SKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Februari 2019
SKEMA UMUM KPBU
Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Februari 2019
2 2
Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional
Rasio Elektrifikasi 96.6%
Akses Sanitasi 100%
Akses Perumahan Layak Huni
Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal
Konektivitas
Tol Laut
+ intermoda
Pembangunan TIK: • Palapa Ring • Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan,
E-Kesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan
Pembangunan Energi 35 GW • Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam
1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)
Sektor
Unggulan
Jasa &
Pariwisata
Pertanian
Industri
Pengolahan
Infrastruktur Perkotaan
Keamananan dan Keselamatan Transportasi
Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan
Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
Shift Improve
Jaringan yang Mendukung
Efisiensi Perjalanan
Peningkatan Pangsa
Angkutan Umum
Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi
Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan
Avoid
Energi untuk Transportasi Perkotaan
Akses Air Minum 100%
Pengendalian Banjir
Mengembangkan infrastruktur perkotaan
melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota
cerdas
Penyediaan
Pelayanan Dasar
Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan
3
Hal baru di RKP 2019 Integrasi pendanaan yang bersumber dari : • Subsidi/Hibah (kebijakan)
• BUMN (proyek prioritas) • KPBU (proyek prioritas) • PINA (proyek prioritas)
Alokasi Pada Prioritas
Pasal 1 Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan
jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan
Pasal 4 ayat 1 Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan,
baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang
dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
Holistik
Integratif
Tematik
Spasial
Kerangka Pendanaan
APBN
K/L Subsidi, Hibah
Transfer ke daerah,
dana desa BUMN KPBU
PINA Sumber
lain
Aspek Pendanaan dalam PP 17/2017 ... integrasi sumber-sumber pendanaan ...
5
Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5 Tn)
(36,5%)
Total Investasi
Infrastruktur
Tahun
2015-2019:
USD 359.2 Bn
(IDR 4,796.2
Tn)
BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2 Tn)
(22,2%)
Anggaran
Negara
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6 Tn)
(41,3%)
Investasi Infrastruktur
Semua Resiko
teralokasi ke
Pemerintah
Pendanaan
Design
Kenaikan Biaya
Konstruksi
Kenaikan Biaya
Operasional
Resiko
Konstruksi
Pengadaan Lahan
Skema Konvensional
Alokasi resiko ke
Pemerintah
Alokasi resiko ke
Pihak Swasta
Pembiayaan Design
Penetapan Tarif Pengadaan
Lahan Peraturan Politik
Kenaikan Biaya
KOnstruksi
Kenaikan Biaya
Operasional Resiko
Konstruksi
Skema KPBU
Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia
Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU
Pengertian KPBU
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERUBAHAN PARADIGMA
PEMBENTUKAN ASET
(Pemerintah)
PELAYANAN MASYARAKAT
KONVENSIONAL
PENGADAAN ASET
DISERAHKAN SETELAH
KERJASAMA SELESAI
KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT
KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT
• On schedule, on budget, on service
• Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
• Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan. • Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang
lebih banyak
Manfaat KPBU:
KPBU • Bukan privatisasi tetapi
pengelolaan aset melalui konsesi
• Dapat berupa kegiatan yang: memiliki arus pendapatan (palapa ring), tidak memiliki pendapatan (jalintim)
5
Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Aspek Pengaturan
Subyek Kerjasama
Pemerintah
1. Menteri
2. Kepala Lembaga
3. Kepala Daerah
4. BUMN/BUMD
Badan Usaha
1. BUMN/BUMD
2. Badan Usaha Asing
3. Perseroan Terbatas
4. Koperasi
Obyek Kerjasama Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial
(19 Jenis Infrastruktur)
Kontribusi
Pemerintah
1. Pembiayaan Sebagian KPBU
2. Dukungan pemerintah
3. Jaminan pemerintah
Pengembalian
investasi Badan
Usaha
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif
(User Charge).
2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability
Payment).
