Diplomasi
Diplomasi
A. SEJARAH DIPLOMASISejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa
jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan
praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti
yang ada dewasa in, di zaman india kuno telah dikenal
ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar
raja maupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu
telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.
Asal diplomasi modern sering ditelusuri ke negara bagian Utara
Italia pada zaman Renaissance awal, dengan kedutaan besar pertama
yang didirikan di abad ketiga belas. Milan memainkan peran utama,
terutama di bawah Francesco Sforza yang mendirikan kedutaan
permanen pada negara-negara kota lain di Italia Utara. Di Italia
banyak terdapat tradisi diplomasi modern, seperti presentasi dari
mandat duta kepada kepala negara.
Praktek ini menyebar dari Italia ke negara-negara Eropa lainnya.
Milan adalah yang pertama kali mengirimkan perwakilan ke pengadilan
Prancis pada 1455. Sebagai kekuatan asing seperti Perancis dan
Spanyol menjadi semakin terlibat dalam politik Italia, Segera semua
negara besar Eropa itu bertukar perwakilan. Spanyol adalah yang
pertama untuk mengirimkan perwakilan permanen ketika ditunjuk
seorang duta besar ke Pengadilan Inggris pada 1487.Duta besar pada
waktu itu bangsawan dengan pengalaman diplomatik asing yang masih
sedikit dan perlu didukung oleh staf kedutaan besar. Para
profesional ini dikirim pada tugas lebih lama dan jauh lebih
berpengetahuan tentang negara tuan rumah. Staf kedutaan besar
terdiri dari berbagai macam karyawan, termasuk beberapa orang yang
didedikasikan untuk spionase. Kebutuhan individu terampil untuk
staf kedutaan disambut oleh lulusan universitas, dan ini
menyebabkan peningkatan dalam studi hukum internasional, bahasa
modern, dan sejarah di universitas-universitas di seluruh Eropa.
Pada saat yang sama, kementerian luar negeri permanen didirikan di
hampir semua negara Eropa untuk mengkoordinasikan kedutaan dan staf
mereka. Pelayanan ini masih jauh dari bentuk modern mereka. Banyak
tanggung jawab internal yang asing. Inggris memiliki dua departemen
dengan sering tumpang tindih kekuasaan sampai 1782. Ini kementerian
luar negeri awal juga jauh lebih kecil. Prancis, yang menyombongkan
asing terbesar urusan departemen, hanya 70 karyawan penuh-waktu di
tahun 1780-an.
Unsur-unsur diplomasi modern perlahan-lahan menyebar ke Eropa
Timur dan tiba di Rusia pada awal abad kedelapan belas. Seluruh
sistem itu sangat terganggu oleh Revolusi Perancis dan perang
tahun-tahun berikutnya. Revolusi membuat rakyat jelata mengambil
alih diplomasi negara Prancis, dan mereka ditaklukkan oleh tentara
revolusioner. Jajaran utama dihapuskan. Napoleon juga menolak untuk
mengakui kekebalan diplomatik, dan memenjarakan beberapa diplomat
Inggris yang dituduh licik melawan Perancis.
Sampai akhirnya hukum diplomatik di tuangkan dari hukum
kebiasaan menjadi hukum tertulis pada Konvensi Wina yang mengatur
berbagai hubungan yang menyangkut tentang hubungan diplomatik. B.
PENGERTIAN DIPLOMASIDiplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi
oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah
negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung
terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus
berbagai hal sepertibudaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya,
orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan
dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian
internasionalumumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih
dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah
diplomacy diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke
pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu
diplomatie.
Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik
adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusantetap
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh
wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional
untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan
pemerintah Republik Indonesia.
Secara harfiah diplomasi berasal dari kata diploma (Yunani:
sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi
Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan,
dan semacamnya. Berdasarkan Besters New World Dictionary of the
American Language (1996) diplomasi adalah:
Hubungan relasi antar bangsa, dalam membuat keputusan,
Keahlian dalam melakukannya,
Keahlian dealing with people.Berikut adalah definisi diplomasi
menurut beberapa ahli:
Ellis Briggs: diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official
dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan
diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata
kebijakan (1968, p.202)
Geoffrey McDermott: diplomasi adalah pertimbangan dalam
manajemen hubungan internasional. Masing-masing Negara, seberapapun
kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/ mengembangkan
posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati
faktanya, akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally
minded di dunia ini. (1973, p.39)
Honore de Balzac: ilmu pengetahuan bagi mereka yang tidak
berkuasa suatu ilmu pengetahuan menyenangkan yang selalu demi
memenuhi dirinya sendiri; suatu ilmu pengetahuan yang mengijinkan
praktisinya untuk tidak mengatakan apapun dan berlindung di
belakang anggukan kepala misterius; suatu ilmu pengetahuan yang
mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil, pada akhirnya,
adalah mereka yang mampu berenang bersama kepalanya di atas arus
kejadian-kejadian yang pura-pura ia lakukan.
C. TUJUAN DIPLOMASIKautilya, ahli stategi politik di masa
dinasti Mauryan di India, memaparkan ada empat motif diplomasi:
a) Acquisition: tujuan diplomasi adalah untuk membuat hubungan
dengan negara lain (hubungan diplomatik).
b) Preservation: tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan
hubungan dengan negara lain.
c) Augmentation: tujuan diplomasi adalah untuk memperluas
hubungan diplomatik.
d) Proper distribution: tujuan diplomasi adalah harmoni,
perdamaian.
Dengan kata lain tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif
adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri.
Kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Tetapi
selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional, terdapat
tujuan vital yang lain antara lain memajukan ekonomi, perdagangan
dan kepentingan komersial, perlindungan waega negara sendiri di
negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan
prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan
sebagainya. Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat:
politik, ekonomi, budaya dan ideologi.
D. METODE DIPLOMASITrack I Diplomacy
First track diplomacy melibatkan pemerintah dengan pemerintah (G
to G), sifatnya rahasia dan biasnya digunakan untuk mengakhiri
suatu konflik dan pertikaian. First track diplomacymenekankan peran
penting negara dalam mengadakan negosiasi menjaga dan memelihara
perdamaian.Metode: Insentif positif dan negative, mediasi, dukungan
politik dan ekonomi.
Track II Diplomacy/ Public Diplomacy
Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai
kepentingan nasional suatu negara melaluiunderstanding, informing,
and influencing foreign audiences. Jika proses diplomasi
tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government
relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government
to people atau bahkan people to people relations. Diplomasi Publik
bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain,
yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik
dengan negara lain.
Untuk mencapai kebebasan politik dan keamanan Negara, maka dalam
diplomasi hal tersebut dapat dicapai dengan memperkuat hubungan
dengan Negara sahabat, memelihara hubungan dengan Negara-negara
yang sehaluan, dan menetralisir Negara-negara yang memusuhi. Untuk
mencegah Negara-negara lain bergabung melawan Negara tertentu maka
dapat dilakukan dengan melakukan suatu bentuk saling pengertian
dengan suatu Negara, menunjukkan suatu itikad baik dan
menghilangkan keraguan Negara lain sehubungan dengan persekutuan
politik, dan sebagainya. Selain dari itu perang juga merupakan
suatu bentuk diplomasi yang mana jika suatu Negara dengan Negara
lain tidak dapat lagi melakukan hubungan yang damai.
E. UNSUR-UNSU R DIPLOMASISetiap benda atau setiap hal di dunia
ini pasti memiliki terdiri dari unsure-unsur yang kemudian
bergabung dan menjadi benda tersebut, tidak terkecuali diplomasi.
Untuk menjadi sebuah proses, diplomasi juga memiliki beberapa
unsure. Pertama, unsur yang mendasar dalam diplomasi ialah
negosiasi.Negosiasi menjadi sebuah unsur yang penting dalam
diplomasi. Hal ini dikarenakan oleh peran dari negosiasi itu
sendiri dimana negosiasi begitu penting dalam memelihara
hubungan-hubungan politik yang tentunya hal tersebut akan bermuara
pada peningkatan nilai-nilai kepentingan bersama (Roy, 1991).
