DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN ......LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ii Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama

z

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Sebagai ungkapan rasa syukur maka patutlah senantiasa kita panjatkan

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya lah sehingga

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dapat kami selesaikan. LKj ini disusun

berdasarkan sitematika Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk

memperbaiki segala kekurangan dan penyelesaiannya namun kami sadari bahwa

laporan ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunan LKj ini, kami telah banyak memperoleh sumbang

saran pemikiran, dan koreksi dari berbagai pihak yang pada kesempatan ini tidak

dapat kami sebutkan semua. Kepada mereka kami ucapkan terima kasih, kami

sungguh mengharapkan pandangan, tanggapan dan kritik serta saran dari dari

semua pihak khususnya dalam perbaikan dan penyempurnaan isi laporan ini

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan perwujudan Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dan juga sekilas tentang penyelenggaraan APBN sebagai penunjang

kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan

Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang AKIP, yang memberikan

tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan dan membuat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus

akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga melalui pendekatan sesuai surat

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor:239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan adalah Sistem pengendalian pelaksanaan

kegiatan kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis dapat dipenuhi dengan

melihat bukti-bukti program dan kegiatannya. Pada setiap akhir periode pelaksanaan

program/kegiatan, capaian kinerja yang diperoleh itu dikomunikasikan kepada para

stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKj).


ii

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi

Selatan.

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai upaya

untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj

oleh setiap instansi pemerintah.

Demikian kata Pengantar kami, Semoga bermanfaat dalam rangka pelaksanaan

tugas – tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kedepan.

Sekali lagi Tim menyampaikan terima kasih.

Makassar, 2020

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan,

Ir. H. A. Bakti Haruni, CES. Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19650531 199111 1 001


iii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………........ i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………..... iii

Bab I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang............................................................................ 1

1.1. Struktur Organisasi ……………………………………………………...…. 3

1.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan …..……………....….. 5

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi...................................................... 7

2. Maksud dan Tujuan LKj................................................................ 25

3. Sistematika LKj…......................................................................... 28

4. Strategic Issued (Permasalahan Utama)........................................ 30

Bab II PERENCANAAN KINERJA 31

1. Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Prov. Sulsel ………...................................................................... 32

A. Visi....................................................................................... 32

B. Misi....................................................................................... 33

C. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan……………………………………....…… 33

2. Rencana Kinerja Tahun 2019......................................................... 37

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA 40

A. Capaian Kinerja………...................................................................... 40

1. Analisis Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2018.. 42

2. Analisis Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Tahun Sebelumnnya

dan Beberapa Tahun Terakhir……………………………………………….. 59

3. Analisis Capaian Realisasi Kinerja terhadap Renstra................... 65

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi

yang telah dilakukan .............................................................. 73

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya............................. 75

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian Kinerja................................................................. 76

B. Realisasi Anggaran..................................................................... 79

Bab IV. PENUTUP 82

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ProvinsiSulawesi

SelatanTahun 2019

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan dan merupakan impian bagi seluruh lapisan

masyarakat saat ini, namun untuk mewujudkannya impian tersebut dibutuhkan

suatu pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

dapatberlangsungsecaraberdayaguna, berhasilguna, bersih dan berfungsi baik

serta bebas dari penyakitKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Salah satu Penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan

berdasarkan Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara, harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat.

Untuk mempertegas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk

mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan

sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang masing-masing

ditetapkan oleh setiap instansi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan akuntabilitas

kinerjaInstansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai


SelatanTahun 2019

2

misi dan tujuan instansi pemerintah, serta mewujudkan prinsip Good Governance,

telah dikembangkan. Pertanggungjawaban LaporanKinerja (LKj) melalui Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang

Pedoman Penyusunan LAKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala

LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Seiringberjalannya system pelaporantersebut di atas,maka Pemerintah

mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor :53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut tak terkecuali pada Organisasi Pemerintah

Lingkup Pemerintah Daerah termasuk DinasPerumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk memperlihatkan

keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi

secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan

(Stakeholders), oleh karena itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap

pelaksanaan kegiatan–kegiatan program tahunan, yang tertuang di dalam

RencanaStrategi 2019 – 2023 dengan maksud untuk memberikan informasi agar

tidak terjadi kesenjangan. Selain itu secara teknis bertanggung jawab atas

pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pada urusan Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan juga sangat mendukung pelaksanaan akuntabilitas

kinerja pegawai dengan menerapkan segala aturan demi terciptanya kinerja yang

lebih optimal. Laporan Kinerja Pada DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan


SelatanTahun 2019

3

Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan atau bagian dari

sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah

unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Struktur

Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

PertanahanSulawesi Selatan dipimpin oleh seorang pejabat eselon II(Kepala

Dinas) yang dibantu6 (enam) orang pejabat setingkat eselon III yang terdiri

dari (1 (satu) orang Sekretaris, 5(lima) orang Kepala Bidang) serta 20 orang

Pejabat setingkat eselon IV yang terdiri dari (4(empat) orang Kepala Sub

Bagian, 15(dua belas) orang Kepala Seksi, dan 1 (satu) orang Kepala UPTD)

denganrincian sebagai berikut :

