Dinas Perijinan, Gebrakan Pemkot Tingkatkan Pelayanan · PDF filemenggunakan standar internal untuk ... loket pelayanan, loket kasir, loket penerbitan dan pengambilan naskah perijinan

Dinas Perijinan,

Gebrakan Pemkot Tingkatkan Pelayanan

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2 Sewaka Dharma, Media Informasi Pelayanan Publik

MMenuDinas Perijinan:

Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu PintuLayanan Perijinan,

Dari Sekberyandu, Unit Pelayanan Terpadu & Dinas Perijinan

One Stop Services

Langkah Maju Pelayanan Publik Kota Denpasar

3

8

12

Denpasar sebagai salah satu kota metropolis telah menjadi kota yang memiliki tingkat

permasalahan yang semakin kompleks. Dengan permasalahan yang kompleks membutuhkan

pelayananan publik yang prima. Kehadiran Tabloid Sewaka Dharma

menjadi jembatan penghubung terutama dalam penyampaian informasi pelayanan publik yang

telah dan akan dilaksanakan oleh Pemkot. Sebagai media pelayanan publik, Tabloid Sewaka

Dharma berusaha tampil seobyektif mungkin dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Dengan demikian diharapkan tidak banyak terjadi

bias nantinya.Berbagai tantangan dan harapan akan

hadirnya Tabloid ini semoga dapat memacu kreatifitas dan inovasi SKPD dilingkungan Pemkot

Denpasar dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Denpasar.

Penasehat, Walikota Denpasar, Wakil Walikota DenpasarPenanggung Jawab, Sekretaris Daerah Kota DenpasarPemimpin Redaksi, A.A. Gde Rai Soryawan,SH. Redaktur/Editor, Drs. Dewa Nyoman Sudarsana,M.Si. Wakil Redaktur/Wakil Editor, Gde Wirakusuma Wahyudi,S.Sos.Redaktur Pelaksana, Kadek Sapta Budiarta,SIP., Ida Bagus Alit Adhi Merta,SSTP.,M.Si.Fotografer, Dewa Rai, Ngurah Wijaya Kusuma,S.Sos., Putu AribawaDesign Gra s dan Tata Letak, I Made Warsa Kumara, S.Kom, Made SukanaAlamat Redaksi,Jl. Gajah Mada Nomor 1 Denpasar-BaliTelepon 0361-234831, Fax 0361-221534e-mail: [email protected], Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

Lobi

REDAKSI

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Permudah Pelanggan, Tingkatkan Pelayanan 14

e-Commerce, Akses Global: Perluas Pasar Pengusaha Kecil (20), Sistem Informasi Kesehatan, Percepat Pelayanan, Mudahkan Pasien (24), Inovasi Layanan KTP, Pelayanan

Publik Suatu Keharusan (26), Posyandu Paripurna, Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (28), Catur Muka (30),

Alun Alun (32)


mailto:[email protected]



3Sewaka Dharma, Media Informasi Pelayanan Publik

Mengapa Kami Hadir?Sewaka Dharma berarti melayani adalah merupakan sebuah kewajiban. Filoso dari bahasa sanskerta ini mengandung

makna dan spirit pengabdian dan pelayanan yang tulus ikhlas.

Semangat pengabdian yang bersumber nilai-nilai luhur kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Bali sejak dulu.

Dengan semangat melayani sebagai suatu kewajiban, Pemerintah Kota Denpasar semakin memantapkan diri dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada warganya.

Beragam inovasi dalam pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar adakalanya belum diketahui dan

dipahami masyarakat luasHal ini terjadi karena belum adanya media untuk

mensosialisasikannya kepada masyarakat. Untuk itu, kami hadir sebagai dokumen formal dalam pembangunan

pelayanan publik. Sengaja kami kemas dengan bahasa yang lebih populer, sehingga mudah dicerna dan dapat diterima

dengan baik.

Topik utama yang termuat dalam Praja Utama di edisi perdana ini mengangkat tentang Dinas Perijinan. Topik ini

diangkat sebagai komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat

dalam mendapatkan pelayanan perijinan/non perijinan di Kota Denpasar.

Hadirnya tabloid ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Denpasar, partisipasi Masyarakat dan Pihak Swasta dalam meningkatkan pelayanan publik di

Kota Denpasar. Edisi perdana tentu tak lepas dari berbagai kekurangan baik disengaja ataupun tidak. Kritik dan

saran pembaca yang budiman tentunya akan semakin menyempurnakan karya ini.

Redaksi

Resepsionis

Mengapa Kami Hadir?





Salah satu permasalahan pokok yang sering dikeluhkan masyarakat adalah masih rendahnya

kualitas pelayanan publik pemerintah. Meskipun setiap departemen sudah mengeluarkan Standar Pelayanan Nasional Minimal (SPNM) yang mesti ditaati dan dilaksanakan, namun dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan standard dan regulasi yang sudah ditetapkan. Perbedaan yang terjadi biasanya menyangkut kualitas layanan dan biaya pelayanan yang mesti dikeluarkan masyarakat.

Pada kenyataannya, sulit sekali

DINAS PERIJINAN:

Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan pembentukan Dinas Perijinan adalah untuk mempercepat proses pelayanan perijinan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan perijinan dan memberikan akses pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat

Praja Utama





bagi suatu lembaga atau organisasi untuk menyajikan service persis sama dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat konsumen. Lagi pula, ekspektasi (harapan) konsumen selalu berkembang, semakin hari semakin tinggi. Akibatnya service yang diterima konsumen sering kali berada di bawah ekspetasinya. Kondisi ini dikenal sebagai service gap (kesenjangan layanan). Hal seperti ini bisa terjadi, karena pada kenyataannya kualitas service-nya memang rendah atau persepsi service di pihak konsumen

rendah yang disebabkan kegagalan mengkomunikasikan service.

Hal yang dikeluhkan ini, bisa terjadi saat penyelenggaraan perijinan masih tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk meminimalisir aneka permasalahan pelayanan perijinan, Pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam aspek pelayanan publik. Diantaranya berupa pengkondisian sumber-sumber pokok peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan. Sumber-sumber pokok

ini, memiliki keterkaitan dan saling menguatkan. Ketidakberadaan satu saja dari sumber ini akan berdampak kegagalan. Sumber-sumber pokok itu antara lain: 1) membuat dan memantapkan kebijakan pelayanan perijinan satu pintu, 2) pembentukan kelembagaan yang menunjang, dan 3) pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik.

Kebijakan Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Sumber-sumber pokok peningkatan pelayanan publik: 1) membuat dan memantapkan

kebijakan pelayanan perijinan satu pintu, 2) pembentukan kelembagaan yang menunjang,

dan 3) pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik

Kunjungan MENPAN





tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), mengisyaratkan adanya penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan menyangkut : kelembagaan, percepatan proses penyelesaian, kapasitas biaya, kejelasan prosedur pelayanan, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perijinan serta adanya akses informasi dalam pelayanan. Hal ini tentu harus disikapi setiap daerah dalam kapasitas penyelengaraan pelayanan publik yang memadai. Setidaknya mendekati kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melalui peluang-peluang investasi.

Jika hal ini kita kaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010, sasaran yang ingin dicapai adalah: Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan serta pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkat e siensi. Di dalamnya tersirat kebutuhan dan kemauan untuk melakukan penyederhanaan penyelenggaraan perijinan, mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi. Lazim diketahui ekonomi biaya tinggi ini seringkali menjadi beban masyarakat baik untuk tahapan memulai (start up) maupun tahapan operasi suatu usaha.