Negosiasi di sini berfungsi untuk menmpengaruhi aktor lain dengan
cara tersensiri untuk pemenuhan kepentinga. Unsure yang kedua yakni
kepentingan negara, atau national interest, diplomasi suatu negara
sangat berhubungan mencakup kepentingan nasional
negaratersebut.jadi, taktik diplomasi setiap negara dapat
berbeda-beda karena kepentingan yang dimiliki mereka juga
berbeda-beda. Unsure yang ketiga yakni perdamaian.Diplomasi
merupakan jalan damai yang dilakukan suatu negara untuk mencapai
kepentingannya, jadi kekuatan-kekuatan yang diperlukan adalah
kekuatan soft power, namun apabila jalur diplomasi ini tidak
berjalan dengan baik, maka sangat memungkinkan tejadi perang
sebagai langkah selajutnya.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita lihat bahwasannya
diplomasi tentu memiliki tujuan-tujuan yang begitu penting.Menurut
Kautilya dalam buku Diplomasi karya S. L. Roy (1991), terdapat 4
tujuan utama diplomasi.Empat tujuan tersebut ialah acquisition
(perolehan), preservation (pemeliharaan), augmentation
(penambahan), dan proper distribution (pembagian yang adil).
Adapun Unsur unsur hubungan diplomasi adalah:
Hubungan antar bangsa.
Pertukaran misi diplomatik.
Status pejabat diplomatik.
Kekebalan hukum/ hak ekstrateritorial.
Hak ekstrateritorial adalah hak kebebasan diplomat terhadap
daerah perwakilannya termasuk halaman bangunan serta
perlengkapannya seperti bendera,lambang negara, surat surat dan
dokumen bebas sensor,dalam hal ini polisi dan aparat keamanan tidak
boleh masuk tanpa ada ijin pihak perwakilan yang bersangkutan
F. JENIS-JENIS DIPLOMASIMacam atau jenis diplomasi berdasarkan
tujuan diplomasi terdiri dari Diplomasi Preventif, Diplomasi
Penyelesaian konflik, dan Diplomasi Persahabatan. Sedangkan
berdasarkan isu dan substansinya dibedakan menjadi Security
diplomacy, Human right diplomacy, Economic diplomacy. Selain itu
juga terdapat jenis diplomasi demokratis.Diplomasi Preventif yang
dimulai dari perkembangann, manfaat, kelebihan, kekurangan dan
implementasi dalam realita kehidupan. Selain itu juga untuk
mengetahui diplomasi sebagai penyelesei konflik atau resolusi
konflik serta implementsinya di dehidupan. Selanjutnya ialah
diplomasi persahabatan dengan kata kunci sama seperti diplomsi
preventif yakni mengetahui, manfaat, kelebihan, kekurangan dan
implementasi dalam realita.
Berdasarkan isu substansinya terdapat macam diplomasi
berdasarkan isu atau substansinya yakni diplomasi security,
diplomasi Hak Asasi Manusia dan diplomasi Ekonomi. Masing masing
dari diplomasi tersebut akan diulas untuk mengetahui pengertian,
manfaaat, kekurangan, kelebihan dan implementsinya. Berikut
jenis-jenis diplomasi.
1. Diplomasi PreventivePrinsip perdamaian dunia sebenarnya tidak
mengahendaki adanya suatu kekrasan dalam bentuk apapun, apalagi
bentuk serangan bersenjata yang diluncurkan kepada suatu negara.
Dunia ini memerlukan peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding
berdasarkan agenda yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal PBB
yakni Boutros Ghali, PBB mempunyai agenda yang disebut dengan An
Agenda for Peace. Di dalam agenda untuk menjaga perdamaian
diperlukan adanya diplomasi preventif.
Diplomasi preventif ada atau muncul setelah perang dingin atau
diawal abad ke 20. Diplomasi ini banyak dilakukan oleh
negara-negara dunia ketiga yakni negara yang merdeka dan diakui
kedaulatannya setelah perang dingin, dan dilakukan untuk mencegah
berbagai konflik yang berpotensi perang senjata. Diplomasi
preventif secara umum digunakan untuk mencegah keterlibatan
negara-negara super power atau negara-negara besar dalam sebuah
konflik lokal maupun regional, karena negara-negara yang sedang
berkonflik ingin menyeleseikan masalahnya secara mandiri.
Mengenai definisi dari diplomasi preventif sendiri juga banyak
ilmuan yang turut menyumbangkan konsepnya untuk kelancaran studi
diplomasi preventif. Seperti Michael G.Roskin dan Nicholas O.Berry
dalam bukunya The New World of International Relations, lebih
memandang diplomasi prefentif sebagai : Upaya-upaya pihak ketiga
untuk meredam sengketa sebelum menjadi kekerasan.3 Selain itu dalam
buku International Relations: the changingcontours of power, Donald
M.Snow dan Eugene Brown menyatakan bahwa: diplomasi preventif
merujuk pada inisiatif diplomatik yang diambil untuk membujuk
pihak-pihak yang memiliki potensi untuk berperang agar tidak
terlibat dalam permusuhan.
Dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengungkapkan
bahwa definisi dari diplomasi preventif ialah sebuah langkah metode
resolusi perselisihan secara damai seperti yang disebutkan dalam
Artikel 33 piagam PBB yang diterapkan sebelum perselisihan melewati
ambang batas untuk memicu konflik. menurut PBB diplomasi preventif
juga merupakan tindakan mencegah sengketa agar tidak muncul, untuk
mencegah sengketa yang ada dari kemungkinan semakin meningkat
menjadi konflik dan untuk membatasi penyebaran konflik apabila
telah terjadi.
Konsep diplomasi preventif sendiri sejak pertama kali
diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB yang kedua yakni Dag
Hammarskjld setengah abad lalu yang diungkapkan pada pidato
pembukaan untuk laporan tahunan kelimabelas majelis umm di PBB.
Prinsip diplomasi preventif juga termuat dalam hukum internasional
yakni :
Larangan menggunakan kekerasan
Penyelesaian perselisihan secara damai
Selain itu SL Roy dalam buku Diplomasi juga menyebutkan
diplomasi preventif yakni hasil adri pemikiran negara-negara pada
masa perang dingin yang tidak ingin terlibat dengan dua kekuatan
yakni Amerika dan Uni Soveit yang meminta perlindungan pada
PBB.Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
diplomasi preventif ialah diplomasi yang memiliki upaya untuk
mencegah adanya perang baik yang dilakukan oleh negara yang
memiliki power maupun negara yang tidak memiliki power.
Diplomasi preventif ada dan dilakukan karena menurut Mochamad
Bedjaoui diplomasi ini memiliki 3 tujuan utama yakni:
Mencegah konflik antar pemerintah dan kelompok minoritas dalam
suatu negara,
Mencegah perselisihan dan konflik secara terbuka,
Mencegah penyebaran konflik sekecil-kecilnya apabila terjadi
konflik.
Diplomasi preventif ini dapat dilakukan melalui jalur politik,
militer, ekonomi yang dilakukan oleh pemrintah, organisasi
internasional termasuk NGO (National Goverment Organization),
dimana semua element itu bertujuan untuk :
Mencegah masalah peningkatan konflik dalam dua negara,
Mencegah konflik yang berkompetensi menggunakan senjata,
Mencegah intensitas geografis konflik meluas hingga terjadi
krisis kemanusiaan,
Mencegah dan mengelola agar krisis kemanusiaan tidak semakin
parah, dan
Sebagai bagian terhadap kondisi krisis guna memberi solusi.
Mengenai aktor yang berperan dalam diplomasi preventif ialah
negara dan organisasi internasional yang memiliki fungsi yang sama
yakni mencegah munculnya konflik.Seperti layaknya diplomasi pada
umumnya, secara harfiah diplomasi memiliki fungsi yakni mencegah
adanya perang dan untuk menjalin hubungan baik antar negara-negara
di dunia. Maka diplomasi preventif ada dan digunakan untuk mencegah
terjadinya sengketa dan penyebaran konflik antar negara oleh karena
diplomasi ini memiliki prinsip yang tertuang dalam hukum
internasional yang di muat oleh PBB seperti yang telah disebutkan
diatas.
Menurut Bedjaoui diplomasi preventif memiliki dua macam yakni
diplomasi preventif tradisional dan diplomasi preventif
kontemporer. Diplomasi preventif tradisional merupakan diplomasi
yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka unutk melindungi
dirinya sendiri dan menjamin kepentingannya sendiri dan tidak
memperdulikan keamanan yang ada di sekitar negara. Sedangkan
diplomasi preventif kontemporer ialah diplomsi yang emmberikan
pemahaman kepada negara- negara bahwa keamanan dan kepentingan area
di sekitar merupakan hal penting yang nantinya akan berpengaruh
pada negara di sekitarnya. Diplomasi preventif kontemporer memiliki
tujuan utama yakni mewujudkan perdamaian dunia secara global,
kolektif dan universal. Namun tidak memberikan motivasi terhadap
negara yang tidak terkena ancaman secara nyata dalam geografis dan
politis.
