Top Banner
SKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Februari 2019
27

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Oct 08, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

SKEMA UMUM KPBU

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Februari 2019

Page 2: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

2 2

Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional

Rasio Elektrifikasi 96.6%

Akses Sanitasi 100%

Akses Perumahan Layak Huni

Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal

Konektivitas

Tol Laut

+ intermoda

Pembangunan TIK: • Palapa Ring • Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan,

E-Kesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan

Pembangunan Energi 35 GW • Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam

1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)

Sektor

Unggulan

Jasa &

Pariwisata

Pertanian

Industri

Pengolahan

Infrastruktur Perkotaan

Keamananan dan Keselamatan Transportasi

Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan

Shift Improve

Jaringan yang Mendukung

Efisiensi Perjalanan

Peningkatan Pangsa

Angkutan Umum

Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan

Avoid

Energi untuk Transportasi Perkotaan

Akses Air Minum 100%

Pengendalian Banjir

Mengembangkan infrastruktur perkotaan

melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota

cerdas

Penyediaan

Pelayanan Dasar

Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan

Page 3: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

3

Hal baru di RKP 2019 Integrasi pendanaan yang bersumber dari : • Subsidi/Hibah (kebijakan)

• BUMN (proyek prioritas) • KPBU (proyek prioritas) • PINA (proyek prioritas)

Alokasi Pada Prioritas

Pasal 1 Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan

jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Pasal 4 ayat 1 Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan,

baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

Holistik

Integratif

Tematik

Spasial

Kerangka Pendanaan

APBN

K/L Subsidi, Hibah

Transfer ke daerah,

dana desa BUMN KPBU

PINA Sumber

lain

Aspek Pendanaan dalam PP 17/2017 ... integrasi sumber-sumber pendanaan ...

Page 4: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

5

Swasta:

USD 131.1 Bn

(Rp. 1.751,5 Tn)

(36,5%)

Total Investasi

Infrastruktur

Tahun

2015-2019:

USD 359.2 Bn

(IDR 4,796.2

Tn)

BUMN:

USD 79.8 Bn

(Rp. 1.066,2 Tn)

(22,2%)

Anggaran

Negara

USD 148.2 Bn

(Rp. 1.978,6 Tn)

(41,3%)

Investasi Infrastruktur

Semua Resiko

teralokasi ke

Pemerintah

Pendanaan

Design

Kenaikan Biaya

Konstruksi

Kenaikan Biaya

Operasional

Resiko

Konstruksi

Pengadaan Lahan

Skema Konvensional

Alokasi resiko ke

Pemerintah

Alokasi resiko ke

Pihak Swasta

Pembiayaan Design

Penetapan Tarif Pengadaan

Lahan Peraturan Politik

Kenaikan Biaya

KOnstruksi

Kenaikan Biaya

Operasional Resiko

Konstruksi

Skema KPBU

Skema Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Perbedaan Skema Konvensional dan Skema KPBU

Page 5: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Pengertian KPBU

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERUBAHAN PARADIGMA

PEMBENTUKAN ASET

(Pemerintah)

PELAYANAN MASYARAKAT

KONVENSIONAL

PENGADAAN ASET

DISERAHKAN SETELAH

KERJASAMA SELESAI

KEWAJIBAN PEMERINTAH

MELAYANI MASYARAKAT

KEWAJIBAN PEMERINTAH MELAYANI MASYARAKAT

• On schedule, on budget, on service

• Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

• Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan. • Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang

lebih banyak

Manfaat KPBU:

KPBU • Bukan privatisasi tetapi

pengelolaan aset melalui konsesi

• Dapat berupa kegiatan yang: memiliki arus pendapatan (palapa ring), tidak memiliki pendapatan (jalintim)

5

Page 6: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Aspek Pengaturan

Subyek Kerjasama

Pemerintah

1. Menteri

2. Kepala Lembaga

3. Kepala Daerah

4. BUMN/BUMD

Badan Usaha

1. BUMN/BUMD

2. Badan Usaha Asing

3. Perseroan Terbatas

4. Koperasi

Obyek Kerjasama Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial

(19 Jenis Infrastruktur)

Kontribusi

Pemerintah

1. Pembiayaan Sebagian KPBU

2. Dukungan pemerintah

3. Jaminan pemerintah

Pengembalian

investasi Badan

Usaha

1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif

(User Charge).

