD Apoteker 5

9 Kota Batu Sie Farmasi AA/SMF 9

10 Kab. Pacitan Sie Farmasi Apoteker 5

11 Kab. Ponorogo UPTD AA/SMF 7

12 Kab. Trenggalek UPTD AA/SMF 6

13 Kab. Tulungagung UPTD Tenaga Kes Lain 5

14 Kab. Blitar UPTD Apoteker 8

15 Kab. Kediri Sie Farmasi Apoteker 5

16 Kab. Malang Sie Farmasi AA/SMF 6

17 Kab. Lumajang UPTD Apoteker 6

18 Kab. Jember Sie Farmasi Apoteker 6

19 Kab. Banyuwangi Lain-lain Lain-lain 2

Page 71: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

62 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

20 Kab. Bondowoso UPTD Apoteker 8

21 Kab. Situbondo UPTD AA/SMF 7

22 Kab. Probolinggo UPTD AA/SMF 4

23 Kab. Pasuruan Sie Farmasi Apoteker 5

24 Kab. Sidoarjo UPTD Apoteker 12

25 Kab. Mojokerto UPTD Apoteker 8

26 Kab. Jombang UPTD Apoteker 7

27 Kab. Nganjuk UPTD Apoteker 9

28 Kab. Madiun UPTD Apoteker 6

29 Kab. Magetan UPTD Apoteker 12

30 Kab. Ngawi Sie Farmasi AA/SMF 5

31 Kab. Lamongan Sie Farmasi AA/SMF 7

32 Kab. Gresik UPTD AA/SMF 7

33 Kab. Bangkalan Sie Farmasi Apoteker 6

34 Kab. Sampang Sie Farmasi AA/SMF 8

35 Kab. Pamekasan Sie Farmasi AA/SMF 3

36 Kab. Sumenep Sie Farmasi Apoteker 8

37 Kab. Bojonegoro Sie Farmasi AA/SMF 4

38 Kab. Tuban UPTD Apoteker 8

BALI

1 Kota. Denpasar UPTD Lain-lain 5

2 Kab. Jemberana Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kab. Tabanan Sie Farmasi Apoteker 2

4 Kab. Badung UPTD Tenaga Kes Lain 8

5 Kab. Gianyar UPTD Apoteker 9

6 Kab. Klungkung UPTD Apoteker 5

7 Kab. Bangli UPTD Apoteker 4

8 Kab. Karangasem Sie Farmasi Lain-lain 4

9 Kab. Buleleng UPTD Apoteker 4

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota. Mataram UPTD Apoteker 5

2 Kota. Bima Sie Farmasi Apoteker 4

3 Kab. Lombok Barat UPTD Apoteker 8

4 Kab. Lombok Tengah UPTD Lain-lain 4

5 Kab. Lombok Timur Lain-lain Apoteker 7

6 Kab. Sumbawa UPTD Apoteker 6

7 Kab. Dompu UPTD Apoteker 4

8 Kab. Bima UPTD Lain-lain 10

9 Kab. Sumbawa Barat Sie Farmasi Apoteker 3

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang Sie Farmasi Apoteker 8

2 Kab. Sumba Barat Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kab. Sumba Barat Daya* Sie Farmasi Lain-lain 0

Page 72: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

63 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) Sie Farmasi Lain-lain 0

5 Kab. Sumba Timur Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 8

6 Kab. Kupang UPTD D-3 Farmasi 5

7 Kab. Timur Tengah Selatan UPTD D-3 Farmasi 5

8 Kab. Timur Tengah Utara UPTD Apoteker 5

9 Kab. Lembata Sie Farmasi Apoteker 6

10 Kab. Belu Sie Farmasi Apoteker 9

11 Kab. Alor UPTD Apoteker 8

12 Kab. Flores Timur Sie Farmasi Apoteker 6

13 Kab. Sikka Sie Farmasi Lain-lain 8

14 Kab. Ende Sie Farmasi Lain-lain 9

15 Kab. Ngada Sie Farmasi Apoteker 6

16 Kab. Nagekeo* (110.147) Sie Farmasi Lain-lain 0

17 Kab. Manggarai Sie Farmasi Apoteker 7

18 Kab. Manggarai Timur* Sie Farmasi Lain-lain 0

19 Kab. Rote Ndao Sie Farmasi Apoteker 6

20 Kab. Manggarai Barat UPTD Lain-lain 4

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Sie Farmasi S-1 Farmasi 3

2 Kota. Singkawang UPTD Apoteker 4

3 Kab. Sambas UPTD Apoteker 4

4 Kab. Pontianak UPTD Apoteker 4

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) UPTD Apoteker 2

6 Kab. Sanggau UPTD Apoteker 8

7 Kab. Sekadau Sie Farmasi Apoteker 3

8 Kab. Ketapang UPTD Apoteker 10

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 4

10 Kab. Sintang UPTD Lain-lain 2

11 Kab. Melawi UPTD Tenaga Kes Lain 4

12 Kab. Kapuas Hulu Sie Farmasi Apoteker 6

13 Kab. Bengkayang UPTD Tenaga Kes Lain 8

14 Kab. Landak Sie Farmasi Apoteker 6

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Sie Farmasi Apoteker 5

2 Kab. Kotawaringin Barat Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kab. Kotawaringin Timur Sie Farmasi Apoteker 9

4 Kab. Kapuas Sie Farmasi Apoteker 11

5 Kab. Barito Selatan Sie Farmasi Apoteker 7

6 Kab. Barito Utara Sie Farmasi Apoteker 5

7 Kab. Murung Raya Sie Farmasi Apoteker 2

8 Kab. Barito Timur Sie Farmasi Apoteker 5

9 Kab. Gunung Mas Sie Farmasi Apoteker 2

10 Kab. Pulang Pisau Sie Farmasi AA/SMF 4

Page 73: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

64 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

11 Kab. Katingan Sie Farmasi Apoteker 5

12 Kab. Seruyan Sie Farmasi Apoteker 4

13 Kab. Sukamara Sie Farmasi Apoteker 3

14 Kab. Lamandau Sie Farmasi Apoteker 3

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda UPTD AA/SMF 9

2 Kota. Balikpapan UPTD Apoteker 7

3 Kota. Tarakan UPTD AA/SMF 8

4 Kota. Bontang Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 3

5 Kab. Paser UPTD Apoteker 12

6 Kab. Kutai Kertanegara Sie Farmasi Apoteker 11

7 Kab. Berau Sie Farmasi Apoteker 6

8 Kab. Bulungan Sie Farmasi Apoteker 5

9 Kab. Malinau Sie Farmasi Apoteker 5

10 Kab. Nunukan UPTD D-3 Farmasi 7

11 Kab. Kutai Barat Sie Farmasi Apoteker 6

12 Kab. Kutai Timur Sie Farmasi Apoteker 4

13 Kab. Penajam Paser Utara Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 6

14 Kab. Tana Tidung Sie Farmasi Lain-lain 6

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin UPTD Apoteker 10

2 Kota. Banjar Baru Sie-Farmasi Tenaga Kesehatan Lain 8

3 Kab. Tanah Laut UPTD Tenaga Kesehatan Lain 8

4 Kab. Kota Baru UPTD Apoteker 10

5 Kab. Banjar UPTD Apoteker 4

6 Kab. Barito Kuala UPTD AA/SMF 7

7 Kab. Tapin UPTD Apoteker 8

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Sie-Farmasi Apoteker 6

9 Kab. Hulu Sungai Tengah UPTD AA/SMF 5

10 Kab. Hulu Sungai Utara UPTD Apoteker 4

11 Kab. Tabalong UPTD Apoteker 6

12 Kab. Balangan UPTD Apoteker 7

13 Kab. Tanah Bumbu UPTD Apoteker 3

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado UPTD AA/SMF 6

2 Kota Bitung Lain-lain Apoteker 4

3 Kota Tomohon UPTD AA/SMF 5

4 Kab. Sangihe Sie Farmasi AA/SMF 4

5 Kab. Talaud Lain-lain Apoteker 1

6 Kab. Minahasa UPTD Apoteker 4

7 Kab. Minahasa Utara Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 3

8 Kab. Bolaang Mongondow UPTD Apoteker 5

9 Kab. Minahasa Selatan Lain-lain Tenaga Kes Lain 4

Page 74: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

65 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas UPTD Apoteker 5

2 Kab. Majene UPTD Apoteker 7

3 Kab. Mamuju UPTD D-3 Farmasi 3

4 Kab. Mamuju Utara Sie Farmasi S-1 Farmasi 2

5 Kab. Mamasa Sie Farmasi Apoteker 4

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu UPTD Apoteker 7

2 Kab. Banggai Sie Farmasi Apoteker 7

3 Kab. Poso UPTD Apoteker 12

4 Kab. Tojo Unauna UPTD S-1 Farmasi 5

5 Kab. Donggala Sie Farmasi AA/SMF 6

6 Kab. Toli-toli Lain-lain Tenaga Kes Lain 10

7 Kab. Buol Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 4

8 Kab. Morowali Sie Farmasi Apoteker 12

9 Kab. Banggai Kepulauan Sie Farmasi D-3 Farmasi 7

10 Kab. Parigi Moutong Lain-lain Apoteker 3

GORONTALO

1 Kota Gorontalo UPTD Apoteker 5

2 Kab. Gorontalo Sie Farmasi Apoteker 6

3 Kab. Gorontalo Utara* UPTD Apoteker 2

4 Kab. Boalemo UPTD Apoteker 5

5 Kab. Bone Bolango UPTD Apoteker 5

6 Kab. Pohuwato Sie Farmasi Apoteker 4

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari UPTD Apoteker 6

2 Kota Bau-Bau Lain-lain AA/SMF 2

3 Kab. Buton UPTD Tenaga Kes Lain 8

4 Kab. Buton Utara* Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 2

5 Kab. Muna UPTD Apoteker 6

6 Kab. Kolaka UPTD AA/SMF 14

7 Kab. Konawe UPTD Tenaga Kes Lain 10

8 Kab. Konawe Selatan Sie Farmasi Apoteker 4

9 Kab. Konawe Utara* Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 3

10 Kab. Bombana UPTD Apoteker 4

11 Kab. Wakatobi Sie Farmasi Apoteker 3

12 Kab. Kolaka Utara Sie Farmasi Apoteker 12

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar UPTD Apoteker 6

2 Kota Pare Pare Lain-lain Apoteker 7

3 Kota Palopo Sie Farmasi Apoteker 5

Page 75: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

66 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

4 Kab. Bulukumba UPTD Apoteker 9

5 Kab. Bantaeng Sie Farmasi Apoteker 6

6 Kab. Jeneponto Sie Farmasi D-3 Farmasi 5

7 Kab. Takalar UPTD Apoteker 5

8 Kab. Gowa UPTD Apoteker 6

9 Kab. Sinjai UPTD Apoteker 6

10 Kab. Bone Lain-lain Lain-lain 11

11 Kab. Maros UPTD Apoteker 4

12 Kab. Pangkep Sie Farmasi Apoteker 4

13 Kab. Barru UPTD Apoteker 5

14 Kab. Soppeng Sie Farmasi Apoteker 7

15 Kab. Wajo Sie Farmasi Apoteker 8

16 Kab. Sidrap Sie Farmasi Apoteker 3

17 Kab. Pinrang Sie Farmasi Apoteker 6

18 Kab. Enrekang UPTD Apoteker 3

19 Kab. Luwu UPTD Apoteker 3

20 Kab. Luwu Timur Sie Farmasi Apoteker 2

21 Kab. Luwu Utara Sie Farmasi Apoteker 5

22 Kab. Tana Toraja UPTD Apoteker 5

23 Kab. Selayar Sie Farmasi Apoteker 4

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate Sie Farmasi Apoteker 28

2 Kota Tidore Sie Farmasi Apoteker 2

3 Kab. Halmahera Tengah Sie Farmasi Apoteker 4

4 Kab. Halmahera Barat Sie Farmasi Apoteker 5

5 Kab. Halmahera Utara Sie Farmasi Apoteker 1

6 Kab. Halmahera Selatan Sie Farmasi Apoteker 3

7 Kab. Halmahera Timur Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 1

8 Kab. Kep. Sula Sie Farmasi Apoteker 1

MALUKU

1 Kota Ambon UPTD Apoteker 7

2 Kab. Maluku Tengah UPTD Apoteker 7

3 Kab. Pulau Buru UPTD Tenaga Kesehatan Lain 7

4 Kab. Maluku Tenggara UPTD Tenaga Kesehatan Lain 5

5 Kota Tual* n.a Lain-lain 0

6 Kab. Maluku Tenggara Barat UPTD S-1 Farmasi 5

7 Kab. Seram Bagian Barat Sie-Farmasi Apoteker 3

8 Kab. Seram Bagian Timur Sie-Farmasi Apoteker 3

9 Kab. Kep. Aru UPTD AA/SMF 5

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Sie Farmasi AA/SMF 3

2 Kab. Sorong UPTD Apoteker 6

3 Kab. Sorong Selatan Sie Farmasi Apoteker 3

Page 76: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

67 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAStruktur Organisasi

Struktur OrganisasiPenanggung Jawab

InstalasiJumlah Tenaga di

IFK

4 Kab. Raja Ampat UPTD Apoteker 2

5 Kab. Manokwari UPTD AA/SMF 5

6 Kab. Teluk Bintuni Sie Farmasi Apoteker 3

7 Kab. Teluk Wondama UPTD Apoteker 3

8 Kab. Fak Fak UPTD AA/SMF 4

9 Kab. Kaimana UPTD Tenaga Kesehatan 3

PAPUA

1 Kota Jayapura Sie Farmasi Apoteker 5

2 Kab. Jayapura Sie Farmasi AA/SMF 7

3 Kab. Dogiyai* Lain-lain Lain-lain 0

4 Kab. Sarmi Sie Farmasi Apoteker 3

5 Kab. Mamberamo Raya* Lain-lain Lain-lain 0

6 Kab. Kerom Lain-lain Apoteker 5

7 Kab. Jayawijaya Lain-lain Apoteker 4

8 Kab. Lanny Jaya* Lain-lain Lain-lain 0

9 Kab. Mamberamo Tengah* Lain-lain Lain-lain 0

10 Kab. Nduga Tengah* Lain-lain Lain-lain 0

11 Kab. Yalimo* Lain-lain Lain-lain 0

12 Kab. Pegunungan Bintang Lain-lain Tenaga Kes Lain 3

13 Kab. Yahukimo Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 5

14 Kab. Tolikara Lain-lain Lain-lain 4

15 Kab. Puncak Jaya Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 3

16 Kab. Puncak* Lain-lain Lain-lain 0

17 Kab. Merauke Lain-lain Apoteker 5

18 Kab. Bovendigoel Sie Farmasi Apoteker 3

19 Kab. Asmat Sie Farmasi Tenaga Kes Lain 5

20 Kab. Mappi Lain-lain Apoteker 7

21 Kab. Yapen Waropen UPTD Apoteker 3

22 Kab. Waropen UPTD S-1 Farmasi 7

23 Kab. Biak Numfor UPTD Apoteker 4

24 Kab. Supiori Sie Farmasi Apoteker 8

25 Kab. Nabire Lain-lain Apoteker 7

26 Kab. Paniai Lain-lain Tenaga Kes Lain 5

27 Kab. Mimika Sie Farmasi Apoteker 6

Page 77: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

68 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 2

Data Tenaga Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

Perbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

ACEH

1 Kota Banda Aceh 1 0 3 1 0 1

2 Kota Sabang 0 0 2 2 0 0

3 Kota Lhokseumawe 1 1 0 1 0 1

4 Kota Langsa 1 0 1 4 1 2

5 Kab. Aceh Utara 1 0 0 5 1 1

6 Kab. Aceh Barat 2 1 1 6 0 0

7 Kab. Aceh Selatan 1 0 1 0 1 6

8 Kab. Aceh Timur 1 0 2 5 0 2

9 Kab. Aceh Tengah 0 0 3 2 3 2

10 Kab. Aceh Tenggara 3 0 2 3 4 0

11 Kab. Aceh Besar 0 0 2 2 0 0

12 Kab. Aceh Singkil 4 1 1 2 0 0

13 Kab. Pidie 2 0 2 3 1 7

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 1 0 1 1 3 0

15 Kab. Siemeuleu 0 0 0 2 3 0

16 Kab. Bireuen 1 0 2 1 0 3

17 Kab. Gayo Lues 0 0 2 1 1 1

18 Kab. Aceh Barat Daya 1 0 1 1 0 0

19 Kab. Aceh Tamiang 3 0 1 3 1 3

20 Kota Subulussalam* 1 0 2 0 0 3

21 Kab. Nagan Raya 2 0 1 0 0 0

22 Kab. Aceh Jaya 0 0 1 1 1 1

23 Kab. Bener Meriah 2 0 3 2 1 1

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan 3 0 0 5 0 0

2 Kota Binjai 1 0 0 0 0 2

3 Kota Tebing Tinggi 0 0 1 3 0 1

4 Kota Pematang Siantar 2 0 2 2 0 2

5 Kota Tanjung Balai 1 0 0 3 0 0

6 Kota Sibolga 1 0 1 1 1 1

7 Kota Padang Sidempuan 0 0 0 1 1 1

8 Kab. Deli Serdang 0 0 2 6 0 0

9 Kab. Langkat 2 0 1 0 3 1

10 Kab. Karo 2 0 0 5 0 5

11 Kab. Simalungun 2 0 0 4 4 1

12 Kab. Dairi 0 0 0 3 0 2

13 Kab. Asahan 0 0 1 5 0 0

14 Kab. Batubara* (374.715) 0 0 1 0 0 0

15 Kab. Labuhan Batu 1 0 0 2 0 2

Page 78: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

69 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

16 Kab. Tapanuli Utara 0 0 0 1 0 6

17 Kab. Tapanuli Tengah

18 Kab. Tapanuli Selatan 1 0 3 2 0 6

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) 0 0 0 1 0 0

20 Kab. Padang Lawas Utara*

21 Kab. Nias 0 0 1 1 2 5

22 Kab. Toba Samosir 0 0 1 1 3 0

23 Kab. Mandailing Natal 1 0 1 1 1 0

24 Kab. Humbang Hasudutan 1 0 3 0 0 0

25 Kab. Pakpak Barat

26 Kab. Nias Selatan 1 0 1 2 0 2

27 Kab. Samosir 0 1 1 0 1 1

28 Kab. Serdang Begadai 1 1 2 1 1 2

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang 1 0 1 5 0 0

2 Kota Solok 1 0 1 2 0 1

3 Kota Sawah Lunto 2 0 1 1 1 0

4 Kota Padang Panjang 1 0 1 1 1 1

5 Kota Bukittinggi 1 0 3 2 0 0

6 Kota Payakumbuh 1 0 0 2 0 1

7 Kota Pariaman 2 0 3 1 1 0

8 Kab. Pesisir Selatan 1 0 1 0 1 1

9 Kab. Solok 2 0 0 2 0 2

10 Kab. Sijunjung 1 0 2 2 0 3

11 Kab. Tanah Datar 2 0 0 2 0 5

12 Kab. Padang Pariaman 3 0 2 0 1 2

13 Kab. Agam 1 0 2 1 0 1

14 Kab. 50 Kota 2 0 1 2 2 2

15 Kab. Pasaman 1 0 0 3 0 2

16 Kab. Kep. Mentawai 1 0 1 2 0 2

17 Kab. Solok Selatan 1 1 1 0 1 1

18 Kab. Dharmas Raya 1 0 1 0 0 0

19 Kab. Pasaman Barat 1 0 1 1 0 2

RIAU

1 Kota Pekan Baru 2 0 0 1 1 4

2 Kota Dumai 1 0 0 2 0 1

3 Kab. Indragiri Hulu 4 0 0 1 0 0

4 Kab. Indragiri Hilir 0 0 0 3 0 0

5 Kab. Kampar 1 0 1 2 1 4

6 Kab. Bengkalis 2 0 0 0 0 0

7 Kab. Pelalawan 1 0 0 3 2 0

8 Kab. Rokan Hulu 1 1 0 2 0 0

9 Kab. Rokan Hilir 1 0 0 2 0 7

Page 79: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

70 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

10 Kab. Siak 1 0 1 1 0 2

11 Kab. Kuantan Sengingi 1 0 0 2 0 0

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 2 3 3

2 Kota Tanjung Pinang 1 1 1 3

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 1 1 1 1 3

4 Kab. Karimun 1 2 2

5 Kab. Natuna 1 1 2

6 Kab. Lingga 1 1 1

7 Kab. Kepulauan Anambas

BENGKULU

1 Kota Bengkulu 3 0 0 4 0 3

2 Kab. Bengkulu Utara 0 0 2 2 2 0

3 Kab. Bengkulu Selatan 2 0 0 3 1 3

4 Kab. Rejang Lebong 1 0 0 4 2 0

5 Kab. Lebong 1 0 1 1 0 0

6 Kab. Seluma 1 0 0 1 0 2

7 Kab. Kaur 1 1 1 0 0 0

8 Kab. Muko-Muko 1 1 2 0 1 0

9 Kab. Kepahyang 2 0 1 0 3 1

10 Kab. Bengkulu Tengah 0 0 0 0 2 0

JAMBI

1 Kota Jambi 1 0 1 6 0 1

2 Kab. Kerinci 1 1 0 1 1 3

3 Kab. Merangin 1 0 1 3 1 2

4 Kab. Batang Hari 1 0 1 1 0 2

5 Kab. Tanjung Jabung Barat 2 0 0 0 0 3

6 Kab. Bungo 1 0 0 2 1 1

7 Kab. Sarolangun 2 0 0 0 1 2

8 Kab. Tebo 1 0 2 1 0 1

9 Kab. Muaro Jambi 1 0 0 3 2 2

10 Kab. Tanjung Jabung Timur 1 0 0 0 0 3

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang 1 3 1 2

2 Kota Prabumulih 2 1 1

3 Kota Lubuk Linggau 2 1 3 2

4 Kota Pagar Alam 1 2 2

5 Kab. OKU 1 1 3 1 4

6 Kab. OKI 1 2 1 2

7 Kab. Muara Enim 1 1 3 3

8 Kab. Lahat 2 1 1

9Kab. Empat Lawang*(229.552) 1 2

10 Kab. Musi Rawas 2 2 1 5

Page 80: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

71 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

11 Kab. Musi Banyuasin 1 2 2 2

12 Kab. Banyuasin 1 3 2

13 Kab. Ogan Ilir 1 3 3

14 Kab. OKU Timur 1 2 1 1

15 Kab. OKU Selatan 2 1 1 1

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang 1 3 6

2 Kab. Bangka 1 1

3 Kab. Belitung 1 4

4 Kab. Bangka Barat 1 4

5 Kab. Bangka Tengah 1 1 1

6 Kab. Bangka Selatan 1 1

7 Kab. Belitung Timur 1 1

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 2 2 2

2 Kota Metro 1 3

3 Kab. Lampung Utara 1 1 4

4 Kab. Lampung Barat 1 1 1 1

5 Kab. Lampung Selatan 1 1 3 1

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 1

7 Kab. Lampung Timur 1 2 3

8 Kab. Lampung Tengah 1 1 1 1 2 4

9 Kab. Tanggamus 2 2 1

10 Kab. Tulang Bawang 1 3 1 1

11 Kab. Way Kanan 1 1 1

BANTEN

1 Kota Tangerang 3 1 1 2 0 2

2 Kota Cilegon 1 0 0 1 0 3

3 Kab. Serang 0 0 0 2 1 4

4 Kab. Lebak 0 0 0 2 1 2

5 Kab. Pandeglang 1 0 1 2 0 5

6 Kab. Tangerang 3 0 2 0 5 0

7 Kota Serang 0 0 0 1 1 2

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 2 0 0 2 2 0

2 Kod. Jakarta Barat 0 0 0 1 0 0

3 Kod. Jakarta Selatan 1 0 0 3 0 0

4 Kod. Jakarta Timur 1 0 0 1 0 0

5 Kod. Jakarta Pusat 1 0 0 1 2 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0 0 2 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 3 2 7 8

2 Kota Bogor 5 1 3

Page 81: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

72 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

3 Kota Cirebon 2 4 6

4 Kota Sukabumi 2 1 3

5 Kota Bekasi 1 1 1 3

6 Kota Tasikmalaya 1 4

7 Kota Cimahi 1 3

8 Kota Depok 1 2 1

9 Kota Banjar 2 1 1

10 Kab. Bogor 4 3 7

11 Kab. Sukabumi 3 1 6

12 Kab. Cianjur 2 1 1 5

13 Kab. Bandung 1 2 8

14 Kab. Bandung Barat 3 1 2

15 Kab. Garut 3 1 1 8

16 Kab. Tasikmalaya 1 3 4

17 Kab. Ciamis 1 1 4

18 Kab. Kuningan 1 1 1 3

19 Kab. Cirebon 2 4 3

20 Kab. Majalengka 1 3 2

21 Kab. Sumedang 1 8

22 Kab. Indramayu 2 2 2

23 Kab. Subang 1 2 2 1 3

24 Kab. Purwakarta 2 1 1 5

25 Kab. Karawang 2 2 1 2

26 Kab. Bekasi 7 1 1 4

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 2 1 1 1 3

2 Kota Magelang 1 1 4

3 Kota Surakarta 2 2 4 4

4 Kota Salatiga 1 2 1 1

5 Kota Pekalongan 1 3 2

6 Kota Tegal 1 1 3

7 Kab. Cilacap 2 4 5

8 Kab. Banyumas 1 1 6

9 Kab. Purbalingga 2 4 1 1

10 Kab. Bj. Negara 2 1 3 7

11 Kab. Kebumen 2 4

12 Kab. Purworejo 2 2 6

13 Kab. Wonosobo 1 4

14 Kab. Magelang 1 4 7

15 Kab. Boyolali 1 1 1 9

16 Kab. Klaten 2 8

17 Kab. Sukoharjo 2 1 1 3

18 Kab. Wonogiri 1 3 4

Page 82: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

73 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

19 Kab. Karanganyar 3 3 4

20 Kab. Sragen 1 2 8

21 Kab. Grobogan 1 2 6

22 Kab. Blora 1 1 7

23 Kab. Rembang 1 1 2 2

24 Kab. Pati 1 9

25 Kab. Kudus 2 3 4

26 Kab. Jepara 1 4 3

27 Kab. Demak 2 3 1 3

28 Kab. Semarang 1 2 4

29 Kab. Temanggung 3 7

30 Kab. Kendal 1 1 2

31 Kab. Batang 1 1 4

32 Kab. Pekalongan 2 1 2 6

33 Kab. Pemalang 1 1 1 5

34 Kab. Tegal 2 2 4

35 Kab. Brebes 1 1 2 1 5

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 1 5 4

2 Kab. Kulon Progo 1 2 6

3 Kab. Bantul 1 1 6

4 Kab. Gunung Kidul 1 2 6

5 Kab. Sleman 1 2 2 6

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 1 2 1

2 Kota Kediri 1 1 2 1 1

3 Kota Blitar 1 1 1 2

4 Kota Malang 1 2 1

5 Kota Probolinggo 1 1 1

6 Kota Pasuruan 1 1 1 1 2

7 Kota Mojokerto 2 1

8 Kota Madiun 1 1 3

9 Kota Batu 1 1 1 6

10 Kab. Pacitan 1 1 3

11 Kab. Ponorogo 4 3

12 Kab. Trenggalek 1 2 3

13 Kab. Tulungagung 1 2 2

14 Kab. Blitar 1 2 5

15 Kab. Kediri 1 2 2

16 Kab. Malang 1 2 3

17 Kab. Lumajang 1 2 3

18 Kab. Jember 1 4 1

19 Kab. Banyuwangi 1 1

Page 83: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

74 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

20 Kab. Bondowoso 1 1 4 2

21 Kab. Situbondo 1 2 2 2

22 Kab. Probolinggo 1 1 2

23 Kab. Pasuruan 1 3 1

24 Kab. Sidoarjo 1 1 3 7

25 Kab. Mojokerto 1 2 1 4

26 Kab. Jombang 1 2 4

27 Kab. Nganjuk 1 3 5

28 Kab. Madiun 1 2 3

29 Kab. Magetan 1 4 3 4

30 Kab. Ngawi 2 3

31 Kab. Lamongan 3 4

32 Kab. Gresik 1 1 5

33 Kab. Bangkalan 1 3 2

34 Kab. Sampang 1 1 1 5

35 Kab. Pamekasan 3

36 Kab. Sumenep 1 3 4

37 Kab. Bojonegoro 3 1

38 Kab. Tuban 1 2 5

BALI

1 Kota. Denpasar 3 2

2 Kab. Jemberana 1 1 2 2

3 Kab. Tabanan 2

4 Kab. Badung 1 2 5

5 Kab. Gianyar 2 2 1 4

6 Kab. Klungkung 1 2 2

7 Kab. Bangli 1 1 2

8 Kab. Karangasem 1 3

9 Kab. Buleleng 1 2 1

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota. Mataram 2 0 0 2 1 0

2 Kota. Bima 3 1 0 0 0 0

3 Kab. Lombok Barat 2 0 0 3 0 3

4 Kab. Lombok Tengah 1 0 1 0 0 2

5 Kab. Lombok Timur 2 0 0 2 0 3

6 Kab. Sumbawa 3 1 0 1 1 0

7 Kab. Dompu 1 0 0 1 0 2

8 Kab. Bima 3 0 0 3 0 4

9 Kab. Sumbawa Barat 1 0 0 1 0 1

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 1 2 4 1

2 Kab. Sumba Barat 1 1 2 1 1

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632)

Page 84: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

75 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964)

5 Kab. Sumba Timur 2 5 1

6 Kab. Kupang 1 1 3

7 Kab. Timur Tengah Selatan 1 1 3

8 Kab. Timur Tengah Utara 1 3 1

9 Kab. Lembata 1 2 2 1

10 Kab. Belu 1 4 2 2

11 Kab. Alor 1 1 1 5

12 Kab. Flores Timur 1 1 2 1 1

13 Kab. Sikka 2 2 4

14 Kab. Ende 3 3 3

15 Kab. Ngada 1 2 1 2

16 Kab. Nagekeo* (110.147)

17 Kab. Manggarai 1 2 4

18Kab. Manggarai Timur*(232.020)

19 Kab. Rote Ndao 1 2 1 1 1

20 Kab. Manggarai Barat 2 2

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak 1 2

2 Kota. Singkawang 1 1 1 1

3 Kab. Sambas 1 1 1 1

4 Kab. Pontianak 1 3

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) 1 1

6 Kab. Sanggau 1 2 3 2

7 Kab. Sekadau 1 1 1

8 Kab. Ketapang 2 1 2 5

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) 2 1 1

10 Kab. Sintang 1 1

11 Kab. Melawi 1 1 1 1

12 Kab. Kapuas Hulu 1 3 1 1

13 Kab. Bengkayang 1 3 2 1 1

14 Kab. Landak 1 3 2

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya 1 2 1 1

2 Kab. Kotawaringin Barat 1 3 2

3 Kab. Kotawaringin Timur 2 1 1 1 4

4 Kab. Kapuas 2 3 6

5 Kab. Barito Selatan 1 3 3

6 Kab. Barito Utara 1 1 1 2

7 Kab. Murung Raya 1 1

8 Kab. Barito Timur 1 1 3

9 Kab. Gunung Mas 1 1

10 Kab. Pulang Pisau 2 1 1

Page 85: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

76 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

11 Kab. Katingan 1 2 1 1

12 Kab. Seruyan 1 1 2

13 Kab. Sukamara 1 1 1

14 Kab. Lamandau 1 1 1

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 1 0 2 2 2 2

2 Kota. Balikpapan 1 0 0 2 1 3

3 Kota. Tarakan 0 1 1 0 0 6

4 Kota. Bontang 1 0 0 0 2 0

5 Kab. Paser 2 0 1 0 0 9

6 Kab. Kutai Kertanegara 2 0 0 1 0 8

7 Kab. Berau 2 0 0 1 1 2

8 Kab. Bulungan 1 0 0 1 1 2

9 Kab. Malinau 2 0 1 0 0 2

10 Kab. Nunukan 1 0 1 0 0 5

11 Kab. Kutai Barat 2 0 1 0 0 3

12 Kab. Kutai Timur 2 1 0 1 0 0

13 Kab. Penajam Paser Utara 1 0 0 3 0 2

14 Kab. Tana Tidung 0 0 1 0 1 4

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota Banjarmasin 2 0 0 4 2 2

2 Kota Banjar Baru 1 0 0 2 3 2

3 Kab. Banjar 0 0 1 2 5 0

4 Kab. Tapin 2 0 1 3 0 4

5 Kab. Hulu Sungai Selatan 1 0 0 1 0 2

6 Kab. Hulu Sungai Tengah 2 0 0 3 0 2

7 Kab. Hulu Sungai Utara 1 2 0 3 0 2

8 Kab. Balangan 2 0 0 2 1 1

9 Kab. Tabalong 1 0 0 3 1 0

10 Kab. Barito Kuala 1 0 0 1 0 2

11 Kab. Tala 1 0 0 4 0 1

12 Kab. Kota Baru 1 0 0 1 0 5

13 Kab. Tanah Bumbu 1 0 0 0 0 2

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 1 4 1

2 Kota Bitung 1 3

3 Kota Tomohon 1 2 2

4 Kab. Sangihe 1 2 1

5 Kab. Talaud 1

6 Kab. Minahasa 1 2 1

7 Kab. Minahasa Utara 3

8 Kab. Bolaang Mongondow 2 1 1 1

9 Kab. Minahasa Selatan 1 2 1

Page 86: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

77 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polman 1 1 1 2

2 Kab. Majene 1 1 2 3

3 Kab. Mamuju 1 2

4 Kab. Mamuju Utara 2

5 Kab. Mamasa 1 1 2

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 1 1 0 2 0 3

2 Kab. Banggai 4 1 1 0 1 0

3 Kab. Poso 2 0 1 2 0 7

4 Kab. Tojo Unauna 2 2 1 0 0 0

5 Kab. Donggala 0 0 0 1 2 3

6 Kab. Toli-toli 2 2 0 1 4 1

7 Kab. Buol 1 0 1 0 1 1

8 Kab. Morowali 4 1 7 0 0 0

9 Kab. Banggai Kepulauan 2 0 4 1 0 0

10 Kab. Parigi Moutong 2 0 1 0 0 0

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 1

2 Kabupaten Gorontalo 1

3 Kab Boalemo 1

4 Kab Pohuwato 1

5 Kab Bone Bolango 1

6 Kab Gorontalo Utara 1

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 1 1 1 3

2 Kota Bau-Bau 1 1

3 Kab. Buton 1 1 1 2 3

4 Kab. Buton Utara* 1 1

5 Kab. Muna 1 1 3 1

6 Kab. Kolaka 1 2 5 3 3

7 Kab. Konawe 2 2 4 2

8 Kab. Konawe Selatan 2 1 1

9 Kab. Konawe Utara* 1 1 1

10 Kab. Bombana 1 1 2

11 Kab. Wakatobi 1 1 1

12 Kab. Kolaka Utara 4 2 4 2

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 2 1 1 0 2 0

2 Kota Pare Pare 2 2 1 0 0 2

3 Kota Palopo 4 1 0 0 0

4 Kab. Bulukumba 2 2 0 0 0 5

5 Kab. Bantaeng 1 1 1 1 2 0

Page 87: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

78 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

6 Kab. Jeneponto 1 2 1 0 0 1

7 Kab. Takalar 1 1 0 0 0 3

8 Kab. Gowa 3 1 1 0 1 0

9 Kab. Sinjai 2 2 1 0 0 1

10 Kab. Bone 5 0 0 2 0 4

11 Kab. Maros 1 0 1 0 0 2

12 Kab. Pangkep 1 1 0 0 2 0

13 Kab. Barru 2 0 0 2 1 0

14 Kab. Soppeng 2 0 1 0 2 2

15 Kab. Wajo 1 0 0 1 3 3

16 Kab. Sidrap 2 0 0 1 0 0

17 Kab. Pinrang 4 1 0 0 1 0

18 Kab. Enrekang 1 0 1 0 0 1

19 Kab. Luwu 3 0 0 0 0 0

20 Kab. Luwu Timur 1 0 1 0 0 0

21 Kab. Luwu Utara 1 2 1 1 0 0

22 Kab. Tana Toraja 1 0 2 0 0 2

23 Kab. Selayar 1 0 0 0 0 3

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 6 4 8 10

2 Kota Tidore 1 1

3 Kab. Halmahera Tengah 1 3

4 Kab. Halmahera Barat 1 1 1 2

5 Kab. Halmahera Utara 1

6 Kab. Halmahera Selatan 1 1 1

7 Kab. Halmahera Timur 1

8 Kab. Kep. Sula 1

MALUKU

1 Kota Ambon 2 2 1 2

2 Kab. Maluku Tengah 1 1 1 4

3 Kab. Pulau Buru 2 4 1

4 Kab. Maluku Tenggara 1 1 3

5 Kota Tual*

6 Kab. Maluku Tenggara Barat 2 1 2

7 Kab. Seram Bagian Barat 1 1 1

8 Kab. Seram Bagian Timur 1 1 1

9 Kab. Kep. Aru 1 1 1 2

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong 2 1

2 Kab. Sorong 2 3 1

3 Kab. Sorong Selatan 1 1 1

4 Kab. Raja Ampat 1 1

5 Kab. Manokwari 2 2 1

Page 88: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

79 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPerbandingan SDM pada Instalasi Farmasi

ApotekerS-1

FarmasiD-3

FarmasiAA/SMF

TenagaKes Lain

Lain-lain

6 Kab. Teluk Bintuni 1 1 1

7 Kab. Teluk Wondama 2 1

8 Kab. Fak Fak 1 3

9 Kab. Kaimana 1 1 1

PAPUA

1 Kota Jayapura 4 1

2 Kab. Jayapura 2 3 1 1

3 Kab. Dogiyai*

4 Kab. Sarmi 1 1 1

5 Kab. Mamberamo Raya*

6 Kab. Kerom 2 1 2

7 Kab. Jayawijaya 1 2 1

8 Kab. Lanny Jaya*

9 Kab. Mamberamo Tengah*

10 Kab. Nduga Tengah*

11 Kab. Yalimo*

12 Kab. Pegunungan Bintang 1 1 1

13 Kab. Yahukimo 1 1 3

14 Kab. Tolikara 1 3

15 Kab. Puncak Jaya 1 2

16 Kab. Puncak*

17 Kab. Merauke 1 1 3

18 Kab. Bovendigoel 1 1 1

19 Kab. Asmat 1 4

20 Kab. Mappi 2 1 1 2 1

21 Kab. Yapen Waropen 1 2

22 Kab. Waropen 1 6

23 Kab. Biak Numfor 1 1 2

24 Kab. Supiori 3 3 2

25 Kab. Nabire 1 2 3 1

26 Kab. Paniai 1 3 1

27 Kab. Mimika 2 2 2

Page 89: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

80 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 3

Data Jumlah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Yang Pernah Melaksanakan

