DINAS PERIKANAN DAERAH | D i n a s P e r i k a n a n D a e ...| D i n a s P e r i k a n a n D a e r a h K a b . M o r o w a l i U t a r a baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan

Rencana Strategis 2017-2021

Lampiran | D i n a s P e r i k a n a n D a e r a h K a b . M o r o w a l i U t a r a

DINAS PERIKANAN DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2017


2 | D i n a s P e r i k a n a n D a e r a h K a b . M o r o w a l i U t a r a

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ......................................................................................... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 5

1.4. Sistimatika Penulisan .................................................................................... 5

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................... 6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................ 6

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah ................................... 26

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................... 27

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .......................... 28

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..... 24

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......... 25

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN DAERAH .... 26

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan

berpedoman kepada target akhir tahun Rencana Pembangunan jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 – 2021, serta target tahun

terakhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2017 - 2021 , sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung

jawab Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Rencana Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 tersebut merupakan dasar

evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis

Dinas Perikanan Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 - 2021

menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Morowali Utara guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2018, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2018. Dinas Perikanan Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2018 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan

pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum

SKPD) Dinas Perikanan Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 ini mengakomodasi amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana kerja Dinas Perikanan Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 semoga dapat diimplementasikan sebaik-



baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah. Kepada

semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini

disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi

penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Kolonodale, Februari 2017

Kepala Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara

Ir. Sulzof Yan Lamandasa NIP. 19610816 198603 1 017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Morowali Utara merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil

pemekaran wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan Undang – Undang Nomor 12

tahun 2013. Sesuai data statistik tahun 2013 bahwa jumlah penduduk adalah 117,582

jiwa, dengan luas daratan 10.018 km2 dengan garis pantai 345,708 km. Luas laut

tergolong kecil, hanya 7,875 km2, dengan jumlah pulau sebanyak 47 buah. Jumlah

nelayan tangkap adalah 1.078 RTP sedangkan pembudidaya perikanan 2.286 RTP, luas

mangrove 850 Ha dan ada 2 danau kecil yaitu danau Tiu seluas 1.831 m2 dan danau

Lowo seluas 1.210 m2,sedangkan pemasar/pengumpul sebanyak 240 RTP. Luas

tambak ikan dan udang yang sudah terolah adalah : 1,356,5 Ha. Lahan potensi untuk

budidaya 9,300 Ha dengan keadaan demikian memungkinkan Kabupaten Morowali

Utara dapat memproduksi ikan yang sangat banyak sehingga perlunya promosi dalam

rangka pemasaran hasil produksinya. Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi

sumberdaya alam yang strategis bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

sebagai destinasi hasil kelautan dan Perikanan karena Kabupaten Morowali Utara

memiliki luas laut 7.875.000 km2, Jumlah Pulau 47 pulau, dengan potensi budidaya air

laut (Karamba) 50 Unit, dengan komoditas jenis Kerapu, Ikan Kuwe, sedangkan

budidaya air payau dengan komoditas Rumput laut (Glacilaria,Sp) seluas 738 Ha

dengan rata-rata produksi, 4,0 ton/Ha dan Udang vaname, rata-rata produksi 1,5 ton

/Ha, Udang Windu dan Ikan Bandeng ( Chanos-chanos forskal) dengan luasan 273

Ha, produksi rata-rata 2,0 ton/Ha.

Secara administrasi, wilayah daratan Kabupaten Morowali Utara berada pada

posisi 121o02’24” – 122o01’12” BT dan 01o31’12” – 03o46’48” LS. Wilayah pesisir dan

kepulauan Kabupaten Morowali Utara (termasuk pulau-pulau kecil) merupakan suatu

kesatuan wilayah ekonomi dan unit pengembangan dengan segala keunggulan yang

tinggi disektor perikanan dan kelautan. Kekayaan sumberdaya hayati perikanan dan

kelautan terdiri dari ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun,

sektor perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan dan potensi wisata bahari

adalah modal pembangunan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat

pesisir serta peningkatan penerimaan daerah dalam jangka panjang jika dikelola dan

dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 8



Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan

pembangunan dibidang perikanan serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan fungsi meliputi ; a)

Perumusan kebijakan tehnis dibidang perikanan ; b) Pemberian perizinan dan

pelayanan umum; c) Pemberian bimbingan dilingkup Perikanan yang bersifat

fungsional sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah; d) Pembinaan

dan pengelolaan cabang dinas / UPTD, serta;) Melaksanakan ketatausahaan dinas.