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemkot Denpasar adalah menarik kewenangan penyelenggaraan perijinan yang selama ini tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian diikuti dengan pembentukan Dinas Perijinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007. Langkah selanjutnya adalah mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non

perijinan kepada Kepala Dinas Perijinan selaku Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Tujuan pembentukan Dinas Perijinan adalah untuk mempercepat proses pelayanan perijinan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan perijinan dan memberikan akses pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menekan barier to entries terutama bagi kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang banyak digeluti masyarakat.

Pola yang diterapkan dalam pengembangan organisasi SKPD pada umumnya adalah pola bidang. Dalam beberapa kajian, pola bidang ini dipandang masih memungkinkan kecenderungan pembebanan dan penumpukkan tugas secara berlebihan, pada satu bidang tertentu. Konsekuensinya, pembebanan tugas menjadi tidak merata sehingga dapat berpengaruh buruk bagi kinerja organisasi.

Sedangkan pengembangan dan penguatan organisasi yang dianut Dinas Perijinan adalah pola “matrik”. Dengan pola ini tugas-tugas terdistribusi secara merata kepada

Langkah-langkah kongkrit

yang dilakukan Pemkot Denpasar

adalah menarik kewenangan

penyelenggaraan perijinan yang

selama ini tersebar di beberapa Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD)





semua pegawai sehingga mereka mampu memahami semua standard layanan yang telah dibakukan.

Dalam hal ini Dinas Perijinan dipandang sebagai organisasi yang menerapkan kebijakan, praktik dan prosedur spesi k yang mencerminkan orientasi layanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun komitmen nyata terhadap pelayanan berupa visi pelayanan “Sewaka Dharma”. Visi ini berarti melayani sebagai kewajiban. Sedangkan moto pelayanan yang dikembangkan adalah “Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat?”.

Upaya lain yang dilaksanakan Dinas Perijinan, terutama dalam peningkatan kualitas SDM. Diantaranya melaksanakan pelatihan layanan (services training) dan simulasi yang menjadi agenda tetap dengan bentuk inhouse dan outbond training dan pelatihan costumer service. Upaya lainnya adalah dengan selalu meng-

update informasi dan pengetahuan kepada semua staf terkait dan pola ini berkembang sesuai dengan aspek permasalahan yang dihadapi.

Selain itu penyediaan pusat layanan pengaduan dewasa ini sudah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi sebagai lembaga pelaksana pelayanan publik. Untuk itu telah disiapkan pusat pengaduan masyarakat dengan nama PUSPAM (Pusat Pengaduan Masyarakat). PUSPAM ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan yang transparan. Hal ini tentunya dalam koridor perbaikan kualitas layanan, sedapat mungkin tidak menunggu komplain, tetapi menggunakan standar internal untuk mengidenti kasi sumber komplin.

Untuk mendapatkan kualitas pelayanan

publik yang prima, dibutuhkan

Teknologi Informasi (TI) yang

mempercepat proses pelayanan publik





Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang prima, dibutuhkan Teknologi Informasi (TI) yang mempercepat proses pelayanan publik. Keberadaan TI saat ini sudah menjadi keharusan dalam setiap bidang kehidupan kita. Komputer, internet, telepon selular, televisi dan lainnya merupakan piranti TI yang hampir setiap saat berhubungan dengan kita. Dengan perkembangan TI yang semakin pesat kitapun harus selalu berinovasi untuk dapat selalu mengikutinya. Dalam rangka pemanfaatan TI Dinas Perijinan membangun Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSP) yang berbasis web dan SMS Gateway.

SIMSP merupakan sistem informasi layanan terpadu yang mengadopsi fungsi-fungsi manajemen dan dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SIMSP dikembangkan berdasarkan bisnis proses (alur logic) sehingga bisa mengakomodasi aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan legalitas.

Melalui SIMSP ini semua fasilitas Dinas Perijinan terintegrasi ke dalam sistemnya. Mulai dari customer service of cers (CSO), loket pelayanan, loket kasir, l o k e t

penerbitan dan pengambilan naskah perijinan dan non perijinan, kepala dinas dan unsur pelaksana Dinas Perijinan terintegrasi kedalamnya. Segala informasi pelayanan Dinas Perijinan dapat dengan mudah diakses siapapun sesuai kebutuhannya. Untuk semakin menge sienkan pelayanan perijinan dan non perijinan, Dinas Perijinan menjajagi pengembangan perijinan paralel. Sistem paralel semakin memudahkan masyarakat dalam pengurusan perijinan.

Pelaksanaan SIMSP ini juga memudahkan monitoring yang memungkinkan pimpinan daerah langsung memonitor aktivitas pegawai, jumlah permohonan, waktu penyelesaian dan pendapatan yang masuk secara real time. Pada beberapa aplikasi, SIMSP juga dapat diakses masyarakat luas melalui komputer touch screen yang disediakan di Dinas Perijinan dan melalui website Dinas Perijinan. Sarana ini juga untuk mengetahui mekanisme/persyaratan pengurusan p e r i j i n a n dan non

perijinan, waktu pengurusan, biaya pengurusan, status perijinan dan lainnya sehingga prinsip-prinsip good governance (transparan, akuntabel dan demokratis) dapat diwujudkan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar juga memanfaatkan media SMS yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui status perijinannya. Media SMS memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan fasilitas akses bagi masyarakat yang memiliki aktivitas ataupun mobilitas tinggi dengan biaya yang cukup

Dalam rangka pemanfaatan TI Dinas Perijinan

membangun Sistem Informasi

Manajemen Satu Pintu (SIMSP) yang berbasis web dan

SMS Gateway





murah.Media akses SMS jika dilihat

dari perkembangannya di masyarakat sangat potensial sekali, mengingat begitu tingginya penggunaan telepon seluler. Dengan kondisi seperti itu pengembangan fasilitas ini diprediksi akan diminati masyarakat. Untuk mengembangkannya, Dinas Perijinan membangun SMS GATEWAY yang menghubungkan database SIMSP dengan jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi yang dapat dipergunakan pada tahap awal berupa jaringan telepon selular. Untuk implementasi lebih lanjut, dapat bekerja sama dengan setiap operator telekomunikasi untuk menyediakan

layanan informasi bagi masyarakat.Media ini juga dirancang untuk

saling akses antara Dinas Perijinan dengan masyarakat pengguna melalui SMS. Salah satunya untuk memberitahukan kepada pihak yang terkait dengan perijinan tentang status ijin, masa berlaku, perpanjangan dan pengambilan ijin yang sudah selesai diproses.

Dewa Made Ariawan,Kasubdin

Bina ProgramDinas

Perijinan Kota Denpasar

Dinas Perijinan Kota Denpasar juga

memanfaatkan media SMS yang ditujukan untuk memudahkan

masyarakat mengetahui status

perijinannya





Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga

metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan menyesuaikan harapan dan keinginan publik serta perubahan lingkungan. Kegagalan mengantisipasi perubahan semakin

menjauhkan kepercayaan dengan publik yang telah memberikan kedaulatannya.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk belum seperti harapan masyarakat.

Masih rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik tersebut antara lain dipengaruhi budaya paternalisme, sistem pembagian kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan, struktur birokrasi yang hirarkis dan kewenangan untuk mengambil “inisiatif keputusan” (diskresi) yang sangat terbatas. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya sistem insentif yang tepat untuk mendorong e siensi, kepedulian (responsiveness), profesionalisme dan produkti tas serta disiplin.