Jadi dapat dikatakan bahwa yang membedakan antara diplomasi
preventif tradisional dan kontemporer ialah bila tradisional negara
terfokus pada keamanan dalam negaranya sendiri dan diplomasi
preventif kontemporer lebih mengutamakan perdamaian dalam lingkup
yang lebih luas dan tidak hanya fokus pada dalam negeri saja.
Di era seperti sekarang ini masih terdapat atau dijumpai negara
yang masih belum menyadari akan pentingnya keamanan dan perdamaian
di sekitar negaranya. Hal inilah yang memunculkankekurangan bagi
diplomasi preventif yaitu diplomasi preventif masih sering
diragukan dan belum semua negara menyadari adanya diplomasi
preventif oleh karenanya diplomasi preventif masih sulit dalam
perkembanganya. Selain itu kekurangannya ialah dalam bentuk tidak
bisa diseleseikannya semua masalah yang ada contohnya kasus politik
yang tentunya membutuhkan penyelesaian secara politik, adanya
ketidakpercayaan dianatara pihak yang berkonflik, keterbatasan
sumber daya di PBB dan adanya anggapan jika diplomasi ini merupakan
cara lama yang sudah tidak relevan sehingga menghambat proses
penyeleseian konflik.Disisi positifnya PBB mengutarakan bahwa
diplomasi ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk
menyeleseikan krisis di dunia, dan penggunaan mediator juga
menjadikan diplomasi ini sebagai diplomasi yang mengalami perluasan
konflik paling mustahil. Karena pihak ketiga berusaha untuk
mengakhiri konflik.
Dalam implementasinya diplomasi preventif meliputi beberapa
aktivitas yakni penemuan fakta mengenai konflik yang sedang terjadi
antar negara, melakukan mediasi dan tindakan pencgahan sengketa.
Mengenai penyelidikan diplomasi ini dilakukan dengan menyelidiki
sebab dari konflik kemudian diadakan pendekatan kepada para pihak
yang sedang bersengketa agar konflik tidak memanas dan menjadi
perang terbuka. Untuk menjaga agar terhindar dari sengketa maka
dibutuhkan mediator sebagai penengah antar negara yang berkonflik.
Contohnya ialah pada kasus Kosovo dimana kasus yang terjadi alah
pertiakaian antara etnis Albania dan etnis Serbia. Diawali dari
Milosevic yang melakukan pembersihan etnis Albania, karena etnis
ini memerangi etnis Serbia. PBB mengirimkan UNMIK yang dibentuknya
pada 10 juni 1999, mediator ini berasal dari dewan keamanan PBB no
1244. UNMIK melakukan pemulihan keadaan dengan membentuk
pemerintahan sementara pasca lengsernya Milosevic, selain itu
melakukan pembangunan disegala bidang. Dan sebelum PBB mengirimkan
UNMIK, PBB sebelumnya menggirimkan KFR (kosovo force) untuk
melakukan pendekatan dengan cara diplomasi preventif kepada para
pihak yang bertikai di Kososvo.
Selanjutnya dalam diplomasi preventif terdapat 3 formula dalam
menjaga perdamaian, yang pertama ialah peacemaking. Peacemaking
merupakan tindakan penegakan kembali perdamaian pasca konflik yang
meliputi pembentukan perdamaian dengan cara penyeleseian sengketa
melalui konsolidasi, mediasi dan arbritasi. Namun pihak ketiga
tidak memiliki hak unutk memutuskan dan pihak ketiga hanya
menengahi bila terjadi suasana yang memanas. Kemudian peacekeeping,
merupakan tindakan penjagaan peridak pecah kembali damaian agar
tidak pecah kembali perang terbuka antara ppihak yang bertikai
dengan cara penempatan tentara untuk menjaga perdamaian di daerah
konflik. Pasukan untuk menajga perdamaian ini biasanya dilakukan
oleh negara-negara yang memiliki tentara kuat dan di bawah pimpinan
PBB. Yang terakhir ialah peacebulding, merupakan kegiatan
pembangunan kembali daerah-daerah yang mengalami kehancuran akibat
terjadinya konflik. Sebelumnya harus dilakukan identifikasi
struktur-struktur lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat
perdamaian untuk mengahindari agar tidak terjadi konflik.
Selain implementasi diplomasi preventif yang dapat dilihat dari
kasus Kosovo, implementasi lain ialah dalam usaha preventif yang
dilakukan pada masa damai yakni dengan membangun hubungan baik dan
masa krisis dilakukan dengan pencarian fakta, memberikan jasa-jasa
baik, mengurangi aksi kekerasan dan penempatan unit-unit yang
ditunjuk untuk mencegah eskalasi konflik. Contoh lain dari
implementasi diplomasi preventif ialah negara-ASEAN dalam menyikapi
adanya diplomai prevenyif yang difungsikan untuk menjaga perdamaian
di kawasan Asia Tenggara. Namun hingga kini implementasi diplomasi
ini di wilayah ASEAN masih terhambat sikap saling curiga
negara-negara peserta ASEAN Reginonal Forum (ARF), hal tersebutlah
yang dikatakan oleh Direktur Politik dan Keamanan Ditjen Kerjasama
ASEAN Kementrian Luar Negeri, Ade Padmo Sarwono, dari hasil rapat
yang diadakan di Surabaya. Dari 27 negara hanya sembilan dan
termasuk Indonesia yang menyerahkan draf ARF Security Outlook
sebagai implementasi dari diplomasi preventif. Sikap saling curiga
ini didasari karena diplomasi preventif selalu mengandung unsur
intervensi yang dilakukan oleh negara yang sudah maju diantara
negara-negara ASEAN. Hal tersebut juga yang menjadikan hambatan
dalam penerapan secara utuh dari diplomasi preventif.
2. Diplomasi Penyelesaian KonflikKonflik adalah suatu kondisi
sosial yang muncul ketika ada dua aktor atau lebih yang mencoba
untuk mewujudkan tujuan yang berbeda.Didalam hubungan internasional
konflik sering terjadi diantara negara-negara karena adanya suatu
benturan kepentingan yang berbeda antara dua aktor atau lebih dan
aktor-aktor negara tersebut berusaha untuk menggunakan power-nya
yakni dengan mempengaruhi aktor lain guna tercapainya tujuan
nasional negaranya. Bentuk dari konflik yang sering terjadi di
kalangan internasional berupa perang, genosida, aksi
vandalisme,persuasi, perkawinan politik, dll. jadi pada saat
konflik telah terjadi maka perlu dilakukan suatu upaya untuk
menyeleseikan konflik serta mencegah penyebaran konflik.
Untuk menyelesaikan konflik antar negara secara internsional
maka terdapat bentuk dari diplomasi yang lebih spesifik yakni
Diplomasi Penyelesaian Konflik. Sesuai dengan namanya diplomasi
penyeleseian konflik dilakukan untuk menyeleseikan konflik antar
negara. Ketika konflik terjadi dan para aktor telah menggunakan
powernya maka keadaan menjadi sangat tidak kondusif, sehingga
diplomasi memilii peran yang berpengaruh terhadap kelangsungan
konflik antar negara. Karena diplomasi dianggap sebagai cara yang
terbaik untuk menghindari tindak dan pemikiran tentang kekerasan
jadi jalan akhir yang ditempuh adalah dengan bernegosiasi untuk
mencapai hasil penyeleseian masalah yang dihadapi.
Dalam realitanya, Diplomasi juga memiliki suatu bentuk kekebalan
dan keistimewaan dimana tujuan dari adanya keistimewaan dan
kekebalan adalah untuk menciptakan situasi yang efisien untuk
menciptakan hubungan damai. Diplomasi penyelesaian konflik sendiri
memiliki tujuan yaitu agar konflik yang terjadi di tataran
internasional segera terselesaikan dan agar hubungan internasional
menjadi kondusif.