1. Sekretaris, meliputi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

2. Bidang Perumahan

Seksi Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Pengelolaan Rumah Negara


SelatanTahun 2019

4

3. Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Air Bersih

Seksi Jalan Permukiman

Seksi Faslitias Umum dan Pertamanan

4. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Drainase dan Air Limbah

Seksi Persampahan

Seksi Revitalisasi Kawasan Permukiman

5. Bidang Verifikasi dan Sertifikasi

Seksi Standarisasi dan Informasi

Seksi Bina Teknik dan Verifikasi

Seksi Registrasi dan Sertifikasi

6. Bidang Pertanahan

Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah

Seksi Penatausahaan Tanah

Seksi Penyelesaian Sengketa

7. UPTD Pengelolaan Rumah Susun

Sub Bagian Tata Usaha

Adapun kualifikasiseperti pada table berikut ini :

Tabel : Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi

JABATAN LAKI-LAKI

(Orang) PEREMPUAN

(Orang) JUMLAH (Orang)

Eselon II 1 - 1

Eselon III 5 1 6

Eselon IV 12 8 20

Total 18 9

27


SelatanTahun 2019

5

Jumlah jabatan struktural yang terisi defenitif sampai dengan akhir 2019

sebanyak 27 orang, dan saat ini seluruh jabatan struktural telah mempunyai

pejabat yang defenitif dengan perbandingan status gender (laki-laki 66,67% dan

perempuan 33,33%). Adapun Bagan Struktur Organisasi yang telah

disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dapat dilihat

pada daftar lampiran.

Struktur tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2016tanggal

28Desember 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring pemberlakuan peraturan tersebut,

penetapan para pejabat struktural secaraberangsur-angsurtelahmengacupada

struktur organisasi tersebut yang akhirnya telah memenuhi amanat sesuai

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016.

1.2. SusunanKepegawaian dan Perlengkapan (Asset) SKPD

Pada akhirtahun 2019 jumlahpegawai pada DinasPerumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat berjumlah 132

orang yang terbagi atas urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ebanyak118 orang dan Urusan Pertanahan sebanyak 14 orang. Beberapa

kualifikasi tersebut diuraikan berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan

serta Pejabat Struktural dan Fungsional, yang penjabarannya sebagaimana

tersebut di bawah ini :


SelatanTahun 2019

6

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendididikan

Urusan Perumahan

dan Permukiman

(Org)

Urusan Pertanahan(

org) Total (Org)

Strata Tiga (S.3)

Strata Dua (S.2)

Strata Satu (S.1)/

DIV

Diploma/SarjanaMuda

SLTA / Sederajat

SLTP

SD

-

33

53

-

8

21

-

3

-

6

2

-

1

5

-

-

-

39

55

-

9

26

-

3

Jumlah 118 14 132

b) Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan

Kualifikasi Kepangkatan

Urusan Perumahan

dan Permukiman

(Org)

Urusan Pertanahan

(org) Total (Org)

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

21

85

9

3

4

7

3

-

25

92

12

3

Jumlah 118 14

132

c) Berdasarkan Kualifikasi Pejabat Struktural

Kualifikasi Pejabat Struktural

Urusan Perumahan

dan Permukiman

(Org)

Urusan Pertanahan

(org) Total (Org)

Eselon II

Eselon III

1

5

-

1

1

6


SelatanTahun 2019

7

Eselon IV 17 3 20

Jumlah 23 4 27

Berdasarkan kondisi SDM sebagaimana tersebut di atas, maka secara

kuantitas jumlah pegawai PNS tingkat sarjana(S1) lebih dominan dengan masa

kerja yang cukup bervariasi. Disamping itu dengan dukungan ruang, peralatan

maupun perlengkapan kantor mengindikasikan bahwa tugas Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan pada masa

yang akan datang, dalam mewujudkan peningkatan akses layanan infrastruktur

kawasan permukiman dan perumahan yang layak dan berkelanjutan, serta

reformasi birokrasi dapat dilaksanakan .

Di samping itu pula sarana dan prasarana penunjang sangat

menentukan kinerja SKPD dengan peralatan dan asset keseluruhan tercatat

sejumlah Rp. 364.531.928.987,39,- dengan berbagai jenis, seperti Tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, asset

tetaplainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan asset tak berwujud dan asset

lainnya. Adapun Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menempati Gedung Perkantoran seluas 600

M2 yang termasuk dalam penguasaan asset seluas 31.275 M2 dengan

didukung oleh sejumlah peralatan dan perlengkapandan asset kantor yang

cukup.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2016,

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan termasuk

Kawasan Permukiman dan Pertanahanberdasarkan asas desentralisasi,


SelatanTahun 2019

8

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok

tersebut, maka Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahanmempunyai

fungsi yaitu :

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(1) Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Gubernur

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat,

kawasan permukiman, dan pertanahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah

Daerah.

