Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan ... · Web viewPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Langensari Tahun 2014-2018, merupakan bentuk pelaksanaan perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Langensari merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar. Renstra Kecamatan Langensari disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD Kota Banjar. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Langensari disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kota Banjar yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya.

Untuk itu, sebagai organisasi perangkat daerah yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, Kecamatan Langensari dalam lima tahun kedepan diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian misi kota banjar yang ke empat yaitu Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanannya, untuk itu perlu dukungan sumber daya aparatur yang punya integritas, disiplin dan profesional.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Langensari Kota Banjar, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penunjang penyelenggaraan pembangunan kota banjar karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Banjar terutama dalam hal peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.

Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi yang ada, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi percepatan terwujunya tujuan pembangunan di Kota Banjar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Langensari menyusun Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2014-2018.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan rencana Strategis Kecamatan Langensari Tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

22.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

23.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6);

24.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

25.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11);

26.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

27.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Langensari Tahun 2014-2018 selanjutnya disebut RENSTRA disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders termasuk masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Banjar yang berkesinambungan.

Dokumen perencanaan ini menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Banjar 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Kecamatan Langensari dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Langensari adalah :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan;

2. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasanpada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Langensari tahun 2014-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab IPendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab IIGambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan; sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Langensari.

Bab IIIIsu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi , tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Kecamatan Langensari.

Bab VRencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Langensari selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VIIndikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kecamatan Langensari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Langensari, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LANGENSARI

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kota Banjar menyebutkan kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan susunan Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar.

Kecamatan Langensari berkedudukan sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Banjar yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Kecamatan Langensari.

Kecamatan Langensari dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjar. Adapun tugas Kecamatan adalah untuk membantu tugas Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kehidupan Kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Langensari

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Banjar, Kecamatan dipimpin oleh Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Unsur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Camat;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;

c. Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat

1. Sekretariat;

2. Seksi Pemerintahan;

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

4. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Banjar berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan Di Wilayah Kota Banjar :

(CAMATRIANY DWI SETIANINGRUM, S.STP.,M.SiNIP. 19841016 200312 2 001RIANY DWI SETIANINGRUM, S.STP.,M.SiNIP. 19841016 200312 2 001)

(SEKRETARIS CAMATBUDI KUSWANDANI,S.SosNIP. 19790603 200901 1 002)

c. (JABATANFUNGSIONAL)

d. ----------------------------------

(KASI EKBANG) (KASI PMKS) (KASI TRANTIB) (KASI PEMERINTAHANIDA PARIDA,S.IPNIP. 19710105 199802 1 003)

e.

f.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Langensari

(Berdasarkan Pertaturan Walikota Banjar No. 29 Tahun 2010 tentang Tugas pokok, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi kecamatan di wilayah Kota Banjar)

2.1.1 Camat

Camat Mempunyai tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Camat;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayahnya;

d. pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemberian perizinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya;

e. perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya;

f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya;

g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelengg araan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya;

h. pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang di limpahkan oleh Walikota.

Camat mempunyai tugas terdiri dari :

1. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam lingkup tugasnya;

2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang kecamatan;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan kelembagaan desa serta kesejahteraan rakyat;

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

6. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

7. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

8. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

10. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

11. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI;

13. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Walikota;

14. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

15. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

16. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

17. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

18. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tehadap pemerintah Desa/Kelurahan meliputi administrasi umum, administrasi keuangan melalui kas opname Desa setiap triwulan;

19. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota;

20. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

21. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

22. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

23. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

24. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah di kecamatan;

25. Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

26. Menyelenggarakan perizinan sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;

27. Merumuskan dan memberikan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;

28. Memberikan dukungan atau fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

29. Melaksanakan kegiatan administrasi, pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan kecamatan serta melaksanakan penyusunan laporan dan pengisian buku administrasi sesuai petunjuk yang ditentukan;

30. Melaksanakan pembinaan program kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana, serta program pemukiman penduduk dan transmigrasi;

31. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam;

32. Melaksanakan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, perlindungan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

33. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

34. Melakukan verifikasi dan menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk (KTP), serta administrasi kependudukan lainnya;

35. Melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, pedagang asongan, kios, warung dan toko untuk ketertiban dan keindahan ;

36. Memfasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaaan, perekonomian, usaha industri kecil, bantuan pembangunan desa, usaha tani, pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pertanahan;

37. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan desa/kelurahan berdasarkan laporan dari desa/kelurahan;

38. Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, pengembangan keolahragaan dan seni, pengembangan kepramukaan, pengembangan generasi muda, pengembangan peranan wanita, kerukunan antar umat beragama dan kesejahteraan masyarakat;

39. Melaksanakan pembinaan progam pemanfaatan aset desa/kelurahan dan pembinaan pemanfaatan sarana pemerintah daerah;

40. Melaksanakan pengawasan tempat perjudian, tempat praktek wanita tuna susila/PSK, panti sosial, panti jompo, tempat penampungan anak/penitipan anak dan tempat strategis lainnya;

41. Melaksanakan pengawasan pengaturan pemanfaatan tata ruang kecamatan dan mengoordinasikan tata kota/tata ruang kecamatan, keindahan, kebersihan, pertamanan dan penyehatan lingkungan;

42. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur;

43. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan, dan penggunaan biaya lain untuk penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan;

44. Memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya sebagai pendapatan daerah;

45. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan kecamatan, alat tulis kantor dan barang inventaris sesuai kewenangan yang dimiliki;

46. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan menetapkan indikator kinerja kegiatan kecamatan;

47. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan menilai prestasi kerja bawahan melalui DP3 sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

48. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan penyelenggaraan kecamatan;

49. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang terdiri dari pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat;

50. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan kepada Walikota; dan

51. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;

b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait;

c. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e. pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;

f. pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Kecamatan terdiri dari :

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sekretariat kecamatan sebagai acuan pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c. menyusun rencana anggaran belanja kebutuhan kecamatan untuk penyelenggaraaan pemerintahan kecamatan;

d. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan guna menunjang kegiatan kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;

e. melaksanakan kegiatan urusan perlengkapan, sarana prasarana, rumah tangga, protokol, humas, administrasi perjalanan dinas Camat;

f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/UPTD dan instansi vertikal yang ada di lingkup kecamatan;

g. melaksanakan evaluasi kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan;

h. menyiapkan, meneliti, menandatanggani/memaraf surat, naskah dinas lain sesuai kewenangan;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pengangkatan menjadi PNS, usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kesejahteraan, pensiun dan pemberhentian pegawai, usul penetapan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen di lingkungan kecamatan;

j. melaksanakan pembinaan administrasi Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan;

k. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

l. mengoordinasikan, mengumpulkan dan menyiapkan konsep penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) kecamatan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur;

m. menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. menyiapkan konsep pengadaan barang, pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan sesuai ketentuan yang berlaku;

o. melaksanakan pembinaan kelompok jabatan fungsional dan menilai prestasi kerja bawahan melalui DP3 sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;

p. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan;

q. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan penyelenggaraan pemerintah kecamatan;

r. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan kecamatan;

s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

t. menyusun telaahan staf berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan;

e. penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RW dan RT;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan;

h. memfasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pendapatan daerah lainnya;

i. memfasilitasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

j. penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan;

k. menyusun telaahan staf sesuai dengan bidang tugasnya;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan terdiri dari :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

d. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tertib administrasi;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah serta perangkat desa dan/atau kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahan;

f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

g. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;

h. memfasilitasi penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada Walikota;

i. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;

j. memfasilitasi penataan desa/kelurahan, dan menyiapkan bahan penyusunan program dan pedoman pembinaan pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan;

k. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;

l. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kota di tingkat kecamatan;

m. melaksanakan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan pindah penduduk;

n. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kota di wilayah kerjanya;

o. menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan dengan melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait;

p. menyiapkan bahan pembinaan dan inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa/kelurahan termasuk mutasi tanah desa/banda desa/kelurahan;

q. melaksanakan pembinaan program pemanfaatan tanah desa/kelurahan, tanah kas desa/kelurahan, aset desa/kelurahan dan sarana prasarana pemerintah daerah;