Diplomasi ini juga memiliki hambatan dalam pencapaian tujuannya
yakni bila negara yang bernegosiasi saling keras pada masalah maka
kemungkinan besar akan terjadi perang namun keuntungannya ialah
mereka juga bisa mendapatkan pihak yang netral untuk bernegosiasi
untuk mereka atau meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk
membantu dalam membuat keputusan untuk mereka misalnya Singapura
dan Malaysia diperbolehkan ICJ untuk menyelesaikan klaim
mereka.selain itu negara bisa saling mengenal lebih baik akibat
selalu berfikir untuk menyeleseikan konflik secara damai. Mengenai
keuntungannya, keuntungan yang didapat dari usaha diplomasi
seringkali sangat menguntungkan bagi kedua pihak, misalnya saja
keuntungan karena terhindar dari kerugian fisik maupun non-fisik
yang dalam skala yang lebih besar. Selain menggunakan Mahkamah
Internasional cara-cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan suatu
diplomasi resolusi konflik adalah dengan mediasi, arbritasi,
penggunaan media massa, melakukan usaha disarmament dengan
diplomasi melalui telepon.
Kemudian mengenai aplikasinya diplomasi sebagai jalan untuk
menyelesaikan konflik berupa sebuah perundingan yang dilakukan
negara berkonflik untuk mencari suatu penyelesaian dan hal tersebut
dapat dilihat pada contoh kasus yang terjadi di Kososvo dimana PBB
sebagai pihak ketiga mengirimkan UNMIK yang dibentuknya pada 10
juni 1999, mediator ini berasal dari dewan keamanan PBB no 1244.
Sehingga diharapkan dengan adanya mediator masalah akan cepat
terselesaikan.
3. Diplomasi PersahabatanDiplomasi persahabatan ada dimaksudkan
untuk menjalin persahabatan dan sangat menghindari penyelesaian
konflik dengan peperangan. Hubungan yang baik antara dua negara atu
lebih memudahkan negara-negara tersebut dalam mencapai
kepentingannya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun
ideologi. Dan biasanya yang melakukan diplomasi persahabatan ialah
negara-negara yang serumpun yang merupakan negara sahabat yang
diperkuat denga negosiasi dana diplomasi. Pada akhir masalah
identik dengan perdamaian. Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
mengutarakan tujuan utama dari diplomasi persahabatan ialah
mempererat hubungan antar negara dengan negara lainnya dan
menghindari perang antar negara.Hal tersebut tertulis dalam point
kelima ynag tertuang di Vienna Convention On Diplomatic Relation
tahun 1961 yang berisi meningkakan hubungan persahabatan antara
nrgara pengirim dan negara penerima serta memajukan hubungan
ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Selain itu diplomasi juga mempengaruhi penyebaran ideologi.
Negara yang memiliki ideologi yang kuat akan berusaha untuk
merangkul banyak negara untuk menganut dan mengaplikasikan ideologi
tersebut serta secara tidak langsung menghalangi penyebaran
ideologi lain dari negara lain. Jika suatu negara menganut ideologi
yang sama, dapat dipastikan negara-negara tersebut memiliki
hubungan yang sangat baik dan erat karena mereka merupakan
sahabat.
Diplomasi persahabatan dilakukan agar masalah yang terjadi
segera dapat diselesaikan dan lebih efisien. Dengan diplomasi,
negara-negara ini bisa membahas masalah dan memahami satu sama
lain. Namun tak urung juga diplomasi persahabatan juga memiliki
kekurangan yakni bila negara sahabat mulai curiga dan tidak percaya
pada negara lain dan bila hal itu terjadi maka penyelesaian konflik
akan sulit di tempuh karena kurang saling umumnya keuntungan dari
berbagai macam diplomasi ialah sama yakni untuk menjaga suatu
perdamaian antar negara, namun dalam diplomasi persahabatan berupa
memaksa penyerang untuk memikirkan kembali invasi, yang mengarah ke
perdamaian.
Implementasi dari diplomasi ini dapat dilihat dalam berbagai
sektor baik ekonomi yakni dengan adanya perdagangan antar kawasan
ASEAN, militer dengan pelatihan militer bersama, dalam sektor
budaya dengan memperkenalkan budaya negara ke negara lain agar
tercipta rasa saling menghargai budaya satu sama lain dan sektor
lainnya. Bila dari sektor budaya dapat dilihat pada saat Susilo
Bambang Yudhoyono yakni Presiden Republik Indonesia yang ke enam
yang membuka World Batik Summit 2011 di Jakarta pada 28 september
2011. Dalam pertemuan itu beliau mengatakan kita gunakan batik
sebagai sarana diplomasi dan persahabatan dengan dunia
internasional.dan indonesia harus bangga karena indonesia memiliki
batik dengan berbagai corak yang bisa menggambarkan beragamnya
rakyat indonesia.
Diplomasi masa kini yakni abad 21 merupakan bentuk diplomasi
yang mengedepankan persahabatan, seperti ungkapan yang diungkapkan
Susilo Bambang Yudhoyono, ungkapan tersebut berupa Thousends
Friends, Zero Enemy SBY menganggap bahwa dalam menjaga kelangsungan
hidup secara universal maka diperlukan sifat berteman dengan baik
dengan negara sekitar. Jadi bisa dikatakan bahwan kemungkinan
terjadinya perang sangat kecil sekali karena semua dianggap sebagai
teman baik. Dan yang menjadi sahabat dari Indonesia yang paling
dekat ialah negara-negara ASEAN karena negera tersebut secara
geografis memiliki kedekatan dengan Indonesia dan juga karena
mereka tergabung dalam satu kawasan yang bernama ASEAN (Association
of South-East Asia Nation).
4. Democratic DiplomacyDiplomasi demokratis adalah sebutan bagi
diplomasi Amerika Serikat (AS) yang baru pada abad ke-20 (tahun
1919) ikut berkecimpung dalam percaturan politik internasional
melalui kehadiran Presiden Woodrow Wilson di Konggres Versailles
untuk menyelesaikan persoalan Perang Dunia I. Dalam pertemuan itu
Presiden Woodrow Wilson mengusulkan gagasan 14 Pasal untuk
perdamaian dunia (dikenal dengan Wilson Fourteen Points) dan salah
satunya adalah gagasan untuk mewujudkan open covenant openly
arrived at alias perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka.
Pengertian demokratik di sini merujuk kepada pola
pertanggungjawaban pelaksanaan politik luar negeri yang berlaku di
AS, atau proses politik yang berlaku di AS berkaitan dengan
keterlibatan internasional pemerintahnya. Mengingat Amerika adalah
negara dengan sistem pemerintahan demokratis, maka semua kebijakan
luar negeri harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui
Konggres (DPR-nya Amerika) karena lembaga ini memiliki hak
ratifikasi (persetujuan).
Ketika Presiden Woodrow Wilson menandatangani Piagam Liga
Bangsa-bangsa (League of Nations) maka ia harus
mempertanggungjawabkannya kepada Konggres, yang ternyata menolak
meratifikasinya. Karena Piagam LBB tidak diratifikasi oleh
Konggres, maka dengan sendirinya AS tidak berkewajiban melaksanakan
alias tidak menjadi anggota Liga.Dalamperkembangannya sekarang ini
diplomasi demokratis sering justru digunakan untuk menyembunyikan
maksud yang sebenarnya apabila sebuah negara tidak mau
menandatangani sebuah perjanjian internasional. Amerika, misalnya,
menjadikan alasan tidak diratifikasinya beberapa konvensi atau
kesepakatan internasional oleh Konggres sebagai pembenar untuk
tidak menjalankan konvensi hukum laut internasional, Protokol
Kyoto, dan lain-lain. Israel juga menggunakan alasan persetujuan
Parlemen untuk menganeksasi beberapa wilayah Arab yang ia rebut
melalui Perang Enam Hari tahun 1967. Jadi, di sini diplomasi
demokratis hanya istilah semata, atau hanya berlaku untuk hubungan
antar kekuasaan di dalam negeri meskipun keputusan itu bisa sangat
tidak demokratis bagi orang lain.
Macam Diplomasi Menurut Isu Atau SubstansinyaSelain jenis-jenis
yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa jenis menurut isu atau
substansinya yakni terdiri dari security diplomacy, Human Right
Diplomacy dan Economic diplomacy.1. Security DiplomacyDiplomasi
security telah terlihat dengan adanya perjanjian Westphalia pada
tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun. Keamanan negara sangat
diperlukan agar negara tetapsurvive dalam dunia internsional selain
itu negara berusaha memnuhi kebutuhan dalam negerinya dimana untuk
survive selalu identik dengan hard power namun tidak demikian
menurut Millan Jasbez penggunaan hard power tidak akan maksimal
dalam menjaga survivesuatu negara namun memerlukan aspek lain
seperti eknomi, politik ,social, budaya, dan lain-lain. Diplomasi
ini tidak bergantung pada PBB saja namun sekarang banyak muncul
actor non negara seperti Organisasi Internsional, dan actor non
state lainnya serta adanya jaringan security yang muncul pada
beberapa abad yang lalu.Security diplomacy ini mengusung keamanan
secara internsional sebagai isu utamanya, dan memiliki beberapa
elemen yang masih bertahan di era modern karena elemen ini
digunakan sejak zaman perjanjian, elemen tersebut ialah:
Non interference dalam urusan dalam negeri di negara lain.
