Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung · Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

1 Rencana Kerja Tahun 2018



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah

untuk junjunan kita, Nabiyullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita

sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2018 merupakan rangkaian

perencanaan program dalam pembangunan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung

yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, baik anggaran

pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya.

Penyusunan Renja Tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengacu kepada prioritas

Pembangunan Daerah, Rencana Stategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2018, Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan

pembangunan Perdagangan dan Perindustrian.

Sangatlah disadari bahwa penyajian Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun

2018 ini masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan

yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan gambaran

yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Wassalamu’alaikum wr wb.

Soreang, 02 Juni 2017 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. POPI HOPIPAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600722 199109 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ ii

BAB I P E N D A H U L U A N .......................................................................................................... 1

I.1. LATAR BELAKANG ........................................................................................................... 1

I.2. LANDASAN HUKUM ......................................................................................................... 7

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................................... 9

I.4. SISTEMATIKA ..................................................................................................................... 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......................................... 12

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD ............................................................................................................... 12

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ..................................................................... 29

II.2.2. TUGAS POKOK ......................................................................................................... 31

II.2.3 FUNGSI ....................................................................................................................... 38

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD .............. 38

II.3.1. IDENTIFIKASI MASALAH ...................................................................................... 39

II.3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS........................................................................ 41

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .................................................... 42

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ................ 56

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ..................................................... 65

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ..................................................... 65

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ........................................................................ 67

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................................................... 69

BAB IV P E N U T U P .................................................................................................................... 71

LAMPIRAN



BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD

dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD,

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra

SKPD) ke dalam rencana dan program, RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi

Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini

merupakan tahun awal dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan

hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.



Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tahun 2018,

merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yaitu :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan

permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka maksud dari pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 2016-2021

VISI POKOK- POKOK

VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI

“Memantapkan

Kabupaten Bandung

yang Maju, Mandiri

dan Berdaya Saing,

melalui Tata Kelola

Pemerintahan yang

Baik dan Sinergi

Pembangunan

Perdesaan,

Berlandaskan

Religius, Kultural dan

Berwawasan

Lingkungan”

Maju

Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung

oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas

tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif

sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta

dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat

mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang

sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.

Mandiri

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu

memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu

mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan

daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi

dan kemampuan yang dimiliki.

Berdayasaing

Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh

perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan

ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang

dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki

kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek

sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif

untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada

tingkat regional, nasional dan internasional.

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung

yang dilakukan secara bersama- sama antara Pemerintah,

Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan

menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif

diantara tiga dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan

masayrakat, dengan mempertimbangkan efisiensi,

efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum,

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan

Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan”



VISI POKOK- POKOK

VISI PENJELASAN POKOK- POKOK VISI

menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan,

responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan

akuntabel.

Sinergi

Pembangunan

Perdesaan

Kondisi pelaksanaan pembangunan pembangunan

perdesaan di Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dan menyeluruh dalam berbagai

aspek pembangunan, dengan memperhatikan peningkatkan

kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan

ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem

transportasi perdesaan yang memadai , pemenuhan

kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan

masyarakat perdesaan.

Religius

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-

nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus

menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi

seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pemangunan, dengan

menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Kultural

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandun yang memiliki nilai-

nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri,

yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan

dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut

dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan

masayrakat secara proporsional.

Berwawasan

Lingkungan

Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian

dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam

dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran

akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan

hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus

menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar

tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan

berkelanjutan.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan Pembangunan

Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan pembangunan

ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan



“Perekonomian yang Berdaya Saing”. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan

dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terkait Urusan

Perindustrian dan Perdagangan

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatnya

transaksi pada

sektor

perdagangan

dan jasa di

Kabupaten

Bandung

1. Mengembangkan

aglomerasi

perdagangan

1. Pengembangan sentra perdagangan dan

pergudangan

2. Pengembangan pemberdayaan dan

peningkatan kualitas pengelolaan pasar

rakyat

3. Penataan dan pemberdayaan PKL

2. Meningkatkan Efisiensi

Distribusi Dan

Perdagangan Dalam

Negeri Dan Luar Negeri

1. Meningkatkan pengawasan Barang

dan/atau Jasa yang diperdagangkan

2. Pengendalian ketersediaan barang

kebutuhan pokok dan atau barang

penting

3. Memperpendek jalur / rantai distribusi ,

khususnya produk-produk pertanian

dengan Meningkatkan kerjasama dan

kemitraan produsen dengan pedagang

pasar

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri / P3DN

5. Peningkatan Perlindungan konsumen

3. Meningkatkan Pangsa

Pasar dan Memperluas

Pemasaran Barang dan

Jasa

1. Peningkatan branding, promosi dan

pemasaran produk

2. Pengembangan ukm ikm di wilayah

pariwisata

3. Pengembangan E-Commerce

4. Peningkatan ekspor produk barang dan

jasa

5. Pengurangan Impor dengan Upaya

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri

6. Pembentukan dan Pengembangan

Komite Promosi dan Pemasaran dalam

wadah Bussiness Development Center

2. Meningkatkan

kapasitas,

kapabilitas

serta

produktivitas

UMKM-IKM dan

1. Mengembangkan sentra

dan klaster

pengembangan UMKM

unggulan berbasis

eknomi kreatif

1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM

pada sentra dan klaster UMKM

2. Pengembangan jaringan dan kemitraan

quadrohelix

3. Pengembangan komunitas dan

penguatan kelembagaan




kualitas produk

unggulan

4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan

pemasaran

2. Meningkatkan SDM,

Sarana Prasarana dan

Implementasi Teknologi

Serta Pengembangan

Sistem inovasi di bidang

produksi dan produk

unggulan yang mampu

bersaing di pasar

internasional;

1. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi

serta teknologi pengolahan limbah dalam

sektor industri

2. Meningkatkan jumlah kerjasama antara

pemerintah dengan dunia usaha dalam

sektor industri teknologi tinggi dan ramah

lingkungan

3. Mendorong perbaikan teknologi proses

produksi produk unggulan yang mampu

bersaing di pasar internasional;

3. Meningkatkan

kemampuan dan

kualitas SDM pelaku

usaha / IKM

1. Peningkatan kemampuan dan kualitas

SDM pelaku usaha / UKM / IKM

4. Meningkatkan mutu,

sertifikasi maupun

standarisasi mutu

proses, produksi dan

produk KUKM-IKM

1. Peningkatkan mutu pengelolaan

(management), proses produksi UMKM

dan IKM

2. Peningkatkan jaminan mutu produk-

produk UMKM dan IKM

3. Pegembangan Desain dan Kemasan

produkproduk UKM dan IKM

4. Pengembangan Legailitas Hak Cipta

5. Pengembangan ciri

khas/ keunikan produk

1. Peningkatan pendampingan dan

pembinaan dalam mengembangkan ciri

khas / keunikan produk

6. Mengembangkan

Agroindustri

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan

yang menunjang pertumbuhan industri

olahan berbasis masyarakat.

3. Optimalisasi

pemanfaatan

ESDM dan

Meningkatkan

pemanfaatan

Energi Baru dan

Terbarukan

1. Meningkatkan

kemampuan dan kualitas

SDM pada personil di

bidang ESDM dan

masyarakat.

1. Peningkatan kemampuan dan kualitas

SDM melalui pendidikan dan pelatihan ke

ESDM an, bagi personil ESDM, baik sarana

maupun prasarana.

2. Melakukan sosialisasi pemanfaatan ESDM

yang optimal dan ramah lingkungan, bagi

masyarakat

2. Melaksanakan

kewenangan di bidang

ESDM, sesuai UU No. 23

Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah

dan UU No. 21, Tahun

2014, tentang Panas

Bumi.

1. Penyusunan data dan informasi geologi

serta potensi panas bumi.

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

izin pemanfaatan langsung panas bumi.

3. Pembentukan peraturan perundang-

undangan daerah di bidang Panas Bumi

untuk Pemanfaatan Langsung

3. Antisipasi permasalahan

yang timbul di bidang

ESDM akibat

kewenangan ditarik ke

1. Dilakukan monitoring maupun koordinasi

baik ke Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Provinsi.

2. Koordinasi pengelolaan pertambangan




Pemerintah Pusat dan

Provinsi

3. Koordinasi pengelolaan dan pengendalian

air tanah

4. Koordinasi pengelolaan panas bumi

berkaitan dengan Dana Bagi Hasil.

5. Koordinasi Dana Bagi Hasil dari Tambang,

Minyak dan Gas Bumi.

6. Koordinasi pengelolaan energi yang

meliputi ketenagalistrikan dan aneka

energi baru dan energi terbarukan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun

2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan

tahun 2018sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung yang tercantun dalam

dokumen RKPD Tahun 2017, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan

yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

f. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;



g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576 );

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara


Nomor 4817 );

l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

n. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;

p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sisitem Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunana Daerah Kabupaten Bandung;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;



v. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah 2016-2021

w. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah;

x. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;

y. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2018.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun

2018 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang

menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama

Tahun 2018.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;

2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018.

Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan

menitikberatkan pada program-program prioritas;

3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2017;

4. Menjadi acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018;

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta

produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan



tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat

kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun

n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian

mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan

misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti

SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai

alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal

RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun

besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di

bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD)



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi

program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandungadalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DinasPerdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Bandung. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal

tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun

2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi saat ini

b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

c. Tujuan yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahanya;

d. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

e. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;



Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun

2018 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan

kerja tahun anggaran 2018;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan

konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya melalui beberapa Program sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan dimaksudkan untuk

melakukan pengawasan peredaran barang dan jasa serta memberikan fasilitasi penyelesaian

permasalahan konsumen melalui kerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kabupaten Bandung serta melakukan tera ulang terhadap alat ukur dan tera untuk

memberikan kenyamanan dan keamana terhadap peredaran barang maupun jasa yang beredar

dipasaran. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : Koordinasi peningkatan hubungan kerja

dengan lembaga perlindungan konsumen, Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen, Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dan Operasionalisasi

dan pengembangan UPT kemetrologian daerah.

Namun untuk tahun 2017 terdapat perubahan terhadap kewenangan pemerintah kab/kota

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daearah

yang menyebutkan kewenangan tentang perlindungan konsumen menjadi kewenangan provinsi

sedangan urusan kemetrologian dari kewenangan provinsi menjadi kewenangan kab/kota. Oleh

karena itu pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung per tahun 2017

untuk program dan kegiatan tentang perlindungan konsumen sudah fokus kepada urusan

kemetrologian, saat ini sudah terbentuk dan beroprasional UPT Metrologi di Desa Cinunuk

Kecamatan Cileunyi dengan anggaran yang terbatas.

Pada tahun 2016 program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,-

terealisasi sebesar Rp.397.119.108,- atau 79,42 persen. Sedangkan pada tahun 2017, dianggarkan



dana untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan terutama untuk

urusan kemetrologian sebesar Rp. 243.000.000,- .

Capaian Kinerja pada tahun 2016 ialah, Koordinasi hubungan kerja dengan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebanyak 6 kali, fasilitasi penyelesaian sengketa

konsumen sebanyak 20 kasus, pengawasan peredaran barang dan jasa sebanyak 85 kali dan Tera

ulang alat UTTP di 10 pasar.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja untuk Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan dapat dilihat pada table dibawah ini :

No. Program/Kegiatan Indikator Capaian Kinerja

Uraian Target Realisasi %

1

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Konsumen

40 20 50

2

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah Pengawasan dan peredaran barang dan jasa

85 kali 85 kali 100

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport.