Tugas dan tanggung jawab ini sangatlah strategis karena Sektor Perikanan

merupakan salah satu program unggulan dalam memajukan pembangunan di

Kabupaten Morowali Utara sebagai Kabupaten Agrobisnis.

Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang

dimiliki dan dapat memberikan hasil yang optimal maka perlu dilakukan penyusunan

rencana strategis agar potensi serta peluang pengembangan disektor kelautan dan

perikanan dapat terakomodir dalam suatu kerangka yang logis.

Sebagai kabupaten dengan luas wilayah yang sebagian besar laut maka

diperlukan pendekatan pembangunan yang tepat dengan kondisi wilayahnya. Untuk

itu diperlukan reorientasi perencanaan dengan membuat format perencanaan yang

sesuai dengan kondisi obyektif wilayah seperti karakteristik budaya masyarakat dan

keadaan geografis yang kental dengan budaya kemaritiman.

Pada saat ini tantangan terbesar adalah mengantisipasi tuntutan kebutuhan

masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik.Selain itu,

kecenderungan terjadinya tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah ini sudah

memberikan peringatan kepada kita. Untuk itu, konsepsi hubungan sumberdaya

manusia dengan pengelolaan sumberdaya alam memerlukan bentuk, model dan corak

yang dapat memberikan arah menuju kemajuan yang diharapkan dan didambakan.

Mengantisipasi kondisi tersebut, membuat Rencana Strategis merupakan

langkah awal dan sangat mendasar untuk memberikan arah pembangunan perikanan

di Kabupaten Morowali Utara dalam rentang waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghindari inkonsistensi

perencanaan juga merupakan sarana untuk mengukur kinerja Dinas dan dapat

menjadi alat evaluasi apakah perencanaan tersebut dapat diimplemetasikan.

Perencanaan strategis ini merupakan sebuah rangkaian rencana, tindakan dan

kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka

pencapaian Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara.



Sebagai penanggung jawab di bidang perikanan maka disusunlah dokumen

rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten

Morowali Utara sebagaimana yang telah diamanatkan UU Nomor 32 tahun 2004.

Perumusan rencana strategis ini mengikuti pola yang ada dan merupakan

rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi.

Dokumen renstra merupakan acuan untuk jajaran dinas perikanan serta seluruh

stakeholder dalam pengembangan daerah ini.

Hal penting yang dicoba dikembangkan adalah membangun kesetaraan dan

kemitraan dalam tanggung jawab pembangunan perikanan di wilayah ini dengan

semua pihak yang terkait.Karena wilayah ini dikenal sebagai daerah dengan kekayaan

sumberdaya perikanan yang diyakini masih memiliki potensi yang tinggi dan beragam

maka kebijakan pengelolaan yang tepat sangat diperlukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum rencana kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten

Morowali Utara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2. Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Pemendagri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, Lampiran VI tentang



tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomorf 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali

Utara Tahun 2005 – 2025.

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan perangkat dokumen untuk

mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan secara

menyeluruh (holistic), efisien dan sinergis dengan kebijakan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Perikanan merupakan acuan, arahan kebijakan, dan strategi pembangunan perikanan

dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Pengertian

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Landasan Penyusunan

1.5 Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN

DAERAH



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

BUPATI MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI

DINAS PERIKANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 9 Peraturan daerah

Kabupaten

Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Masing-

masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Perikanan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan

PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1237);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Morowali Utara Nomor 25);



9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-

MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PERIKANAN

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

4. Dinas Perikanan Daerah adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur

pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

keterampilan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perikanan Daerah

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Perikanan Daerah

a. Kepala Dinas;



b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian program, Keuangan dan Aset; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.

c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Prasarana;

2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan

3. Seksi Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Penertiban Izin Usaha Budidaya;

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya; dan

3. Seksi Pengelolaan Hasil Budidaya

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :

1. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap;

2. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan berdasarkan azas otonomi daerah dan

pembantuan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas

Mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelutan Dan Perikanan;

b. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kelautan

Dan Perikanan;



c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya, perikanan tangkap

konservasi sumberdaya perikanan, serta kelompok jabatan fungsional;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;

e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit pelaksana

Teknis;

f. Melaksanakan sistem pengendalian interen;

g. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

1. Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi

administrasi umum dan kepegawaian serta program, keuangan dan asset dinas

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,

kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat

dan keprotokolan dinas;

c. Pengelola urusan administrasi, keuangan dan aset dinas;

d. Melakukan Koordinasi dengan Kepala bidang;

e. Pengelolaan penyusunan program dinas; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 5