Peningkatan/Pengembangan SDM Pengelola Obat Puskesmas

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

ACEH

1 Kota Banda Aceh Tidak Tidak Tidak Tidak

2 Kota Sabang Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kota Lhokseumawe Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kota Langsa Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Aceh Utara Tidak Tidak Ya Tidak

6 Kab. Aceh Barat Tidak Ya Ya Tidak

7 Kab. Aceh Selatan Ya Ya Ya Tidak

8 Kab. Aceh Timur Tidak Tidak Ya Ya

9 Kab. Aceh Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Aceh Tenggara Ya Ya Ya Ya

11 Kab. Aceh Besar Ya Ya Ya Ya

12 Kab. Aceh Singkil Ya Tidak Ya Tidak

13 Kab. Pidie Ya Ya Ya Tidak

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) Ya Tidak Ya Tidak

15 Kab. Siemeuleu Ya Tidak Ya Tidak

16 Kab. Bireuen Ya Ya Ya Tidak

17 Kab. Gayo Lues Tidak Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Aceh Barat Daya Ya Ya Ya Ya

19 Kab. Aceh Tamiang Tidak Ya Tidak Tidak

20 Kota Subulussalam* Tidak Ya Ya Ya

21 Kab. Nagan Raya Tidak Tidak Ya Ya

22 Kab. Aceh Jaya Tidak Tidak Tidak Tidak

23 Kab. Bener Meriah Ya Ya Ya Ya

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Tidak Tidak Tidak Tidak

2 Kota Binjai Ya Ya ya Tidak

3 Kota Tebing Tinggi Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kota Pematang Siantar Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kota Tanjung Balai Ya Ya ya Tidak

6 Kota Sibolga Ya Ya ya Ya

7 Kota Padang Sidempuan Ya Ya ya Ya

8 Kab. Deli Serdang Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Langkat Tidak Tidak ya Ya

10 Kab. Karo Tidak Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Simalungun Ya Ya ya Ya

12 Kab. Dairi Tidak Tidak ya Tidak

13 Kab. Asahan Ya Tidak ya Tidak

Page 90: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

81 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

14 Kab. Batubara Tidak Tidak Tidak Tidak

15 Kab. Labuhan Batu Tidak Tidak Tidak Tidak

16 Kab. Tapanuli Utara Ya Tidak ya Tidak

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Ya Ya ya Ya

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Tidak Tidak Tidak

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tidak Tidak Tidak

21 Kab. Nias Ya Ya ya Ya

22 Kab. Toba Samosir Tidak Tidak Tidak Tidak

23 Kab. Mandailing Natal Tidak Tidak Tidak Tidak

24 Kab. Humbang Hasudutan Tidak Tidak ya Tidak

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tidak ya Tidak

26 Kab. Nias Selatan Tidak Tidak Tidak Tidak

27 Kab. Samosir Tidak Tidak Tidak Tidak

28 Kab. Serdang Begadai Ya Ya ya Ya

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Ya Ya Ya Tidak

2 Kota Solok Ta Tidak Ya Tidak

3 Kota Sawah Lunto Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kota Padang Panjang Tidak Tidak Ya Tidak

5 Kota Bukittinggi Tidak Tidak Ya Ya

6 Kota Payakumbuh Tidak Tidak Ya Tidak

7 Kota Pariaman Ya Ya Ya Ya

8 Kab. Pesisir Selatan Tidak Tidak Ya Tidak

9 Kab. Solok Tidak Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Sawah Lunto Tidak Tidak Ya Tidak

11 Kab. Tanah Datar Ya Ya Ya Tidak

12 Kab. Padang Pariaman Tidak Tidak Ya Tidak

13 Kab. Agam Tidak Tidak Tidak Tidak

14 Kab. 50 Kota Ya Tidak Ya Tidak

15 Kab. Pasaman Ya Tidak Ya Tidak

16 Kab. Kep. Mentawai Ya Tidak Ya Tidak

17 Kab. Solok Selatan Ya Tidak Ya Ya

18 Kab. Dharmas Raya Ya Ya Tidak Ya

19 Kab. Pasaman Barat Tidak Tidak Ya Ya

RIAU

1 Kota Pekan Baru Tidak Tidak Tidak Tidak

2 Kota Dumai Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Indragiri Hulu Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Indragiri Hilir Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Kampar Ya Ya Ya Ya

6 Kab. Bengkalis Tidak Ya Ya Tidak

7 Kab. Pelalawan Tidak Tidak Tidak Tidak

Page 91: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

82 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

8 Kab. Rokan Hulu Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Rokan Hilir Tidak Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Siak Ya Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Kuantan Sengingi Tidak Tidak Tidak Tidak

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam Tidak Tidak Ya Tidak

2 Kota Tanjung Pinang Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) Tidak Tidak Ya Ya

4 Kab. Karimun Tidak Tidak Ya Tidak

5 Kab. Natuna Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Lingga Tidak Tidak Tidak Tidak

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Ya Ya Ya Ya

2 Kab. Bengkulu Utara Ya Ya Ya Ya

3 Kab. Bengkulu Selatan Ya Ya Ya Ya

4 Kab. Rejang Lebong Ya Ya Ya Ya

5 Kab. Lebong Ya Ya Ya Ya

6 Kab. Seluma Ya Ya Ya Ya

7 Kab. Kaur Ya Ya Ya Ya

8 Kab. Muko-Muko Ya Ya Ya Ya

9 Kab. Kepahyang Ya Ya Ya Ya

JAMBI

1 Kota Jambi Tidak Tidak Ya Ya

2 Kab. Kerinci Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Merangin Tidak Tidak Ya Tidak

4 Kab. Batang Hari Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Ya Ya Ya Ya

6 Kab. Bungo Tidak Tidak Ya Tidak

7 Kab. Sarolangun Ya Ya Ya Tidak

8 Kab. Tebo Ya Ya Ya Ya

9 Kab. Muaro Jambi Ya Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Tidak Ya Ya Tidak

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ya Ya Ya Tidak

2 Kota Prabumulih tidak Tidak Ya Tidak

3 Kota Lubuk Linggau Ya Ya Ya Ya

4 Kota Pagar Alam Ya Ya Ya Ya

5 Kab. OKU tidak Ya Ya Ya

6 Kab. OKI tidak Tidak Ya Tidak

7 Kab. Muara Enim Ya Tidak Ya Ya

8 Kab. Lahat Ya Ya Ya Ya

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Ya Ya Tidak Tidak

10 Kab. Musi Rawas Ya Tidak Tidak Tidak

Page 92: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

83 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

11 Kab. Musi Banyuasin Ya Ya Ya Ya

12 Kab. Banyuasin tidak Tidak Ya Tidak

13 Kab. Ogan Ilir Ya Ya Ya Ya

14 Kab. OKU Timur Ya Tidak Tidak Tidak

15 Kab. OKU Selatan tidak Tidak Tidak Tidak

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang Ya Ya Ya Ya

2 Kab. Bangka Ya Tidak Ya Tidak

3 Kab. Belitung Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Bangka Barat Tidak Ya Tidak Ya

5 Kab. Bangka Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Bangka Selatan Ya Tidak Ya Tidak

7 Kab. Belitung Timur Tidak Tidak Ya Tidak

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung Ya Ya Ya Ya

2 Kota Metro Tidak Tidak Ya Ya

3 Kab. Lampung Utara Ya Ya Ya Ya

4 Kab. Lampung Barat Ya Ya Ya Ya

5 Kab. Lampung Selatan Tidak Tidak Ya Ya

6 Kab. Pesawaran* (375.984) Tidak Tidak Ya Ya

7 Kab. Lampung Timur Tidak Tidak Ya Tidak

8 Kab. Lampung Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Tanggamus Tidak Tidak Ya Ya

10 Kab. Tulang Bawang Tidak Tidak Ya Tidak

11 Kab. Way Kanan Ya Ya Ya Ya

BANTEN

1 Kota Tangerang Tidak Ya Tidak Tidak

2 Kota Cilegon Tidak Ya Ya Ya

3 Kab. Serang Ya Ya Ya Ya

4 Kab. Lebak Ya Ya Ya Ya

5 Kab. Pandeglang Ya Ya Ya Ya

6 Kab. Tangerang Ya Ya Ya Tidak

7 Kota Serang Ya Ya Ya Tidak

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara Tidak Tidak Ya Tidak

2 Kod. Jakarta Barat Tidak Tidak Ya Tidak

3 Kod. Jakarta Selatan Tidak Tidak Ya Tidak

4 Kod. Jakarta Timur Tidak Tidak Ya Tidak

5 Kod. Jakarta Pusat Tidak Tidak Ya Tidak

6 Kab. Kep. Seribu Tidak Tidak Ya Tidak

JAWA BARAT

1 Kota Bandung Ya Ya Ya Ya

2 Kota Bogor Ya Tidak Ya Ya

Page 93: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

84 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

3 Kota Cirebon Ya Tidak Ya Tidak

4 Kota Sukabumi Ya Ya Ya Ya

5 Kota Bekasi Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kota Tasikmalaya Ya Ya Ya Tidak

7 Kota Cimahi Ya Ya Ya Ya

8 Kota Depok Tidak Tidak Tidak Ya

9 Kota Banjar Ya Tidak Ya Ya

10 Kab. Bogor Tidak Tidak Ya Ya

11 Kab. Sukabumi Ya Tidak Tidak Tidak

12 Kab. Cianjur Ya Tidak Ya Ya

13 Kab. Bandung Ya Ya Ya Ya

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) Ya Tidak Ya Ya

15 Kab. Garut Ya Tidak Ya Tidak

16 Kab. Tasikmalaya Ya Tidak Ya Ya

17 Kab. Ciamis Tidak Tidak Ya Tidak

18 Kab. Kuningan Tidak Tidak Tidak Tidak

19 Kab. Cirebon Ya Tidak Ya Ya

20 Kab. Majalengka Ya Tidak Ya Ya

21 Kab. Sumedang Tidak Tidak Tidak Tidak

22 Kab. Indramayu Ya Tidak Ya Tidak

23 Kab. Subang Ya Tidak Ya Ya

24 Kab. Purwakarta Ya Ya Ya Ya

25 Kab. Karawang Ya Tidak Ya Ya

26 Kab. Bekasi Ya Ya Ya Ya

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang Ya Tidak Ya Tidak

2 Kota Magelang Ya Tidak Ya Tidak

3 Kota Surakarta Ya Ya Ya Ya

4 Kota Salatiga Ya Tidak Ya Ya

5 Kota Pekalongan Ya Tidak Tidak Tidak

6 Kota Tegal Ya Ya Ya Tidak

7 Kab. Cilacap Tidak Tidak Ya Ya

8 Kab. Banyumas Ya Tidak Ya Tidak

9 Kab. Purbalingga Ya Ya Ya Ya

10 Kab. Bj. Negara Ya Ya Ya Ya

11 Kab. Kebumen Tidak Tidak Ya Ya

12 Kab. Purworejo Tidak Tidak Ya Tidak

13 Kab. Wonosobo Ya Ya Ya Ya

14 Kab. Magelang Ya Tidak Ya Ya

15 Kab. Boyolali Ya Ya Ya Ya

16 Kab. Klaten Ya Tidak Ya Ya

17 Kab. Sukoharjo Ya Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Wonogiri Ya Ya Ya Ya

Page 94: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

85 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

19 Kab. Karanganyar Ya Ya Ya Ya

20 Kab. Sragen Ya Tidak Ya Tidak

21 Kab. Grobogan Ya Ya Ya Ya

22 Kab. Blora Tidak Tidak Tidak Ya

23 Kab. Rembang Ya Tidak Ya Ya

24 Kab. Pati Ya Tidak Ya Tidak

25 Kab. Kudus Ya Tidak Ya Tidak

26 Kab. Jepara Ya Tidak Ya Tidak

27 Kab. Demak Ya Tidak Ya Ya

28 Kab. Semarang Ya Ya Ya Ya

29 Kab. Temanggung Ya Tidak Ya Tidak

30 Kab. Kendal Ya Tidak Ya Ya

31 Kab. Batang Ya Tidak Ya Ya

32 Kab. Pekalongan Ya Tidak Ya Ya

33 Kab. Pemalang Ya Tidak Ya Ya

34 Kab. Tegal Tidak Tidak Tidak Tidak

35 Kab. Brebes Ya Tidak Ya Ya

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta Ya Ya Ya Ya

2 Kab. Kulon Progo Ya Tidak Ya Ya

3 Kab. Bantul Ya Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Gunung Kidul Ya Tidak Ya Tidak

5 Kab. Sleman Ya Ya Ya Ya

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya Ya Ya Ya Ya

2 Kota Kediri Ya Ya Ya Ya

3 Kota Blitar Ya Ya Ya Ya

4 Kota Malang Ya Ya Ya Ya

5 Kota Probolinggo Ya Ya Ya Ya

6 Kota Pasuruan Ya Ya Ya Ya

7 Kota Mojokerto Ya Ya Ya Ya

8 Kota Madiun Ya Ya Ya Ya

9 Kota Batu Ya Ya Ya Ya

10 Kab. Pacitan Ya Tidak Ya Tidak

11 Kab. Ponorogo Ya Ya Ya Ya

12 Kab. Trenggalek Ya Tidak Ya Tidak

13 Kab. Tulungagung Ya Tidak Ya Ya

14 Kab. Blitar Ya Ya Ya Ya

15 Kab. Kediri Ya Ya Ya Ya

16 Kab. Malang Ya Ya Ya Tidak

17 Kab. Lumajang Ya Ya Ya Ya

18 Kab. Jember Ya Ya Ya Ya

19 Kab. Banyuwangi Ya Ya Ya Ya

Page 95: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

86 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

20 Kab. Bondowoso Ya Ya Ya Ya

21 Kab. Situbondo Ya Ya Ya Ya

22 Kab. Probolinggo Ya Ya Ya Ya

23 Kab. Pasuruan Ya Ya Ya Ya

24 Kab. Sidoarjo Ya Ya Ya Ya

25 Kab. Mojokerto Ya Ya Ya Ya

26 Kab. Jombang Ya Ya Ya Tidak

27 Kab. Nganjuk Ya Ya Ya Ya

28 Kab. Madiun Ya Ya Ya Ya

29 Kab. Magetan Ya Ya Ya Ya

30 Kab. Ngawi Ya Ya Ya Ya

31 Kab. Lamongan Ya Ya Ya Ya

32 Kab. Gresik Ya Ya Ya Ya

33 Kab. Bangkalan Ya Ya Ya Ya

34 Kab. Sampang Ya Ya Ya Ya

35 Kab. Pamekasan Ya Ya Ya Ya

36 Kab. Sumenep Ya Ya Ya Ya

37 Kab. Bojonegoro Ya Ya Ya Ya

38 Kab. Tuban Ya Ya Ya Ya

BALI

1 Kota. Denpasar Tidak Tidak Ya Tidak

2 Kab. Jemberana Tidak Tidak Ya Ya

3 Kab. Tabanan Tidak Tidak Ya Tidak

4 Kab. Badung Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Gianyar Ya Tidak Ya Ya

6 Kab. Klungkung Ya Tidak Ya Tidak

7 Kab. Bangli Tidak Tidak Ya Ya

8 Kab. Karangasem Ya Tidak Ya Tidak

9 Kab. Buleleng Ya Tidak Tidak Ya

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota. Mataram Tidak Tidak Tidak Tidak

2 Kota. Bima Ya Ya Tidak Tidak

3 Kab. Lombok Barat Ya Ya Ya Ya

4 Kab. Lombok Tengah Ya Tidak Tidak Ya

5 Kab. Lombok Timur Tidak Tidak Ya Ya

6 Kab. Sumbawa Ya Ya Ya Tidak

7 Kab. Dompu Tidak Tidak Ya Ya

8 Kab. Bima Ya Tidak Ya Ya

9 Kab. Sumbawa Barat Tidak Tidak Ya Tidak

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang Ya Ya Ya Tidak

2 Kab. Sumba Barat Ya Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Sumba Barat Daya* Tidak Tidak Tidak Tidak

Page 96: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

87 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Sumba Timur Ya Ya Tidak Tidak

6 Kab. Kupang Ya Ya Ya Tidak

7 Kab. Timur Tengah Selatan Ya Tidak Ya Tidak

8 Kab. Timur Tengah Utara Ya Tidak Ya Tidak

9 Kab. Lembata Ya Ya Tidak Tidak

10 Kab. Belu Ya Tidak Ya Tidak

11 Kab. Alor Ya Ya Ya Tidak

12 Kab. Flores Timur Ya Tidak Tidak Tidak

13 Kab. Sikka Ya Ya Tidak Tidak

14 Kab. Ende Ya Tidak Tidak Tidak

15 Kab. Ngada Ya Ya Tidak Tidak

16 Kab. Nagekeo* (110.147) Tidak Tidak Tidak Tidak

17 Kab. Manggarai Ya Tidak Tidak Tidak

18Kab. Manggarai Timur*(232.020) Tidak Tidak Tidak Tidak

19 Kab. Rote Ndao Ya Tidak Tidak Tidak

20 Kab. Manggarai Barat Ya Ya Tidak Tidak

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Tidak Tidak Tidak Ya

2 Kota. Singkawang Ya Tidak Ya Tidak

3 Kab. Sambas Ya Tidak Tidak Ya

4 Kab. Pontianak Ya Ya Ya Ya

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) Tidak Tidak Ya Tidak

6 Kab. Sanggau Tidak Tidak Ya Tidak

7 Kab. Sekadau Ya Tidak Ya Tidak

8 Kab. Ketapang Ya Tidak Ya Tidak

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) Ya Ya Tidak Ya

10 Kab. Sintang Tidak Tidak Ya Tidak

11 Kab. Melawi Ya Ya Ya Ya

12 Kab. Kapuas Hulu Tidak Tidak Ya Tidak

13 Kab. Bengkayang Ya Tidak Ya Ya

14 Kab. Landak Tidak Tidak Tidak Ya

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Ya Tidak Tidak Tidak

2 Kab. Kotawaringin Barat Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Kotawaringin Timur Ya Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Kapuas Ya Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Barito Selatan Ya Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Barito Utara Ya Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Murung Raya Ya Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Barito Timur Ya Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Gunung Mas Ya Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Pulang Pisau Ya Tidak Tidak Tidak

Page 97: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

88 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

11 Kab. Katingan Ya Tidak Tidak Tidak

12 Kab. Seruyan Ya Tidak Tidak Tidak

13 Kab. Sukamara Ya Tidak Tidak Tidak

14 Kab. Lamandau Ya Tidak Tidak Tidak

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda Ya Tidak Ya Tidak

2 Kota. Balikpapan Ya Ya Ya Ya

3 Kota. Tarakan Tidak Ya Ya Ya

4 Kota. Bontang Tidak Tidak Ya Tidak

5 Kab. Paser Ya Tidak Ya Ya

6 Kab. Kutai Kertanegara Ya Ya Ya Ya

7 Kab. Berau Tidak Tidak Ya Ya

8 Kab. Bulungan Tidak Ya Ya Tidak

9 Kab. Malinau Ya Ya Ya Ya

10 Kab. Nunukan Ya Ya Ya Ya

11 Kab. Kutai Barat Ya Ya Ya Tidak

12 Kab. Kutai Timur Ya Ya Ya Ya

13 Kab. Penajam Paser Utara Ya Tidak Ya Ya

14 Kab. Tana Tidung Tidak Tidak Tidak Tidak

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Ya Tidak Tidak Ya

2 Kota. Banjar Baru Ya Ya Ya Ya

3 Kab. Tanah Laut Ya Tidak Ya Tidak

4 Kab. Kota Baru Ya Tidak Ya Ya

5 Kab. Banjar Ya Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Barito Kuala Ya Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Tapin Tidak Tidak Ya Tidak

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Ya Ya Ya Ya

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Tidak Ya Ya Tidak

10 Kab. Hulu Sungai Utara Tidak Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Tabalong Ya Tidak Ya Tidak

12 Kab. Balangan Ya Tidak Ya Ya

13 Kab. Tanah Bumbu Tidak Tidak Ya Tidak

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado Ya Ya Ya Ya

2 Kota Bitung Tidak Tidak Ya Tidak

3 Kota Tomohon Tidak Tidak Ya Tidak

4 Kab. Sangihe Tidak Tidak Tidak Ya

5 Kab. Talaud Tidak Tidak Ya Tidak

6 Kab. Minahasa Tidak Tidak Ya Tidak

7 Kab. Minahasa Utara Tidak Tidak Ya Ya

8 Kab. Bolaang Mongondow Ya Tidak Ya Ya

9 Kab. Minahasa Selatan Ya Tidak Tidak Ya

Page 98: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

89 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas Ya Ya Tidak Tidak

2 Kab. Majene Ya Ya Tidak Tidak

3 Kab. Mamuju Ya Ya Ya Tidak

4 Kab. Mamuju Utara Ya Ya Ya Tidak

5 Kab. Mamasa Ya Ya Tidak Tidak

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu Ya Tidak Tidak Tidak

2 Kab. Banggai Ya Ya Ya Ya

3 Kab. Poso Ya Ya Ya Ya

4 Kab. Tojo Unauna Ya Ya Ya Ya

5 Kab. Donggala Tidak Tidak Ya Ya

6 Kab. Toli-toli Ya Ya Ya Tidak

7 Kab. Buol Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Morowali Ya Ya Ya Tidak

9 Kab. Banggai Kepulauan Ya Ya Ya Tidak

10 Kab. Parigi Moutong Ya Ya Ya Tidak

GORONTALO

1 Kota Gorontalo Ya Tidak Ya Ya

2 Kab. Gorontalo Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Gorontalo Utara* Tidak Tidak Ya Tidak

4 Kab. Boalemo Ya Ya Ya Ya

5 Kab. Bone Bolango Ya Ya Ya Ya

6 Kab. Pohuwato Tidak Tidak Ya Ya

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari Tidak Tidak Ya Tidak

2 Kota Bau-Bau Tidak Ya Ya Ya

3 Kab. Buton Tidak Tidak Ya Ya

4 Kab. Buton Utara* Ya Tidak Ya Ya

5 Kab. Muna Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Kolaka Ya Ya Ya Ya

7 Kab. Konawe Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Konawe Selatan Tidak Ya Ya Ya

9 Kab. Konawe Utara* Ya Tidak Ya Tidak

10 Kab. Bombana Ya Ya Ya Ya

11 Kab. Wakatobi Tidak Tidak Ya Tidak

12 Kab. Kolaka Utara Tidak Tidak Ya Ya

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar Ya Ya Ya Tidak

2 Kota Pare Pare Ya Ya Ya Ya

3 Kota Palopo Ya Ya Ya Ya

4 Kab. Bulukumba Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Bantaeng Tidak Tidak Ya Ya

Page 99: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

90 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

6 Kab. Jeneponto Tidak Tidak Ya Tidak

7 Kab. Takalar Ya Ya Tidak Tidak

8 Kab. Gowa Ya Tidak Ya Tidak

9 Kab. Sinjai Ya Tidak Tidak Ya

10 Kab. Bone Ya Ya Ya Ya

11 Kab. Maros Ya Tidak Tidak Tidak

12 Kab. Pangkep Ya Ya Ya Ya

13 Kab. Barru Tidak Tidak Tidak Ya

14 Kab. Soppeng Ya Ya Ya Ya

15 Kab. Wajo Ya Ya Ya Ya

16 Kab. Sidrap Ya Ya Ya Ya

17 Kab. Pinrang Tidak Ya Ya Ya

18 Kab. Enrekang Tidak Ya Ya Tidak

19 Kab. Luwu Tidak Tidak Tidak Tidak

20 Kab. Luwu Timur Ya Ya Ya Tidak

21 Kab. Luwu Utara Ya Ya Ya Tidak

22 Kab. Tana Toraja Tidak Tidak Ya Ya

23 Kab. Selayar Tidak Tidak Tidak Tidak

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate Ya Ya Ya Tidak

2 Kota Tidore Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Halmahera Tengah Ya Tidak Ya Tidak

4 Kab. Halmahera Barat Tidak Tidak Ya Ya

5 Kab. Halmahera Utara Tidak Tidak Ya Tidak

6 Kab. Halmahera Selatan Tidak Tidak Ya Ya

7 Kab. Halmahera Timur Tidak Tidak Ya Tidak

8 Kab. Kep. Sula Ya Tidak Ya Tidak

MALUKU

1 Kota Ambon Ya Tidak Ya Tidak

2 Kab. Maluku Tengah Tidak Tidak Ya Tidak

3 Kab. Pulau Buru Tidak Tidak Ya Ya

4 Kab. Maluku Tenggara Tidak Tidak Ya Ya

5 Kota Tual* Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Tidak Tidak Ya Ya

7 Kab. Seram Bagian Barat Tidak Ya Ya Tidak

8 Kab. Seram Bagian Timur Tidak Tidak Ya Ya

9 Kab. Kep. Aru Tidak Tidak Tidak Tidak

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Tidak Tidak Ya Ya

2 Kab. Sorong Tidak Tidak Ya Tidak

3 Kab. Sorong Selatan Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Raja Ampat Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Ya Ya Ya Tidak

Page 100: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

91 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

Kegiatan IFK dalam Peningkatan SDM diPuskesmas

Pertemuan Pelatihan Monev Bimtek

6 Kab. Teluk Bintuni Ya Ya Ya Ya

7 Kab. Teluk Wondama Ya Tidak Ya Tidak

8 Kab. Fak Fak Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kaimana Tidak Ya Ya Tidak

PAPUA

1 Kota Jayapura Tidak Tidak Ya Tidak

2 Kab. Jayapura Tidak Tidak Ya Tidak

3 Kab. Dogiyai* Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Sarmi Tidak Ya Ya Ya

5 Kab. Mamberamo Raya* Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Kerom Tidak Tidak Ya Ya

7 Kab. Jayawijaya Ya Tidak Ya Tidak

8 Kab. Lanny Jaya* Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Mamberamo Tengah* Tidak Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Nduga Tengah* Tidak Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Yalimo* Tidak Tidak Tidak Tidak