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan oleh pemerintah yang berbelit-belit,

LAYANAN PERIJINAN

Dari Sekberyandu, Unit Pelayanan Terpadu &

Dinas PerijinanBerdirinya Dinas Perijinan dengan konsep

OSS, seluruh proses teknis dan administratif berbagai perijinan/non perijinan dilaksanakan disatu tempat. Dalam konsep ini masyarakat

berhubungan dengan Costumer Service hanya untuk mengurus segala jenis perijinan/non

perijinan sedangkan pembayaran terpusat di kasir/bank.

Dinas Perijinan juga memberikan transparansi dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya dan

waktu serta memungkinkan pengurusan perijinan secara paralel. Melalui perijinan paralel ini,

masyarakat yang membutuhkan lebih dari satu ijin dalam memulai usahanya, dapat dilayani dalam

satu kali proses permohonan perijinan secara terpadu.

Masyarakat umum dan kalangan

dunia usaha sering mengeluhkan

proses pelayanan perijinan oleh

pemerintah yang berbelit-belit, tidak

transparan dan perlu biaya ekstra





tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus satu layanan perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat merasa dipermainkan aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur dan biaya serta waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya. Akibatnya biaya yang dikeluarkan pada akhirnya menjadi tinggi. Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sekberyandu Sebagai EmbrioUpaya untuk memperbaiki

pelayanan publik di Kota Denpasar mempunyai sejarah yang cukup panjang. Namun dinamika dan kompleksitas masalah perkotaan membuat upaya ini terus menerus diperbaiki seiring meningkatnya harapan dan kebutuhan masyarakat.

Awalnya Pemkot Denpasar membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu). Lembaga yang berdiri berdasarkan Keputusan Walikotamadya KDH Tk II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terpadu di satu tempat

oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar sesuai kewenangannya masing-masing.

Sekberyandu sebagai embrio dari Dinas Perijinan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekberyandu sudah mulai menerapkan pelayanan perijinan/non perijinan di satu tempat walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang kemudian perlu mendapatkan pembenahan. Kelemahan tersebut diantaranya masih terdapat loket-loket pelayanan perijinan/non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih cukup panjang, waktu serta biaya yang masih relatif tinggi.

Merespon kelemahan tersebut Pemkot Denpasar melakukan kajian serius terhadap upaya debirokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan. Deregulasi/debirokratisasi kesebelas bidang perijinan tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan meliputi 3 (tiga) aspek : menyederhanakan persyaratan administrasi, persingkat aspek waktu penyelesaian dan merasionalisasi biaya.

Upaya Pemkot dalam peningkatan kualitas pelayanan publik





di Kota Denpasar tidak hanya dalam bentuk tataran peraturan perundangan saja. Namun lebih jauh mengganti keberadaan Sekberyandu dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT), yang dibentuk berdasarkan Perwalikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2006. UPT selanjutnya berkedudukan sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan, dengan tugas pokok menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu pada satu atap dan satu pintu.

UPT Kota Denpasar dioperasikan secara resmi oleh Walikota Denpasar pada 2 Pebruari 2006. Lembaga ini terdiri dari beberapa loket pelayanan kepada masyarakat : loket pelayanan perijinan (Dinas Pariwisata, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota & Bangunan, Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag, Dinas Kesehatan, dll), loket tempat pembayaran / kasir BPD Bali Cabang Denpasar, loket tempat pengambilan ijin-ijin, loket Telkom/PLN, loket pelayanan Akta-akta Catatan Sipil/KTP/KK, dan loket pemberian Informasi.

Dalam perjalanannya, kehadiran UPT mulai meningkatkan

kepercayaan masyarakat, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di Kota Denpasar. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat memproses pelayanan perijinan/non perijinannya ke UPT Kota Denpasar. Sejak beroperasi dari Bulan Pebruari Tahun 2006 pelayanan perijinan/non perijinan di UPT mencapai 130.576 buah atau rata-rata 435 buah setiap harinya. Kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 6,8 milyar melampaui target 33,48% dari rencana sebesar Rp. 5,1 milyar (Tahun 2006).

Bulan September 2006 UPT Kota Denpasar melaksanakan survey tanggapan konsumen dengan hasil bahwa 63% masyarakat atau konsumen merasa puas dengan pelayanan UPT. Walaupun masyarakat merasa cukup puas terhadap pelayanan UPT, namun UPT Kota Denpasar masih memiliki beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar. Diantaranya: 1). UPT hanya bersifat sebagai front of ce (hanya menerima dan menyerahkan naskah pelayanan perijinan dan non perijinan), 2). Proses

Kehadiran UPT mulai meningkatkan

kepercayaan masyarakat,

sebagai salah satu penyelenggara

pelayanan publik di Kota Denpasar





persetujuan dan penandatangan masih dilaksanakan di SKPD terkait (kewenangannya masih lemah), 3). Mekanisme jadi bertambah panjang, 4). SDM merupakan pinjaman dari SKPD teknis sehingga sulit dalam pengorganisasian, 5). Ruang kerja dan ruang pelayanan belum terpisahkan sehingga masih terjadi kontak langsung antara masyarakat dan petugas.

Komitmen Pemkot Denpasar meningkatkan pelayanan publik menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) semakin nyata dengan melembagakan UPT secara de nitif menjadi Dinas Perijinan. Langkah strategis ini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan perubahan paradigma birokrasi dari dilayani menjadi melayani. Pembentukan Dinas Perijinan berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007.

Perda tersebut juga mengatur mengenai pelimpahan kewenangan kepada Dinas Perijinan. Pelimpahan kewenangan dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan Dinas Perijinan. Kewenangan awal Dinas Perijinan ditekankan pada tugas yang selama ini sudah dilaksanakan UPT.

Ada beberapa kewenangan yang tidak dapat dilimpahkan karena ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya peraturan perundangan di Bidang Kesehatan.

Harapan Pemkot Denpasar membentuk Dinas Perijinan adalah memiliki lembaga yang ”One Stop Service (OSS)”. Berdirinya Dinas Perijinan dengan konsep OSS, maka

berbagai jenis perijinan/non perijinan diurus disatu tempat/gedung. Konsep ini juga menyiapkan Customer Service, sehingga masyarakat berhubungan dengan Costumer Service hanya untuk mengurus segala jenis perijinan/non perijinan sedangkan pembayaran terpusat di kasir/bank. Dalam mekanisme ini seluruh proses teknis dan administratif perijinan/non perijinan dilaksanakan disatu tempat. Dinas Perijinan juga memberikan transparansi dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya dan waktu serta memungkinkan pengurusan perijinan secara paralel. Melalui perijinan paralel ini, masyarakat yang membutuhkan lebih dari satu ijin dalam memulai usahanya, dapat dilayani dalam satu kali proses permohonan perijinan secara terpadu. Perekrutan tenaga teknis dari SKPD terkait bertujuan agar koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik karena petugas teknis memahami bidang tugas tersebut sebelumnya.