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :



a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan adminstrasi umum, kepegawaian, hubungan

masyarakat

c. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian

d. Pembinaan organisasi dan tata laksana perpustakaan Pengarsipan

e. Melaksanakan Tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Pasal 6

1. Sub bagian Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan

penatausahaan asset, menyusun program dan keuangan dinas.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Program Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinir penyusunan program di semua bidang pada Dinas Perikanan

Daerah;

b. Melaksanakan penyusunan perencanaan Program Sub bagian Program Keuanagn

dan Aset, Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan dinas;

c. Melaksanakan tugas penatausahaan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, Sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

d. Melaksanakan tugas dalam urusan administrasi Sub Bagian Program Keuangan dan

Aset;

e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Program

Keuangan dan Aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

g. Melaksanakan pembinaan dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan

tugas, peningkatan produktifitas, dan pengembangan karier bawahan;

h. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan

tugas bawahan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggung

jawaban keuangan Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan, serta pelaporan keuangan Dinas;



k. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja

lain yang terkait;

l. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;

m. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan

dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan keputusan/kebijakan;

n. Menyusun data statistic perikanan bersama petugas teknis lapangan;

o. Melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan ; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 7

1. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitas dan

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitas dan bimbingan Perikanan

Tangkap.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. Penyiapan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja di bidang

Perikanan Tangkap;

b. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan

terhadap masyarakat Perikanan Tangkap;

c. Penyiapan pelaksanaan pendataan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan di

wilayah laut dan perairan Kabupaten Morowali Utara;

d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana

Perikanan Tangkap;

e. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan peningkatan

kelembagaan;

f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat

Pelelangan Ikan;

g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas Bidang Perikanan Tangkap;

dan

h. Penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang perikanan Tangkap;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.



Pasal 8

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap melaksanakan tugas penyiapan bahan

koordinasi, fasilitas kegiatan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana

Perikanan Tangkap.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan

Prasarana Tangkap mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi

Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana penangkapan;

c. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

d. Melaksanakan penyusunan rencana dan skala prioritas pembangunan dan

rehabilitas prasarana perikanan tangkap;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan sarana dan

prasarana perikanan tangkap;

f. Melaksanakan sosialisasi teknologi sarana perikanan tangkap;

g. Melaksanakan usaha perikanan tangkap, pemberian izin penangkapan dan/atau

pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan;

h. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan estimasi stok ikan dan penempatan

rumpon;

i. Melaksanakan pemberian dukungan rekomendasi pembuatan dan penyebarluasan

pola migrasi ikan dan penyebaran ikan di peraiaran wilayah Kabupaten;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan

tangkap; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 9

1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan

petunjuk teknis, fasilitas dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah pesisir.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi

Pemberdayaan Nelayan kecil;



b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana nelayan kecil;

c. Melaksanakan sosialisasi izin penangkapan ikan;

d. Melaksankan pembinaan dan pendampingan kegiatan nelayan kecil;

e. Melaksanakan kebijakan pengembangan Seksi Pemberdayan Nelayan Kecil;

f. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan

pemberdayaan nelayan-nelayan kecil;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan

Pasal 10

1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan melaksanakan tugas

penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan pengembangan pelayanan tempat

pelelangan ikan.


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kegiatan teknis Pelelangan;

b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang seksi pengelolaan dan

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

c. Melaksanakan pelayanan administrasi dan perlengkapan pengelolaan dan

Penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan;

d. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan;

e. Melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan;

f. Melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang

berlaku;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11



1. Bidang perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan, memberikan bimbingan teknis srta melakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Budidaya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan

Budidaya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;

c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;

d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Perikanan Budidaya;

e. Penyiapan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang perikanan

Budidaya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

1. Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan

kegiatan di Bidang Pengelolaan, Penerbitan Izin Usaha Budidaya Perikanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengeloaan

Penerbitan Izin Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi

Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;

b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;

c. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan

Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;

d. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan

Penerbitan Izin Usaha Budidaya dengan unit kerja terkait;

e. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap standarisasi penggunaan

sarana dan prasarana budidaya perikanan;

f. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dalam

pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah

kabupaten;

g. Melaksanakan kebijakan akreditas lembaga sertifikasi perbenihan dan pembesaran

ikan;



h. Melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor ikan dan benih ikan;

i. Melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/

atau pemeliharaan ikan;

j. Melaksanakan Pemberian bimbingan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi

lingkungan usaha pembudidayaan ikan;

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha

Perikanan;

l. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan dan data penyusunan pelaporan pada Seksi

Penerbitan Izin Usaha Perikanan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 13

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di

Bidang Pengelolaan, Penerbitan Izin Usaha Budidaya Perikanan.