12 Kab. Pegunungan Bintang Tidak Ya Ya Tidak

13 Kab. Yahukimo Tidak Tidak Ya Tidak

14 Kab. Tolikara Ya Tidak Ya Tidak

15 Kab. Puncak Jaya Tidak Tidak Ya Tidak

16 Kab. Puncak* Tidak Tidak Tidak Tidak

17 Kab. Merauke Ya Ya Ya Ya

18 Kab. Bovendigoel Tidak Tidak Ya Tidak

19 Kab. Asmat Tidak Ya Tidak Tidak

20 Kab. Mappi Tidak Tidak Tidak Ya

21 Kab. Yapen Waropen Tidak Ya Ya Ya

22 Kab. Waropen Tidak Tidak Ya Tidak

23 Kab. Biak Numfor Ya Tidak Tidak Tidak

24 Kab. Supiori Tidak Tidak Tidak Tidak

25 Kab. Nabire Tidak Tidak Tidak Tidak

26 Kab. Paniai Tidak Ya Tidak Tidak

27 Kab. Mimika Ya Ya Ya Ya

Page 101: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

92 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 4

Data Sarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

GEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

ACEH

1 Kota Banda Aceh 0 0 Milik Sendiri

2 Kota Sabang 100 100 Milik Sendiri

3 Kota Lhokseumawe 0 0 Milik Sendiri

4 Kota Langsa 5957 348,5 Milik Sendiri

5 Kab. Aceh Utara 0 26 Milik Sendiri

6 Kab. Aceh Barat 420 400 Milik Sendiri

7 Kab. Aceh Selatan 600 522 Milik Sendiri

8 Kab. Aceh Timur 444 444 Milik Sendiri

9 Kab. Aceh Tengah 1500 180 Milik Sendiri

10 Kab. Aceh Tenggara 0 0 Milik Sendiri

11 Kab. Aceh Besar 231 231 Milik Sendiri

12 Kab. Aceh Singkil 300 238 Milik Sendiri

13 Kab. Pidie 2300 300 Milik Sendiri

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 0 48 Sewa

15 Kab. Siemeuleu 2773 0 Milik Sendiri

16 Kab. Bireuen 0 300 Milik Sendiri

17 Kab. Gayo Lues 300 246 Milik Sendiri

18 Kab. Aceh Barat Daya 2500 620 Milik Sendiri

19 Kab. Aceh Tamiang 320,46 252 Milik Sendiri

20 Kota Subulussalam* 0 20 Sewa

21 Kab. Nagan Raya 50 40 Milik Sendiri

22 Kab. Aceh Jaya 0 0 Milik Sendiri

23 Kab. Bener Meriah 0 0 Milik Sendiri

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan 800 411 Milik Sendiri

2 Kota Binjai 378 Milik Sendiri

3 Kota Tebing Tinggi 800 360 Milik Sendiri

4 Kota Pematang Siantar 1107 644 Milik Sendiri

5 Kota Tanjung Balai 761 250 Milik Sendiri

6 Kota Sibolga 750 477 Milik Sendiri

7 Kota Padang Sidempuan 1830 1120 Milik Sendiri

8 Kab. Deli Serdang 800 300 Milik Sendiri

9 Kab. Langkat 350 300 Milik Sendiri

10 Kab. Karo 1000 411 Milik Sendiri

11 Kab. Simalungun 1155 300 Sewa

12 Kab. Dairi 810 230 Milik Sendiri

13 Kab. Asahan 3000 263 Milik Sendiri

14 Kab. Batubara* (374.715) 0 0 Sewa

Page 102: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

93 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

15 Kab. Labuhan Batu 390 290 Milik Sendiri

16 Kab. Tapanuli Utara 750 312 Milik Sendiri

17 Kab. Tapanuli Tengah 0 0 Sewa

18 Kab. Tapanuli Selatan 1000 358 Milik Sendiri

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) 63 60 Milik Sendiri

20 Kab. Padang Lawas Utara* 0 0 Sewa

21 Kab. Nias 470 240 Milik Sendiri

22 Kab. Toba Samosir 800 360 Milik Sendiri

23 Kab. Mandailing Natal 400 147 Milik Sendiri

24 Kab. Humbang Hasudutan 0 147 Milik Sendiri

25 Kab. Pakpak Barat 0 0 Sewa

26 Kab. Nias Selatan 600 400 Milik Sendiri

27 Kab. Samosir 290 170 Milik Sendiri

28 Kab. Serdang Begadai 180 150 Milik Sendiri

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang 730 285 Milik Sendiri

2 Kota Solok 360 160 Milik Sendiri

3 Kota Sawah Lunto n.a n.a Milik Sendiri

4 Kota Padang Panjang 750 180 Milik Sendiri

5 Kota Bukittinggi 988 419 Milik Sendiri

6 Kota Payakumbuh 2240 245 Milik Sendiri

7 Kota Pariaman n.a 338 Milik Sendiri

8 Kab. Pesisir Selatan 500 300 Milik Sendiri

9 Kab. Solok 1000 390 Milik Sendiri

10 Kab. Sawah Lunto 500 280 Milik Sendiri

11 Kab. Tanah Datar 1000 448 Milik Sendiri

12 Kab. Padang Pariaman 370 340 Milik Sendiri

13 Kab. Agam 400 230 Milik Sendiri

14 Kab. 50 Kota 328 231 Milik Sendiri

15 Kab. Pasaman 450 300 Milik Sendiri

16 Kab. Kep. Mentawai 0 180 Milik Sendiri

17 Kab. Solok Selatan 750 288 Milik Sendiri

18 Kab. Dharmas Raya 310 300 Milik Sendiri

19 Kab. Pasaman Barat 750 294 Milik Sendiri

RIAU

1 Kota Pekan Baru 1460 220 Milik Sendiri

2 Kota Dumai 2000 380 Milik Sendiri

3 Kab. Indragiri Hulu 1288 336 Milik Sendiri

4 Kab. Indragiri Hilir 500 376 Milik Sendiri

5 Kab. Kampar 280 250 Milik Sendiri

6 Kab. Bengkalis 939 290 Milik Sendiri

7 Kab. Pelalawan 1250 300 Milik Sendiri

8 Kab. Rokan Hulu 350 240 Milik Sendiri

Page 103: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

94 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

9 Kab. Rokan Hilir 360 352 Sewa

10 Kab. Siak 500 300 Milik Sendiri

11 Kab. Kuantan Sengingi 700 240 Milik Sendiri

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 500 400 Milik Sendiri

2 Kota Tanjung Pinang 1983 288 Milik Sendiri

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 1983 288 Milik Sendiri

4 Kab. Karimun 600 300 Milik Sendiri

5 Kab. Natuna 277 210 Milik Sendiri

6 Kab. Lingga 220 215 Milik Sendiri

BENGKULU

1 Kota Bengkulu 1500 280 Milik Sendiri

2 Kab. Bengkulu Utara 1392 348 Milik Sendiri

3 Kab. Bengkulu Selatan 1970 410 Milik Sendiri

4 Kab. Rejang Lebong 1500 200 Milik Sendiri

5 Kab. Lebong 300 120 Milik Sendiri

6 Kab. Seluma 300 300 Milik Sendiri

7 Kab. Kaur 450 280 Milik Sendiri

8 Kab. Muko-Muko 350 300 Milik Sendiri

9 Kab. Kepahyang 350 300 Milik Sendiri

JAMBI

1 Kota Jambi 1203 462 Milik Sendiri

2 Kab. Kerinci 320 320 Milik Sendiri

3 Kab. Merangin 352 352 Milik Sendiri

4 Kab. Batang Hari 1999 400 Milik Sendiri

5 Kab. Tanjung Jabung Barat 450 450 Milik Sendiri

6 Kab. Bungo 4600 380 Milik Sendiri

7 Kab. Sarolangun 350 350 Milik Sendiri

8 Kab. Tebo 600 500 Milik Sendiri

9 Kab. Muaro Jambi 300 300 Milik Sendiri

10 Kab. Tanjung Jabung Timur 800 800 Milik Sendiri

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang 1000 452 Milik Sendiri

2 Kota Prabumulih 300 300 Milik Sendiri

3 Kota Lubuk Linggau 350 220 Milik Sendiri

4 Kota Pagar Alam 500 250 Sewa

5 Kab. OKU 5494 404 Milik Sendiri

6 Kab. OKI 600 302 Milik Sendiri

7 Kab. Muara Enim 1700 450 Milik Sendiri

8 Kab. Lahat 1298 354 Milik Sendiri

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) 300 150 Sewa

10 Kab. Musi Rawas 1064 230 Milik Sendiri

11 Kab. Musi Banyuasin 1063 271 Milik Sendiri

Page 104: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

95 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

12 Kab. Banyuasin 700 400 Milik Sendiri

13 Kab. Ogan Ilir 300 300 Milik Sendiri

14 Kab. OKU Timur 1000 300 Milik Sendiri

15 Kab. OKU Selatan 224 180 Milik Sendiri

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang 1832 326 Milik Sendiri

2 Kab. Bangka 500 320 Milik Sendiri

3 Kab. Belitung 330 322,5 Milik Sendiri

4 Kab. Bangka Barat 200 300 Milik Sendiri

5 Kab. Bangka Tengah 203,5 198,25 Milik Sendiri

6 Kab. Bangka Selatan 900 180 Milik Sendiri

7 Kab. Belitung Timur 550 530 Milik Sendiri

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 750 362 Milik Sendiri

2 Kota Metro 18165 471 Milik Sendiri

3 Kab. Lampung Utara 324 312 Milik Sendiri

4 Kab. Lampung Barat 400 290 Milik Sendiri

5 Kab. Lampung Selatan 400 360 Milik Sendiri

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 108 81 Sewa

7 Kab. Lampung Timur 1000 300 Milik Sendiri

8 Kab. Lampung Tengah 875 575 Milik Sendiri

9 Kab. Tanggamus 500 340 Milik Sendiri

10 Kab. Tulang Bawang 506 440 Milik Sendiri

11 Kab. Way Kanan 900 460 Milik Sendiri

BANTEN

1 Kota Tangerang 1164 950 Milik Sendiri

2 Kota Cilegon 300 200 Milik Sendiri

3 Kab. Serang 960 800 Milik Sendiri

4 Kab. Lebak 700 150 Milik Sendiri

5 Kab. Pandeglang 1885 590 Milik Sendiri

6 Kab. Tangerang 1000 700 Milik Sendiri

7 Kota Serang 300 200 Sewa

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 600 200 Milik Sendiri

2 Kod. Jakarta Barat 400 600 Milik Sendiri

3 Kod. Jakarta Selatan 1600 900 Milik Sendiri

4 Kod. Jakarta Timur 1500 900 Milik Sendiri

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 Sewa

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 Sewa

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 853 853 Milik Sendiri

2 Kota Bogor 375 200 Milik Sendiri

3 Kota Cirebon 1383 430 Milik Sendiri

Page 105: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

96 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

4 Kota Sukabumi 220 180 Milik Sendiri

5 Kota Bekasi 3000 300 Milik Sendiri

6 Kota Tasikmalaya 325 325 Milik Sendiri

7 Kota Cimahi 455 280 Milik Sendiri

8 Kota Depok 200 180 Milik Sendiri

9 Kota Banjar 500 180 Milik Sendiri

10 Kab. Bogor 1000 800 Milik Sendiri

11 Kab. Sukabumi 1230 428 Milik Sendiri

12 Kab. Cianjur 1500 503 Milik Sendiri

13 Kab. Bandung 2520 1235 Milik Sendiri

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) 375 350 Milik Sendiri

15 Kab. Garut 1775 550 Milik Sendiri

16 Kab. Tasikmalaya 1000 312 Milik Sendiri

17 Kab. Ciamis 982 778 Milik Sendiri

18 Kab. Kuningan 1750 585 Milik Sendiri

19 Kab. Cirebon 2060 733 Milik Sendiri

20 Kab. Majalengka 1000 230 Milik Sendiri

21 Kab. Sumedang 1120 300 Milik Sendiri

22 Kab. Indramayu 1100 371 Milik Sendiri

23 Kab. Subang 35224 1021 Milik Sendiri

24 Kab. Purwakarta 400 300 Milik Sendiri

25 Kab. Karawang 975 370 Milik Sendiri

26 Kab. Bekasi 890 460 Milik Sendiri

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 600 312 Milik Sendiri

2 Kota Magelang 360 360 Milik Sendiri

3 Kota Surakarta 693,50 229,50 Milik Sendiri

4 Kota Salatiga 1000 486,45 Milik Sendiri

5 Kota Pekalongan 1115 447 Milik Sendiri

6 Kota Tegal 1500 250 Milik Sendiri

7 Kab. Cilacap 1463 780 Milik Sendiri

8 Kab. Banyumas 2000 647,75 Milik Sendiri

9 Kab. Purbalingga 1000 300 Milik Sendiri

10 Kab. Bj. Negara 1000 460 Milik Sendiri

11 Kab. Kebumen 808,50 322 Milik Sendiri

12 Kab. Purworejo 1961 590 Milik Sendiri

13 Kab. Wonosobo 1000 750 Milik Sendiri

14 Kab. Magelang 750 445 Milik Sendiri

15 Kab. Boyolali 986 358 Milik Sendiri

16 Kab. Klaten 2715 838 Milik Sendiri

17 Kab. Sukoharjo 1000 330 Milik Sendiri

18 Kab. Wonogiri 1000 254 Milik Sendiri

19 Kab. Karanganyar 1000 300 Milik Sendiri

Page 106: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

97 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

20 Kab. Sragen 1000 350 Milik Sendiri

21 Kab. Grobogan 1030 322 Milik Sendiri

22 Kab. Blora 400 200 Milik Sendiri

23 Kab. Rembang 1000 300 Milik Sendiri

24 Kab. Pati 1750 300 Milik Sendiri

25 Kab. Kudus 1000 460 Milik Sendiri

26 Kab. Jepara 1790 430 Milik Sendiri

27 Kab. Demak 1004 450 Milik Sendiri

28 Kab. Semarang 1037 452 Milik Sendiri

29 Kab. Temanggung 4000 396 Milik Sendiri

30 Kab. Kendal 1000 330 Milik Sendiri

31 Kab. Batang 1000 400 Milik Sendiri

32 Kab. Pekalongan 1000 400 Milik Sendiri

33 Kab. Pemalang 1000 390 Milik Sendiri

34 Kab. Tegal 2000 1364 Milik Sendiri

35 Kab. Brebes 1000 540 Milik Sendiri

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 988 347 Milik Sendiri

2 Kab. Kulon Progo 1000 407 Milik Sendiri

3 Kab. Bantul 1014 350 Milik Sendiri

4 Kab. Gunung Kidul 1000 590 Milik Sendiri

5 Kab. Sleman 1000 290 Milik Sendiri

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 1410,5 500 Milik Sendiri

2 Kota Kediri 224 180 Milik Sendiri

3 Kota Blitar 264 190 Milik Sendiri

4 Kota Malang 1100 420 Milik Sendiri

5 Kota Probolinggo 680,40 318,6 Milik Sendiri

6 Kota Pasuruan 666 180 Milik Sendiri

7 Kota Mojokerto 1000 195 Milik Sendiri

8 Kota Madiun 1000 230 Milik Sendiri

9 Kota Batu 850 632 Milik Sendiri

10 Kab. Pacitan na 390 Milik Sendiri

11 Kab. Ponorogo 1050 320 Milik Sendiri

12 Kab. Trenggalek 1350 482 Milik Sendiri

13 Kab. Tulungagung 1000 275 Milik Sendiri

14 Kab. Blitar 955 725 Milik Sendiri

15 Kab. Kediri 674 300 Milik Sendiri

16 Kab. Malang 1050 402 Milik Sendiri

17 Kab. Lumajang 1035 382 Milik Sendiri

18 Kab. Jember 595 445 Milik Sendiri

19 Kab. Banyuwangi 500 250 Milik Sendiri

20 Kab. Bondowoso 765 338 Milik Sendiri

Page 107: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

98 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

21 Kab. Situbondo 2430 387 Milik Sendiri

22 Kab. Probolinggo 1000 335 Milik Sendiri

23 Kab. Pasuruan 2035 552 Milik Sendiri

24 Kab. Sidoarjo 1554 431 Milik Sendiri

25 Kab. Mojokerto 1821 430 Milik Sendiri

26 Kab. Jombang 1000 366 Milik Sendiri

27 Kab. Nganjuk 1000 358 Milik Sendiri

28 Kab. Madiun 984 310 Milik Sendiri

29 Kab. Magetan 930 300 Milik Sendiri

30 Kab. Ngawi 970 373 Milik Sendiri

31 Kab. Lamongan 1215 300 Milik Sendiri

32 Kab. Gresik 1000 300 Milik Sendiri

33 Kab. Bangkalan 5400 290 Milik Sendiri

34 Kab. Sampang 1142 350 Milik Sendiri

35 Kab. Pamekasan 1210 430 Milik Sendiri

36 Kab. Sumenep Milik Sendiri

37 Kab. Bojonegoro 1000 320 Milik Sendiri

38 Kab. Tuban 500 480 Milik Sendiri

BALI

1 Kota. Denpasar 763 319 Milik Sendiri

2 Kab. Jemberana 600 200 Milik Sendiri

3 Kab. Tabanan 1000 290 Milik Sendiri

4 Kab. Badung 500 150 Milik Sendiri

5 Kab. Gianyar 1500 336 Milik Sendiri

6 Kab. Klungkung 1250 260 Milik Sendiri

7 Kab. Bangli 500 235 Milik Sendiri

8 Kab. Karangasem 275 200 Milik Sendiri

9 Kab. Buleleng 250 125 Milik Sendiri

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota. Mataram 400 300 Milik Sendiri

2 Kota. Bima 230 324 Milik Sendiri

3 Kab. Lombok Barat 1690 551 Milik Sendiri

4 Kab. Lombok Tengah 1000 600 Milik Sendiri

5 Kab. Lombok Timur 1024 594 Milik Sendiri

6 Kab. Sumbawa 750 318 Milik Sendiri

7 Kab. Dompu 84 84 Milik Sendiri

8 Kab. Bima 300 270 Milik Sendiri

9 Kab. Sumbawa Barat 890 264 Milik Sendiri

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 1100 300 Milik Sendiri

2 Kab. Sumba Barat 788 420 Milik Sendiri

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) 0 0 Sewa

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) 0 0 Sewa

Page 108: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

99 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

5 Kab. Sumba Timur 1634 360 Milik Sendiri

6 Kab. Kupang 2000 398 Milik Sendiri

7 Kab. Timur Tengah Selatan 1050 520 Milik Sendiri

8 Kab. Timur Tengah Utara 1200 280 Milik Sendiri

9 Kab. Lembata 5625 80 Milik Sendiri

10 Kab. Belu 400 300 Milik Sendiri

11 Kab. Alor 749 429 Milik Sendiri

12 Kab. Flores Timur 0 300 Milik Sendiri

13 Kab. Sikka 2016 390 Milik Sendiri

14 Kab. Ende 308,85 236,35 Milik Sendiri

15 Kab. Ngada 0 395 Milik Sendiri

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0 Sewa

17 Kab. Manggarai 1850 695 Milik Sendiri

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) 0 0 Sewa

19 Kab. Rote Ndao 2500 300 Milik Sendiri

20 Kab. Manggarai Barat 800 108 Milik Sendiri

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak 1500 304 Milik Sendiri

2 Kota. Singkawang 996 200 Milik Sendiri

3 Kab. Sambas 561 256 Milik Sendiri

4 Kab. Pontianak 1000 530 Milik Sendiri

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) 5044 72 Milik Sendiri

6 Kab. Sanggau 1180 243 Milik Sendiri

7 Kab. Sekadau 800 300 Milik Sendiri

8 Kab. Ketapang 1300 304 Milik Sendiri

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) 24 24 Milik Sendiri

10 Kab. Sintang 330 320 Milik Sendiri

11 Kab. Melawi 3000 216 Milik Sendiri

12 Kab. Kapuas Hulu 3500 700 Milik Sendiri

13 Kab. Bengkayang 1300 304 Milik Sendiri

14 Kab. Landak 1800 420 Milik Sendiri

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya 2400 370 Milik Sendiri

2 Kab. Kotawaringin Barat 114 100 Milik Sendiri

3 Kab. Kotawaringin Timur 279,2 192,5 Milik Sendiri

4 Kab. Kapuas 900 372,25 Milik Sendiri

5 Kab. Barito Selatan 950 397,5 Milik Sendiri

6 Kab. Barito Utara 750 241,5 Milik Sendiri

7 Kab. Murung Raya 216 104 Milik Sendiri

8 Kab. Barito Timur 375 375 Milik Sendiri

9 Kab. Gunung Mas 288 288 Milik Sendiri

10 Kab. Pulang Pisau 450 450 Milik Sendiri

11 Kab. Katingan 600 200 Milik Sendiri

Page 109: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

100 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

12 Kab. Seruyan 500 500 Milik Sendiri

13 Kab. Sukamara 5000 300 Milik Sendiri

14 Kab. Lamandau 200 156 Milik Sendiri

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 750 435 Milik Sendiri

2 Kota. Balikpapan 4089 377 Milik Sendiri

3 Kota. Tarakan 1329,3 307,2 Milik Sendiri

4 Kota. Bontang 1200 250 Milik Sendiri

5 Kab. Paser 1000 353 Milik Sendiri

6 Kab. Kutai Kertanegara 1000 360 Milik Sendiri

7 Kab. Berau 1857,54 569,25 Milik Sendiri

8 Kab. Bulungan 2700 320 Milik Sendiri

9 Kab. Malinau 1500 150 Milik Sendiri

10 Kab. Nunukan 780 594 Milik Sendiri

11 Kab. Kutai Barat 500 96 Milik Sendiri

12 Kab. Kutai Timur 1089 300 Milik Sendiri

13 Kab. Penajam Paser Utara 722,7 190 Milik Sendiri

14 Kab. Tana Tidung 100 64 Sewa

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin 286 504 Milik Sendiri

2 Kota. Banjar Baru 450 200 Milik Sendiri

3 Kab. Tanah Laut 600 446 Milik Sendiri

4 Kab. Kota Baru 1200 492 Milik Sendiri

5 Kab. Banjar 1802 280 Milik Sendiri

6 Kab. Barito Kuala 400 350 Milik Sendiri

7 Kab. Tapin 400 240 Milik Sendiri

8 Kab. Hulu Sungai Selatan 254 254 Milik Sendiri

9 Kab. Hulu Sungai Tengah 700 760 Milik Sendiri

10 Kab. Hulu Sungai Utara 1400 346 Milik Sendiri

11 Kab. Tabalong 280 280 Milik Sendiri

12 Kab. Balangan 1560 560 Milik Sendiri

13 Kab. Tanah Bumbu 775 230 Milik Sendiri

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 260 235 Milik Sendiri

2 Kota Bitung 500 180 Milik Sendiri

3 Kota Tomohon 900 108 Milik Sendiri

4 Kab. Sangihe 250 240 Milik Sendiri

5 Kab. Talaud 255 108 Milik Sendiri

6 Kab. Minahasa 315 230 Milik Sendiri

7 Kab. Minahasa Utara 572 380 Milik Sendiri

8 Kab. Bolaang Mongondow 750 260 Milik Sendiri

9 Kab. Minahasa Selatan 350 250 Milik Sendiri

Page 110: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

101 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas 1600 300 Milik Sendiri

2 Kab. Majene 396 320 Milik Sendiri

3 Kab. Mamuju 600 180 Milik Sendiri

4 Kab. Mamuju Utara 600 300 Sewa

5 Kab. Mamasa 300 150 Milik Sendiri

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 1760 372 Milik Sendiri

2 Kab. Banggai 500 480 Milik Sendiri

3 Kab. Poso 1500 460 Milik Sendiri

4 Kab. Tojo Unauna 1712 1612 Milik Sendiri

5 Kab. Donggala 250 200 Milik Sendiri

6 Kab. Toli-toli 2000 372 Milik Sendiri

7 Kab. Buol 2000 272 Milik Sendiri

8 Kab. Morowali 1865 300 Milik Sendiri

9 Kab. Banggai Kepulauan 1000 50 Milik Sendiri

10 Kab. Parigi Moutong 1325 434 Milik Sendiri

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 260 235 Milik Sendiri

2 Kab. Gorontalo 500 180 Milik Sendiri

3 Kab. Gorontalo Utara* 900 108 Sewa

4 Kab. Boalemo 250 240 Milik Sendiri

5 Kab. Bone Bolango 255 108 Milik Sendiri

6 Kab. Pohuwato 315 230 Milik Sendiri

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 2100 230 Milik Sendiri

2 Kota Bau-Bau 500 470 Milik Sendiri

3 Kab. Buton 2000 280 Milik Sendiri

4 Kab. Buton Utara* 300 48 Sewa

5 Kab. Muna 1751 230 Milik Sendiri

6 Kab. Kolaka 1408 711 Milik Sendiri

7 Kab. Konawe 2900 240 Milik Sendiri

8 Kab. Konawe Selatan 1800 250 Milik Sendiri

9 Kab. Konawe Utara* 200 100 Sewa

10 Kab. Bombana 264 300 Milik Sendiri

11 Kab. Wakatobi 218 130 Milik Sendiri

12 Kab. Kolaka Utara 200 140 Milik Sendiri

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 600 300 Milik Sendiri

2 Kota Pare Pare 800 510 Milik Sendiri

3 Kota Palopo 420 460 Milik Sendiri

4 Kab. Bulukumba 1640 300 Milik Sendiri

5 Kab. Bantaeng 400 180 Milik Sendiri

Page 111: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

102 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

6 Kab. Jeneponto 375 200 Milik Sendiri

7 Kab. Takalar 856 400 Milik Sendiri

8 Kab. Gowa 300 300 Milik Sendiri

9 Kab. Sinjai 1050 230 Milik Sendiri

10 Kab. Bone 500 328 Milik Sendiri

11 Kab. Maros 793,6 220 Milik Sendiri

12 Kab. Pangkep 600 399 Milik Sendiri

13 Kab. Barru 240 235 Milik Sendiri

14 Kab. Soppeng 500 300 Milik Sendiri

15 Kab. Wajo 1628 300 Milik Sendiri

16 Kab. Sidrap 828,75 300 Milik Sendiri

17 Kab. Pinrang 450 385 Milik Sendiri

18 Kab. Enrekang 380 230 Milik Sendiri

19 Kab. Luwu 290 290 Milik Sendiri

20 Kab. Luwu Timur 2500 462 Milik Sendiri

21 Kab. Luwu Utara 624 330 Milik Sendiri

22 Kab. Tana Toraja 900 300 Milik Sendiri

23 Kab. Selayar 1421 300 Milik Sendiri

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 1800 1200 Milik Sendiri

2 Kota Tidore 300 Milik Sendiri

3 Kab. Halmahera Tengah 2500 192 Milik Sendiri

4 Kab. Halmahera Barat 350 300 Milik Sendiri

5 Kab. Halmahera Utara 120 Milik Sendiri

6 Kab. Halmahera Selatan 716 Milik Sendiri

7 Kab. Halmahera Timur 360 Milik Sendiri

8 Kab. Kep. Sula 500 228 Milik Sendiri

MALUKU

1 Kota Ambon 200 180 Milik Sendiri

2 Kab. Maluku Tengah 900 300 Milik Sendiri

3 Kab. Pulau Buru 500 400 Milik Sendiri

4 Kab. Maluku Tenggara 275 234 Milik Sendiri

5 Kota Tual* 0 0 Sewa

6 Kab. Maluku Tenggara Barat 600 312 Milik Sendiri

7 Kab. Seram Bagian Barat 1500 300 Milik Sendiri

8 Kab. Seram Bagian Timur 600 300 Milik Sendiri

9 Kab. Kep. Aru 550 300 Milik Sendiri

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong 1950 220 Milik Sendiri

2 Kab. Sorong 750 180 Milik Sendiri

3 Kab. Sorong Selatan 500 108 Milik Sendiri

4 Kab. Raja Ampat 120 100 Sewa

5 Kab. Manokwari 1000 300 Milik Sendiri

Page 112: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

103 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAGEDUNG

Luas TanahLuas

BangunanStatus Gedung

6 Kab. Teluk Bintuni 500 120 Milik Sendiri

7 Kab. Teluk Wondama 2100 368 Milik Sendiri

8 Kab. Fak Fak 500 300 Milik Sendiri

9 Kab. Kaimana 140 160 Milik Sendiri

PAPUA

1 Kota Jayapura 115 115 Milik Sendiri

2 Kab. Jayapura 300 250 Milik Sendiri

3 Kab. Dogiyai* Sewa

4 Kab. Sarmi 450 192 Milik Sendiri

5 Kab. Mamberamo Raya* Sewa

6 Kab. Kerom 200 127 Milik Sendiri

7 Kab. Jayawijaya 549 437 Milik Sendiri

8 Kab. Lanny Jaya* Sewa

9 Kab. Mamberamo Tengah* Sewa

10 Kab. Nduga Tengah* Sewa

11 Kab. Yalimo* Sewa

12 Kab. Pegunungan Bintang 1925 152 Milik Sendiri

13 Kab. Yahukimo 1500 170 Milik Sendiri

14 Kab. Tolikara 100 60 Milik Sendiri

15 Kab. Puncak Jaya 1250 300 Milik Sendiri

16 Kab. Puncak* Sewa

17 Kab. Merauke 1540 1689 Milik Sendiri

18 Kab. Bovendigoel 200 198 Milik Sendiri

19 Kab. Asmat 1050 284 Milik Sendiri

20 Kab. Mappi 2000 330 Milik Sendiri

21 Kab. Yapen Waropen 2000 228 Milik Sendiri

22 Kab. Waropen 6700 320 Milik Sendiri

23 Kab. Biak Numfor 1585 305 Milik Sendiri

24 Kab. Supiori 5000 308 Milik Sendiri

25 Kab. Nabire 2450 363 Milik Sendiri

26 Kab. Paniai 100 88 Milik Sendiri

27 Kab. Mimika 2500 310 Milik Sendiri

Page 113: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

104 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 5

Data Sarana Pengamanan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

PENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

ACEH

1 Kota Banda Aceh Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Sabang Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

3 Kota Lhokseumawe Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kota Langsa Tidak Ada Ada Ada Ada

5 Kab. Aceh Utara Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Aceh Barat Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

7 Kab. Aceh Selatan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Aceh Timur Tidak Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Aceh Tengah Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

10 Kab. Aceh Tenggara Tidak Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Aceh Besar Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

12 Kab. Aceh Singkil Tidak Ada Ada Ada Ada

13 Kab. Pidie Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. Siemeuleu Ada Ada Ada Ada

16 Kab. Bireuen Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

17 Kab. Gayo Lues Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

18 Kab. Aceh Barat Daya Tidak Ada Ada Ada Ada

19 Kab. Aceh Tamiang Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

20 Kota Subulussalam* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

21 Kab. Nagan Raya Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

22 Kab. Aceh Jaya Tidak Ada Ada Ada Ada

23 Kab. Bener Meriah Tidak Ada Ada Ada Ada

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Tidak Tidak Tidak Tidak

2 Kota Binjai Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kota Tebing Tinggi Tidak Ya Tidak Ya

4 Kota Pematang Siantar Ya Ya Tidak Ya

5 Kota Tanjung Balai Tidak Ya Ya Ya

6 Kota Sibolga Tidak Tidak Ya Tidak

7 Kota Padang Sidempuan Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Deli Serdang Tidak Ya Tidak Ya

9 Kab. Langkat Tidak Ya Tidak Ya

10 Kab. Karo Ya Tidak Tidak Ya

11 Kab. Simalungun Ya Ya Ya Ya

12 Kab. Dairi Tidak Ya Tidak Ya

13 Kab. Asahan Tidak Tidak Tidak Tidak

14 Kab. Batubara* (374.715) Tidak Ya Tidak Tidak

Page 114: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

105 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

15 Kab. Labuhan Batu Ya Ya Tidak Tidak

16 Kab. Tapanuli Utara Tidak Ya Tidak Tidak

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Tidak Ya Ya Ya

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Ya Tidak Ya

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tidak Tidak Tidak

21 Kab. Nias Tidak Tidak Tidak Tidak

22 Kab. Toba Samosir Tidak Ya Tidak Tidak

23 Kab. Mandailing Natal Tidak Ya Tidak Tidak

24 Kab. Humbang Hasudutan Tidak Ya Tidak Ya

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tidak Tidak Tidak

26 Kab. Nias Selatan Tidak Tidak Tidak Tidak

27 Kab. Samosir Tidak Ya Tidak Tidak

28 Kab. Serdang Begadai Tidak Ya Ya Tidak

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Tidak Ada Ada Ada

2 Kota Solok ada Ada Ada Tidak

3 Kota Sawah Lunto Tidak Ada Tidak Tidak

4 Kota Padang Panjang Tidak Ada Ada Ada

5 Kota Bukittinggi ada Ada Ada Ada

6 Kota Payakumbuh Tidak Ada Tidak Tidak

7 Kota Pariaman Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Pesisir Selatan Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Solok Tidak Ada Ada Ada

10 Kab. Sawah Lunto Tidak Tidak Ada Ada

11 Kab. Tanah Datar Tidak Ada Ada Tidak

12 Kab. Padang Pariaman Tidak Ada Tidak Tidak

13 Kab. Agam Tidak Ada Ada Ada

14 Kab. 50 Kota Tidak Ada Ada Ada

15 Kab. Pasaman Tidak Ada Tidak Tidak

16 Kab. Kep. Mentawai Tidak Ada Tidak Ada

17 Kab. Solok Selatan Tidak Tidak Ada Tidak

18 Kab. Dharmas Raya Tidak Ada Tidak Tidak

19 Kab. Pasaman Barat Tidak Tidak Ada Tidak

RIAU

1 Kota Pekan Baru Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Dumai Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

3 Kab. Indragiri Hulu Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

4 Kab. Indragiri Hilir Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

5 Kab. Kampar Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

6 Kab. Bengkalis Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Pelalawan Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Rokan Hulu Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

9 Kab. Rokan Hilir Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Page 115: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

106 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

10 Kab. Siak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Kuantan Sengingi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Tanjung Pinang Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

4 Kab. Karimun Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. Natuna Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

6 Kab. Lingga Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Tidak Ada Ada Ada

2 Kab. Bengkulu Utara Tidak Ada Ada Tidak

3 Kab. Bengkulu Selatan Tidak Ada Ada Tidak

4 Kab. Rejang Lebong Tidak Tidak Ada Ada

5 Kab. Lebong Tidak Ada Tidak Tidak

6 Kab. Seluma Tidak Ada Tidak Tidak

7 Kab. Kaur Tidak Ada Ada Tidak

8 Kab. Muko-Muko Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kepahyang Tidak Ada Tidak Ada

JAMBI

1 Kota Jambi Tidak Ada Ada Tidak

2 Kab. Kerinci Tidak Ada Ada Ada

3 Kab. Merangin Tidak Ada Ada Ada

4 Kab. Batang Hari Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Tidak Ada Ada Ada

6 Kab. Bungo Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Sarolangun Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Tebo Tidak Ada Tidak Tidak

9 Kab. Muaro Jambi Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Tidak Ada Tidak Ada

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ada Ada Ada Ada

2 Kota Prabumulih Tidak Ada Tidak Ada

3 Kota Lubuk Linggau Tidak tidak Ada Ada

4 Kota Pagar Alam Tidak Ada Tidak Tidak

5 Kab. OKU Tidak Ada Ada Ada

6 Kab. OKI Tidak Ada Ada Tidak

7 Kab. Muara Enim Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Lahat Tidak Ada Ada Ada

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Tidak Ada Tidak Tidak

10 Kab. Musi Rawas Tidak Ada Ada Ada

11 Kab. Musi Banyuasin Tidak Ada Ada Ada

12 Kab. Banyuasin Tidak Ada Ada Ada

13 Kab. Ogan Ilir Tidak Ada Tidak Ada

Page 116: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

107 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

14 Kab. OKU Timur Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. OKU Selatan Tidak tidak Tidak Tidak

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang Tidak Ada Ada Ada Ada

2 Kab. Bangka Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Belitung Tidak Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Bangka Barat Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Bangka Tengah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Bangka Selatan Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Belitung Timur Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Metro Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Lampung Utara Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Lampung Barat Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Lampung Selatan Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Pesawaran* (375.984) Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Lampung Timur Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Lampung Tengah Tidak Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Tanggamus Ada Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Tulang Bawang Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

11 Kab. Way Kanan Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

BANTEN

1 Kota Tangerang Ada Ada Ada Ada

2 Kota Cilegon Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Serang Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Lebak Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Pandeglang Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Tangerang Ada Ada Ada Ada

7 Kota Serang Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara Tidak Ada Ada Ada Ada

2 Kod. Jakarta Barat Ada Ada Ada Ada

3 Kod. Jakarta Selatan Ada Ada Ada Ada

4 Kod. Jakarta Timur Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

5 Kod. Jakarta Pusat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Kep. Seribu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

JAWA BARAT

1 Kota Bandung Ada Ada Ada Ada

2 Kota Bogor Ada Ada Ada Ada

3 Kota Cirebon Ada Ada Ada Ada

4 Kota Sukabumi Ada Ada Ada Ada

5 Kota Bekasi Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kota Tasikmalaya Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

Page 117: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

108 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

7 Kota Cimahi Tidak Ada Ada Ada Ada

8 Kota Depok Ada Ada Ada Ada

9 Kota Banjar Ada Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Bogor Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

11 Kab. Sukabumi Ada Ada Ada Ada

12 Kab. Cianjur Ada Ada Tidak Ada Ada

13 Kab. Bandung Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. Garut Ada Ada Ada Ada

16 Kab. Tasikmalaya Ada Ada Ada Ada

17 Kab. Ciamis Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

18 Kab. Kuningan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

19 Kab. Cirebon Ada Ada Ada Ada

20 Kab. Majalengka Ada Ada Ada Ada

21 Kab. Sumedang Tidak Ada Ada Ada Ada

22 Kab. Indramayu Ada Ada Ada Ada

23 Kab. Subang Ada Ada Ada Ada

24 Kab. Purwakarta Ada Ada Ada Ada

25 Kab. Karawang Ada Ada Ada Ada

26 Kab. Bekasi Tidak Ada Ada Ada Ada

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang Tidak Ada Ada Ada Ada

2 Kota Magelang Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kota Surakarta Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Kota Salatiga Ada Ada Ada Ada

5 Kota Pekalongan Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kota Tegal Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Cilacap Ada Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Banyumas Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Purbalingga Ada Ada Ada Ada

10 Kab. Bj. Negara Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Kebumen Ada Ada Ada Tidak Ada

12 Kab. Purworejo Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

13 Kab. Wonosobo Ada Ada Ada Ada

14 Kab. Magelang Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

15 Kab. Boyolali Ada Ada Ada Ada

16 Kab. Klaten Tidak Ada Ada Ada Ada

17 Kab. Sukoharjo Ada Ada Ada Ada

18 Kab. Wonogiri Tidak Ada Ada Ada Ada

19 Kab. Karanganyar Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

20 Kab. Sragen Tidak Ada Ada Ada Ada

21 Kab. Grobogan Ada Ada Ada Ada

22 Kab. Blora Tidak Ada Ada Ada Ada

23 Kab. Rembang Ada Ada Ada Tidak Ada

Page 118: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

109 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

24 Kab. Pati Tidak Ada Ada Ada Ada

25 Kab. Kudus Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

26 Kab. Jepara Ada Ada Ada Ada

27 Kab. Demak Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

28 Kab. Semarang Tidak Ada Ada Ada Ada

29 Kab. Temanggung Ada Ada Ada Ada

30 Kab. Kendal Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

31 Kab. Batang Ada Ada Ada Tidak Ada

32 Kab. Pekalongan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

33 Kab. Pemalang Tidak Ada Ada Ada Ada

34 Kab. Tegal Tidak Ada Ada Ada Ada

35 Kab. Brebes Tidak Ada Ada Ada Ada

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta Ada Ada Ada Ada

2 Kab. Kulon Progo Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Bantul Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Gunung Kidul Tidak Ada Ada Ada Ada

5 Kab. Sleman Tidak Ada Ada Ada Ada

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Kediri Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kota Blitar Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

4 Kota Malang Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

5 Kota Probolinggo Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

6 Kota Pasuruan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

7 Kota Mojokerto Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

8 Kota Madiun Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

9 Kota Batu Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

10 Kab. Pacitan Tidak Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Ponorogo Tidak Ada Ada Ada Ada

12 Kab. Trenggalek Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

13 Kab. Tulungagung Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

14 Kab. Blitar Tidak Ada Ada Ada Ada

15 Kab. Kediri Tidak Ada Ada Ada Ada

16 Kab. Malang Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

17 Kab. Lumajang Ada Ada Ada Tidak Ada

18 Kab. Jember Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

19 Kab. Banyuwangi Tidak Ada Ada Ada Ada

20 Kab. Bondowoso Tidak Ada Ada Ada Ada

21 Kab. Situbondo Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

22 Kab. Probolinggo Ada Ada Ada Tidak Ada

23 Kab. Pasuruan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

24 Kab. Sidoarjo Tidak Ada Ada Ada Ada

25 Kab. Mojokerto Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

Page 119: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

110 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

26 Kab. Jombang Tidak Ada Ada Ada Ada

27 Kab. Nganjuk Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

28 Kab. Madiun Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

29 Kab. Magetan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

30 Kab. Ngawi Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

31 Kab. Lamongan Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

32 Kab. Gresik Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

33 Kab. Bangkalan Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

34 Kab. Sampang Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

35 Kab. Pamekasan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

36 Kab. Sumenep Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

37 Kab. Bojonegoro Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

38 Kab. Tuban Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

BALI

1 Kota. Denpasar Tidak Ada Ada Ada Ada

2 Kab. Jemberana Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kab. Tabanan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Badung Tidak Ada Ada Ada Ada

5 Kab. Gianyar Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Klungkung Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Bangli Tidak Ada Ada Ada Ada

8 Kab. Karangasem Tidak Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Buleleng Tidak Ada Ada Ada Ada

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota. Mataram Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota. Bima Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Lombok Barat Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Lombok Tengah Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Lombok Timur Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Sumbawa Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Dompu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Bima Tidak Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Sumbawa Barat Tidak Ada Ada Ada Ada

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

2 Kab. Sumba Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Sumba Timur Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Kupang Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Timur Tengah Selatan Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Timur Tengah Utara Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

9 Kab. Lembata Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

Page 120: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

111 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

10 Kab. Belu Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

11 Kab. Alor Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

12 Kab. Flores Timur Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

13 Kab. Sikka Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

14 Kab. Ende Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

15 Kab. Ngada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

16 Kab. Nagekeo* (110.147) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

17 Kab. Manggarai Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

19 Kab. Rote Ndao Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

20 Kab. Manggarai Barat Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota. Singkawang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Sambas Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Pontianak Tidak Ada Ada Ada Ada

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Sanggau Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Sekadau Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Ketapang Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Sintang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Melawi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Kapuas Hulu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

13 Kab. Bengkayang Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

14 Kab. Landak Tidak Ada Ada Ada Ada

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Tidak Tidak Tidak Ada

2 Kab. Kotawaringin Barat Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Kotawaringin Timur Tidak Tidak Tidak Ada

4 Kab. Kapuas Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Barito Selatan Tidak Ada Ada Ada

6 Kab. Barito Utara Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Murung Raya Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Barito Timur Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Gunung Mas Tidak Tidak Tidak Ada

10 Kab. Pulang Pisau Tidak Tidak Tidak Ada

11 Kab. Katingan Tidak Tidak Tidak Ada

12 Kab. Seruyan Tidak Tidak Tidak Tidak

13 Kab. Sukamara Tidak Tidak Tidak Tidak

14 Kab. Lamandau Tidak Tidak Tidak Ada

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota. Balikpapan Tidak Ada Ada Ada Ada

Page 121: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

112 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

3 Kota. Tarakan Tidak Ada Ada Ada Ada

4 Kota. Bontang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Paser Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Kutai Kertanegara Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Berau Tidak Ada Ada Ada Ada

8 Kab. Bulungan Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

9 Kab. Malinau Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Nunukan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

11 Kab. Kutai Barat Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

12 Kab. Kutai Timur Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

13 Kab. Penajam Paser Utara Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

14 Kab. Tana Tidung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Tidak Ada Ada Ada

2 Kota. Banjar Baru Tidak Ada Ada Ada

3 Kab. Tanah Laut Tidak Ada Ada Tidak

4 Kab. Kota Baru Tidak Ada Ada Tidak

5 Kab. Banjar Tidak Ada Ada Tidak

6 Kab. Barito Kuala Tidak Ada Tidak Tidak

7 Kab. Tapin Tidak Ada Ada Tidak

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Tidak Ada Tidak Tidak

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Tidak Ada Ada Tidak

10 Kab. Hulu Sungai Utara Tidak Ada Ada Tidak

11 Kab. Tabalong Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Balangan Tidak Tidak Ada Tidak

13 Kab. Tanah Bumbu Tidak Ada Tidak Ada

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado Tidak Ada Ada Ada Ada

2 Kota Bitung Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kota Tomohon Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Sangihe Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Talaud Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Minahasa Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Minahasa Utara Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Bolaang Mongondow Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Minahasa Selatan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas Tidak Ya Ya Ya

2 Kab. Majene Tidak Tidak Ya Ya

3 Kab. Mamuju Tidak Ya Ya Ya

4 Kab. Mamuju Utara Tidak Tidak Ya Tidak

5 Kab. Mamasa Tidak Ya Tidak Ya

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu Tidak Ada Ada Ada Ada

Page 122: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

113 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

2 Kab. Banggai Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Poso Tidak Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Tojo Unauna Tidak Ada Ada Ada Ada

5 Kab. Donggala Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Toli-toli Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

7 Kab. Buol Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Morowali Tidak Ada Ada Ada Ada

9 Kab. Banggai Kepulauan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Parigi Moutong Tidak Ada Ada Ada Ada

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 0 1 1 2

2 Kab. Gorontalo 0 1 1 2

3 Kab. Gorontalo Utara* 0 0 0 0

4 Kab. Boalemo 0 1 1 1

5 Kab. Bone Bolango 0 1 0 2

6 Kab. Pohuwato 0 1 1 1

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari Ada Ada Tidak Ada Ada

2 Kota Bau-Bau Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Buton Tidak Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Buton Utara* Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Muna Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Kolaka Tidak Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Konawe Tidak Ada Ada Ada Ada

8 Kab. Konawe Selatan Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

9 Kab. Konawe Utara* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Bombana Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Wakatobi Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

12 Kab. Kolaka Utara Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar Tidak Ada Ada Ada Ada

2 Kota Pare Pare Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kota Palopo Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Bulukumba Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. Bantaeng Tidak Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Jeneponto Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Takalar Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Gowa Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

9 Kab. Sinjai Tidak Ada Ada Ada Ada

10 Kab. Bone Tidak Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Maros Tidak Ada Ada Ada Ada

12 Kab. Pangkep Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

13 Kab. Barru Tidak Ada Ada Ada Ada

14 Kab. Soppeng Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

Page 123: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

114 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

15 Kab. Wajo Tidak Ada Ada Ada Ada

16 Kab. Sidrap Tidak Ada Ada Ada Ada

17 Kab. Pinrang Tidak Ada Ada Ada Ada

18 Kab. Enrekang Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

19 Kab. Luwu Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

20 Kab. Luwu Timur Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

21 Kab. Luwu Utara Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

22 Kab. Tana Toraja Tidak Ada Ada Ada Ada

23 Kab. Selayar Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Tidore Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Halmahera Tengah Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

4 Kab. Halmahera Barat Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. Halmahera Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Halmahera Selatan Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Halmahera Timur Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Kep. Sula Tidak Ada Ada Ada Ada

MALUKU

1 Kota Ambon Tidak Tidak Tidak Ada

2 Kab. Maluku Tengah Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Pulau Buru Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Maluku Tenggara Tidak Tidak Tidak Ada

5 Kota Tual* Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Seram Bagian Barat Tidak Tidak Ada Ada

8 Kab. Seram Bagian Timur Tidak Tidak Tidak Ada

9 Kab. Kep. Aru Tidak Ada Tidak Ada

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Tidak Ya Ya Tidak

2 Kab. Sorong Tidak Ya Ya Ya

3 Kab. Sorong Selatan Tidak tidak Tidak Ya

4 Kab. Raja Ampat Tidak tidak Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Tidak Ya Ya Tidak

6 Kab. Teluk Bintuni Tidak Ya Tidak Ya

7 Kab. Teluk Wondama Tidak Ya Tidak Ya

8 Kab. Fak Fak Tidak tidak Ya Ya

9 Kab. Kaimana Tidak tidak Ya Tidak

PAPUA

1 Kota Jayapura Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

2 Kab. Jayapura Tidak Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Dogiyai* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Sarmi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Mamberamo Raya* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Page 124: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

115 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTAPENGAMAN

Alarm Tralis Pagar Pemadam

6 Kab. Kerom Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Jayawijaya Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Lanny Jaya* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Mamberamo Tengah* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Nduga Tengah* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Yalimo* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Pegunungan Bintang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

13 Kab. Yahukimo Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada

14 Kab. Tolikara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. Puncak Jaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