3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan
dengan Perundang-undangan.
Tahapan
1. Tahap Perencanaan 4. Konstruksi
2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi
3. Tahap Transaksi
PENJAMINAN PEMERINTAH
• Peraturan Presiden No. 78/2010
• PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016
DUKUNGAN PEMERINTAH
PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
PERPRES 38/2015
PERMEN PPN NO. 4/2015
TENTANG PANDUAN UMUM
PERATURAN LKPP NO 19 TAHUN 2015 DAN
29 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BADAN USAHA
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
PMK NO. 260/2016
PERMENDAGRI No. 96/2016
KERJASAMA DAERAH
PP No. 28/2018
6
7
19 Jenis Sektor Infrastruktur
Kebandarudaraan
Kepelabuhanan
Perkeretaapian
Darat dan
penyeberangan
Jalan
Jalan Tol
Jembatan Tol
Pasar
Tradisional
Transportasi Jalan
Fasilitas Perkotaan
Pengelolaan Limbah Setempat
Air Minum Perumahan Rakyat
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Limbah Terpusat
SDA & Irigasi Kawasan
Fasilitas Pendidikan Lembaga
Pemasyarakatan
Kesehatan Sarana Olah Raga,
Kesenian dan Budaya
Pariwisata
Pembangkit
Listrik
Transmisi
Penerangan
Jalan Umum
Ketenagalistrikan Konservasi Energi Migas dan EBT Telekomunikasi &
Informatika
Fiber Optic
e-Gov
KONEKTIVITAS
FASILITAS PERKOTAAN FASILITAS SOSIAL
Dapat mengajukan kepada Menteri Bappernas
Dapat merupakan gabungan dari 2 sektor dengan PJPK ditentukan berdasarkan besaran Peran
On Service: Terjadi kesinambungan (perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan satu kesatuan dalam kontrak jangka panjang)
On Schedule: Badan usaha melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi keterlambatan konstruksi dan operasi
Outline Bussiness mengkaji aspek hukum, komersil, risiko, dan lingkungan
Pembagian risiko antara pemerintah dan swasta
On Budget: Dengan alokasi yang relatif sama, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak
8
Manfaat KPBU
9
Manfaat KPBU
9
• Pembangunan Jembatan
memakai skema APBN, ada
kerusakan sedikit harus
menunggu revisi anggaran kalau
tidak dianggarkan. Kalau
dengan skema KPBU, ada
kerusakan ditalangi oleh swasta
terlebih dahulu.
• Mengenai risiko pembengkakan
biaya operasional dan biaya
perawatan. Jika dengan KPBU,
risiko ditanggung oleh badan
usaha, kalau APBN oleh
pemerintah. Termasuk risiko
keterlambatan.
Manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU:
Efisiensi Anggaran: adanya analisis Value for Money
Kepastian Penyelesaian: swasta dibayar setelah pekerjaan selesai
Insentif Bagi Swasta : Pihak swasta diberi insentif agar dapat memberikan layanan
Fleksibel dan Inovasi: Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset
Ada Pembagian Risiko: ada pembagian risiko seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset.