Dewa SudarsanaKepala Bagian

Organisasi Setda Kota Denpasar

Komitmen Pemkot Denpasar

meningkatkan pelayanan

publik semakin nyata dengan

melembagakan UPT secara definitif

menjadi Dinas Perijinan





Perda Kota Denpasar No. 6 tahun 2007 yang ditetapkan tanggal 11 Juni 2007 telah mengamanatkan

pembentukan sebuah dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam bidang perijinan. Ini tentunya sebuah langkah yang maju yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar, sebagai upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan publik tentunya dapat kita lihat dari adanya “peningkatan status” lembaga yaitu dari UPT menjadi sebuah Dinas. Harapan untuk terwujudnya sebuah pelayanan yang One Stop Service sekiranya dapat segera di wujudkan. Kalau sebelumnya pemberian ijin diberikan oleh dinas-dinas terkait

Perijinan “One Stop Service”

Langkah Maju Pelayanan Publik Kota Denpasar

Pelayanan Publik di bidang perijinan seringkali menjadi momok bagi sebagian masyarakat dan ini terjadi hampir di semua tempat. Ada pemeo dalam masyarakat dalam pengurusan suatu ijin, “kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat” ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah yang sangat sering kita rasakan. “Fakta lapangan” ini tentunya perlu segera diputarbalikkan oleh Dinas Perijinan





sesuai dengan ijin yang diajukan, tentu kedepannya masyarakat yang membutuhkan ijin dapat memperoleh melalui satu pintu. Seringkali kita mendengar kalau kita berbelanja ke swalayan, supermarket atau mall, kita mendengar istilah One Stop Shopping, di mana kita hanya masuk ke satu supermarket, maka semua kebutuhan kita sehari-hari dapat kita dapatkan dan kita beli. Dengan dinas perijinan ini maka nantinya diharapkan Pemerintah Kota Denpasar dapat menerapkan One Stop Service dengan baik.

Pelayanan Publik di bidang perijinan seringkali menjadi momok bagi sebagian masyarakat dan ini terjadi hampir di semua tempat. Ada pemeo dalam masyarakat dalam pengurusan suatu ijin, “kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat” ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah yang sangat sering kita rasakan. “Fakta lapangan” ini tentunya perlu segera diputarbalikkan oleh Dinas Perijinan.

Kendala Pelaksanaan One Stop Service

Tentunya kita sadar bahwa

pelaksanaan pelayanan publik yang prima tidaklah mudah. Dari beberapa pengalaman, kita dapat melihat beberapa kendala dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima, seperti :1. Inkonsistensi kebijakan Pusat dan

Daerah2. Kualitas dan kompetensi pegawai3. Anggaran yang terbatas4. Sarana dan Prasarana yang kurang

mendukung5. Kesadaran masyarakat mengurus

ijin masih kurang6. Masih adanya percaloan

Permasalahan-permasalahan tersebut hendaknya segera di selesaikan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pemberian reward berupa insentif tentunya akan dapat memotivasi aparatur untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, disamping juga tidak segan-segan memberikan punishment (hukuman) kepada aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Tentunya hal ini tidak lain sebagai upaya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mencapai

Dalam memberikan pelayan

publik, instansi penyelenggara tentunya harus memfokuskan

diri pada kualitas pelayanan

In House Training pegawai Dinas Perijinan Kota Denpasar





tujuan dari terbentuknya pelayanan publik yang baik.

Fokus Pada PelayananDalam memberikan pelayan

publik, instansi penyelenggara tentunya harus memfokuskan diri pada kualitas pelayanan. Kiranya ada 5 dimensi layanan yang perlu diperhatikan :1. Reability : kemampuan untuk

memberikan layanan dengan segera dan memuaskan

2. Responsveness : kemampuan

untuk memberikan layanan dengan tanggap.

3. Assurance : kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staff, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.

4. Emphaty : kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

5. Tangibles : fasilitas sik , perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.

Tentunya apabila hal tersebut dapat dipahami, maka sikap arbitrariness (sikap seenaknya) dalam memberikan pelayanan publik akan dapat dikurangi, sehingga semua anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial dan ekonominya, dapat dilayani secara sama.

Dengan semakin baiknya pelayanan terhadap masyarakat maka prakarsa masyarakat untuk proaktif dalam mengisi pembangunan daerah akan terdorong dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dapat dicapai. Untuk dapat menyeenggarakan pelayanan yang baik tentunya pemerintah seyogyanya memperhatikan beberapa hal, antara lain : Prosedur dari pelayanan masyarakat

harus sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit.

Pelayanan masyarakat harus aman dan nyaman, sehingga masyarakat merasa enak dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan semakin baiknya pelayanan

terhadap masyarakat

maka prakarsa masyarakat

untuk proaktif dalam mengisi pembangunan

daerah akan terdorong dan pertumbuhan

ekonomi daerah akan dapat dicapai





Tata cara , persyaratan, waktu, dan biaya harus diinformasikan kepada masyarakat secara transparan untuk menghindari adanya biaya-biaya siluman dan praktik percaloan.

Tata laksana pelayanan harus e sien, baik dalam pertimbangan waktu maupun biaya.

Biaya pelayanan masyarakat harus ekonomis, dengan mempertimbangkan nilai barang dan jasa pelayanan umum, serta daya beli masyarakat.

Indeks Kepuasan MasyarakatPelayanan yang dilakukan

dapat dikatakan prima bila pelayanan tersebut memuaskan pelanggan, yaitu melebihi standar yang ditetapkan atau minimal sama dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi terhadap kepuasan pelanggan atau masyarakat adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan. Dengan survey langsung kepada masyarakat, maka akan diketahui kepuasan masyarakat yang berhubungan dengan proses perijinan akan dapat diketahui. Apakah masyakat sudah merasa pas terhadap pelayanan yang diberikan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa hal-hal yang perlu di perbaiki atau ditingkatkan. Dari hasil tersebut, maka kita akan dapat menyusun langkah dan program-program yang lebih baik diwaktu berikutnya.

Kepuasan masyarakat akan dapat dicapai apabila aparatur berpegang pada komitmen terhadap visi dan misi yang telah disepakati bersama serta berpedoman pada paradigma baru yaitu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Tentunya akan lebih bijaksana apabila dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat melibatkan tokoh dan organisasi yang independen, sehingga kepercayaan masyarakat lebih terbangun.

Partisipasi Masyarakat Sekarang, ketika dinas

perijinan telah terbentuk dan akan

melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah diamanatkan, maka tinggal bagaimana peran serta masyarakat. Tentunya kita akan bersama-sama mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang prima, dan kita bersama-sama pula akan mengkritisi dengan positif apabila dalam perjalanannya, masyarakat menemukan hal-hal yang kira-kira kurang tepat dan melenceng. Ini tentunya untuk kepentingan bersama

dan kita tentunya berharap, bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik bagi perbaikan bersama.

Ke depannya pelayanan publik yang prima adalah keniscayaan.

Maka sebuah pelayanan perijinan yang “one stop service”, ya...iyalah -begitu dalam bahasa gaulnya-

Ketut Udi Prayudi, SE. SHDirektur Eksekutif Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Yayasan Konsumen Bali

Pelayanan yang dilakukan dapat dikatakan prima bila pelayanan tersebut memuaskan

pelanggan

Pelayanan kasir yang langsung terkait dengan BPD





Dewasa ini akti tas manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi yang mempermudah berbagai

bidang kehidupan. Aplikasi teknologi yang berbasiskan komputer ini seakan menjadi keharusan dalam dunia modern yang menuntut kecepatan dan ketepatan/kepastian. Beragam manfaat dan kemudahan ditawarkan dengan teknologi yang berkembang dengan pesat ini.