(2) Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan

Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;


SelatanTahun 2019

9

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapatsesuai dengan bidang tugasnya;

f. Merencanakan dan merumuskan, kebijakan teknis bidang

perumahan, peningkatan dan pengembangan kawasan

permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan

sertifikasi, serta pertanahan;

g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang


permukiman verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;

h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang


permukiman verifikasi dan sertifikasi, serta pertanahan;

i. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan

izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan Pemerintah

Daerah;

j. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan

Pemerintah Daerah;

k. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program,

keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup

dinas;


SelatanTahun 2019

10

l. Merumuskan sasaran pembangunan bidang perumahan,

peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman,

penyehatan lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta

pertanahan;

m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan

penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perumahan, peningkatan

dan pengembangan kawasan permukiman, penyehatan

lingkungan permukiman, verifikasi dan sertifikasi, serta

pertanahan;

n. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka

penyelenggaraan urusan bidang perumahan, kawasan

permukiman dan pertanahan;

o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam mengorganisasikan kegiatan, memberikan

pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,

umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi :


SelatanTahun 2019

11

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;


menadatangani naskah dinas;

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas

sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi

pelaksanaan kegiatan;

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan

keuangan dinas;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi

umum dan kepegawaian;

i. mengoordinasikandan melaksanakan pelayanan administrasi,

pengkajian, dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan


SelatanTahun 2019

12

oleh masing masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup

Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;

j. mengoordinasikan dan melaksanakanpelayanan ketatausahaan;

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga

Dinas;

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi

keuangan;

m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan

tatalaksana;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan

keprotokolan;

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;

q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan,

penyajian data dan informasi serta memfasilitasi pelayanan

informasi;

r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan


t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan,

perumusan kebijakan; dan

u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.


SelatanTahun 2019

13

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan

(1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,

dan melaksanakan kebijakan teknis perumahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala

Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan;

d. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;


dalam lingkungan bidang perumahan untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;



e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan

meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan

pengelolaan rumah negara;


SelatanTahun 2019

14

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang

perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan

perumahan, dan pengelolaan rumah negara;

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang

perumahan meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan


i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi

rumah korban bencana provinsi;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah

bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah

Daerah;

k. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait

lainnya dalam hal pembiayaan perumahan, penyediaan


l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perencanaan dan

pembangunan peremajaan kota, rumah negara, rumah susun,

rumah khusus, rumah umum, rumah komersil, rumah

PNS/TNI/POLRI, swasta dan swadaya;

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyuluhan, pelatihan,

sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyebarluasan informasi dan

standarisasi perumahan dan kawasan permukiman;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan standar

pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan sasaran

menurut skala prioritas tugas-tugas bidang perumahan;

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan


SelatanTahun 2019

15

meliputi pembiayaan perumahan, penyediaan perumahan, dan

pengelolaan rumah negara;

q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi;

r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan


s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang

perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Peningkatan dan

Pengembangan Kawasan Permukiman

(1) Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Dinas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,

dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan

kawasan permukiman.


Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan

Permukimanmempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan

Pengembangan kawasan Permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Peningkatan dan



SelatanTahun 2019

16

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Peningkatan dan


d. Pelaksanaan administrasi bidang peningkatan dan

pengembangan kawasan permukiman;




a. Menyusun rencana kegiatanbidang Peningkatan dan

Pengembangan kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;



dalam lingkungan bidang Peningkatan dan Pengembangan

kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;




f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang

peningkatandan pengembangan kawasan permukiman meliputi

air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan

pertamanan;


peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi

air berish, jalan permukiman , serta fasilitas umum dan

pertamanan;


SelatanTahun 2019

17

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang

Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman meliputi

air bersih, jalan permukiman, serta fasilitas umum dan

pertamanan;

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya tekait dengan

pengembangan peningkatan dan pengembangan kawasan

permukiman regional;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan

pengembangan dan peningkatan kawasan permukiman;

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan

pengembangan kemampuan sumber daya manusia tekait

peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman;

l. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan

kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan dan

penyebarluasan standarisasi pembangunan;

m. Melaksanakan penyesuaian sasaran menurut skala prioritas

tugas-tugas peningkatan dan pengembangan kawasan

permukiman;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang Peningkatan

dan Pengembangan kawasan Permukiman meliputi air bersih,

jalan permukiman, serta fasilitas umum dan pertamanan;

o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga



p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan

peraturan perundag-undangan;


SelatanTahun 2019

18

q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang

Peningkatan dan Pengembangan kawasan Permukiman dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penyehatan

Lingkungan Permukiman

(1) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dipimpin oleh Kepala

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis

penyehatan lingkungan permukiman.


Bidang penyehatan lingkungan permukimanmempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan

permukiman;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan

permukiman;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyehatan

lingkungan permukiman;

d. Pelaksanaan administrasi bidang penyehatan lingkungan

permukiman;




a. Menyusun rencana kegiatan bidang penyehatan lingkungan

permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


SelatanTahun 2019

19



dalam lingkungan bidang penyehatan lingkungan permukiman

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;




f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang

penyehatan lingkungan permukiman meliputi drainase dan air

limbah, persampahan, dan revitalisasi kawasan permukiman;




h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang



i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyesuaian sasaran

menurut skala prioritas tugas – tugas penyehatan lingkungan

permukiman;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakanpembinaan teknis

peningkatan kualitas permukiman melalui penyuluhan, pelatihan

dan penyebarluasan standarisasi pembangunan;

k. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman

meliputi drainase dan air limbah, persampahan, dan revitalisasi

kawasan permukiman;


SelatanTahun 2019

20

l. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga



m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan


n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang

penyehatan lingkungan permukiman dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan


Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Verifikasi dan

Sertifikasi

(1) Bidang Verifikasi dan Sertifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,

merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis verifikasi dan

sertifikasi.