Contoh Manfaat KPBU
Struktur Umum KPBU
Infrastructure Financing Fund
Project Development Fund
Dukungan Kelayakan (VGF)
Penjaminan Pemerintah
1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan
dana dan ekspertis infrastruktur dalam
penyiapan dan transaksi proyek KPBU
2.Memastikan proses lelang dilakukan
berdasarkan azas adil, kompetitif, dan
transparan
Untuk meningkatkan kelayakan finansial
proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal
untuk sebagian dana konstruksi
“melalui anggaran BUN”
Diberikan pemerintah melalui PT PII
Melalui PT SMI dan PT IIF
Pengaturan mengenai
Pemanfaatan BMN untuk
infrastruktur
Pembayaran berkala kepada Badan
Usaha oleh Pemerintah (PJPK)
berdasarkan ketersediaan layanan
infrastruktur yang diberikan
Pembayaran
Ketersediaan Layanan
(Availability Payment)
Tarif/User Payment
Skema Pengembalian
Investasi
Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan
Bentuk lain sepanjang
tidak bertentangan dengan
Perundang-undangan
10
Pasal 26 Perpres 38/2015
• PJPK menganggarkan dana
perencanaan , penyiapan,
transaksi dan manajemen KPBU
Kementerian
Keuangan
PJPK Pengguna
Sponsor
Equitas Pemberi
Dana
Proyek
KPBU
Badan
Usaha
Pelaksana
Ekuitas Debt
Kontrak
KPBU
Lahan/
Dukungan
/ AP
Biaya
Pengguna
Layanan
Infrastruktur
Dukungan Pemerintah
(Kementerian Keuangan)
PT PII
11
Prakarsa KPBU: Solicited
Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, penyiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D
Disiapkan oleh PJPK (K/L/Pemda) Didampingi Bappenas
Disiapkan oleh K/L Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF • Mulai
pembayaran
AP • LKPP bertindak sebagai transaction probity • PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding
Kemendagri Pertimbangan terhadap dokumen
rencana kegiatan KPDBU terkait AP
Capacity Building oleh Kantor Bersama KPBU
• VGF
Kemenkeu
• DAK
• Dukungan
sebagian
konstruksi
Contoh:
SPAM
Umbulan
Bappenas
mengamankan
alokasi
Identifikasi Proyek
Studi Pendahuluan
Outline Business Case (OBC)
Final Business Case (FBC)
Pra- kualifikasi
Request for Proposal
Bid Award Tandatangan
Perjanjian Financial
Close
PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI
PR
AK
AR
SA
PE
ME
RIN
TA
H
(SO
LIC
ITE
D)
Operasi Akhir
Kontrak Penyerahan
Aset
Konstruksi
MASA KONSESI KONSTRUKSI
12
Skema Prakarsa KPBU: Unsolicited
PR
AK
AR
SA
BA
DA
N
US
AH
A
(UN
SO
LIC
ITE
D)
Disiapkan oleh Pemrakarsa • Dilakukan oleh K/L
• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah
Sesuai dengan rencana kerja Pemerintah
Layak secara ekonomi dan financial
Perusahaan yang mengajukan memiliki kapasitas yang memadai.
Operasi
Pemrakarsa proyek mengajukan
proposal dan dokumen pra-studi kelayakan (FS) ke PJPK
Evaluasi dokumen Pra-FS untuk mendapat persetujuan.
Badan Usaha Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS Pengadaan
Tandatangan Perjanjian KPBU
.
Penerbitan Surat
Persetujuan Financial
Close
Akhir Kontrak
dan Penyerahan
Aset Konstruksi
Pilihan Pemberian Kompensasi
kepada Badan Usaha Pemrakarsa
Pemberian tambahan nilai 10% pada
dokumen pengadaan Right to match
Pembelian prakarsa KPBU
oleh PJPK
PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MASA KONSESI KONSTRUKSI
12
TOTAL: USD 159.1M TOTAL: USD 8,802M
Solicited PPP Project Pipeline 2 under operation project, 12 under construction projects, and 40 on progress projects
13
TOTAL: USD 2,786 M + 11 Projects Under Calculation TOTAL: USD 4,400 M
1. Manado - Bitung Toll Road
2. Balikpapan - Samarinda Toll Road
3. Pandaan - Malang Toll Road
4. Batang - Semarang Toll Road
5. Serpong - Balaraja Toll Road
6. Cisumdawu Toll Road 7. Serang -Panimbang Toll
Road 8. Umbulan Water Supply 9. Bandar Lampung Water
Supply 10.Nambo Regional Waste
Management 11.Central Java Power Plant 12.East Palapa Ring
1. Riau Non-Toll Road 2. Medan Municipal
Transport (LRT) 3. Patimban Port 4. Baubau Port 5. Pekanbaru Regional
Water Supply 6. Legok Nangka Regional
Waste Treatment 7. University of Sam