r. melaksanakan pembinaan mengenai program pemanfaatan tanah kas desa/kelurahan;

s. menyiapkan bahan pembinaan administrasi dan mengkoordinasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak daerah, retribusi dan pajak lainnya;

t. menilai prestasi kerja bawahan melalui DP3 sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

u. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

b. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial ;

c. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;

d. pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;

e. penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

f. penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama;

g. penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;

h. pengelolaan administrasi keluarga miskin;

i. penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

j. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;

k. evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

a. menyusun program kerja dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

b. menyiapkan bahan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

e. penyusunan program pembinaan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat serta rehabilitasi penyandang masalah sosial;

f. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar umat beragama;

g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, lembaga sosial, Keluarga Berencana dan PKK;

h. menyusunan program pembinaan terhadap pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga serta kepramukaan;

i. menyiapkan bahan dalam rangka penanggulangan bencana alam;

j. memberikan penilaian kepada staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf;

k. menyiapkan penyusunan program usaha pembinaan dengan memberikan petunjuk teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

l. menyiapkan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

m. melaksanakan pembinaan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;

p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

q. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

r. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

s. melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

t. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;

u. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menciptakan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

v. menyampaikan bahan pembinaan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan urusan Ekonomi dan Pembangunan, melaksanakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan Umum;

b. perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan Pembangunan diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana Desa/Kelurahan dan pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan;

d. pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

e. perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;

f. pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;

g. pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perizinan/rekomendasi;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan lingkup kecamatan;

i. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;

j. pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;

k. pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;

l. pembinaan, pengembangan serta pemantauan terhadap perkembangan perindustrian dan perdagangan, Pertambangan dan Energi, Perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah;

m. pengkoordinasian program peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan;

n. pengkoordinasian pelaksanaan Pembangunan swadaya masyarakat;

o. pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa dan kelurahan;

p. pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pelayanan, terdiri dari :

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pelayanan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

c. melakukan pembinaan, pengawasan, evalusi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d. mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;

e. menyelenggarakan pelayanan umum surat-menyurat dan administrasi kependudukan;

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh sinkronisasi pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan administrasi pelayanan umum, meliputi KTP, KK dan administrasi pelayanan umum lainnya;

h. mengadakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;

i. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum, dan administrasi kependudukan;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan swasta di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

k. memberikan penilaian kepada staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi staf;

l. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian desa;

m. menyusun konsep pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian, produksi dan distribusi;

n. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa;

p. melaksanakan monitoring pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

q. mengevaluasi hasil pembangunan, peningkatan prakarsa serta swadaya murni masyarakat, gotong royong dengan inventarisasi data dan laporan untuk mengetahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

t. menyusun telaahan staf sesuai dengan bidang tugasnya; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;

d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;

e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

f. pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip);

g. penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi izin;

h. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan; dan

i. pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :

a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban dan penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;

c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;

d. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;

f. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

g. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;

h. melaksanakan pembinaan dalam upaya pembrantasan penyakit masyarakat;

i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

j. melakukan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip);

k. menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi izin;

l. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan;

m. melaksanakan pembinaan dan penertiban pengusaha, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dokar, angkutan umum lainnya dan koordinasi dengan instansi yang terkait;

n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh keterpaduan pelaksanaan tugas;

o. menggerakkan dan membina semangat bela negara, perlindungan masyarakat dan siskamling;

p. menginventarisasi permasalahan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

r. menyusun telaah staf sesuai bidang pokok dan fungsinya;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional yang berlaku.

Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kerja Dan Hubungan Kerja

Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan. Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi wajib memimpin bawahannya dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kecamatan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Camat berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bawahan lainnya di lingkungan kecamatan dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam penyampaian laporan tembusan laporan wajib disampaikan kepadasatuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan menyampaikan laporan secara berkala disampaikan kepada Camat dan Sekretaris Kecamatan menyusun laporan berkala Camat disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Para Kepala Seksi di lingkungan kecamatan bertanggung jawab kepada Camat dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.2. Sumber Daya di Kecamatan Langensari

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Langensari memiliki pegawai sebanyak 19 Orang yang terdiri dari 6 orang pejabat structural, dengan dibantu oleh 4 orang staf yang bersatus PNS dan 6 orang non PNS ditambah 3 orang yang berada di Desa sebagai Sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1

a. Daftar Pegawai Kecamatan Langensari yang berstatus PNS

No

Nama/NIP

Pangkat/

Gol

Jabatan

1

M. Dasuki Soleh, SH,M.Si

196006301992031001

III/d

Camat

2

Dedi Suryadi, SSTP, M.Si

198011111999121001

III/c

Sekretaris Kecamatan

3

Elis Mulyati, SIP

196504061989012003

III/d

Kasi PMKS

4

Sugaryo,SIP

196307081986031013

III/d

Kasi Trantib

5

Rahwan

195904041989031007

III/c

Kasi. Ekbang dan yanum

6

Mumu Indra S

196409031990031008

III/c

Kasi Pemerintahan

7

Kahdi, SH

196407041994031003

III/d

Pelaksana

8

Siti Ruminah

196306041993022002

III/a

Pelaksana

9

Pardiman Sudiyono

197209042010011002

II/b

Pelaksana

10

Dedi hartono

196609251993031009

II/b

Pelaksana

11

Parno Efendi

196204052007011015

II/b

Sekdes Waringinsari

12

Wasman Udayana

198205092007011001

II/b

Sekdes Kujangsari

13

Asep Herawan

196912162008011016

II/b

Sekdes Rejasari

Tabel 2.2

b. Daftar Pegawai Kecamatan Langensari yang berstatus Non PNS

No

Nama

N I P

Pangkat/Gol

Jabatan

1

Yudi Mulyana,SIP

-

-

Staf

2

Kokom Komariah

Staf

3

Meti Kusmiati,S.Sos

Staf

4

Endang s

Staf

5

Sumini

Staf

6

Taryana

jasa kebersihan

2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Langensari didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kecamatan Langensari

NO

SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

KET

1

Gedung Kantor

1

2

Kendaraan Roda 4

2

3

Kendaraan Roda 2

21

9 unit di kec 12 unit di desa

4

Komputer/PC

3

5

Laptop

6

6

Printer

6

7

Air Conditioning (AC)

4

8

Meja

38

9

Kursi Rapat

90

10

Kipas Angin

10

11

Lemari Arsip

12

12

Filling Kabinet

5

13

Brankas

1

14

Televisi

1

15

Sound system

1

16

Infocus

1

17

Dispenser

3

18

Papan informasi

1

19

Tlp/fax

1

20

Kulkas

1

21

Kursi citose

12

22

Kursi kerja

9

Sumber: Bagian Aset Kec. Lanensari (Juli, 2014)

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Langensari

Kinerja pelayanan kecamatan meliputi fasilitasi, verifikasi dan penandatanganan formulir pengantar administrasi pelayanan umum kepada masyarakat. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

2.3.1Kinerja Pelayanan seksi Pemerintahan

Tabel 2.4

No.

Jenis Pelayanan

Realisasi Tahunan

Ket.

2012

2013

1

Register Kependudukan pindah datang, lahir mati

1.233

475

2

Register KK dan KTP

12.004

6.901

3

Laporan Bulanan Kependudukan (Lampid)

12

12

4

Register Keterangan Ahli Waris

24

32

5

Register Surat Keterangan Tanah

18

21

6

Fasilitasi Pembuatan Akta Tanah

16

17

JUMLAH

13.307

7.458

2.3.2Kinerja Pelayanan Seksi Ekbang dan Pelayanan Umum

Tabel 2.5

No.

Jenis Pelayanan

Realisasi Tahunan

Ket.

2012

2013

1

IPPT

19

39

2

IMB

19

42

3

HO

15

32

4

SIUP

12

22

5

TDP

7

19

6

TDI

4

6

7

Laporan Penggunaan BBM

12

12

8

Fasilitasi Musrenbang

7

7

9

Fasilitasi Tera Ulang

1

1

10

Fasilitasi Pasar Rakyat

1

1

JUMLAH

97

181

2.3.3Kinerja Pelayanan Seksi PMKS

Tabel 2.6

No.