16 Kab. Puncak* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

17 Kab. Merauke Tidak Ada Ada Ada Ada

18 Kab. Bovendigoel Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

19 Kab. Asmat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

20 Kab. Mappi Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

21 Kab. Yapen Waropen Tidak Ada Ada Ada Ada

22 Kab. Waropen Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

23 Kab. Biak Numfor Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

24 Kab. Supiori Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

25 Kab. Nabire Tidak Ada Ada Ada Ada

26 Kab. Paniai Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

27 Kab. Mimika Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

Page 125: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

116 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 6

Data Sarana Distribusi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

ACEH

1 Kota Banda Aceh 1 1

2 Kota Sabang 1 0

3 Kota Lhokseumawe 0 0

4 Kota Langsa 1 1

5 Kab. Aceh Utara 0 1

6 Kab. Aceh Barat 1 3

7 Kab. Aceh Selatan 0 1

8 Kab. Aceh Timur 1 0

9 Kab. Aceh Tengah 0 1

10 Kab. Aceh Tenggara 1 2

11 Kab. Aceh Besar 1 3

12 Kab. Aceh Singkil 0 0

13 Kab. Pidie 0 2

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 0 0

15 Kab. Siemeuleu 1 2

16 Kab. Bireuen 1 1

17 Kab. Gayo Lues 0 0

18 Kab. Aceh Barat Daya 1 1

19 Kab. Aceh Tamiang 0 0

20 Kota Subulussalam* 0 0

21 Kab. Nagan Raya 1 1

22 Kab. Aceh Jaya 0 0

23 Kab. Bener Meriah 1 0

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Ada Ada

2 Kota Binjai Tidak Tidak

3 Kota Tebing Tinggi Ada Ada

4 Kota Pematang Siantar Ada Ada

5 Kota Tanjung Balai Ada Ada

6 Kota Sibolga Ada Ada

7 Kota Padang Sidempuan Tidak Ada

8 Kab. Deli Serdang Ada Tidak

9 Kab. Langkat Tidak Ada

10 Kab. Karo Ada Ada

11 Kab. Simalungun Ada Ada

12 Kab. Dairi Ada Ada

13 Kab. Asahan Ada Ada

Page 126: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

117 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

14 Kab. Batubara* (374.715) Tidak Tidak

15 Kab. Labuhan Batu Tidak Tidak

16 Kab. Tapanuli Utara Ada Ada

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Ada Ada

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Tidak

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tidak

21 Kab. Nias Ada Ada

22 Kab. Toba Samosir Ada Tidak

23 Kab. Mandailing Natal Tidak Tidak

24 Kab. Humbang Hasudutan Tidak Tidak

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tidak

26 Kab. Nias Selatan Ada Ada

27 Kab. Samosir Tidak Ada

28 Kab. Serdang Begadai Ada Tidak

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Ada Ada

2 Kota Solok Ada Ada

3 Kota Sawah Lunto Tidak Ada

4 Kota Padang Panjang Ada Ada

5 Kota Bukittinggi Ada Ada

6 Kota Payakumbuh Ada Ada

7 Kota Pariaman Ada Tidak

8 Kab. Pesisir Selatan Tidak Tidak

9 Kab. Solok Ada Ada

10 Kab. Sawah Lunto Ada Ada

11 Kab. Tanah Datar Ada Tidak

12 Kab. Padang Pariaman Ada Ada

13 Kab. Agam Ada Ada

14 Kab. 50 Kota Ada Ada

15 Kab. Pasaman Ada Ada

16 Kab. Kep. Mentawai Tidak Ada

17 Kab. Solok Selatan Ada Ada

18 Kab. Dharmas Raya Ada Ada

19 Kab. Pasaman Barat Tidak Ada

RIAU

1 Kota Pekan Baru 1 1

2 Kota Dumai 0 0

3 Kab. Indragiri Hulu 0 0

4 Kab. Indragiri Hilir 0 1

5 Kab. Kampar 0 0

6 Kab. Bengkalis 1 0

7 Kab. Pelalawan 0 1

Page 127: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

118 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

8 Kab. Rokan Hulu 0 1

9 Kab. Rokan Hilir 0 0

10 Kab. Siak 1 1

11 Kab. Kuantan Sengingi 0 1

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 1 1

2 Kota Tanjung Pinang 1 0

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 1 0

4 Kab. Karimun 0 0

5 Kab. Natuna 0 0

6 Kab. Lingga 0 0

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Ada Ada

2 Kab. Bengkulu Utara Ada Ada

3 Kab. Bengkulu Selatan Ada Ada

4 Kab. Rejang Lebong Ada Ada

5 Kab. Lebong Tidak Ada

6 Kab. Seluma Ada Ada

7 Kab. Kaur Ada Ada

8 Kab. Muko-Muko Tidak Ada

9 Kab. Kepahyang Ada Ada

JAMBI

1 Kota Jambi Ada Ada

2 Kab. Kerinci Ada Ada

3 Kab. Merangin Tidak Ada

4 Kab. Batang Hari Ada Ada

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Ada Ada

6 Kab. Bungo Ada Ada

7 Kab. Sarolangun Tidak Ada

8 Kab. Tebo Ada Ada

9 Kab. Muaro Jambi Ada Ada

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Ada Ada

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ada Ada

2 Kota Prabumulih Ada Tidak

3 Kota Lubuk Linggau Ada Ada

4 Kota Pagar Alam Ada Ada

5 Kab. OKU Ada Ada

6 Kab. OKI Ada Tidak

7 Kab. Muara Enim Ada Ada

8 Kab. Lahat Ada Ada

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Ada Tidak

10 Kab. Musi Rawas Ada Ada

Page 128: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

119 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

11 Kab. Musi Banyuasin Ada Tidak

12 Kab. Banyuasin Ada Tidak

13 Kab. Ogan Ilir Ada Tidak

14 Kab. OKU Timur Ada Ada

15 Kab. OKU Selatan Ada Ada

BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang Tidak Ada Tidak Ada

2 Kab. Bangka Ada Tidak Ada

3 Kab. Belitung Ada Ada

4 Kab. Bangka Barat Ada Tidak Ada

5 Kab. Bangka Tengah Ada Ada

6 Kab. Bangka Selatan Ada Tidak Ada

7 Kab. Belitung Timur Ada Ada

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 1 1

2 Kota Metro 1 2

3 Kab. Lampung Utara 1 1

4 Kab. Lampung Barat 1 1

5 Kab. Lampung Selatan 1 1

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 0 0

7 Kab. Lampung Timur 0 2

8 Kab. Lampung Tengah 1 2

9 Kab. Tanggamus 1 2

10 Kab. Tulang Bawang 1 1

11 Kab. Way Kanan 0 0

BANTEN

1 Kota Tangerang 2 2

2 Kota Cilegon 1 0

3 Kab. Serang 1 0

4 Kab. Lebak 0 0

5 Kab. Pandeglang 1 2

6 Kab. Tangerang 1 1

7 Kota Serang 0 0

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 1 1

2 Kod. Jakarta Barat 1 0

3 Kod. Jakarta Selatan 1 1

4 Kod. Jakarta Timur 0 0

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 0 2

2 Kota Bogor 2 2

Page 129: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

120 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

3 Kota Cirebon 2 3

4 Kota Sukabumi 1 0

5 Kota Bekasi 1 2

6 Kota Tasikmalaya 0 0

7 Kota Cimahi 1 2

8 Kota Depok 1 2

9 Kota Banjar 1 2

10 Kab. Bogor 1 0

11 Kab. Sukabumi 1 2

12 Kab. Cianjur 0 2

13 Kab. Bandung 1 1

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) 0 0

15 Kab. Garut 1 1

16 Kab. Tasikmalaya 1 3

17 Kab. Ciamis 0 3

18 Kab. Kuningan 0 1

19 Kab. Cirebon 0 4

20 Kab. Majalengka 1 1

21 Kab. Sumedang 1 2

22 Kab. Indramayu 0 1

23 Kab. Subang 1 1

24 Kab. Purwakarta 1 1

25 Kab. Karawang 2 2

26 Kab. Bekasi 1 1

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 2 3

2 Kota Magelang 1 1

3 Kota Surakarta 1 1

4 Kota Salatiga 1 1

5 Kota Pekalongan 2 1

6 Kota Tegal 0 0

7 Kab. Cilacap 1 1

8 Kab. Banyumas 2 3

9 Kab. Purbalingga 1 1

10 Kab. Bj. Negara 1 3

11 Kab. Kebumen 0 3

12 Kab. Purworejo 1 0

13 Kab. Wonosobo 2 4

14 Kab. Magelang 1 2

15 Kab. Boyolali 2 1

16 Kab. Klaten 2 2

17 Kab. Sukoharjo 1 1

18 Kab. Wonogiri 0 0

Page 130: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

121 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

19 Kab. Karanganyar 1 1

20 Kab. Sragen 1 1

21 Kab. Grobogan 1 0

22 Kab. Blora ada ada

23 Kab. Rembang 1 1

24 Kab. Pati 1 1

25 Kab. Kudus 1 1

26 Kab. Jepara 1 1

27 Kab. Demak 1 2

28 Kab. Semarang 2 2

29 Kab. Temanggung 2 3

30 Kab. Kendal 1 0

31 Kab. Batang 2 1

32 Kab. Pekalongan 2 1

33 Kab. Pemalang 1 2

34 Kab. Tegal 1 2

35 Kab. Brebes 1 ada

DI. YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 1 1

2 Kab. Kulon Progo 0 2

3 Kab. Bantul 1 0

4 Kab. Gunung Kidul 1 2

5 Kab. Sleman 0 3

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 0 2

2 Kota Kediri 0 1

3 Kota Blitar 1 0

4 Kota Malang 1 2

5 Kota Probolinggo 1 1

6 Kota Pasuruan 1 2

7 Kota Mojokerto 1 1

8 Kota Madiun 1 1

9 Kota Batu 1 0

10 Kab. Pacitan 1 2

11 Kab. Ponorogo 1 0

12 Kab. Trenggalek 1 3

13 Kab. Tulungagung 0 1

14 Kab. Blitar 1 1

15 Kab. Kediri 1 0

16 Kab. Malang 0 1

17 Kab. Lumajang 0 0

18 Kab. Jember 1 1

19 Kab. Banyuwangi 0 1

Page 131: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

122 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

20 Kab. Bondowoso 0 1

21 Kab. Situbondo 1 1

22 Kab. Probolinggo 1 1

23 Kab. Pasuruan 1 2

24 Kab. Sidoarjo 0 1

25 Kab. Mojokerto 1 2

26 Kab. Jombang 1 2

27 Kab. Nganjuk 1 1

28 Kab. Madiun 1 2

29 Kab. Magetan 0 3

30 Kab. Ngawi 1 3

31 Kab. Lamongan 0 2

32 Kab. Gresik 1 1

33 Kab. Bangkalan 0 0

34 Kab. Sampang 1 3

35 Kab. Pamekasan 1 2

36 Kab. Sumenep 1 0

37 Kab. Bojonegoro 1 3

38 Kab. Tuban 1 1

BALI

1 Kota. Denpasar 1 1

2 Kab. Jemberana 1 3

3 Kab. Tabanan 1 1

4 Kab. Badung 1 2

5 Kab. Gianyar 1 3

6 Kab. Klungkung 1 2

7 Kab. Bangli 1 1

8 Kab. Karangasem 0 2

9 Kab. Buleleng 2 1

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota. Mataram 1 1

2 Kota. Bima 0 2

3 Kab. Lombok Barat 1 2

4 Kab. Lombok Tengah 1 2

5 Kab. Lombok Timur 1 2

6 Kab. Sumbawa 1 1

7 Kab. Dompu 1 1

8 Kab. Bima 0 2

9 Kab. Sumbawa Barat 1 1

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 1 1

2 Kab. Sumba Barat 0 1

3 Kab. Sumba Barat Daya 0 0

Page 132: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

123 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) 0 0

5 Kab. Sumba Timur 1 2

6 Kab. Kupang 1 2

7 Kab. Timur Tengah Selatan 1 1

8 Kab. Timur Tengah Utara 1 1

9 Kab. Lembata 0 0

10 Kab. Belu 1 2

11 Kab. Alor 1 1

12 Kab. Flores Timur 1 0

13 Kab. Sikka 1 1

14 Kab. Ende 1 1

15 Kab. Ngada 1 0

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0

17 Kab. Manggarai 0 1

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) 0 0

19 Kab. Rote Ndao 0 1

20 Kab. Manggarai Barat 0 0

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Ada Ada

2 Kota. Singkawang Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Sambas Ada Ada

4 Kab. Pontianak Ada Ada

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Sanggau Ada Ada

7 Kab. Sekadau Ada Ada

8 Kab. Ketapang Ada Ada

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Sintang Tidak Ada Ada

11 Kab. Melawi Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Kapuas Hulu Ada Tidak Ada

13 Kab. Bengkayang Ada Ada

14 Kab. Landak Ada Ada

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Ada Tidak

2 Kab. Kotawaringin Barat Ada Tidak

3 Kab. Kotawaringin Timur Ada Ada

4 Kab. Kapuas Ada Ada

5 Kab. Barito Selatan Ada Tidak

6 Kab. Barito Utara Ada Ada

7 Kab. Murung Raya Tidak Tidak

8 Kab. Barito Timur Tidak Tidak

9 Kab. Gunung Mas Tidak Tidak

10 Kab. Pulang Pisau Tidak Tidak

Page 133: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

124 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

11 Kab. Katingan Ada Ada

12 Kab. Seruyan Tidak Tidak

13 Kab. Sukamara Ada Ada

14 Kab. Lamandau Ada Ada

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 2 2

2 Kota. Balikpapan 1 2

3 Kota. Tarakan 2 0

4 Kota. Bontang 0 0

5 Kab. Paser 1 1

6 Kab. Kutai Kertanegara 0 1

7 Kab. Berau 0 0

8 Kab. Bulungan 1 1

9 Kab. Malinau 0 0

10 Kab. Nunukan 1 2

11 Kab. Kutai Barat 0 1

12 Kab. Kutai Timur 0 1

13 Kab. Penajam Paser Utara 0 0

14 Kab. Tana Tidung 0 0

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Ada Ada

2 Kota. Banjar Baru Ada Ada

3 Kab. Tanah Laut Ada Ada

4 Kab. Kota Baru Ada Ada

5 Kab. Banjar Ada Ada

6 Kab. Barito Kuala Ada Ada

7 Kab. Tapin Ada Ada

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Ada Ada

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Ada Tidak

10 Kab. Hulu Sungai Utara Ada Ada

11 Kab. Tabalong Ada Tidak

12 Kab. Balangan Ada Ada

13 Kab. Tanah Bumbu Ada Tidak

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 0 0

2 Kota Bitung 0 0

3 Kota Tomohon 1 0

4 Kab. Sangihe 1 1

5 Kab. Talaud 0 0

6 Kab. Minahasa 0 0

7 Kab. Minahasa Utara 0 0

8 Kab. Bolaang Mongondow 1 0

9 Kab. Minahasa Selatan 0 0

Page 134: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

125 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas Ya Ya

2 Kab. Majene Ya Ya

3 Kab. Mamuju Ya Tidak

4 Kab. Mamuju Utara Tidak Ya

5 Kab. Mamasa Tidak Tidak

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 1 1

2 Kab. Banggai 1 1

3 Kab. Poso 1 0

4 Kab. Tojo Unauna 0 2

5 Kab. Donggala 1 0

6 Kab. Toli-toli 0 0

7 Kab. Buol 0 0

8 Kab. Morowali 0 0

9 Kab. Banggai Kepulauan 0 0

10 Kab. Parigi Moutong 0 0

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 0 1

2 Kab. Gorontalo 1 1

3 Kab. Gorontalo Utara* 0 0

4 Kab. Boalemo 1 2

5 Kab. Bone Bolango 0 1

6 Kab. Pohuwato 1 1

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 0 2

2 Kota Bau-Bau 1 1

3 Kab. Buton 1 2

4 Kab. Buton Utara* 0 0

5 Kab. Muna 0 0

6 Kab. Kolaka 2 4

7 Kab. Konawe 0 1

8 Kab. Konawe Selatan 1 1

9 Kab. Konawe Utara* 0 0

10 Kab. Bombana 0 1

11 Kab. Wakatobi 0 1

12 Kab. Kolaka Utara 1 1

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 1 1

2 Kota Pare Pare 0 2

3 Kota Palopo 1 0

4 Kab. Bulukumba 1 1

5 Kab. Bantaeng 1 1

Page 135: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

126 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

6 Kab. Jeneponto 1 0

7 Kab. Takalar 1 1

8 Kab. Gowa 1 1

9 Kab. Sinjai 1 0

10 Kab. Bone 2 3

11 Kab. Maros 1 1

12 Kab. Pangkep 0 1

13 Kab. Barru 1 0

14 Kab. Soppeng 1 1

15 Kab. Wajo 1 1

16 Kab. Sidrap 1 1

17 Kab. Pinrang 0 1

18 Kab. Enrekang 1 1

19 Kab. Luwu 1 0

20 Kab. Luwu Timur 0 1

21 Kab. Luwu Utara 1 1

22 Kab. Tana Toraja 1 1

23 Kab. Selayar 0 1

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 1 1

2 Kota Tidore 0 1

3 Kab. Halmahera Tengah 0 2

4 Kab. Halmahera Barat 1 0

5 Kab. Halmahera Utara 0 0

6 Kab. Halmahera Selatan 1 1

7 Kab. Halmahera Timur 0 0

8 Kab. Kep. Sula 0 1

MALUKU

1 Kota Ambon Ada Tidak

2 Kab. Maluku Tengah Tidak Tidak

3 Kab. Pulau Buru Tidak Tidak

4 Kab. Maluku Tenggara Tidak Tidak

5 Kota Tual* Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Tidak Tidak

7 Kab. Seram Bagian Barat Tidak Ada

8 Kab. Seram Bagian Timur Tidak Tidak

9 Kab. Kep. Aru Ada Tidak

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Tidak Tidak

2 Kab. Sorong Ya Ya

3 Kab. Sorong Selatan Tidak Ya

4 Kab. Raja Ampat Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Ya Ya

Page 136: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

127 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

DISTRIBUSI

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

6 Kab. Teluk Bintuni Tidak Tidak

7 Kab. Teluk Wondama Ya Ya

8 Kab. Fak Fak Ya Tidak

9 Kab. Kaimana Tidak Ya

PAPUA

1 Kota Jayapura 1 0

2 Kab. Jayapura 0 1

3 Kab. Dogiyai* 0 0

4 Kab. Sarmi 0 1

5 Kab. Mamberamo Raya* 0

6 Kab. Kerom 1 0

7 Kab. Jayawijaya 1 1

8 Kab. Lanny Jaya* 0 0

9 Kab. Mamberamo Tengah* 0 0

10 Kab. Nduga Tengah* 0 0

11 Kab. Yalimo* 0 0

12 Kab. Pegunungan Bintang 0 0

13 Kab. Yahukimo 0 2

14 Kab. Tolikara 0 0

15 Kab. Puncak Jaya 0 0

16 Kab. Puncak* 0 0

17 Kab. Merauke 1 3

18 Kab. Bovendigoel 0 3

19 Kab. Asmat 0 0

20 Kab. Mappi 0 1

21 Kab. Yapen Waropen 1 1

22 Kab. Waropen 1 1

23 Kab. Biak Numfor 1 0

24 Kab. Supiori 0 0

25 Kab. Nabire 1 0

26 Kab. Paniai 1 0

27 Kab. Mimika 1 0

Page 137: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

128 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 7

Data Sarana Penyimpnana Instalasi farmasi Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

ACEH

1 Kota Banda Aceh 14 18 1 1 1 1

2 Kota Sabang 4 10 2 1 0 2

3 Kota Lhokseumawe 30 60 5 2 2 3

4 Kota Langsa 7 20 1 1 0 2

5 Kab. Aceh Utara 20 40 2 1 0 2

6 Kab. Aceh Barat 10 5 10 0 0 3

7 Kab. Aceh Selatan 21 30 0 1 0 2

8 Kab. Aceh Timur 44 30 1 2 0 2

9 Kab. Aceh Tengah 10 8 1 0 0 2

10 Kab. Aceh Tenggara 15 22 4 1 0 3

11 Kab. Aceh Besar 20 1 7 1 0 2

12 Kab. Aceh Singkil 40 5 0 1 1 3

13 Kab. Pidie 8 0 0 0 0 2

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 24 17 1 1 0 1

15 Kab. Siemeuleu 6 30 0 1 0 1

16 Kab. Bireuen 0 0 2 1 0 1

17 Kab. Gayo Lues 14 40 3 2 2 3

18 Kab. Aceh Barat Daya 8 31 6 1 0 2

19 Kab. Aceh Tamiang 1 1 0 0 0 0

20 Kota Subulussalam* 2 50 2 1 0 1

21 Kab. Nagan Raya 0 0 1 1 0 1

22 Kab. Aceh Jaya 20 4 0 1 0 0

23 Kab. Bener Meriah

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Binjai Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

3 Kota Tebing Tinggi Tidak Tidak Ada Ada Tidak Ada

4 Kota Pematang Siantar Ada Ada Ada Ada Ada Ada

5 Kota Tanjung Balai Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

6 Kota Sibolga Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada

7 Kota Padang Sidempuan Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

8 Kab. Deli Serdang Ada Ada Tidak Tidak Ada Ada

9 Kab. Langkat Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Karo Ada Ada Ada Tidak Tidak Ada

11 Kab. Simalungun Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Page 138: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

129 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

12 Kab. Dairi Ada Ada Ada Ada Ada Ada

13 Kab. Asahan Ada Ada Ada Tidak Tidak Ada

14 Kab. Batubara* (374.715) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

15 Kab. Labuhan Batu Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

16 Kab. Tapanuli Utara Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Tidak

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

21 Kab. Nias Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

22 Kab. Toba Samosir Ada Tidak Tidak Tidak Ada Ada

23 Kab. Mandailing Natal Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

24 Kab. Humbang Hasudutan Ada Ada Ada Tidak Tidak Ada

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

26 Kab. Nias Selatan Ada Tidak Tidak Tidak Ada Tidak

27 Kab. Samosir Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada

28 Kab. Serdang Begadai Ada Ada Ada Ada Ada Ada

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Solok Ada Ada Ada Ada Ada Ada

3 Kota Sawah Lunto Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Kota Padang Panjang Ada Ada Ada Ada Ada Ada

5 Kota Bukittinggi Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6 Kota Payakumbuh Ada Ada Ada Ada Ada Ada

7 Kota Pariaman Ada Ada Ada Ada Ada Ada

8 Kab. Pesisir Selatan Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

9 Kab. Solok Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

10 Kab. Sawah Lunto Ada Ada Ada Ada Ada Tidak

11 Kab. Tanah Datar Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

12 Kab. Padang Pariaman Ada Ada Ada Ada Ada Ada

13 Kab. Agam Ada Ada Ada Ada Ada Tidak

14 Kab. 50 Kota Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

15 Kab. Pasaman Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

16 Kab. Kep. Mentawai Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

17 Kab. Solok Selatan Ada Ada Ada Ada Ada Ada

18 Kab. Dharmas Raya Ada Ada Tidak Tidak Ada Ada

19 Kab. Pasaman Barat Ada Ada Ada Ada Ada Ada

RIAU

1 Kota Pekan Baru 7 20 0 1 0 2

2 Kota Dumai 22 110 1 2 0 2

3 Kab. Indragiri Hulu 7 14 1 1 1 2

4 Kab. Indragiri Hilir 10 10 0 1 0 3

Page 139: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

130 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

5 Kab. Kampar 24 35 3 1 0 3

6 Kab. Bengkalis 40 10 0 2 0 2

7 Kab. Pelalawan 15 15 2 1 0 2

8 Kab. Rokan Hulu 16 15 0 2 0 0

9 Kab. Rokan Hilir 12 40 2 2 0 1

10 Kab. Siak 6 26 0 2 1 2

11 Kab. Kuantan Sengingi 16 3 0 2 0 2

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 18 33 1 1 0 3

2 Kota Tanjung Pinang 50 48 3 1 0 1

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 50 48 3 1 0 1

4 Kab. Karimun 1 38 40 0 1 0

5 Kab. Natuna 22 20 2 1 0 0

6 Kab. Lingga 10 32 1 1 0 1

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kab. Bengkulu Utara Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kab. Bengkulu Selatan Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Rejang Lebong Ada Ada Ada Ada Ada Ada

5 Kab. Lebong Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ada

6 Kab. Seluma Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

7 Kab. Kaur Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Muko-Muko Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

9 Kab. Kepahyang Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

JAMBI

1 Kota Jambi Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kab. Kerinci Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Merangin Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada

4 Kab. Batang Hari Ada Ada Tidak Tidak Ada Ada

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Bungo Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

7 Kab. Sarolangun Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Tebo Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada

9 Kab. Muaro Jambi Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ada Ada Ada tidak Tidak Ada

2 Kota Prabumulih Ada Ada Ada Ada Ada Ada

3 Kota Lubuk Linggau Ada Ada Ada tidak Tidak Ada

4 Kota Pagar Alam Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

5 Kab. OKU Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

Page 140: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

131 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

6 Kab. OKI Ada Ada Tidak tidak Tidak Ada

7 Kab. Muara Enim Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Lahat Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Ada Ada Tidak tidak Tidak Tidak

10 Kab. Musi Rawas Ada Ada Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Musi Banyuasin Ada Ada Ada tidak Ada Tidak

12 Kab. Banyuasin Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

13 Kab. Ogan Ilir Ada Ada Tidak tidak Tidak Ada

14 Kab. OKU Timur Ada Ada Tidak tidak Tidak Ada

15 Kab. OKU Selatan Tidak Tidak Tidak tidak Ada Ada

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

2 Kab. Bangka Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Belitung Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

4 Kab. Bangka Barat Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Bangka Tengah Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Bangka Selatan Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

7 Kab. Belitung Timur Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak AdaTidakAda

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 4 200 0 1 0 2

2 Kota Metro 5 30 0 1 1 2

3 Kab. Lampung Utara 5 140 1 1 0 2

4 Kab. Lampung Barat 30 20 2 1 1 1

5 Kab. Lampung Selatan 0 80 1 1 2 2

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 0 0 0 0 0 0

7 Kab. Lampung Timur 0 10 2 1 1 1

8 Kab. Lampung Tengah 0 100 1 1 0 2

9 Kab. Tanggamus 19 2 2 1 4 1

10 Kab. Tulang Bawang 0 150 1 2 2 0

11 Kab. Way Kanan 13 30 0 2 1 1

BANTEN

1 Kota Tangerang 16 180 1 0 0 1

2 Kota Cilegon 1 1 1 1 0 1

3 Kab. Serang 0 1 0 0 0 1

4 Kab. Lebak 10 50 2 1 9 2

5 Kab. Pandeglang 59 100 2 1 0 3

6 Kab. Tangerang 6 200 4 2 12 2

7 Kota Serang 0 10 0 0 1 0

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 20 10 0 0 5 1

2 Kod. Jakarta Barat 20 10 0 1 2 0

3 Kod. Jakarta Selatan 23 8 0 1 4 1

Page 141: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

132 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

4 Kod. Jakarta Timur 10 10 0 1 0 0

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 0 0 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0 0 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 2 1 1 1 0 1

2 Kota Bogor 2 20 12 1 0 1

3 Kota Cirebon 3 200 5 1 0 2

4 Kota Sukabumi 0 49 5 2 0 3

5 Kota Bekasi 2 40 1 0 5 0

6 Kota Tasikmalaya 0 15 1 1 4 0

7 Kota Cimahi 2 6 1 1 8 0

8 Kota Depok 2 90 2 0 0 1

9 Kota Banjar 2 90 0 2 4 2

10 Kab. Bogor 0 20 1 1 0 2

11 Kab. Sukabumi 2 150 2 1 0 2

12 Kab. Cianjur 2 70 2 0 0 4

13 Kab. Bandung 1 129 5 1 18 2

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) 0 0 0 0 0 0

15 Kab. Garut 1 50 7 1 1 3

16 Kab. Tasikmalaya 3 0 0 2 0 6

17 Kab. Ciamis 3 54 0 1 0 3

18 Kab. Kuningan 1 114 2 1 10 1

19 Kab. Cirebon 4 200 5 1 9 4

20 Kab. Majalengka 1 15 2 1 0 2

21 Kab. Sumedang 2 130 3 1 0 2

22 Kab. Indramayu 1 50 1 1 0 3

23 Kab. Subang 1 20 2 0 0 2

24 Kab. Purwakarta 1 50 1 0 4 1

25 Kab. Karawang 2 57 1 2 0 2

26 Kab. Bekasi 1 49 2 1 0 2

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 15 51 0 1 2 1

2 Kota Magelang 11 44 2 1 0 3

3 Kota Surakarta 39 25 1 1 0 2

4 Kota Salatiga 53 50 13 1 0 2

5 Kota Pekalongan 48 38 2 1 0 3

6 Kota Tegal 50 125 3 1 0 2

7 Kab. Cilacap 62 168 10 2 2 3

8 Kab. Banyumas 20 48 0 2 0 2

9 Kab. Purbalingga ada ada ada ada ada ada

10 Kab. Bj. Negara 53 87 2 2 1 2

11 Kab. Kebumen ada ada ada ada 0 2

Page 142: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

133 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

12 Kab. Purworejo 37 121 0 1 0 2

13 Kab. Wonosobo 40 20 2 1 0 1

14 Kab. Magelang 23 60 2 1 1 2

15 Kab. Boyolali 36 ada 1 1 1 1

16 Kab. Klaten 15 60 0 0 0 2

17 Kab. Sukoharjo 15 62 0 1 3 2

18 Kab. Wonogiri 0 0 0 0 0 0

19 Kab. Karanganyar 24 35 2 0 ada 2

20 Kab. Sragen 28 48 0 0 0 2

21 Kab. Grobogan 10 70 1 1 0 2

22 Kab. Blora ada ada ada ada ada ada

23 Kab. Rembang 18 0 5 1 5 1

24 Kab. Pati 31 30 0 2 0 2

25 Kab. Kudus 43 63 0 1 8 3

26 Kab. Jepara 0 65 0 1 0 2

27 Kab. Demak 24 80 0 0 0 1

28 Kab. Semarang 26 64 2 0 0 1

29 Kab. Temanggung 37 59 0 1 0 3

30 Kab. Kendal 15 20 0 0 1 2

31 Kab. Batang 14 70 5 0 0 2

32 Kab. Pekalongan 15 20 1 0 0 1

33 Kab. Pemalang 19 73 0 0 0 3

34 Kab. Tegal 44 120 4 0 10 3

35 Kab. Brebes ada ada ada ada ada ada

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 69 23 10 1 0 3

2 Kab. Kulon Progo 13 60 4 1 6 3

3 Kab. Bantul 26 51 4 4 0 4

4 Kab. Gunung Kidul 40 70 3 1 0 3

5 Kab. Sleman 15 30 3 3 6 4

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 15 40 4 1 0 1

2 Kota Kediri 20 20 1 1 0 1

3 Kota Blitar 15 33 4 1 0 2

4 Kota Malang 20 45 5 1 0 2

5 Kota Probolinggo 32 49 4 1 0 2

6 Kota Pasuruan 18 27 4 1 0 2

7 Kota Mojokerto 21 15 1 1 0 1

8 Kota Madiun 14 48 2 2 0 2

9 Kota Batu 4 131 1 1 0 2

10 Kab. Pacitan 51 65 2 1 0 1

11 Kab. Ponorogo 17 12 2 1 0 1

Page 143: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

134 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

12 Kab. Trenggalek 20 170 3 1 0 2

13 Kab. Tulungagung 35 135 4 1 0 2

14 Kab. Blitar 15 100 2 1 0 1

15 Kab. Kediri 12 36 2 1 0 3

16 Kab. Malang 6 200 10 1 0 1

17 Kab. Lumajang 14 15 2 1 0 2

18 Kab. Jember 22 162 4 1 0 1

19 Kab. Banyuwangi 20 86 5 1 0 1

20 Kab. Bondowoso 35 56 6 1 0 3

21 Kab. Situbondo 20 24 2 1 0 3

22 Kab. Probolinggo 18 100 2 3 0 2

23 Kab. Pasuruan 38 20 2 2 0 4

24 Kab. Sidoarjo 13 50 6 1 0 3

25 Kab. Mojokerto 10 90 4 1 0 3

26 Kab. Jombang 11 30 5 2 0 3

27 Kab. Nganjuk 24 100 2 1 0 2

28 Kab. Madiun 23 69 5 1 0 4

29 Kab. Magetan 10 50 2 1 0 2

30 Kab. Ngawi 8 130 1 1 0 3

31 Kab. Lamongan 37 65 5 1 0 2

32 Kab. Gresik 23 87 3 2 0 2

33 Kab. Bangkalan 25 50 2 1 0 1

34 Kab. Sampang 15 25 2 1 0 1

35 Kab. Pamekasan 26 50 4 1 0 4

36 Kab. Sumenep 10 60 2 1 0 2

37 Kab. Bojonegoro 10 200 2 1 0 4

38 Kab. Tuban 24 90 3 1 0 1

BALI

1 Kota Denpasar 4 65 0 1 0 2

2 Kab. Jembrana 21 5 1 1 3 1

3 Kab. Tabanan 10 30 0 1 0 1

4 Kab. Badung 49 20 3 0 0 2

5 Kab. Gianyar 8 15 5 1 0 2

6 Kab. Klungkung 37 48 1 0 0 3

7 Kab. Bangli 23 11 0 1 0 2

8 Kab. Karangasem 25 25 1 1 0 2

9 Kab. Buleleng 10 12 3 1 0 2

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota Mataram 10 70 0 1 0 1

2 Kota Bima 15 5 0 1 0 1

3 Kab. Lombok Barat 39 160 1 1 1 3

4 Kab. Lombok Tengah 25 200 2 1 7 3

Page 144: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

135 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

5 Kab. Lombok Timur 35 200 0 2 0 3

6 Kab. Sumbawa 31 117 3 1 3 2

7 Kab. Dompu 36 0 1 1 0 2

8 Kab. Bima 71 100 2 1 0 1

9 Kab. Sumbawa Barat 21 64 1 0 1 1

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 38 28 0 1 0 2

2 Kab. Sumba Barat 14 9 0 1 0 0

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) 0 0 0 0 0 0

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) 0 0 0 0 0 0

5 Kab. Sumba Timur 22 30 0 0 4 0

6 Kab. Kupang 39 25 0 0 0 1

7 Kab. Timur Tengah Selatan 23 60 5 1 0 2

8 Kab. Timur Tengah Utara 34 5 10 1 0 3

9 Kab. Lembata 0 0 0 0 0 0

10 Kab. Belu 10 26 4 1 5 3

11 Kab. Alor 16 9 1 2 1 2

12 Kab. Flores Timur 12 1 0 0 0 1

13 Kab. Sikka 29 80 12 1 0 3

14 Kab. Ende 36 10 2 1 0 1

15 Kab. Ngada 20 22 4 1 0 1

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0 0 0 0 0

17 Kab. Manggarai 10 35 4 0 8 0

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) 0 0 0 1 0 0

19 Kab. Rote Ndao 17 6 2 1 6 1

20 Kab. Manggarai Barat 7 0 0 0 3 0

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Kota. Singkawang Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

3 Kab. Sambas Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Pontianak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak AdaTidakAda

6 Kab. Sanggau Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Sekadau Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Ketapang Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak AdaTidakAda

10 Kab. Sintang Ada Ada Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Melawi Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada

12 Kab. Kapuas Hulu Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Page 145: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

136 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

13 Kab. Bengkayang Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak AdaTidakAda

14 Kab. Landak Ada Ada Ada Ada Ada Ada

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kab. Kotawaringin Barat Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kab. Kotawaringin Timur Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Kapuas Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

5 Kab. Barito Selatan Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada

6 Kab. Barito Utara Ada Ada Ada Ada Ada Tidak

7 Kab. Murung Raya Ada Ada Tidak Tidak Ada Tidak

8 Kab. Barito Timur Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

9 Kab. Gunung Mas Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada

10 Kab. Pulang Pisau Ada Ada Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Katingan Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Seruyan Tidak Ada Ada Tidak Tidak Tidak

13 Kab. Sukamara Ada Ada Ada Ada Ada Tidak

14 Kab. Lamandau Ada Ada Ada Ada Ada Ada

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 27 20 4 1 0 0

2 Kota. Balikpapan 17 20 6 1 0 1

3 Kota. Tarakan 4 90 3 1 5 3

4 Kota. Bontang 5 30 1 0 0 1

5 Kab. Paser 24 35 6 3 0 1

6 Kab. Kutai Kertanegara 15 10 2 1 0 1

7 Kab. Berau 42 500 9 1 0 1

8 Kab. Bulungan 20 15 4 1 0 2

9 Kab. Malinau 12 6 1 1 0 1

10 Kab. Nunukan 15 14 1 1 0 2

11 Kab. Kutai Barat 7 6 1 1 2 0

12 Kab. Kutai Timur 5 5 0 1 3 0

13 Kab. Penajam Paser Utara 20 25 4 1 0 1

14 Kab. Tana Tidung 0 0 0 0 0 0

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kota. Banjar Baru Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

3 Kab. Tanah Laut Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

4 Kab. Kota Baru Ada Ada Tidak Tidak Ada Ada

5 Kab. Banjar Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

6 Kab. Barito Kuala Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

7 Kab. Tapin Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Ada Tidak Tidak Ada Ada Ada

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

Page 146: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

137 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

10 Kab. Hulu Sungai Utara Ada Ada Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Tabalong Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

12 Kab. Balangan Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada

13 Kab. Tanah Bumbu Ada Ada Ada Ada Ada Ada

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 20 25 0 0 0 1

2 Kota Bitung 18 67 2 2 0 2

3 Kota Tomohon 4 20 0 0 1 1

4 Kab. Sangihe 35 14 1 1 0 1

5 Kab. Talaud 5 4 2 1 1 1

6 Kab. Minahasa 0 0 2 0 0 1

7 Kab. Minahasa Utara 12 24 3 2 0 0

8 Kab. Bolaang Mongondow 36 24 1 1 0 1

9 Kab. Minahasa Selatan 1 0 0 0 0 1

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas ada ada ada ada Tidak ada