Ratulangi Teaching Hospital
8. Pirngadi Hospital 9. Indonesia National
Cancer Center Dharmais Hospital
10.Surakarta Street Lighting
1. Yogya - Bawen Toll Road 2. Proving Ground BPLJSKPB 3. Jatibarang Waste to
Energy 4. National Integrated
Welfare System 5. Relocation of Salemba
correctional facility to Ciangir
6. Ciputat Market 7. Bintuni Industrial Zone 8. Motor Vehicle Weighing
Implementation Unit (UPPKB)
9. Institut Teknologi Bandung’s Cirebon Campus Development
Preliminary study
Outline Business Case
(OBC) Final Business Case
(FBC) PQ Request for
Proposal Bid Award
PPP Agreement Signing
Financial Close Tender
Preparation
TOTAL: USD 3,196 M + 10 Projects Under Calculation TOTAL: USD 4,727 M
PLANNING PREPARATION TRANSACTION
CONSTRUCTION OPERATION
Included in PPP Book 2018 National Strategic Project (PSN)
Data per 29/01/2019
1. Makassar – Parepare Railway
1. South Sumatera Non-Toll Road
2. Labuan Bajo Airport 3. Hang Nadim Airport 4. Sidoarjo General
Hospital 5. Gorontalo Hospital
1. Road and Bridge in Central and Western Sumatera Road Corridor
2. Bridges in Trans Java Main Corridor
3. West Papua Crossing Port
4. Anggrek Port 5. LRT Semarang 6. Kamijoro Water Supply 7. Piyungan Sanitary
Landfill 8. Zainoel Abidin Regional
Hospital 9. Jogja Agro Techno Park 10.Tanjung Adikarto
Fishery Zone
1. Jakarta -Cikampek South Toll Road
2. Probowangi Toll Road
3. West Semarang Water Supply
1. West Palapa Ring
2. Central Palapa Ring
1. Semarang – Demak Toll Road 2. Multifunction Satellite
Unsolicited* PPP Project Pipeline 2 under construction projects and 11 on progress projects
.
Financial Close
Construction
2 Toll Road Projects
1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar (US$ 0.9 billion) 2. Jakarta – Cikampek Elevated II (US$ 1.3 billion)
2.2 Billion USD
Construction
1. Jatiluhur I Water Supply (US$ 142.2 million)
1. Tanjung Jabung Bridge (US$ 13.5 million)
2. Karian Water Supply (under calculation)
3. Marine Observation and Modeling (US$ 95.9 million)
Project proponent submits a proposal and pre-FS
document to GCA
Pre-FS document evaluation to get pre-FS approval
Business Entity
submits FS FS evaluation Procurement
PPP
Agreement
Signing
Issuing approval letter
Data per 29/01/2019
Technically integrated with the sector’s master plan
Economically and financially viable
The business entity that proposes the initiative has adequate financial capability to finance the project.
Evaluation Criteria:
1. TOD Poris Plawad (US$ 125.9 million)
*The unsolicited project is when the project is initiated by the private sector
Include in PPP Book 2018 National Strategic Project (PSN)
1. Semanan – Balaraja Toll Road
2. Kamal – Teluknaga – Rajeg Toll Road
3. Patimban Port Access Toll Road
4. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll Road
5. Balikpapan – Penajam Paser Utara Toll Bridge
6. Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo Toll Road Total: US$ 2,891 million
TERIMA KASIH
Koordinasi
Kantor Bersama KPBU Republik
Indonesia
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta 12710 - Indonesia
Fasilitasi
Capacity
Building
Percepatan
Pelaksanaan
KPBU di
Indonesia
15
LAMPIRAN
17
Availability Payment (AP) dengan Revenue berupa USO yang disetor ke BLU KPBU Menambah Ruang Kapasitas Fiskal Daerah, Mengurangi Risiko, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan
…meningkatkan kualitas pelayanan, menghemat 20,3%, meratakan beban anggaran…
Masa operasi Masa konstruksi
Profil Belanja Pemerintah jika Proyek dibangun dengan skema AP
Pengadaan Infrastruktur dengan Belanja Modal
s/d 32 tahun
s/d 32 tahun
CAPEX Cost Overrun
OPEX Cost Overrun
• RETAINED RISK = CAPEX Cost Overrun + OPEX Cost Overrun
• Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk
PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC
• Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25
dari Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing-masing Paket.