Konsep diplomatic imunity, yaitu pengakuan dari negara saja yang
dapat melakukan kontrol poitik, sejak Westphalia gereja tidak
berpengaruh.
Security diplomacy harus selalu ditegakkan karena keamanan
sangat dibutuhkan oeh negara dejak munculya globalisasi yang
membawa isu kompleksitas. Misalnya dengan munculnyasecurity
kontemporer yang digunakan pada isu deteritorialisasi yakni tidak
adanya national boundaries, yang nantinya menebabkan
ancaman-ancaman dari level global bisa mempengaruhi dlam negeri
secara bebas. Seperti ancaman sosial yang berupa wabah penyakit dan
degradasi lingkungan, contoh lain ialah konflik terorisme yang
merupakan organisasi transnasional, aksi terorisme ini dapat
mengancam keamanan dan kelangsungan hidup warga negara di negara
lain.
Tujuan dari diplomasi security adalah bagaimana caranya memenuhi
kebutuhan social, lingkungan, kesehatan, pendidikan, pekerja,
intelektual, emosional, dan lain sebagainya.Dan dalam perjalanan ke
depannya. Diplomasi ini memunculkan beberapa key player selain
states, seperti organisasi internasional, aktor non-state, dan
jaringan-jaringan security semacamnya. Selain itu juga terfokus
pada keamanan dan perdamaian, jadi seorang diplomat memberi input
pada negaranya agar tercipta keamanan dan perdamaian hubungan dua
negara. Pada masa kekaisaran Ottoman, seorang diplomat adalah
penjamin perdamaian. Jika kesepakatan damai antar dua negara pecah,
biasanya si diplomat yang diwakili oleh duta besarnya lah yang akan
dihukum terlebih dahulu. Saat ini diplomasi keamanan biasanya
mewakili negoisasi mengenai penjualan/penyelundupan senjata,
binatang, obat terlarang, manusia dan sebagainya.
Di dunia internasional juga terdapat beberapa bentuk penyediaan
security diplomasi yakni balance of power yang digunakan sebagai
security hingga akhir perang dunia pertama,CollectiveSecurity yang
dibentuk negara-negara yang tidak mengehendaki perang yakni berupa
Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB).CollectiveSecurityadalah salah satu jenis strategi
pembangunan koalisi di mana sekelompok negara setuju untuk tidak
saling menyerang dan membela satu sama lain terhadap serangan dari
salah satu dari yang lain, jika serangan semacam itu
dibuat.Oorganisasi internasional berupa collektive Defense yakni
NATO yang di secara umum di pegang oleh Amerika. Namun sebenarnya
NATO adalah contoh collective security, sedangkan PBB adalah upaya
daricollective security.
2. Human Right DiplomacyRein Mullerson mengkaji cara instrumen
kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mempromosikan hak asasi
manusia luar negeri serta bagaimana hak asasi manusia digunakan
untuk kepentingan lainnya bertujuan kebijakan luar negeri. Dalam
bukunya Mullerson mengutarakan eksplorasi hubungan antara hak asasi
manusia dan stabilitas internasional, peran organisasi
non-pemerintah, komunitas bisnis dan media massa dalam merumuskan
agenda hak asasi manusia pemerintah dan organisasi antar pemerintah
agar penerapan diplomasi ini mudah terrealisasi.
Rein Mullerson juga menyimpulkan dengan melihat peran
badan-badan internasional PBB dan lain yang bergerak dalam promosi
hak asasi manusia dan bagaimana kekuatan militer dapat menjadi
pilihan dalam menyelesaikan pelanggaran.Hak asasi manusia telah
menjadi isu internasional yang semakin penting sejak Perang Dunia
II.Sayangnya, pemerintah dan pembuat kebijakan tidak selalu melihat
masalah HAM sebagai prioritas. Banyaknya kasus pelanggaran HAM di
dunia internsional menjadikan lembaga negara dan non negara turut
dalam menangani kasus dan tak sering pelanggaran HAM tersebut
dilakukan oleh negara satu terhadap negara lain sehingga banyak
terjadi diplomasi mengenai HAM.
Dalam implementasi dalam kehidupan saat ini dapat dilihat
melalui perilaku Amerika tampak mendominasi corak hubungan
internasionalnya yang bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan
terhadap HAM serta demokrasi.Dengan kata lain, di dalam menjalin
hubungan luar negeri dengan negara lain termasuk Indonesia, Amerika
kerap mengkaitkan kebijakannya dengan tingkat pemenuhan dan
perlindungan terhadap HAM dan demokrasi di suatu negara.
Kepedulian internasional menenai pelanggaran HAM tercermin
dengan terbentuknya organisasi yang menjadikan agenda Hak Asasi
Manusia sebagai prioritas, organisasi itu dimulai dari PBB yang
mengagendakan Aksi political, Operasi peacekeeping, Disarmament,
Human right action, Developmental assistance, Humanitarian acion,
Informasi publik dan media, Persamaan gender, Drug and crime
preventio.3. Diplomasi EkonomiBergeijk en Bulan (2008), Diplomasi
Ekonomi dan Keamanan Ekonomi, dalam C. Costa (ed.), Forntiers Baru
Diplomasi Ekonomi, Lisboa menggambarkan diplomasi ekonomi sebagai
satu paket kegiatan (kedua metode tentang dan proses untuk membuat
keputusan internasional) yang terkait dengan kegiatan ekonomi
lintas batas (ekspor, impor, investasi, pinjaman, bantuan, migrasi)
yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di dunia nyata.
Menurut Morganthau dalam buku karangan SL. Roy ia mengatakan bahwa
diplomasi ekonomi ini dilakukan oleh diplomat dengan tujuan penting
yakni mendapatkan kekuatan-keuatan ekonmi.
Diplomasi ekonomi terdiri dari 3 unsur yaitu :
Penggunaan pengaruh politik dan hubungan untuk mempromosikan
perdagangan, dan investasi, untuk memperbaiki fungsi pasar dan
untuk mengatasi kegagalan pasar serta untuk mengurangi biaya dan
risiko transaksi lintas batas (termasuk hak milik). Biasanya
diplomasi ekonomi terdiri dari kebijakan komersial, tetapi juga
banyak aktivitas organisasi non pemerintah.
Penggunaan aset ekonomi dan hubungan untuk meningkatkan atau
memperkuat kerjasama saling menguntungkan dan hubungan politik yang
stabil, yaitu untuk meningkatkan keamanan ekonomi. Dalam hal ini
diperlukan kebijakan struktural dan perjanjian perdagangan
bilateral (ditujukan untuk mencapai pola tertentu perdagangan
geografis ) dan distorsi politik perdagangan dan investasi seperti
dalam kasus boikot dan embargo.
Cara untuk mengkonsolidasikan iklim politik yang tepat dalam
lingkungan ekonomi politik internasional dan lembaga untuk
memfasilitasi tujuan ini. Cakupannya berupa perundingan
multilateral dan merupakan domain organisasi supranasional dan
lembaga-lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi
untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Uni Eropa.
Diplomasi ekonomi untuk menciptakan keamanan ekonomi.Keamanan
ekonomi didefinisikan sebagai keamanan yang didasarkan pada
hubungan ekonomi internasional (seperti perdagangan barang dan jasa
dan arus modal).Diplomasi ekonomi memiliki peran nyata untuk
bermain dan mungkin menyediakan sistem manajemen risiko untuk
situasi internasional kritis dan realitas global baru. Diplomasi
ekonomi bisa menjadi sistem tiga pilar berikut:
Penggunaan pengaruh politik;
Kenaikan biaya konflik;
Konsolidasi lingkungan politik dan ekonomi yang tepat
internasional.
Diplomasi ekonomi dapat digunakan untuk menghasilkan dan
meningkatkan keamanan ekonomi. Seperti yang disebutkan diatas bahwa
untuk survive negara tidak hanya memerlukan kekuatan militer namun
juga kekuatan di luar ittu, seperti ekonomi. Rana mendefinisikan
diplomasi ekonomi sebagai proses melalui mana negara mengatasi
dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua
bidang kegiatan termasuk perdagangan, investasi dan bentuk lain
dari pertukaran ekonomi menguntungkan, di mana mereka menikmati
keunggulan komparatif.