2 Kab. Majene ada ada ada ada Tidak ada

3 Kab. Mamuju ada ada ada ada ada ada

4 Kab. Mamuju Utara ada Tidak ada ada Tidak ada

5 Kab. Mamasa ada ada ada ada Tidak ada

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 20 20 2 1 0 1

2 Kab. Banggai 100 100 2 1 6 0

3 Kab. Poso 10 5 1 1 4 1

4 Kab. Tojo Unauna 10 10 3 1 1 1

5 Kab. Donggala 15 42 6 1 0 1

6 Kab. Toli-toli 27 45 4 1 0 1

7 Kab. Buol 9 5 0 1 0 1

8 Kab. Morowali 7 0 6 0 3 1

9 Kab. Banggai Kepulauan 8 0 1 1 0 0

10 Kab. Parigi Moutong 20 28 0 1 4 0

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 17 31 2 1 0 0

2 Kab. Gorontalo 16 39 1 1 0 2

3 Kab. Gorontalo Utara* 1 1 0 0 0 0

4 Kab. Boalemo 24 20 1 0 0 1

5 Kab. Bone Bolango 21 5 3 1 2 1

6 Kab. Pohuwato 10 20 1 2 0 2

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 26 35 4 1 0 2

2 Kota Bau-Bau 22 4 7 1 2 3

3 Kab. Buton 30 5 1 0 0 1

Page 147: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

138 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

4 Kab. Buton Utara* 0 0 0 0 0 0

5 Kab. Muna 70 40 6 6 1 2

6 Kab. Kolaka 46 37 8 1 1 3

7 Kab. Konawe 30 20 3 1 0 1

8 Kab. Konawe Selatan 24 60 2 1 0 1

9 Kab. Konawe Utara* 0 0 0 0 0 0

10 Kab. Bombana 15 25 5 2 1 1

11 Kab. Wakatobi 11 9 1 1 0 1

12 Kab. Kolaka Utara 13 18 2 1 1 1

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 12 7 2 2 0 4

2 Kota Pare Pare 17 35 5 0 0 1

3 Kota Palopo 0 0 0 0 0 0

4 Kab. Bulukumba 22 10 0 0 0 0

5 Kab. Bantaeng 17 6 2 1 2 1

6 Kab. Jeneponto 23 45 2 1 0 1

7 Kab. Takalar 15 0 14 0 0 4

8 Kab. Gowa 16 6 1 1 4 1

9 Kab. Sinjai 40 44 9 1 0 1

10 Kab. Bone 31 18 3 1 0 3

11 Kab. Maros 16 40 1 0 0 0

12 Kab. Pangkep 18 30 1 0 0 1

13 Kab. Barru 18 11 0 0 0 2

14 Kab. Soppeng 40 40 2 0 3 1

15 Kab. Wajo 45 26 3 1 0 3

16 Kab. Sidrap 23 35 4 0 0 2

17 Kab. Pinrang 32 40 7 1 3 1

18 Kab. Enrekang 22 0 3 1 0 1

19 Kab. Luwu 19 20 2 0 0 4

20 Kab. Luwu Timur 27 48 3 0 0 1

21 Kab. Luwu Utara 31 5 4 1 1 3

22 Kab. Tana Toraja 30 38 4 1 0 2

23 Kab. Selayar 46 10 3 0 0 1

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 8 4 3 1 0 0

2 Kota Tidore 7 40 0 1 0 0

3 Kab. Halmahera Tengah 18 20 2 1 0 1

4 Kab. Halmahera Barat 2 15 0 1 4 1

5 Kab. Halmahera Utara 12 0 0 1 0 1

6 Kab. Halmahera Selatan 4 10 1 1 0 0

7 Kab. Halmahera Timur 2 2 0 0 0 1

8 Kab. Kep. Sula 8 25 17 1 0 2

Page 148: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

139 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

MALUKU

1 Kota Ambon Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kab. Maluku Tengah Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kab. Pulau Buru Ada Ada Ada Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Maluku Tenggara Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

5 Kota Tual* Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

7 Kab. Seram Bagian Barat Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Seram Bagian Timur Tidak Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kep. Aru Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

2 Kab. Sorong Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

3 Kab. Sorong Selatan Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Raja Ampat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

6 Kab. Teluk Bintuni Ada Ada Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Teluk Wondama Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

8 Kab. Fak Fak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada

9 Kab. Kaimana Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

PAPUA

1 Kota Jayapura 8 26 0 1 0 1

2 Kab. Jayapura 7 3 1 0 4

3 Kab. Dogiyai* 0 0 0 0 0 1

4 Kab. Sarmi 19 21 1 1 1 1

5 Kab. Mamberamo Raya* 0 0 0 0 0 0

6 Kab. Kerom 24 15 1 0 0 1

7 Kab. Jayawijaya 4 10 1 0 0 1

8 Kab. Lanny Jaya* 0 0 0 0 0 0

9 Kab. Mamberamo Tengah* 0 0 0 0 0 0

10 Kab. Nduga Tengah* 0 0 0 0 0 0

11 Kab. Yalimo* 0 0 0 0 0 0

12 Kab. Pegunungan Bintang 6 5 0 0 0 0

13 Kab. Yahukimo 3 0 0 0 1 0

14 Kab. Tolikara 2 0 2 0 0 0

15 Kab. Puncak Jaya 25 0 3 0 8 3

16 Kab. Puncak* 0 0 0 0 0 0

17 Kab. Merauke 10 20 4 1 3 2

18 Kab. Bovendigoel 28 12 1 1 3 1

19 Kab. Asmat 27 10 7 0 2 0

20 Kab. Mappi 30 22 1 1 3 1

21 Kab. Yapen Waropen 28 22 1 1 0 1

Page 149: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

140 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENYIMPANAN INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Rak PaletLemariObat

LemariNarkotikdan OKT

LemariVaksin/

Cold Chain

LemariEs

22 Kab. Waropen 12 6 4 0 0 0

23 Kab. Biak Numfor 28 9 0 0 0 1

24 Kab. Supiori 25 20 3 1 0 2

25 Kab. Nabire 35 0 5 0 0 1

26 Kab. Paniai 12 0 0 0 0 0

27 Kab. Mimika 60 6 4 1 1 1

Page 150: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

141 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 8

Data Sarana Penunjang Instalasi farmasi kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

ACEH

1 Kota Banda Aceh 0 1 3 2 0 0

2 Kota Sabang 2 2 0 4 0 0

3 Kota Lhokseumawe 1 4 0 1 0 0

4 Kota Langsa 6 3 4 4 1 1

5 Kab. Aceh Utara 0 2 0 1 0 1

6 Kab. Aceh Barat 3 4 0 1 0 0

7 Kab. Aceh Selatan 10 5 0 2 0 1

8 Kab. Aceh Timur 4 2 6 1 1 1

9 Kab. Aceh Tengah 1 2 0 2 2 2

10 Kab. Aceh Tenggara 0 1 0 0 0 0

11 Kab. Aceh Besar 2 3 0 1 1 1

12 Kab. Aceh Singkil 3 3 1 1 0 0

13 Kab. Pidie 5 5 0 2 1 1

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 0 1 0 0 0 0

15 Kab. Siemeuleu 2 5 0 3 1 0

16 Kab. Bireuen 3 3 0 1 1 1

17 Kab. Gayo Lues 0 2 0 1 0 0

18 Kab. Aceh Barat Daya 8 3 5 4 1 2

19 Kab. Aceh Tamiang 2 5 0 4 2 1

20 Kota Subulussalam* 0 0 0 0 0 1

21 Kab. Nagan Raya 2 0 0 1 0 1

22 Kab. Aceh Jaya 1 1 0 1 1 1

23 Kab. Bener Meriah 0 0 2 0 0 0

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Kota Binjai Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kota Tebing Tinggi Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kota Pematang Siantar Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

5 Kota Tanjung Balai Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

6 Kota Sibolga Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak

7 Kota Padang Sidempuan Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Deli Serdang Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Langkat Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

10 Kab. Karo Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Simalungun Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

12 Kab. Dairi Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

Page 151: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

142 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

13 Kab. Asahan Tidak Ada Ada Ada Tidak Tidak

14 Kab. Batubara* (374.715) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

15 Kab. Labuhan Batu Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

16 Kab. Tapanuli Utara Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

21 Kab. Nias Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

22 Kab. Toba Samosir Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

23 Kab. Mandailing Natal Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

24 Kab. Humbang Hasudutan Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

26 Kab. Nias Selatan Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

27 Kab. Samosir Tidak Ada Ada Ada Tidak Tidak

28 Kab. Serdang Begadai Ada Ada Ada Tidak Tidak Ada

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada

2 Kota Solok Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

3 Kota Sawah Lunto Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kota Padang Panjang Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kota Bukittinggi Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

6 Kota Payakumbuh Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

7 Kota Pariaman Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Pesisir Selatan Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Solok Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Sawah Lunto Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

11 Kab. Tanah Datar Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Padang Pariaman Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

13 Kab. Agam Ada Ada Ada Tidak Tidak Tidak

14 Kab. 50 Kota Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

15 Kab. Pasaman Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

16 Kab. Kep. Mentawai Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

17 Kab. Solok Selatan Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak

18 Kab. Dharmas Raya Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

19 Kab. Pasaman Barat Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada

RIAU

1 Kota Pekan Baru 3 10 5 0 0 1

2 Kota Dumai 6 7 0 1 0 0

3 Kab. Indragiri Hulu 3 3 0 1 0 0

4 Kab. Indragiri Hilir 3 6 2 0 0 0

5 Kab. Kampar 2 6 12 4 0 1

6 Kab. Bengkalis 4 3 1 1 0 1

Page 152: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

143 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

7 Kab. Pelalawan 1 3 0 0 0 1

8 Kab. Rokan Hulu 0 5 0 0 0 0

9 Kab. Rokan Hilir 1 1 0 1 1 0

10 Kab. Siak 3 7 0 1 1 0

11 Kab. Kuantan Sengingi 1 3 0 0 0 1

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 1 3 15 0 0 0

2 Kota Tanjung Pinang 5 3 15 0 0 0

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 5 3 15 0 0 0

4 Kab. Karimun 3 4 4 0 0 0

5 Kab. Natuna 0 2 0 2 0 0

6 Kab. Lingga 2 2 1 0 0 0

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Ada

2 Kab. Bengkulu Utara Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Bengkulu Selatan Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Rejang Lebong Ada Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. Lebong Ada Ada Tidak Tidak Ada Tidak

6 Kab. Seluma Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Kaur Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Muko-Muko Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

9 Kab. Kepahyang Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

JAMBI

1 Kota Jambi Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

2 Kab. Kerinci Ada Ada Ada Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Merangin Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

4 Kab. Batang Hari Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Bungo Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

7 Kab. Sarolangun Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Tebo Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

9 Kab. Muaro Jambi Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Ada Ada Tidak Tidak Ada Ada

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ada Tidak Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Prabumulih Ada Tidak Tidak Ada Ada Ada

3 Kota Lubuk Linggau Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Tidak

4 Kota Pagar Alam Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ada

5 Kab. OKU Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

6 Kab. OKI Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Muara Enim Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Lahat Tidak Tidak Tidak Tidak Ada Ada

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Page 153: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

144 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompaAir

10 Kab. Musi Rawas Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Musi Banyuasin Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada

12 Kab. Banyuasin Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Ada

13 Kab. Ogan Ilir Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

14 Kab. OKU Timur Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

15 Kab. OKU Selatan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal PinangTidakAda Ada

TidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda

2 Kab. BangkaTidakAda Tidak Ada

TidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda

3 Kab. BelitungTidakAda Ada

TidakAda Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Bangka Barat Ada Ada AdaTidakAda Ada Ada

5 Kab. Bangka Tengah Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Bangka Selatan Ada Ada Ada Ada Ada Ada

7 Kab. Belitung TimurTidakAda Tidak Ada

TidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 1 5 7 0 0 1

2 Kota Metro 2 3 5 1 0 1

3 Kab. Lampung Utara 1 1 0 2 0 0

4 Kab. Lampung Barat 1 0 0 4 0 0

5 Kab. Lampung Selatan 1 2 9 3 1 1

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 0 0 0 0 0 0

7 Kab. Lampung Timur 2 4 4 0 0 0

8 Kab. Lampung Tengah 1 2 0 1 0 0

9 Kab. Tanggamus 2 1 8 1 0 0

10 Kab. Tulang Bawang 2 6 0 1 0 0

11 Kab. Way Kanan 3 4 9 4 0 0

BANTEN

1 Kota Tangerang 10 7 4 3 1 1

2 Kota Cilegon 1 1 1 1 0 1

3 Kab. Serang 1 1 0 1 1 1

4 Kab. Lebak 0 4 1 1 0 0

5 Kab. Pandeglang 5 2 0 1 0 0

6 Kab. Tangerang 7 8 0 4 1 1

7 Kota Serang 1 0 0 1 0 1

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 2 5 0 1 1 0

2 Kod. Jakarta Barat 2 4 0 2 0 0

3 Kod. Jakarta Selatan 4 2 0 2 1 1

4 Kod. Jakarta Timur 8 0 0 2 0 0

Page 154: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

145 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 0 0 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0 0 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 1 1 0 1 0 1

2 Kota Bogor 2 3 0 0 0 0

3 Kota Cirebon 2 8 0 0 1 1

4 Kota Sukabumi 1 2 2 0 1 0

5 Kota Bekasi 0 5 2 1 1 1

6 Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 0 0

7 Kota Cimahi 2 1 0 0 0 1

8 Kota Depok 2 7 0 0 0 1

9 Kota Banjar 2 2 4 0 1 0

10 Kab. Bogor 0 0 1 0 0 0

11 Kab. Sukabumi 2 0 0 2 0 0

12 Kab. Cianjur 3 4 4 0 0 0

13 Kab. Bandung 0 10 53 1 0 0

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) 0 0 0 0 0 0

15 Kab. Garut 1 1 0 0 1 1

16 Kab. Tasikmalaya 3 0 2 0 1 1

17 Kab. Ciamis 2 3 0 0 0 0

18 Kab. Kuningan 0 0 0 0 0 1

19 Kab. Cirebon 4 6 0 2 0 0

20 Kab. Majalengka 2 2 0 1 1 1

21 Kab. Sumedang 5 3 13 0 1 0

22 Kab. Indramayu 2 2 0 1 1 0

23 Kab. Subang 3 2 3 1 0 1

24 Kab. Purwakarta 0 0 0 0 0 0

25 Kab. Karawang 4 7 0 1 0 1

26 Kab. Bekasi 2 3 0 0 0 1

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 1 5 4 2 0 1

2 Kota Magelang 4 6 0 0 0 0

3 Kota Surakarta 2 4 0 4 0 1

4 Kota Salatiga 2 6 0 0 0 1

5 Kota Pekalongan 2 5 4 6 0 2

6 Kota Tegal 2 8 1 7 0 0

7 Kab. Cilacap 8 7 0 2 1 1

8 Kab. Banyumas 3 10 0 0 1 1

9 Kab. Purbalingga 4 2 0 0 1 0

10 Kab. Bj. Negara 3 5 0 1 0 0

11 Kab. Kebumen 2 8 0 1 0 0

12 Kab. Purworejo 2 2 1 3 0 0

13 Kab. Wonosobo 0 1 2 0 0 0

Page 155: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

146 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

14 Kab. Magelang 2 0 0 4 0 0

15 Kab. Boyolali 1 6 3 1 0 1

16 Kab. Klaten 2 3 2 0 0 0

17 Kab. Sukoharjo 5 3 2 13 1 1

18 Kab. Wonogiri 0 0 0 0 0 0

19 Kab. Karanganyar 2 3 2 3 0 0

20 Kab. Sragen 4 2 0 7 0 0

21 Kab. Grobogan 2 2 0 3 0 0

22 Kab. Blora ada ada 0 ada ada ada

23 Kab. Rembang 3 2 6 2 0 1

24 Kab. Pati 2 1 0 2 0 1

25 Kab. Kudus 4 5 0 1 0 1

26 Kab. Jepara 8 4 0 5 1 ada

27 Kab. Demak 1 2 0 0 0 0

28 Kab. Semarang 3 4 0 0 0 0

29 Kab. Temanggung 10 3 0 0 1 0

30 Kab. Kendal 2 2 0 10 0 0

31 Kab. Batang 4 3 1 0 0 1

32 Kab. Pekalongan 2 4 0 0 1 0

33 Kab. Pemalang 0 2 0 5 0 0

34 Kab. Tegal 2 9 1 3 2 0

35 Kab. Brebes 0 ada ada ada ada ada

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 4 7 4 1 1 1

2 Kab. Kulon Progo 4 4 0 3 1 0

3 Kab. Bantul 4 8 0 0 1 1

4 Kab. Gunung Kidul 4 7 0 1 0 0

5 Kab. Sleman 2 1 0 7 1 1

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 4 3 0 4 0 0

2 Kota Kediri 2 0 0 2 0 1

3 Kota Blitar 2 0 0 1 0 0

4 Kota Malang 2 0 0 0 0 1

5 Kota Probolinggo 3 1 0 1 0 0

6 Kota Pasuruan 2 1 0 0 0 1

7 Kota Mojokerto 2 1 0 1 0 1

8 Kota Madiun 2 7 0 2 0 0

9 Kota Batu 2 2 4 0 1 1

10 Kab. Pacitan 2 2 2 1 1 1

11 Kab. Ponorogo 1 2 0 0 0 0

12 Kab. Trenggalek 4 4 1 6 1 1

13 Kab. Tulungagung 2 2 0 1 0 0

14 Kab. Blitar 1 1 0 1 0 1

Page 156: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

147 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

15 Kab. Kediri 3 1 0 2 0 1

16 Kab. Malang 2 2 18 0 1 1

17 Kab. Lumajang 6 4 2 3 0 0

18 Kab. Jember 3 4 5 1 0 1

19 Kab. Banyuwangi 1 0 1 1 0 0

20 Kab. Bondowoso 2 1 12 3 1 0

21 Kab. Situbondo 5 0 0 9 0 0

22 Kab. Probolinggo 2 5 0 0 0 0

23 Kab. Pasuruan 4 4 2 2 0 1

24 Kab. Sidoarjo 3 1 0 13 0 1

25 Kab. Mojokerto 2 2 0 2 0 1

26 Kab. Jombang 5 4 0 4 0 0

27 Kab. Nganjuk 2 5 0 0 0 0

28 Kab. Madiun 6 4 0 1 0 2

29 Kab. Magetan 2 2 0 0 0 0

30 Kab. Ngawi 3 2 3 5 0 1

31 Kab. Lamongan 1 2 0 1 0 1

32 Kab. Gresik 2 3 0 6 0 0

33 Kab. Bangkalan 5 1 0 1 0 1

34 Kab. Sampang 2 2 0 1 0 0

35 Kab. Pamekasan 2 2 0 1 0 0

36 Kab. Sumenep 3 0 0 0 0 0

37 Kab. Bojonegoro 2 0 12 15 0 1

38 Kab. Tuban 4 0 0 3 0 0

BALI

1 Kota Denpasar 3 3 0 4 0 0

2 Kab. Jembrana 1 3 0 0 0 0

3 Kab. Tabanan 1 0 0 0 0 0

4 Kab. Badung 2 0 6 0 0 0

5 Kab. Gianyar 2 0 5 1 0 0

6 Kab. Klungkung 2 2 0 6 0 0

7 Kab. Bangli 1 0 0 0 0 0

8 Kab. Karangasem 4 2 0 0 0 0

9 Kab. Buleleng 3 1 0 2 0 0

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota Mataram 0 1 0 2 1 1

2 Kota Bima 2 1 2 1 0 0

3 Kab. Lombok Barat 1 2 6 0 1 1

4 Kab. Lombok Tengah 3 2 8 4 1 0

5 Kab. Lombok Timur 3 3 8 0 1 0

6 Kab. Sumbawa 3 4 0 2 1 0

7 Kab. Dompu 0 1 0 0 0 0

Page 157: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

148 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

8 Kab. Bima 0 1 1 1 0 1

9 Kab. Sumbawa Barat 5 2 0 1 0 1

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 1 1 2 0 0 0

2 Kab. Sumba Barat 0 0 0 0 0 0

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) 0 0 0 0 0 0

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) 0 0 0 0 0 0

5 Kab. Sumba Timur 2 4 7 2 0 0

6 Kab. Kupang 1 1 0 0 0 0

7 Kab. Timur Tengah Selatan 2 5 4 0 0 0

8 Kab. Timur Tengah Utara 2 3 4 1 0 0

9 Kab. Lembata 0 0 0 0 0 0

10 Kab. Belu 5 2 0 3 0 0

11 Kab. Alor 1 3 0 0 0 0

12 Kab. Flores Timur 6 0 0 1 0 0

13 Kab. Sikka 0 5 0 2 0 0

14 Kab. Ende 0 1 0 1 0 0

15 Kab. Ngada 2 3 0 0 0 0

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0 0 0 0 0

17 Kab. Manggarai 3 0 0 0 0 0

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) 0 0 0 0 0 0

19 Kab. Rote Ndao 1 2 1 2 0 0

20 Kab. Manggarai Barat 0 0 0 0 0 0

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Ada Ada Ada Ada AdaTidakAda

2 Kota. Singkawang Ada AdaTidakAda

TidakAda Tidak Ada Ada

3 Kab. Sambas Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Pontianak Ada Ada Ada Ada Tidak AdaTidakAda

5 Kab. Kubu Raya* (488.479)TidakAda Tidak Ada

TidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda

6 Kab. Sanggau Ada AdaTidakAda Ada Tidak Ada

TidakAda

7 Kab. Sekadau Ada AdaTidakAda

TidakAda Ada

TidakAda

8 Kab. Ketapang Ada AdaTidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda

9 Kab. Kayong Utara* (85.805)TidakAda Tidak Ada

TidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda

10 Kab. Sintang Ada Ada Ada Ada AdaTidakAda

11 Kab. Melawi Ada Tidak AdaTidakAda

TidakAda Ada

TidakAda

Page 158: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

149 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

12 Kab. Kapuas Hulu Ada AdaTidakAda

TidakAda Tidak Ada Ada

13 Kab. BengkayangTidakAda Ada

TidakAda Ada Tidak Ada

TidakAda

14 Kab. Landak Ada AdaTidakAda Ada Tidak Ada

TidakAda

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

2 Kab. Kotawaringin Barat Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Kotawaringin Timur Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

4 Kab. Kapuas Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak

5 Kab. Barito Selatan Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

6 Kab. Barito Utara Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Murung Raya Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Barito Timur Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Gunung Mas Tidak Ada Ada Ada Tidak Tidak

10 Kab. Pulang Pisau Ada Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Katingan Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

12 Kab. Seruyan Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

13 Kab. Sukamara Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

14 Kab. Lamandau Ada Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 5 2 8 2 1 0

2 Kota. Balikpapan 2 6 9 6 1 0

3 Kota. Tarakan 4 9 2 0 1 0

4 Kota. Bontang 0 2 0 0 0 0

5 Kab. Paser 3 3 15 16 0 1

6 Kab. Kutai Kertanegara 0 1 10 12 1 0

7 Kab. Berau 2 2 0 2 0 1

8 Kab. Bulungan 1 6 0 2 0 0

9 Kab. Malinau 4 6 0 1 0 0

10 Kab. Nunukan 0 3 0 2 1 0

11 Kab. Kutai Barat 2 1 0 2 0 0

12 Kab. Kutai Timur 0 3 0 1 0 0

13 Kab. Penajam Paser Utara 4 2 2 2 0 0

14 Kab. Tana Tidung 0 0 0 1 0 0

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Ada Tidak Tidak Ada Ada Tidak

2 Kota. Banjar Baru Ada Tidak Tidak Ada Ada Tidak

3 Kab. Tanah Laut Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Kota Baru Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak

5 Kab. Banjar Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak

6 Kab. Barito Kuala Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak

7 Kab. Tapin Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak

Page 159: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

150 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Ada Ada Tidak Tidak Ada Tidak

10 Kab. Hulu Sungai Utara Ada Ada Ada Ada Ada Tidak

11 Kab. Tabalong Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak

12 Kab. Balangan Ada Ada Ada Ada Ada Tidak

13 Kab. Tanah Bumbu Ada Ada Ada Ada Ada Ada

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 1 0 0 0 0 0

2 Kota Bitung 1 4 0 0 0 0

3 Kota Tomohon 2 2 0 0 1 1

4 Kab. Sangihe 0 1 0 0 1 0

5 Kab. Talaud 0 0 0 0 0 0

6 Kab. Minahasa 1 1 0 0 0 0

7 Kab. Minahasa Utara 4 2 5 0 1 0

8 Kab. Bolaang Mongondow 1 1 1 1 1 0

9 Kab. Minahasa Selatan 0 0 0 0 0 0

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas ada ada Tidak ada Tidak ada

2 Kab. Majene ada ada Tidak ada Ya ada

3 Kab. Mamuju ada ada Tidak ada Tidak ada

4 Kab. Mamuju Utara ada Tidak Tidak ada Tidak Tidak

5 Kab. Mamasa ada Tidak Tidak ada Tidak Tidak

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 1 4 0 1 0 0

2 Kab. Banggai 1 0 0 0 0 0

3 Kab. Poso 1 6 7 2 0 0

4 Kab. Tojo Unauna 2 0 0 1 0 0

5 Kab. Donggala 1 0 0 0 0 0

6 Kab. Toli-toli 2 1 0 0 1 0

7 Kab. Buol 1 1 0 0 1 0

8 Kab. Morowali 2 4 0 1 0 0

9 Kab. Banggai Kepulauan 0 0 0 1 0 0

10 Kab. Parigi Moutong 0 3 4 1 1 1

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 1 2 0 0 1 0

2 Kab. Gorontalo 1 1 0 2 1 0

3 Kab. Gorontalo Utara* 0 0 0 0 0 0

4 Kab. Boalemo 3 4 6 1 0 0

5 Kab. Bone Bolango 1 1 0 3 0 1

6 Kab. Pohuwato 2 2 2 1 1 1

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 4 5 4 0 0 1

2 Kota Bau-Bau 2 3 0 0 1 0

Page 160: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

151 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

3 Kab. Buton 2 2 0 0 0 0

4 Kab. Buton Utara* 0 0 0 0 0 0

5 Kab. Muna 1 2 0 0 0 0

6 Kab. Kolaka 4 6 0 1 1 0

7 Kab. Konawe 2 0 0 0 0 0

8 Kab. Konawe Selatan 3 2 6 0 0 1

9 Kab. Konawe Utara* 0 0 0 0 0 0

10 Kab. Bombana 1 2 0 1 1 0

11 Kab. Wakatobi 2 1 0 3 0 0

12 Kab. Kolaka Utara 1 1 0 0 0 0

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 4 4 6 3 0 1

2 Kota Pare Pare 1 1 0 4 0 0

3 Kota Palopo 0 0 0 1 0 0

4 Kab. Bulukumba 0 4 0 0 0 0

5 Kab. Bantaeng 2 2 2 2 0 0

6 Kab. Jeneponto 2 5 0 1 0 0

7 Kab. Takalar 4 5 2 1 0 1

8 Kab. Gowa 2 1 0 0 0 0

9 Kab. Sinjai 3 4 0 0 0 0

10 Kab. Bone 4 5 0 0 0 0

11 Kab. Maros 2 3 0 0 0 0

12 Kab. Pangkep 3 4 0 0 0 1

13 Kab. Barru 3 0 0 0 0 0

14 Kab. Soppeng 2 3 0 2 0 0

15 Kab. Wajo 6 4 1 1 0 0

16 Kab. Sidrap 4 3 0 0 0 1

17 Kab. Pinrang 4 4 0 0 0 0

18 Kab. Enrekang 4 1 0 1 0 0

19 Kab. Luwu 2 5 0 0 0 0

20 Kab. Luwu Timur 6 6 2 0 1 1

21 Kab. Luwu Utara 3 2 12 1 0 1

22 Kab. Tana Toraja 3 2 0 0 0 0

23 Kab. Selayar 2 2 0 1 0 1

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 3 4 14 1 1 0

2 Kota Tidore 0 4 0 0 0 0

3 Kab. Halmahera Tengah 1 0 0 2 1 1

4 Kab. Halmahera Barat 0 0 0 0 0 0

5 Kab. Halmahera Utara 1 0 0 0 0 0

6 Kab. Halmahera Selatan 0 0 0 0 0 0

7 Kab. Halmahera Timur 0 1 0 1 0 0

8 Kab. Kep. Sula 1 2 0 7 1 0

Page 161: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

152 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompaAir

MALUKU

1 Kota Ambon Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

2 Kab. Maluku Tengah Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak

3 Kab. Pulau Buru Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Maluku Tenggara Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kota Tual* Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Ada Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Seram Bagian Barat Ada Ada Ada Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Seram Bagian Timur Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kep. Aru Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Ya

2 Kab. Sorong Tidak Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

3 Kab. Sorong Selatan Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

4 Kab. Raja Ampat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Tidak Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Teluk Bintuni Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Teluk Wondama Ada Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Fak Fak Ada Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kaimana Ada Ada Tidak Ada Tidak Tidak

PAPUA

1 Kota Jayapura 1 7 0 0 0 0

2 Kab. Jayapura 4 1 0 1 0 0

3 Kab. Dogiyai* 1 0 0 0 0 0

4 Kab. Sarmi 0 0 0 0 0 0

5 Kab. Mamberamo Raya* 0 0 0 0 0 0

6 Kab. Kerom 4 4 0 0 0 0

7 Kab. Jayawijaya 0 0 0 0 0 1

8 Kab. Lanny Jaya* 0 0 0 0 0 0

9 Kab. Mamberamo Tengah* 0 0 0 0 0 0

10 Kab. Nduga Tengah* 0 0 0 0 0 0

11 Kab. Yalimo* 0 0 0 0 0 0

12 Kab. Pegunungan Bintang 0 0 0 0 0 0

13 Kab. Yahukimo 0 0 0 0 0 0

14 Kab. Tolikara 0 0 0 0 0 0

15 Kab. Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0

16 Kab. Puncak* 0 0 0 0 0 0

17 Kab. Merauke 2 2 0 2 0 1

18 Kab. Bovendigoel 3 0 0 0 0 0

19 Kab. Asmat 1 2 0 0 1 0

20 Kab. Mappi 0 0 0 1 0 0

21 Kab. Yapen Waropen 1 3 0 0 0 0

22 Kab. Waropen 0 0 0 0 0 0

Page 162: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

153 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA PENUNJANG INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

KeretaDorong

AirConditioner

ExhaustFan

KipasAngin

GeneratorPompa

Air

23 Kab. Biak Numfor 0 2 0 0 0 0

24 Kab. Supiori 3 6 0 3 0 0

25 Kab. Nabire 2 6 0 0 0 0

26 Kab. Paniai 0 0 0 0 0 0

27 Kab. Mimika 2 2 4 0 1 0

Page 163: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

154 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 9

Data Sarana Administrasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

SARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

ACEH

1 Kota Banda Aceh 3 0 2 0 0

2 Kota Sabang 1 0 1 1 0

3 Kota Lhokseumawe 1 0 1 0 0

4 Kota Langsa 2 1 2 0 0

5 Kab. Aceh Utara 1 0 1 0 0

6 Kab. Aceh Barat 3 0 1 0 0

7 Kab. Aceh Selatan 3 1 2 1 1

8 Kab. Aceh Timur 2 0 2 0 0

9 Kab. Aceh Tengah 1 0 1 0 1

10 Kab. Aceh Tenggara 1 1 1 1 1

11 Kab. Aceh Besar 2 1 2 1 0

12 Kab. Aceh Singkil 3 1 2 0 0

13 Kab. Pidie 2 1 2 1 1

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 1 0 0 0 0

15 Kab. Siemeuleu 1 0 1 0 0

16 Kab. Bireuen 2 0 1 1 1

17 Kab. Gayo Lues 1 0 1 0 0

18 Kab. Aceh Barat Daya 3 1 3 1 1

19 Kab. Aceh Tamiang 2 0 1 0 0

20 Kota Subulussalam* 0 1 0 0 0

21 Kab. Nagan Raya 1 1 1 0 0

22 Kab. Aceh Jaya 1 1 1 0 0

23 Kab. Bener Meriah 1 1 1 0 0

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Ada Ada Ada Ada Tidak

2 Kota Binjai Tidak Tidak Ada Tidak Tidak

3 Kota Tebing Tinggi Ada Tidak Tidak Ada Tidak

4 Kota Pematang Siantar Ada Tidak Ada Ada Tidak

5 Kota Tanjung Balai Ada Ada Ada Ada Tidak

6 Kota Sibolga Ada Tidak Ada Ada Tidak

7 Kota Padang Sidempuan Ada Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Deli Serdang Ada Tidak Tidak Ada Tidak

9 Kab. Langkat Ada Tidak Ada Tidak Tidak

10 Kab. Karo Ada Tidak Ada Ada Tidak

11 Kab. Simalungun Ada Ada Ada Ada Ada

12 Kab. Dairi Ada Tidak Tidak Ada Tidak

Page 164: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

155 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

13 Kab. Asahan Ada Tidak Tidak Ada Tidak

14 Kab. Batubara* (374.715) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

15 Kab. Labuhan Batu Ada Tidak Ada Ada Tidak

16 Kab. Tapanuli Utara Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Ada Ada Ada Ada Tidak

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

21 Kab. Nias Ada Tidak Tidak Ada Tidak

22 Kab. Toba Samosir Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

23 Kab. Mandailing Natal Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

24 Kab. Humbang Hasudutan Ada Tidak Tidak Tidak Ada

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

26 Kab. Nias Selatan Ada Tidak Ada Tidak Tidak

27 Kab. Samosir Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

28 Kab. Serdang Begadai Ada Tidak Ada Ada Ada

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Ada Tidak Ada Ada Tidak

2 Kota Solok Ada Tidak Ada Ada Tidak

3 Kota Sawah Lunto Ada Tidak Ada Ada Tidak

4 Kota Padang Panjang Ada Tidak Ada Ada Tidak

5 Kota Bukittinggi Ada Tidak Ada Ada Tidak

6 Kota Payakumbuh Ada Tidak Ada Ada Tidak

7 Kota Pariaman Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Pesisir Selatan Ada Tidak Ada Tidak Tidak

9 Kab. Solok Ada Ada Ada Ada Tidak

10 Kab. Sawah Lunto Ada Tidak Ada Ada Tidak

11 Kab. Tanah Datar Ada Tidak Ada Ada Tidak

12 Kab. Padang Pariaman Ada Ada Ada Ada Tidak

13 Kab. Agam Ada Tidak Ada Ada Tidak

14 Kab. 50 Kota Ada Tidak Ada Ada Ada

15 Kab. Pasaman Ada Ada Ada Tidak Tidak

16 Kab. Kep. Mentawai Ada Tidak Ada Ada Tidak

17 Kab. Solok Selatan Ada Tidak Ada Tidak Ada

18 Kab. Dharmas Raya Ada Tidak Ada Ada Ada

19 Kab. Pasaman Barat Ada Ada Ada Ada Tidak

RIAU

1 Kota Pekan Baru 3 0 1 1 1

2 Kota Dumai 4 0 2 1 1

3 Kab. Indragiri Hulu 2 0 2 1 1

4 Kab. Indragiri Hilir 1 0 1 0 0

5 Kab. Kampar 2 0 2 1 1

6 Kab. Bengkalis 2 0 1 1 1

Page 165: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

156 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

7 Kab. Pelalawan 2 0 2 0 0

8 Kab. Rokan Hulu 3 0 2 0 0

9 Kab. Rokan Hilir 2 0 2 0 0

10 Kab. Siak 3 0 2 0 0

11 Kab. Kuantan Sengingi 3 0 1 0 0

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 4 3 3 3 1

2 Kota Tanjung Pinang 1 1 1 1 1

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 1 1 1 1 1

4 Kab. Karimun 2 2 2 1 0

5 Kab. Natuna 2 1 1 1 0

6 Kab. Lingga 1 1 1 0 0

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Ada Ada Ada Ada Tidak

2 Kab. Bengkulu Utara Ada Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Bengkulu Selatan Ada Ada Ada Ada Tidak

4 Kab. Rejang Lebong Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. Lebong Ada Tidak Ada Tidak Tidak

6 Kab. Seluma Ada Tidak Ada Tidak Tidak

7 Kab. Kaur Ada Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Muko-Muko Ada Tidak Ada Tidak Tidak

9 Kab. Kepahyang Ada Tidak Ada Tidak Tidak

JAMBI

1 Kota Jambi Ada Ada Ada Ada Tidak

2 Kab. Kerinci Ada Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Merangin Ada Ada Ada Ada Ada

4 Kab. Batang Hari Ada Ada Ada Ada Tidak

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Ada Tidak Ada Ada Tidak

6 Kab. Bungo Ada Ada Ada Ada Tidak

7 Kab. Sarolangun Ada Tidak Ada Tidak Tidak

8 Kab. Tebo Ada Ada Ada Tidak Tidak

9 Kab. Muaro Jambi Ada Ada Ada Tidak Tidak

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Tidak Ada Ada Ada Tidak

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ada Tidak Ada Ada Tidak

2 Kota Prabumulih Ada Tidak Ada Tidak Tidak

3 Kota Lubuk Linggau Ada Ada Ada Ada Tidak

4 Kota Pagar Alam Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. OKU Ada Tidak Ada Ada Ada

6 Kab. OKI Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Muara Enim Ada Tidak Ada Ada Tidak

8 Kab. Lahat Ada Tidak Ada Ada Tidak

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Ada Ada Ada Tidak Tidak

Page 166: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

157 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

10 Kab. Musi Rawas Ada Tidak Tidak Ada Tidak

11 Kab. Musi Banyuasin Ada Ada Ada Tidak Tidak

12 Kab. Banyuasin Ada Ada Ada Ada Tidak

13 Kab. Ogan Ilir Ada Ada Ada Tidak Tidak

14 Kab. OKU Timur Ada Tidak Ada Tidak Tidak

15 Kab. OKU Selatan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang 1 1 0 1 0

2 Kab. Bangka 1 0 1 1 0

3 Kab. Belitung 1 0 1 1 0

4 Kab. Bangka Barat 2 1 1 0 0

5 Kab. Bangka Tengah 1 1 1 0 0

6 Kab. Bangka Selatan 1 0 1 1 0

7 Kab. Belitung Timur 1 0 1 0 0

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 2 0 2 1 0

2 Kota Metro 5 0 2 0 0

3 Kab. Lampung Utara 1 1 1 1 0

4 Kab. Lampung Barat 3 1 1 0 0

5 Kab. Lampung Selatan 5 0 4 1 0

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 0 0 0 0 0

7 Kab. Lampung Timur 0 0 0 0 0

8 Kab. Lampung Tengah 2 0 1 1 0

9 Kab. Tanggamus 3 0 4 1 0

10 Kab. Tulang Bawang 2 2 2 0 0

11 Kab. Way Kanan 1 0 0 0 0

BANTEN

1 Kota Tangerang 6 5 1 0 4

2 Kota Cilegon 1 1 0 1 1

3 Kab. Serang 6 4 2 1 2

4 Kab. Lebak 2 2 0 1 2

5 Kab. Pandeglang 4 4 0 1 4

6 Kab. Tangerang 4 4 0 1 2

7 Kota Serang 2 2 0 1 2

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 0 0 0 0 0

2 Kod. Jakarta Barat 0 0 0 1 0

3 Kod. Jakarta Selatan 1 0 1 1 0

4 Kod. Jakarta Timur 0 0 0 0 0

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 0 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 6 1 6 2 0