2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability

Payment).

3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan

dengan Perundang-undangan.

Tahapan

1. Tahap Perencanaan 4. Konstruksi

2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi

3. Tahap Transaksi

PENJAMINAN PEMERINTAH

• Peraturan Presiden No. 78/2010

• PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016

DUKUNGAN PEMERINTAH

PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)

PERPRES 38/2015

PERMEN PPN NO. 4/2015

TENTANG PANDUAN UMUM

PERATURAN LKPP NO 19 TAHUN 2015 DAN

29 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN

BADAN USAHA

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

PMK NO. 260/2016

PERMENDAGRI No. 96/2016

KERJASAMA DAERAH

PP No. 28/2018

6

Page 7: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

7

19 Jenis Sektor Infrastruktur

Kebandarudaraan

Kepelabuhanan

Perkeretaapian

Darat dan

penyeberangan

Jalan

Jalan Tol

Jembatan Tol

Pasar

Tradisional

Transportasi Jalan

Fasilitas Perkotaan

Pengelolaan Limbah Setempat

Air Minum Perumahan Rakyat

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Limbah Terpusat

SDA & Irigasi Kawasan

Fasilitas Pendidikan Lembaga

Pemasyarakatan

Kesehatan Sarana Olah Raga,

Kesenian dan Budaya

Pariwisata

Pembangkit

Listrik

Transmisi

Penerangan

Jalan Umum

Ketenagalistrikan Konservasi Energi Migas dan EBT Telekomunikasi &

Informatika

Fiber Optic

e-Gov

KONEKTIVITAS

FASILITAS PERKOTAAN FASILITAS SOSIAL

Dapat mengajukan kepada Menteri Bappernas

Dapat merupakan gabungan dari 2 sektor dengan PJPK ditentukan berdasarkan besaran Peran

Page 8: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

On Service: Terjadi kesinambungan (perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan satu kesatuan dalam kontrak jangka panjang)

On Schedule: Badan usaha melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi keterlambatan konstruksi dan operasi

Outline Bussiness mengkaji aspek hukum, komersil, risiko, dan lingkungan

Pembagian risiko antara pemerintah dan swasta

On Budget: Dengan alokasi yang relatif sama, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak

8

Manfaat KPBU

Page 9: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

9

Manfaat KPBU

9

• Pembangunan Jembatan

memakai skema APBN, ada

kerusakan sedikit harus

menunggu revisi anggaran kalau

tidak dianggarkan. Kalau

dengan skema KPBU, ada

kerusakan ditalangi oleh swasta

terlebih dahulu.

• Mengenai risiko pembengkakan

biaya operasional dan biaya

perawatan. Jika dengan KPBU,

risiko ditanggung oleh badan

usaha, kalau APBN oleh

pemerintah. Termasuk risiko

keterlambatan.

Manfaat dari kebijakan pemanfaatan skema KPBU:

Efisiensi Anggaran: adanya analisis Value for Money

Kepastian Penyelesaian: swasta dibayar setelah pekerjaan selesai

Insentif Bagi Swasta : Pihak swasta diberi insentif agar dapat memberikan layanan

Fleksibel dan Inovasi: Pihak swasta memiliki ruang untuk berinovasi pada spesifikasi aset

Ada Pembagian Risiko: ada pembagian risiko seperti risiko konstruksi, risiko operasi, risiko pendanaan dan risiko kepemilikan aset.

