Diplomasi Palestina Untuk Merdeka Dan Menjadi Anggota Penuh PBB Tahun 2011

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 1 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum

Upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB adalah sebuah perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Palestina hingga tahun 2011 masih bersengketa dengan Israel terkait masalah kedaulatan territorial. Adapun banyak terjadi tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam perjalanan konflik kedua belah pihak. Konflik yang masih membara melibatkan rakyat sipil dan memakan korban tak terhingga sejak proklamasi kemerdekaan Israel tahun 1948. Berbagai perundingan telah digelar baik antara Palestina dan Israel maupun melalui mediasi pihak ketiga. Namun tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan bagi perdamaian Palestina dan Israel. Sehingga, Palestina pada tahun 2011 mengajukan proposal untuk diterima menjadi anggota penuh PBB dengan tujuan meningkatkan posisi tawarnya dalam perundingan dengan Israel sekaligus pengakuan de jure atas Palestina sebagai negara yang merdeka sesuai batas territorial tahun 1967. Namun pada 11 November 2011 diplomasi Palestina gagal untuk mendapatkan 9 (Sembilan) suara anggota Dewan Keamanan PBB sebagai syarat dukungan minimal diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB1. Sehingga paper ini muncul dengan pertanyaan apa faktor yang menyebabkan kegagalan diplomasi Palestina menjadi anggota penuh PBB tahun 2011? Adapun paper ini berusaha me-review tentang tulisan para penulis dan ahli Timur Tengah terkait konflik Palestina-Israel, terutama peneliti LIPI Riza Sihbudi, wartawan senior Kompas Mustafa Abd. Rahman dan pakar hubungan internasional AS Noam Chomsky. Adapun paper ini berusaha mengikuti perkembangan upaya-upaya Palestina yang terbaru di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas menurut sudut pandang praktik diplomasi dalam hubungan internasional. Beberapa pemikir diplomasi menekankan aspek yang beragam dalam memahami hubungan internasional dewasa ini. Paper ini merujuk pada definisi Diplomasi yang diberikan Barston (2006, p.1), di mana Diplomasi dimaknai sebagai manajemen1

Aditia Maruli, Komisi PBB tak sepakat soal keanggotaan Palestina, Berita Antara, 12 November 2011, diunduh 29 November 2011 pada http://www.antaranews.com/berita/284204/komisi-pbb-tak-sepakat-soalkeanggotaan-palestina. Hasil voting anggota tetap dan tidak tetap DK PBB, 8 negara mendukung (Rusia, Cina, Afrika Selatan, India, Brazil, Libanon, Nigeria, Gabon), 2 abstain (Inggris dan Perancis), dan 5 memihak Israel (AS, Kolombia, Portugal, Bosnia, Jerman). Dikutip dari laporan Chris McGreal, 11 November 2011, pada http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/united-nations-delays-palestinianstatehood-vote


relasi antar negara dan aktor-aktor lain. Menurut perspektif sebuah negara, diplomasi terdiri dari perumusan, pembentukan dan implementasi kebijakan luar negeri. Diplomasi adalah instrumen negara melalui perwakilan formal maupun tidak formal, serta aktor-aktor lain yang mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan mewujudkan kepentingan yang lebih luas menggunakan korespondensi, pembicaraan rahasia, pertukaran pandangan, lobi-lobi, kunjungan-kunjungan dan aktifitas lainnya. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh Sumaryo Suryokusumo (2004, p. 1) dalam bukunya Praktik Diplomasi dimana diplomasi dipahami sebagai bagian yang vital dalam kehidupan negara dan menjadi sarana utama dalam menangani masalah internasional demi terwujudnya idealisme perdamaian dunia. Pemerintah melaksanakan diplomasi dengan tujuan mendapatkan dukungan bagi terlaksananya kepentingan-kepentingan nasional. Diplomasi adalah sebuah proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu negara dalam mempengaruhi sikap dan kebijakan negara lainnya. G. R. Berridge dalam Diplomacy : Theory and Practice menjelaskan bahwa kegiatan diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Bilateral diplomasi berbasis state-to-state di mana masing-masing negara menekankan pada efektifitas komunikasi diplomatik melalui perwakilan formal kedua pihak (2001, p. 105). Multilateral diplomasi lebih melibatkan banyak pihak, termasuk beberapa negara dan organisasi internasional. Pemerintah melaksanakan diplomasi multilateral di mana kesepakatan internasional dibutuhkan dalam isu-isu tertentu. Konsep ini mengandung pemahaman liberal yang menekankan pada pentingnya perhatian khalayak akan keberlangsungan kekuasaan pemerintah. Asumsinya jika pemerintah bertanggungjawab secara demokratis di dalam negeri, secara tidak langsung akan berimplikasi pada tanggungjawabnya pada dunia internasional. Otoritas sebuah negara akan lebih efektif jika dapat membawa perhatian pemerintahan internasional (2001, pp. 146-151). Isu pengajuan keanggotaan Palestina sebagai anggota penuh PBB oleh penulis dipandang sebagai sebuah proses diplomasi meskipun pada tanggal 11 November Sidang Umum Majelis PBB tidak dapat menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB. Oleh sebab itu, penulis ingin lebih jauh mengamati praktik diplomasi Palestina merujuk pada


konsep R. P. Barston (2006, pp. 4-12) yang menekankan antara lain : Setting diplomasi, Aktor diplomasi, Metode diplomasi dan Proses diplomasi. Dengan mengamati perkembangan isu pengajuan keanggotaan Palestina dalam PBB, penulis berargumen bahwa Palestina akan menggunakan dua jalur diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut dipilih untuk mencapai tujuan utama diakuinya Palestina sebagai entitas negara berdaulat. Adapun Palestina dipercaya mampu mempengaruhi pemikiran para kepala negara yang bukan merupakan sekutu atau aliansi dari negara-negara besar dengan pendekatan persuasif atas nama keadilan dan perdamaian internasional. A. Sejarah Konflik Palestina dan Israel Kemunculan Zionisme Sejak abad 19 tanah Palestina dihuni oleh polulasi yang multikultural terdiri dari sekitar 86% Muslim, 10% Nasrani dan 4% Yahudi yang tinggal dengan damai. Pada sekitar akhir tahun 1800-an sebuah kelompok di Eropa yang dikenal sebagai Zionis menjajah Palestina. Zionis mewakili sebuah minoritas ekstrim Yahudi yang bertekad mewujudkan tanah air mereka. Menurut kronologi hubungan Palestina dan Israel yang ditulis Riza Sihbudi (2007, pp.459-60), tahun 1881-1903 terjadi proses migrasi populasi Yahudi ke Palestina untuk kali pertama. Gelombang migrasi populasi Yahudi ke Palestina merupakan implikasi dari pembersihan etnis Yahudi Pogrom- oleh Rusia. Bahkan, ketika Hitler memegang kekuasaan di Jerman tahun 1933-1935, gelombang anti-Semitisme juga turut mengemuka di Eropa melahirkan Undang-undang Nuremberg Jerman yang diskriminatif terhadap etnis Yahudi. Sihbudi (2007, p.346) menjelaskan bahwa Zionisme adalah salah satu paham rasisme yang berkembang di kalangan kelompok Yahudi,Zionisme merupakan ideologi tertua di Timur Tengah. Akar Zionisme terdapat dalam agama Yahudi. Zionisme mempunyai tujuan mendirikan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina, di mana orang-orang Yahudi yang tertindas di seluruh dunia dapat pulang ke tanah air dan negara mereka. Zionisme juga bisa dianggap sebagai bentuk nasionalisme Yahudi, karena agama Yahudi telah meninggalkan misinya (untuk menyebarkan diri kepada seluruh umat manusia), dan telah berubah menjadi agama khusus untuk komunitas Yahudi saja. Tahap-tahap perjuangan kaum Zionis adalah : (1) dikeluarkannya buku Theodor Herzl tahun 1896, Der Judenstaat. Di dalamnya secara gamblang dinyatakan: Gagasan saya adalah ditegakkannya Negara Yahudi; (2) Deklarasi Balfour tahun 1917, di mana suatu bangsa

