DINAS KETAHANAN PANGAN - lampungbaratkab.go.id

DINAS KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN

PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

LIWA, 2018

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan

bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan

pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang,

baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan

dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan

produktif.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 salah satunya memprioritaskan

peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk

mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat

ketahaan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1)

pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan

produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas

konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan

pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat

beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang

pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan


sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak

ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk

pangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat diptimalkan sejalan dengan

kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan,

dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi,

jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian

lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu

keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan stabilitas harga pangan dan

meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaaragaman konsumsi

pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan

ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan

pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi

pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan

secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh

pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam

mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan

berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara

berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga

hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis

pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan

dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan

pangan atau konsumsi pangan dan gizi

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019

disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Renstra tahun

2017-2022, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang tercermin

dari tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan

pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan

memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan

masyarakat.


1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun

Anggaran 2019 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menjelaskan

tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak-pihak yang harus

berperan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan

pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU

No.18/2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang

berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

9. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang

Pedoman Desa Mandiri Pangan


Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat


Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan



Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sebagai bagian dari Perangkat Daerah

pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana

Pembanguanan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan)

Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis

kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan

kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara

koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya

masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud

keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana

APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini

adalah:

a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (Action Plan)

dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

dalam Rencana Strategis (Renstra);

b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat yang perlu

diselesaiakan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan,

peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal

peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan, distribusi, sereta konsumsi

dan kemanana pangan..

c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan;

d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanaan


pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya, dalam rangka

meningkatkan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lampung Barat ;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RNJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan capaian

Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 6

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Bab III mengenai pengukuran

kinerja di dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akhir periode

instansi melakukan pngukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat pencapaian sasaran

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam

penetapan kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada

data hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian

sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

NO SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

SASARAN

Target

Tahun

2017

Realisasi Tingkat Capaian (%)

1 Meningkatnya

ketersediaan

pangan dan

penanganan

daeerah

rawan

pangan

Skor Pola

Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

87 87,5 - 100,6%

- Capaian keberhasilan

Skor PPH Ketersediaan

telah mencapai target,

sehingga dapat ikatakatan

ketersediaan pangan

sudah terpenuhi bagi

masyarakat.

Penguatan

cadangan

pangan daerah

10 % 10% - 100%

- Telah memenuhi target

penguatan cadangan

pangan daerah melalui

pengadaan pangan

pokok berupa gabah

untuk cadangan

pangan pemerintah


2 Meningkatnya

stabilitas

harga pangan

pokok di

tingkat

produsen dan

konsumen

Koefisien

Variasi harga

pangan pokok di

tingkat

konsumen

CV<10

%

CV<10%

(CV=1,7%)

- 100%

- CV harga beras sudah

sangat rendah/jauh dari

target sehingga harga

beras ditingkat

konsumen sangat stabil

Perbandingan

harga Gabah

Kering Panen

(GKP) ditingkat

produsen

dengan Harga

Pembelian

Pemerintah

(HPP)

≥HPP ≥HPP

(Rp.4.138)

- 100%

- HPP Rp. 3.700 (Sangat

Berhasil 112 %)

- Harga gabah sudah

diatas HPP. Maka

semakin tinggi

pendapatan petani

capaian kinerja

semakin baik.

Diharapkan

kesejahteraan petani

semakin baik.

3 Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas

konsumsi

pangan

sesuai Angka

Kecukupan

Gizi (AKG)

Skor Pola

Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

85 85,9 - 101%

- Capaian keberhasilan

Skor PPH Konsumsi

telah mencapai target.

Maka konsumsi pangan

masyarakat semakin

beragam dan

seimbang. Sehingga

capaian kinerja

semakin baik.

Tingkat

Konsumsi

Energi

(kkal/kap/hr)

2.120 2.125 - 100,2%

- Konsumsi energi sudah

mencapai target. Maka

konsumsi energi sudah

sangat baik. Sehingga

capaian kinerja

semakin baik.

Tingkat

Konsumsi

Protein

(gram/kap/hr)

54 53,5 - 99%

- Capaian tingkat

konsumsi protein

hampir mendekati

target tetapi

menunjukkan

konsumsi protein

semakin tinggi


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang

ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang

relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan

sesuai dengan yang direncanakan/ ditargetkan. Tetapi penetapan target

capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya

peningkatan.

Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1)

produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan

pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan

mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional.

Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik

jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan

kebutuhan pangan.

Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk

Lampung Barat pada tahun 2017 sebesar 3.420 kkal/kap/hr sedangkan

ketersediaan proteinnya mencapai 84,9 gr/kap/hr dan capaian skor Pola

Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,5. Ketersediaan pangan baik sumber

energi maupun protein di Kabupaten Lampung Barat telah melampui

standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar 2,400 kkal/kap/hr

untuk ketersediaan energi dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan protein.

Ketersediaan energi dari tahun ke tahun cenderung mengalami

peningkatan. Perkembangan ketersediaan energy, protein dan skor PPH

ketersediaan disajikan pada table berikut :


Tabel Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor

PPH Ketersediaan Tahun 2014-2017

Tahun Energi

(Kalori/Hari)

Protein

(Gram/Hari)

Skor PPH

Ketersediaan

2014 2.541 75,7 72,0

2015 2.815 74,7 80,5

2016 2.816 76,1 80,5

2017 3.420 84,9 87,5

Rata-rata 2.898 77,8 80,1

Trend perkembangan ktersediaan energi dan protein dapat digambarkan pada

grafik berikut :

Gambar Ketersediaan Energi Penduduk Lampung Barat Tahun 2013-2017

(Kkal/kapita/hari)

2.541

2.815 2.816

3.420

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017


Gambar Ketersediaan Protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2017

(gr/kapita/hari)

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik

energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi

berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan

dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan

(NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung

pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai

sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH

tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2014

– 2017 menunjukkan skor rata-rata 80,1 persen dengan kecenderungan

meningkat rata-rata 6,4 persen per tahun. Skor PPH tingkat

ketersediaan dari NBM tahun 2017 adalah 87,5. Perkembangan

pencapaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2014 – 2017 dapat

dilihat pada grafik berikut:

75,57000 74,7000

76,1000

84,98000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000



Gambar . Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2014-2017

Aspek Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung

antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran

Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara

secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat

tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap

pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting

mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan

dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya.

Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh

masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga

terutama terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien

variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara

simpangan standar dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan

dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran

data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi

maka menunjukkan harga semakin stabil atau dengan kata lain tidak

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90


72

80,5 80,5

87,5


terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien

Variasi diatas 10%.

Pada tahun 2017 harga beras kualitas medium rata-rata sebesar

Rp.9.360/Kg, harga tertinggi Rp.9.543/Kg dan terendah Rp.9.097/Kg.

Secara umum koefisien vaiasi (CV) harga beras antar waktu sangat

stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga

pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 1,7%. Perkembangan

harga beras periode Januari - Desember 2017 dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel Perkembangan harga beras tahun 2017

No Bulan Harga Beras Rata-Rata

(Rp.)

1 Januari 9.543

2 Februari 9.469

3 Maret 9.579

4 April 9.252

5 Mei 9.300

6 Juni 9.246

7 Juli 9.256

8 Agustus 9.097

9 September 9.154

10 Oktober 9.435

11 November 9.535

12 Desember 9.451

Rata-rata 9.360


Koefisien Variasi (CV) 1,7%

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap

saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi masyarakat

Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Barat karena merupakan

komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat

Lampung Barat. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang

paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani. Terganggunya

kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi

berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap

komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian

pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.

Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas

harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun

2017 berkisar antara Rp.4.050/kg s.d Rp.4.300/kg dengan harga rata-

rata sebesar Rp.4.138/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani

relatif kecil, dan cenderung stabil.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen

(GKP) tahun 2017 telah ditetetapkan sebesar Rp.3.700 berdasarkan

Permentan 03/2017 dengan kadar air 25-30%. Jika dibandingkan

dengan ketetapan HPP tersebut maka harga aktual di Lampung Barat

telah berada di atas HPP.

Aspek Konsumsi Pangan

Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan

kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan


dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan

terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas

atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor

pola pangan harapan (PPH). Konsumsi pangan yang ideal

digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor

PPH konsumsi disajikan pada table berikut :

Tabel Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Skor Pola

Pangan

Harapan

(PPH)

82,5 85,1 85,7 87,6 85,9

Berdasarkan tabel, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan

dengan skor PPH, tahun 2012 - 2017 terjadi penurunan pada tahun

2017 dari 87,6 menjadi 85,9. Perkembangan pencapaian skor PPH

Konsumsi digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013-2017

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

82,5

85,1

85,7

87,6

85,9


Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun

2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95

menjadi target capaian tahun 2025.