Bidang Verifikasi dan Sertifikasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang verifikasi dan sertifikasi;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang verifikasi dan sertifikasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang verifikasi dan

sertifikasi;

d. Pelaksanaan administrasi bidang verifikasi dan sertifikasi;



SelatanTahun 2019

21

(3) Tugas pokok dan fungsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan


a. Menyusun rencana kegiatan bidang Verifikasi dan Sertifikasi

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



dalam lingkungan bidang Verifikasi dan Sertifikasi untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;




f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Verifikasi

dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan

verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;


Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina

teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;


Verifikasi dan Sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina

teknik dan verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan sertifikasi dan registrasi

bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan

dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana,

dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan menengah;

j. Mengoordinasikan dan melaksanakanperumusan sasaran

menurut skala prioritas tugas – tugas bidang Verifikasi dan

Sertifikasi sesuai situasi dan kondisi;


SelatanTahun 2019

22

k. Melaksanakan perencanaan bantuan teknis, perencanaan

bangunan gedung – gedung negara dan rumah dinas serta

bangunan umum lainnya;

l. Memberikan bantuan teknis terkait bidang verifikasi dan sertifikasi;

m. Melakukan pendampingan teknis terkait bidang verifikasi dan

sertifikasi;

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Verifikasi dan

sertifikasi meliputi standarisasi dan informasi, bina teknik dan

verifikasi, serta registrasi dan sertifikasi;

o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga


pelaksanaan tuas dan fungsi;

p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan


q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang

verifikasi dan sertifikasi dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan


Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Pertanahan

(1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan,

dan melaksanakan kebijakan teknis bdaing pertanahan.


Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :


SelatanTahun 2019

23

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pertanahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan;

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pertanahan;


(3) Tugas pokok dan fungsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dirincisebagaiberikut :

a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pertanahan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;



dalam lingkungan bidang Pertanahan untuk mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;




f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pertanahan

meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah, dan

penyelesaian sengketa tanah;


Pertanahan meliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah,

dan penyelesaian sengketa tanah;


Pertanahanmeliputi penatausahaan tanah, pengadaaan tanah,

dan penyelesaian sengketa tanah;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan


SelatanTahun 2019

24

izin bidang pertanahan berdasarkan kewenangan pemerintah

daerah provinsi;

j. Mengoordinasikandan melaksanakanpemantauan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pertanahan berdasarkan

kewenangan pemerintah daerah provinsi;

k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggunaan tanah

yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu)

daerah provinsi;

l. Melaksanakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (Satu) daerah provinsi;

m. Mengoordinasikan dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya

lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi;

n. Mengoordinasikan dan menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk

kepentingan umum provinsi;

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah ganti

kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi;

p. Mengoordinasikan dan menetapkan subyek dan obyek redistribusi

tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(Satu) daerah

provinsi;

q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa

tanah garapanlintas daerah kabupaten/kota dalam 1(Satu) daerah

provinsi;

r. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyelesaian masalah

tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(Satu) daerah

provinsi;


SelatanTahun 2019

25

s. Mengoordinasikan dan melaksanakan inventarisasi dan

pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam

1(Satu) daerah provinsi;

t. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan

teknis bidang pertanahan meliputi penatausahaan tanah,

pengadaaan tanah, dan penyelesaian sengketa tanah;

u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi;

v. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan


w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala bidang

pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;

x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan


2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja(LKj) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

kemudianterakhirmengikutiPeraturan Menteri PendayagunaanAparatur

Negara Nomor : 53 Tahun 2014tentangPetunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi

pemerintah.Regulasiini memberikan tuntunan kepada semua instansi

pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari


SelatanTahun 2019

26

siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Perumahan Kawasan

Permukimandan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah perwujudan

dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem

pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan

Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat

dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan)

yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan

penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan

tujuan/sasaran StrategisDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan. Secara selaras setiap tahunnya

ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka

pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem

pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana

capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode

pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,

laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD

dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki


SelatanTahun 2019

27

kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LKj tersebut merupakan

cerminan darimaksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ oleh

setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini:

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,

menjadikan LKj 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi

Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019.

Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh

mana visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis telah dicapai selama tahun

2019.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi,

menjadikan LKj 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh

manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Akuntabilitas

Kinerja

Manajemen

Kinerja

LKj


SelatanTahun 2019

28

PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan bagi upaya perbaikan kinerja di

masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi

Sulawesi Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan

masalahnyasehingga capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan dapat

ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. SISTEMATIKA LKj

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019. Capaian kinerja

(performance results) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja

(performance plan) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa datang.