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan nilai eksport di Kabupaten Bandung, dimana wilayah Kabupaten Bandung merupakan

wilayah kawasan industri pengolahan yang miliki peranan peranan penting dalam memicu

pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bandung. Program ini terdiri dari berbagai kegiatan: Sosialisasi

kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor, Pelatihan Ekspor bagi IKM,

UMKM dan Koperasi, Promosi dan Pengembangan Produk Potensi Eksport.

Pada tahun 2016 program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.469.987.000,-

terealisasi sebesar Rp. 389.939.865,- atau 82,97 persen. Sedangkan pada tahun 2017, dianggarkan

dana untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport sebesar Rp.205.000.000,- .

Capaian Kinerja pada tahun 2016untuk Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan

dokumen ekspor dan impor diikuti sebanyak 30 orang dan kegiatan Pelatihan Ekspor bagi IKM,

UMKM dan Koperasi bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM/IKM dan

Koperasi yang sudah memiliki produk eksport dapat melakukan pemasaran produknya ke luar negeri

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan nilai eksport, kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak

30 orang.

Adapun tingkat pencapaian kinerja untuk Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan dapat dilihat pada table dibawah ini :



No. Program/Kegiatan Indikator Capaian Kinerja

Uraian Target Realisasi %

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

Nilai Pertumbuhan Eksport ($)

930.210.000 824.819.145,79 88,67

Adapun pertumbuhan nilai eksport setiap bulanya pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Gambar 2.1. Grafik Nilai Eksport

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

1. Kegiatan PengembanganPasar danDistribusiBarang/Produk.

Indikatordaripada kegiatan ini adalahpersentasejumlahpengembangan

pasardandistribusibarang/produk,sedangkansasarannya adalahmeningkatnya sarana dan

prasaranapasardankelancarandistribusibarang.Yangmana

padatahun2016memilikitargetkinerja5pasar.Realisasikeuanganuntuk kegiatanini sebesar

Rp.2.502.260.000,00, terealisasi sebesar Rp.2.039.065.500,00 atau81,49% .

DenganRealisasifisikmencapai100%

AdapunSubkegiatandarikegiatan ini adalahsebagai berikut :

1) Perbaikan Atap Pasar Banjaran

2) Perbaikan Atap Pasar Stasiun Majalaya

3) Perbaikan Jalan Pasar Sayati

4) Perbaikan Pagas dan TPS Pasar Baru Majalaya

5) Kajian AMDAL Pasr Majalaya dan Pasar Banjaran

2. Kegiatan Pengambangan Kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan.

IndikatorKinerjakegiataniniadalahJumlahPameran IndustriKecil danMenengahdiKabupaten

Bandung, Provinsi Jawa Baratdan Daerah lainnya. Dengan sasaran terlaksanya Pameran di

764.364.400.796872.337.183.486

922.586.984.267

771.670.354.043886.592.063.858

1.165.160.267.047

644.577.720.104

1.034.981.771.7381.035.616.414.372

867.409.250.871

1.061.642.873.3391.021.002.117.551

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

1.400.000.000.000

Grafik Eksport Per Bulan Tahun 2016



KabupatenBandung, Provinsi Jawa Baratdan Daerah lainnya. SedangkanTarget Kinerjaadalah3

Kalimengikutipameran.AnggarankeuanganuntukkegiataninisebesarRp466.190.000,-dengan

realisasi anggaranRp431.553450,- atausebesar92,57%daritotalanggaran.

Peruntukanpenggunaan anggaraniniadalahdigunakanuntukbiayakeikutsertaan pameran

beserta biaya–biaya penunjangpameran yanglainnya. Untuk persentase

realisasinyatidakmencapai100%dikarenakanadaefisiensiyangdapat

dilakukandalampendanaankegiatantersebut.Dalamrangkapemasaranhasilproduksipengusahak

ecildanmenengah,BidangPerdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para

pengerajin untuk mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional

sehingganantinyadiharapkanterjadikontak dagang antara penjual dengan para pembeli baikdari

dalammaupunluarnegeri.

3. Kegiatan Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan.

Anggaran untuk kegiatan ini pada tahun 2016Rp.130.000.000,00 terealisasi Rp.102.024.925,00

atau 78,48%. Hasil yang dicapai kegiatan ini adalah tersedianya data perkembangan harga bahan

pokok dan barang strategis lainya dan menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi barang

bahan pokok masyarakat di pasaran sebagai upaya menekan laju inflasi daerah.

4. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bagi masyarakat

Kabupaten Bandung melalui kegiatan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri yang

ditujukan bagi pemuda dan anak sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Bandung. Anggaran

untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.999.850,-.

Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 kali diikuti peserta sebanyak 180 Orang.

5. Kegiatan Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang Produk

Anggaran kegiatan ini tahun 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- terealisasi sebesar

Rp.438.780.600.- atau 97.51 persen. Anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan [roduk UMKM

event pameran tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi dan Nasional sebanyak 5 kali kegiatan.

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan merupakan program yang bertujuan

untuk meningkatkan disiplin bagi pedagang kaki lima dan asongan serta penataan sarana dan tempat

berdagang pedagan kaki lima dan asongan. Program ini didukung oleh berbagai kegiatan yaitu :

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan, dan penataan tempat

berusahaa bagi pedagang kaki lima.Pada tahun 2016 program ini didukung anggaran sebesar Rp.

255.000.000,- tersealisasi sebesarRp. 225.855.000,-. Sedangkan pada tauhn 2017, dianggarkan dana

untuk Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebesar Rp. 454.000.000,-.