Diplomasi ekonomi memerlukan penerapan keahlian teknis yang
menganalisis efek dari (Negara Penerima) suatu negara situasi
ekonomi pada iklim politik dan kepentingan ekonomi
negarapengirim.Aktor yang berpengaruh pun sekarang tidak hanya
negara namun juga non negara Seperti semua instansi pemerintah yang
memiliki mandat ekonomi beroperasi secara internasional dan
merupakan pemain dalam diplomasi ekonomi.Lembaga seperti LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi
internasional juga pemain dalam diplomasi ekonomi.
Bentuk baru dari diplomasi ekonomi ialah dengan mengembangkan
strategi untuk pemasaran suatu bangsa, berdasarkan analisis dari
keadaan ekonominya.Diplomasi ekonomi, benar-benar sebuah variasi
dari diplomasi publik, mendorong investasi, penawaran gembala dari
awal sampai penandatanganan kontrak, dan pasar internasional. Hal
tersebut merupakan bentuk implementasi dari diplomasi ekonomi yang
dilakuni hampir seluruh negara di dunia karena tidak bisa
dipungkiri bila negara tidak membutuhkan negara lain maka dengan
diplomasi ekonomi pemenuhan kebutuhan warga negara dapat
terjamin.
Selain itu implementasi dari diplomasi ekonomi dapat digolongkan
daalam empat bentuk yakni :
Perdagangan, yang diutamakan ialah berupa eksport dan import
gunan memenuhi kebutuhan,
Investasi: investasi dibutuhkan terutama oleh negara-negara
berkembang yang masih mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Investasi
asing ini secara garis besar berupa modal.
Bantuan: bantuan dapat berupa bantuan makanan, obat-obatan,
pakaiandan dapat juga berupa bantual pemberdayaan mental.
Teknologi: teknologi disini digunakan unutk mendukung ketiga
bentuk implementasi diplomasi ekonomi. Karena dengan perkembangan
teknologi yang semakin maju maka perdaganga, investasi dan
pemberian bantuan akan mudah terealiasasi sesuai harapan. Dan
kesejahteraan dunia mudah tercapai.
Secara realita implementasinya seperti yang dilakukan oleh
Amerika dan soviet mempraktekan diplomasi ekonomi melalui aksi
bantuan ekonomi terhadap negara-negara di eropa barat maupun dunia
ketiga untuk memperoleh dukungan dalam meraih kepentingan
nasionalnya seperti Marshall Plan.G. FUNGSI DAN TUGAS DIPLOMASIa.
Fungsi DiplomasiDiplomasi memiliki fungsi untuk mendamaikan
beragamnya kepentingan ini atau paling tidak membuatnya
berkesesuaian.Sedangkan, fungsi utamanya adalah negosiasi.Diplomasi
mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan
menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara melalui negosiasi
yang sukses.Bila negosiasi gagal, tidak menutup kemungkinan
terjadinya konflik yang lebih besar yakni, peperangan antar
negara.
Dalam perannya diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam dan
banyak untuk bermain di dalam hubungan
internasional.Dalammenjalankan hubungan antara masyarakat yang
terorganisasi, diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi,
persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya, mengurangi kemungkinan
penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi.Diplomasi merupakan
salah satu bagian penting dalam pemeliharaan perdamaian.Pentingnya
diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan
internasional.Diplomasi telah memainkan peranan besar dalam
mengatur kebijakan-kebijakan internasional.Banyak masalah yang
nyata bisa diselesaikan melalui diplomasi.Sehubungan dengan ini
penelitian Richard W. Sterling mengatakan, sungguh, diplomasi
adalah politik hubungan internasional, politik internsional bagi
arti yang paling tepat bagi istilah itu.Pada intinya, pentingnya
diplomasi sebagai suatu instrument tatanan internasional yang damai
tak bisa dipungkiri dan mengoptimalkan aktivitas komunikasi
internasional. Selain itu menurut beberapa pendapat, Fungsi
Diplomasi adalah:
Lord Strang (Foreign Office):Fungsi utama diplomasi adalah
menyelesaikan berbagai perbedaan internasional dengan ketenangan
dan bersahabat melalui perundingan yang diperlancar dengan hubungan
pribadi yang naik dan saling pengertian.
N.A. Maryan Green (International Law of Peace):
Representing
Negotiating
Protecting
Reporting
Promoting
Konvensi Vienna 1961 :
Mewakili negara pengirim di negara penerima.
Melindungi kepentingan negara pengirim dengan negara
penerima.
Melakukan perundingan dengan negara penerima.
Mencari informasi di negara penerima untuk negara pengirim atau
menyampaikan informasi negara untuk negera penerima.
Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan
penerima serta memajukan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu
pengetahuan.
Conway W. Henderson :
Representing State Interest
Symbolic Representation
Obtaining Information
Promoting & Protecting the Interest of Nationals
Policymaking by Diplomats
Hedley Bull :
v Facilitates Communications Between States & Other Entities
in World Politics.
v Negotiation of Agreement.
v Gathering of Intellegence or Information About Foreign
Policy.
v Minimisation of the Effect of Friction in International
Relations.
v Fulfills the Fucntion of Symbolic the Erxistence of Society of
States.
b. Tugas DiplomasiDiplomasi juga memiliki beberapa tugas,
yaitu:
1) Menetapkan tujuan berdasarkan kekuatan sesungguhnya dan
kekuatan potensial yang tersedia untuk mencapai tujuan
tersebut.
2) Menilai Tujuan negara lain dan kekuatan sesungguhnya dan
potensial yang tersedia untuk mencapi tujuan tesebut.
3) Menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok
satu sama lain.
4) Menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mencapai tujuan
tersebut.
H. STUDI KASUSStudi kasus yang pertama mengenai diplomasi
Indonesia dan Malaysia (kasus Sipadan-ligitan) , dalam hal ini
memunculkan tiga pertanyaan yaitu : Bagaimana diplomasi yang
dilakukan Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian kasus
Sipadan-Ligitan, Kenapa Indonesia dapat kalah dalam kasus tersebut
padahal peluang Indonesia-Malaysia adalah fity-fifty serta
Bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil Indonesia untuk
kedepannya dalam mengatasi kasus yang serupa, dan berikut
penjelasan terkait hal tersebut :
Penyelesaian sengketa yang akhirnya diserahkan kepada Mahkamah
Internasional ini pada hakikatnya merupakan keberhasilan diplomasi
dari pihak Malaysia dan Indonesia. Cara damai yang ditempuh
Indonesia dan Malaysia akan memberikan dampak yang besar bagi
kawasan Asia Tenggara, seperti misalnya cara penyelesaian kedua
belah pihak (Malaysia-Indonesia) yang menyerahkan persoalan ini
seutuhnya kepada Mahkamah Internasional dapat ditiru sebagai salah
satu model penyelesaian klaim-klaim teritorial lain antar negara
anggota ASEAN yang masih cukup banyak terjadi, misalnya klaim
teritorial Malaysia dan Thailand dengan hampir semua negara
tetangganya. Satu hal yang perlu disesali dalam mekanisme
penyelesaian konflik Sipadan dan Ligitan adalah tidak
dipergunakannya mekanisme regional ASEAN. ASEAN, sebagai satu forum
kerja sama regional, sangat minimal perannya dalam pemecahan
perbatasan. Hal ini karena dipandang sebagai persoalan domestik
satu negara dan ASEAN tidak ikut campur tangan di
atasnya.Sesungguhnya, ASEAN sendiri sudah merancang terbentuknya
sebuah Dewan Tinggi (High Council) untuk menyelesaikan
masalah-masalah regional.Dewan ini bertugas untuk memutuskan
persoalan-persoalan kawasan termasuk masalah klaim teritorial.Namun
keberatan beberapa anggota untuk membagi sebagian kedaulatannya
merupakan hambatan utama dari terbentuknya Dewan Tinggi ini. Akibat
jatuhnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia terjadi dampak
domestik yang tak kalah hebatnya, banyak komentar maupun anggapan
bahwa Departemen Luar Negeri-lah penyebab utama lepasnya
Sipadan-Ligitan mengingat seharusnya Deplu dibawah kepemiminan
Mentri Luar Negeri Hasan Wirajuda mampu mempertahankan
Sipadan-Ligitan dengan kekuatan diplomasinya. Memang masih banyak
revisi dan peninjauan yang harus dilakukan para diplomat kita dan
juga cara Deplu dalam menangani masalah internasional. Namun,
bukanlah merupakan hal yang bijaksana bila kita menyalahkan deplu
sebagai satu-satunya pihak yang menyebabkan lepasnya Sipadan dan
Ligitan, mengingat kronologi konflik Sipadan-Ligitan yang sudah
berumur lebih dari empat dasawarsa tersebut.