Pemberdayaan Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengelola administrasi penyusunan program kerja seksi

Pemberdayaan Usaha Budidaya;

b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Budidaya;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha

Perikanan dengan unit kerja terkait;

d. Melaksanakan dan melakukan identifikasi data potensi lahan kawasan perikanan

budidaya;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan

perikanan budidaya;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya;

g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan

perikanan (BBI);

h. Melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan

budidaya;

i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan

sumberdaya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya;



k. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik

perikanan budidaya;

l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas

Seksi Pengembangan Usaha Budidaya; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 14

1. Seksi Pengelolaan Hasil Budidya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di

Bidang Pengelolaan Hasil Budidaya Perikanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan

Hasil Budidya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan dan mengelola administrasi penyusunan program kerja seksi

Pengelolaan Hasil Budidaya;

b. Melaksanakan dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya;

c. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya;

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya dengan

unit kerja terkait;

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik

pengolahan perikanan budidaya;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dan

pengolahan hasil perikanan;

g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi,

kelembagaan dan pola usaha perikanan budidaya;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha

pembudidayaan ikan;

i. Melakukan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas

perikanan budidaya;

j. Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan

pada usaha perikanan budidaya;



k. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan

peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk

biologis pada sistem produksi budidaya;

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya;

m. Melaksanakan dan menyiapkan data penyusunan pelaporan pada Seksi

Pengembangan Usaha Budidaya; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap dan budidaya

secara umum, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap

penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan di bidang Pengawasan dan Pengendalian;

b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengawasan dan

Pengendalian;

c. Penyiapan pelaksanaan petunjuk teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang

Pengawasan dan Pengendalian; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 16

1. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas

melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, Rehabilitasi Pengawasan

dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Pesisir.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan

pesisir;



b. Melaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan kelautan dan

perikanan;

c. Melaksanakan pembuatan perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya

kelautan dan perikanan;

d. Melaksanakan kebijakan tentang kelautan, perikanan, dan pesisir kewenangan

kabupaten;

e. Melaksanakan Kebijakan tentang batas - batas wilayah penangkapan ikan;

f. Melaksanakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut, perairan

umum, dan penyusunan zonasi dan tata ruang perairan;

g. Melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

h. Melaksanakan pelarangan terhadap penetapan jenis-jenis ikan yang dilarang untuk

diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik

indonesia, melakukan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;

i. Melaksanakan dan melakukan pencegahan, pencemaran dan perusakan sumberdaya

ikan serta lingkungannya;

j. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sdm bidang pengawasan dan

pengendalian;

k. Melaksanakan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS );

l. Melaksanakan penegakkan hukum bersama instansi terkait di wilayah laut dan

perairan umum;

m. Melaksanakan patroli pengawasan baik di laut maupun di perairan umum tentang

penangkapan ikan yang melanggar undang-undang perikanan no. 45 tahun 2009

secara berkala;

n. Melaksanakan pengawasan tentang penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang

melanggar undang-undang perikanan no. 45 tahun 2009;

o. Memberikan informasi secara langsung dan tidak langsung apabila terjadi

pelanggaran di luar batas wilayah kabupaten;

p. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan dan penangkapan ikan terpadu;

dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 17

1. Seksi Bina Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas

Melaksanakan Kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Rehabilitasi Di Kawasan Konservasi,

Dan Pengawasan Izin Usaha Perikanan Budidaya (BAP, BAT dan BAL).