• Masa konstruksi tepat waktu • Kinerja pelayanan terjamin
Suku bunga obligasi 2017 7.5%
Inflasi 2010-2017 5.4%
PSC = Public Sector Comparator
PPP = KPBU - AP
Analisis Potensi Government Saving pada Proyek Palapa Ring
PSC PPP
Government Expenditure
-CAPEX 4,743,922,993,248 0
-OPEX 3,369,789,444,263 0
-Availability Payment 0 8,823,556,862,337
-Financing 332,074,609,527 0
-Ancillary 474,392,299,325 711,588,448,987
Risk Value
-Competitive Neutrality 0 - 792,398,870,316
-Retained Risk 2,049,442,259,087
Total Government Expenditure Including Risk
10,969,621,605,450 8,742,746,608,165
Government Saving 20.30%
BENCHMARK DUCTING
TIPE INSTALASI KABEL SERAT OPTIK (1/2)
•Pemasangan kabel umumnya di luar ruang yang bervariasi aplikasi panjangnya (kasus sederhananya untuk menghubungkan 2 bangunan dengan panjang segmen 20 meter)
•Digunakan untuk aplikasi kabel telekom atau telepon
Interbuilding / Outside Plant
•Pemasangan kabel serat optik dengan cara dikubur memungkinkan jika kabel didesain dengan tabung longgar untuk menahan tekanan, diisi gel untuk mencegah migrasi air, serta jaket yang digunakan harus tahan abrasi dan UV.
•Penggalian lubang hanya untuk penempatan kabel di dalamnya, kemudian ditimbun kembali. Penggalian parit hanya dilakukan untuk pemeriksaan visual apakah ada batu atau puing yang berpotensi merusak kabel. Selain itu, disarankan untuk mengisi lubang dengan 20cm pasir di bawah dan di atas kabel.
•Meskipun prosesnya rumit dan tidak cepat, cara instalasi ini paling efisien untuk pengaplikasian jarak pendek.
Direct Burial
•Diaplikasikan melalui serangkaian saluran yang ditempatkan di bawah jalan dilengkapi manholes untuk aksesnya.
•Pemasangan kabel dengan metode ini menguntungkan karena dapat bongkar pasang kabel tanpa merusak jalan, trotoar, bangunan, dan sebagainya.
•Keunggulan metode ini dibandingkan Outside Plant adalah kemudahan dalam terminasinya (serta kemudahan dalam pemasangan konektor secara langsung tanpa menggunakan pigtails. Metode ini juga lebih aman karena terlindung dari hewan pengerat dimana penyambungan ke kabel lapis baja tidak ekonomis dan pemasangan kabel dapat dilakukan sewaktu waktu tanpa mengganggu lingkungan.
•Diameter saluran harus minimal 2 kali dari diameter kabel serat optik.
•Pemasangan kabelserat optik dengan metode ini dapat dilakukan dengan 2 cara: cable pulling (paling sering digunakan) dan cable blowing (membutuhkan bahan khusus dan mahal).