DIPLOMASI PALESTINA UNTUK MERDEKA DAN MENJADI ANGGOTA PENUH PBB TAHUN 2011 4 Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum menjanjikan tanah air orang lain bagi bangsa yang lain lagi; (3) Pembentukan Negara Israel (Medinat Yisrael) pada 14 Mei 1948; dan (4) Pembentukan Israel Raya yang mencakup juga wilayah Lebanon, Suriah dan Yordania (cita-cita yang belum terwujud).

Dengan paham Zionis ini Israel memberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap penduduk daerah yang ditaklukkannya. Praktik kebijakan Zionis ini salah satunya pengambil alihan tanah Palestina yang secara eksklusif diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Kebijakan nasional Israel yang bersifat rasis juga tercermin dari Law of Return yang berlaku sejak 5 Juli 1950 (Sihbudi, 2007, p.322). Undang-undang ini menyatakan bahwa Israel harus mengakomodasi setiap orang Yahudi dari negara mana pun yang setiap saat ingin pindah ke Israel. Dapat dibayangkan jika empat juta populasi Yahudi ingin kembali ke Israel, maka pemerintah harus siap menerimanya. Sementara, jika empat juta warga Palestina baik Islam maupun Kristen yang terusir dari tanah Palestina dalam pergolakan ketika negara Israel didirikan, mereka tidak diberikan hak untuk kembali ke tanah air mereka- Palestina. Oleh sebab itu, lebih dari 90% warga Palestina yang terusir pada tahun 1948 masih berstatus sebagai pengungsi. Kebijakan pembersihan etnis oleh Ehud Barak ini sempat disampaikan oleh Tehran Times dalam Sihbudi (2007, p.347). Sengketa Kedaulatan Teritorial Palestina dan Israel Sengketa kedaulatan teritorial Palestina dan Israel tidak dapat dipisahkan dari sejarah kolonialisme. Pada masa Perang Dunia I, Inggris melakukan komitmen yang menimbulkan konflik menyangkut masa depan Palestina melalui Perjanjian Sykes-Picot (1916) dan Deklarasi Balfour (1917). Seperti yang dikutip dari tulisan Mustafa Abd. Rahman (2002, p.xxxi), ada dua aspek sejarah yang menjadi tonggak berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. 1. Perjanjian Sykes-Picot (1916) antara Inggris dan Perancis yang membagi peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Negosiasi yang dipimpin oleh Sir Mark Sykes dan Georges Picot adalah pertemuan rahasia antara Inggris dan Perancis dengan persetujuan Rusia yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Turki Usmani (Dinasti Ottoman). Perjanjian tersebut menegaskan, Perancis mendapat wilayah jajahan; Suriah dan Libanon sedangkan Inggris


mendapat wilayah jajahan; Irak bestatus internasional. 2. Deklarasi Balfour (1917) yang menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan zionisme. Di bawah perjanjian Deklarasi Yahudi di melakukan payung legitimasi dan warga mulai ke Sykes-Picot Balfour, Eropa migrasi dan Yordania. Palestina wilayah Sementara,

Gambar 1 Peta Pembagian kekuasaan Inggris pada Perjanjian Sykes-Picot

Palestina pada tahun 1918.

Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/is rael_and_palestinians/key_maps/7.stm

Pada tahun 1919-1923 Komisi King-Crane yang disponsori Amerika Serikat berbicara di Paris Peace Conference of Arab tentang kemerdekaan. Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk menolak King-Crane dan memberi mandat kepada Inggris untuk berkuasa atas Palestina. Sejak saat itu terjadi pertentangan antasra bangsa Arab dan Yahudi di Palestina (Sihbudi, 2007, p.460). Pada awal 1930-an gerakan Zionis di Palestina berhasil mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke tanah Palestina secara besar-besaran. Hal ini mendapat pertentangan dari publik Palestina dengan aksi mogok total pada tahun 1936. Negara-negara Arab atas permintaan Inggris membujuk pemimpin spiritual Palestina Muhammad Amien Huseini untuk mengakhiri mogok massal dengan janji akan menyelesaikan masalah migrasi Yahudi ini (Rahman, 2002, p.xxxi). Pada tahun 1942 ketika Perang Dunia II berlangsung, terjadi kasus Holokos (etnis cleansing) di mana rezim Nazi bertanggungjawab terhadap pembunuhan kira-kira enam juta etnis Yahudi di Eropa. Tahun 1944 kelompok militan Yahudi pimpinan


Menachim Begin mendeklarasikan perang terhadap Inggris di Palestina. Tahun 1945 Perang Dunia II berakhir dan PBB didirikan. Perang menyisakan 100.000

Gambar 2 Tabel Jumlah Populasi Palestina dan Israel Population of Historic Palestine Year Non-Jewish Jewish Palestinians Population 426,908 13,942 1877 (97%) (3%) 665,840 36,267 1912 (95%) (5%) 780,568 137,484 1925 (85%) (15%) 1,339,763 602,586 1946 (69%) (31%) Sumber : McCarthy, Justin, The Population of Palestine, Columbia University Press: New York, 1990, pp. 10, 35. Diunduh dari http://www.ifamericaknew.org/history/maps.html

orang Yahudi di Eropa Timur dan Tengah di kamp-kamp pengungsian. Pertikaian antara Palestina-Israel dan keduanya dengan dan Inggris masih tetap bergejolak (Sihbudi, 2007, p.461). Pemerintah Inggris delegasi Palestina akhirnya mengadakan kongres di London pada September 1946Februari 1947 namun hasilnya nihil.