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari

tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi

atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2014, yaitu

Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka

Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).

Dari hasil analisa pola konsumsi pangan Kabupaten Lampung

Barat Tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk

per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing

kelompok pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian

dalam pemenuhan kebutuhan energi yang dapat dilihat pada tabel

berikut :.

Tabel Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan Tahun 2013-2017

No Jenis

Capaian

2017

(Kkal/kap/hr)

Skor

AKE

Skor

Maks

GAP Skor AKE

dan Skor

Maksimal

1 Padi-padian 299,1 25,0 25,0 0,0

2

Umbi-

umbian 102,1 2,4 2,5 -0,1

3

Pangan

Hewani 156,4 15,8 24,0 -8,2

4

Minyak dan

Lemak 43,3 9,1 5,0 4,1

5

Buah/Biji

Berminyak 56,9 0,6 1,0 -0,4

6

Kacang-

kacangan 24,4 7,6 10,0 -2,4

7 Gula 32,3 2,7 2,5 0,2


8

Sayur dan

Buah 314,6 27,0 30,0 -3,0

9 Lain-lain 14 0,0 0,0 0,0

Jumlah 2.125

Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi

dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-

kacangan, sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian

mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi

kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan

jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi.

Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum

memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.

Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat

diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang,

dan Aman (B2SA). Upaya pemerintah dalam rangka penurunan

konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber

karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan,

antara lain :

(a) Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi

harga umbi-umbian yan cukup mahal;

(b) Teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-

tepungan, berasan/butiran dan lain-lain) belum memasuki tahap

industrialisasi masyarakat belum mampu mengaksesnya;

(c) Teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka

waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke

masyarakat;

(d) Berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan

baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.


Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung

Barat tahun 2013-2017 disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel . Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Konsumsi

energi

(kkal/kap/hr)

2.090 2.125 2.130 2.170 2.125

Gambar Perkembangan rata-rata konsumsi energi (kkal/kap/hr) Kabupaten

Lampung Barat tahun 2014-2017

Konsumsi energi pada tahun 2017 mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2016. Sama halnya dengan penurunan

skor PPH, kemungkinan faktor penyebabnya adalah penurunan daya

beli masyarakat.

Konsumsi protein sebagian besar masih belum beragam sesuai

dengan Pola Pangan Harapan, dan masih di dominansi oleh pangan

hewani. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian konsumsi pangan

hewani, antara lain: pengaruh kondisi sosial-budaya, ekonomi dan

ketersediaan pangan hewani. Keanekaragaman sosial ekonomi

2.090

2.1252.130

2.170

2.125

2.040

2.060

2.080

2.100

2.120

2.140

2.160

2.180



masyarakat menjadi peluang dan potensi untuk mengembangkan

pangan yang beragam, dan keanekaragaman pola makan dipengaruhi

oleh ketersediaan pangan disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel Perkembangan konsumsi protein tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Konsumsi protein

(gram/kap/hr) 52,7 52,9 53,2 53,7 53,5

Gambar Perkembangan rata-rata konsumsi protein (graml/kap/hr)

Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2017

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang

dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari

perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan

dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian

52,7

52,9

53,2

53,7

53,5

52,2

52,4

52,6

52,8

53

53,2

53,4

53,6

53,8



sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat

yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan,

luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat serta

kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Lampung Barat masih cukup tinggi

baik kerawanan kronik maupun transien yang diakibatkan kemiskinan,

terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang

rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya

kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas

terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan

adanya cadangan pangan pemerintah daearah.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan

perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan

laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara

penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan

penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan

untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan

intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang

menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana

dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan

konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan

biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian.

Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya

keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, kondisi geografis

yang berbukit-bukit, letak administrasi penduduk yang berada di

daearah yang sulit dijangkau, dan iklim tidak menentu yang dapat

mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam


proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu

tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi

gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai,

maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan

pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga

pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat

inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan

peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani

berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih

rendah yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi

dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena

keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi

yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,

kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan

berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis

impor.

Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat

dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan

berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai kondisi wilayahnya.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat

ditunjukkan dengan masih ditemukannya produk pangan yang tidak

aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun

penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang

serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di

masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani seperti flu

burung dan antraks yang dapat mengakibatkan kematian.


Belum berkembangnya sertifikasi produk pangan segar (sertifikasi

Prima II dan Prima III) mengakibatkan rendahnya nilai tambah produk

pangan segar. Produk pangan kurang dapat bersaing di pasar

nasional dan jaminan mutu dan keamanan pangan belum dapat

dipastikan.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang

menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya

pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan

yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya

untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan

penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara

tegas.


BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai

berikut :

1. Memperkuat penyediaan dan cadangan pangan yang beragam

berbasis sumber daya lokal serta menurunkan jumlah penduduk

rawan pangan

2. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok

3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang

dan aman untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat

B. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan dan penanganan daerah

rawan pangan

2. Meningkatnya stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen

dan konsumen

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sesuai

Angka Kecukupan Gizi (AKG)


C. Indikator Kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran tahun 2017 maka ditentukan

indikator kinerja sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan pada tingkat Ketersediaan (PPH

Ketersediaan)

2. Penurunan wilayah rawan pangan

3. Koefisien Variasi harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen

4. Perbandingan harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen

dengan HPP

5. Skor Pola Pangan Harapan pada tingkat konsumsi (PPH Konsumsi)

6. Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)

7. Tingkat Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

8. Tingkat keamanan pangan segar

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran

disajikan pada tabel berikut :

Tabel Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan

dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Target

Tahun

2019

1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kinerja pelayanan perkantoran

Nilai SAKIP OPD (poin)

65

2 Meningkatny

Ketahanan

Pangan

Meningkatnya

ketersediaan pangan

dan penanganan

daeerah rawan

pangan

Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)

3.750

Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)

88

Penurunan wilayah

rawan pangan

1 pekon

Meningkatnya

stabilitas harga

pangan pokok di

tingkat produsen dan

konsumen

Koefisien Variasi

harga pangan pokok

(beras) di tingkat

konsumen

CV<10%

Perbandingan harga

pangan (Gabah/Beras)

ditingkat produsen

dengan HPP

≥HPP


Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas konsumsi

pangan sesuai

Angka Kecukupan

Gizi (AKG)

Skor Pola Pangan

Harapan pada tingkat

konsumsi (PPH

Konsumsi)

87,1

Tingkat Konsumsi

Energi (kkal/kap/hr)

2.150

Tingkat Konsumsi

Protein (gram/kap/hr)

56

Tingkat keamanan

pangan segar

80%

Untuk mencapai target sasaran tersebut di atas diperlukan dukungan

kebijakan antara lain :

a) Peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam

pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi,

harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan

b) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan

c) Peningkatan kerjasama lintas wilayah/kabupaten

d) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat

e) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan

f) Dorongan terciptanya kebijakan ekonomi daerah dan perdagangan

yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas

Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib bidang pangan yaitu :

1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta

Penanganan Rawan Pangan

2. Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan

Kelembagaan Pangan

3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan

4. Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan


Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing

program adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan serta

Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan :

1) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

2) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

3) Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Gizi

4) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

5) Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)

6) Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG)

7) Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangan dan kerentanan

pangan (FSVA)

8) Gerakan Penganekaragaman Ketersdiaan Pangan Masyarakat

9) Model Pengembangan Kawasan Ketahanan Pangan

2. Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan

Kelembagaan Pangan

Kegiatan :

1) Pengembangan Toko Swadaya Tani Indonesia

2) Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

3) Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)

4) Pemantauan dan analisa harga pangan

5) Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Kabupaten

6) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

7) Pembinaan Kelembagaan Pangan

3. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan

Kegiatan :

1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan

2) Pengembangan usaha pangan lokal


3) Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar

4) Lomba Ketahanan Pangan

5) Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

6) Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan

7) Fasilitasi Mutu dan Keamanan Pangan

8) Fasilitasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

9) Pelatihan Diversifikasi Pangan

10) Promosi Produk Pangan Lokal

4. Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Kegiatan :

1) Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

2) Pengembangan Jaringan Teknologi dan Informasi Ketahanan

Pangan

3) Rapat koordinasi pembangunan ketahanan pangan

4) Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan

5) Penyusunan Buku Situasi Ketahanan Pangan Daerah


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan

Program unggulan Dinas Ketahanan Pangan, serta mengakomodir

penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan

Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat, terutama yang

mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan

pembinaan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan Lampung Barat tidak

terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi

maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit)

untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara

pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan

manfaat bagi pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung

Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan,

dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran,

dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap stakeholder baik pusat,

provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, April 2018 Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lampung Barat

Ir. RUSDI

Pembina Utama Muda NIP. 19641124 199203 1 013

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dinas Ketahanan Pangan

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR02 03 Pangan02 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi

perkantoran tepat waktuLiwa 100 % 304.520.200 100 % 304.520.200

02 03 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk Liwa 1000 Surat 4.382.000 APBD KAB 1000 Surat 4.382.000Jumlah surat keluar Liwa 750 Surat APBD KAB 750 Surat

02 03 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Jumlah rekening telpon Liwa 2 Rekening 20.400.000 APBD KAB 2 Rekening 20.400.000Jumlah rekening listrik Liwa 4 Rekening APBD KAB 4 Rekening

02 03 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah motor yang dibayar pajaknya Liwa 21 Unit 5.690.000 APBD KAB 21 Unit 5.690.000Jumlah minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit

02 03 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah buku cek Liwa 4 Buku 500.000 APBD KAB 4 Buku 500.000Jumlah cetak rekening koran Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali

02 03 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jenis alat kebersihan Liwa 20 Jenis 6.500.000 APBD KAB 20 Jenis 6.500.000Jumlah tenaga kebersihan Liwa 1 Orang APBD KAB 1 Orang

02 03 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Liwa 20 Jenis 12.186.000 APBD KAB 20 Jenis 12.186.00002 03 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis penggandaan Liwa 2 Jenis 30.780.000 APBD KAB 2 Jenis 30.780.000

Jumlah jenis cetakan Liwa 7 Jenis APBD KAB 7 Jenis02 03 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah jenis komponen listrik Liwa 12 Jenis 4.522.200 APBD KAB 12 Jenis 4.522.200

02 03 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah SKHU Liwa 4 SKHU 43.960.000 APBD KAB 4 SKHU 43.960.000Jumlah publikasi di surat kabar Liwa 1 SKHU APBD KAB 1 SKHU

02 03 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan minum tamu Liwa 12 Kali 15.600.000 APBD KAB 12 Kali 15.600.000Jumlah Penyediaan makan minum rapat Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali

02 03 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dankonsultasi luar daerah

Provinsi, Nasional 12 Bulan 100.000.000 APBD KAB 12 Bulan 100.000.000

02 03 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah pelaksanaan pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.00002 03 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam

DaerahJumlah bulan pelaksanaan koordinasi danpembinaan dalam daerah

Lampung Barat 12 Bulan 50.000.000 APBD KAB 12 Bulan 50.000.000

02 03 002 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Persentase sarana dan prasarana aparaturyang memadai

Liwa 70 % 290.000.000 80 % 314.000.000








SUMBERDANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 002 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rempel meja Liwa 200 m 30.000.000 APBD KAB m 30.000.00002 03 002 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah kursi tamu Liwa 1 Set 35.000.000 APBD KAB Set 35.000.000

Jumlah lemari arsip Liwa 1 Unit APBD KAB Unit02 03 002 011 Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Jumlah printer Liwa 2 Unit 6.000.000 APBD KAB Unit 20.000.00002 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehab plafon Liwa 1 Gedung 48.000.000 APBD KAB Gedung 48.000.000

Rehab atap Liwa 1 Gedung APBD KAB Gedung02 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah minibus yang dirawat Liwa 2 Unit 165.000.000 APBD KAB 2 Unit 175.000.000Jumlah motor yang dirawat Liwa 21 Unit APBD KAB 21 Unit

02 03 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Jumlah komputer yang dirawat Liwa 8 Unit 6.000.000 APBD KAB 8 Unit 6.000.000Jumlah genset yang dirawat Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah printer yang dirawat Liwa 6 Unit APBD KAB 6 Unit

02 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Jumlah aparatur yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan formal sesuaidengan aturan

Nasional 40 % 20.000.000 50 % 20.000.000

02 03 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang melaksanakan diklat Nasional 5 Orang 20.000.000 APBD KAB 5 Orang 20.000.00002 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganSKPD

Persentase dokumen perencanaan dankeuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Liwa 100 % 77.900.000 100 % 77.900.000

02 03 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Liwa 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000

02 03 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Liwa 2 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 1.000.00002 03 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

AnggaranJumlah dokumen laporan prognosis realisasianggaran


02 03 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.00002 03 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan SKPDJumlah dokumen Laporan Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD


02 03 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah Liwa 22 Orang 61.600.000 APBD KAB 22 Orang 61.600.00002 03 033 Program Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan PanganPersentase rata-rata peningkatanketersediaan energi dan protein wilayah

Lampung Barat,Nasional

15 % 2.801.000.000 20 % 2.801.000.000

02 03 033 001 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat Liwa, Gedung Surian,Way Tenong, Air Hitam,Kebun Tebu, Sumberjaya

8 Kelompok 160.000.000 APBD KAB 8 Kelompok 160.000.000

Jumlah lumbung pangan yang dilakukan bantuanpengisian

Liwa, Gedung Surian,Way Tenong, Air Hitam,Kebun Tebu, Sumberjaya

8 Unit APBD KAB 8 Unit

02 03 033 002 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Volume pembelian beras untuk penguatancadangan pangan pemerintah

Liwa 5000 Kg 100.000.000 APBD KAB 5000 Kg 100.000.000

02 03 033 004 Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Identifikasi kawasan mandiri pangan Gunung Sugih, NegeriRatu, Sukaraja ( BatuBrak), Tiga Jaya, Waspada(Sekincau)

5 Pekon 65.000.000 APBD KAB Pekon 65.000.000

02 03 033 005 Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan(NBM)

Jumlah dokumen NBM Liwa 1 Dokumen 66.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 66.000.000








SUMBERDANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 033 006 Pemantauan dan Analisa Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG)Jumlah dokumen SKPG Liwa 1 Dokumen 50.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 50.000.000

02 03 033 007 Penyusunan dan analisa peta ketahanan pangandan kerentanan pangan (FSVA)

Jumlah dokumen FSVA Liwa 1 Dokumen 60.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 60.000.000

02 03 033 010 DAK Reguler Bidang Pertanian, SubbidangKetahanan Pangan.

Jumlan Rice Milling Unit (RMU) Suoh, BNS, Sukau, KebunTebu, Lombok Seminung

2 Unit 2.300.000.000 APBD KAB 2 Unit 2.300.000.000

Jumlah lumbung pangan yang dibangun Suoh, BNS, Sukau, KebunTebu, Lombok Seminung

10 Unit APBD KAB 10 Unit

02 03 034 Program Pengembangan Sistem Distribusi,Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan

Persentase peningkatan stabilitas pasokandan harga pangan


10 % 423.000.000 15 % 458.000.000

02 03 034 001 Pengembangan Toko Tani Indonesia Jumlah toko tani yang dikembangkan (pelatihanmanajemen, bantuan peralatan, penyediaan tempatusaha, sarana prasarana)

Way Tenong 1 Unit 60.000.000 APBD KAB 1 Unit 60.000.000

02 03 034 002 Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitaspangan di titik pantau/pos perbatasan

Sumber Jaya, Sukau,Suoh

1 Dokumen 120.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 150.000.000

02 03 034 003 Pembinaan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat (PLDPM)

Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(LDPM) yang dibina

BNS, Kebun Tebu 3 Gapoktan 78.000.000 APBD KAB 3 Gapoktan 78.000.000

02 03 034 004 Pemantauan dan analisa harga pangan Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisaharga pangan

15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)


02 03 034 007 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina (pembinaan,bantuan pengemas, mesin sortir, timbangan, testerkadar air, gabah, mesin jahit karung, fasilitasiperizinan)

BNS 1 Kelompok 100.000.000 APBD KAB 1 Kelompok 100.000.000

02 03 035 Program Pengembangan PenganekaragamanKonsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Persentase peningkatan kualitas dankuantitas konsumsi serta keamanan pangan


4 % 795.000.000 6 % 915.000.000

02 03 035 001 Peningkatan pemanfaatan pekarangan Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasipekarangan dengan pemberian bantuan bibittanaman buah, sayuran dan ternak/ikan