Pemkot Denpasar juga seakan tak mau ketinggalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warganya. Selain itu aplikasi TIK (teknologi informasi dan komunikasi) diharapkan dapat memberi kemudahan dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Sejak awal digagas, Dinas Perijinan Kota Denpasar melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang saling berkaitan, yaitu: (1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis dan

Dewasa ini akti tas manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi yang mempermudah berbagai bidang kehidupan. Aplikasi teknologi yang berbasiskan komputer ini seakan menjadi keharusan dalam dunia modern yang menuntut kecepatan dan ketepatan/kepastian. Beragam manfaat dan kemudahan ditawarkan dengan teknologi yang berkembang dengan pesat ini.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Permudah Pelanggan, Tingkatkan Pelayanan

(2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan perijinan ini dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Adapun pemanfaatan teknologi informasi di PPTSP Dinas perijinan antara lain :1. Komputer yang terhubung ke

WAN dan InternetSemua komputer yang ada di

Dinas Perijinan telah terhubung ke jaringan wide area network (WAN) Pemkot Denpasar dan telah terhubung pula ke jaringan internet.

Dengan demikian terjadi integrasi data dan informasi pada semua lini pelayanan dan instansi teknis terkait. Jaringan inipula memungkinkan komunikasi yang intensif antar lini pelayanan dan instansi teknis serta masyarakat.

2. Software AplikasiSoftware aplikasi yang

dikembangkan menyesuaikan sepenuhnya dengan sistem kerja Dinas Perijinan. Software dibuat berbasis web, sehingga masyarakat luas dapat mengakses informasi perijinan dari portal aplikasi ini.3. Sistem Antrian Digital

Pengaturan antrian di Dinas Perijinan telah menggunakan sistem antrian digital. Sistem antrian diatur dengan mengunakan aplikasi software yang mengintegrasikan beberapa buah perangkat yang terhubung. Perangkat-perangkat yang terhubung meliputi : Printer struk termal yang berfungsi untuk mencetak kartu antrian, speaker dan led display sebagai announcer serta dua buah LCD TV. Dengan sistem antrian digital





ini, menjamin setiap pemohon ijin akan mendapat prioritas yang sama dalam pelayanan. 4. SMS (Short Message Service)

SMS digunakan sebagai salah satu media komunikasi untuk melakukan pengecekan status permohonan ijin. Pemohon cukup mengetik: ijin<spasi>nomor_registrasi kemudian mengirimkan ke nomor 3477 untuk dapat melakukan cek status permohonan ijinnya.

Ke depan fasilitas ini dapat dikembangkan untuk berbagai informasi yang dibutuhkan pemohon izin untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan.5. CCTV

Untuk alasan keamanan, di Dinas Perijinan juga telah dipasang 4 (empat) unit kamera CCTV yang setiap saat akan melakukan perekaman terhadap segala aktivitas yang terjadi. Selain untuk alasan keamanan pemasangan CCTV ini dapat berfungsi sebagai kontrol serta jaminan atas transparansi dan kinerja para petugas perizinan. 6. Komputer untuk Internet

AccessPada ruang tunggu disediakan

1 (satu) unit komputer yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses internet secara gratis. 7. Free Hotspot

Tersedianya fasilitas Hotspot memungkinkan pemohon yang sedang menunggu antrian dapat

menggunakan notebook/PDA-nya untuk mengakses ke hotspot secara gratis.8. Absensi Finger Print

Absensi untuk pegawai Dinas Perijinan telah menggunakan sistem absensi sidik jari. Dengan sistem ini, pengelolaan terhadap kehadiran pegawai telah menggunakan software aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensinya. Dengan sistem ini, manipulasi data kehadiran akan sulit dilakukan.

Made ArtanaPraktisi TI

/ Direktur Utama PT. Bali Medianet

Internusa & PT. Bali Soket Inf.

TIK (teknologi informasi dan komunikasi) diharapkan

dapat memberi kemudahan dan

akses seluas-luasnya kepada

masyarakat





Praja Madyae-Commerce

Akses Global :Perluas Pasar Pengusaha Kecil

Sebuah website secara otomatis dapat membawa sebuah perusahaan ke pasar global, tetapi tidak dapat

dengan mudah merealisasikan atau mengkondusifkan bisnis perusahaan itu menjadi sebuah bisnis internasional, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah bisnis internasional. Budaya, system bisnis, aturan yang berlaku dan infrastruktur yang berbeda-beda dimasing-masing negara membuat masalah pemasaran, penjualan dan perkembangan hubungan bisnis menjadi sangat kompleks. Kekuatan internet untuk meningkatkan perdagangan global sudah tidak bisa dipungkiri lagi.

Electronic Commerce (e-Commerce) menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktek yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Pengertian umum tentang e-Commerce adalah produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan delivery jasa atau barang menggunakan sarana elektronik.

Adapun cara dan aplikasi e-

e-Commerce telah memberikan

pengaruh yang besar terhadap

pertumbuhan tata sosial dan ekonomi

masyarakat





Commerce antara lain Home Page Internet, Electronic Publishing and advertising, Electronic Retailing (Electronic Mall), Electronik Customer Channels, Electronic Data Interchange (EDI), Networked Data Warehousing and Mining, Losely-coupled Business Process Networks dan contoh-contoh lainnya dalam dunia bisnis.

e-Commerce telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan tata sosial dan ekonomi masyarakat. e-Commerce telah menjadi bagian yang penting dari sektor bisnis karena dengan adanya e-Commerce ini, biaya operasional bisa dikurangi agar bisa bersaing dan berjuang dengan semakin banyaknya permintaan yang mengharuskan pelayanan lebih cepat dan akurat.

e-commerce dapat memberikan berbagai keuntungan seperti tumbuhnya bisnis-bisnis baru, meningkatnya jaringan atau jangkauan pemasaran, rendahnya biaya operasional, berkurangnya rantai birokrasi dan masih banyak

keuntungan lainnya. Selain keuntungan bagi pihak produsen, pihak pembeli atau konsumen pun ikut merasakan adanya e-commerce antara lain menurunkan harga jual produk, meningkatkan daya kompetisi jual, meningkatkan produktivitas pembeli, manajemen informasi yang lebih baik, mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang atau jasa serta kendali inventory barang yang lebih baik.

Pemerintah Kota Denpasar sangat menyadari bahwa kecendrungan perdagangan secara elektronik (e-Booming) perlu diantisipasi untuk meningkatkan daya saing, khususnya bagi usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar serta semakin primanya pelayanan terhadap konsumen.

Jangakauan e-Commerce yang mencakup sampai keseluruh dunia menyebabkan bentuk perdagangan ini sangat mudah diakses dan tidak mengenal batas-batas geogra s/negara yang biasanya dipakai

Pemerintah Kota Denpasar sangat

menyadari bahwa kecendrungan perdagangan

secara elektronik (e-Booming) perlu diantisipasi untuk

meningkatkan daya saing





sebagai basis berlakunya suatu aturan hukum. Oleh karena itu Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan Berbasis Web dan GIS Kota Denpasar (e-Commerce Kota Denpasar) dengan alamat portal www.balidenpasartrading.com.

Maksud dari pembuatan portal e-Commerce Kota Denpasar yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas (pengrajin), selain itu melalui pembangunan sistem informasi industri dan perdagangan berbasis web dan geogra s juga dapat menampilkan data-data (pro l) perusahaan yang dapat diakses oleh masyarakat luas termasuk masyarakat mancanegara. Dan tujuan dari pembuatan sistem informasi industri dan perdagangan berbasis web dan geogra s yaitu • memberikan informasi yang cepat

dan akurat kepada masyarakat

tentang pro l pengusaha (pengrajin), produksi industri dan komoditi perdagangan

• memperluas jangkauan pemasaran (akses pasar) produk industri

• mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan tersedianya fasilitas ”Searching” berdasarkan lokasi industri maupun perdagangan dengan menggunakan peta digital (Sistem Informasi Geogra s)

• mempermudah pengelolaan data pengrajin yang semakin bertambah banyak dan sangat dinamis

• membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar sebagai pihak pengelola industri dan perdagangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan di bidang industri dan perdagangan.