Ikhtisar Eksekutif, Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah

mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut,serta kendala-kendalayang

dihadapidalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk

menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan dan

menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj serta


SelatanTahun 2019

29

sistematika penulisan LKj 2019 ini dan juga aspek strategis organisasi serta isu

strategis yang sedang dihadapi.

Bab II – Rencana Strategis, pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai

rencana strategis dan rencana kinerja.Pada awal bab ini disajikan gambaran

secara singkat sasaran yang ingin diraih pada tahun 2019 serta keterkaitan

dengan visi misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategisberisikan uraian singkat rencana strategis Instansi mulai dari

visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian menjadi

dasar penetapan tujuan, sasaran, serta kebijakan dan Program pada Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kinerja berisikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan,

terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai

program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan capaiannya.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini diuraikan hasil pengukuran

kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya

menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala serta

permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan

realisasi anggaran.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi

Selatan tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan kinerja di masa datang.


SelatanTahun 2019

30

4. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED)

1. Besarnya kesenjangan akan pemenuhan Rumah layak Huni.

2. Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Sulawesi

Selatan dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman nyaman dan

sehat di Sulawesi Selatan.

3. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman

seperti Penanganan Permukiman Kumuh, penanganan

Persampahan/sanitasi dan tingkat kebutuhan air minum/bersih.

4. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran

masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja

2019

Capaian Kinerja

2019

Analisis Capaian

Kinerja 2019

Penutup

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Referensi Bab 2


SelatanTahun 2019

31

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat

penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses),

peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis

terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana Strategis yang disusun oleh suatu instansi

pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang

realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam

mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur

untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan

visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah

akan dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian, danevaluasi kinerja serta

pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan

(3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan


SelatanTahun 2019

32

eksternal, para perencana Strategis mendefinisikan misi organisasi untuk

menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk

menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi

dituangkan dalam tujuan dan sasaran Strategis organisasi, yang merupakan

kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan

misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan

merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan

program yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal

didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi,

penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian

tujuan/sasaran berupa program.

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan akuntabilitas mempunyai rencana

strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5

(lima) tahun di tambah setahun transisi, yaitu untuk Tahun Anggaran 2018 – 2023

dengan memperhitungkan potensi, Peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul.

A. V I S I

Pada hakekatnya, membentuk visi adalah bagian dari perencanaan

stratejik dan mewujudkan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu

organisasi. Visi adalah gambaran bersama masa depan, dengan demikian visi

harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.


SelatanTahun 2019

33

Oleh karenanya visi yang jelas dan tepat akan mampu menjadi ekselator

kegiatan, termasuk perancangan Rencana Strategik secara keseluruhan.

Dalam hal penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan, tentunya mengacu pada VisiPemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

”Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

B. M I S I

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka

diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksaanakan agar tujuan organisasi

dapat tercapai yang merupakan misi organisasi.

Adapun Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai

berikut:

Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;

Mewujudkan insfrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;

Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;

Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter;

dan

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam

yang berkelanjutan.

C. TUJUAN, SASARAN DANKEBIJAKAN

Tujuan

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, berkeadilan

dan berdaya saing;

b. Pencapaian SPM bidang perumahan;

c. Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;


SelatanTahun 2019

34

d. Mewujudkan kawasan ekonomi baru sebagai pemicu pembangunan

daerah.

Sasaran

1. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta

mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan

pembangunan daerah;

2. Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi

program pemerintah provinsi;

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan

keuangan perangkat daerah;

4. Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan

kawasan layak huni;

5. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan;

6. Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis.

Kebijakan

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas jasa konsultasi dan produk

perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman;

2. Memfasilitasi Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan konflik

lahan masyarakat;

3. Memfasilitasi penyediaan prototype rumah instan sederhana sehat

dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta

relokasi program pemerintah provinsi;

4. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran,

penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan

keuangan OPD;

5. Memfasilitasi system penyediaan air minum di kawasan pesisir dan

kepulauan serta daerah rawan air;


SelatanTahun 2019

35

6. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan pendidikan

yang menjadi kewenangan provinsi;

7. Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian

sasaran air minum dan sanitasi;

8. Memfasilittasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dan

penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan

berpenghasilan rendah;

9. Meningkatkan koordinasi dan kompetensi pelaku penyelenggara

ekonomi di daerah melalui keterlibatan asosiasi UMKM daerah

setempat;

10. Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest

area;

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan

telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai. Sasaran Strategis

yang ingin dicapai beserta serta program dan kegiatan yang mendukungnya

dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

1 2

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah

Program : Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi

Perbatasan Antar Daerah Provinsi

Kegiatan : Fasilitasi Pengadaan Tanah

Program : Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan : Sertifikasi Tenaga Ahli Perancangan Dan Perencanaan

Perumahan Permukiman

Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan

Program : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban

Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah


SelatanTahun 2019

36

relokasi program pemerintah provinsi

Kegiatan: Identifikasi Daerah Rawan Bencana Kawasan

Permukiman Sulawesi Selatan

Kegiatan: Fasiltasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kegiatan: Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan: Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggadaan

Kegiatan: Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kegiatan: Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan: Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Program :Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor/Asrama

Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/berkala dan Penggantian Suku

Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Kegiatan: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi/aplikasi/website

Program : Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan

Evaluasi Kinerja

Kegiatan: Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Kegiatan: Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Meningkatnya

dukungan

ketersediaan

infrastruktur

permukiman dan

kawasan layak

huni

Program : Penyediaan Air Bersih

Kegiatan: Penyusunan Dokumen Pemetaan Air Bersih Rain

Waterharvesting di Kawasan Pesisir dan Kepulauan

Kegiatan: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Air

Minum Kawasan Permukiman

Program : Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kegiatan: Pembangunan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan Air


SelatanTahun 2019

37

Limbah

Kegiatan: Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan se

Sulawesi Selatan

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

penunjang

ekonomi

kawasan

Program : Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum

Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Rest Area

Sulawesi Selatan

Kegiatan: Penyusunan Dokumen UKL/UPL Rest Area Sulawesi

Selatan

Kegiatan: Pembangunan Fasum Kawasan Permukiman

Meningkatnya

daya dukung

infrastruktur

kawasan

strategis

Program : Pengembangan Dan Penataan Fasilitas Umum

Kegiatan: Penataan Pedestrian Kawasan Wisata Toraja

Kegiatan: Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pucak

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat terlampir.

2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023

disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya. Rencana

kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu

tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat

pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat

kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahunan(RKT) merupakan komitmen seluruh anggota

organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari

upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan

dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Perumahan Kawasan Permukiman


SelatanTahun 2019

38

dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan

sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahunan2019 ini.

Sasaran strategis tahun 2019, indikator dan target kinerja dapat disajikan

pada tabel RencanaKinerjaTahunanberikutini:

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 3 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah

Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi

3 Kawasan

Jumlah pengadaan tanah 1 Kawasan

Dokumen harga satuan bangunan gedung 1 Dokumen

Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah

60 Org

Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi

Presentase layanan SPM Perumahan 100%

Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman

1 Dok

Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi

0 Kab/Kota

Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana

2 Unit

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Jumlah biaya tagihan telepon , air dan listrik 12 Bulan

Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional roda 2 yang terbayarkan

12 Unit

Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang terbayarkan

15 Unit

Jumlah jasa tenaga non PNS 99 Org

Jumlah ATK yang tersedia 99 Jenis ATK

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

25 Unit

Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia

20 Jenis

Jumlah keikutsertaan dalam pameran 1 Pameran

Jumlah perjalanan dinas 225 Kali

Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

1 Unit

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

27 Unit

Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan

5 Sistem Informasi/Aplikasi


SelatanTahun 2019

39

Jumlah berita/informasi yang diposting di website

5 Berita/ Informasi

Jumlah peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

200 Org

Jumlah laporan data dan informasi yang dikumpulkan

3 Laporan

Jumlah data dan informasi yang terpublikasi 3 Jenis

Meningkatnya dukungan ketersediaan infrastruktur permukiman dan kawasan layak huni

Prensentase rumah tangga pengguna air bersih/cakupan air bersih penduduk

100%

Presentase rumah tangga bersanitasi 40%

Presentase kawasan kumuh 100%

Rasio rumah layak huni 1,19 per satuan penduduk

Jumlah dokumen pemetaan air bersih 1 Dok

Jumlah system pengelolaan/jaringan SPAM kawasan SMA/SMK se Sulsel

9 Kawasan

Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Bone, Soppeng dan Wajo

1 Dok

Jumlah system penyediaan air minum (SPAM) pada kawasan pesisir dan kepulauan yang terbangun

0 Kawasan

Jumlah dokumen perencanaan air bersih SMA/SMK Kab. Enrenkang, Tana Toraja, Toraja Utara

1 Dok

Pembayaran Silpa pekerjaan drainase SMA 6 Enrekang

1 Kawasan

Jumlah sarana dan prasarana drainase dan air limbag yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulawesi Selatan

14 Kawasan SMA/SMK

Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel

10 Kawasan

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang ekonomi kawasan

Presentase ketersediaan rest area dan ruang publik masyarakat

20%

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rest area

4 Dok

Jumlah dokumen UKL/UPL pembangunan rest area

3 Dok

Jumlah fasum (RTH, area parker dan lapangan upacara) yang terbangun pada kawasan SMA/SMK se Sulsel

12 Kawasan

Meningkatnya daya dukung infrastruktur kawasan strategis

Jumlah dokumen perencanaan kawasan wisata

1 Dokumen

Jumlah panjang pedestrian yang terbangun pada kawasan wisata Toraja

36.000 Meter

Jumlah panjang jalan lingkungan pada kawasan Pucak

167 Meter

Jumlah dokumen perencanaan jalan lingkungan pada kawasan Pucak

1 Dok

Rincian lebih lanjut tentang rencana kinerja tahun 2019 dapat dilihat terlampir

(Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan PenetapanKinerja (PK)Tahun 2019).


SelatanTahun 2019

40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 /1999 tanggal 15 Juni 1999 dan

Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang PerbaikanPedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan

penyempurnaan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 yang ditindaklanjuti dengan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja, dan tata cara reviuwatas laporan

kinerja instansi pemerintahmaka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mempertanggung

jawabkan Akuntabilitas Kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja diimplementasikan melalui pengukuran

kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2019.