Capaian Kinerja pada tahun 2016 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ialah kegiatan

penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan peserta sebanyak 130 orang dan



penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan di 2 lokasi di Kecamatan Rancabali

dan Baleendah.Penataan tempat dan sarana dagang bagi pedagang kaki lima dan asongan

berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2016 dilakukan di 2 lokasi pada realisasi tahun 2016

telah dilakukan pentaan di 2 lokasi yaitu di Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima dan

Asongan yang berada di Kecamatan Baleendah dipindahkan ke dalam Pasar Baleendah dimana telah

disediakan hanggar untuk tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima sehingga tidak berjualan

dipinggir jalan/trotoar dan pentaan tempat dan sarana pedagang kakil lima di Kecamatan Rancabali

dilakukan dilokasi tempat wisata Situ Pantengang dengan memberikan sarana dan prasarana untuk

berdagang berupa roda dan tenda sebanyak 20 buah yang bersumber dari bantuan Kementerian

Perdagangan dan telah diberikan kepada para pedagang yang ada di area wisata Situ Patengang.

Gambar 3.5 bantuan pentaan sarana dan prasarana pedagang kaki lima

5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi nerupakan program yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kapasitas produksi bagi para pelaku IKM dengan

mengenalkan penerapan teknologi tepat guna sebagai alat pendukung dalam meningkatkan

kapasitas produksinya.

Program ini didukung oleh berbagai kegiatan yaitu: Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri, Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi, Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi, Pengembangan Industri Kreatif

berbasis Fashion dan Pengembangan Industri Kreatif

Bebasis Kerajinan.Pada tahun 2016 program ini didukung

dengan anggaran sebesar

Rp. 1.321.537.500,- terealisasi

sebesar Rp. 1.288.678.000,-

atau 97,51 persen.

Sedangkan pada tahun 2017,



dianggarkan dana untuk Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi sebesar

Rp.301.865.000,- .

Capaian Kinerja pada tahun 2016 ialahPengembangan sistem inovasi teknologi industri dalam

upaya pelatihan dan pengembangan mutu desain teknologi kemasan bagi IKM untuk Meningkatkan

posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah yang diikuti peserta sosialisasi sebanyak 80

orang. Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi kegiatan ini diikuti oleh peserta

sebanyak 180 orang. Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif berbasis Fashion ialah kegiatan

Pembinaan dan pelatihan pengembangan industri kreatif berbasisi fashion untuk meningkatkan

posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah yang diikuti oleh peserta sebanyak 80 orang.

6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Yang mana sasaran dari pada kegiatan ini adalah : Meningkatnya kualitas teknologi IKM di

Kabupaten Bandung, dengan Indikator Kinerja adalah jumlah IKM yang mendapat Pembinaan

Teknologi Industri dengan target Kinerja 420 IKM. Adapun Sumber Dana kegiatan ini adalah dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp.233.540.000,-. dan realisasinya adalah Rp232.340.000,-. Kegiatan ini diarahkan pada upaya

pemanfaatan teknologi dibidang produksi dan Sosialisasi GMP dan AMT bagi pelaku IKM, dengan

demikian diharapkan terjadi peningkatan mutu, produktivitas/efisiensi maupun diversifikasi produk

industri.



Di file excel : Rancangan Renja Disperin 2018

Tabel Evaluasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dinas Perdagangan dan Perindustrian












Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2016-2021

Dinas Perdagangan dan Perindustrian











Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun

2016-2021 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra

terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan

yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak

dapat direalisasikan karena adanya efesiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap

Renstra SKPD tidak maksimal.

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja terhadap Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dalam

upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi

Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada misi Kepala Daerah, misi ke 5 (lima) yaitu: “Menciptakan

Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan

pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.

Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel .2.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021

Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “ Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri

dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi

Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

MisiV: “ Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ”

NO. TUJUAN SASARAN

1. Meningkatnya Nilai Perdagangan eksport Kabupaten Bandung

Meningkatnya Nilai Eksport Perdagangan Non Migas

2.

Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan Peningkatan perlindungan terhadap konsumen

Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur

Meningkatnya Kinerja dan Kontribusi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB

3. Meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam perekonomian daerah

Meningkatkan daya saing dan produktifitas industri kecil

Meningkatnya standarisasi produk industri

5. Meningkatnya pemanfaatan potensi pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan

Meningkatnya pemanfaatan potensi volume uap panas bumi sebagai energi yang berwawasan lingkungan

6. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal

Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah

Upaya-upaya diatas merupakan program kegiatan prioritas yang terdapat pada Rencana Kerja dan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan pada

tahun yang akan datang dapat meningkatkan anggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung sesuai dengan perecanaan kebutuhan, untuk meningkatan pencapaian



kinerja terhadap Renstra SKPD dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung

sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.2.1 Struktur Organisasi

Berikut ini ialah Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai Perda Nomor 12

Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretaris.

3. Bidang Industri Non Agro.

- Seksi Logam, Mesin dan Alat Transportasi

- Seksi Tekstil, Produk Tekstil dan Aneka

- Seksi Kreatif dan Elektronika

4. Bidang Industri Agro

- Seksi Makanan dan Minuman

- Seksi Kima, Farmasi dan Obat Tradisional

- Seksi Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan

5. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan.

- Seksi Bina Usaha Perdagangan

- Seksi Pengembangan Sarana Distribusi

- Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi

6. Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

- Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- Seksi Perdagangan Luar Negeri

- Seksi Pengawasan Distribusi

7. Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumberdaya Mineral.

- Seksi Standarisasi Kemetrologian

- Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

- Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral

8. UPTD Pasar dan Metrologi Legal



Diagram Struktur Organisasi



II.2.2. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan

terhadap perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

perindustrian dan perdagangan serta urusan energi dan sumberdaya mineral yang meliputi

pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia,

industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri,

monitoring dan vealuasi pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral serta melaksanakan

ketatausahaan Dinas.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, maka tugas pokok

dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang yang

bertanggung jawab dalam hal Fungsi Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah

:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum

dan kepegawaian serta pengolahan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan

terpadu.

c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

hubungan masyarakat.



f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Dinas.

i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.

k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

n. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga

atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris membawahkan:

a. Sub Bagian Penyusunan Program.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sarana

Distribusi Perdagangan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas di bidang sarana distribusi perdagangan yang meliputi bina

usaha perdagangan, pengembangan sarana distribusi, pengawasan pengelolaan sarana

distribusi;

Dalam melaksanakan tugas dan pokok Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

menyelengarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana distribusi

perdagangan.