15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminungl

2 Pekon 100.000.000 APBD KAB 2 Pekon 150.000.000

02 03 035 003 Pembinaan dan Pemantauan Keamanan PanganSegar

Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji Balik Bukit, Sekincau,Sukau

60 sample 50.000.000 APBD KAB 60 sample 50.000.000








SUMBERDANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 035 004 Lomba Ketahanan Pangan Jumlah Penyelenggaraan lomba Anugerah Pangan

Nusantara (APN) Tk. Kabupaten15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)

1 Kali 75.000.000 APBD KAB 1 Kali 120.000.000

02 03 035 005 Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbangdan Aman (B2SA)

Jumlah Penyelenggaraan lomba B2SA Tk.Kabupaten

Balik Bukit 1 Kali 130.000.000 APBD KAB 1 Kali 130.000.000

Jumlah Penyelenggaraan lomba B2SA Tk. Provinsi Provinsi Lampung 1 Kali APBD KAB 1 KaliJumlah Penyelenggaraan Lomba Kue Cita RasaKopi

Balik Bukit 1 Kali APBD KAB 1 Kali

02 03 035 006 Pemantauan dan Analisa Konsumsi Pangan Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan 15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)


02 03 035 007 Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan Lomba cerdas cermat tingkat SD Suoh, BNS, LumbokSeminung, Batu Ketulis,Batu Brak

1 Kali 120.000.000 APBD KAB 1 Kali 130.000.000

Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan Suoh, BNS, LumbokSeminung, Batu Ketulis,Batu Brak

5 Lokasi APBD KAB 5 Lokasi

Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasikeamanan pangan

Suoh, BNS, LumbokSeminung, Batu Ketulis,Batu Brak

10 Sekolah APBD KAB 10 Sekolah

02 03 035 008 Pengembangan Penganekaragaman KonsumsiPangan

Jumlah kader pangan yang dibina 15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)

37 Orang 120.000.000 APBD KAB 37 Orang 130.000.000

Jumlah kelompok P2KP yang dibina 15 Kecamatan (BalikBukit, Belalau,Sumberjaya, Way Tenong,Sekincau, Suoh, BatuBrak, Sukau, GedungSurian, Kebun Tebu, AirHitam, Pagar Dewa, BatuKetulis, BNS, LumbokSeminung)

37 Kelompok APBD KAB 37 Kelompok

02 03 035 009 Pelatihan Diversifikasi Pangan Jumlah pelaksanaan kunjungan lapang Metro 1 Kali 40.000.000 APBD KAB 1 Kali 45.000.000Jumlah peserta pelatihan Balik Bukit 50 Orang APBD KAB 50 Orang








SUMBERDANA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1002 03 035 010 Promosi Produk Pangan Lokal Jumlah keikutsertaan pada event pameran nasional Nasional 1 Kali 70.000.000 APBD KAB 1 Kali 70.000.00002 03 036 Program Peningkatan Perencanaan,

Pengawasan dan Evaluasi PembangunanBidang Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan data dan informasiketahanan pangan


100 % 440.000.000 100 % 465.000.000

02 03 036 001 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Intensitas rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Lampung Barat 1 Kali 140.000.000 APBD KAB 1 Kali 160.000.000Intensitas rapat pokja teknis Dewan KetahananPangan

Lampung Barat 2 Kali APBD KAB 3 Kali

02 03 036 002 Pengembangan Jaringan Teknologi dan InformasiKetahanan Pangan

Jumlah kampanye dan publikasi melalui radio Lampung Barat 24 Kali 160.000.000 APBD KAB 24 Kali 165.000.000Expo ketahanan pangan Nasional 1 Kali APBD KAB 1 Kali

02 03 036 003 Rapat koordinasi pembangunan ketahanan pangan Intensitas pelaksanaan rapat koordinasi antarstakeholder ketahanan pangan

Lampung Barat 1 Kali 50.000.000 APBD KAB 1 Kali 50.000.000

02 03 036 004 Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan Jumlah peserta pelatihan penyusunan FSVA Lampung Barat 15 Orang 45.000.000 APBD KAB Orang 45.000.00002 03 036 005 Penyusunan Buku Statistik Ketahanan Pangan

Daerah.Jumlah dokumen statistik ketahanan pangan Liwa 1 Dokumen 45.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 45.000.000

TOTAL 5.151.420.200 5.355.420.200

DINAS KETAHANAN PANGAN - lampungbaratkab.go.id

Documents