A. CAPAIAN KINERJA

METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2019

Pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019 meliputi pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan

menggunakan indikator kinerja input (masukan), output (keluaran), outcome

(hasil), sedangkan pengukuran kinerja sasaran menggunakan indikator makro

yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan yang mengacu dari Renstra Provinsi Sulawesi Selatan.Namun

demikian untuk pengukuran indikator outcome masih menggunakan metode

pengukuran estimasi karena belum adanyastandar pelayanan Minimal terkait


SelatanTahun 2019

41

kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja

kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan

sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk

menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama

besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu

sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.

Sementara itu, untuk analisis capaian masing-masing sasaranmenggunakan

analisis kasual tingkat capaian indikator masing-masing sasaran dengan

menganalisis faktor-faktor substansi yang menjadi penyebab ketidaktercapainnya

kinerja.

Berdasarkan penghitungan tingkat capain kinerja untuk masing-masing

sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian kinerja secara

keseluruhan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Dari hasil

penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capain kinerja dengan menggunakan

rentang penilaian sebagai berikut:

Urutan RentangCapaian KategoriCapaian

I Lebihbesardari 85% SangatBaik

II 70% sampaidengan 85% Baik

III 55% sampai 70% Cukup

IV Kurangdari 55% Kurang


SelatanTahun 2019

42

1. ANALISIS ATAS REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET TAHUN 2019

Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

PertanahanProvinsi Sulawesi Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama

yang menjadi tanggung jawab organisasi.Dari 6 (enam) sasaran yang telah

ditetapkan, pada umumnya telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan

kategori sangat baik. Rata-Rata tingkat capaian kinerja sasarannya untuk

tahun 2019 mencapai nilai 100%bahkanterdapatcapaian di atas 100%.Namun

dari sekian capaian tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang masih

dibawah 50% bahkan tidak ada capaian. Hal ini umumnya disebabkan

keterbatasan dan ketersediaan lahan/ lokasi maupun kendala teknis dan non

teknis yang telah dilakukan baik saat survey, perencanaan maupun

pelaksanaan di lapangan, selain itu juga tidak luput dari keterbatasan

pengalokasian anggaran dan juga peraturan peraturan yang mengikat.

Adapun rincian analisis capaian masing - masing sasaran dapat

diuraikan sebagai berikut:

1.1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah

Tingkat capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun

2019 secara keseluruhan mencapairata-rata 100% yang termasuk dalam

kategori baik.Pada sasaran ini terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama

yaitu : Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan

untuk pembangunan sesuai kewenangan Provinsi. Target dan realisasi

indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung oleh 2 (dua)

program yaitu :Program Penataan Keagrariaan dan Penataan Administrasi

Perbatasan antar Daerah/Provinsi dan Program Sertfikasi, Kualifikasi,


SelatanTahun 2019

43

Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kedua program ini masing-masing memiliki 1 (satu) kegiatan.

Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan

serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan

pembangunan daerahpada Program Penataan Keagrariaan dan

Penataan Administrasi Perbatasan antar Daerah/Provinsi terlihat

bahwajumlah pengadan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan target

yang diharapkan yaitu 1 kawasan dengan presentase keberhasilan 100%,

pengadaan ini merupakan pengadaan tanah untuk pembangunan RS

Regional Bone seluas kurang lebih 4,7 Ha yang terletak di Desa

Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Selain itu telah

dilakukan pula fasilitasi tahapan-tahapan justifikasi objek pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui penetapan SK

Gubernur tentang Penetapan Lokasi pada Tahun 2019, baik penetapan

lokasi untuk objek baru maupun perpanjangan dan pembaruan untuk

objek yang lama sebanyak 9 (sembilan) objek/jenis pengadaan tanah,

yaitu:

- Pembangunan Normalisasi Sungai Tallo di Kota Makassar dan

Kabupaten Gowa Prov. Sulsel seluas + 20,00 Ha (SK Nomor

207/I/Tahun 2019 Tanggal 21 Januari 2019) yang dilaksanakan oleh

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Dirjen Sumber

Daya Air.

- Pembangunan Stasiun, Depo, Balaiyasa dan Siding Track Jalur

Kereta Api Makassar-Parepare seluas + 209,00 Ha (SK. No.

2094/XI/Tahun 2019 tanggal 25 November 2019) yang dilaksanakan

Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik

Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur.