Sehingga, Inggris yang tidak mampu menangani masalah Palestina kemudian menyerahkannya pada forum PBB (Rahman, 2002, xxxi-xxxii). Perkembangan populasi Yahudi meningkat seiring dengan usaha-usaha mengambil alih hak penduduk Palestina sehingga menyebabkan pergolakan yang berkelanjutan. Penduduk pribumi merasa terancam dengan kehadiran etnis Yahudi di wilayah mereka (Lihat Peta 1). Pada pergantian abad ke 20, migrasi populasi Yahudi dari Eropa menyebabkan peningkatan jumlah minoritas Yahudi di Palestina hingga 35% dari total populasi pada masa itu. Fenomena ini dicatat oleh Justin McCarthy dalam bukunya The Population of Palestine tahun 1990. Menurut Rahman (2002) dan Sihbudi (2007) pada tahun 1947, PBB mulai menaruh perhatian pada konflik Palestina-Israel. PBB kemudian membentuk komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah palestina yang bernama Anglo-american Commission of Inquiry yang bertugas merekomendasikan pengawasan PBB atas Palestina. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi di lapangan, komite ini mengajukan dua usul. Pertama, membagi dua tanah Palestina untuk Arab dan Yahudi dengan adanya kesatuan sistem ekonomi. Kedua, membentuk negara federal antara Yahudi dan Arab. Atas desakan AS, PBB menolak usulan komite khusus tersebut dan akhirnya melemparkan masalah ini ke forum siding Majelis Umum PBB pada 29 November 1947.


Pemungutan menghasilkan No.181 Resolusi yang

suara PBB menyetujui

Gambar 3 1947 UN Partition Plan

pembagian tanah Palestina bagi Arab dan Yahudi. Tercatat 33 negara mendukung, 13 menolak dan 10 abstein. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tanah menegaskan pembagian

Palestina 56% untuk Yahudi dan 44% sisanya bagi Arab-Palestina. Resolusi PBB No.181 ini juga memberikan jangka waktuSumber :. Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/i srael_and_palestinians/key_maps/6.stm

kekuasaan pemerintah protektorat Inggris di tanah Palestina hingga bulan Agustus 1948. Keputusan

tersebut ditentang oleh negara-negara muslim di Timur Tengah. Padahal pada masa itu, populasi Israel tidak lebih dari 35% dan mendiami tidak lebih dari 7% wilayah Palestina. Sementara, kota suci bagi tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi: Yerussalem, dijadikan kota internasional. Bagaimana pun keputusan ini tidak dapat diterima oleh Palestina (Lihat Peta 2). Masa Perang 1947-1949 Berpijak pada legitimasi Resolusi PBB No.181, Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel 14 Mei 1948. Terbentuknya negara Yahudi Israel diakui oleh AS dan Uni Soviet dengan pernyataan resmi yang menandai keberhasilan Israel menjadi anggota penuh PBB (Rahman, 2002, p.xxxii). Berdirinya negara Israel juga menghasilkan kebijakan yang diskriminatif terhadap rakyat Palestina. Sayap radikal gerakan Zionisme melakukan aksi pengusiran terhadap rakyat Palestina dan mengambil alih sumberdaya yang menjadi mata pencaharian mereka. Negara-negara Arab seperti Libanon, Suriah, Yordania dan Mesir mau tidak mau


menerima para pengungsi Palestina di wilayahnya. Momentum ini mengundang kemarahan negara-negara muslim di Timur Tengah sehingga pecah perang Arab-Israel yang pertama tahun 1948 (Rahman, 2002, p.xxxiii). Perdana Menteri Menachem Begin melakukan pembantaian rakyat sipil Palestina termasuk wanita dan anak-anak di Deir Yassin. Namun perang Arab-Israel ini mengakibatkan; Israel meluasnya hingga 78% daerah tanah kekuasaan

Gambar 4 Wilayah Palestina paska Perang tahun 1949

Palestina, tiga-perempat dari satu juta penduduk Palestina menjadi pengungsi dan lebih dari 500 kota dan desa telah lenyap

Sumber :. Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/wor ld/2001/israel_and_palestinians/key_maps/5.stm

dari peta. Israel mengganti nama kota-kota, sungai-sungai dan bukit-bukit dengan nama baru dalam bahasa Ibrani (Lihat If Americans Knew). Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi unit distrik yang dihasilkan dari peperangan pada tahun 1949 yang membagi tanah Palestina menjadi territorial negara Israel. Dari tahun 1948 hingga 1967, Tepi Barat termasuk Jerusalem Timur dikuasai oleh Yordania. Pada masa ini Jalur Gaza berada dalam kekuasaan militer Mesir. Ketika Perang Arab-Israel pada tahun 1948, Israel mengendalikan kekuatan dari bagian barat Jerusalem. Sementara, Yordania mengambil alih bagian timur, termasuk situs kota bersejarah yang penting bagi umat Muslim, Kristiani dan Yahudi (Berita BBC 2001).


Perang Tahun 1967 Pada serangan pendahuluan oleh Mesir pada 5 Juni 1967 yang membawa Suriah dan perang Yordania dalam

Gambar 6 Peta Daerah Taklukan Israel Pada Tahun 1967

regional, Israel berhasil merebut tanah Palestina yang meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, Bukit Golan dan Semenanjung Sinai hingga perang Terusan tahun Suez. 1967 padaSumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/2001/israel_and_ palestinians/key_maps/3.stm

Kemenangan Israel dalam berimplikasi

perundingan damai Arab-Israel. Perundingan ini didasarkan pada kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan mengakui kedaulatan Israel berserta batas-batas teritorialnya demi terwujudnya keamanan regional Timur Tengah. Sebagai kompensasi dari perundingan damai tahun 1979, Semenanjung Sinai dikembalikan kepada Mesir (Berita BBC 2001). B. Upaya Sebagai Akhir Berdasarkan perkembangan sejarah, Palestina hingga tahun 2011 berjuangSumber Website BBC Sumber :: Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/20 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world/20 01/israel_and_palestinians/key_maps/4.stm 01/israel_and_palestinians/key_maps/2.stm Gambar 7 Pemukiman Yahudi di Jalur Gaza Gambar 5 Peta Daerah Taklukan Israel Pada Tahun 1967

Palestina Perjuangan

Merdeka Tanpa


untuk

mendapat

pengakuan

sebagai

negara merdeka melalui jalan kekerasan (perjuangan militan) maupun diplomasi (perundingan). Adapun upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB adalah sebuah proposal diplomatik bagi terwujudnya pengakuan terhadap

Gambar 8 Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Palestina meredeka. Hal ini didorong oleh semangat perjuangan kedaulatan teritorial Palestina atas nama sejarah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang selama ini dimarjinalkan oleh pemerintah Israel Sejak penaklukan seluruh kota Yerusalem oleh Israel pada tahun 1967, Israel mengatur seluruh jurisdiksi Yerusalem Barat dan Timur dibawah otoritas kedaulatannya. Hukum Sipil Israel juga berlaku di Yerusalem Timur.Sumber : Website BBC http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/world /2001/israel_and_palestinians/key_maps/jewish_sett_ west.stm

Undang-undang tahun 1980 secara eksplisit merestui aneksasasi Israel atas Yerusalem Timur. Pemukiman Israel mulai tumbuh dan membatasi secara fisik penduduk Palestina yang tinggal di sebagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Gaza sebagai salah satu daerah dengan populasi yang padat adalah tempat tinggal bagi 1.178.000 rakyat Palestina, di mana 33% dari mereka tinggal di barak-barak pengungsian PBB. Sementara, Gaza juga tempat tinggal bagi 6.900 etnis Yahudi. Sehingga, Israel menguasai 40% dari total wilayah Gaza. Adapun Israel memberlakukan kebijakan dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di Tepi Barat untuk alasan keamanan dan agama. 59% wilayah Tepi Barat berada dalam jurisdiksi hukum dan kekuasaan Israel. Sementara, sisanya di bawah Otoritas Pemerintah Palestina (Berita BBC 2001).