Underground Conduit
TIPE INSTALASI KABEL SERAT OPTIK (2/2)
• Kabel serat optik yang terletak di aliran udara rentan terpengaruh oleh angin dan es sehingga kabel dapat meregang, melorot, dan menarik serat; sehingga kabel serat optik udara ini harus memiliki external support, pegas suspense, atau “messenger”.
Aerial
• Saluran intrabuilding dapat diinstall melalui langit – langit, dinding atau di bawah lantai.
• Sistem ini digunakan untuk ruang kerja yang bersifat permanen, tidak memerlukan fleksibilitas, dan memiliki kepasatan rendah. Saluran di bawah lantai sering tertanam dalam beton sehingga sulit untuk melakukan penambahan, perubahan atau pergerakan.
Intrabuilding
DUCTING
Ducting utilitas adalah „sistem struktur bawah tanah yang memuat satu atau lebih layanan utilitas yang memungkinkan
penempatan, pembaruan, pemeliharaan, perbaikan, atau revisi layanan tanpa perlu membuat penggalian; ini
menyiratkan bahwa struktur dapat dilalui oleh orang dan, dalam beberapa kasus, dapat dilalui oleh beberapa jenis
kendaraan.
Ducting multi-utilitas memuat lebih dari dua layanan, utilitas. Bebeberapa penyebutan nama secara internasional untuk
ducting multi-utilitas:
• „UTILIDORS‟ (USA),
• CSTs or Common Service Tunnels (Singapore),
• CUTs or Common Utility Tunnels (Malaysia),
• CUEs or Common Utility Enclosures (Hong Kong),
• CUDs or Common Utility Ducts (Taiwan),
• Les galeries multiréseaux (France).
Sebagian besar pengaplikasian difasilitasi oleh Kebijakan Pemerintah (misalnya terkait penggalian) dan fakta bahwa utilitas
dimiliki oleh Pemerintah.
Jenis, Pemasangan, Bentuk dan Bahan Ducting Multi-Utilitas
IMPLEMENTASI DUCTING MULTI-UTILITAS (MUT) DUNIA
• Ada banyak jenis MUT yang berbeda yang beroperasi di seluruh dunia dan belum ada upaya untuk menstandardisasi bagian atau
ukuran untuk terowongan multi-utilitas. Karena itu ketika mempertimbangkan adopsi MUT, ada banyak keputusan yang harus dibuat.
• Dengan menempatkan kredit tidak tertimbang terhadap masing-masing biaya ini, dapat dilihat bahwa MUT menawarkan keuntungan
jangka panjang yang signifikan (+30 kredit) dibandingkan teknologi trenchless (+8 hingga +18 kredit) dan metode trenching (+6 kredit).
• Adopsi MUT menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk penyediaan utilitas dan memerlukan perencanaan detil, khususnya
perhitungan manfaat jangka panjang dibandingkan metode penggalian parit tradisional.
IMPLEMENTASI DI BELANDA
• Ducting multi-utilitas adalah struktur bawah tanah yang berisi lebih dari dua
jenis utilitas publik dan mencakup drainase, ventilasi, penerangan, komunikasi,
daya, sistem pemantauan, fasilitas akses dll.
• Sering kali sulit bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyepakati membangun
saluran ini. Pemerintah kota dan perusahaan utilitas harus menyepakati hal-
hal seperti penerimaan teknis, desain dan manajemen ducting, pembagian
liabilitas yang menguntungkan, siapa yang membayar biayanya, dan
sejenisnya.
• Literatur dan standar internasional tidak memberikan informasi dan peraturan
tentang masalah bundling kabel dan kabel utama pada saluran utilitas.
Peraturan yang ada tidak melarang penggunaan saluran utilitas.
• Dengan menggunakan keahlian yang tersedia, 'semua' risiko yang berlaku
untuk saluran utilitas diidentifikasi, dijelaskan secara kuantitatif. Juga,
kemungkinan tindakan pencegahan diidentifikasi. Ini menyediakan basis data
umum untuk semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada desain
saluran utilitas. Dengan cara ini, semua yang terlibat dalam proses
pengambilan keputusan berbagi pengetahuan yang sama.