Contoh Manfaat KPBU

Page 10: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Struktur Umum KPBU

Infrastructure Financing Fund

Project Development Fund

Dukungan Kelayakan (VGF)

Penjaminan Pemerintah

1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan

dana dan ekspertis infrastruktur dalam

penyiapan dan transaksi proyek KPBU

2.Memastikan proses lelang dilakukan

berdasarkan azas adil, kompetitif, dan

transparan

Untuk meningkatkan kelayakan finansial

proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal

untuk sebagian dana konstruksi

“melalui anggaran BUN”

Diberikan pemerintah melalui PT PII

Melalui PT SMI dan PT IIF

Pengaturan mengenai

Pemanfaatan BMN untuk

infrastruktur

Pembayaran berkala kepada Badan

Usaha oleh Pemerintah (PJPK)

berdasarkan ketersediaan layanan

infrastruktur yang diberikan

Pembayaran

Ketersediaan Layanan

(Availability Payment)

Tarif/User Payment

Skema Pengembalian

Investasi

Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan

Bentuk lain sepanjang

tidak bertentangan dengan

Perundang-undangan

10

Pasal 26 Perpres 38/2015

• PJPK menganggarkan dana

perencanaan , penyiapan,

transaksi dan manajemen KPBU

Kementerian

Keuangan

PJPK Pengguna

Sponsor

Equitas Pemberi

Dana

Proyek

KPBU

Badan

Usaha

Pelaksana

Ekuitas Debt

Kontrak

KPBU

Lahan/

Dukungan

/ AP

Biaya

Pengguna

Layanan

Infrastruktur

Dukungan Pemerintah

(Kementerian Keuangan)

PT PII

Page 11: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

11

Prakarsa KPBU: Solicited

Dalam Pasal 26 Perpres 38/2015, perencanaan, penyiapan dan transaksi disiapkan oleh K/L/D

Disiapkan oleh PJPK (K/L/Pemda) Didampingi Bappenas

Disiapkan oleh K/L Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas PDF • Mulai

pembayaran

AP • LKPP bertindak sebagai transaction probity • PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah

BKPM memastikan kelayakan investor dan proses market sounding

Kemendagri Pertimbangan terhadap dokumen

rencana kegiatan KPDBU terkait AP

Capacity Building oleh Kantor Bersama KPBU

• VGF

Kemenkeu

• DAK

• Dukungan

sebagian

konstruksi

Contoh:

SPAM

Umbulan

Bappenas

mengamankan

alokasi

Identifikasi Proyek

Studi Pendahuluan

Outline Business Case (OBC)

Final Business Case (FBC)

Pra- kualifikasi

Request for Proposal

Bid Award Tandatangan

Perjanjian Financial

Close

PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI

PR

AK

AR

SA

PE

ME

RIN

TA

H

(SO

LIC

ITE

D)

Operasi Akhir

Kontrak Penyerahan

Aset

Konstruksi

MASA KONSESI KONSTRUKSI

Page 12: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

12

Skema Prakarsa KPBU: Unsolicited

PR

AK

AR

SA

BA

DA

N

US

AH

A

(UN

SO

LIC

ITE

D)

Disiapkan oleh Pemrakarsa • Dilakukan oleh K/L

• PT PII melakukan proses penjaminan pemerintah

Sesuai dengan rencana kerja Pemerintah

Layak secara ekonomi dan financial

Perusahaan yang mengajukan memiliki kapasitas yang memadai.

Operasi

Pemrakarsa proyek mengajukan

proposal dan dokumen pra-studi kelayakan (FS) ke PJPK

Evaluasi dokumen Pra-FS untuk mendapat persetujuan.

Badan Usaha Pemrakarsa

menyerahkan FS

Evaluasi FS Pengadaan

Tandatangan Perjanjian KPBU

.

Penerbitan Surat

Persetujuan Financial

Close

Akhir Kontrak

dan Penyerahan

Aset Konstruksi

Pilihan Pemberian Kompensasi

kepada Badan Usaha Pemrakarsa

Pemberian tambahan nilai 10% pada

dokumen pengadaan Right to match

Pembelian prakarsa KPBU

oleh PJPK

PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI MASA KONSESI KONSTRUKSI

12

Page 13: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

TOTAL: USD 159.1M TOTAL: USD 8,802M

Solicited PPP Project Pipeline 2 under operation project, 12 under construction projects, and 40 on progress projects