Jalur Diplomasi / Perundingan Palestina-Israel Berbagai perundingan telah digelar demi mencapai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. Perundingan-perundingan penting yang tercatat dalam sejarah beberapa diantaranya: 1. Camp David I (1979) Penandatanganan kesepakatan damai Israel-Mesir yang dikaitkan dengan keberhasilan diplomasi AS di Timur Tengah. KTT Camp David menjadi jalan bagi kesepakatan damai Israel-Mesir pada Maret 1979. Pertemuan ini dihadiri oleh PM Israel Ehud Barak, Yasser Arafat dan Presiden Carter. Kesepakatan ini membuat Israel membongkar pemukiman Yahudi di Sinai (Rahman, 2002, pp.152-3). 2. Konferensi Madrid (1991) Menurut laporan Rahman (2002, pp.3-4) perundingan Madrid dilakukan antara delegasi Palestina yang diwakili oleh Hasan Ashrawi, Faisal Husseini, Haedar Abdus Shafi dengan utusan khusus AS Dennis Ross dan Menlu AS Warren Christoper. Putaran ke 10 Konferensi Madrid dari tanggal 15 Juni-1 Juli 1993 merupakan perundingan resmi Palestina-Israel di Washington terkait isu pembuatan deklarasi prinsip yang menegaskan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Palestina. Penarikan berawal dari Jalur Gaza atau yang dikenal sebagai Gaza Pertama. Isu yang sama juga dirundingkan secara rahasia di Oslo-Norwegia. Kemudian, Yasser Arafat yang berada di Tunis menambahkan tuntutan ditariknya pasukan Israel dari Jericho di Tepi Barat yang dikenal dengan proyek Gaza-Jericho Pertama. Jericho diharapkan menjadi symbol kedaulatan Palestina di Tepi Barat2. 3. Oslo I (1993) Ahmed Qurei, Hasan Ashfour, dan Mahmoud Abbas sebagai delegasi perundingan rahasia Palestina dengan Menlu Israel Simon Perez berhasil mencapai kesepakatan Gaza-Jericho Pertama di Oslo-Norwegia. Dalam kesepakatan ini Israel mengakui pemerintahan otonomiRahman (2002, pp.5-6) mencatat pembicaraan Arafat kepada Ashrawi tentang keinginannya menambahkan Jericho sebagai tuntutan dalam perundingan. Arafat menginginkan kedaulatan atas kota Jericho di tangan Palestina. Arafat menyatakan, saya menghendaki Jericho karena kota tersebut akan menghubungkan saya dengan Kota Jerussalem dan kota itu juga akan mempertalikan antara Jalur Gaza dan Tepi Barat. Percayalah, kita dalam waktu dekat akan memiliki kode telepon, prangko pos, stasiun televisi, dan itu semua sebagai awal menuju berdirinya negara Palestina.2


terbatas Palestina yang dikenal dengan Palestinian Authority (PA) yang direpresentasikan dengan eksistensi PLO. Kesepakatan ini juga memberikan legitimasi pemerintahan otonomi terbatas dari Israel kepada PLO di Jalur Gaza dan kota Jericho. Kesepakatan Oslo ditandatangani di halaman Gedung Putih pada 13 September 1993 (Rahman, 2002, p.7-11). 4. Oslo II (1995) Menurut Rahman (2002, p.xxxv) Kesepakatan Oslo II dicapai pada tanggal 24 September 1995 di Taba-Mesir. Kesepakatan ini mengantarkan diserahkannya kota-kota dan desa-desa Palestina di Tepi Barat seperti Ramallah, Bethlehem, Nablus, Tul Karem, Kalkiliya dan Jenin. Kota Hebron (Al Khalil) kemudian diserahkan melalui kesepakatan khusus yang dicapai pada Januari 1997. 5. Wye River (1998) Presiden Clinton tidak sepakat dengan tindakan PM Netanyahu memperluas pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan. Presiden Clinton menyatakan bahwa PM Netanyahu akan menunda proses perdamaian Israel-Palestina. Untuk itu Presiden Clinton menjadi host bagi negosiasi Wye River Conference di Maryland dan ditandatangani pada 23 Oktober 1998. Namun Israel menghentikan pelaksanaan perjanjian Wye River karena Palestina mendeklarasikan berdirinya Palestina di daerah pendudukan. Sehingga perjanjian Wye River ditunda hingga pemilu Israel pada tahun 1999 (Mark 2002).3 6. Camp David II (2000) Perundingan Camp David II pada 25 Juli 2000 gagal karena PM Ehud Barak berusaha mempertahankan status quo di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kebijakan lima garis merah Israel menyatakan; ibu kota Jerussalem yang bersatu dan abadi, pemukiman Yahudi berada di bawah kedaulatan Israel, tidak ada militer di Tepi Barat, tidak mengakui hak pulang pengungsi Palestina, dan tidak kembali pada perbatasan tahun 1967. Sementara, AS secara implisit mendukung kebijakan Israel (Rahman, 2002, p.169).

Dari segi politik, rakyat Palestina pernah melaksanakan haknya menentukan nasib sendiri, yaitu saat dideklarasikan negara Palestina di pengasingan pada siding ke-19 Majelis Nasional Palestina (PNC) tahun 1988 di Aljazair dengan merujuk resolusi PBB No. 181, No.242, dan No. 338. Sekitar seratus negara telah mengakui negara Palestina di pengasingan itu, dan sejumlah negara mengizinkan negara Palestina membuka kantor kedutaan besar di negara itu (Rahman, 2002, p.129)