Kedua negara telah melakukan pertemuan-pertemuan baik formal
maupun informal, secara bilateral maupun melalui ASEAN dalam
menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan sejak tahun
1967.Indonesia dan Malaysia juga sama-sama kuat dalam mengajukan
bukti historis terhadap klaim mereka masing-masing. Akhirnya pada
tanggal 31 Mei 1997 pada akhir masa pemerintahan Soeharto, Soeharto
menyepakati untuk menyerahkan masalah yang tak kunjung selesai ini
ke mahkamah internasional dengan pertimbangan untuk menjaga
solidaritas sesama negara kawasan dan penyelesaian dengan cara
damai. Perlu kita tahu di sini adalah selama jangka waktu yang
panjang tersebut pihak Republik Indonesia tidak pernah melakukan
suatu usaha apapun dalam melakukan manajemen dan pemeliharaan atas
Sipadan-Ligitan.Kita seolah mengabaikan kenyataan bahwa secara de
facto pulau tersebut telah efektif dikuasai oleh Malaysia. Bahkan
sejak tahun 1974 Malaysia sudah mulai merancang dan membangun infra
struktur Sipadan-Ligitan lengkap dengan fasilitas resort wisata.
Kita seakan membiarkan saja hal ini terjadi tanpa melakukan apapun
atau bahkan melakukan hal yang sama. Kesalahan kita ialah kita
terlalu cukup percaya diri dengan bukti yuridis yang kita miliki
dan bukti bahwa mereka yang bertempat tinggal di sana adalah
orang-orang Indonesia. Tentu saja bukti ini sangat lemah mengingat
bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia berasal dari rumpun yang sama
dan agaknya cukup sulit membedakan warga Indonesia dan warga
Malaysia dengan hanya berdasarkan penampilan fisik maupun bahasa
yang dipergunakannya. Terlebih lagi sudah menjadi ciri khas
didaerah perbatasan bahwa biasanya penduduk setempat merupakan
penduduk campuran yang berasal dari kedua negara.
Melihat pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah internasional,
ternyata bukti historis kedua negara kurang
dipertimbangkan.Yangmenjadi petimbangan utama dari mahkamah
internasional adalah keberadaan terus-menerus dalam (continuous
presence), penguasaan efektif (effectrive occupation) dan
pelestarian alam (ecology preservation).Ironisnya ternyata hal-hal
inilah yang kurang menjadi perhatian dari pihak Indonesia. Apabila
ditelaah lebih dalam, seharusnya ketiga poin di atas ialah wewenang
dan otoritas dari Departemen Luar Negeri beserta instansi lainnya
yang berkaitan, tidak terkecuali TNI terutama Angkatan Laut,
Departemen Dalam Negeri, Departemen Kelautan, Departemen Pariwisata
dan lembaga terkait lainnya. Sesungguhnya apabila terdapat
koordinasi yang baik antar lembaga untuk mengelola Sipadan-Ligitan
mungkin posisi tawar kita akan menjadi lebih baik.Di samping itu
tumpang tindih pengaturan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan
beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan
sengketa yang dapat mengarah kepada konflk internasional. Mengingat
Indonesia merupakan negara kepulauan, isu maritim selayaknya
menjadi perhatian dan melibatkan aneka kepentingan strategis, baik
militer maupun ekonomi.Berkaitan dengan batas teritorial ada
beberapa aspek yang dialami Indonesia. Pertama, Indonesia masih
memiliki Pulau-pulau tak bernama, membuka peluang negara tetangga
mengklaim wilayah-wilayah itu. Kedua, implikasi secara militer, TNI
AL yang bertanggung jawab terhadap wilayah maritim amat lemah
kekuatan armadanya, baik dalam kecanggihan maupun sumber daya
manusianya.Ketiga, tidak adanya negosiator yang menguasai hukum
teritorial kewilayahan yang diandalkan di forum internasional.
Pembenahan secara gradual sebenarnya dapat dimulai dari tataran
domestik untuk menjaga teritorialnya.Pertama, melakukan penelitian
dan penyesuaian kembali garis-garis pangkal pantai (internal
waters) dan alur laut nusantara (archipelagic sea lanes). Hal ini
perlu segera dilakukan untuk mencegah klaim-klaim dari negara lain.
Namun sekali lagi, Hal ini memerlukan political will pemerintah.
Kedua, mengintensifkan kehadiran yang terus-menerus, pendudukan
intensif dan jaminan pelestarian terhadap pulau
perbatasan.Tidakterpenuhinya unsur-unsur itu menyebabkan
Sipadan-Ligitan jatuh ke Malaysia.Tantangan keamanan maritim yang
mengemuka memungkinkan konflik antarnegara (inter-state
conflict).Konflik antarnegara merujuk tingkat kompetisi antarnegara
untuk mendapat sumber daya alam dan klaim berkait batas-batas
nasional dan teritorial. Isu sekuritisasi maritim saat ini masih
kurang mendapat perhatian serius, kecuali pada saat- saat tertentu,
yaitu ketika kedaulatan kita merasa dilanggar negara lain.
Akibatnya fatal, kelengahan pemerintah menggoreskan sejarah pahit,
di antaranya, lepasnya Timor Timur dan Sipadan-Ligitan.Lebih jauh
lagi, hal ini juga berpengaruh pada tingkat kesiapan domestik,
armada pengamanan kelautan kita dalam mengatasi ancaman dari luar
negeri.Kemampuan militer armada laut kita amat minim apalagi jika
dibandingkan dengan luas wilayah. Belum lagi berbicara kecanggihan
peralatan militer yang tidak layak tempur karena usia tua dengan
rata-rata pembuatan akhir 1960-an dan tahun rekondisi 1980-an. Maka
dapat dikatakan, alat utama sistem persenjataan merupakan besi tua
yang mengambang dan tidak mampu melakukan tugas pengamanan secara
menyeluruh.
Dalam relasi dunia modern sekarang ini, tindakan penyerangan
dengan persenjataan dianggap sebagai langkah konvensional
primitif.Olehkarena itu, mengedepankan jalur diplomatis menjadi
pilihan utama dan logis. Namun, kembali lagi adanya pengalaman
pahit terkait lepasnya wilayah-wilayah Indonesia menjadikan publik
menaruh pesimistis atas kemampuan tim diplomatik kita. Apalagi,
sepertinya kita lalai dalam merawat perbatasan. Atas dasar alasan
itu, bisa jadi wilayah-wilayah lain akan menyusul. Pemerintah juga
tidak memiliki upaya proaktif, dan cenderung reaktif dalam forum
diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, termasuk
persoalan perbatasan di forum internasional. Hal ini terlihat dari
minimalnya perhatian pemerintah terhadap persoalan perbatasan dan
kedaulatan RI atas negara lain. Contoh yang paling nyata, tiadanya
penamaan atas pulau-pulau tak bernama yang tersebar di wilayah
perbatasanIndonesia.Belum lagi alasan-alasan, misalnya, terkait
pelestarian lingkungan yang masih jauh dari perhatian Pemerintah
Indonesia.
Studi kasus selanjutnya yaitu diplomasi Indonesia dan Australia.
Dalam hal ini memunculkan dua pertanyaan: 1.Bagaimana peran
diplomasi RI dengan Australia sehingga mengakibatkan lepasnya Timor
Timur?Siapa saja aktor-aktor yang berperan dalam diplomasi antara
pihak RI dengan Australia. Dan berikut penjelasannya:
Diplomasi di Indonesia ditandai dengan adanya peran kuat militer
di Deplu dilakukan melalui penguasaan jabatan-jabatan strategis
dalam struktur organisasi.Walaupun ada Menteri Luar Negeri, yaitu
Adam Malik tapi Deplu di bawah kepemimpinannya tersebut tetap bukan
merupakan institusi penting dalam sistem politik Orde Baru.Posisi
Menteri Luar Negeri di sini hanya untuk kebijakan domestik saja,
kebijakan yang berhubungan dengan politik luar negeri lebih banyak
ditangani oleh pejabat militer.