Adapun sasaran dari pembangunan sistem informasi perindustrian dan perdagangan

Sampai dengan saat ini, sudah 47

pengrajin yang telah memanfaatkan

sarana IT e-Commerce sebagai

sarana promosi dengan jumlah

produksi yang telah diupload kedalam

sistem sebanyak 470 produk


http://www.balidenpasartrading.com




ini utamanya ditujukan kepada pengrajin dan pengusaha yang ada di Kota Denpasar. Sampai dengan saat ini, sudah 47 pengrajin yang telah memanfaatkan sarana IT e-Commerce sebagai sarana promosi dengan jumlah produksi yang telah diupload kedalam sistem sebanyak 470 produk.

Promosi melalui e-Commerce dirasakan sangat positif, dimana biaya yang dikeluarkan sangatlah murah dan produk yang dapat dipromosikan jauh lebih banyak serta perubahan hasil produksi bisa dengan cepat disajikan melalui updating data/produk oleh para pengrajin. Mulai dari uji coba e-Commerce pada Bulan Pebruari 2007 sampai dengan awal Oktober 2007, telah dikunjungi oleh 45.620 pengunjung yang mempunyai kepentingan terhadap hasil produk dari para pengrajin dan telah terjadi transaksi pemesanan oleh buyers yang ada di luar negeri maupun dalam negeri.

I Ketut Ary DiputraStaf IT Dinas Perindag Kota

Denpasar

Mulai dari uji coba e-Commerce pada Bulan Pebruari 2007 sampai dengan awal Oktober

2007, telah dikunjungi oleh 45.620 pengunjung





Puskesmas sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah memiliki fungsi strategis yaitu sebagai

Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan, sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan, dan Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar. Di Kota Denpasar terdapat 10 Puskesmas yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu 3 Puskesmas di Denpasar Utara(yang berlokasi di Jalan Angsoka-Kreneng, Jalan Gunung Agung, Jalan A Yani), 2 Puskesmas di Denpasar Timur(yang berlokasi di Jalan Pucuk -Abian Kapas dan Jalan Trengguli-Penatih), 3 Puskesmas di Denpasar Selatan(yang berlokasi di Jalan Gurita –Pegok, jalan Danau Buyan-Sanur, Jalan Glogor Carik)serta 2 Puskesmas di Denpasar Barat(yang berlokasi di Monanag-Maning dan G. Soputan Abiantimbul).Disamping itu Puskesmas memiliki jaringan ke desa/Lurah yaitu Puskesmas Pembantu yang berjumlah 25 buah.

Animo masyarakat Kota Denpasar untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka kunjungan ke Puskesmas yang mencapai rata-rata 150-250 orang/hari . Dengan tingginya pemanfaatan Puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga di Puskesmas menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, terjangkau dan memuaskan konsumen. Apalagi program yang harus dijalankan Puskesmas bukan saja pelayanan yang bersifat curatif(pelayanan pengobatan untuk penyembuhan penyakit bagi pasien yang datang langsung ke Puskesmas), tetapi juga pelayanan yang bersifat promotif (memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang pola hidup sehat melalui promosi dan pendidikan kesehatan) dan preventif ( mencegah

SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)





masyarakat yang sehat jatuh ke kondisi sakit). Pelayanan promotif dan preventif tersebut sebagian besar dilaksaksanakan di luar gedung seperti kegiatan posyandu, surveilance(pengamatan penyakit di masyarakat ) dan lain-lain.

Melihat kelemahan dan potensi Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, dan memperhatikan peluang dan tantangan yang ada masyarakat serta dukungan Bapak Wali Kota Denpasar untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen, adalah dengan mengoptimalkan fungsi manajemen yaitu perencanaan Puskesmas, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan kualitas manajemen dibutuhkan data/informasi yang valid, dan untuk memperoleh data/informasi yang valid tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan semua komponen yang berkontribusi terhadap output proses pelayanan yang diberikan. Untuk itulah Dinas Kesehatan menerapkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) bagi seluruh Puskesmas di Kota Denpasar.

SIK merupakan suatu tatanan peralatan dan manusia yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem guna menghasilkan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat untuk membantu proses manajemen kesehatan pada semua level. Pada tahun 2005, SIK diujicobakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Bali pada Puskesmas di Kabupaten/Kota se Bali. Untuk Kota Denpasar Puskesmas yang dipilih sebagai ujicoba adalah Puskesmas 2 Denpasar Selatan di Sanur. Dari hasil uji coba tersebut SIK ternyata telah memberikan manfaat yang sangat besar terutama; Mempersingkat administrasi pasien, mempercepat proses pelayanan

Pasien yang datang berobat ke Puskesmas tidak perlu mengantri terlalu lama di loket karena data kepala keluarga dan anggotanya sudah terdaftar pada sistem komputer sehingga lebih cepat dapat diakses oleh petugas pendaftaran sehingga waktu tunggu dapat dikurangi. Di sini

diperlukan Kartu Berobat (semacam ID Card) pasien untuk kecepatan pelayanan. Sebaiknya pasien yang berobat ke Puskesmas membawa kartu berobat untuk mempermudah petugas merecall identitas yang ada dalam sistem ini.E siensi waktu dan tenaga

Kalau dengan sistem manual petugas harus melakukan pencatatan yang berulang kali pada berbagai register yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan sehingga jumlah petugas puskesmas yang terbatas dengan kegiatan yang begitu banyak( kegiatan luar gedung dan dalam gedung) kadang-kadang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada satu hari yang sama. Namun dengan SIK ini satu kali pencatatan dapat menghasilkan data /informasi yang diperlukan untuk berbagai kepentinganManajemen pasien menjadi lebih baik

Alur pasien menjadi lebih mudah dan teratur. Pasien dan keluarganya memiliki catatan medis yang terekam dengan baik dalam sistem, sehingga pada saat kunjungan ulang/kontrol dengan mudah dapat diakses kembali

Petugas tidak lagi melakukan pencatatan dan pelaporan dengan cara manual karena dalam

subsistem pelaporan, laporan program telah dapat dibuat secara langsung

oleh petugas.Membantu kegiatan pencatatan dan pelaporan

Petugas tidak lagi melakukan pencatatan dan pelaporan dengan cara manual karena dalam subsistem pelaporan, laporan program telah dapat dibuat secara langsung.

Dalam rangka menyempurnakan SIK, Pemerintah Kota Denpasar kedepan akan melaksanakan langkah-langkah pengembangan demi menyempurnakan beberapa bagian yang memiliki kekurangan sehingga kebutuhan akan informasi kesehatan di suatu wilayah akan lebih akurat, tepat dan cepat. Selain itu SIK ini nantinya diharapkan dapat menjangkau sarana pelayanan kesehatan sampai jaringan paling bawah yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu) dan juga pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit baik pemerintah maupun swasta), sehingga mempercepat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

dr. Dewa Putu Alit Parwita Kasubdin Bina

Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar





Mengelola kependudukan ibarat ”pedang bermata dua” disatu sisi akan memberikan manfaat yang

sangat besar bagi kemajuan suatu daerah dan sisi yang lainnya dapat memberikan dampak yang sangat buruk jika tidak dikelola dengan baik.