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina

Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan budidaya perikanan;

b. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil

produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan obat ikan,

bahan kimia biologis dan pakan ikan;

d. Melaksanakan pengawasan tentang penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dalam

pembudidayaan ikan;

e. Melaksanakan pengawasan tentang ekspor dan import ikan dan benih ikan;

f. Melaksanakan pengawasan akreditasi lembaga dan sertifikasi lembaga perbenihan

ikan;

g. Melaksanakan koordinasi kebijakan terhadap wabah dan wilayah wabah penyakit

ikan dan pengawasan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;

h. Melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami

kerusakan (kawasan mangrove, terumbu karang, dan lamun);

i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tentang eksplorasi,

eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan perairan umum di

wilayah kewenangan kabupaten;

j. Melaksanakan pencegahan pencemaran dan pengendalian sumberdaya ikan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 18

1. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan

Pembinaan dalam Pembuatan Laporan tentang Data Potensi Sumberdaya Perikanan

secara umum, Pengawasan Izin Usaha Perikanan (BAP, BAT, BAL), dan Pengawasan

Penangkapan Ikan yang melanggar Undang-Undang Perikanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi

Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perikanan Budidaya Perikanan

secara umum (BAT, BAP, BAL);

b. Melaksanakan laporan tentang data Potensi Budidaya Perikanan secara Umum

(BAT, BAP, BAL) secara berkala;



c. Melaksanakan pembuatan laporan tentang Pengawasan Izin Usaha Perikanan (IUP,

SIUP, SIPI, dan SIKPI) secara berkala;

d. Melaksanakan pembuatan laporan tentang Patroli pengawasan Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan secara berkala;

e. Melaksanakan pembuatan Laporan tentang Ilegal Fishing dan Destruktif Fising

secara Berkala;

f. Melaksanakan pembuatan Laporan tentang Pengelolaan Ruang Laut ( PRL );

g. Melaksanakan pembuatan Laporan tentang Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi di

wilayah Pesisir Pantai;

h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta Membuat Laporan Kegiatan

POKMASWAS selama Satu Tahun Anggaran

i. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pada kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Unit pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas, akan

diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

1. Pengisian kelompok jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan

dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya

2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan

Bupati.

3. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

STRUKTUR ORGANISASI

2.2 Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

Utara didukung oleh 57 orang staf yang terdiri dari :

1. 21 orang PNS

2. 34 orang Pegawai Harian Lepas

3. 2 orang Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak



Tabel 1. Jumlah Staf Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017

KERAGAAN SDM DINAS PERIKANAN DAERAH

Pegawai Negeri Sipil 21 orang

Pegawai Harian Lepas 34 orang

Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak 2 orang

Tabel 2. Jumlah Staf Dinas Perikanan Daerah menurut Strata Pendidikan

KERAGAAN SDM S2 S1 D.III D.II SMA SMP TOTAL

Pegawai Negeri Sipil 2 15 - - 4 - 21

Pegawai Harian Lepas - 14 4 - 18 - 36

Tabel 3. Jumlah Staf Dinas Perikanan Daerah menurut Eselon, Non Eselon dan Golongan

KERAGAAN SDM S2 S1 D.III D.II SMA SMP TOTAL

Eselon II - 1 - - - - 1

Eselon III.a - 1 - - - - 1

Eselon III.b 1 2 - - - - 3

Eselon IV - 8 - - - - 8

Non Eselon 1 3 - - 4 - 8

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Daerah

Sektor kelautan dan perikanan sedikitnya telah berperan dalam

perekonomian nelayan dan pembudidaya dan perekonomian daerah. Penyediaan

kebutuhan pangan dan pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan

peningkatan pendapatan masyarakat. Belajar dari pengalaman tersebut, sudah

selayaknya strategi pembangunan daerah memperhatikan keunggulan yang dimiliki

dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berangkat dari kondisi umum tersebut diatas Dinas Perikanan Daerah

Kabupaten Morowali Utara diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia (Nelayan dan Pembudidaya) serta aparatur yang

masih rendah.



Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (Nelayan dan Pembudidaya)

serta aparatur merupakan tantangan dan kendala yang serius dalam

pembangunan kelautan dan perikanan. Tingkat pendidikan dan keterampilan

Nelayan dan Pembudidaya yang relatif rendah tercermin dari usaha kelautan dan

perikanan yang belum mengarah pada usaha agribisnis, sehingga pada akhirnya

masih banyak nelayan dan pembudidaya yang tergantung pada bantuan

pemerintah. Demikian pula keterampilan petugas yang masih relatif rendah.