13

TOTAL: USD 2,786 M + 11 Projects Under Calculation TOTAL: USD 4,400 M

1. Manado - Bitung Toll Road

2. Balikpapan - Samarinda Toll Road

3. Pandaan - Malang Toll Road

4. Batang - Semarang Toll Road

5. Serpong - Balaraja Toll Road

6. Cisumdawu Toll Road 7. Serang -Panimbang Toll

Road 8. Umbulan Water Supply 9. Bandar Lampung Water

Supply 10.Nambo Regional Waste

Management 11.Central Java Power Plant 12.East Palapa Ring

1. Riau Non-Toll Road 2. Medan Municipal

Transport (LRT) 3. Patimban Port 4. Baubau Port 5. Pekanbaru Regional

Water Supply 6. Legok Nangka Regional

Waste Treatment 7. University of Sam

Ratulangi Teaching Hospital

8. Pirngadi Hospital 9. Indonesia National

Cancer Center Dharmais Hospital

10.Surakarta Street Lighting

1. Yogya - Bawen Toll Road 2. Proving Ground BPLJSKPB 3. Jatibarang Waste to

Energy 4. National Integrated

Welfare System 5. Relocation of Salemba

correctional facility to Ciangir

6. Ciputat Market 7. Bintuni Industrial Zone 8. Motor Vehicle Weighing

Implementation Unit (UPPKB)

9. Institut Teknologi Bandung’s Cirebon Campus Development

Preliminary study

Outline Business Case

(OBC) Final Business Case

(FBC) PQ Request for

Proposal Bid Award

PPP Agreement Signing

Financial Close Tender

Preparation

TOTAL: USD 3,196 M + 10 Projects Under Calculation TOTAL: USD 4,727 M

PLANNING PREPARATION TRANSACTION

CONSTRUCTION OPERATION

Included in PPP Book 2018 National Strategic Project (PSN)

Data per 29/01/2019

1. Makassar – Parepare Railway

1. South Sumatera Non-Toll Road

2. Labuan Bajo Airport 3. Hang Nadim Airport 4. Sidoarjo General

Hospital 5. Gorontalo Hospital

1. Road and Bridge in Central and Western Sumatera Road Corridor

2. Bridges in Trans Java Main Corridor

3. West Papua Crossing Port

4. Anggrek Port 5. LRT Semarang 6. Kamijoro Water Supply 7. Piyungan Sanitary

Landfill 8. Zainoel Abidin Regional

Hospital 9. Jogja Agro Techno Park 10.Tanjung Adikarto

Fishery Zone

1. Jakarta -Cikampek South Toll Road

2. Probowangi Toll Road

3. West Semarang Water Supply

1. West Palapa Ring

2. Central Palapa Ring

1. Semarang – Demak Toll Road 2. Multifunction Satellite

Page 14: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

Unsolicited* PPP Project Pipeline 2 under construction projects and 11 on progress projects

.

Financial Close

Construction

2 Toll Road Projects

1. Krian-Legundi-Bunder-Manyar (US$ 0.9 billion) 2. Jakarta – Cikampek Elevated II (US$ 1.3 billion)

2.2 Billion USD

Construction

1. Jatiluhur I Water Supply (US$ 142.2 million)

1. Tanjung Jabung Bridge (US$ 13.5 million)

2. Karian Water Supply (under calculation)

3. Marine Observation and Modeling (US$ 95.9 million)

Project proponent submits a proposal and pre-FS

document to GCA

Pre-FS document evaluation to get pre-FS approval

Business Entity

submits FS FS evaluation Procurement

PPP

Agreement

Signing

Issuing approval letter

Data per 29/01/2019

Technically integrated with the sector’s master plan

Economically and financially viable

The business entity that proposes the initiative has adequate financial capability to finance the project.