3


C. Diplomasi Multilateral: Upaya Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Palestina hingga tahun 2011 masih berjuang untuk memperoleh status de jure sebagai negara yang berdaulat. Menurut sejarah, Palestina berdiri sebagai entitas masyarakat internasional yang diwakili oleh Otoritas Pemerintah Palestina. Palestina dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dari Fraksi Fatah. Stabilitas politik dalam negeri Palestina masih berkecamuk terkait sengketa territorial dengan Israel4. Oleh sebab itu, faksi Hamas cenderung melakukan perlawanan terhadap pemerintah Israel yang dianggap mengambil wilayah Palestina. Dunia internasional juga menyesalkan pembangunan pemukiman-pemukiman baru Israel di Jerusalem Timur yang memperburuk hubungan Palestina dan Israel (berita.liputan6.com)5. Presiden Mahmoud Abbas mengecam okupasi Israel atas wilayah Palestina sebagai tindakan melanggar hukum internasional. Namun kebijakan luar negeri Palestina lebih menekankan pada cara damai untuk mencari kesepakatan bersama. Abbas berusaha meningkatkan diplomasi Palestina di forum-forum internasional untuk mewujudkan pemerintahan Palestina sebagai entitas merdeka dan negara yang berdaulat (Akbar 2011)6. Seperti yang dikutip dari website Republika, baik PBB, Amerika Serikat, Rusia dan Inggris mendesak Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan. Palestina menolak rekomendasi masyarakat internasional selama Israel tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati bersama. Palestina menuduh Israel tidak mengakui eksistensi Otoritas Pemerintah Palestina dengan membangun pemukiman-pemukiman baru di Tepi Barat. Presiden Abbas menyatakan bahwa perundingan-perundingan damai yang pernah dimediasi oleh beberapa pihak tidak menunjukkan kemajuan selama 20 tahun terakhir. SedangkanSaat ini wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Di Jalur Gaza terdapat tiga kota: Gaza City, Khan Yunis, dan Rafah. Wilayah Tepi Barat terdiri dari delapan kota: Hebron, Bethlehem, Jericho, Ramallah, Jenin, Tulkarem, Kalkiliyah, dan Nablus. Adapun Israel menguasai 59% wilayah Tepi Barat. Sementara, Pemerintah Nasional Palestina diakui sebagai otoritas di Jalur Gaza sejak perjanjian Oslo tahun 1993 (Rahman, 2002, p.215). 5 Uni Eropa dan Amerika Serikat mengecam rencana pembangunan 1.100 pemukiman Israel di Jerusalem Timur yang akan menggagalkan perundingan damai kedua pihak. Rusia Kecam Pembangunan Pemukiman Israel (http://berita.liputan6.com/read/355581/rusia-kecam-pembangunan-permukiman-israel). Diakses 25 Oktober 2011 6 Negosiator Palestina Nabil Saath menyatakan pihaknya akan memperjuangkan pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Palestina Adopsi Doktrin Non-Kekerasan. Liputan Aulia Akbar untuk Okezone.com yang dikutip pada (http://international.okezone.com/read/2011/10/04/412/510805/palestina-adopsi-doktrinnon-kekerasan). Diakses 25 Oktober 20114


Israel juga menyetujui diadakannya perundingan kembali dengan Palestina tetapi tanpa syarat. Presiden Abbas mengharapkan masyarakat internasional membantu Palestina memperjuangkan nasib rakyatnya yang menginginkan kemerdekaan dan kehidupan yang lebih layak di atas negara Palestina. Oleh sebab itu Presiden Abbas mengajukan proposal untuk diterima menjadi anggota penuh PBB (Novi 2011)7. Komunitas internasional memiliki respon yang beragam terhadap keinginan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Presiden Abbas beranggapan dengan didapatkannya keanggotaan penuh di PBB, Palestina akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam perundingan. Hubungan yang fluktuatif antara Palestina dan Israel, berimplikasi pada tidak terwujudnya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Perjuangan Palestina menjadi anggota PBB juga tidak mudah. Palestina akan menghadapi tantangan terbesar dari Amerika Serikat yang berniat menjatuhkan veto terhadap keanggotaannya di PBB9. Mahmoud Abbas Sebagai Aktor Diplomasi Palestina Presiden Mahmoud Abbas adalah penerus perjuangan Yasser Arafat yang berasal dari faksi Fatah. Menurut Riza Sihbudi dalam Perjuangan Bangsa Palestina, Fatah atau al-Fatah dalam bahasa Arab berarti penaklukan. Fatah merupakan kebalikan dari akronim Gerakan Pembebasan Palestina (Haradat al-Tahrir al-Falastin). Fatah dibentuk oleh warga Palestina yang tinggal di Kuwait. Pendahulunya, Arafat, masuk ke Kuwait pada tahun 1957 dan bekerja sebagai kontraktor bangunan. Namun melihat pergolakan di Palestina, membuat Arafat meninggalkan pekerjaannya dan bergabung menjadi gerilyawan. Pada tahun 1964 Arafat dipercaya sebagai memimpin komite sentral Fatah dan kemudian meninggalkan Kuwait. Presiden Gamal Abdul Naser yang merasa khawatir dengan perkembangan militansi Fatah di Mesir pada 1964 memimpin KTT Arab danPerdebatan Palestina dengan masyarakat internasional terkait dengan rencana Presiden Abbas mengajukan keanggotaan penuh di forum PBB. DK PBB Mulai Pertimbangkan Usulan Palestina. Laporan Dyah Ratna Meta Novi pada Antara (http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/26/ls4nzm-dk-pbbmulai-pertimbangkan-usulan-palestina). Diakses 25 Oktober 2011 8 Implikasi dari proposal yang akan diajukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB mendapat perlawanan dari AS. Menlu AS Hillary Clinton menyatakan AS akan menjatuhkan veto jika forum menerima proposal keanggotaan Palestina. Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml). Diakses 25 Oktober 2011 9 Implikasi dari proposal yang akan diajukan oleh Palestina untuk menjadi anggota PBB mendapat perlawanan dari AS. Menlu AS Hillary Clinton menyatakan AS akan menjatuhkan veto jika forum menerima proposal keanggotaan Palestina. Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110916_palestina_pbb.shtml). Diakses 25 Oktober 20117


mengumpulkan 13 pemimpin Arab lainnya untuk memprakarsai pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). PLO menggabungkan Fatah dan lebih dari 40 kelompok gerilyawan Palestina lainnya (Rahman, 2002, pp.xxv-xxvi). Mahmoud Abbas atau Abu Mazen adalah Presiden Otoritas Palestina (Palestinian Authority PA) yang dipilih secara langsung pada pemilu kali pertama di Palestina tanggal 9 Januari 2005. Pemilu ini digelar karena pemimpin Palestina terdahulu Yasser Arafat meninggal pada 11 November 2004. Pemilu ini memang tidak didukung oleh dua organisasi garis keras; Hamas dan Jihad Islam. Mereka menolak pemilu karena dianggap tidak sah selama Palestina masih diduduki Israel. Pada tahun 1996, dua organisasi ini juga pernah memboikot pemilu yang diadakan setelah terbentuknya PA berdasarkan Perjanjian Oslo I (1993) dan Oslo II (1995) yang ditandatangani Arafat, mendiang PM Israel Yitzhak Rabin dan mantan Presiden AS Bill Clinton (Sihbudi, 2007, pp.352-353). Mahmoud Abbas sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jendral PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). Setelah Arafat meninggal, Abbas dipilih secara aklamasi sebagai Ketua PLO yang baru. Abbas merupakan aktifis politik senior dari PLO. Dia ikut mendirikan Fatah (fraksi terbesar dalam PLO) pada tahun 1959. Abbas merupakan Doktor lulusan Universitas Moskow yang menjadi tokoh Palestina kali pertama yang menjalin kontak dengan Israel. Sebagai Presiden PA, Abbas diterima dengan baik oleh Israel dan AS. Abbas memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam proses perdamaian Palestina-Israel yang disponsori oleh AS, yang mengalami kemacetan sejak terpilihnya Ariel Sharon sebagai PM Israel pada tahun 2000 (Sihbudi, 2007, pp.353-354). Abbas dikenal sebagai salah satu tokoh Palestina yang moderat dan memiliki komitmen terhadap perdamaian di Timur Tengah (Sihbudi, 2007, p.363). Menurut Mustafa Abd. Rahman10 (2002, p.13) dalam Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa, Abu Mazen yang dikenal dengan Mahmoud Abbas merupakan arsitek perundingan rahasia Oslo. Pria yang dilahirkan pada tahun 1935 itu senang bekerja di balik layar dan sangat dekat dengan Yasser Arafat yang kala itu menjabat sebagai Ketua PLO. Keyakinannya yang kuat tentang tidak adanya10