Diplomasi Indonesia juga ditandai oleh dominasi Presiden .Hal
ini ditunjukkan dengan keterlibatannya menangani politik luar
negeri dan diplomasi tingkat tinggi.Deplu kemudian hanya berperan
sebagai departemen teknis yang menangani masalah-masalah rutin yang
tidaksignifikan.Untuk masalah-masalah yang berkenaan dengan
pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan personil militer,
Deplu berperan sebagai agen hubungan masyarakat yang harus
menjelaskan kepada dunia internasional alasan dan
justifikasinya.
Deplu tidak menerapkan taktik dan strategi khusus untuk
menangani diplomasi Timor Timur. Tidak adanya taktik dan strategi
tersebut terkait dengan persepsi pemerintah Indonesia yang tidak
menganggap kasus Timor Timur sebagai isu penting meskipun pada
kenyataannya sangat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara
lain. Pemerintah Indonesia menganggap segala permasalahan,
kejadian, dan kebijakannya merupakan masalah domestik dan campur
tangan pihak luar dianggap sebagai bentuk intervensi asing.Rusaknya
hubungan Indonesia dengan mesia massa Australia terutama sejak
terjadinya peristiwa Balibo 1975, ketika pemerintah Indonesia
dianggap bertanggung jawab atas meninggalnya lima wartawan
Australia, menyebabkan ketidakpercayaan publik Australia terhadap
pemerintah Indonesia yang berimplikasi pada lemahnya dukungan
publik Australia terhadap Indonesia. Akibatnya, setiap isu negatif
yang mencontreng citra dan reputasi Indonesia justru menjadi
komoditas utama berita di media massa Australia.
Selain itu, peran dominan politik militer dan birokrasi yang
membuat diplomasi Indonesia mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi
terutama untuk memenangkan opini publik internasional.
Masalah-masalah organisasional di dalam tubuh Deplu juga
berpengaruh terhadap diplomasi. Deplu memiliki beberapa kelemahan
dalam proses rekrutmen diplomat karir dan penunjukkan diplomat
non-karir. Kelemahan tersebut persyaratan bagi pejabat-pejabat
militer dari luar Deplu untuk mencapai posisi sebagai Duta
Besar.Seorang Duta Besar dan Konsul Jenderal dengan latar belakang
militer lebih banyak ditunjuk atas pertimbangan politis daripada
kualitas dan prestasi.Meskipun terdapat sejumlah kecil pejabat
militer yang berhasil dalam menjalakannya tugasnya sebagai Duta
Besar, dalam banyak kasus prestasi mereka tidak signifikan.Petunjuk
politis juga mengurangi bobot dan profesionalisme seorang Duta
Besar dan dalam beberapa kasus, diplomat militer cenderung lebih
mewakili kepentingan Dephankam daripada Deplu.
Pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) menyebabkan informasi
internal hanya dimiliki segelintir petinggi inteljen dan
militer.Tertutupnya informasi juga merupakan upaya ABRI untuk
melindungi para anggotanya yang terlibat dalam berbagai
pelanggaran.Pembatasan informasi sangat terlibat dalam berbagai
pelanggaran.Pembatasan informasi sangat terasa ketika terjadi
peristiwa Santa Cruz di Dili tanggal 11 November 1991.Peristiwa ini
berawal dari demonstrasi menuju pekuburan Santa Cruz untuk
menghormati seorang demonstran yang tertembak satu
minggusebelumnya.Dalam perjalanannya, sejumlah anggota ABRI
melepaskan tembakan kepada para demonstran, sehingga menyebabkan
sekitar 100 orang meninggal dunia dan sejumlah besar korban
luka-luka.
Aktor aktor diplomasi yang pertama adalah ABRI. Peran militer
terlihat dominan sepanjang masa integrasi Timor Timur dengan
Indonesia Kepentingan ABRI mempertahankan keamanan Timor Timur
telah memberi kewenangan yang besar untuk menempuh segala cara,
termasuk mengabaikan hak asasi manusia. Aktivitas-aktivitas politik
rakyat Timor-Timur yang bertujuan kemerdekaan, bertentangan dengan
tujuan ABRI mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari
Indonesia. Salah satu cara yang diterapkan adalah memberlakukan
sensor yang ketat terhadap segala bentuk aktivitas penyebaran
informasi dari dan ke Timor Timur. ABRI hanya meneruskan
informasi-informasi yang sifatnya tidak substansial dan rutin
kepada pemerintah. Serta media massa nasional. Kebijakan ini
bertentangan dengan tujuan Deplu untuk mempertahankan citra
pemerintah yang menghormati Hak Asasi Manusia.
Insiden Balibo dan Santa Cruz telah menunjukkan kegagalan Deplu
memperoleh informasi yang diperlukan dari TNI dan badan-badan
intelejen.Keterbatasan ini menyebabkan terhambatnya
aktivitas-aktivitas diplomasi dan upaya-upaya penyebaran informasi
yang akurat dan tepat kepada masyarakat internasional, selain
menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan citra Deplu sebagai agen
informasi dan komunikasi internasional. Meskipun ketika menghadapi
peristiwa ini pemerintah Australia menyadari peran Deplu yang tidak
memiliki informasi mengenai keberadaan jurnalis Australia yang
meninggal di Balibo, akan tetapi secara formal-prosedural, Kedutaan
Australia mengajukan pertanyaan kepada Deplu.
Yang kedua, intervensi Presiden.Pada dua dekade awal orde baru,
kebijakan Soeharto dan ABRI sulit dipisahkan.Panglima ABRI
cenderung menghindari cara-cara langsung untuk menyatakan
ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan. Selain itu, jika
pendapat Soeharto bertentangan dengan militer, autoritasnya sebagai
Presiden dan Penglima tertinggi akan dipergunakan secara efektif.
Dalam masa Orde Baru, tidak ada satupun kebijakan penting
pemerintah yang diterapkan tanpa dukungan atau persetujuan
Dephankam maupun institusi militer lain seperti Badan Intelijen
Nasional. Dalam hal ini peran ABRI dinyatakan sebagai intervensi
bukan koordinasi.
Otoritas Soeharto semakin menonjol pada awal dan pertengahan
1980-an. dalam kaitannya dengan diplomasi Indonesia, sistem ini
menyebabkan praktik diplomasi tidak bisa berjalan tanpa
dukunganSoeharto.Hal ini mengarah pada birokrasi yang lebih
bersifat responsive daripada pro-aktif.Deplu hanya menjalankan
aktivitas-aktivitas politik tingkat menengah dan rendah.
Yang ketiga, diplomasi pada masa Presiden Habibie. Cara pandang
Habibie terhadap masalah Timor Timur berbeda dengan Soeharto, di
mana Soeharto ingin mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari
Indonesia dengan berbagai cara, sementara Habibie lebih memandang
sebagai beban ekonomi. Dari segi gaya diplomasi, keduanya memiliki
persamaan yang lebih memfokuskan pada diplomasi untuk meningkatkan
hubungan antar pemerintah. Diplomasi publik hanya ditangani dalam
kasus-kasus khusus. Kesaman lain adalah keduanya lebih mempercayai
orang-orang terdekatnya daripada sistem pengambilan keputusan
politik yang berlaku.
Tawaran otonomi luas (Juni 1998), yang diikuti opsi referendum
(Januari 1999), memunculkan perdebatan yang seru di dalam negeri.
Dalam pandangan Habibie, referendum merupakan cara penyelesaian
masalah sekali dan untuk selamanya. Akan tetapi Habibie luput untuk
memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan politik
dunia pasca Perang Dingin, bergesernya peran AS dan PBB, dan
perubahan cara pandang pemerintah di Australia terhadap isu Timor
Timur. Selain itu, peran media massa dan NGO (Non Goverenment
Organisation) internasional juga semakin besar sebagai kelompok
penekan yang dapat berpengaruh kebijakan pemerintah.
Di dalam negeri, Habibie juga salah memperhitungkan situasi
ekonomi dan politik pasca Soeharto.Ketika keputusan untuk
memberikan opsi kedua diumumkan, rakyat tengah mengalami krisis
ekonomi yang belum pulih sejak tahun 1997.Secara umum, kebijakan
yang diambil Habibie mencerminkan kurangnya informasi dan pemahaman
terhadap masalah Timor Timur.Ini terlihat dari penyederhanaan
pandangan terhadap masalah dan diredusinya isu sebagai semata-mata
ketergantungan ekonomi Timor Timur yang besar terhadap
Indonesia.