Perlu diingat juga pengelolaan kependudukan bertujuan untuk membuat masyarakat nyaman untuk bertempat tinggal di suatu kawasan, karena semakin padat atau tinggi pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap standar hidup, tingkat pengangguran, sosial, budaya dan juga ekonomi. Sebagai lembaga pelayanan publik (public service) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas yang sangat berat untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan tonggak sangat penting untuk memulai pengelolaan kependudukan agar lebih profesional, tetapi harus diingat untuk mengelola kependudukan tidak hanya tugas pemerintah semata tetapi keterlibatan masyarakat sangat diharapkan. Sebagai ilustrasi bagaimanapun

baiknya manajemen pengelolaan kependudukan tetapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mendukung program tersebut, program tersebut akan menjadi mubazir. Seperti halnya dalam tertib administrasi kependudukan yang implementasinya mengadakan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat keramaian ataupun ke tempat yang diindikasikan potensi terjadinya banyak pelanggaran kependudukan, apabila tidak ada

INOVASI LAYANAN KTP

Pelayanan Publik Suatu Keharusan





kesdaran dari masyarakat untuk membantu dan mendukung program tersebut tentunya program tersebut akan gagal. Hal ini untuk memberikan shock terapi kepada masyarakat bahwa identitas kependudukan sangat penting, karena merupakan bukti diri (legitimasi) otentik bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara asing (WNA) bahwa seseorang diakui sebagai penduduk disuatu daerah.

Identitas kependudukan biasanya menjelaskan Nomor Induk kependudukan (NIK), Nama, Jenis Kelamin, Golongan Darah, tempat tanggal lahir, status, agama, pekerjaan dan alamat. Dalam UU No 23 Tahun 2006 pengelolaan identitas kependudukan mengisyaratkan penggunaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK), di mana intinya adalah penggunaan NIK secara nasional, dimana NIK ini merupakan nomor identitas yang unik dan setiap orang tidak ada yang sama, sehingga jikalau terjadi mobilitas kependudukan NIK ini mereka bawa. Konsep penggunaan NIK ini mengacu seperti Singel Identity Number (SIN) yang di Amerika biasa disebut Social Security Number (SSN). NIK bisa

sangat bermanfaat jika sistem informasi kependudukannya dilaksanakan secara on line di seluruh Indonesia. Sebagai ilustrasi jika seseorang berkeinginan pindah ke suatu tempat, maka cukup dengan mengetahui NIK secepat itu akan diketahui kebenaran data perseorangan yang diambil di Pusat Data Depdagri.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagai lembaga teknis yang melaksanakan operasional tentang kependudukan dan catatan sipil selalu berusaha melakukan inovasi guna dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, diantaranya adalah 1. Pemangkasan birokrasi

pengurusan KTP perpanjangan, dimana masyarakat terutama yang memperpanjang KTPnya tidak perlu lagi melewati birokrasi yang panjang tetapi cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP, bisa langsung selesai dalam hitungan menit (lama proses dari pemotretan sampai tercetak, belum termasuk waktu tunggu). Pada buku saran yang kami siapkan untuk masyarakat hampir 95 persen sangat mendukung kemudahan dan kecepatan proses ini., tentunya dengan harapan yang begitu besar dari masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil selalu melakukan inovasi kearah pelayanan yang lebih baik. Untuk mereka yang tidak bisa hadir dengan alasan kondisi kesehatan kami juga siapkan program khusus hanya dengan membawa foto dan surat keterangan.

2. Dengan KTP on line, bagi mereka yang sedang berada di luar kota seperti tugas kantor ataupun tugas belajar dapat memanfaatkan layanan ini. Namun layanan ini hanya berlaku bagi mereka yang memperpanjang dan sudah memiliki database, hanya dengan masuk lewat http://kependudukan.denpasarkota.go.id/, atau lewat www.denpasarkota.go.id .

3. Untuk mereka yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengantre dipersiapkan dengan SMS, cukup ketik dkc_dafktp_nama dan kirim ke 3400.

Rata-rata pelayanan untuk menyelesaikan KTP sekitar 600-700 perhari dan untuk Kartu Keluarga (KK) sekitar 200 lembar perhari. Dalam proses pembuatan KTP ini biasanya petugas operator langsung melakukan validasi data kependudukan sehingga database menjadi semakin akurat dan up to date.

I Dewa Made Agung,SE,M.SiKasubdin Pelayanan

Pendaftaran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

identitas kependudukan sangat

penting, karena merupakan bukti diri

otentik bagi penduduk bahwa seseorang

diakui sebagai penduduk disuatu

daerah.


http://www.denpasarkota.go.id




Kaum wanita Kota Denpasar tak mau ketinggalan dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya

yang dilaksanakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Denpasar dalam bidang kesehatan melalui pelaksanaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) paripurna.

Posyandu Paripurna adalah kegiatan pemantauan dan peningkatan derajat gizi dan kesehatan masyarakat yang menyasar balita, ibu hamil dan menyusui serta kelompok lanjut usia (lansia) di masing-masing banjar. Banjar dengan kader-kader PKK-nya menjadi ujung tombak pelaksanaan Posyandu Paripurna mengingat banjar merupakan kesatuan pemerintahan terkecil yang efektif menjangkau sasaran dan melibatkan peran serta

POSYANDU PARIPURNA

Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Posyandu paripurna menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan karena posyandu merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM bangsa.





masyarakat. Posyandu Paripurna dilaksanakan secara instensif setiap minggu selama tiga bulan dengan mengefektifkan posyandu yang ada di masing-masing banjar.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan karena posyandu merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM bangsa. Melalui pelayanan kesehatan seperti imunisasi, pemantauan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu anak dan lansia, pelayanan KB, pemeriksaan diare dan gigi diharapkan dapat memantau perkembangan gizi dan kesehatan para balita dan ibu hamil serta lansia. Hasil akhir kegiatan posyandu selama 3 bulan adalah peningkatan dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang menjadi sasaran posyandu.

Pelayanan lima meja yang menjadi standar pelayanan posyandu secara empirik telah dapat memeratakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan status gizi ibu hamil, balita, ibu menyusui dan para lansia. Dari yang tadinya berstatus gizi kurang menjadi gizi cukup atau malah mencapai tahap gizi baik. Semakin banyak sasaran posyandu mencapai status gizi baik

maka semakin berhasil pelaksanaan posyandu tersebut.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, kader PKK dan tokoh masyarakat dibantu dokter dan paramedis dari puskesmas/rumah sakit terdekat. Posyandu juga melibatkan narasumber berbagai unsur teknis pemerintah Kota Denpasar untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan. Materi penyuluhan dan pelatihan menyesuaikan dengan permintaan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Adapun instansi yang dilibatkan antara lain : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kelautan serta Kantor Peternakan.