Evaluation Criteria:

1. TOD Poris Plawad (US$ 125.9 million)

*The unsolicited project is when the project is initiated by the private sector

Include in PPP Book 2018 National Strategic Project (PSN)

1. Semanan – Balaraja Toll Road

2. Kamal – Teluknaga – Rajeg Toll Road

3. Patimban Port Access Toll Road

4. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll Road

5. Balikpapan – Penajam Paser Utara Toll Bridge

6. Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo Toll Road Total: US$ 2,891 million

Page 15: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

TERIMA KASIH

Koordinasi

Kantor Bersama KPBU Republik

Indonesia

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

(Persero)

Capital Place, 7th & 8th Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,

Jakarta 12710 - Indonesia

Fasilitasi

Capacity

Building

Percepatan

Pelaksanaan

KPBU di

Indonesia

15

Page 16: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

LAMPIRAN

Page 17: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

17

Availability Payment (AP) dengan Revenue berupa USO yang disetor ke BLU KPBU Menambah Ruang Kapasitas Fiskal Daerah, Mengurangi Risiko, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan

…meningkatkan kualitas pelayanan, menghemat 20,3%, meratakan beban anggaran…

Masa operasi Masa konstruksi

Profil Belanja Pemerintah jika Proyek dibangun dengan skema AP

Pengadaan Infrastruktur dengan Belanja Modal

s/d 32 tahun

s/d 32 tahun

CAPEX Cost Overrun

OPEX Cost Overrun

• RETAINED RISK = CAPEX Cost Overrun + OPEX Cost Overrun

• Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk

PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC

• Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25

dari Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing-masing Paket.

• Masa konstruksi tepat waktu • Kinerja pelayanan terjamin

Suku bunga obligasi 2017 7.5%

Inflasi 2010-2017 5.4%

PSC = Public Sector Comparator

PPP = KPBU - AP

Analisis Potensi Government Saving pada Proyek Palapa Ring

PSC PPP

Government Expenditure

-CAPEX 4,743,922,993,248 0

-OPEX 3,369,789,444,263 0

-Availability Payment 0 8,823,556,862,337

-Financing 332,074,609,527 0

-Ancillary 474,392,299,325 711,588,448,987

Risk Value

-Competitive Neutrality 0 - 792,398,870,316

-Retained Risk 2,049,442,259,087

Total Government Expenditure Including Risk

10,969,621,605,450 8,742,746,608,165

Government Saving 20.30%

Page 18: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BENCHMARK DUCTING

Page 19: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

TIPE INSTALASI KABEL SERAT OPTIK (1/2)

•Pemasangan kabel umumnya di luar ruang yang bervariasi aplikasi panjangnya (kasus sederhananya untuk menghubungkan 2 bangunan dengan panjang segmen 20 meter)

•Digunakan untuk aplikasi kabel telekom atau telepon

Interbuilding / Outside Plant

•Pemasangan kabel serat optik dengan cara dikubur memungkinkan jika kabel didesain dengan tabung longgar untuk menahan tekanan, diisi gel untuk mencegah migrasi air, serta jaket yang digunakan harus tahan abrasi dan UV.

•Penggalian lubang hanya untuk penempatan kabel di dalamnya, kemudian ditimbun kembali. Penggalian parit hanya dilakukan untuk pemeriksaan visual apakah ada batu atau puing yang berpotensi merusak kabel. Selain itu, disarankan untuk mengisi lubang dengan 20cm pasir di bawah dan di atas kabel.

•Meskipun prosesnya rumit dan tidak cepat, cara instalasi ini paling efisien untuk pengaplikasian jarak pendek.

Direct Burial

•Diaplikasikan melalui serangkaian saluran yang ditempatkan di bawah jalan dilengkapi manholes untuk aksesnya.

•Pemasangan kabel dengan metode ini menguntungkan karena dapat bongkar pasang kabel tanpa merusak jalan, trotoar, bangunan, dan sebagainya.

•Keunggulan metode ini dibandingkan Outside Plant adalah kemudahan dalam terminasinya (serta kemudahan dalam pemasangan konektor secara langsung tanpa menggunakan pigtails. Metode ini juga lebih aman karena terlindung dari hewan pengerat dimana penyambungan ke kabel lapis baja tidak ekonomis dan pemasangan kabel dapat dilakukan sewaktu waktu tanpa mengganggu lingkungan.

•Diameter saluran harus minimal 2 kali dari diameter kabel serat optik.