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di sarana distribusi perdagangan.

c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana distribusi perdagangan.

d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi perdagangan.

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi

perdagangan.

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan di bidang pengelolaan sarana distribusi

perdagangan.

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

i. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga di bidang sarana distribusi perdagangan.

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, membawahkan:



a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;

b. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;

c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sarana Distribusi.

4) Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perdagangan

Dalam Negeri dan Luar Negeri yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar

negeri, dan pengawasan distribusi perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri

mempunyai fungsi :

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja perdagangan dalam dan luar

negeri.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan

dalam dan luar negeri.

d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar

negeri.

f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga atau pihak ketiga di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri membawahkan:

a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri

b) Seksi Perdagangan Luar Negeri

c) Seksi Pengawasan Distribusi

5) Bidang Kemetrologian, Energi Dan Sumber Daya Mineral

Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineraldipimpin oleh seorang Kepala

Bidang. Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineralmempunyai tugas

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

kemetrologian dan sumber daya energi yang meliputi standardisasi kemetrologian,

pengawasan dan penyuluhan kemtrologian, dan sumber daya energi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya

Mineralmempunyai fungsi :



a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kemetrologian, Energi dan

Sumber Daya Mineral;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber Daya Energi;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis dan pelaksanaan tugas di bidangKemetrologian

danSumber Daya Energi;

d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber Daya

Energi;

e. Perumusan kebijakan kemitraan dan kerjasama

f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber

Daya Energi;

g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber Daya Energi;

h. evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kemetrologian danSumber Daya Energi;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

j. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi dan

lembaga lainnya.

Bidang Kemetrologian danSumber Daya Energi membawahkan:

a) Seksi Standardisasi Kemetrologian

b) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

c) Seksi Sumber Daya Energi

6) UPTD Pasar

UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan

sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala

UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan

pasar;

b. perencanaan operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasar meliputi

pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, kemanan dan ketertiban pasar;

c. pengawasan dan pengendalain pelaksanaan pemelihaan kebersihan, kemanan dan

ketertiban pasar;

d. pengawasan, pengendalian retribusi dan penyetoran hasil pungutan retribusi ke kas

daerah;

e. pengembangan kemitraan pengelolaan dan pengembangan pasar;

f. pelaksanaan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala;

g. pelaksaaan pengawasan terhadap toko modern dan pasar rakyat milik desa, koperasi

maupun sawasta/perorangan di wilayah binaannya;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;




j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pasar dengan sub unit kerja

lain di lingkungan Dinas.

UPTD Pasar, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha.

1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan

pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang pengelolaan dan pengembangan pasar;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala

Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan pengelolaan dan pengembangan

pasar;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana UPTD;

c. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan dan

pengembangan pasar;

d. pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian

pengelolaan dan pengembangan pasar;

e. penatausahaan penarikan retribusi dan penyetoran hasil penarikan ke kas daerah;

f. penatausahaan pelaporan harga kebutuhan pokok masyarakat secara berkala

g. pelaksanaan pembaharuan data pedagang pasar rakyat yang dikelola dan pasar

rakyat milik desa, koperasi, dan swasta/perorangan di wilayah binaan secara

berkala;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas


7) UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Kepala UPTD Metrologi Legal

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang metrology legal;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala

UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan

standar kerja;

b. pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;

c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;



d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;

e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan

cap tanda tera;

f. penyusunan rencana/program tera dan/atau tera ulang alat-alatukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP);

g. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP);

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan penyuluhan, pengamatan, pengawasan dan penyidikan tindak pidana di

bidang metrologi legal. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan

pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang metrologi legal;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Tata

Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional ketatausahaan metrologi legal;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana UPTD;

c. pelaksanaan pembaharuan data potensi alat UTTP dan data tera serta tera ulang

secara berkala;

d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi metrologi legal;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan

bidang tugasnya;

8) Bidang Industri Non Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pengkajian Bahan

Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Industri Agro.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri

Agro mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan Industri Agro;

b. penyelengaraan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengawasan monitoring dan

evaluasi Industri Non Agro;

Rincian Tugas Bidang Industri Non Agro :

a. menyelenggarakan program kerja Bidang Industri Non Agro;



b. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri, perlindungan

usaha industri, perencanaan program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi

sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi

industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada jenis Industri

Non Agro;

c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan

teknis serta pelayanan umum Industri Non Agro, perlindungan usaha industri,

perencanaan dan program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi sumberdaya

manusia, permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi

industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Non Agro;

e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan

pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis dan pelayanan umum serta

pertimbangan teknis di bidang usaha Industri Non Agro , perlindungan usaha industri,


manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri,

pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas dan unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Perintah pimpinanan.

Bidang Industri Non Agro, membawahkan :

a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transpotasi

b. Seksi Industri Tekstil Produk Tekstil dan Aneka;

c. Seksi Industri Kreatif dan Elektronika.

9) Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Pengkajian Bahan

Kebijakan Teknis dan penyelenggaraan Fasilitasi Industri Agro.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Industri Agro mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kebijakan teknis pengembangan Industri Agro;

b. penyelengaraan fasilitasi pengembangan, pengendalian, pengawasan monitoring dan

evaluasi Industri Agro;

Rincian Tugas Bidang Industri Agro :

a. menyelenggarakan program kerja Bidang Industri Agro;

b. menyelenggarakan kebijakan dan pertimbangan teknis usaha industri, perlindungan

usaha industri, perencanaan program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi

sumberdaya manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi



industri, pengawasan industri, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada jenis Industri

Agro;

c. menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi, pembinaan dan

pengembangan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan

teknis serta pelayanan umum Industri Agro, perlindungan usaha industri, perencanaan

dan program, teknologi, standardisasi, standard kompetensi sumberdaya manusia,

permodalan, lingkungan hidup, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri,


d. menyelenggarakan pertimbangan teknis perijinan usaha Industri Agro;

e. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan

pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaturan teknis dan pelayanan umum serta

pertimbangan teknis di bidang usaha Industri Agro, perlindungan usaha industri,


manusia, permodalan, kelembagaan, sarana dan prasarana, informasi industri,


f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan Dinas dan unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Perintah pimpinanan.

Bidang Industri Agro, membawahkan:

a. Seksi Industri Makanan, Minuman;

b. Seksi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;

c. Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan dan Bahan Bangunan.

II.2.3 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian

mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis operasional di bidang Perindustrian dan

Perdagangan yang meliputi pelayanan pengembangan, pembinaan dan pengembangan

hasil pertanian dan kehutanan dan logam, mesin kimia, aneka sarana dan pengembangan

perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri.

2. Pembinaan dan pelaksaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan.

3. Pelaksana tugas lainya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari

subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan

nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta



memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan

perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang

saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2017, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang

digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung

tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait

dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan

lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan

tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang

diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan

peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif

dan efisien.

Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan

efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana

transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM.

Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok

yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi

beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional



Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan

perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar

konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan

sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini

pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang

di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi

menarik minat beli masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar

yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen

dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya.

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai

ekpornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah

daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah

bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal.

Di pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah bersaing

dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor

adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk

dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak

terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan

memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia

memilki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan

mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang

setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi

bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah.

Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal

yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor

dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku

penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk

untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak

kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut.

4. Perlindungan terhadap konsumen belumoptimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap

konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan

kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan

konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang

untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen,

membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah



petugas di bidang pengawasan, jumlah LPKSM dan BPSK masih terbatas, serta tempat

pengaduan konsumen masih terbatas.

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring

kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan

Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis

bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan

besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun

administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan

produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang

berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya

lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009

tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan

lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya

pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan

lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap

peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi mesin yang

sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati

terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana

dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan

penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur

sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya

saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang

merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga

dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada industri kecil

menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan

karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya

kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.



Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi

Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini disebabkan

oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih

rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang

disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi

di industri, kenaikan harga energi, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah

kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.

II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal

yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan

seperti diuraikan dalami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum terjaminnya ketersedian kebutuhan bahan pokok menyebabkan sering terjadi

fluktuasi harga bahan pokok;

2. Belum efesienya arus barang dan konektivitas distribusi dan fasilitasi perdagangan;

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan

barang/jasa;

4. Masih rendahnya tingkat keterampilan dan produktivitas dari pelaku industri kecil;

5. Masih lemahnya penguasan teknologi bagi pelaku industri kecil menyebabkan daya sairng

produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan;

6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.

7. Masih rendahnya kapasitasi SDM IKM dalam mengakses teknologi informasi, jaringan

produksi dan pemasaran produk;

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD

dengan kebutuhan yang ada.Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :




Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



























II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari yang langsung ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKDP dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Adapun usulan

program dan kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :



No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/volume Catataan ***)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Ciaro 0.9 Kegiatan 40.500.000

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Ciherang 0.9 Kegiatan 40.500.000

3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Bojong Nagreg 0.41 Kegiatan 18.450.000

4 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Ganjarsabar 0.41 Kegiatan 18.450.000

5 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bumiwangi 0.95 Kegiatan 42.750.000

6 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sarimahi 1 Kegiatan 45.000.000

7 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sigara Cipta 1 Kegiatan 38.000.000

8 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Ciheulang 0.95 Kegiatan 42.750.000

9 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Sayati 2 Kegiatan 80.000.000

10 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Jatiendah 0.5 Kegiatan 22.500.000

11 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cilengkrang 0.5 Kegiatan 22.500.000

12 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Girimekar 1 Kegiatan 45.000.000

13 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Biru 1 Kegiatan 40.000.000

14 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Neglawangi 1 Kegiatan 40.000.000

15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Rancamulya 1 Kegiatan 45.000.000

16 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Bojongmanggu 1 Kegiatan 40.000.000

Tabel Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Kab. Bandung Tahun 2018




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukamanah Pangalengan 1 Kegiatan 45.000.000

18 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukamanah Pangalengan 1 Kegiatan 45.000.000

19 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sukamanah Pangalengan 1 Kegiatan 38.000.000

20 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Resmitingal 1 Kegiatan 38.000.000

21 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cihawuk 1 Kegiatan 40.000.000

22 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa sukapura Kertasari 1 Kegiatan 38.000.000

23 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Lampegan 1 Kegiatan 40.000.000

24 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Karyalaksana 1 Kegiatan 45.000.000

25 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cibeet 1 Kegiatan 45.000.000

26 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cipedes 1 Kegiatan 45.000.000

27 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cipaku 1 Kegiatan 45.000.000

28 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cigentur 1 Kegiatan 45.000.000

29 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Mandalahaji 1 Kegiatan 38.000.000

30 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sukarame 1 Kegiatan 45.000.000

31 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cipeujeuh 1 Kegiatan 45.000.000

32 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Mandalahaji 1 Kegiatan 45.000.000

33 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bojong Emas 1 Kegiatan 45.000.000

34 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Langensari 1 Kegiatan 38.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

35 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Padamukti 1 Kegiatan 45.000.000

36 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cangkuang Rancaekek 1 Kegiatan 38.000.000

37 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bojongloa 1 Kegiatan 45.000.000

38 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Tegalsumedang 1 Kegiatan 40.000.000