Mustafa Abd. Rahman adalah wartawan Kompas yang ditempatkan di Cairo dan bertanggungjawab atas pemberitaan Timur Tengah. Rahman pernah melakukan kunjungan jurnalistik sebanyak enam kali selama tahun 1993-1999 dan menaruh perhatian pada perkembangan hubungan Palestina-Israel.


penyelesaian konflik Arab-Israel tanpa dialog langsung PLO-Israel mendorongnya untuk membina hubungan tidak resmi dengan tokoh-tokoh Israel sejak tahun 1970-an. Pertemuan Abbas dengan tokoh Israel semula banyak dilakukan di Praha, Cekoslovakia dan berkembang di beberapa negara Eropa Barat. Puncaknya adalah pertemuan rahasia OsloNorwegia yang menghasilkan kesepakatan Oslo I. Abbas menjadi anggota Fatah, faksi terbesar di PLO sejak tahun 1960. Sejak tahun 1983, Abbas menjadi anggota eksekutif PLO dan ketua Pembina hubungan Arab dan internasional. D. Hambatan Diplomasi Palestina dan Kegagalan Menjadi Anggota Penuh PBB Paper ini mengamati adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB. Faktor internal yaitu koalisi politik yang lemah pada domestik Palestina, kurang adanya integrasi kekuatan perjuangan antar faksi untuk mewujudkan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Faktor eksternal yaitu lemahnya dukungan regional Timur Tengah dengan tenggelamnya Pan Arabisme dan standar ganda kebijakan AS di Timur-Tengah serta dominasinya dalam percaturan politik internasional, termasuk PBB. Lemahnya Persatuan Koalisi Politik Palestina Di dalam politik domestik Palestina terdapat faksi-faksi yang memiliki pandangan yang berbeda. Terutama dua kubu besar, Fatah dan Hamas. Fatah adalah faksi dalam politik Palestina yang satu-satunya diakui oleh AS dan Israel. Fatah adalah kubu yang pro terhadap proses perdamaian dengan jalur negosiasi. Sedangkan Hamas sebagai oposisi Fatah menganggap Kesepakatan Oslo sebagai konsesi berlebihan dan menyerah diri terhadap Zionisme (Rahman, 2002, p.90). Sejak Kesepakatan Oslo dan diberikannya otoritas Palestina di Jalur Gaza pada tahun 1994, Arafat melarang segala bentuk aksi kekerasan terhadap Israel yang dapat menggagalkan proses perundingan damai dan strabilitas keamanan di Palestina. Sementara, Hamas yang memiliki basis kuat di Jalur Gaza dan lebih bersifat militan dalam menghadapi Israel menjadi tantangan tersendiri bagi PLO pimpinan Arafat. Hamas cenderung mengutamakan aksi kekerasan sebagai strategi perjuangannya dalam menghadapi Israel dengan sayap militernya Izz al-Deen el-Qassam sejak awal tahun 1992. Lewat operasi militer tersebut Hamas memperoleh simpati dan


legitimasi politik dari massa Palestina. Adapun Hamas tidak mengakui Kesepakatan Oslo di Washington yang ditandatangani bulan September 1993 dan kesepakatan Gaza-Jericho pertama di Cairo bulan Mei 1994 serta meneguhkan tekad untuk melanjutkan aksi-aksi militernya (Rahman, 2002, pp.104-5). Hamas memiliki prinsip-prinsip pokok dalam perjuangannya. Pertama, membatasi operasi bersenjata di tanah pendudukan dan konsisten dengan tidak melancarkan aksi militer yang menyerang Israel di luar negeri. Hamas mengacu pada piagam PBB yang tidak membenarkan adanya penjajahan di muka bumi. Kedua, Hamas akan menyerang kombatan bukan rakyat sipil Israel. Namun sejak kasus pembantaian Hebron pada Februari 1994 oleh Baruch Goldstein yang membawa korban 29 rakyat Palestina yang sedang melaksanakan shalat shubuh, Hamas mulai mengubah prinsip-prinsipnya. Hamas berorientasi pada sistem aksi-reaksi di mana sayap militernya akan membalas semua tindakan represif Israel baik dengan sasaran kombatan maupun rakyat sipil Israel (Rahman, 2002, pp.106-9). Adapun perbedaan visi antara dua faksi besar Palestina; Fatah dan Hamas membuat koalisi politik dalam perjuangan kemerdekaan Palestina tersendat-sendat. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan Israel dan AS menggagalkan terwujudnya Palestina yang berdaulat karena kelemahan Pemerintah Otoritas Palestina dalam menangkal aksi-aksi kekerasan terhadap kepentingan Israel. Aksi-aksi kekerasan di Palestina juga dibalas oleh tindakan serupa oleh Israel karena mereka beranggapan itu sebagai upaya memerangi terorisme terkait dengan keamanan nasional sebuah negara (Rahman, 2002, pp.106). Lemahnya Dukungan Timur Tengah Terhadap Perjuangan Palestina Konflik Palestina-Israel tidak hanya dipahami sebagai konflik antara dua pihak tentang kedaulatan nasional namun juga konflik antara Arab dan non-Arab. Palestina sebagai bagian dari regional Timur Tengah merupakan entitas yang perlu mendapat perhatian lebih terkait kasus-kasus pelanggaran HAM dan diskriminasi rasial oleh Yahudi Israel. Negara-negara Arab diharapkan dapat mendorong proses perdamaian PalestinaIsrael demi stabilitas keamanan regional. Namun Palestina dan Israel hingga saat ini belum mencapai penyelesaian konflik karena lemahnya dukungan negara-negara Timur Tengah.


Menurut Sihbudi, negara-negara Arab tidak mampu menggalang persatuan demi membela Palestina dari penjajahan Israel. Mereka memang sepakat untuk membela perjuangan Palestina melawan Israel namun tidak pernah padu dalam hal bagaimana melakukannya. Baik dalam perang Arab-Israel tahun 1948, 1956, 1967, 1973 maupun 1982 (ketika Israel menyerbu Libanon untuk mengusir PLO) hingga agresi Israel tahun 2002, hanya empat dari dua puluh negara Arab yang sering terlibat yaitu Mesir, Suriah, Libanon dan Palestina. Libya dan Irak yang dianggap negara yang lebih kuat juga tidak terlibat sama sekali. Apalagi beberapa negara petrodollar seperti Arab Saudi dan anggota GCC (Dewan Kerjasama Teluk) -Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Oman dan Bahrain- juga demikian. Mereka cenderung memberikan dukungan moral dan finansial pada Palestina yang jumlahnya hanya 120 juta dollar AS per tahun (Rahman, 2002, p.xxi-xxii). Standar Ganda Kebijakan AS di Timur-Tengah Menurut Sihbudi (2007, pp. xxxii-xxxiii) kawasan Timur Tengah rawan terhadap konflik. Hal tersebut memiliki faktor yang juga kompleks. Timur Tengah memiliki sumberdaya alam minyak- yang berlimpah dan menjadi andalan utama perdagangan negara-negara di kawasan ini. Sehingga, kekayaan sumberdaya minyak menarik banyak investasi negara Barat di Timur Tengah. Kepentingan ekonomi-politik Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah semakin besar dengan keberadaan Israel. Israel cenderung menjadi representasi AS dan menggambarkan pengaruh kekuatan Barat dalam implementasi kebijakan-kebijakan regional Timur Tengah. Paper ini berargumen bahwa kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB berkorelasi cukup erat dengan kepentingan AS di Timur Tengah. Kebijakan apapun yang menggambarkan konstalasi politik di kawasan ini harus tetap mengamankan kepentingan nasional AS. Sementara, kepentingan nasional AS tidak hanya melibatkan publik AS pada umumnya, namun juga kepentingan para elit Yahudi dan kelompok kepentingan yang mendukung eksistensi Israel. Argumen ini juga dikutip dari pemikiran Noam Chomsky dalam The Peace Process in U.S. Global Strategy tentang besarnya peran AS dalam proses penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk rangkaian perundingan dari kesepakatan Madrid hingga Oslo (Chomsky, 2003, p.159).