Page 167: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

158 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

2 Kota Bogor 2 0 2 1 0

3 Kota Cirebon 4 0 6 2 0

4 Kota Sukabumi 3 1 3 1 0

5 Kota Bekasi 1 0 1 1 1

6 Kota Tasikmalaya 2 0 1 1 0

7 Kota Cimahi 1 1 1 0 0

8 Kota Depok 3 0 2 1 1

9 Kota Banjar 3 0 2 0 0

10 Kab. Bogor 2 0 1 1 0

11 Kab. Sukabumi 2 0 2 1 0

12 Kab. Cianjur 2 0 2 1 0

13 Kab. Bandung 4 1 2 0 0

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) 0 0 0 1 1

15 Kab. Garut 5 1 3 1 1

16 Kab. Tasikmalaya 0 0 0 0 0

17 Kab. Ciamis 3 0 2 1 0

18 Kab. Kuningan 1 0 2 1 0

19 Kab. Cirebon 4 1 2 1 0

20 Kab. Majalengka 2 0 3 1 0

21 Kab. Sumedang 1 0 1 1 0

22 Kab. Indramayu 2 0 2 1 0

23 Kab. Subang 4 0 2 0 0

24 Kab. Purwakarta 2 1 2 0 0

25 Kab. Karawang 7 1 4 1 1

26 Kab. Bekasi 2 0 1 1 1

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 2 1 3 1 0

2 Kota Magelang 4 1 3 1 1

3 Kota Surakarta 5 0 4 1 0

4 Kota Salatiga 5 0 3 1 0

5 Kota Pekalongan 3 0 2 2 0

6 Kota Tegal 0 0 1 1 0

7 Kab. Cilacap 4 0 1 1 1

8 Kab. Banyumas 3 0 2 1 0

9 Kab. Purbalingga 1 ada 1 1 0

10 Kab. Bj. Negara 0 0 0 0 0

11 Kab. Kebumen 3 0 1 1 0

12 Kab. Purworejo 1 0 1 1 0

13 Kab. Wonosobo 3 0 2 1 0

14 Kab. Magelang 3 1 3 1 0

15 Kab. Boyolali 2 0 3 1 0

16 Kab. Klaten 3 1 3 0 0

17 Kab. Sukoharjo 2 0 3 1 0

Page 168: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

159 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

18 Kab. Wonogiri 0 0 0 0 0

19 Kab. Karanganyar 4 0 2 1 0

20 Kab. Sragen 4 0 1 1 0

21 Kab. Grobogan 2 0 2 1 0

22 Kab. Blora ada ada ada ada 0

23 Kab. Rembang 2 ada 2 1 0

24 Kab. Pati 3 0 1 1 1

25 Kab. Kudus 3 0 2 0 0

26 Kab. Jepara 3 ada 2 1 1

27 Kab. Demak 2 0 1 1 0

28 Kab. Semarang 2 0 3 1 0

29 Kab. Temanggung 4 0 3 1 0

30 Kab. Kendal 1 0 1 1 0

31 Kab. Batang 3 ada 1 ada 0

32 Kab. Pekalongan 2 ada 2 1 0

33 Kab. Pemalang 4 0 3 1 0

34 Kab. Tegal 1 0 1 1 0

35 Kab. Brebes ada 0 ada ada 0

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 5 1 3 1 1

2 Kab. Kulon Progo 4 1 3 1 1

3 Kab. Bantul 6 1 3 1 1

4 Kab. Gunung Kidul 5 0 4 1 1

5 Kab. Sleman 5 1 3 1 0

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 1 0 1 1 0

2 Kota Kediri 2 0 1 1 1

3 Kota Blitar 3 0 2 1 1

4 Kota Malang 2 0 1 1 0

5 Kota Probolinggo 1 0 1 1 0

6 Kota Pasuruan 2 0 1 1 1

7 Kota Mojokerto 3 0 2 1 0

8 Kota Madiun 3 0 3 1 0

9 Kota Batu 3 0 2 1 1

10 Kab. Pacitan 3 0 2 1 0

11 Kab. Ponorogo 2 0 2 1 0

12 Kab. Trenggalek 2 0 2 1 0

13 Kab. Tulungagung 1 0 1 1 0

14 Kab. Blitar 1 0 1 1 0

15 Kab. Kediri 4 0 3 2 1

16 Kab. Malang 2 1 2 1 0

17 Kab. Lumajang 3 1 3 1 1

18 Kab. Jember 5 0 3 1 1

Page 169: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

160 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

19 Kab. Banyuwangi 1 0 1 1 0

20 Kab. Bondowoso 2 0 2 1 0

21 Kab. Situbondo 3 0 2 2 1

22 Kab. Probolinggo 1 1 1 1 0

23 Kab. Pasuruan 3 1 2 1 0

24 Kab. Sidoarjo 3 0 3 1 1

25 Kab. Mojokerto 2 0 2 1 0

26 Kab. Jombang 3 0 3 1 0

27 Kab. Nganjuk 2 0 2 1 1

28 Kab. Madiun 5 0 4 1 0

29 Kab. Magetan 3 0 2 1 0

30 Kab. Ngawi 5 0 5 1 0

31 Kab. Lamongan 1 0 1 1 0

32 Kab. Gresik 3 0 2 1 0

33 Kab. Bangkalan 2 0 1 1 0

34 Kab. Sampang 1 0 1 1 0

35 Kab. Pamekasan 1 0 1 1 0

36 Kab. Sumenep 1 0 1 1 0

37 Kab. Bojonegoro 1 0 1 1 0

38 Kab. Tuban 2 0 2 1 0

BALI

1 Kota Denpasar 3 0 3 1 1

2 Kab. Jembrana 2 0 2 0 0

3 Kab. Tabanan 2 1 1 1 1

4 Kab. Badung 2 0 1 1 0

5 Kab. Gianyar 3 1 2 1 1

6 Kab. Klungkung 3 1 3 1 0

7 Kab. Bangli 2 1 2 1 0

8 Kab. Karangasem 2 0 1 0 0

9 Kab. Buleleng 1 0 1 1 0

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota Mataram 3 1 2 1 0

2 Kota Bima 1 1 1 0 0

3 Kab. Lombok Barat 2 1 2 1 0

4 Kab. Lombok Tengah 4 1 3 1 1

5 Kab. Lombok Timur 4 1 3 2 1

6 Kab. Sumbawa 5 1 3 1 1

7 Kab. Dompu 1 1 1 0 0

8 Kab. Bima 2 1 1 1 1

9 Kab. Sumbawa Barat 2 0 1 1 1

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 1 0 1 0 0

2 Kab. Sumba Barat 2 0 2 1 1

Page 170: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

161 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) 0 0 0 0 0

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) 0 0 0 0 0

5 Kab. Sumba Timur 2 0 2 1 1

6 Kab. Kupang 2 0 2 0 0

7 Kab. Timur Tengah Selatan 4 0 4 1 1

8 Kab. Timur Tengah Utara 1 0 1 0 0

9 Kab. Lembata 3 0 3 0 0

10 Kab. Belu 3 0 3 1 2

11 Kab. Alor 1 0 1 1 1

12 Kab. Flores Timur 0 0 0 0 0

13 Kab. Sikka 1 0 1 1 1

14 Kab. Ende 1 0 1 0 0

15 Kab. Ngada 2 0 2 0 1

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0 0 0 0

17 Kab. Manggarai 0 0 0 1 0

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) 0 0 0 0 0

19 Kab. Rote Ndao 1 0 1 0 0

20 Kab. Manggarai Barat 1 0 1 0 0

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak 1 0 1 1 0

2 Kota. Singkawang 1 1 1 0 0

3 Kab. Sambas 2 0 1 0 0

4 Kab. Pontianak 1 0 1 1 1

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) 1 0 1 0 0

6 Kab. Sanggau 1 0 1 1 1

7 Kab. Sekadau 2 0 1 0 0

8 Kab. Ketapang 2 1 1 1 0

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) 0 0 0 0 0

10 Kab. Sintang 1 0 1 0 0

11 Kab. Melawi 1 0 1 1 1

12 Kab. Kapuas Hulu 1 0 1 0 0

13 Kab. Bengkayang 1 1 1 1 0

14 Kab. Landak 1 0 1 0 0

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Ada Ada Ada Ada Ada

2 Kab. Kotawaringin Barat Ada Tidak Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Kotawaringin Timur Ada Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Kapuas Ada Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Barito Selatan Ada Ada Ada Ada Ada

6 Kab. Barito Utara Ada Ada Ada Ada Tidak

7 Kab. Murung Raya Ada Ada Ada Ada Ada

8 Kab. Barito Timur Ada Ada Ada Ada Ada

Page 171: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

162 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

9 Kab. Gunung Mas Ada Ada Ada Ada Ada

10 Kab. Pulang Pisau Ada Ada Ada Ada Ada

11 Kab. Katingan Ada Ada Ada Ada Ada

12 Kab. Seruyan Ada Ada Ada Ada Ada

13 Kab. Sukamara Ada Ada Ada Ada Ada

14 Kab. Lamandau Ada Ada Ada Ada Ada

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 8 0 5 1 1

2 Kota. Balikpapan 4 1 3 1 1

3 Kota. Tarakan 6 1 3 1 1

4 Kota. Bontang 1 1 1 1 1

5 Kab. Paser 5 0 3 1 1

6 Kab. Kutai Kertanegara 3 0 2 1 1

7 Kab. Berau 1 1 1 1 1

8 Kab. Bulungan 3 0 2 1 1

9 Kab. Malinau 3 0 1 1 1

10 Kab. Nunukan 2 0 3 1 1

11 Kab. Kutai Barat 1 0 1 1 1

12 Kab. Kutai Timur 2 0 2 0 1

13 Kab. Penajam Paser Utara 3 0 2 1 1

14 Kab. Tana Tidung 0 0 0 0 0

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Ada Tidak Ada Ada Tidak

2 Kota. Banjar Baru Ada Tidak Ada Tidak Tidak

3 Kab. Tanah Laut Ada Tidak Ada Ada Tidak

4 Kab. Kota Baru Ada Tidak Ada Ada Ada

5 Kab. Banjar Ada Tidak Ada Ada Tidak

6 Kab. Barito Kuala Ada Tidak Ada Ada Tidak

7 Kab. Tapin Ada Tidak Ada Ada Ada

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Ada Tidak Ada Tidak Tidak

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Ada Tidak Ada Ada Tidak

10 Kab. Hulu Sungai Utara Ada Tidak Ada Ada Tidak

11 Kab. Tabalong Ada Tidak Ada Tidak Tidak

12 Kab. Balangan Ada Tidak Ada Ada Ada

13 Kab. Tanah Bumbu Ada Tidak Ada Ada Ada

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 2 1 1 1 0

2 Kota Bitung 2 0 1 0 0

3 Kota Tomohon 2 0 1 1 1

4 Kab. Sangihe 1 0 1 0 0

5 Kab. Talaud 2 1 0 0 0

6 Kab. Minahasa 2 0 1 1 0

7 Kab. Minahasa Utara 2 0 1 1 0

Page 172: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

163 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

8 Kab. Bolaang Mongondow 1 0 1 0 1

9 Kab. Minahasa Selatan 1 1 0 0 0

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas Tidak Tidak Tidak ada tidak

2 Kab. Majene ada Tidak ada ada tidak

3 Kab. Mamuju ada Tidak ada ada tidak

4 Kab. Mamuju Utara ada Tidak ada Tidak tidak

5 Kab. Mamasa ada Tidak ada Tidak tidak

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 2 0 2 1 0

2 Kab. Banggai 2 0 1 1 0

3 Kab. Poso 3 1 1 1 1

4 Kab. Tojo Unauna 1 0 1 1 1

5 Kab. Donggala 0 1 0 0 0

6 Kab. Toli-toli 1 0 1 0 0

7 Kab. Buol 1 0 1 0 0

8 Kab. Morowali 2 0 1 0 0

9 Kab. Banggai Kepulauan 1 0 1 0 0

10 Kab. Parigi Moutong 2 2 2 1 1

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 2 0 0 1 0

2 Kab. Gorontalo 2 0 2 1 0

3 Kab. Gorontalo Utara* 0 0 0 0 0

4 Kab. Boalemo 1 0 1 1 1

5 Kab. Bone Bolango 3 0 2 0 0

6 Kab. Pohuwato 2 1 1 1 0

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 1 0 1 0 0

2 Kota Bau-Bau 2 1 1 1 1

3 Kab. Buton 1 0 1 0 0

4 Kab. Buton Utara* 0 0 0 0 0

5 Kab. Muna 1 1 1 0 0

6 Kab. Kolaka 1 0 1 1 1

7 Kab. Konawe 1 0 1 0 0

8 Kab. Konawe Selatan 1 0 1 0 0

9 Kab. Konawe Utara* 1 0 0 0 0

10 Kab. Bombana 1 0 1 0 0

11 Kab. Wakatobi 2 0 1 0 0

12 Kab. Kolaka Utara 1 0 1 0 0

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 3 1 2 1 1

2 Kota Pare Pare 0 0 0 1 0

3 Kota Palopo 1 0 1 0 0

Page 173: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

164 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

4 Kab. Bulukumba 1 0 0 1 0

5 Kab. Bantaeng 4 0 2 0 0

6 Kab. Jeneponto 2 0 1 1 0

7 Kab. Takalar 2 0 2 1 0

8 Kab. Gowa 1 0 1 0 0

9 Kab. Sinjai 4 0 1 1 0

10 Kab. Bone 6 0 1 1 0

11 Kab. Maros 0 1 1 0 0

12 Kab. Pangkep 1 0 2 1 0

13 Kab. Barru 1 0 1 1 0

14 Kab. Soppeng 2 0 2 1 0

15 Kab. Wajo 1 0 1 0 0

16 Kab. Sidrap 1 0 1 1 0

17 Kab. Pinrang 1 0 2 1 1

18 Kab. Enrekang 2 0 4 1 0

19 Kab. Luwu 1 1 2 0 0

20 Kab. Luwu Timur 2 1 2 1 1

21 Kab. Luwu Utara 3 1 2 0 0

22 Kab. Tana Toraja 1 0 1 1 0

23 Kab. Selayar 1 0 1 1 0

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 2 0 1 1 1

2 Kota Tidore 1 0 1 0 0

3 Kab. Halmahera Tengah 1 0 1 0 0

4 Kab. Halmahera Barat 0 0 0 1 0

5 Kab. Halmahera Utara 0 0 0 0 0

6 Kab. Halmahera Selatan 1 1 0 0 0

7 Kab. Halmahera Timur 0 0 0 0 0

8 Kab. Kep. Sula 2 2 0 0 0

MALUKU

1 Kota Ambon Ada Ada Ada Tidak Tidak

2 Kab. Maluku Tengah Ada Ada Ada Ada Ada

3 Kab. Pulau Buru Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

4 Kab. Maluku Tenggara Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

5 Kota Tual* Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Seram Bagian Barat Ada Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Seram Bagian Timur Tidak Ada Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kep. Aru Ada Ada Tidak Tidak Tidak

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Ya Ya Ya Ya Tidak

2 Kab. Sorong Ya Tidak Ya Ya Ya

3 Kab. Sorong Selatan Tidak Ya Tidak Tidak Tidak

Page 174: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

165 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTASARANA ADMINISTRASI INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA

Komputer/Laptop

Software Printer Telepon Faksimile

4 Kab. Raja Ampat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Tidak Tidak Tidak Ya Ya

6 Kab. Teluk Bintuni Ya Tidak Ya Tidak Tidak

7 Kab. Teluk Wondama Ya Ya Ya Tidak Tidak

8 Kab. Fak Fak Ya Tidak Ya Ya Ya

9 Kab. Kaimana Tidak Tidak Ya Tidak Tidak

PAPUA

1 Kota Jayapura 2 1 1 1 0

2 Kab. Jayapura 1 1 1 1 0

3 Kab. Dogiyai* 0 0 0 0 0

4 Kab. Sarmi 1 1 1 0 0

5 Kab. Mamberamo Raya* 0 0 0 0 0

6 Kab. Kerom 1 1 0 0 0

7 Kab. Jayawijaya 1 1 1 1 0

8 Kab. Lanny Jaya* 0 0 0 0 0

9 Kab. Mamberamo Tengah* 0 0 0 0 0

10 Kab. Nduga Tengah* 0 0 0 0 0

11 Kab. Yalimo* 0 0 0 0 0

12 Kab. Pegunungan Bintang 2 0 1 0 0

13 Kab. Yahukimo 0 0 0 0 0

14 Kab. Tolikara 0 0 0 1 0

15 Kab. Puncak Jaya 1 0 0 0 0

16 Kab. Puncak* 0 0 0 0 0

17 Kab. Merauke 2 1 1 1 0

18 Kab. Bovendigoel 1 1 1 0 0

19 Kab. Asmat 1 1 1 1 0

20 Kab. Mappi 2 0 1 0 0

21 Kab. Yapen Waropen 2 0 1 1 1

22 Kab. Waropen 1 0 1 1 1

23 Kab. Biak Numfor 1 0 1 1 1

24 Kab. Supiori 2 0 0 1 1

25 Kab. Nabire 2 0 1 1 1

26 Kab. Paniai 1 0 1 0 0

27 Kab. Mimika 1 0 1 0 0

Page 175: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

166 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 10

Data Rata-Rata Anggaran Obat APBD II Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

ACEH

1 Kota Banda Aceh 0 0 0 0 281

2 Kota Sabang 0 0 0 0 0

3 Kota Lhokseumawe 0 894,8 688,1 0 0

4 Kota Langsa 0 399,9 799,9 299,9 131,6

5 Kab. Aceh Utara 468,3 2867,9 1047,6 0 1270,4

6 Kab. Aceh Barat 0 0 0 0 0

7 Kab. Aceh Selatan 0 0 0 899,6 0

8 Kab. Aceh Timur 1348 1396,4 997,7 1487,6 1599,1

9 Kab. Aceh Tengah 993,4 594,8 560,5 740,9 1386,8

10 Kab. Aceh Tenggara 0 0 0 0 600

11 Kab. Aceh Besar 0 590,8 1000 1630,6 1631,5

12 Kab. Aceh Singkil 0 0 701,5 0 0

13 Kab. Pidie 499,9 230 597 488,6 499,7

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 0 0 0 0 144,1

15 Kab. Siemeuleu 0 0 317,7 0 409,9

16 Kab. Bireuen 0 0 0 242,4 248,9

17 Kab. Gayo Lues 176,9 176,9 0,25 151,1 0

18 Kab. Aceh Barat Daya 231,2 328,8 840,5 1101,6 1164,5

19 Kab. Aceh Tamiang 0 0 0 0 681

20 Kota Subulussalam* 0 0 0 0 350

21 Kab. Nagan Raya 0 0 0 0 0

22 Kab. Aceh Jaya 0 0 334,9 0 0

23 Kab. Bener Meriah 427,8 592,4 692 1000 0

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan 0 2649 989,8 2029 1909

2 Kota Binjai 483,9 242,1 300

3 Kota Tebing Tinggi 649,8 1000

4 Kota Pematang Siantar 718,8 382

5 Kota Tanjung Balai 0 372,5 385 433,3 545

6 Kota Sibolga 0 500 566 722,1 663,3

7 Kota Padang Sidempuan 0 772,16 382

8 Kab. Deli Serdang 4954,5 3072 3050

9 Kab. Langkat 0 104 513 321 331,3

10 Kab. Karo 0 0 0 0 1154,2

11 Kab. Simalungun 1500 2000 1811,7 2488,3 3435

12 Kab. Dairi 0 0 325,5 0 531,6

13 Kab. Asahan 0 0 1046,2 1105,1 756,2

Page 176: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

167 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

14 Kab. Batubara* (374.715) 0 0 0 0 0

15 Kab. Labuhan Batu 0 0 0 5847,1 6519,9

16 Kab. Tapanuli Utara 0 350 428,48 570 570

17 Kab. Tapanuli Tengah 0 0 0 0 0

18 Kab. Tapanuli Selatan 1345,5 1522,5 1082,2 3516,9 2998,3

19Kab. Padang Lawas*(233.933) 0 0 0 0 0

20 Kab. Padang Lawas Utara* 0 0 0 0 0

21 Kab. Nias 0 435,8 665,6 1000 1000

22 Kab. Toba Samosir 0 593,2 0 1068,6 779,458

23 Kab. Mandailing Natal 0 516 0 900,9 1138

24 Kab. Humbang Hasudutan 0 0 0 870 487

25 Kab. Pakpak Barat 0 0 0 0 0

26 Kab. Nias Selatan 0 296,3 1764,7 2000 2100

27 Kab. Samosir 0 0 0 350 1229,3

28 Kab. Serdang Begadai 0 798,2 865,1 1009 1079

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang 0 0 0 0 689

2 Kota Solok 349 290 327 587 721

3 Kota Sawah Lunto 0 0 250 0 200

4 Kota Padang Panjang 0 0 0 197 150

5 Kota Bukittinggi 349 290 327 587 721

6 Kota Payakumbuh 275 185 197 258 220

7 Kota Pariaman 0 150 50 108 341

8 Kab. Pesisir Selatan 0 0 0 800 300

9 Kab. Solok 0 329 726 491 599

10 Kab. Sawah Lunto 0 0 0 205 427

11 Kab. Tanah Datar 0 49 99 49 119

12 Kab. Padang Pariaman 0 0 0 392 0

13 Kab. Agam 0 0 0 812 1163

14 Kab. 50 Kota 200 375 471 546 375

15 Kab. Pasaman 854 348 389 256 706

16 Kab. Kep. Mentawai 0 0 0 449 605

17 Kab. Solok Selatan 0 0 0 470 0

18 Kab. Dharmas Raya 0 0 112 300 800

19 Kab. Pasaman Barat 0 753 487 82 399

RIAU

1 Kota Pekan Baru 1596 1400 2457 2562,9 2457

2 Kota Dumai 1450 1036,2 1461,7 1813,2 1347,4

3 Kab. Indragiri Hulu 1000 1000 1047 1200 1363,6

4 Kab. Indragiri Hilir 1020 1600 2629,1 2251,2 915,6

5 Kab. Kampar 1692,2 1700 2212,5 2145,1 3807,1

6 Kab. Bengkalis 1000 750 3256,5 2956,5 3719,8

Page 177: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

168 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

7 Kab. Pelalawan 1100 1100 750 1000 1300

8 Kab. Rokan Hulu 600 1500 859,1 1440,6 2153,2

9 Kab. Rokan Hilir 2000 1500 1900 1581,3 1907,7

10 Kab. Siak 1238,8 246,1 1174,6 2465,9 1500

11 Kab. Kuantan Sengingi 740 750 1499 1989,5 997,7

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 0 1394,2232 1514,5 5913,795179 1850

2 Kota Tanjung Pinang 0 300 300 800 800

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 0 644,999961 1070,113016 1223,271708 1536,55108

4 Kab. Karimun 0 494,5306 909,9999 786,949164 1139,95403

5 Kab. Natuna 0 2112,427381 1761,644976 2000 1900

6 Kab. Lingga 0 964,100783 1308,331555 1031,345124 944,5875

BENGKULU

1 Kota Bengkulu 500 1300 1000 2300 2400

2 Kab. Bengkulu Utara 1074,4 875,3 802,5 700,5 1099

3 Kab. Bengkulu Selatan 525 275 403 280 300

4 Kab. Rejang Lebong 521,8 0 452 500 623,8

5 Kab. Lebong 0 150 600 488,2 510,9

6 Kab. Seluma 0 0 200 200 200

7 Kab. Kaur 0 250 450 600 400

8 Kab. Muko-Muko 62 355,4 1391 1000 1127,7

9 Kab. Kepahyang 0 104 513 321 331,3

JAMBI

1 Kota Jambi 1480,7067 1895,384332 1895,384332 1953,68369 840,384322

2 Kab. Kerinci 895,13 895,21827 1062 1105,6595 1081,936792

3 Kab. Merangin 926 989 1300 304,153 848,127453

4 Kab. Batang Hari 694,513 724,29365 853,8952 1014 1014

5 Kab. Tanjung Jabung Barat 997,234508 1040,00903 1369,20719 1447,43553 1402,93553

6 Kab. Bungo 599,99953 650 677 849,674 848,57

7 Kab. Sarolangun 867 879,23 1173,85 1280 1253,239765

8 Kab. Tebo 547,75 502,885 899,403 1301,99 1301,99

9 Kab. Muaro Jambi 281,929 850 1004 1167,425 1167,425

10 Kab. Tanjung Jabung Timur 850 1000,84 1100 1210 1475,787681

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang 3152,2 3234 4283,4 3752,5 3461,6

2 Kota Prabumulih 0 0 833 548,9 288,9

3 Kota Lubuk Linggau 0 0 0 0 652

4 Kota Pagar Alam 0 0 0 0 750

5 Kab. OKU 5250 0 1500 1730 2100

6 Kab. OKI 4021,4 2413,7 2537,2 2900 2923,4

7 Kab. Muara Enim 0 5100 0 4400 4800

8 Kab. Lahat 1000 1261 3000 3000 1500

9 Kab. Empat Lawang* 0 0 0 0 1298

Page 178: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

169 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

10 Kab. Musi Rawas 1000 2000 3000 2000 2250

11 Kab. Musi Banyuasin 2395,3 2370,4 3447,5 4341,8 4296,6

12 Kab. Banyuasin 0 0 0 4500 4000

13 Kab. Ogan Ilir 0 0 3330 3254 2976

14 Kab. OKU Timur 0 1836,8 5265,8 4545,3 2070,1

15 Kab. OKU Selatan 0 0 0 0 500

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang 0 973,2 1031,1 1107,3 0

2 Kab. Bangka 0 0 0 1160 1400

3 Kab. Belitung 0 597,8 650,4 462,6 595

4 Kab. Bangka Barat 1022,8 753,4 773,3 825,2 1497,7

5 Kab. Bangka Tengah 0 0 978,3 385,2 1023,8

6 Kab. Bangka Selatan 0 1091,4 798 0 383,9

7 Kab. Belitung Timur 0 0 210 369,3 355,3

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 1969,9 1616,8 2078,9 2474 2900

2 Kota Metro 263,7 440,5 123 247,1 899

3 Kab. Lampung Utara 1203,8 1097,7 1288 1232,2 1228

4 Kab. Lampung Barat 400 500 600 573,4 600

5 Kab. Lampung Selatan 1940 1940 1901,1 1900 1900

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 0 0 0 0 80,3

7 Kab. Lampung Timur 0 2100 0 1900 1948,66

8 Kab. Lampung Tengah 394,5 1450 1485 1525 1524,9

9 Kab. Tanggamus 1350 1100 1075 1100 1575

10 Kab. Tulang Bawang 1433,9 710 1810,1 1823,4 0

11 Kab. Way Kanan 600 575 1429,7 2200 2489,3

BANTEN

1 Kota Tangerang 2999,6 3292,9 730,3 4579,3 4772,9

2 Kota Cilegon 0 0 0 0 1226,9

3 Kab. Serang 0 0 0 0 4500

4 Kab. Lebak 1964,3 2604 2947,3 3267,5 3740,2

5 Kab. Pandeglang 1029,9 3794,4 4299,9 957,6 1347,9

6 Kab. Tangerang 4470,4 4760,4 5843,7 4817,1 8535

7 Kota Serang 0 0 0 0 0

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 0 0 0 0 0

2 Kod. Jakarta Barat 0 0 0 0 0

3 Kod. Jakarta Selatan 0 0 0 0 0

4 Kod. Jakarta Timur 0 0 0 0 0

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 0 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 1370,3 0 4770,3 9521 10133

Page 179: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

170 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

2 Kota Bogor 1502 945,6 1382 1464 2486

3 Kota Cirebon 1499 994,1 1957,4 1915,4 1915,7

4 Kota Sukabumi 1409 1459 1470 1739 1686

5 Kota Bekasi 0 0 3416 3192,7 3943,2

6 Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 1043,5

7 Kota Cimahi 1499,5 512 449,8 619,7 733

8 Kota Depok 0 2173,7 2643,2 2611,4 3366,1

9 Kota Banjar 741,5 699,8 814,7 796 358,9

10 Kab. Bogor 5947,2 6437 8496,3 8094,8 7123,6

11 Kab. Sukabumi 2660 2733 3616 3923 5872

12 Kab. Cianjur 4036,7 4141 6725 4578 4322,3

13 Kab. Bandung 6769,6 5257,5 2755 8773,5 4159,8

14Kab. Bandung Barat*(257.744) 0 0 0 0 1558

15 Kab. Garut 4098,2 4127 4960 4135 5600

16 Kab. Tasikmalaya 2305,7 1103,4 1349,8 2143,5 2053

17 Kab. Ciamis 1747,6 2500 2957 4717 4901

18 Kab. Kuningan 1433 1434,1 1915,2 1407,8 1154,7

19 Kab. Cirebon 7839,6 5903,6 7027 6937 6957

20 Kab. Majalengka 1300 1300 1300 1900 1017,5

21 Kab. Sumedang 0 0 0 3148 1991,5

22 Kab. Indramayu 4111 4119 3156 3671 3359,6

23 Kab. Subang 1656 988 948 2012 1449

24 Kab. Purwakarta 949,8 1055 893,5 944 975

25 Kab. Karawang 0 0 0 3459 3637

26 Kab. Bekasi 0 0 1604 1593,6 3099

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 450 3000 3762,7 2200 3114,1

2 Kota Magelang 650 600 600 600 0,7

3 Kota Surakarta 1245 1319,8 1444,1 1976,9 2481,5

4 Kota Salatiga 463,9 658,3 577,1 1068,3 1812,4

5 Kota Pekalongan 1200 1162,4 1444,9 1422,4 1525,3

6 Kota Tegal 997,4 1347,5 1587,5 1588,2 1555,1

7 Kab. Cilacap 2034,7 2994 2500 2214,5 1507,3

8 Kab. Banyumas 2200,8 2200,9 1490 2585 2430,8

9 Kab. Purbalingga 2376,5 2696,5 2924,6 2824,7 3082,8

10 Kab. Bj. Negara 0 845,6 1213,2 1847,2 3693,6

11 Kab. Kebumen 1500 1693 1750 1750 1500

12 Kab. Purworejo 2067,3 750 1071 1239,2 1088,2

13 Kab. Wonosobo 200 200 541 500 750

14 Kab. Magelang 1377,4 1491,3 1729,6 1302,6 1605,6

15 Kab. Boyolali 1223,4 963,3 1853,6 1446 1053,6

16 Kab. Klaten 1156,7 1148,4 846,9 900 1043,2

Page 180: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

171 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

17 Kab. Sukoharjo 999,7 970,7 1976,1 1843,1 1694,4

18 Kab. Wonogiri 499,9 498,7 499,3 399,9 499,9

19 Kab. Karanganyar 1127,2 1411,9 1025,5 1166,7 1176,2

20 Kab. Sragen 625 710 730 1404,6 1078

21 Kab. Grobogan 350 1043 581 750 900

22 Kab. Blora 0 0 0 350 500

23 Kab. Rembang 0 530,2 888,4 1002,1 2296,9

24 Kab. Pati 486,4 294,9 1249,9 1499,9 1958,8

25 Kab. Kudus 0 779,7 1075,7 1142,8 1619,9

26 Kab. Jepara 1405 1068,7 1640,5 1813,9 2147,1

27 Kab. Demak 5192,6 4998,2 4939,5 4338,1 3555

28 Kab. Semarang 0 900 1225 1200 399,5

29 Kab. Temanggung 820 1069,8 999,8 991,8 897,5

30 Kab. Kendal 300 400 400 400 2149,3

31 Kab. Batang 620,9 748 699,2 1955,4 200,1

32 Kab. Pekalongan 2192,8 975,2 904,5 2113,6 1478,4

33 Kab. Pemalang 935,6 2605,4 1402,6 3387 2030

34 Kab. Tegal 3696 3070,1 2763,5 2558,9 2188,5

35 Kab. Brebes 1915,9 1140,8 4656,4 2237,8 2535,6

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 0 1000 1700 2000 2000

2 Kab. Kulon Progo 469,002 440 402,05 707,418 639,454

3 Kab. Bantul 1543,597 1540,905 1578,241 1354,45 1771,699

4 Kab. Gunung Kidul 1495,71 1310,5 1310,5 1572,54 2178,755

5 Kab. Sleman 1477,716 152,7 1613,327 1706,223 1880,023

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 0 456,9 0 1500 1353,5

2 Kota Kediri 1570,1 2090,8 3086 3682,8 3898

3 Kota Blitar 1164 1850 700 1122,1 2185,8

4 Kota Malang 2045 1718 3784,9 3688,7 2699

5 Kota Probolinggo 528,818221 527 3331,314382 3391 1981,503333

6 Kota Pasuruan 1280 1419 910 250 250

7 Kota Mojokerto 633 598,8 925 1112 1200

8 Kota Madiun 2497,122 2493,747 2836,803 2979,687 2151,549

9 Kota Batu 2747,6 3756,5 4103 3000 3850

10 Kab. Pacitan 1418 1899,9 3267 4386,6 3940,6

11 Kab. Ponorogo 1201,027674 1250 824,530518 1185,159349 1823,616581

12 Kab. Trenggalek 902 871 1895,9 1778,8 2433,8

13 Kab. Tulungagung 1250 1832,5 2000,52667 1405,9 3254,8

14 Kab. Blitar 1670 1200 598 686,9 1657,9

15 Kab. Kediri 484 484 534 1189,353 1476,335602

16 Kab. Malang 719,6 0 931,7 919 910

17 Kab. Lumajang 1836,906907 1694,292628 1586 1165,24354 1151,5

Page 181: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

172 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

18 Kab. Jember 743,357875 1289,871 1440,5 2210,000001 4182

19 Kab. Banyuwangi 1630,9 1553 1487,930488 1520 1232,858

20 Kab. Bondowoso 1700 2839 3090 2996,7 2861,6

21 Kab. Situbondo 1800 1967,9 2631,3 2675,2 1818,2

22 Kab. Probolinggo 853 1750 0 0 0

23 Kab. Pasuruan 1392,492786 1426,5 1386 767,8 964,8

24 Kab. Sidoarjo 1000 904,7 1682 1641,5 1700

25 Kab. Mojokerto 0 0 0 0 0

26 Kab. Jombang 41771,23617 47934,41063 56094,9904 60929,24289 68134,19392

27 Kab. Nganjuk 0 0 0 0 0

28 Kab. Madiun 0 0 0 0 0

29 Kab. Magetan 0 0 0 0 0

30 Kab. Ngawi 0 0 0 0 0

31 Kab. Lamongan 0 0 0 0 0

32 Kab. Gresik 0 0 0 0 0

33 Kab. Bangkalan 0 0 0 0 0

34 Kab. Sampang 0 0 0 0 0

35 Kab. Pamekasan 0 0 0 0 0

36 Kab. Sumenep 0 0 0 0 0

37 Kab. Bojonegoro 0 0 0 0 0

38 Kab. Tuban 0 0 0 0 0

BALI

1 Kota Denpasar 573,8 705,7 780,8 1533,3 1072,2

2 Kab. Jembrana 142,399 0 125 0 137,92

3 Kab. Tabanan 0 1200 1180 1100 1100

4 Kab. Badung 1103,285 1090,757 500 997,986 970,53

5 Kab. Gianyar 0 0 0 1551,292 1731,62

6 Kab. Klungkung 0 0 71,831 797,263 784,385

7 Kab. Bangli 445,586 550,35 348,75 256,806 296,29

8 Kab. Karangasem 1019,57 989,884 0 886,399 1080,799

9 Kab. Buleleng 0 400 250 700 1600

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota Mataram 300 300 300 300 881

2 Kota Bima 532,375 578,935 728,243 436,361 282,424

3 Kab. Lombok Barat 0 800 2127,9 2127,9 1870,9

4 Kab. Lombok Tengah 1958 1252 1714 1073 1461,5

5 Kab. Lombok Timur 2202,686 2345,307 2724,523 1995,2 1500

6 Kab. Sumbawa 0 566,41 1182,015 749,579 1351,992

7 Kab. Dompu 0 0 0 368,167 635

8 Kab. Bima 0 0 1647,977 1606,058 1651,513

9 Kab. Sumbawa Barat 0 479 1214,529 355,615 485,714

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 0 1650,083745 1585,5504 0 0

Page 182: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

173 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

2 Kab. Sumba Barat 0 650 1000 0 0

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) 0 0 1700 0 0

4Kab. Sumba Tengah*(57.964) 0 0 985 0 0

5 Kab. Sumba Timur 0 0 0 0 0

6 Kab. Kupang 0 1029 1403,004844 0 0

7 Kab. Timur Tengah Selatan 0 1210 1075 0 0

8 Kab. Timur Tengah Utara 0 1120,63217 650 0 0

9 Kab. Lembata 0 773,274 500 0 0

10 Kab. Belu 0 210 3042,6228 0 0

11 Kab. Alor 0 34,835 0 0 0

12 Kab. Flores Timur 0 1924 2000 0 0

13 Kab. Sikka 0 2085,396 2107,7879 0 0

14 Kab. Ende 0 999,007 2000 0 0

15 Kab. Ngada 0 630,27 465 0 0

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0 0 0 0

17 Kab. Manggarai 0 0 0 0 0

18Kab. Manggarai Timur*(232.020) 0 0 0 0 0

19 Kab. Rote Ndao 0 699 1200 0 0

20 Kab. Manggarai Barat 0 707,776465 771,855535 0 0

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak 1400 1400 1440 1850 1950

2 Kota. Singkawang 750 1500 738,9 1258,8 558,3

3 Kab. Sambas 600 909,6 1748 1776,7 999,8

4 Kab. Pontianak 927,52 1743,3 1700 1626,1 1626,1

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) 0 0 0 0 1376,6

6 Kab. Sanggau 948 1000 1500 1300 1500

7 Kab. Sekadau 0 805 319 211 361

8 Kab. Ketapang 611,2 1000 1095 2165,7 1572,4

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) 0 0 0 0 447,638

10 Kab. Sintang 570 600 1899,6 1483,7 2866,1

11 Kab. Melawi 0 504 750 900 500

12 Kab. Kapuas Hulu 600 900 1200 1490 1479,1

13 Kab. Bengkayang 500 794 650 2,6518595 2400

14 Kab. Landak 1299,8 1390 1533,1 1343,5 1343,7

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya 0 0 900 975 764

2 Kab. Kotawaringin Barat 0 0 841 1200 945

3 Kab. Kotawaringin Timur 350 700 2420 1200 2189

4 Kab. Kapuas 0 0 30 291 1198

5 Kab. Barito Selatan 0 0 568 780 1198

6 Kab. Barito Utara 0 0 300 350 400

Page 183: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

174 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

7 Kab. Murung Raya 0 0 600 400 400

8 Kab. Barito Timur 200 250 300 350 400

9 Kab. Gunung Mas 0 0 604 500 1515

10 Kab. Pulang Pisau 0 0 650 650 450

11 Kab. Katingan 0 0 1000 1000 1323

12 Kab. Seruyan 0 0 110 250 319

13 Kab. Sukamara 0 0 500 700 852

14 Kab. Lamandau 0 0 600 650 650

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 1500 983,7 204,8 0 0

2 Kota. Balikpapan 0 186,8 180 269,7 471,8

3 Kota. Tarakan 0 1325,7 143,2 498,3 763,5

4 Kota. Bontang 0 540 175 528,8 1082

5 Kab. Paser 1500 500 1975,3 2581,1 2044

6 Kab. Kutai Kertanegara 1500 3000 1750 1673 1675

7 Kab. Berau 1517,1 2395,3 2150,7 2551,2 1100,5

8 Kab. Bulungan 800 1600 2000 2000 2000

9 Kab. Malinau 1000 1492 2500 2500 2500

10 Kab. Nunukan 1200 500 1300 1299 1476,6

11 Kab. Kutai Barat 0 27,7 100 889,9 420,1

12 Kab. Kutai Timur 500,8 1096,3 1174,1 1016,1 1166,4

13 Kab. Penajam Paser Utara 0 2043,7 812,6 857,6 182,8

14 Kab. Tana Tidung 0 0 0 0 0

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin 0 0 1819,738 1769,886 1650