39 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Wangisagara 1 Kegiatan 40.000.000

40 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Majasetra 1 Kegiatan 45.000.000

41 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cimekar 1 Kegiatan 45.000.000

42 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cileunyi Kulon 1 Kegiatan 45.000.000

43 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sayati 0.94 Kegiatan 42.300.000

44 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Margahayu Selatan 1 Kegiatan 38.000.000

45 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Ciburial 2 Kegiatan 76.000.000

46 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Cimenyan 1 Kegiatan 40.000.000

47 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kelurahan Cibeunying 1 Kegiatan 45.000.000

48 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Rahayu 1 Kegiatan 45.000.000

49 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cigondewah Hilir 1 Kegiatan 38.000.000

50 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Nanjung 1.5 Kegiatan 57.000.000

51 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Citereup 1 Kegiatan 45.000.000

52 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Citereup 1 Kegiatan 38.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

53 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Tegalluar 0.8 Kegiatan 36.000.000

54 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Desa Cipagalo 0.85 Kegiatan 34.000.000

55 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Bojongsari 0.9 Kegiatan 34.200.000

56 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Lengkong 0.65 Kegiatan 29.250.000

57 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Alamendah 1 Kegiatan 45.000.000

58 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Mekarjaya Arjasari 1 Kegiatan 45.000.000

59 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Mangunjaya 1 Kegiatan 38.000.000

60 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Warjabakti 1 Kegiatan 45.000.000

61 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cikasungka 1 Kegiatan 38.000.000

62 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cikancung 1 Kegiatan 45.000.000

63 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Pamekaran 1 Kegiatan 40.000.000

64 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cukanggenteng 1 Kegiatan 45.000.000

65 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cisondari 1 Kegiatan 45.000.000

66 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sugihmukti 1 Kegiatan 45.000.000

67 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Alamendah 1 Kegiatan 45.000.000

68 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukaresmi 1 Kegiatan 45.000.000

69 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Cicalengka Kulon 1 Kegiatan 40.000.000

70 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Rancakole 1 Kegiatan 45.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

71 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cangkuang Kulon 2 Kegiatan 90.000.000

72 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa BojongMalaka 1 Kegiatan 45.000.000

73 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Banyusari 1 Kegiatan 38.000.000

74 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Gandasari 1 Kegiatan 45.000.000

75 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cilampeni 1 Kegiatan 45.000.000

76 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Buninagara 1 Kegiatan 45.000.000

77 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cibodas Kutawaringin 1 Kegiatan 45.000.000

78 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Bandasari 1 Kegiatan 45.000.000

79 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Nagrog 1 Kegiatan 38.000.000

80 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa BabakanPeuteuy 1 Kegiatan 38.000.000

81 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Hegarmanah 1 Kegiatan 38.000.000

82 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cibodas Pasirjambu 1 Kegiatan 38.000.000

83 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Biru 1 Kegiatan 38.000.000

84 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cinunuk 1 Kegiatan 38.000.000

85 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Desa Cikuya 1 Kegiatan 40.000.000

86 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sayati 0.95 Kegiatan 42.750.000

87 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Kiangroke 1 Kegiatan 45.000.000

88 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Banjaran Wetan 1 Kegiatan 45.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

89 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Arjasari 1 Kegiatan 38.000.000

90 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Desa Lebakmuncang 2 Kegiatan 80.000.000

91 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Neglasari Banjaran 1 Kegiatan 40.000.000

92 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Tegalsumedang 1 Kegiatan 45.000.000

93 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Margamukti 1 Kegiatan 38.000.000

94 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Pananjung 1 Kegiatan 45.000.000

95 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Campakamulya 1 Kegiatan 40.000.000

96 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Sukamaju Cimaung 1 Kegiatan 45.000.000

97 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Pamekaran 1 Kegiatan 45.000.000

98 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Desa Cingcin 1 Kegiatan 45.000.000

99 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukanegara 0.1 Kegiatan 4.500.000

100 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Desa Sukanegara 0.2 Kegiatan 8.000.000

101 Pelatihan Industri Kreatif Kerajinan Desa Santosa Kecamatan Kertasari

0,8 Kegiatan 30.400.000

102 Pelatihan Teknologi Desan Kemasan Desa Bojong manggu Kecamatan Pameungpeuk

10 Orang 18.220.000

103 Pelatihan Teknologi Desan Kemasan Kecamatan Cileunyi 15 Orang 26.370.000

104 Pelatihan Olahan Makanan Borondong Desa Laksana Kecamatan Ibun 18 Orang 37.000.000

105 Pelatihan Olahan Makanan dan Kemasan Kecamatan Cimaung 8.730.000

106 Pelatihan Meubeler Kecamatan Kutawaringin 1,4 Kegiatan 56.000.000




(1) (2) (3) (4) (5) (6)

107 Pelatihan Rosting Kopi Kecamatan Pangalengan 1,2 Kegiatan 48.000.000

108 Pelatihan Teknologi Kosmetika/Kecantikan dari Susu Kecamatan Pasirjambu 1,5 Kegiatan 60.000.000

109 Pelatihan Olahan Makanan dan Kemasan Kecamatan Ciwidey 1,3 Kegiatan 58.500.000

110 Pelatihan konveksi / Sablon Digital Kecamatan Dayeuhkolot 19.000.000

111 Pelatihan Teknologi Kosmetika/Kecantikan dari Strawbery Kecamatan Rancabali 16.256.323

112 Sosialisasi Tentang Kemterologian Legal Kecamatan Majalaya 28.500.000

113 Peningkatan kempauan teknologi industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kecamatan Baleendah 1 kegiatan 40.000.000