Pengembangan sistem agrobisnis perikanan belum optimal (sub sistem pengadaan

sarana dan prasarana perikanan, usaha perikanan, agroindustri dan sub sistem

pemasaran hasil) serta sarana pengolahan.

2. Belum Tertatanya kawasan atau sentra-sentra pengembangan perikanan.

Tumpang tindihnya pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan khususnya

antara nelayan tradisional dengan nelayan semi modern dari luar daerah turut

memberikan dampak negatif, bahkan telah mengarah pada konflik antar nelayan.

Hal tersebut diakibatkan belum tertatanya kawasan-kawasan dan sentra

pengembangan perikanan dan kelautan yang proporsional.

3. Kelembagaan nelayan dan pembudidaya yang belum optimal.

Kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya belum berfungsi

sebagaimana mestinya. Kelembagaan nelayan baik kelembagaan kelompok

nelayan maupun kelembagaan penyedia informasi belum berfungsi bahkan

kelompok nelayan terbentuk karena kebutuhan proyek sehingga nelayan kurang

mendapatkan pemberdayaan, khususnya pembinaan dari instansi terkait.

Demikian pula halnya sarana penunjang yakni tempat pendaratan ikan dapat

dikatakan belum tersedia pada pusat-pusat penangkapan ikan.

4. Degradasi dan Konversi lahan perikanan.

Terjadinya alih fungsi lahan pembudidayaan khususnya kawasan mangrove

beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, kawasan tambak beralih fungsi

menjadi kawasan pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Kerusakan

kawasan ekosistem mangrove mengakibatkan menurunnya produktivitas

organisasme yang hidup berasosiasi dengannya. Disisi lain kawasan ekosistem



mangrove merupakan daerah pemijahan (Spawning ground), daerah asuhan

(Nursery ground) dan daerah mencari makan bagi organisme tertentu.

Peningkatan penggunaan bahan peledak dan potassium telah mengakibatkan

kerusakan ekosistem terumbu karang. Dimana terumbu karang merupakan salah

satu ekosistem yang memiliki nilai produktivitas yang cukup tinggi, disamping

memiliki nilai estetika juga merupakan habitat bagi organisme dan hidup dan

tumbuh berasosiasi secara mutualisme.

5. Prasarana dan sarana yang dimiliki nelayan dan pembudidaya masih tradisional

Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan masih sangat sederhana, sehingga

usaha penangkapan ikan hanya sebatas untuk konsumsi keluarga dan pemenuhan

belanja rumah tangga sehari-hari, tanpa memperhitungkan masa depan

(menabung).

Tingkat perkembangan teknologi sarana/prasarana nelayan masih sangat

sederhana sehingga kemampuan jelajah dan daya tangkap sangat terbatas.

Struktur sosial yang terbentuk pada masyarakat nelayan cenderung

merugikan nelayan yang hanya mengandalkan tenaga. Ketimpangan struktur itu

tampak dengan jelas pada pola hubungan kerja dan pola bagi hasil yang selalu

merugikan nelayan dan menguntungkan bagi pemilik modal.

6. Keterbatasan Modal

Nelayan dan pembudidaya selalu diperhadapkan pada keterbatasan modal.

Dilain pihak Nelayan dan Pembudidaya belum dapat mengakses permodalan dari

lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan antara lain, Pertama Kemampuan

Nelayan dan Pembudidaya untuk mengakses modal sangat terbatas; kedua

Persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi oleh Nelayan dan Pembudidaya.

7. Pemasaran

Ketersediaan informasi pasar dan sarana transportasi yang terbatas

mengakibatkan harga yang diterima nelayan dan pembudidaya rendah.

Oleh karena itu dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan

tersebut maka diperlukan keterpaduan dan peningkatan koordinasi, sinkronisasi

dan komunikasi antara instansi terkait dan pelaku agribisnis mulai dari tingkat

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke masyarakat untuk meningkatkan



kinerja masing-masing agar lebih efisien, efektif dan sinergis.

Disadari bahwa dewasa ini, pelaku utama pembangunan kelautan dan

perikanan adalah masyarakat dan swasta, sedangkan pemerintah bersifat sebagai

Fasilitator, dinamisator dan regulator. Salah salatu peran pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota adalah mendorong pelaku agribisnis untuk bermitra dengan

nelayan dan pembudidaya dalam meningkatkan produktivtas dan produksi,

efisiensi, meningkatkan nilai tambah dan peningkatan modal.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Penentuan isu isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Perikanan

Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Potensi sumber daya perikanan yang sangat besar menuntut pengelolaan secara

efisien dan efektif

2. Banyak komoditas potensial bernilai ekonomis tinggi yang belum dikembangkan

technologinya.