Chomsky mengatakan bahwa Timur Tengah telah menarik perhatian AS sejak akhir tahun 1920 an dimana kawasan ini adalah penghasil minyak dan menjadi sumber kompetisi ekonomi antara AS dengan Inggris dan Perancis. Pada tahun 1930-1970 an perusahaan Inggris adalah eksportir minyak terbesar yang banyak didirikan di Timur Tengah. Namun AS sejak pemerintahan Woodrow Wilson mampu menggeser dominasi Inggris dengan kebijakan Open Door Policy. Kebijakan open door ini direfleksikan dengan kebebasan kompetisi yang menekankan pada praktik-praktik perdagangan bebas. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II, AS memperluas pengaruhnya di Timur Tengah demi mencapai kepentingan akan sumberdaya minyak bahkan dengan kebijakan yang cenderung unilateral sekalipun (Chomsky, 2003, p.159-61). Chomsky (2003, p.162) juga mencatat bagaimana Timur Tengah merupakan aset yang berharga bagi AS dengan mengutip tulisan Jules Kagian dalam Middle East International, October 21, 1994,Under Clinton, Washington has extended these aspects of the Monroe Doctrine to the Middle East as well. Secretary of State Madeleine Albright, then UN ambassador, informed the Security Council that in this region too the United States will act multilaterally when we can and unilaterally as we must, because [w]e recognize this area as vital to U.S. national interests and therefore recognize no limits or constrains, surely not international law or the United Nations.

Dalam tulisannya Chomsky juga menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS harus selaras dengan kepentingan korporasi-korporasi besar yang tersebar di seluruh dunia. Oleh sebab itu, demi menjamin keberlangsungan dominasi AS pada politik internasional maka anggaran keamanan AS Pentagon- juga ditingkatkan. Bahkan selama Perang Dingin anggaran Pentagon diperbesar dengan memotong alokasi anggaran sosial AS. Korporasi minyak terkemuka dari AS dan Inggris juga berkompetisi dalam mengamankan kepentingannya akan sumberdaya minyak. Jalur komunikasi AS dengan Timur Tengah juga melewati beberapa hub state seperti Italia dan negara-negara Mediterania lainnya. Sehingga demokrasi di kawasan ini menjadi fokus perhatian AS yang Chomsky sebut sebagai U.S. strategic interests. Komitmen AS pada demokrasi di Italia adalah hal yang penting. Tercatat, perusahaan minyak AS; Exxon dan Mobile sama halnya dengan perusahaan minyak Inggris; BP dan Shell menyediakan dana untuk kampanye politik bagi partai-partai yang mengusung paham demokrasi dan mendukung kepentingan


perusahaan-perusahaan tersebut. Di AS, kontribusi asing untuk kampanye partai politik adalah hal yang melanggar hukum. Sementara, bantuan perusahaan AS bagi kampanye politik di negara lain adalah bagian dari penegakan demokrasi (Chomsky, 2003, p.163-4). Kerjasama AS dengan negara-negara OPEC terus dibina dengan baik demi kepentingan petrodollar. Adapun kenaikan harga minyak mampu melipatgandakan keuntungan perusahaan-perusahaan minyak AS. Keuntungan ini pada akhirnya juga mendatangkan uang yang lebih banyak bagi penjualan senjata, proyek rekonstruksi dan lain-lain. Sehingga, keuntungan perusahaan minyak AS di Timur Tengah akan berkontribusi terhadap peningkatan anggaran militer AS (Chomsky, 2003, p.170-4)11. Argumen mengenai implementasi demokrasi AS di Timur Tengah yang menerapkan standar ganda juga pernah ditulis oleh Sidik Jatmika dalam AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat tahun 2000. Jatmika (2001, pp.15-6) menguraikan perkembangan sistem demokrasi AS Demokrasi Barat- yang disandarkan pada semangat Magna Charta (1216), The English Petition of Rights (1628), The English Bill of Rights, The Two Treaties of Government (1690) dan Deklarasi Kemerdekaan AS (1776) yang menekankan pada life, liberty, prosperity dalam semua aspek kehidupan manusia. Sementara, AS tampaknya tidak memiliki sikap yang tegas terkait aneksasi yang dilakukan Israel di Palestina hingga tahun 2011 ini. Israel merupakan sekutu AS di Timur Tengah dimana kepentingan Israel cenderung diutamakan daripada penegakan HAM dan demokrasi. Chomsky mengutip penelitian yang dilakukan Diane Kunz dari Yale University dan Nadav Safran, ahli Timur Tengah dari Harvard yang menyatakan bahwa AS menyumbang biaya yang besar bagi Israel dari manipulasi pajak publik AS maupun private transfer. Israel merupakan negara penerima sumbangan terbesar AS dan diperkirakan mencapai 35% dari anggaran tahunan Israel pada tahun 1950-an (Chomsky, 2003, p.169-70). Menurut media massa Israel,Pendapat ini juga merefleksikan eratnya hubungan korporasi minyak dengan industri pertahanan AS melalui permintaan anggaran tahunan Pentagon oleh Gedung Putih (Presiden George Bush) kepada Kongres dalam Chomsky (2003, p.167) dengan kutipan it will remain necessary to strengthen the defense industrial base (meaning most of high-tech industry) and to create incentives to invest in new facilities and equipment as well as in research and development, maintaining the public subsidy, no longer because of the Soviet threat but, rather to counter the growing technological sophistication of the Third World-which the United States was seeking to enhance through sales of sophisticated armaments, with increasing fervor after the Gulf War, which was used frankly as a sales promotion device..11


pembangunan pemukiman Israel mengalami peningkatan sejak terpilihnya Ariel Sharon sebagai Menteri Konstruksi dan Pembangunan pada tahun 1992 sebelum kesepakatan Oslo. Pembangunan pemukiman Yahudi ini ditingkatkan demi menanggulangi isu terorisme dan kriminalitas di Palestina dan pembiayaan dari proyek tersebut diambil dari para pembayar pajak AS (Chomsky, 2003, p.230). Hal tersebut juga diperkuat dengan laporan Clyde R. Mark dalam Congressional Research Service pada 17 Oktober 2002 tentang hubungan antara AS dan Israel,Israeli-U. S. relations are an important factor in U. S. policy in the Middle East, and Congress has placed considerable importance on the maintenance of a close and supportive relationship. The main vehicle for expressing support for Israel has been foreign aid; Israel currently receives about $3 billion per year in economic and military grants, refugee settlement assistance, and other aid. Congress has monitored the aid issue closely along with other issues in bilateral relations, and its concerns have affected Administration's policies. U. S.-Israeli relations have evolved from an initial American policy of sympathy and support for the creation of a Jewish homeland in 1948 to an unusual partnership that links a small but militarily powerful Israel, dependent on the United States for its economic and military strength, with the U. S. superpower trying to balance competing interests in the region. Some in the United States question the levels of aid and general commitment to Israel, and argue that a U. S. bias toward Israel operates at the expense of improved U. S. relations with various Arab states. Others maintain that democratic Israel is a strategic ally, and that U. S. relations with Israel strengthens the U. S. presence in the Middle East.12