•Pemasangan kabelserat optik dengan metode ini dapat dilakukan dengan 2 cara: cable pulling (paling sering digunakan) dan cable blowing (membutuhkan bahan khusus dan mahal).

Underground Conduit

Page 20: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

TIPE INSTALASI KABEL SERAT OPTIK (2/2)

• Kabel serat optik yang terletak di aliran udara rentan terpengaruh oleh angin dan es sehingga kabel dapat meregang, melorot, dan menarik serat; sehingga kabel serat optik udara ini harus memiliki external support, pegas suspense, atau “messenger”.

Aerial

• Saluran intrabuilding dapat diinstall melalui langit – langit, dinding atau di bawah lantai.

• Sistem ini digunakan untuk ruang kerja yang bersifat permanen, tidak memerlukan fleksibilitas, dan memiliki kepasatan rendah. Saluran di bawah lantai sering tertanam dalam beton sehingga sulit untuk melakukan penambahan, perubahan atau pergerakan.

Intrabuilding

Page 21: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

DUCTING

Ducting utilitas adalah „sistem struktur bawah tanah yang memuat satu atau lebih layanan utilitas yang memungkinkan

penempatan, pembaruan, pemeliharaan, perbaikan, atau revisi layanan tanpa perlu membuat penggalian; ini

menyiratkan bahwa struktur dapat dilalui oleh orang dan, dalam beberapa kasus, dapat dilalui oleh beberapa jenis

kendaraan.

Ducting multi-utilitas memuat lebih dari dua layanan, utilitas. Bebeberapa penyebutan nama secara internasional untuk

ducting multi-utilitas:

• „UTILIDORS‟ (USA),

• CSTs or Common Service Tunnels (Singapore),

• CUTs or Common Utility Tunnels (Malaysia),

• CUEs or Common Utility Enclosures (Hong Kong),

• CUDs or Common Utility Ducts (Taiwan),

• Les galeries multiréseaux (France).

Sebagian besar pengaplikasian difasilitasi oleh Kebijakan Pemerintah (misalnya terkait penggalian) dan fakta bahwa utilitas

dimiliki oleh Pemerintah.

Jenis, Pemasangan, Bentuk dan Bahan Ducting Multi-Utilitas

Page 22: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

IMPLEMENTASI DUCTING MULTI-UTILITAS (MUT) DUNIA

• Ada banyak jenis MUT yang berbeda yang beroperasi di seluruh dunia dan belum ada upaya untuk menstandardisasi bagian atau

ukuran untuk terowongan multi-utilitas. Karena itu ketika mempertimbangkan adopsi MUT, ada banyak keputusan yang harus dibuat.

• Dengan menempatkan kredit tidak tertimbang terhadap masing-masing biaya ini, dapat dilihat bahwa MUT menawarkan keuntungan

jangka panjang yang signifikan (+30 kredit) dibandingkan teknologi trenchless (+8 hingga +18 kredit) dan metode trenching (+6 kredit).

• Adopsi MUT menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk penyediaan utilitas dan memerlukan perencanaan detil, khususnya

perhitungan manfaat jangka panjang dibandingkan metode penggalian parit tradisional.

Page 23: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

IMPLEMENTASI DI BELANDA

• Ducting multi-utilitas adalah struktur bawah tanah yang berisi lebih dari dua

jenis utilitas publik dan mencakup drainase, ventilasi, penerangan, komunikasi,

daya, sistem pemantauan, fasilitas akses dll.

• Sering kali sulit bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyepakati membangun

saluran ini. Pemerintah kota dan perusahaan utilitas harus menyepakati hal-

hal seperti penerimaan teknis, desain dan manajemen ducting, pembagian

liabilitas yang menguntungkan, siapa yang membayar biayanya, dan

sejenisnya.

• Literatur dan standar internasional tidak memberikan informasi dan peraturan

tentang masalah bundling kabel dan kabel utama pada saluran utilitas.

Peraturan yang ada tidak melarang penggunaan saluran utilitas.