SelatanTahun 2019

44

- Pembangunan Bendungan Jenelata Kabupaten Gowa seluas +

1.722,28 Ha (SK No. 2229/XII/Tahun 2019 tanggal 20 Desember

2019) yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai

Pompengan Jeneberang Dirjen Sumber Daya Air

- Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Bulukumba seluas +78,35

Ha (SK No. 2255/XII/Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019) yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba

- Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan

Pamukkulu di Kabupaten Takalar Prov. Sulsel seluas + 593 Ha (SK

No. 317/II/Tahun2019 Tanggal 4 Februari 2019)

- Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan

Pamakkulu di Desa Batumalanro Kecamatan Biringbulu Kabupaten

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Seluas + 47 Ha (SK Nomor

1894/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017)

- Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Baliase

Kabuaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Seluas + 382,44 Ha

(SK No. 549/III/Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019)

- Perpanjangan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare

Tahap III di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan + 40,5 Km

dan Kabupaten Maros sepanjang + 22,5 Km (SK No. 1180/VII/Tahun

2019 Tanggal 2 Juli 2019) dengan luas sekitar + 6,30 Ha

- Perpanjangan Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare

seluas ± 25,9 Ha di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (SK

No. 1600/IX/Tahun 2019 Tanggal 5 September 2019)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan fasilitasi

terhadap sengketa lahan terhadap 7 kasus sengketa yaitu:


SelatanTahun 2019

45

- Mediasi sengketa tanah antara pihak ahli waris Alm. H. Tengnga Bin

Mallepo dengan Pemerintah Daerah Kab. Wajo Yakni Tanah yang

ditempati oleh bangunan Rumah Jabatan Bupati Wajo

- Permohonan Keberatan atas permasalahan tanah milik Raside di Kab.

Maros yang ditujukan kepada Direktur Bina Administrasi Kewilayahan

Kemendagri RI

- Keberatan atas peerbitan sertifikat kepada an. Misidin yang terletak di

kel. Panaikan Kec. Binamu Kab. Jeneponto

- Permohonan Keberatan serta peninjauan kembali atas tindakan

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kab. Bone atas

rencana pembangunan Puskesmas tanpa ahli waris ex. Pasar Uloe

- Permohonan pembatalan sertifikat HGB No. 212641/2004, SU. No.

00673/2001 an. PT. Gowa Makassar Tourism Development (PT.

GMTD. Tbk) oleh Legiun Veteran RI Cabang Kab. Gowa.

- Permohonan mediasi menyangkut status kepemilikan tanah di

gaddong Kec. Bontoala yang saat ini dipakai oleh SMA Negeri 1

Makassar

- Permohonan Pengembalian Tanah empang milik H. Thamrin Lala

(Alm) di Kab. Bilon (Tallo) Kec. Tallo Makassar Luas 6,97 Ha Persil 35

DV

Pada sasaran ini terdapat pula Program Sertfikasi, Kualifikasi,

Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukimandengan capaian 100% yaitu tercapainya tenaga ahli yang

bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat

kemampuan menengah dengan jumlah 60 (enam puluh) orang tenaga

ahli.


SelatanTahun 2019

46

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan

terhadap target rencana yang mendukungsasarantersebut di atas

adalahsebagaiberikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN 2019

TARGET CAPAIAN PERSENTASE

(%)

1 2 3 4 5 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pertanahan serta mendukung kinerja sertifikasi dan verifikasi dalam pelayanan pembangunan daerah

1

.

Banyaknya persil lahan yang difasilitasi dan dimanfaatkan untuk pembangunan sesuai kewenangan provinsi

Kws 3 1 33,33

2

.

Jumlah pengadaan tanah

Kws 1 1 100

3

.

Dokumen harga satuan bangunan gedung

Dok 1 - -

4

.

Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah

Org 60 37

61,67

1.2 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi

Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini terhadap target untuk tahun 2019

secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Pada sasaran ini terdapat Indikator

Kinerja Utama yaitu : Presentase layanan SPM Perumahan.Target dan realisasi


SelatanTahun 2019

47

indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung Program Penyediaan dan

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Daerah

yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu tersedianya Dokumen Identifikasi Daerah

Rawan Bencana pada kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1

(satu) dokumen. Selain itu, telah dilakukan pula pengadaan Rumah Instan Sederhana

Sehat (RIHSA) dengan type 18 sebanyak 2 (dua) unit yang diperuntukkan untuk

masayarakat yang terkena dampak bencana di Baddoka Makassar.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan terhadap target

rencana yang mendukungsasarantersebut di atasadalahsebagaiberikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TAHUN 2019

TARGET CAPAIAN PERSENTASE (%)

1 2 3 4 5 Menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah provinsi

1. Presentase layanan SPM Perumahan

% 100

2. Jumlah dokumen identifikasi daerah rawan bencana pada kawasan permukiman

Dok 1 1 100

3. Jumlah lokasi identifikasi dan pendataan rumah korban bencana provinsi

Kab/Kota 0 - -

4. Jumlah Rumah Instan Sederhana Sehat yang terbangun akibat bencana

Unit 2 2 100


SelatanTahun 2019

48

1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2019 secara keseluruhan mencapai

rata-rata 100% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Target dan realisasi

indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan, dengan 8 (delapan)

kegiatan pendukung;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 3 (tiga) kegiatan

pendukung; dan

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan

2 (dua) kegiatan pendukung.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan

pengelolaan keuangan perangkat daerah yangtelah terealisasi melalui program

yang pertama, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian

ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan baik dan cukup berupa

terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik; pajak kendaraan

dinas operasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua dan 9

(Sembilan) unit kendaraan roda empat yang terbayarkan; tersedianya jasa tenaga

no

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN ......LKj Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ii Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama

Documents