Masing-masing instansi memotivasi dan mendorong masyarakat melakukan usaha kecil menggunakan tekonologi produksi sederhana. Diharapkan dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan ini dapat membuka peluang ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan yang dapat dilakukan kelompok wanita. Melalui penyuluhan dan pelatihan inipula, kaum ibu rumah tangga dapat membantu pendapatan suami dengan melakukan usaha kecil rumah tangga. Misalnya dengan membudidayakan unggas dan ternak serta tanaman yang bernilai ekonomis. Diharapkan melalui pelaksanaan posyandu, selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan posyandu paripurna juga menyasar para lanjut usia (lansia) yang karena faktor usia kelompok masyarakat ini mengalami kemunduran biologis dan sosio- siologis. Melalui posyandu paripurna kelompok masyarakat ini mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin dan pengobatan mengatasi keluhan yang dirasa. Dalam posyandu para lansia juga diajak melakukan senam lansia agar kesehatan dan kebugaran dapat terjaga meski dalam usia uzur. Posyandu juga menjadi tempat dan memberi kesempatan para lansia bertemu dan bercengkerama dengan sesamanya. Diharapkan pertemuan ini dapat menjadi terapi sosiologis yang membuat para lansia mempunyai harapan dan semangat hidup.

Sampai tahun 2003, jumlah banjar yang menjadi sasaran posyandu paripurna sebanyak 3 banjar setiap tahun. Namun tahun 2004 jumlah sasaran meningkat drastis menjadi 22 banjar. Tahun 2007 ini jumlah banjar sasaran mencapai 30 banjar. Jumlah lansia yang disasar sebanyak 1.721 orang, balita 1.677, ibu hamil 160 orang dan melibatkan kader posyandu sebanyak 302 orang. Posyandu berlangsung dari 3 September hingga 30 Nopember 2007.

WirakusumaKasubbag

Pemberitaan Bagian Humas

Setda Kota Denpasar

Selain memberikan pelayanan

kesehatan dasar, posyandu juga diisi berbagai

bentuk pelatihan ketrampilan sesuai

permintaan dan potensi yang ada





Catur Muka Bintang Darmawati

Kerja Sosial

Beragam akti tas senantiasa mengisi hari-harinya yang padat. Berupaya menampilkan kinerja terbaik, meskipun itu di bidang sosial, menjadi salah satu prinsip hidupnya. Hal ini membuat jadwalnya dipenuhi berbagai kegiatan yang

sebagian besar adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Di antaranya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakoninya di Tim Penggerak PKK Kota Denpasar. Mulai dari pemeriksaan kesehatan dan

pengobatan sampai pada penyuluhan pentingnya makanan bergizi dan lingkungan bersih.

Baginya melakukan pekerjaan sosial yang terkait dengan kesehatan masyarakat cukup menyenangkan mesti harus menyita waktu dan tenaga ibu satu putra ini. Apalagi kini di Kota Denpasar pelaksanaan posyandu paripurna balita lansia jumlahnya meningkat pesat. Sampai tahun 2003 setiap tahun hanya menyasar 3 banjar.

Namun kini di tahun 2007 sebanyak 30 banjar menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan memeratakan kesempatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini. Tak pelak peningkatan jumlah hampir tujuh kali lipat ini membuat penggemar jempiring ini bersama ratusan kader posyandu/PKK yang menjadi tim-nya mesti bekerja keras. Setiap minggu jajaran PKK Kota Denpasar hingga kader PKK banjar memberikan pelayanan bagi ribuan balita, ibu hamil dan kaum lansia.

Bukan hanya di bidang pelayanan kesehatan saja, namun juga aneka kegiatan sosial dijalani penggagas Endek Denpasar ini. Bersama para relawan dan dermawan, Bintang Puspayoga memberikan bantuan pengobatan dan peralatan yang diperlukan bagi mereka yang kurang beruntung, seperti para penderita cacat dan keluarga miskin yang menderita sakit. Lewat organisasi Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) yang dipimpinnya, Bintang Puspayoga kerapkali mengunjungi mereka yang menderita sakit dalam keterbatasan biaya serta mereka yang menderita cacat.

Melalui kunjungan dan bantuan yang diberikan penyuka warna putih ingin berbagi kepedulian dan semangat hidup. Mereka yang kurang beruntung ini juga selalu didorong dan dimotivasi untuk berusaha dan berjuang agar mandiri. Diberinya bantuan alat dan modal agar dapat melakukan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. “Cacat bukan halangan untuk maju dan membangun bangsa bersama komponen masyarakat lainnya,” jelasnya saat memberikan bantuan kursi roda pekan lalu. Dalam keterbatasan, warga yang kurang beruntung ini didorong agar bisa memberi arti bagi hidup mereka, juga bagi bangsa dan negaranya.





IB Rai Dharmawijaya Mantra

Melayani Dengan Hati

Latar belakang dunia usaha yang menuntut profesionalisme dalam banyak bidang tak membuatnya kagok ketika memasuki dunia birokrasi. Namun justru dengan berbekal spirit profesionalisme seorang entrepreneur, upaya memangkas biaya dan waktu serta proses perijinan menjadi salah

satu bidang yang menjadi target kerjanya. Anggapan bahwa pemerintah adalah birokrasi yang lamban dan berbelit-belit serta senang memperlambat dan selalu ingin dilayani ditepisnya dengan terlibat langsung dalam proses pembentukan Dinas Perijinan.

Bukan hanya menyusun prosedur dan mekanisme standard pelayanan, namun penampilan dan perilaku para ”pelayan” di Dinas Perijinan juga mendapatkan perhatian serius bapak tiga putra ini. Penampilan dan perilaku seluruh staf di Dinas Perijinan distandardkan dengan konsep melayani dengan hati. Seluruh jajaran Dinas Perijinan diwajibkan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, menunjukkan keramahan serta sikap ingin melayani dan membantu yang keluar dari lubuk hati terdalam.

”Sebab melayani adalah sebuah kewajiban yang dalam bahasa sansekertanya dikenal dengan loso sewaka dharma,” tegas penekun ilmu Weda ini. Diambilnya loso sewaka dharma sebab di dalamnya mengandung nilai spiritual yang disarikan dari budaya luhur yang sudah menjadi tradisi para pendahulu. ”Sejak zaman kerajaan tempo dulu, melayani rakyat adalah sebuah dharma yang wajib dilaksanakan,” tegas alumni FE Universitas Udayana ini.

Harapannya dengan landasan yang mengandung makna spiritual para aparatur dapat menjadikan loso ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya sehari-hari. ”Ibaratnya melaksanakan pengorbanan tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasil (yadnya) yang sudah seringkali dilaksanakan dalam menjalankan dharma,” jelas Wakil Walikota Denpasar ini. ”Semoga upaya memberikan pelayanan terbaik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh jajaran aparatur pemerintah di Dinas Perijinan,” ucapnya beberapa waktu lalu.




Alun Alun

32

Pelantikan pejabat struktural di Dinas Perijinan Kota

Denpasar

Membekali Pejabat dengan semangat pelayananSewaka

Dharma

In House Training Dinas Perijinan Upaya tingkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sewaka Dharma, Media Informasi Pelayanan Publik





Pelayanan Pembuatan KTP di Kota Denpasar Inovasi Pemkot memangkas birokrasi pelayanan KTP

Penyemprotan Unggas

Tindakan Preventif Pemkot untuk mencegah penyebaran

Flu Burung





Suasana Kedatangan di Terminal Ubung

Masuknya penduduk pendatang memerlukan perhatian serius dari semua kalangan

Pedestrian Jalan Gajah Mada

Upaya Pemkot memberikan

kenyamanan bagi pejalan kaki







Seluruh staf redaksi

mengucapkan Selamat dan Sukses atas

diresmikannya Dinas Perijinan Kota Denpasar

Tabloid

Sewaka Dharma




Dinas Perijinan, Gebrakan Pemkot Tingkatkan Pelayanan · PDF filemenggunakan standar internal untuk ... loket pelayanan, loket kasir, loket penerbitan dan pengambilan naskah perijinan

Documents