• Dengan menggunakan keahlian yang tersedia, 'semua' risiko yang berlaku

untuk saluran utilitas diidentifikasi, dijelaskan secara kuantitatif. Juga,

kemungkinan tindakan pencegahan diidentifikasi. Ini menyediakan basis data

umum untuk semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada desain

saluran utilitas. Dengan cara ini, semua yang terlibat dalam proses

pengambilan keputusan berbagi pengetahuan yang sama.

Page 24: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

IMPLEMENTASI DI KANADA

PS:

Dalam menyediakan layanan publik, perusahaan utilitas sering memasang fasilitas mereka di jalan umum.

Apabila mereka tidak dapat menggunakan jalan umum, mereka dapat diminta untuk membeli tanah sendiri. Akan

tetapi, hal ini dapat meningkatkan biaya yang secara tidak langsung akan ditanggung oleh publik.

• Umumnya, parit terbuka di permukaan beraspal tidak diizinkan di daerah di mana bagian

jalan raya yang terlibat memiliki struktur perkerasan yang dibangun atau direkonstruksi

dalam periode waktu tertentu ditentukan oleh otoritaS jalan atau ketika jalan memiliki

pertimbangan aspek keselamatan. Pembongkaran dan / atau pemboran mungkin

diperlukan di area ini kecuali teridentifikasi ada bongkahan padat atau batu besar.

• Secara umum, tidak ada penggalian terbuka diizinkan dalam jalan bebas hambatan

kecuali diizinkan secara khusus oleh otoritas jalan.

• Ketika metode parit digunakan untuk menginstal utilitas lintas jalan raya, restorasi trotoar

dapat diperumit dengan rincian yang terlibat dengan restorasi dan dibutuhkan Rencana

Kontrol Lalu Lintas yang terperinci. Jika parit terbuka diizinkan oleh jalan otoritas, utilitas

harus memberikan jaminan kualitas pekerjaan yang mencakup periode waktu yang

ditentukan oleh otoritas jalan. • Semua instalasi bawah tanah non-

logam harus dilengkapi dengan kawat

jejak, pita logam atau metode lain

untuk menandai instalasi bawah

tanah.

• Pita peringatan harus tahan lama,

dirancang untuk menahan paparan

bawah tanah yang diperluas dan

dicetak dengan peringatan atau pesan

yang sesuai.

Page 25: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

IMPLEMENTASI DI UK

• Utilitas Inggris telah sangat berkembang dalam hal jenis dan kapasitas utilitas dimulai sejak tahun 1807 dimana gas kota (diproduksi

dari batu bara) merupakan utilitas pertama yang diperkenalkan untuk menyalakan lampu jalan di Pall Mall London. Infrastruktur utilitas

(mis. pipa gas) ditempatkan di dalam parit (digali dengan tangan) dan kemudian ditimbun kembali menggunakan bahan yang digali.

• Sedangkan konsep ducting multi-utilitas pertama di UK diperkenalkan pada tahun 1866 untuk pengolahan air minum dan air limbah

kota London. Pipa gas, kabel listrik, dan pipa udara terkompresi kemudian ditambahkan ke terowongan Parisian.

• Pada awal abad ke-21, kapasitas infrastruktur tumbuh dan utilitas lebih lanjut diperkenalkan (misalnya kebijakan energi Inggris yang

membutuhkan infrastruktur bawah tanah baru), lokasi utilitas, pemeliharaan, peningkatan dan perluasan akan menjadi semakin kompleks

dan konflik ini tidak akan diselesaikan jika metode penggalian tradisional tetap ada digunakan. Metode tradisional menjadi tidak

ekonomis, mengganggu sosial dan merusak lingkungan, atau secara luas tidak berkelanjutan. Instalasi utilitas dipilih dengan

penggunaan terowongan multi-utilitas (MUT), yang 'pintar' (memfasilitasi instalasi utilitas, pemeliharaan, pembaruan, pemantauan

kondisi, lokasi aset dan deteksi kebocoran) dan berakhir (memungkinkan untuk penambahan).

• Instalasi biasanya dilakukan di tanah ‘virgin’ (misalnya di mana infrastruktur utilitas belum ada sebelumnya) dan wajib

mempertimbangkan biaya berkelanjutan.

