Top Banner
sub Bagian Humas dan Tata usaha BpK Rl perwa\tr\an trrovinsi Ba\\ J, ' l!::, tl,ili, iqtr ,r','.:' nu''+.- Wr tsa}[fl trosf "Kasusrurupffi"-- Dihukum Tuiuh Tahun. Sans Putra YogaNukan PK Alasan PK, pihak terpidana Sang Pulra Yoga merdbeber sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah putusan hakim MA yang mengadili sendiri perkara KUD Sulahan dengan bunyi putusan "Menyatakan Sang Putra Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melekukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama". Majelis hakim kasasi dinilai salah atau keliru dalam memutus perkara o quo, di mana perbuatan yang terbukti dilakukan bersama- sama Sang Yoga (pemohon PK) dan Kadek Budiartawan, namun mendapatkan putusan yang berbeda. Di mana, Sang Yoga kena tujuh tahun denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 3,1 miliar, sementara Budiartawan diputus onslag. Suryatin dalam permohonan PK-nya mengatakan, barang siapa turut serta melakukan adalah pelaku, Jika seseorang bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka satu ter- hadap yang lain dinamakan sebagai turut melakukan. Atas dasar itu, Suryatin memohon majelis hakim PK diharapkan mengabulkan permohonan PK Sedana Yoga dan membatal' kan putusan MA RI 10 Agustus 2016 yang membatalkan pu- tusan Pengadilan Tipikor Denpasar. Menyatakan perbuatan Sang Yoga tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan terpidana dikeluarkan dari tqtranan. SANG Nyoman Putra Yoga yang sebelumnya menjabat Manager KUD Sulahan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung (MA). Meskipun "bebas" di Pengadilan Tipikor Denpasar, hakim MA membatalkan putusan tersebut dan Sang Putra Yoga yang merupakan saudara kandung Wakil Bupati Bangli dihukum selama tujuh tahun penjara. Selain itu, Sang Putra Yoga juga dihukum membayar denda Rp 200 juta dan apabila tidak dibayar maka dipidana kurungan selama enam bulan. Hakim MA juga membebankan Sang Putra Yoga mem' bayar uang pengganti sebesar Rp 3.154.145.337,50. Semen' tara Kadek Budiartawan yang merupakan Sekretaris KUD Sulahan sekaligus KSP Sulahan dinilai terbukti bersalah namun bukan merupakan perbuatan pidana korupsi, tetapi masalah keperdataan karena ada perjanjian dengan pihak LPDB. Sehingga majelis memutus perkara Kadek Budiar' tawan onslag. Atas perbedaan putusan inilah membuat Sang Putra Yoga meradang dan melalui kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya dan kawan-kawan, mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sidans PK dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Den- pasar, Rabu (31/1) kemarin, dengan ketua majelis hakim I {ayan Sukanila. Sebelumnya, Sang Putra Yoga dan Sebelumnya, Sang Putra Yoga dan Kadek Budiartawan diadili atas kasus dugaan korupsi di KUD Sulahan yang diadr[ atas kasus dugaan korupsr ctr KUU Sulahan yang sumber dananya pinjaman dari LPDB. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkara ini onslag. Dalam pengambilan keputusan, majelis hakim saat itu tidak kompak atau berbeda (disenting oponion) pas- alnya satu orang hakim mengatakan perbuatan terpidana alnya satu orang hakim mengatakan perbuatan terpidana alnya satu orang hakrm mengatakan perb' adalah terbukti melakukan korupsi. (asa) Edisi Hal : Kanig, 1 tebruari totS 5
3

Dihukum Tahun. Sans YogaNukan PK...sumber dananya pinjaman dari LPDB. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkara ini onslag. Dalam pengambilan keputusan,