3. Perubahan trend hasil tangkap yang semakin menurun menuntut adanya

introduksi aplikasi technologi budidaya secara semi intensif dan intensif dengan

mengurangi ketergantungan pada alam.

4. Rendahnya mutu produk perikanan dan nilai tambah yang dihasilkan kurang

bernilai ekonomis

5. Sistem pengawasan dan arah kebijakan perikanan di Kabupaten Morowali Utara

yang belum optimal

6. Kurangnya data pendukung sebagai bahan acuan perencanaan kebijakan dan

regulasi

7. Masih rendahnya sumber daya manusia sebagai penunjang pengelolaan produksi

perikanan

8. Masih rendahnya dukungan stackholder dan kemampuan managerial

9. Kurangnya ketersediaan benih berkualitas



BAB IV

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Penetapan Visi ini mengacu pada berbagai potensi dan sumber

daya yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali Utara seperti sumber daya alam,

manusia, modal, teknologi, budaya, nilai dan daya juang masyarakatnya.

V i s i

Visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 – 2021

adalah :

“ TERWUJUDNYA PRODUKSI PERIKANAN BERBASIS AGRIBISNIS

MELALUI KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING “

M i s i

Untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan yang berdaya saing

melalui pendidikan dan pelatihan aparatur dan pelaku usaha.

2. Memanfaatkan teknostruktur untuk meningkatkan produksi pengolahaan

dan pemasaran hasil perikanan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan

ekonomi.

3. Meningkatkan kawasan konservasi perairan dalam rangka pengelolaan

perikanan yang berkelanjutan.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara tetap mengacu pada

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

b. Pemeliharaan Rutin / Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

d. Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Hari – Hari Tertentu

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

b. Pemeliharaan Rutin / Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

d. Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas Hari – Hari Tertentu

Dan olahraga

3. Program Penerapan Teknologi Perikanan

a. Kegiatan Penelitian dan pengembangan tepat guna

4. Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan

a. Kegiatan peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh perikanan

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Produksi Perikanan

a. Statistik Perikanan

b. Kegiatan Pendampingan dan pembinaan peningkatan SD POKLAHSAR

produksi perikanan

c. Kegiatan produksi nilai tambah

d. Kegiatan pameran dan promosi pembangunan perikanan

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

b. Optimalisasi fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)



c. Peningkatan penanganan izin usaha perikanan

d. Pendampingan kelompok nelayan

e. Monitoring dan evaluasi

7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul

b. Kegiatan pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan

c. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana balai benih ikan

d. Kegiatan bimbingan dan pemeriksaan higenis dan salinitas lingkungan usaha

pembudidaya ikan

8. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut / Air Payau dan Air Tawar

a. Kegiatan kajian kawasan budidaya laut, payau dan air tawar

9. Program Peningkatan Kesejateraan

a. Kegiatan pelatihan pembudidaya dan pelaku agribisnis

10. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan Pembudidaya

a. Kegiatan perijinan IUP dan SIUP perikanan budidaya

11. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan

a. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

12. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum Dalam Pendayagunaan

Sumber Daya Kelautan

a. Penyuluhan Hukum UU Perikanan

b. Penataan tata ruang laut

c. Penyediaan monev

d. Pembuatan peta dan pola migrasi ikan

13. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Studi pengembangan kawasan perikanan

b. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

c. Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat

d. Kegiatan pengawasan izin usaha perairan umum, payau, tawar dan laut



BAB VI

PENUTUP

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Morowali

Utara ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan program dan

kegiatan indikatif dalam setiap tahun sehingga pencapaian visi dan misi terlaksana

dengan mengakomodir seluruh elemen yang berkompeten serta staheholder lain.

Kepala dinas Perikanan Daerah

Ir. SULZOF YAN LAMANDASA Pembina Utama Muda NIP. 19610816 198603 1 017




Lampiran | D i n a s P e r i k a n a n D a e r a h K a b . M o r o w a l i U t a r a









DINAS PERIKANAN DAERAH | D i n a s P e r i k a n a n D a e ...| D i n a s P e r i k a n a n D a e r a h K a b . M o r o w a l i U t a r a baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan

Documents