Hubungan erat antara AS dan Israel dapat digambarkan sebagai strategi AS dalam mempertahankan kepentingannya di Timur Tengah. Sementara, Israel membutuhkan dukungan dana dan kemampuan militer untuk mewujudkan negara Israel yang berdaulat di tanah Palestina. Penutup Kegagalan upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB dikarenakan lemahnya koalisi politik domestik Palestina. Terutama oleh perbedaan metode perjuangan kemerdekaan Palestina antara dua faksi besar yaitu Fatah dan Hamas. Secara regional, dukungan negara-negara Timur-Tengah cukup lemah dalam menyatukan visi terhadap pelanggaran HAM di Palestina. Negara-negara petrodollar tidak menggunakan minyak sebagai strategi dalam meningkatkan posisi tawar Palestina terhadap proses negosiasi dengan Israel dan AS. Sebagian besar negara-negara Arab penghasil minyak berorientasi pada aspek ekonomi dan keamanan yang cenderung mengutamakan kepentingan kedua12

Keterangan lebih lanjut dapat dibaca pada http://www.policyalmanac.org/world/archive/crs_israelius_relations.shtml. Website diunduh pada 29 November 2011.


negara tersebut. Adapun dalam konteks global, dominasi AS di Timur Tengah dan forum PBB cukup kuat. Hal ini terkait dengan kerjasama perusahaan-perusahaan minyak AS di Timur-Tengah dan kekuatan AS sebagai Dewan Keamanan PBB. Standar ganda AS dalam menerapkan demokrasi dan penegakan HAM di Timur-Tengah juga menjadi salah satu faktor kegagalan Palestina mendapat keanggotaan penuh PBB.


Referensi Akbar, Aulia, Palestina Adopsi Doktrin Non-Kekerasan, Okezone, 4 Oktober 2011, , diunduh 25 Oktober 2011 Barston, R.P., 2006, Modern Diplomacy, Third Edition, Pearson Education Limited, London BBC Indonesia, Palestina Tetap Ingin Menjadi Anggota PBB, 16 September 2011, , diunduh 25 Oktober 2011 BBC, n.d., 1949 Armistice Line, , diunduh 25 Oktober 2011 BBC, n.d., Jerusalem before and since 1967, , diunduh 25 Oktober 2011 BBC, n.d., Jewish Settlements in Gaza, , diunduh 25 Oktober 2011 BBC, n.d., Jewish Settlements on West Bank, , diunduh 25 Oktober 2011 BBC, n.d., Sykes-Picot Agreement, , diunduh 25 Oktober 2011 BBC, n.d., UN Partition Plan for Palestine, , diunduh 25 Oktober 2011 Berridge, G.R., 1994, Diplomacy: Theory and Practice, Second Edition, Palgrave Macmillan, London Chomsky, Noam, 2003, Middle East Illusions, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., United States


If American New, n.d., Maps of Israel and Palestine, , diunduh 25 Oktober 2011 Jatmika, Sidik, 2001, AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, Bigraf, Yogyakarta Mark, Clyde R., Israeli-United States Relations, Almanac of Policy Issues, Congressional Research Service, 17 Oktober 2002, , diunduh pada 29 November 2011 Maruli, Aditia, Komisi PBB tak sepakat soal keanggotaan Palestina, Berita Antara, 12 November 2011, , diunduh 29 November 2011 McGreal, Chris, United Nations Delays Palestinian Statehood Vote, Guardian, 11 November 2011, , diunduh 25 Oktober 2011 Pemita, Desika, Rusia Kecam Pembangunan Pemukiman Israel, Berita Liputan6, 29 September 2011, , diunduh 25 Oktober 2011 Rachman, Taufik, DK PBB Mulai Pertimbangkan Usulan Palestina, Antara, 26 September 2011, , diunduh 25 Oktober 2011 Rahman, Mustafa Abd., 2002, Jejak-jejak Juang Palestina: Dari Oslo hingga Intifadah Al Aqsa, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Sihbudi, Reza, Menyandera Timur Tengah: Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negaranegara Muslim, Mizan, Jakarta Suryokusumo, Sumaryo. 2004, Praktik Diplomasi, STIH Iblam, Jakarta


Peta 1

Sumber: http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.onepalestine.org/graphics/Palestine_1946.png&imgrefurl =http://www.onepalestine.org/resources/Links_From_Main_Page/Palestinians_Native_Americans.html&usg= __k7NbwetbD8QbI28fb8u2Arg9km4=&h=792&w=474&sz=310&hl=id&start=2&zoom=1&tbnid=gsnkzTk BsnLsdM:&tbnh=143&tbnw=86&ei=39gCT6quKIjzrQfewczODw&prev=/search%3Fq%3Dpalestine%2B19 46%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D499%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsu&itbs =1


Peta 2 The United Nations Partition Plan 1947

Sumber: http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/carryo ver/maps/images/hist_partition.jpg&imgrefurl=http://www.thejerusalemfund.org/www.thejerusalemfund.org/ carryover/maps/hist_partition.html&usg=__z2OS8Ic6CE3U6uymHebIJgjadSs=&h=976&w=700&sz=52&hl =id&start=19&zoom=1&tbnid=0np9H1K5p1RbiM:&tbnh=149&tbnw=107&ei=wNwCTWPE4TXrQe3_czwDw&prev=/search%3Fq%3DUnited%2BNations%2BPartition%2BPlan%26hl%3Did%2 6sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D499%26tbm%3Disch%26prmd%3Dimvnsu&itbs=1

Filename: @BCL@9815F013 Directory: C:\Windows\system32 Template: C:\Users\HewlettPackard\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm Title: Oleh Demeiati Nur Kusumaningrum Subject: Author: Demeiati Nur Kusumaningrum Keywords: Comments: Creation Date: 11/10/2011 6:07:00 PM Change Number: 232 Last Saved On: 1/3/2012 6:12:00 PM Last Saved By: Demeiati Nur Kusumaningrum Total Editing Time: 4,014 Minutes Last Printed On: 1/3/2012 6:19:00 PM As of Last Complete Printing Number of Pages: 26 Number of Words: 8,359 (approx.) Number of Characters: 47,649 (approx.)

Diplomasi Palestina Untuk Merdeka Dan Menjadi Anggota Penuh PBB Tahun 2011

Documents