2 Kota. Banjar Baru 605,865 752,049 899,999 899,23 999,9

3 Kab. Tanah Laut 1114 2159,27 2262,6 2119 2271

4 Kab. Kota Baru 149,999 9,999 1400,84 1018,829 1421,71

5 Kab. Banjar 1278,526 1232,507 1265,73 1131,123 1344,355

6 Kab. Barito Kuala 1124,7 755,785 399,393 1197,9 1822

7 Kab. Tapin 441,396 1200 400 750 756

8 Kab. Hulu Sungai Selatan 1200 600 500,4 499,8 491,7

9 Kab. Hulu Sungai Tengah 933,7 1138,374 1089,654 878,8 1248

10 Kab. Hulu Sungai Utara 819,04 432,365 416,98 418 1926

11 Kab. Tabalong 886,8 999 999,6 1129,9 1129,5

12 Kab. Balangan 2123 750 750 890,217 3573,26

13 Kab. Tanah Bumbu 24 900 219,8 696,5 999,7

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 75 150 574 600 647

2 Kota Bitung 0 0 1000 1000 1000

3 Kota Tomohon 0 509 175 200 194

4 Kab. Sangihe 500 750 2000 1100 937

5 Kab. Talaud 0 0 0 0 700

Page 184: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

175 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

6 Kab. Minahasa 0 77 750 200 360

7 Kab. Minahasa Utara 0 50 500 200 400

8 Kab. Bolaang Mongondow 600 386 460 409 400

9 Kab. Minahasa Selatan 0 0 0 0 0

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas 0 343,3651 1056,6 1736,5 1258,1

2 Kab. Majene 400 600 987,6 1000 1000

3 Kab. Mamuju 1000 999,2 996,1 983,7 1999

4 Kab. Mamuju Utara 0 0 500 800 800

5 Kab. Mamasa 0 0 200 400 800

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 0 0 1780,3 1673 1600

2 Kab. Banggai 0 0 0 1425,5 2657,9

3 Kab. Poso 875,6 1160 1800 1164 1182

4 Kab. Tojo Unauna 0 0 856,4 865 999,3

5 Kab. Donggala 0 0 0 1624,5 2449,2

6 Kab. Toli-toli 0 0 0 1293,3 1443,6

7 Kab. Buol 1200 0 900,6 982,5 366,8

8 Kab. Morowali 0 0 0 1800 2000

9 Kab. Banggai Kepulauan 0 0 0 0 1853,2

10 Kab. Parigi Moutong 0 400 1600 773,7 860,5

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 450 600 699 600 350

2 Kab. Gorontalo 600 0 605,5 986,5 311

3 Kab. Gorontalo Utara* 0 0 0 190 350

4 Kab. Boalemo 0 140 177 512 557

5 Kab. Bone Bolango 500 435 400 700 744

6 Kab. Pohuwato 312 189 279 225 292

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 370 300 400 443,2 1021,5

2 Kota Bau-Bau 382 300 650 600 221

3 Kab. Buton 956 316 365 271 500

4 Kab. Buton Utara* 0 0 0 0 1700

5 Kab. Muna 1700 2590 2422 2354 1691

6 Kab. Kolaka 910 214,7 1615 1467 1086

7 Kab. Konawe 500 500 1600 1798 1997

8 Kab. Konawe Selatan 844 500 1500 300 800

9 Kab. Konawe Utara* 0 0 0 0 1500

10 Kab. Bombana 0 0 500 800 1000

11 Kab. Wakatobi 0 200 0 0 800

12 Kab. Kolaka Utara 910 214,7 1615 1466,7 1500

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 0 0 0 0 3460

Page 185: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

176 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

2 Kota Pare Pare 540 780 1025 1017 1071

3 Kota Palopo 12594,5 15534,8 599,5 573 600

4 Kab. Bulukumba 1075 998,5 985,3 1691,7 985,2

5 Kab. Bantaeng 0 0 0 600 689,8

6 Kab. Jeneponto 0 0 1047,1 1218,8 1047,6

7 Kab. Takalar 75 393,5 804,3 919,1 825,3

8 Kab. Gowa 900 1000 1240 0 0

9 Kab. Sinjai 1028,8 683,9 1098,5 1040,2 2140,6

10 Kab. Bone 50 1493 1541 1395,9 1541

11 Kab. Maros 296,9 368 239,3 534,9 239

12 Kab. Pangkep 450 800 1500 1750 1500

13 Kab. Barru 0 0 0 0 479,2

14 Kab. Soppeng 0 0 900 1300 1031,3

15 Kab. Wajo 709,6 1048,3 1485,4 1456,4 1480,7

16 Kab. Sidrap 250 250 250 250 250

17 Kab. Pinrang 699,9 899,7 1000 1381,8 950

18 Kab. Enrekang 0 0 710,3 745,7 710

19 Kab. Luwu 1100 500 582,4 386,9 588

20 Kab. Luwu Timur 0 0 0 1532 1100

21 Kab. Luwu Utara 950 972 980 896 980

22 Kab. Tana Toraja 963,6 1004,4 1088,9 1472,5 1088,9

23 Kab. Selayar 405 449 650 665,9 645,3

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 0 0 0 0 824,1

2 Kota Tidore 0 0 0 0 750

3 Kab. Halmahera Tengah 0 34,5 475 650 750

4 Kab. Halmahera Barat 0 110 500 380 250

5 Kab. Halmahera Utara 0 0 0 1500 1630

6 Kab. Halmahera Selatan 0 270,3 1500 2800 3200

7 Kab. Halmahera Timur 0 0 0 833,6 2000

8 Kab. Kep. Sula 0 0 0 684,5 908,5

MALUKU

1 Kota Ambon 1200 1350 2000 2000 2650

2 Kab. Maluku Tengah 1500 1600 2000 2000 1850

3 Kab. Pulau Buru 668 500 935 1000 500

4 Kab. Maluku Tenggara 1500 992 1500 1497 1445

5 Kota Tual* 0 0 0 0 0

6 Kab. Maluku Tenggara Barat 1000 500 1000 500 1000

7 Kab. Seram Bagian Barat 0 996 1269 1391 2300

8 Kab. Seram Bagian Timur 0 650 427 400 800

9 Kab. Kep. Aru 0 597 1300 1050 1000

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong 300 0 0 0 2000

Page 186: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

177 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. KABUPATEN / KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT APBD II PER KAPITA(dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

2 Kab. Sorong 378 0 0 0 1000

3 Kab. Sorong Selatan 0 0 850 850 800

4 Kab. Raja Ampat 0 0 0 0 270

5 Kab. Manokwari 0 0 0 847 1146

6 Kab. Teluk Bintuni 0 0 0 1000 1690

7 Kab. Teluk Wondama 0 150 400 400 1500

8 Kab. Fak Fak 436 422 500 982 1200

9 Kab. Kaimana 0 0 550 1093 1780

PAPUA

1 Kota Jayapura 0 0 0 0 500

2 Kab. Jayapura 0 0 850 0 2248

3 Kab. Dogiyai* 0 0 0 0 0

4 Kab. Sarmi 1196 1111 3500 1978 1400

5 Kab. Mamberamo Raya* 499,8 481 399 0 0

6 Kab. Kerom 0 0 0 0 424

7 Kab. Jayawijaya 922 1597 1695 1778 1932

8 Kab. Lanny Jaya* 680 600 1000 500 1800

9 Kab. Mamberamo Tengah* 0 0 900 1500 1100

10 Kab. Nduga Tengah* 0 0 0 850 250

11 Kab. Yalimo* 0 0 0 0 609

12 Kab. Pegunungan Bintang 1200 999 0 0 725

13 Kab. Yahukimo 0 0 500 1000 1500

14 Kab. Tolikara 0 0 300 814 987

15 Kab. Puncak Jaya 0 0 0 0 0

16 Kab. Puncak* 0 0 0 0 0

17 Kab. Merauke 0 0 0 0 0

18 Kab. Bovendigoel 0 0 0 0 0

19 Kab. Asmat 0 0 0 0 0

20 Kab. Mappi 0 0 0 0 0

21 Kab. Yapen Waropen 0 0 0 0 0

22 Kab. Waropen 0 0 0 0 0

23 Kab. Biak Numfor 0 0 0 0 0

24 Kab. Supiori 0 0 0 0 0

25 Kab. Nabire 0 0 0 0 0

26 Kab. Paniai 0 0 0 0 0

27 Kab. Mimika 0 0 0 0 0

Page 187: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

178 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 11

Data Rata-Rata Per Kapita Anggaran Obat Buffer Stock (APBN)

Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

ACEH

1 Kota Banda Aceh 0 0 0 0 33,5

2 Kota Sabang 0 0 0 0 24,4

3 Kota Lhokseumawe 0 422,9 604,9 201,4 552,3

4 Kota Langsa 0 0 0 202,8 392,9

5 Kab. Aceh Utara 776 1042,1 1558,6 882,6 1440,1

6 Kab. Aceh Barat 0 612,8 878,2 0 382,7

7 Kab. Aceh Selatan 0 0 0 454,3 684,9

8 Kab. Aceh Timur 259,9 685,3 983,4 721,7 1177,4

9 Kab. Aceh Tengah 0 0 0 0 445,7

10 Kab. Aceh Tenggara 0 454 454 563 1920

11 Kab. Aceh Besar 0 804,7 1131,7 346,9 507,7

12 Kab. Aceh Singkil 0 0 0 379,7 684,2

13 Kab. Pidie 651,8 1376 1558,6 1558,6 996,1

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) 0 0 0 0 510,7

15 Kab. Siemeuleu 0 0 0 0 353,5

16 Kab. Bireuen 0 0 0 0 982,2

17 Kab. Gayo Lues 91,3 0 341,8 317,9 494,5

18 Kab. Aceh Barat Daya 47,6 139,3 624,9 234,9 449,4

19 Kab. Aceh Tamiang 0 0 0 425,9 435,5

20 Kota Subulussalam* 0 0 0 0 228,1

21 Kab. Nagan Raya 0 0 0 0 465,4

22 Kab. Aceh Jaya 0 0 81,7 154,9 169,9

23 Kab. Bener Meriah 0 0 0 184,4 331,7

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan 0 0 0 0 0

2 Kota Binjai 0 0 0 0 0

3 Kota Tebing Tinggi 0 0 0 0 0

4 Kota Pematang Siantar 0 0 0 0 0

5 Kota Tanjung Balai 0 0 0 0 0

6 Kota Sibolga 0 0 60,3 71,3 109,1

7 Kota Padang Sidempuan 0 0 0 0

8 Kab. Deli Serdang 0 0 0 0 0

9 Kab. Langkat 0 0 0 0 0

10 Kab. Karo 0 0 0 0 0

11 Kab. Simalungun 0 0 0 1200 1296,4

12 Kab. Dairi 0 0 0 0 0

13 Kab. Asahan 0 0 0 0 0

14 Kab. Batubara* (374.715) 0 0 0 0 0

Page 188: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

179 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

15 Kab. Labuhan Batu 0 0 0 0 0

16 Kab. Tapanuli Utara 0 0 0 0 0

17 Kab. Tapanuli Tengah 0 0 0 0 0

18 Kab. Tapanuli Selatan 515,5 0 0 0 81,06

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) 0 0 0 0 0

20 Kab. Padang Lawas Utara* 0 0 0 0 0

21 Kab. Nias 0 0 0 0 0

22 Kab. Toba Samosir 0 0 0 0 0

23 Kab. Mandailing Natal 0 0 0 0 0

24 Kab. Humbang Hasudutan 0 0 0 0 0

25 Kab. Pakpak Barat 0 0 0 0 0

26 Kab. Nias Selatan 0 0 0 0 0

27 Kab. Samosir 0 0 0 0 0

28 Kab. Serdang Begadai 0 252,2 394 751,4 750,7

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang 0 0 0 0 0

2 Kota Solok 0 0 47 38 56

3 Kota Sawah Lunto 0 0 0 0 46,6

4 Kota Padang Panjang 0 0 0 0 0

5 Kota Bukittinggi 0 0 47 38 56

6 Kota Payakumbuh 25 52 88 81 50

7 Kota Pariaman 0 0 0 0 0

8 Kab. Pesisir Selatan 0 0 0 650 943,6

9 Kab. Solok 0 0 0 394 496

10 Kab. Sawah Lunto 0 0 0 0 0

11 Kab. Tanah Datar 0 138 0 481 278

12 Kab. Padang Pariaman 0 0 0 541 613

13 Kab. Agam 0 0 0 0 0

14 Kab. 50 Kota 145 202 325 328 385

15 Kab. Pasaman 0 0 0 350 0

16 Kab. Kep. Mentawai 0 0 0 0 0

17 Kab. Solok Selatan 0 0 0 148 0

18 Kab. Dharmas Raya 0 0 0 132 165

19 Kab. Pasaman Barat 0 0 767 500 680

RIAU

1 Kota Pekan Baru 117,3 602,9 324,2 300 452,4

2 Kota Dumai 71,2 172,7 157,2 154,3 154,3

3 Kab. Indragiri Hulu 184,8 237,5 409,9 446,4 610,8

4 Kab. Indragiri Hilir 394,4 520,5 722,6 859,6 1170,9

5 Kab. Kampar 275,4 471,5 579,8 504,1 670,9

6 Kab. Bengkalis 240,5 506,1 502,8 695,7 1016,4

7 Kab. Pelalawan 176 162,6 148,7 240,6 302,3

8 Kab. Rokan Hulu 314,4 364,5 391,6 340,8 543

Page 189: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

180 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

9 Kab. Rokan Hilir 163,8 364,5 391,6 440,4 642,6

10 Kab. Siak 87,5 266,7 255,4 269 262,1

11 Kab. Kuantan Sengingi 83 211,6 579,8 314,2 349,2

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam 0 0 263,275981 524,708122 519,271356

2 Kota Tanjung Pinang 0 140 74,846189 100,141852 134,6463

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) 0 105,399382 62,02002 160,3746 194,62241

4 Kab. Karimun 0 156,313808 202,519854 121,203681 157,369493

5 Kab. Natuna 0 0 80,674663 138,527468 161,324136

6 Kab. Lingga 0 110,695103 110,695103 112,251226 128,41905

BENGKULU

1 Kota Bengkulu 0 0 0 618 2400

2 Kab. Bengkulu Utara 287,4 0 0 618,4 0

3 Kab. Bengkulu Selatan 0 0 0 300,8 288,5

4 Kab. Rejang Lebong 0 0 0 340 390

5 Kab. Lebong 0 0 130,8 145,2 184,3

6 Kab. Seluma 0 0 0 0 437,7

7 Kab. Kaur 0 0 0 350 431

8 Kab. Muko-Muko 0 0 0 0 226,4

9 Kab. Kepahyang 0 0 0 0 0

JAMBI

1 Kota Jambi 0 0 333,879468 333,879468 467,058

2 Kab. Kerinci 0 0 194,33794 430,628811 512,469487

3 Kab. Merangin 0 0 123,902846 347,418094 421,99278

4 Kab. Batang Hari 0 0 131,298454 274,432023 320,856803

5 Kab. Tanjung Jabung Barat 0 0 278,373935 281,78246 377,910431

6 Kab. Bungo 0 0 109,52922 263,720489 331,014242

7 Kab. Sarolangun 0 0 293,957799 335,638547 445,11742

8 Kab. Tebo 0 0 116,16419 254,893682 323,501318

9 Kab. Muaro Jambi 0 0 277,52178 306,189681 270,218

10 Kab. Tanjung Jabung Timur 0 0 97,24994 308,514178 393,164257

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang 424,6 1223,1 1499,2 1560,9 2266,2

2 Kota Prabumulih 0 0 0 0 0

3 Kota Lubuk Linggau 0 0 0 0 241,3

4 Kota Pagar Alam 0 0 0 0 0

5 Kab. OKU 663,7 168,3 359,5 429,8 521,9

6 Kab. OKI 0 0 781,2 1408,5 1827

7 Kab. Muara Enim 0 0 0 0 0

8 Kab. Lahat 0 0 0 910,6 1185,7

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) 0 0 0 0 0

10 Kab. Musi Rawas 0 0 0 0 0

11 Kab. Musi Banyuasin 0 0 962,1 0 0

Page 190: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

181 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

12 Kab. Banyuasin 0 0 0 0 1831,1

13 Kab. Ogan Ilir 0 0 0 750 978,1

14 Kab. OKU Timur 0 0 0 0 0

15 Kab. OKU Selatan 0 0 0 0 0

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang 0 0 0 58,8 48,5

2 Kab. Bangka 0 0 0 0 101,8

3 Kab. Belitung 0 0 29,3 93,5 79,3

4 Kab. Bangka Barat 0 0 88 65,4 68,6

5 Kab. Bangka Tengah 0 0 54,1 52,8 28,1

6 Kab. Bangka Selatan 0 0 0 0 79,2

7 Kab. Belitung Timur 0 0 82,6 0 0

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung 218,1 1014,1 573,3 929,5 1125,2

2 Kota Metro 38,3 70,3 47,1 116,5 116,5

3 Kab. Lampung Utara 635,9 724,6 772,3 1044,2 1509

4 Kab. Lampung Barat 284,7 259,9 363,6 777,5 1072,7

5 Kab. Lampung Selatan 1144,3 1870,3 1606,6 2703,9 2936,6

6 Kab. Pesawaran* (375.984) 0 0 0 0 587,3

7 Kab. Lampung Timur 893,7 852,9 1129,7 1178,7 1948,6

8 Kab. Lampung Tengah 698,3 964,3 949,7 1784,7 2208,1

9 Kab. Tanggamus 634,8 836,4 781,1 1416,9 1860,7

10 Kab. Tulang Bawang 424,3 1744,4 2969,6 1274,6 1664,7

11 Kab. Way Kanan 380,9 734,2 772 732,8 985

BANTEN

1 Kota Tangerang 0 294,3 0 485,8 684

2 Kota Cilegon 0 0 0 0 470,3

3 Kab. Serang 0 0 0 0 2322

4 Kab. Lebak 0 0 0 0 0

5 Kab. Pandeglang 0 2287,9 1842,8 1844 2359,5

6 Kab. Tangerang 907,9 999,4 1738 0 5430,3

7 Kota Serang 0 0 0 0 0

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 0 0 0 0 0

2 Kod. Jakarta Barat 0 0 0 0 0

3 Kod. Jakarta Selatan 0 0 0 0 0

4 Kod. Jakarta Timur 0 0 0 0 0

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 0 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung 0 398,1 461,2 1133,7 1794

2 Kota Bogor 0 0 0 0 0

3 Kota Cirebon 0 0 155,2 249,4 357

Page 191: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

182 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

4 Kota Sukabumi 0 0 166 189 238

5 Kota Bekasi 0 0 591,1 768 804,6

6 Kota Tasikmalaya 0 0 0 0 619,6

7 Kota Cimahi 157,4 399,8 247,8 348,7 441,2

8 Kota Depok 0 0 0 498,8 0

9 Kota Banjar 0 0 417,5 0 185,3

10 Kab. Bogor 0 0 0 0 0

11 Kab. Sukabumi 1200 1823 2686 3614 4224

12 Kab. Cianjur 1318,6 1347,6 2662 2828,7 3536,4

13 Kab. Bandung 1748,3 2591,4 2635,6 4221,8 5475,8

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) 0 0 0 0 0

15 Kab. Garut 1148,7 1729,8 1833,7 3490,8 4257

16 Kab. Tasikmalaya 969 895,8 1269 2253 2418

17 Kab. Ciamis 0 0 396,7 1114,1 1810

18 Kab. Kuningan 0 0 0 1324,9 1343,5

19 Kab. Cirebon 1195,2 1491 3272 3400 4219

20 Kab. Majalengka 0 674,5 1441 1441 1973

21 Kab. Sumedang 0 0 0 1342,1 1829,5

22 Kab. Indramayu 979 814,5 1619 3304,6 2952

23 Kab. Subang 748 1167 1042 2317 1800

24 Kab. Purwakarta 0 0 0 0 0

25 Kab. Karawang 0 0 0 3043 3424

26 Kab. Bekasi 0 0 0 1749,7 2194

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang 311,3 669,4 1007,4 1341 1749,7

2 Kota Magelang 110,9 0 0 107,3 158,2

3 Kota Surakarta 246,9 373,7 546,6 295,2 713

4 Kota Salatiga 0 0 0 0 0

5 Kota Pekalongan 121,2 230,2 339,7 199,4 590

6 Kota Tegal 0 0 0 0 0

7 Kab. Cilacap 0 0 0 2461,9 210,5

8 Kab. Banyumas 0 1468,9 1880,2 0 806,5

9 Kab. Purbalingga 0 0 0 0 0

10 Kab. Bj. Negara 0 512,9 1485,9 719,9 1225,5

11 Kab. Kebumen 1306,2 1306,2 1462,8 1950,4 2868,2

12 Kab. Purworejo 596,6 358,6 0 0 1316,9

13 Kab. Wonosobo 0 0 1135 1242 1974

14 Kab. Magelang 675,9 1494,1 1999,6 1937 2318,4

15 Kab. Boyolali 631,2 710,9 903,1 1491 1704,1

16 Kab. Klaten 0 0 0 0 0

17 Kab. Sukoharjo 466,2 751,7 909,5 1168,6 1517,7

18 Kab. Wonogiri 0 1409,6 1941,2 1356,3 387,2

19 Kab. Karanganyar 531,5 520,8 652,9 1070 1436,8

Page 192: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

183 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

20 Kab. Sragen 808,3 773,1 881,4 1395,4 1696,6

21 Kab. Grobogan 1286 1522 2297,7 2666,5 2482,3

22 Kab. Blora 0 0 0 1200 1538,2

23 Kab. Rembang 0 0 0 1153,2 1544,4

24 Kab. Pati 0 0 0 1991,2 2245,3

25 Kab. Kudus 359,9 350,5 560,2 572,4 626,1

26 Kab. Jepara 405,7 760,4 949,1 2019,5 1252,1

27 Kab. Demak 0 0 0 0 0

28 Kab. Semarang 0 712 1207 1170 1745,1

29 Kab. Temanggung 420,6 574,8 736,5 968,7 864,6

30 Kab. Kendal 720,8 1066,2 1649,9 1956,3 1373,3

31 Kab. Batang 484,9 710,2 1198,2 1260,1 1456,6

32 Kab. Pekalongan 717 704,9 1410,3 1497,9 2276,9

33 Kab. Pemalang 22,4 1380,2 2446 806,9 1583,5

34 Kab. Tegal 1059,5 1200 2096,7 1411,2 2090,8

35 Kab. Brebes 1915,9 1865,5 2657 3590,9 4752,6

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta 0 0 302,759 309,111 346,797

2 Kab. Kulon Progo 309,984 508,334 384,888 1037,352 837,235

3 Kab. Bantul 485,451 469,495 448,494 453,5 521,675

4 Kab. Gunung Kidul 589,445 860,327 820,792 1503,415 1754,107

5 Kab. Sleman 539,929 336,905 703,188 832,044 871,281

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya 970,5 1200 1616,8 1673,8 1854

2 Kota Kediri 0 0 2020,8 2574 2946

3 Kota Blitar 0 0 2421 1348,6 1438,5

4 Kota Malang 1494,6 2063,1 3577,7 3763 3602

5 Kota Probolinggo 932,328295 1062,61244 1323,8 1652,6 2399

6 Kota Pasuruan 0 0 1699,8 2509,8 2208

7 Kota Mojokerto 0 0 928,7 1658 1380

8 Kota Madiun 887,560501 1018,465052 1479,5 2173 2185

9 Kota Batu 985,2 1342,3 1502,5 2006,5 2129,7

10 Kab. Pacitan 738,7 841,9 1390,5 833 959,9

11 Kab. Ponorogo 560,691152 562,564567 714,8 985,7 1092,9

12 Kab. Trenggalek 1012,3 897 1115 1225 1321,7

13 Kab. Tulungagung 837,018 717,539 1063,8 1432 1607

14 Kab. Blitar 0 460,082 710,8 970 968,5

15 Kab. Kediri 365,945 330,026234 524,8 624 641

16 Kab. Malang 717 1125,9 1161 1427,6 1425,7

17 Kab. Lumajang 1145,5273 284,841158 1450 1758 2250,680266

18 Kab. Jember 831,939902 832,425153 675 911,846847 1157,9

19 Kab. Banyuwangi 0 9,33914 1302,9 1466,255133 1896,122073

20 Kab. Bondowoso 0 0 1676 1890,9 3276

Page 193: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

184 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

21 Kab. Situbondo 850,6 674,4 1135,5 1465,9 1887,5

22 Kab. Probolinggo 0 0 1321 732,6 1856

23 Kab. Pasuruan 1150,38909 1872,619422 1848,8 2567,5 2989

24 Kab. Sidoarjo 1061,8 756,1 1150,5 1601 1786,7

25 Kab. Mojokerto 0 0 0 0 0

26 Kab. Jombang 17393,79567 19277,8044 41186,97239 48226,28446 55470,26158

27 Kab. Nganjuk 0 0 0 0 0

28 Kab. Madiun 0 0 0 0 0

29 Kab. Magetan 0 0 0 0 0

30 Kab. Ngawi 0 0 0 0 0

31 Kab. Lamongan 0 0 0 0 0

32 Kab. Gresik 0 0 0 0 0

33 Kab. Bangkalan 0 0 0 0 0

34 Kab. Sampang 0 0 0 0 0

35 Kab. Pamekasan 0 0 0 0 0

36 Kab. Sumenep 0 0 0 0 0

37 Kab. Bojonegoro 0 0 0 0 0

38 Kab. Tuban 0 0 0 0 0

BALI

1 Kota Denpasar 122,243 109,77 66,381 145,686 220,444

2 Kab. Jembrana 57,322 9,325 173,691 69,285 197,994

3 Kab. Tabanan 0 92 202 183 214

4 Kab. Badung 0 0 0 0 99,75

5 Kab. Gianyar 0 0 0 119,821 150,506

6 Kab. Klungkung 0 0 127,562 135,301 157,259

7 Kab. Bangli 0 0 217,942 207,178 248,397

8 Kab. Karangasem 0 16,597 641,94 512,942 824,193

9 Kab. Buleleng 0 0 0 0 900

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota Mataram 120 325 0 0 416,749

2 Kota Bima 0 94,043 185,104 151,924 148,148

3 Kab. Lombok Barat 0 1072,1 1842,9 2060,1 2244,5

4 Kab. Lombok Tengah 153 733 1949,5 2091,7 2300,6

5 Kab. Lombok Timur 1035,386 2149,291 1870,286 2249 3064,843

6 Kab. Sumbawa 0 267,707 557,094 723,939 881,272

7 Kab. Dompu 0 0 0 0 551,181

8 Kab. Bima 0 199,315 787,269 0 1022,78

9 Kab. Sumbawa Barat 0 0 0 0 181,216

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang 0 0 0 0 0

2 Kab. Sumba Barat 0 0 0 0 0

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) 0 0 0 0 0

Page 194: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

185 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) 0 0 0 0 0

5 Kab. Sumba Timur 0 0 0 0 0

6 Kab. Kupang 0 0 0 0 0

7 Kab. Timur Tengah Selatan 0 0 0 0 0

8 Kab. Timur Tengah Utara 0 0 0 0 0

9 Kab. Lembata 0 0 0 0 0

10 Kab. Belu 0 0 0 0 0

11 Kab. Alor 0 0 0 0 0

12 Kab. Flores Timur 0 0 0 0 0

13 Kab. Sikka 0 0 0 0 0

14 Kab. Ende 0 0 0 0 0

15 Kab. Ngada 0 0 0 0 0

16 Kab. Nagekeo* (110.147) 0 0 0 0 0

17 Kab. Manggarai 0 0 0 0 0

18Kab. Manggarai Timur*(232.020) 0 0 0 0 0

19 Kab. Rote Ndao 0 0 0 0 0

20 Kab. Manggarai Barat 0 0 0 0 0

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak 0 0 0 0 490,060249

2 Kota. Singkawang 0 67 97 226,3 331

3 Kab. Sambas 0 279,42 420,142 490,774 712,3

4 Kab. Pontianak 0 411,4 720,1 1162,3 1714,8

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) 0 0 0 0 488,479

6 Kab. Sanggau 237 348 0 496 685

7 Kab. Sekadau 0 0 162,5 210,4 313,9

8 Kab. Ketapang 0 0 686,9 733,9 905

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) 0 0 0 0 88,805

10 Kab. Sintang 0 0 0 0 719,8

11 Kab. Melawi 0 0 0 232 300,8

12 Kab. Kapuas Hulu 0 0 0 0 293,837182

13 Kab. Bengkayang 0 0 0 0 403,2

14 Kab. Landak 259,9 290,5 536,6 638,2 1052,6

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya 0 0 0 240 300,97

2 Kab. Kotawaringin Barat 0 0 0 0 218,645

3 Kab. Kotawaringin Timur 0 0 0 0 571,305

4 Kab. Kapuas 0 0 532 671 854,205

5 Kab. Barito Selatan 0 0 68 200 241,77

6 Kab. Barito Utara 0 0 74 261 290,075

7 Kab. Murung Raya 0 0 0 154 184,795

8 Kab. Barito Timur 37 467 260 300 113,5

9 Kab. Gunung Mas 0 0 0 118 160,43

Page 195: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

186 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

10 Kab. Pulang Pisau 0 0 256 256 337,815

11 Kab. Katingan 0 0 146 217 264,835

12 Kab. Seruyan 0 0 0 116 135,715

13 Kab. Sukamara 0 0 0 42 52,705

14 Kab. Lamandau 0 0 0 86 91,015

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda 0 178,6 348,2 485 406,5

2 Kota. Balikpapan 0 89,3 117,7 130 243,6

3 Kota. Tarakan 46,5 31,8 126,3 102,4 161,1

4 Kota. Bontang 22,8 22,8 71,3 131,2 213,4

5 Kab. Paser 86,4 131,8 147,3 384,1 282,8

6 Kab. Kutai Kertanegara 225 425 294,6 716,8 835,2

7 Kab. Berau 42,8 46,9 139,1 204,4 275,8

8 Kab. Bulungan 0 44,9 127,6 196,5 274

9 Kab. Malinau 0 61,6 132 146,9 201,7

10 Kab. Nunukan 70 73,4 104,5 219,8 318

11 Kab. Kutai Barat 52 164,9 86,7 232,8 357,4

12 Kab. Kutai Timur 63,3 140,7 140,7 396,2 508,9

13 Kab. Penajam Paser Utara 0 91,4 145,7 235,2 403,8

14 Kab. Tana Tidung 0 0 0 0 0

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin 0 396,224 582,27 630,347 755,674

2 Kota. Banjar Baru 27,471 29,253 43,07 112,328 130,688

3 Kab. Tanah Laut 0 224,635 340,289 340 618

4 Kab. Kota Baru 0 122,977 115,821 229,292 245,843

5 Kab. Banjar 0 149,99 50 277,035 290,885

6 Kab. Barito Kuala 0 229,998 214,266 1197,9 348,805

7 Kab. Tapin 0 160 197 263 297

8 Kab. Hulu Sungai Selatan 0 100 49,999 50 125,593

9 Kab. Hulu Sungai Tengah 0 258,954 120,234 299,999 200

10 Kab. Hulu Sungai Utara 0 274,99 324,431 432,387 500,583

11 Kab. Tabalong 0 89 134 254 253

12 Kab. Balangan 0 274,999 279,056 260,547 299

13 Kab. Tanah Bumbu 0 199,998 158,262 226,292 269,765

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado 0 214 299 247 312

2 Kota Bitung 0 0 0 0 151

3 Kota Tomohon 0 0 0 0 97

4 Kab. Sangihe 84 201 326 198 326

5 Kab. Talaud 0 0 0 0 213

6 Kab. Minahasa 0 0 0 0 307

7 Kab. Minahasa Utara 0 0 0 0 243

8 Kab. Bolaang Mongondow 320 386 400 510 313

Page 196: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

187 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

9 Kab. Minahasa Selatan 0 0 0 0 0

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas 0 0 499,972231 568,734624 717,012927

2 Kab. Majene 0 0 271,5 296 419

3 Kab. Mamuju 0 0 360,1 550,1 640,7

4 Kab. Mamuju Utara 0 0 230 111,7 89,1

5 Kab. Mamasa 0 0 0 0 0

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu 0 0 0 0 213,3

2 Kab. Banggai 0 0 0 0 0

3 Kab. Poso 0 0 0 0 0

4 Kab. Tojo Unauna 0 0 0 263,8 350,9

5 Kab. Donggala 0 0 0 0 0

6 Kab. Toli-toli 0 0 0 72,1 387,7

7 Kab. Buol 0 0 0 0 0

8 Kab. Morowali 0 0 0 0 0

9 Kab. Banggai Kepulauan 0 0 0 0 0

10 Kab. Parigi Moutong 0 0 0 424,3 582,7

GORONTALO

1 Kota Gorontalo 0 0 0 0 0

2 Kab. Gorontalo 0 0 0 0 0

3 Kab. Gorontalo Utara* 0 0 0 0 0

4 Kab. Boalemo 0 0 0 0 0

5 Kab. Bone Bolango 0 0 0 0 0

6 Kab. Pohuwato 0 0 0 0 0

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari 67 219,7 272 272 459,5

2 Kota Bau-Bau 73 110 187 242 338

3 Kab. Buton 339,8 352,8 517 649 907,5

4 Kab. Buton Utara* 0 0 0 0 189,4

5 Kab. Muna 0 0 0 0 755

6 Kab. Kolaka 304 215 246 462 497

7 Kab. Konawe 221 42 632 0 823

8 Kab. Konawe Selatan 153 385 573 551 750

9 Kab. Konawe Utara* 0 0 0 0 269,18

10 Kab. Bombana 0 0 0 205 266

11 Kab. Wakatobi 0 0 190 250 294

12 Kab. Kolaka Utara 303,54 214,7 246,5 462,3 496,6

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar 0 0 0 0 1740

2 Kota Pare Pare 0 0 55 77 135

3 Kota Palopo 0 0 0 0 229

4 Kab. Bulukumba 0 0 0 364,7 432,5

Page 197: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

188 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

5 Kab. Bantaeng 0 0 0 300 469,9

6 Kab. Jeneponto 0 0 837,9 746,9 1048,3

7 Kab. Takalar 180,7 1809,1 421,6 421,6 561,7

8 Kab. Gowa 326,3 462,4 915,9 1000 1369,6

9 Kab. Sinjai 0 0 0 232,2 339,1

10 Kab. Bone 0 331,8 762,2 593,4 710,9

11 Kab. Maros 0 0 0 0 459,6

12 Kab. Pangkep 0 144,2 270,7 432,4 553,8

13 Kab. Barru 66,2 175,6 276,8 175,6 230,5

14 Kab. Soppeng 0 0 0 153,7 172,3

15 Kab. Wajo 0 199,6 0 3297,1 392,9

16 Kab. Sidrap 75,3 117 298 303,9 371,2

17 Kab. Pinrang 0 0 0 318,5 406,7

18 Kab. Enrekang 0 0 0 0 270,6

19 Kab. Luwu 202,9 298,4 417,3 0 863

20 Kab. Luwu Timur 0 0 205,3 208,7 312,4

21 Kab. Luwu Utara 0 0 0 0 462,2

22 Kab. Tana Toraja 260,7 298,2 394,3 668,7 978,5

23 Kab. Selayar 0 54,6 0 0 181,1

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate 0 0 0 0 0

2 Kota Tidore 0 0 0 0 64

3 Kab. Halmahera Tengah 0 0 0 170 111

4 Kab. Halmahera Barat 0 0 0 0 0

5 Kab. Halmahera Utara 0 0 0 353 0

6 Kab. Halmahera Selatan 0 0 0 0 0

7 Kab. Halmahera Timur 0 0 0 0 0

8 Kab. Kep. Sula 0 0 0 0 0

MALUKU

1 Kota Ambon 0 0 262,9 288,9 424,37

2 Kab. Maluku Tengah 0 0 949,2 746 1080,575

3 Kab. Pulau Buru 0 0 271,9 340,7 464,215

4 Kab. Maluku Tenggara 0 0 384,2 389,7 581,595

5 Kota Tual* 0 0 0 0 0

6 Kab. Maluku Tenggara Barat 0 0 423,7 374,9 563,87

7 Kab. Seram Bagian Barat 0 0 320,1 390,8 585,88

8 Kab. Seram Bagian Timur 0 0 182,2 202,6 304,965

9 Kab. Kep. Aru 0 0 259,7 137,8 197,93

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong 234 123 270 230 461

2 Kab. Sorong 0 0 0 303 320

3 Kab. Sorong Selatan 0 0 0 0 284

4 Kab. Raja Ampat 0 0 0 0 0

Page 198: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

189 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

RATA-RATA ANGGARAN OBAT BUFFER STOCKPER KAPITA (dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008

5 Kab. Manokwari 0 0 0 684 844

6 Kab. Teluk Bintuni 0 0 0 0 0

7 Kab. Teluk Wondama 88 59 83 0 0

8 Kab. Fak Fak 0 0 0 0 0

9 Kab. Kaimana 0 0 124 108 157

PAPUA

1 Kota Jayapura 0 0 206 0 350

2 Kab. Jayapura 0 0 0 0 0

3 Kab. Dogiyai* 0 0 0 0 0

4 Kab. Sarmi 0 0 0 0 0

5 Kab. Mamberamo Raya* 0 0 0 124 197

6 Kab. Kerom 0 0 0 204 0

7 Kab. Jayawijaya 0 0 0 288 0

8 Kab. Lanny Jaya* 1200 400 400 0 900

9 Kab. Mamberamo Tengah* 0 0 0 0 442

10 Kab. Nduga Tengah* 0 0 0 0 0

11 Kab. Yalimo* 0 0 0 0 66,9

12 Kab. Pegunungan Bintang 207 143 282 541 701

13 Kab. Yahukimo 0 0 0 0 0

14 Kab. Tolikara 0 0 0 0 608,4

15 Kab. Puncak Jaya 0 0 0 0 0

16 Kab. Puncak* 0 0 0 0 0

17 Kab. Merauke 0 0 0 0 0

18 Kab. Bovendigoel 0 0 0 0 0

19 Kab. Asmat 0 0 0 0 0

20 Kab. Mappi 0 0 0 0 0

21 Kab. Yapen Waropen 0 0 0 0 0

22 Kab. Waropen 0 0 0 0 0

23 Kab. Biak Numfor 0 0 0 0 0

24 Kab. Supiori 0 0 0 0 0

25 Kab. Nabire 0 0 0 0 0

26 Kab. Paniai 0 0 0 0 0

27 Kab. Mimika 0 0 0 0 0

Page 199: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

190 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 12

Data Biaya Operasional Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

ACEH

1 Kota Banda Aceh Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Sabang Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kota Lhokseumawe Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kota Langsa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Aceh Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Aceh Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Aceh Selatan Ada Ada Tidak Ada