Jan 27, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Dihukum Tahun. Sans YogaNukan PK...sumber dananya pinjaman dari LPDB. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkara ini onslag. Dalam pengambilan keputusan,

sub Bagian Humas dan Tata usaha BpK Rl perwa\tr\an trrovinsi Ba\\

J, 'l!::,tl,ili,

iqtr,r','.:' nu''+.-

Wrtsa}[fl trosf"Kasusrurupffi"--

Dihukum TuiuhTahun. Sans PutraYogaNukan PK

Alasan PK, pihak terpidana Sang Pulra Yoga merdbebersejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah putusanhakim MA yang mengadili sendiri perkara KUD Sulahandengan bunyi putusan "Menyatakan Sang Putra Yogaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melekukantindak pidana korupsi secara bersama-sama". Majelis hakimkasasi dinilai salah atau keliru dalam memutus perkara oquo, di mana perbuatan yang terbukti dilakukan bersama-sama Sang Yoga (pemohon PK) dan Kadek Budiartawan,namun mendapatkan putusan yang berbeda. Di mana, SangYoga kena tujuh tahun denda Rp 200 juta dan membayaruang pengganti Rp 3,1 miliar, sementara Budiartawandiputus onslag.

Suryatin dalam permohonan PK-nya mengatakan, barangsiapa turut serta melakukan adalah pelaku, Jika seseorangbersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka satu ter-hadap yang lain dinamakan sebagai turut melakukan. Atasdasar itu, Suryatin memohon majelis hakim PK diharapkanmengabulkan permohonan PK Sedana Yoga dan membatal'kan putusan MA RI 10 Agustus 2016 yang membatalkan pu-tusan Pengadilan Tipikor Denpasar. Menyatakan perbuatanSang Yoga tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana, melepaskan terpidanadari segala tuntutan hukum dan memerintahkan terpidanadikeluarkan dari tqtranan.

SANG Nyoman Putra Yoga yang sebelumnya menjabatManager KUD Sulahan diadili sendiri oleh MahkamahAgung (MA). Meskipun "bebas" di Pengadilan TipikorDenpasar, hakim MA membatalkan putusan tersebut danSang Putra Yoga yang merupakan saudara kandung WakilBupati Bangli dihukum selama tujuh tahun penjara. Selainitu, Sang Putra Yoga juga dihukum membayar denda Rp200 juta dan apabila tidak dibayar maka dipidana kurunganselama enam bulan.

Hakim MA juga membebankan Sang Putra Yoga mem'bayar uang pengganti sebesar Rp 3.154.145.337,50. Semen'tara Kadek Budiartawan yang merupakan Sekretaris KUDSulahan sekaligus KSP Sulahan dinilai terbukti bersalahnamun bukan merupakan perbuatan pidana korupsi, tetapimasalah keperdataan karena ada perjanjian dengan pihakLPDB. Sehingga majelis memutus perkara Kadek Budiar'tawan onslag.

Atas perbedaan putusan inilah membuat Sang PutraYoga meradang dan melalui kuasa hukumnya, SuryatinLijaya dan kawan-kawan, mengajukan Peninjauan Kembali(PK). Sidans PK dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Den-pasar, Rabu (31/1) kemarin, dengan ketua majelis hakim I

{ayan Sukanila.Sebelumnya, Sang Putra Yoga danSebelumnya, Sang Putra Yoga dan Kadek Budiartawan

diadili atas kasus dugaan korupsi di KUD Sulahan yangdiadr[ atas kasus dugaan korupsr ctr KUU Sulahan yangsumber dananya pinjaman dari LPDB. Di PengadilanTipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkaraini onslag. Dalam pengambilan keputusan, majelis hakimsaat itu tidak kompak atau berbeda (disenting oponion) pas-alnya satu orang hakim mengatakan perbuatan terpidanaalnya satu orang hakim mengatakan perbuatan terpidanaalnya satu orang hakrm mengatakan perb'adalah terbukti melakukan korupsi. (asa)

Edisi

Hal

: Kanig, 1 tebruari totS

5

Page 2: Dihukum Tahun. Sans YogaNukan PK...sumber dananya pinjaman dari LPDB. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkara ini onslag. Dalam pengambilan keputusan,
Page 3: Dihukum Tahun. Sans YogaNukan PK...sumber dananya pinjaman dari LPDB. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkara ini onslag. Dalam pengambilan keputusan,

t'Bll Lox.'