IMPLEMENTASI DI KANADA
PS:
Dalam menyediakan layanan publik, perusahaan utilitas sering memasang fasilitas mereka di jalan umum.
Apabila mereka tidak dapat menggunakan jalan umum, mereka dapat diminta untuk membeli tanah sendiri. Akan
tetapi, hal ini dapat meningkatkan biaya yang secara tidak langsung akan ditanggung oleh publik.
• Umumnya, parit terbuka di permukaan beraspal tidak diizinkan di daerah di mana bagian
jalan raya yang terlibat memiliki struktur perkerasan yang dibangun atau direkonstruksi
dalam periode waktu tertentu ditentukan oleh otoritaS jalan atau ketika jalan memiliki
pertimbangan aspek keselamatan. Pembongkaran dan / atau pemboran mungkin
diperlukan di area ini kecuali teridentifikasi ada bongkahan padat atau batu besar.
• Secara umum, tidak ada penggalian terbuka diizinkan dalam jalan bebas hambatan
kecuali diizinkan secara khusus oleh otoritas jalan.
• Ketika metode parit digunakan untuk menginstal utilitas lintas jalan raya, restorasi trotoar
dapat diperumit dengan rincian yang terlibat dengan restorasi dan dibutuhkan Rencana
Kontrol Lalu Lintas yang terperinci. Jika parit terbuka diizinkan oleh jalan otoritas, utilitas
harus memberikan jaminan kualitas pekerjaan yang mencakup periode waktu yang
ditentukan oleh otoritas jalan. • Semua instalasi bawah tanah non-
logam harus dilengkapi dengan kawat
jejak, pita logam atau metode lain
untuk menandai instalasi bawah
tanah.
• Pita peringatan harus tahan lama,
dirancang untuk menahan paparan
bawah tanah yang diperluas dan
dicetak dengan peringatan atau pesan
yang sesuai.
IMPLEMENTASI DI UK
• Utilitas Inggris telah sangat berkembang dalam hal jenis dan kapasitas utilitas dimulai sejak tahun 1807 dimana gas kota (diproduksi
dari batu bara) merupakan utilitas pertama yang diperkenalkan untuk menyalakan lampu jalan di Pall Mall London. Infrastruktur utilitas
(mis. pipa gas) ditempatkan di dalam parit (digali dengan tangan) dan kemudian ditimbun kembali menggunakan bahan yang digali.
• Sedangkan konsep ducting multi-utilitas pertama di UK diperkenalkan pada tahun 1866 untuk pengolahan air minum dan air limbah
kota London. Pipa gas, kabel listrik, dan pipa udara terkompresi kemudian ditambahkan ke terowongan Parisian.
• Pada awal abad ke-21, kapasitas infrastruktur tumbuh dan utilitas lebih lanjut diperkenalkan (misalnya kebijakan energi Inggris yang
membutuhkan infrastruktur bawah tanah baru), lokasi utilitas, pemeliharaan, peningkatan dan perluasan akan menjadi semakin kompleks
dan konflik ini tidak akan diselesaikan jika metode penggalian tradisional tetap ada digunakan. Metode tradisional menjadi tidak
ekonomis, mengganggu sosial dan merusak lingkungan, atau secara luas tidak berkelanjutan. Instalasi utilitas dipilih dengan
penggunaan terowongan multi-utilitas (MUT), yang 'pintar' (memfasilitasi instalasi utilitas, pemeliharaan, pembaruan, pemantauan
kondisi, lokasi aset dan deteksi kebocoran) dan berakhir (memungkinkan untuk penambahan).
• Instalasi biasanya dilakukan di tanah ‘virgin’ (misalnya di mana infrastruktur utilitas belum ada sebelumnya) dan wajib
mempertimbangkan biaya berkelanjutan.