8 Kab. Aceh Timur Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Aceh Tengah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Aceh Tenggara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Aceh Besar Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Aceh Singkil Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

13 Kab. Pidie Ada Tidak Ada Tidak Ada

14 Kab. Pidie Jaya* (132.000) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. Siemeuleu Ada Tidak Ada Tidak Ada

16 Kab. Bireuen Ada Ada Ada

17 Kab. Gayo Lues Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

18 Kab. Aceh Barat Daya Ada Tidak Ada Tidak Ada

19 Kab. Aceh Tamiang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

20 Kota Subulussalam* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

21 Kab. Nagan Raya Ada Tidak Ada Ada

22 Kab. Aceh Jaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

23 Kab. Bener Meriah Ada Tidak Ada Tidak Ada

SUMATERA UTARA

1 Kota Medan Tidak Tdak Tidak

2 Kota Binjai Tidak Tdak Tidak

3 Kota Tebing Tinggi Tidak Tdak Tidak

4 Kota Pematang Siantar Tidak Tdak Tidak

5 Kota Tanjung Balai Tidak Tdak Tidak

6 Kota Sibolga Tidak Tdak Tidak

7 Kota Padang Sidempuan Tidak Tdak Tidak

8 Kab. Deli Serdang Tidak Tdak Tidak

9 Kab. Langkat Tidak Ada Ada

10 Kab. Karo Tidak Tdak Tidak

11 Kab. Simalungun Ada Tdak Ada

Page 200: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

191 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

12 Kab. Dairi Ada Tdak Tidak

13 Kab. Asahan Ada Tdak Tidak

14 Kab. Batubara* (374.715) Tidak Tdak Tidak

15 Kab. Labuhan Batu Tidak Tdak Tidak

16 Kab. Tapanuli Utara Tidak Tdak Tidak

17 Kab. Tapanuli Tengah Tidak Tdak Tidak

18 Kab. Tapanuli Selatan Tidak Tdak Tidak

19 Kab. Padang Lawas* (233.933) Tidak Tdak Tidak

20 Kab. Padang Lawas Utara* Tidak Tdak Tidak

21 Kab. Nias Ada Tdak Tidak

22 Kab. Toba Samosir Ada Tdak Tidak

23 Kab. Mandailing Natal Tidak Tdak Tidak

24 Kab. Humbang Hasudutan Tidak Tdak Tidak

25 Kab. Pakpak Barat Tidak Tdak Tidak

26 Kab. Nias Selatan Ada Tdak Tidak

27 Kab. Samosir Tidak Tdak Tidak

28 Kab. Serdang Begadai Ada Tdak Tidak

SUMATERA BARAT

1 Kota Padang Ada Ada Ada

2 Kota Solok Ada Ada Tidak

3 Kota Sawah Lunto Ada Ada Tidak

4 Kota Padang Panjang Ada Ada Ada

5 Kota Bukittinggi Ada Ada Tidak

6 Kota Payakumbuh Ada Tidak Ada

7 Kota Pariaman Ada Ada Ada

8 Kab. Pesisir Selatan Ada Ada Ada

9 Kab. Solok Ada Ada Ada

10 Kab. Sawah Lunto Ada Ada Ada

11 Kab. Tanah Datar Ada Ada Ada

12 Kab. Padang Pariaman Ada Ada Ada

13 Kab. Agam Ada Ada Ada

14 Kab. 50 Kota Ada Ada Ada

15 Kab. Pasaman Ada Tidak Ada

16 Kab. Kep. Mentawai Ada Ada Ada

17 Kab. Solok Selatan Ada Tidak Ada

18 Kab. Dharmas Raya Ada Ada Tidak

19 Kab. Pasaman Barat Ada Tidak Ada

RIAU

1 Kota Pekan Baru Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Dumai Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Indragiri Hulu Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Indragiri Hilir Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Page 201: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

192 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

5 Kab. Kampar Ada Ada Ada

6 Kab. Bengkalis Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Pelalawan Ada Ada Ada

8 Kab. Rokan Hulu Ada Ada Ada

9 Kab. Rokan Hilir Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Siak Ada Tidak Ada Ada

11 Kab. Kuantan Sengingi Ada Ada Tidak Ada

KEPULAUAN RIAU

1 Kota Batam Ada Tidak Ada Ada

2 Kota Tanjung Pinang Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Bintan (Kab. Kep. Riau) Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Karimun Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Natuna Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Lingga Ada Tidak Ada Ada

BENGKULU

1 Kota Bengkulu Ada Tidak Ada

2 Kab. Bengkulu Utara Ada Ada Tidak

3 Kab. Bengkulu Selatan Ada Ada Tidak

4 Kab. Rejang Lebong Ada Ada Ada

5 Kab. Lebong Ada Tidak Tidak

6 Kab. Seluma Ada Tidak Tidak

7 Kab. Kaur Ada Tidak Tidak

8 Kab. Muko-Muko Ada Tidak Tidak

9 Kab. Kepahyang Ada Tidak Tidak

JAMBI

1 Kota Jambi Ada Tidak Ada

2 Kab. Kerinci Tidak Tidak Tidak

3 Kab. Merangin Ada Tidak Ada

4 Kab. Batang Hari Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Tanjung Jabung Barat Ada Tidak Ada

6 Kab. Bungo Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Sarolangun Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Tebo Ada Ada Ada

9 Kab. Muaro Jambi Ada Tidak Ada

10 Kab. Tanjung Jabung Timur Ada Tidak Ada

SUMATERA SELATAN

1 Kota Palembang Ada Ada Tidak

2 Kota Prabumulih Ada Tidak Tidak

3 Kota Lubuk Linggau Ada Ada Tidak

4 Kota Pagar Alam Ada Ada Tidak

5 Kab. OKU Ada Tidak Tidak

6 Kab. OKI Tidak Tidak Tidak

Page 202: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

193 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

7 Kab. Muara Enim Ada Ada Ada

8 Kab. Lahat Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Empat Lawang* (229.552) Tidak Tidak Tidak

10 Kab. Musi Rawas Tidak Tidak Tidak

11 Kab. Musi Banyuasin Tidak Tidak Tidak

12 Kab. Banyuasin Ada Ada Tidak

13 Kab. Ogan Ilir Ada Ada Ada

14 Kab. OKU Timur Tidak Tidak Tidak

15 Kab. OKU Selatan Tidak Tidak Tidak

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1 Kota Pangkal Pinang Ada Ada Ada

2 Kab. Bangka Ada Ada Ada

3 Kab. Belitung Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Bangka Barat Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Bangka Tengah Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Bangka Selatan Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Belitung Timur Ada Tidak Ada Tidak Ada

LAMPUNG

1 Kota Bandar Lampung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Metro Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Lampung Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Lampung Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Lampung Selatan Ada Ada Ada

6 Kab. Pesawaran* (375.984) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Lampung Timur Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Lampung Tengah Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Tanggamus Ada Ada Ada

10 Kab. Tulang Bawang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Way Kanan Ada Tidak Ada Ada

BANTEN

1 Kota Tangerang Ada

2 Kota Cilegon Tidak Ada

3 Kab. Serang Ada

4 Kab. Lebak Tidak Ada

5 Kab. Pandeglang Ada

6 Kab. Tangerang Ada

7 Kota Serang Ada

DKI JAKARTA

1 Kod. Jakarta Utara 0 0 0

2 Kod. Jakarta Barat 0 0 0

3 Kod. Jakarta Selatan 0 0 0

4 Kod. Jakarta Timur 0 0 0

Page 203: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

194 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

5 Kod. Jakarta Pusat 0 0 0

6 Kab. Kep. Seribu 0 0 0

JAWA BARAT

1 Kota Bandung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Bogor Ada Tidak Ada Ada

3 Kota Cirebon Ada Tidak Ada Ada

4 Kota Sukabumi Ada Ada Ada

5 Kota Bekasi Ada Ada Ada

6 Kota Tasikmalaya Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kota Cimahi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kota Depok Ada Tidak Ada Ada

9 Kota Banjar Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Bogor Ada Tidak Ada Ada

11 Kab. Sukabumi Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Cianjur Ada Ada Tidak Ada

13 Kab. Bandung Ada Ada Ada

14 Kab. Bandung Barat* (257.744) Ada Tidak Ada Ada

15 Kab. Garut Ada Ada Tidak Ada

16 Kab. Tasikmalaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

17 Kab. Ciamis Ada Tidak Ada Tidak Ada

18 Kab. Kuningan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

19 Kab. Cirebon Ada Ada Ada

20 Kab. Majalengka Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

21 Kab. Sumedang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

22 Kab. Indramayu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

23 Kab. Subang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

24 Kab. Purwakarta Ada Tidak Ada Ada

25 Kab. Karawang Ada Ada Tidak Ada

26 Kab. Bekasi Ada Tidak Ada Ada

JAWA TENGAH

1 Kota Semarang Ada

2 Kota Magelang Ada

3 Kota Surakarta Ada

4 Kota Salatiga Tidak Ada

5 Kota Pekalongan Ada

6 Kota Tegal Ada

7 Kab. Cilacap Tidak Ada

8 Kab. Banyumas Ada

9 Kab. Purbalingga Ada

10 Kab. Bj. Negara Ada

11 Kab. Kebumen Tidak Ada

12 Kab. Purworejo Ada

Page 204: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

195 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

13 Kab. Wonosobo Ada

14 Kab. Magelang Ada

15 Kab. Boyolali Ada

16 Kab. Klaten Ada

17 Kab. Sukoharjo Ada

18 Kab. Wonogiri Tidak Ada

19 Kab. Karanganyar Tidak Ada

20 Kab. Sragen Tidak Ada

21 Kab. Grobogan Ada

22 Kab. Blora Ada

23 Kab. Rembang Ada

24 Kab. Pati Ada

25 Kab. Kudus Tidak Ada

26 Kab. Jepara Ada

27 Kab. Demak Ada

28 Kab. Semarang Ada

29 Kab. Temanggung Ada

30 Kab. Kendal Ada

31 Kab. Batang Ada

32 Kab. Pekalongan Ada

33 Kab. Pemalang Ada

34 Kab. Tegal Ada

35 Kab. Brebes Ada

YOGYAKARTA

1 Kota Yogyakarta Ada

2 Kab. Kulon Progo Ada

3 Kab. Bantul Ada

4 Kab. Gunung Kidul Ada

5 Kab. Sleman Ada

JAWA TIMUR

1 Kota Surabaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Kediri Tidak Ada Tidak Ada Ada

3 Kota Blitar Tidak Ada Tidak Ada Ada

4 Kota Malang Ada Ada Ada

5 Kota Probolinggo Ada Tidak Ada Ada

6 Kota Pasuruan Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kota Mojokerto Ada Tidak Ada Ada

8 Kota Madiun Ada Ada Ada

9 Kota Batu Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Pacitan Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Ponorogo Ada Tidak Ada Ada

12 Kab. Trenggalek Ada Tidak Ada Ada

Page 205: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

196 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

13 Kab. Tulungagung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

14 Kab. Blitar Ada Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. Kediri Ada Ada Ada

16 Kab. Malang Ada Ada Ada

17 Kab. Lumajang Ada Ada Ada

18 Kab. Jember Ada Ada Ada

19 Kab. Banyuwangi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

20 Kab. Bondowoso Ada Tidak Ada Ada

21 Kab. Situbondo Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

22 Kab. Probolinggo Ada Ada Ada

23 Kab. Pasuruan Ada Ada Ada

24 Kab. Sidoarjo Ada Ada Tidak Ada

25 Kab. Mojokerto Ada Tidak Ada Ada

26 Kab. Jombang Ada Ada Ada

27 Kab. Nganjuk Ada Tidak Ada Ada

28 Kab. Madiun Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

29 Kab. Magetan Ada Tidak Ada Ada

30 Kab. Ngawi Ada Tidak Ada Ada

31 Kab. Lamongan Ada Ada Ada

32 Kab. Gresik Ada Tidak Ada Ada

33 Kab. Bangkalan Ada Tidak Ada Ada

34 Kab. Sampang Ada Tidak Ada Ada

35 Kab. Pamekasan Ada Tidak Ada Ada

36 Kab. Sumenep Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

37 Kab. Bojonegoro Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

38 Kab. Tuban Ada Ada Tidak Ada

BALI

1 Kota Denpasar Ada Ada Tidak ada

2 Kab. Jembrana Ada Ada Ada

3 Kab. Tabanan Ada Tidak ada Ada

4 Kab. Badung Ada Tidak ada Ada

5 Kab. Gianyar Ada Ada Ada

6 Kab. Klungkung Ada Tidak ada Ada

7 Kab. Bangli Ada Tidak ada Ada

8 Kab. Karangasem Ada Ada Ada

9 Kab. Buleleng Ada Ada Ada

NUSA TENGGARA BARAT

1 Kota Mataram Ada Ada Ada

2 Kota Bima Ada Ada Ada

3 Kab. Lombok Barat Ada Ada Ada

4 Kab. Lombok Tengah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Lombok Timur Ada Ada Ada

Page 206: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

197 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

6 Kab. Sumbawa Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Dompu Ada Ada Ada

8 Kab. Bima Ada Ada Ada

9 Kab. Sumbawa Barat Ada Ada Ada

NUSA TENGGARA TIMUR

1 Kota. Kupang Ada Ada Ada

2 Kab. Sumba Barat Ada Ada Ada

3Kab. Sumba Barat Daya*(235.632) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Sumba Tengah* (57.964) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Sumba Timur Ada Ada Ada

6 Kab. Kupang Ada Ada Ada

7 Kab. Timur Tengah Selatan Ada Ada Ada

8 Kab. Timur Tengah Utara Ada Ada Ada

9 Kab. Lembata Ada Ada Ada

10 Kab. Belu Ada Ada Ada

11 Kab. Alor Ada Ada Ada

12 Kab. Flores Timur Ada Ada Ada

13 Kab. Sikka Ada Ada Ada

14 Kab. Ende Tidak Ada Ada Ada

15 Kab. Ngada Ada Ada Ada

16 Kab. Nagekeo* (110.147) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

17 Kab. Manggarai Ada Ada Ada

18 Kab. Manggarai Timur* (232.020) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

19 Kab. Rote Ndao Ada Ada Ada

20 Kab. Manggarai Barat Ada Ada Ada

KALIMANTAN BARAT

1 Kota. Pontianak Ada Ada Ada

2 Kota. Singkawang Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Sambas Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Pontianak Ada Ada Ada

5 Kab. Kubu Raya* (488.479) Ada Ada Ada

6 Kab. Sanggau Ada Ada Ada

7 Kab. Sekadau Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Ketapang Ada Ada Ada

9 Kab. Kayong Utara* (85.805) Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Sintang Ada Tidak Ada Ada

11 Kab. Melawi Ada Tidak Ada Ada

12 Kab. Kapuas Hulu Ada Ada Ada

13 Kab. Bengkayang Ada Tidak Ada Tidak Ada

14 Kab. Landak Ada Tidak Ada Ada

Page 207: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

198 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

KALIMANTAN TENGAH

1 Kota. Palangkaraya Ada Tidak Ada

2 Kab. Kotawaringin Barat Ada Ada Tidak

3 Kab. Kotawaringin Timur Ada Ada Tidak

4 Kab. Kapuas Ada Ada Tidak

5 Kab. Barito Selatan Ada Ada Tidak

6 Kab. Barito Utara Ada Tidak Ada

7 Kab. Murung Raya Ada Tidak Ada

8 Kab. Barito Timur Ada Tidak Ada

9 Kab. Gunung Mas Ada Tidak Ada

10 Kab. Pulang Pisau Ada Tidak Ada

11 Kab. Katingan Ada Tidak Ada

12 Kab. Seruyan Ada Tidak Ada

13 Kab. Sukamara Ada Tidak Ada

14 Kab. Lamandau Ada Tidak Ada

KALIMANTAN TIMUR

1 Kota. Samarinda Ada Ada Ada

2 Kota. Balikpapan Ada Ada Tidak Ada

3 Kota. Tarakan Ada Tidak Ada Ada

4 Kota. Bontang Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Paser Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Kutai Kertanegara Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Berau Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Bulungan Ada Tidak Ada Ada

9 Kab. Malinau Ada Tidak Ada Ada

10 Kab. Nunukan Ada Tidak Ada Ada

11 Kab. Kutai Barat Ada Tidak Ada Ada

12 Kab. Kutai Timur Ada Tidak Ada Ada

13 Kab. Penajam Paser Utara Ada Tidak Ada Ada

14 Kab. Tana Tidung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

KALIMANTAN SELATAN

1 Kota. Banjarmasin Ada Tidak Ada

2 Kota. Banjar Baru Ada Tidak Ada

3 Kab. Tanah Laut Ada Tidak Ada

4 Kab. Kota Baru Ada Tidak Ada

5 Kab. Banjar Ada Ada Ada

6 Kab. Barito Kuala Tidak Tidak Tidak

7 Kab. Tapin Ada Ada Ada

8 Kab. Hulu Sungai Selatan Ada Tidak Ada

9 Kab. Hulu Sungai Tengah Ada Tidak Ada

10 Kab. Hulu Sungai Utara Ada Ada Tidak

11 Kab. Tabalong Ada Ada Ada

Page 208: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

199 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

12 Kab. Balangan Ada Ada Tidak

13 Kab. Tanah Bumbu Ada Tidak Ada

SULAWESI UTARA

1 Kota Manado Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kota Bitung Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kota Tomohon Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Sangihe Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Talaud Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Minahasa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

7 Kab. Minahasa Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Bolaang Mongondow Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Minahasa Selatan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

SULAWESI BARAT

1 Kab. Polmas Ya Tidak ada

2 Kab. Majene Ya Tidak ada

3 Kab. Mamuju Ya Tidak Tidak

4 Kab. Mamuju Utara Ya ada ada

5 Kab. Mamasa Ya Tidak ada

SULAWESI TENGAH

1 Kota Palu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

2 Kab. Banggai Ada Ada Ada

3 Kab. Poso Ada Ada Ada

4 Kab. Tojo Unauna Ada Ada Ada

5 Kab. Donggala Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Toli-toli Ada Ada Ada

7 Kab. Buol Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Morowali Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Banggai Kepulauan Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Parigi Moutong Ada Tidak Ada Tidak Ada

GORONTALO

1 Kota Gorontalo Ada Ada Ada

2 Kab. Gorontalo Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

3 Kab. Gorontalo Utara* Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Boalemo Ada Ada Ada

5 Kab. Bone Bolango Ada Ada Ada

6 Kab. Pohuwato Ada Tidak Ada Ada

SULAWESI TENGGARA

1 Kota Kendari Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Bau-Bau Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Buton Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Buton Utara* Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Muna Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Page 209: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

200 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

6 Kab. Kolaka Ada Ada Ada

7 Kab. Konawe Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Konawe Selatan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Konawe Utara* Ada Ada Tidak Ada

10 Kab. Bombana Ada Ada Ada

11 Kab. Wakatobi Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Kolaka Utara Ada Tidak Ada Ada

SULAWESI SELATAN

1 Kota Makassar Ada Ada Tidak Ada

2 Kota Pare Pare Ada Ada Ada

3 Kota Palopo Ada Tidak Ada Ada

4 Kab. Bulukumba Ada Ada Tidak Ada

5 Kab. Bantaeng Ada Ada Ada

6 Kab. Jeneponto Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Takalar Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Gowa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Sinjai Ada Ada Ada

10 Kab. Bone Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Maros Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Pangkep Ada Ada Tidak Ada

13 Kab. Barru Ada Tidak Ada Tidak Ada

14 Kab. Soppeng Ada Tidak Ada Ada

15 Kab. Wajo Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

16 Kab. Sidrap Ada Ada Ada

17 Kab. Pinrang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

18 Kab. Enrekang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

19 Kab. Luwu Ada Tidak Ada Tidak Ada

20 Kab. Luwu Timur Ada Tidak Ada Tidak Ada

21 Kab. Luwu Utara Ada Ada Ada

22 Kab. Tana Toraja Ada Tidak Ada Tidak Ada

23 Kab. Selayar Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

MALUKU UTARA

1 Kota Ternate Ada Ada Ada

2 Kota Tidore Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Halmahera Tengah Ada Ada Tidak Ada

4 Kab. Halmahera Barat Ada Tidak Ada Tidak Ada

5 Kab. Halmahera Utara Ada Tidak Ada Ada

6 Kab. Halmahera Selatan Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Halmahera Timur Ada Tidak Ada Ada

8 Kab. Kep. Sula Ada Ada Ada

MALUKU

1 Kota Ambon Ada Tidak Ada

Page 210: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

201 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

2 Kab. Maluku Tengah Ada Tidak Ada

3 Kab. Pulau Buru Ada Tidak Ada

4 Kab. Maluku Tenggara Ada Tidak Ada

5 Kota Tual* Tidak Tidak Tidak

6 Kab. Maluku Tenggara Barat Ada Tidak Ada

7 Kab. Seram Bagian Barat Tidak Tidak Tidak

8 Kab. Seram Bagian Timur Ada Tidak Ada

9 Kab. Kep. Aru Ada Tidak Ada

PAPUA BARAT

1 Kota Sorong Tidak Tidak Tidak

2 Kab. Sorong Ya Tidak Ya

3 Kab. Sorong Selatan Ya Tidak Ya

4 Kab. Raja Ampat Tidak Tidak Tidak

5 Kab. Manokwari Ya Tidak Tidak

6 Kab. Teluk Bintuni Ya Tidak Ya

7 Kab. Teluk Wondama Ya Ya Ya

8 Kab. Fak Fak Tidak Tidak Tidak

9 Kab. Kaimana Ya Ya Ya

PAPUA

1 Kota Jayapura Ada Ada Tidak Ada

2 Kab. Jayapura Ada Tidak Ada Ada

3 Kab. Dogiyai* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

4 Kab. Sarmi Ada Tidak Ada Ada

5 Kab. Mamberamo Raya* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

6 Kab. Kerom Ada Tidak Ada Ada

7 Kab. Jayawijaya Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

8 Kab. Lanny Jaya* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

9 Kab. Mamberamo Tengah* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10 Kab. Nduga Tengah* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

11 Kab. Yalimo* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

12 Kab. Pegunungan Bintang Ada Tidak Ada Ada

13 Kab. Yahukimo Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

14 Kab. Tolikara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

15 Kab. Puncak Jaya Ada Ada Ada

16 Kab. Puncak* Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

17 Kab. Merauke Ada Ada Ada

18 Kab. Bovendigoel Tidak Ada Ada Ada

19 Kab. Asmat Ada Tidak Ada Tidak Ada

20 Kab. Mappi Ada Tidak Ada Tidak Ada

21 Kab. Yapen Waropen Ada Tidak Ada Ada

22 Kab. Waropen Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

23 Kab. Biak Numfor Ada Ada Ada

Page 211: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

202 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

No. PROPINSI / KABUPATEN KOTA

BIAYA OPERASIONAL INSTALASI FARMASIKABUPATEN/KOTA TH. 2008

ADA/TIDAKPENGGUNAAN

UNTUKPEMELIHARAAN

PENGGUNAANUNTUK

DISTRIBUSI

24 Kab. Supiori Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

25 Kab. Nabire Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

26 Kab. Paniai Ada Tidak Ada Ada

27 Kab. Mimika Ada Ada Tidak Ada

Page 212: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

203 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 13

Tabel Distribusi Alokasi Dana Dekonsentrasi per Provinsi

1 3 4 5 6 7 8

1 229.000.000 1.245.210.000 1.300.000.000 343.560.000 500.000.000 515.625.000

2 343.000.000 1.677.210.000 1.700.000.000 420.200.000 600.000.000 659.375.000

3 229.000.000 1.216.210.000 1.300.000.000 297.200.000 500.000.000 528.125.000

4 665.210.000 1.000.000.000 219.450.000 400.000.000 365.625.000

5 229.000.000 1.138.210.000 1.200.000.000 337.850.000 400.000.000 412.500.000

6 229.000.000 635.210.000 1.000.000.000 243.460.000 300.000.000 365.625.000

7 133.000.000 767.210.000 1.000.000.000 272.097.000 300.000.000 453.125.000

8 133.000.000 656.210.000 1.000.000.000 176.150.000 300.000.000 443.750.000

9 229.000.000 1.075.210.000 1.100.000.000 302.248.000 400.000.000 490.625.000

10 133.000.000 767.210.000 1.000.000.000 201.050.000 350.000.000 531.250.000

11 132.000.000 1.024.210.000 1.100.000.000 120.320.000 300.000.000 475.000.000

12 0 514.273.000 600.000.000 193.030.000 294.305.000 346.875.000

13 343.000.000 1.725.207.000 1.800.000.000 466.200.000 500.000.000 593.750.000

14 343.000.000 2.013.210.000 2.100.000.000 539.930.000 600.000.000 678.125.000

15 229.000.000 994.210.000 1.000.000.000 143.770.000 300.000.000 396.875.000

16 343.000.000 2.055.210.000 2.100.000.000 467.060.000 600.000.000 756.250.000

17 133.000.000 737.210.000 1.000.000.000 241.370.000 400.000.000 434.375.000

18 133.000.000 825.210.000 1.000.000.000 195.157.000 400.000.000 493.750.000

19 229.000.000 951.210.000 1.000.000.000 360.610.000 600.000.000 596.875.000

20 229.000.000 1.173.210.000 1.200.000.000 279.180.000 400.000.000 531.250.000

21 133.000.000 828.210.000 1.000.000.000 312.990.000 550.000.000 481.250.000

22 229.000.000 1.144.207.000 1.200.000.000 347.600.000 500.000.000 521.875.000

23 229.000.000 1.099.210.000 1.100.000.000 308.850.000 500.000.000 431.250.000

24 229.000.000 1.054.210.000 1.100.000.000 287.800.000 550.000.000 490.625.000

25 605.207.000 1.000.000.000 237.752.000 400.000.000 446.875.000

26 229.000.000 1.033.210.000 1.100.000.000 280.740.000 550.000.000 503.125.000

27 133.000.000 617.210.000 1.000.000.000 148.918.000 400.000.000 456.250.000

28 446.000.000 1.761.210.000 1.800.000.000 315.250.000 500.000.000 625.000.000

29 133.000.000 683.210.000 1.000.000.000 257.100.000 500.000.000 512.500.000

30 229.000.000 994.210.000 1.000.000.000 316.750.000 550.000.000 484.375.000

31 133.000.000 1.086.210.000 1.200.000.000 278.700.000 550.000.000 503.125.000

32 133.000.000 1.062.210.000 1.100.000.000 267.100.000 500.000.000 403.125.000

33 445.767.000 1.851.210.000 1.900.000.000 410.558.000 600.000.000 571.875.000

4.683.767.000 24.808.674.000 27.300.000.000 6.656.415.000 10.744.305.000 11.259.375.000JUMLAH

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2005-2010

NO TAHUN 2007 TAHUN 2008TAHUN 2005 TAHUN 2009 TAHUN 2010

Sulawesi Tenggara

Bali

Sulawesi Barat

Kep. Bangka Belitung

Gorontalo

Kepulauan Riau

Papua Barat

Banten

Maluku Utara

Sumatera Barat

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Papua

Bengkulu

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Maluku

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

PROVINSI

DI Yogyakarta

Sumatera Utara

TAHUN 2006

Jawa Timur

Aceh

2

DKI Jakarta

Page 213: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

204 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 14

Tabel Distribusi Alokasi Dana Tugas Pembantuan per Instalasi Farmasi

Page 214: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

205 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Page 215: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

206 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Page 216: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

207 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 15 a

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2003 – 2006

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 638/ Menkes/SK/V/2003

tentang Harga Obat Pelayanan

Kesehatan Dasar

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 468/ Menkes/SK/IV/2004

tentang Pedoman Umum Pengadaan

Obat Pelayanan Kesehatan Dasar

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 12/Menkes/SK/I/2005 tentang

Harga Jual Obat Generik

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 068/Menkes/SK/II/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pencantuman

Nama Generik pada Label Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 639/ Menkes/SK/V/2003

tentang Harga Obat Program

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 469/ Menkes/SK/IV/2004

tentang Pedoman Umum Pengadaan

Obat Program Tahun 2004

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 168/Menkes/Per/II/2005

tentang Prekursor Farmasi

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang

Pencantuman Harga Eceren Tertinggi

(HET) pada Label Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 679/ Menkes/SK/V/2003

tentang Registrasi dan Izin Kerja

Asisten Apoteker

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 470/ Menkes/SK/IV/2004

tentang Harga Jual Obat Generik

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 279/Menkes/SK/II/2005 tentang

perubahan atas Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor

12/Menkes/SK/I/2005

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 189/Menkes/SK/III/2006

tentang Kebijakan Obat Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1076/ Menkes/SK/VII/2003

tentang Penyelenggaraan Pengobatan

Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 983/ Menkes/SK/VIII/2004

tentang Warung Obat Desa (WOD)

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor.468/Menkes/SK/IV/2005

tentang Pedoman Umum Pengadaan

Obat Pelayanan Kesehatan Dasar

Tahun 2005

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 314/Menkes/SK/V/2006 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor

068/Menkes/SK/II/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pencantuman

Nama Generik pada Label Obat

Page 217: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

208 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1112/ Menkes/SK/VII/2003

tentang Harga Obat Generik

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 988/ Menkes/SK/VIII/2004

tentang Pencantuman Nama Generik

pada Label Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 470/Menkes/SK/IV/2005

tentang Pedoman Umum Pengadaan

Obat Program Kesehatan Tahun 2005

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 336/Menkes/SK/II/2006 tentang

Harga Obat Generik

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1027 /Menkes/SK/IX/2004

tentang Standar Pelayanan Farmasi di

Apotik

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 524/Menkes/Per/IV/2005

tentang Perubahan atas Permenkes

988/Menkes/SK/VIII/2004 tentang

Pencantuman Nama Generik pada

Label Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 370/Menkes/SK/V/2006 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor

314/Menkes/SK/V/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pencantuman

Nama Generik pada Label Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1184 /Menkes/Per/XI/2004

tentang Pengamanan Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 676/Menkes/SK/II/2005 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor

12/Menkes/SK/I/2005 tentang Harga

Jual Obat Generik

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 487/Menkes/SK/VII/2006

tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor

336/Menkes/SK/V/2006 tentang Harga

Jual Obat Generik

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1197 /Menkes/SK/IX/2004

tentang Standar Pelayanan Farmasi di

Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 720/Menkes/SK/IX/2006

tentang Harga Obat Generik

Page 218: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

209 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 15 b

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tahun 2007 – 2010

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

Peraturan Presiden RI Nomor 94

Tahun 2007 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Atas Pengadaan dan

Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik

dan Alat Kesehatan yang Berfungsi

Sebagai Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 302/Menkes/SK/III/2008 tentang

Harga Obat Generik

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor HK/02.02/Menkes /068/I/2010

tentang Kewajiban Menggunakan

Obat Generik di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Pemerintah

Peraturan Presiden RI Nomor 95

Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketujuh Atas Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 791/Menkes/SK/VIII/2008

tentang Daftar Obat Esensial Nasional

(DOEN) Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor HK.03.01/146/2010 tentang

Harga Obat Generik

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 208/Menkes/SK/II/2007 tentang

Pedoman Umum Pengadaan

Perbekalan Kesehatan Tahun 2007

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 825/Menkes/SK/IX/2008

tentang Pemberlakuan Sistem

Elektronik Dalam Kerangka Indonesia

National Single Window di Lingkungan

Departemen Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2009 tentang Pekerjaan KefarmasianKeputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor HK.03.01/159/2010 tentang

Pengawasan Obat Generik

Page 219: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

210 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

284/Menkes/Per/III/2007 tentang

Apotek Rakyat

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1010/Menkes/SK/XI/2008 tentang

Registrasi Obat

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 261/Menkes/SK/IV/2009

tentang Farmakope Herbal Edisi

Pertama

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Izin Produksi Kosmetika

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang

Kebijakan Obat Tradisional Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1157/Menkes/SK/XII/2008

tentang Daftar Alat Kesehatan yang

Berfungsi Sebagai Obat bagi

Pelayanan Program Kesehatan

Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Notifikasi Kosmetika

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 521/Menkes/SK/IV/2007

tentang Harga Obat Generik

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1120/Menkes/Per/XII/2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor

1010/Menkes/SK/XI/2008 tentang

Registrasi Obat

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Produksi Alat Kesehatan dan

PKRT

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

695/Menkes/PER/VI/2007 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor

184/Menkes/Per/II/1995 tentang

Penyempurnaan Pelaksanaan Masa

Bhakti dan Izin Kerja Apoteker

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan

PKRT

Page 220: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

211 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

696/Menkes/PER/VI/2007 tentang

Harga Obat Generik Bernama Dagang

pada Sarana Pelayanan Kesehatan

Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1177/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Harga Perbekalan

Kesehatan dan Obat Gigi Tahun

2010

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 904/Menkes/SK/VIII/2007

tentang Pemberian Kuasa

Pendelegasian Kewenangan di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010

tentang Penyalur Alat Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 955/Menkes/SK/VIII/2007

tentang Obat-Obat Tambahan di Luar

Formularium pada Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Miskin Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010

tentang Industri Farmasi

Page 221: Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Kepala Bagian Program ...binfar.depkes.go.id/bmsimages/1361339891.pdf · i | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n

212 | P r o f i l K e f a r m a s i a n d a n A l a t K e s e h a t a n T a h u n 2 0 1 0

Lampiran 16

Rekap Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Tahun 2010

Σ Kegiatan POR

Ket

Aktif ΣPasif Apoteker DokterDokter

gigi TTK lain21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Aceh 23 315 111 204 310 5 0 0 0 1 22 6 159 0

2 Sumatera Utara 33 534 150 384 61 473 100 316 254 21 1081 434 399 8554

3 Sumatera Barat 19 256 86 170 19 237 133 142 175 24 483 244 335 4878

4 Riau 11 186 58 128 48 138 53 108 119 30 395 145 189 1914

5 Kep. Riau 7 67 24 43 0 67 0 33 39 21 162 69 56 1007

6 Bengkulu 10 165 44 121 33 132 14 114 77 7 178 25 62 320

7 Jambi 11 173 76 97 31 142 21 98 109 16 273 97 188 1752

8 Kep. Bangka Belitung 7 58 20 38 12 46 2 25 33 6 138 33 79 802

9 Sumatera Selatan 14 249 82 167 24 225 36 143 163 28 287 76 349 2040

10 Lampung 9 180 40 140 4 176 8 153 157 12 194 58 85 1131

11 Banten 3 60 20 40 14 46 40 40 40 4 97 50 18 1338

12 DKI Jakarta 6 254 42 212 10 244 3 131 123 55 417 361 104 1286

13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Yogyakarta 5 121 41 80 1 120 51 55 103 11 380 184 146 1379

16 Jawa Timur 14 433 207 226 11 422 164 161 298 34 530 314 263 1652

17 Bali 9 114 21 93 0 114 114 114 114 20 381 212 643 2098

18 Nusa Tenggara Barat 10 152 108 44 0 152 0 0 152 25 260 102 90 5359

19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Kalimantan Barat 15 228 80 148 2 226 27 39 40 31 177 32 633 1087

21 Kalimantan Tengah 10 99 35 64 18 81 18 58 44 26 107 22 50 639

22 Kalimantan Timur 14 217 69 148 6 211 62 109 121 63 334 157 679 959

23 Kalimantan Selatan 13 222 58 164 37 185 93 124 188 52 387 117 678 3169

24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Sulawesi Barat 5 86 46 40 19 67 26 57 57 16 38 29 39 29

26 Gorontalo 6 84 21 63 0 84 0 0 0 18 0 0 35 2

27 Sulawesi Tengah 11 166 51 115 0 166 0 159 0 5 57 16 43 18

28 Sulawesi Tenggara 12 230 58 172 1 229 1 0 0 28 0 0 119 112

29 Sulawesi Selatan 9 154 94 60 0 154 19 101 86 42 141 66 75 15

30 Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Maluku 11 150 40 110 18 132 136 0 0 9 0 0 19 127

32 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 Papua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 4953 1682 3271 679 4274 1121 2280 2492 605 6519 2849 5535 41667

Σ Jumlah Tenaga Kesehatan

Σ PerawatanΣ Non

Perawatan

PIOKonse

ling

Pencatatan

Pengobatan

Pasien (P3)

Memiliki Pedoman

Pengobatan

Σ Pendokumentasian pelayanan

kefarmasianNo Prov

ΣKab /

KotaΣ PKM

Σ Tipe Puskesmas