114 Pelatihan Olahan Makanan dan Kemasan Kecamatan Baleendah 1 kegiatan 45.000.000

115 Sosialisasi Tentang Kemterologian Legal Kecamatan Rancaekek 25.000.000

116 Peningkatan Kemampuan Teknologi Indsutri Kecil, Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

Kecamatan Baleendah 1 kegiatan 40.000.000

117 Sosialisasi Tentang Kemterologian Legal Kecamatan Baleendah 22.000.000

118 Peningkatan kempauan teknologi industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kabupaten Bandung 2 kegiatan 80.000.000



Dari data tabel diatas dapat dilihat program dan kegiatan apa saja yang diusulkan oleh masyarakat

untuk Rencana Kerja pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung

tahun 2018, semua usulan tersebut dapat direalisasikan tetpi masih terdapat beberapa kesalahan

menentukan usulanyang sesuai dengan nama prgram yang diharapkan dari pelatihan tersebut, serta

program kegiatan yang tidak jelas. Sehingga hanya sebagian usulan tersebut yang dapat direalisasikan

sesuai dengan analisis kebutuhan dan prioritas utama.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan

bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan

provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana

Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung seharusnya bersinergi

dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional,

RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa

Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2015; dan RPJMD Kabupaten Bandung 2016-2021 dan RKPD

Kabupaten Bandung 2017.

III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telahaan Kementerian Perdagangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan

dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi

membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada

munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani

kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional

sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah

dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3 .1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-

Undangl 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN

2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN),

yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut

pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat,

inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agendapembangunan sektor

ekonomi adalah melakukan upayapeningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai

tambahtinggi. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan eningkatkan eksporproduk nonmigas

dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi danlebih kompetitif di pasar internasional untuk

mendukungpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;

2) Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi globaluntuk meningkatkan ekspor

barang terutama produkmanufaktur

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasaprioritas yang meliputi jasa

pendorong ekspor nonmigas (jasatransportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi)



2. Telahaan Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 ialah ” “Indonesia Menjadi Negara Industri

yang Berdaya Saing dengan Struktur Industriyang Kuat BerbasiskanSumber Daya Alam dan

Berkeadilan” . Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4

(empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri

nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri

yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan

memperkukuh ketahanan nasional.

KementerianPerindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk5 (lima)

tahun ke depanyaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran

keberhasilanpencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis

KementerianPerindustrian. Strategis yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan

oleh Kementerian Perindustrian ialah sebagai berikut :

Gambar. 3.2. Peta Strategis Kementerian Perindustrian



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu

tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit

dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan

Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya

suatu misi.

Sasaranadalah hasil yang akan dicapai secara nyatadengan rumusan yang lebih spesifik

dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif

pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

1) Menjamin ketersedian kebutuhan bahan pokok menyebabkan sering terjadi fluktuasi harga

bahan pokok;

2) Meningkatkan efesienya arus barang dan konektivitas distribusi dan fasilitasi perdagangan;

3) Meningkatkan kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa;

4) Meningkatkan tingkat keterampilan dan produktivitas dari pelaku industri kecil;

5) Meningkatkan kemampuan penguasan teknologi bagi pelaku industri kecil menyebabkan

daya sairng produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan;

6) Memperluas jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar;

7) Meningkatkan kapasitasi SDM IKM dalam mengakses teknologi informasi, jaringan

produksi dan pemasaran produk.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain ialah :

1) Meningkatnya SDM para pelakuIndustri Kecil, perindustrian dan perdagangan melalui

peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan tersedianya sarana / prasarana.

2) Meningkatnya kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen bagi Industri Kecil mampu

tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan menjadi wadah

kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi insentif sehingga

menjadi semakin baik.

3) Mengembangkan usaha industri manufaktur dan industri rumah tangga.

4) Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam

persaingan.



5) Meningkatkan kualitas produk Industri Kecil melalui pembinaan dan pelatihan pcara

produksi yang baik, memberikan fasilitasi sertifikasi produk, merk dan fasilitasi kemasan

produk menjadi lebih menarik dan lebih baik.

6) Meningkatnya kapasitas pemasaran melalui pembangunan pusat distribusi dan

ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan bagi kegiatan ekonomi daerah.

7) Memperlancar arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan sentra-sentra

produk unggulan daerah.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk Tahun 2017, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabpaten Bandung mempunyai

Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang

dariDinas Perdagangan dan Perindustrian Kabpaten Bandung yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

6) Penyediaan alat tulis kantor.

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

11) Penyediaan makanan dan minuman.

12) Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.

13) Penunjang perayaan Hari-hari Bersejarah

14) Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah.

15) Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional.

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya.

2) Pengadaan pakaian kerja lapangan.

3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran.

3) Penyusunan laporan keuangan tahunan.

5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

2) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1) Sosialisasi kebijakan penyederhanaan dokumen Ekspor.

2) Pelatihan Ekspor bagi IKM, UKM dan Koperasi

7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1) Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksaanna Operasional

2) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.

3) Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk.

4) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

5) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.

6) Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

7) Pengembangan distribusi barang dan promosi barang / produk.

8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1) Penataan tempat berusaha bagi pedagang Kaki Lima dan Asongan.

2) Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Kaki Lima dan Asongan.

9) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

1) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.

2) Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.

3) Pengembangan industri kreatif berbasis fashion.

4) Pengembangan industri kreatif berbasisi kerajianan.

5) Sosialiasi Merk bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil.

6) Fasilitasi Merk bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil.

10) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster

Industri

1) Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri.

11) Program peningkatan kemampuan teknologi Industri

1) Pembinaan kemampuan teknologi industri.

2) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.

12) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

1) Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi



BAB IV

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi,

terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja

Dinas Perdagangan dan Peridnustrian Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program –

program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun 2018.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Kepala SKPD mengevaluasi program – program

yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) kepada Gubernur Jawa Barat.

Soreang, 02 Juni 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANDUNG

Dra. Hj. POPI HOPIPAH, M.Si Pembina Utama muda

NIP. 19600722 199109 2 001

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung · Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen

Documents