PERTIMBANGAN PENENTUAN PENGGUNAAN DUCTING MULTI-UTILITAS (MUT) di UK
Melalui penggunanaan ducting multi-utilitas, kualitas tidak diragukan lagi akan meningkat dan risiko berkurang. Namun, basis pengetahuan
yang baik tidak ada untuk MUT di Inggris dan oleh karena itu dalam jangka pendek dianggap kurang berisiko menggunakan penggalian.
• Ada 1 juta streetwork yang perlu dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya oleh perusahaan utilitas di Inggris (DfT 2003), yang
mengharuskan lebih dari 4 juta lubang digali di jalan raya dan jalan setapak dengan biaya langsung £ 1 miliar (UKWIR, 2005 ).
Pemeliharaan membutuhkan bahan bangunan, tenaga kerja, mesin, penghalang dan sinyal lalu lintas dan biaya ini akan berkurang
secara signifikan dalam jangka panjang melalui penggunaan MUT.
• Kemampuan pekerja untuk melakukan pemeliharaan utilitas dengan penggalian parit dapat sangat dipengaruhi oleh cuaca. Batasan
terkait jenis tanah, jenis utilitas dan kedalaman, gangguan dari objek di dekatnya juga menjadi bahan pertimbangan.
• Dalam jangka panjang diasumsikan bahwa MUT akan menyingkirkan kebutuhan untuk penggalian jalan, oleh karena itu kemacetan
yang disebabkan oleh pekerjaan utilitas akan minimal.
• Identifikasi kebocoran - Badan Lingkungan Inggris melaporkan bahwa laju abstraksi untuk Inggris dan Wales pada 2002-03 adalah
sekitar 40.000 Ml / per hari dengan kerugian 10% (Ofwat 2004), sedangkan di Skotlandia angka kebocoran setinggi 45% (untuk 2000-
01). Selain itu, kebocoran gas juga berpotensi berbahaya. Hal ini dapat dicegah dengan menggunakan sensor, pemantauan berkala,
isolasi dan perbaikan dini.
• Penggalian dapat menyebabkan kerusakan langsung pada struktur permukaan jalan dan secara tidak langsung ke struktur yang
berdekatan, menyebabkan pengurangan masa hidup jalan dan biaya lebih lanjut.
INDIKATOR BIAYA BERKELANJUTAN UNTUK MEMBANDINGKAN PEMASANGAN UTILITAS
Biaya ekonomi jangka pendek untuk pemasangan utilitas
awal tergantung pada ukuran, bentuk, bahan, dan
kedalamannya. Biasanya dalam bentuk £/km penggalian
serta termasuk perhitungan mesin (excavator,
penghalang, sinyal lalu lintas) dan tenaga kerja.
Biaya sosial seperti saat pemeliharaan, pembaruan, atau
perluasan utilitas rutin jangka panjang tidak terhindarkan
yang akan menimbulkan risiko bagi masyarakat (yaitu
publik dan pekerja). Risiko bagi publik termasuk
keamanan dan keselamatan situs, serta saat penggalian
parit; kemacetan lalu lintas dan masalah parkir; kehilangan
waktu dan perdagangan bisnis; kebisingan, getaran dan
emisi peralatan (termasuk debu) yang dapat memengaruhi
kesehatan; berkurangnya kualitas ruang terbuka (misalnya
jalan setapak dan taman) di dalam kota perlu menjadi
perhatian.
Biaya lingkungan termasuk penggunaan energi seperti
mesin yang menggunakan bahan bakar yang digunakan
selama pekerjaan dan konsumsi bahan bakar yang akan
meningkat melalui kemacetan lalu lintas perlu
diperhitungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Selain itu, pertimbangan ekologi seperti adanya akar
pohon yang dapat merusak utilitas dan sebaliknya
kerusakan pada akar pohon karena penggalian utilitas
yang berdekatan dapat terjadi.