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Bal Post

Edisi

Hal

. KafylrS, I febfuact Zp tJ

;LL

i

Penghargaan LAKIP 2018

Bule,leng I(embali

.PEMERINTAH Kabu-paten (Pemkab) Bulelengkembali meraih penghar-gaan dalam penyusunanLaporan Akuntabilitas Kin-erja Instansi Pemerintah(LAKIP). Penghargaan inidiserahkan KementerianPendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Bi-rokrasi (Kemen-PAN RB).Dalam penghargaan ini,Pemkab Buleleng mendapatnilai B dengan total nilai67.65. Sebelumnya, daerahberjuluk Bumi Panji Saktiini juga mendapat nilai B,namun saat itu total nilaiyang dikumpulkan 60.59. Ituartinya, dalam I"AKIP tahunini Buleleng mampu menin-gkatkan capaian nilainya.

Penghargaan LAKIP dis-erahkan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi(Men-PAN RB) Asman Ab-nur kepada Wakil BuPa-ti Buleleng dr. I Nyoman

Raih NilaL BSutjidra, Sp.OC. di lobiHotel Nusa Dua, Badung,Rabu (31/1) kemarin. Tu-rut mendampingi peneri-maan penghargaan ini Ke-pala Badan PerencanaanPembangunan DaerahPenelitian Pengembangan(Bapppeda Litbang) GedeDharmaja, N{.Si., KepalaInspektorat Daerah I PutuYasa, dan Kabag HumasProtokol Setda BulelengMade Supartawan.

Wakil Bupati NyomanSutjidra merngatakan, peng-hargaan ini selain menjadikebanggaan, j.tga sebagaicapaian prestasi kinerjasegenap jajaran PemkabBuleleng. Penghargaan inijuga dijadikan pelecut jaja-rannya meningkatkan kin-erja dalam evaluasi LAKIPdi tahun berikutnya. Un-tuk itu, pihaknya menga-jak peningkatan kinerja,efisiensi dan efektivitasmasing-masing Organisasi

Perangkat Daerah (OPD).Sehingga penilaian tahundepan bisa mendapat nilaiBB. Di samping itu, tahundepan pengelolaan ang-garan agar direncanakandengan baik agar mampumeningkatkan kesejahter-aan masyarakat. "Ke depandengan kinerja lebih dit-ingkatkan, efisiensi efek-tivitas dari kinerja SKPDbisa ditingkatkan, mudah-mudahan bisa memperolehnilai BB," katanya.

Sementara itu, MenteriPendayagunaan Apara-tur Negara dan ReformasiBirokrasi Asman Abnurmengatakan untuk menca-pai efisiensi tinggi LAKIPharus menjadi model olehpemerintahan, baik tin-gat pusat sampai daerah.Kemen-PAN RB menarget-kan tahun 2018 tidak adalagi kabupaten atau kotayang mendapt nilai CC. Se-baliknya, daerah dituntut

mendapat minimal nilai B.Menurut Asman Abnur,

sudah banyak gubernur yangdapat nilai A serta bupati yangmendapat nilai BB harus rnen-jadi mentor dan prestasinl'aitu ditularkan ke daerah lain.

Dengan demikian, semuadaerah di Indonesia mampumendapatkan nilai yang sama."Kalau ini terus digelorakanIndonesia maka akan men-jadi negara yang makmur,"tegasnya. (adf542)

A TNSTAN

lAryIf - Wakil Bupati Buleleng d.r. Nyoman Sutjidra,Sp.OG. -menerima penghargaanlAKlp 20 I s, Rab; 6 UI)