Page 26: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

PERTIMBANGAN PENENTUAN PENGGUNAAN DUCTING MULTI-UTILITAS (MUT) di UK

Melalui penggunanaan ducting multi-utilitas, kualitas tidak diragukan lagi akan meningkat dan risiko berkurang. Namun, basis pengetahuan

yang baik tidak ada untuk MUT di Inggris dan oleh karena itu dalam jangka pendek dianggap kurang berisiko menggunakan penggalian.

• Ada 1 juta streetwork yang perlu dilakukan pemeliharaan setiap tahunnya oleh perusahaan utilitas di Inggris (DfT 2003), yang

mengharuskan lebih dari 4 juta lubang digali di jalan raya dan jalan setapak dengan biaya langsung £ 1 miliar (UKWIR, 2005 ).

Pemeliharaan membutuhkan bahan bangunan, tenaga kerja, mesin, penghalang dan sinyal lalu lintas dan biaya ini akan berkurang

secara signifikan dalam jangka panjang melalui penggunaan MUT.

• Kemampuan pekerja untuk melakukan pemeliharaan utilitas dengan penggalian parit dapat sangat dipengaruhi oleh cuaca. Batasan

terkait jenis tanah, jenis utilitas dan kedalaman, gangguan dari objek di dekatnya juga menjadi bahan pertimbangan.

• Dalam jangka panjang diasumsikan bahwa MUT akan menyingkirkan kebutuhan untuk penggalian jalan, oleh karena itu kemacetan

yang disebabkan oleh pekerjaan utilitas akan minimal.

• Identifikasi kebocoran - Badan Lingkungan Inggris melaporkan bahwa laju abstraksi untuk Inggris dan Wales pada 2002-03 adalah

sekitar 40.000 Ml / per hari dengan kerugian 10% (Ofwat 2004), sedangkan di Skotlandia angka kebocoran setinggi 45% (untuk 2000-

01). Selain itu, kebocoran gas juga berpotensi berbahaya. Hal ini dapat dicegah dengan menggunakan sensor, pemantauan berkala,

isolasi dan perbaikan dini.

• Penggalian dapat menyebabkan kerusakan langsung pada struktur permukaan jalan dan secara tidak langsung ke struktur yang

berdekatan, menyebabkan pengurangan masa hidup jalan dan biaya lebih lanjut.

Page 27: Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun ... fileSKEMA UMUM KPBU Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

INDIKATOR BIAYA BERKELANJUTAN UNTUK MEMBANDINGKAN PEMASANGAN UTILITAS

Biaya ekonomi jangka pendek untuk pemasangan utilitas

awal tergantung pada ukuran, bentuk, bahan, dan

kedalamannya. Biasanya dalam bentuk £/km penggalian

serta termasuk perhitungan mesin (excavator,

penghalang, sinyal lalu lintas) dan tenaga kerja.

Biaya sosial seperti saat pemeliharaan, pembaruan, atau

perluasan utilitas rutin jangka panjang tidak terhindarkan

yang akan menimbulkan risiko bagi masyarakat (yaitu

publik dan pekerja). Risiko bagi publik termasuk

keamanan dan keselamatan situs, serta saat penggalian

parit; kemacetan lalu lintas dan masalah parkir; kehilangan

waktu dan perdagangan bisnis; kebisingan, getaran dan

emisi peralatan (termasuk debu) yang dapat memengaruhi

kesehatan; berkurangnya kualitas ruang terbuka (misalnya

jalan setapak dan taman) di dalam kota perlu menjadi

perhatian.

Biaya lingkungan termasuk penggunaan energi seperti

mesin yang menggunakan bahan bakar yang digunakan

selama pekerjaan dan konsumsi bahan bakar yang akan

meningkat melalui kemacetan lalu lintas perlu

diperhitungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Selain itu, pertimbangan ekologi seperti adanya akar

pohon yang dapat merusak utilitas dan sebaliknya

kerusakan pada akar pohon karena penggalian utilitas

yang berdekatan dapat terjadi.