Jenis Pelayanan

Realisasi Tahunan

Ket.

2012

2013

1

Pelayanan SKTM

243

386

2

Pelayanan Pengantar Nikah

76

3

Fasilitasi Distribusi Nikah

13

15

JUMLAH

256

477

2.3.4Kinerja Pelayanan Seksi Trantib

Tabel 2.7

No.

Jenis Pelayanan

Realisasi Tahunan

Ket.

2012

2013

1

SKCK

1362

845

2

Surat izin Rame-rame (Hajatan, hiburan)

177

202

3

Pengantar izin bepergian

4

Surat izin bersih diri

3

5

JUMLAH

1539

1050

Rentra Kecamatan Langensari 2014 -2018 51

2.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Langensari

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Langensari

Kota Banjar

NO

Indikator

Kinerja

Target SPM

Target

IKK

Target Indikator Lainya

Target Renstra

Realisasi Capaian

Rasio capaian

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Meningkatnya klualitas SDM Pegawai kecamatan melalui kegiatan sosialisasi,Bintek, dll

4 org

8 org

12 0rg

16 org

20 org

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1

1

1

1

1

2

Tersedianya sarana operasional kantor

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1

1

1

1

1

3

Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

1

1

1

1

1

4

Terlaksananya pembinaan terhadap perangkat desa/kelurahan/lembaga kemasyarakatan

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1

1

1

1

1

5

Terpenuhinya pelayanan masyarakat

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1

1

1

1

1

6

Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga perekonomian/pelaku usaha

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1

1

1

1

1

7

Tercapainya penerimaan PBB

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

1

1

1

1

1

8

Terbentuknya BUMDES di desa/kelurahan

6 BUMDES

0%

0%

0%

0%

6 BUMDES

0%

0%

0%

0%

1

9

Terlaksananya fasilitasi pelayanan perijinan

85%

87%

90%

92%

95%

85%

87%

90%

92%

95%

1

1

1

1

1

10

Terlaksananya pembinaan/fasilitasi kegiatan bidang pendidikan

72%

74%

76%

78%

80%

72%

74%

76%

78%

80%

1

1

1

1

1

Terlaksananya pembinaan/fasilitasi kegiatan bidang Kesehatan

72%

74%

76%

78%

80%

72%

74%

76%

78%

80%

1

1

1

1

1

Terlaksananya pembinaan/fasilitasi kegiatan bidang pembrdayaan perempuan/pkk/DW

85%

87%

90%

92%

95%

85%

87%

90%

92%

95%

1

1

1

1

1

Terlaksananya pembinaan/fasilitasi kegiatan bidang keagamaan

72%

74%

76%

78%

80%

72%

74%

76%

78%

80%

1

1

1

1

1

Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

22

20

18

17

16

22

20

18

17

16

1

1

1

1

1

Menurunnya pelanggaran penegakan Perda

22

20

18

17

16

22

20

18

17

16

1

1

1

1

1

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kecamatan Langensari

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BELANJA DAERAH

1971124861

1302279754

1157875744

1775650000

1292009883

1790007918

1391463943

1268833659

1200018229

91

71

93

Belanja tidak langsung

957874861

937165676

110360744

1490050000

812498083

845999834

984114491

742071199

88

66

91

· Belanja pegawai

957874861

937165676

1110360744

1539300000

1005899833

845999834

1151875744

1033364491

924621199

88

67

92

· Belanja bunga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

· Belanja subsidi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

· Belanja hibah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

· Belanja bantuan sosial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

· Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

· Belanja tidak terduga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja langsung

1013250000

273000000

285600000

323500000

275397030

· Belanja pegawai

16000000

-

38015000

49250000

37300000

-

-

-

-

-

· Belanja barang dan jasa

159000000

148453500

192840000

225566000

214821780

· Belanja modal

838250000

86531500

43510000

60634000

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan di Kecamatan Langensari

2.4.1. Tantangan Pelayanan di Kecamatan Langensari

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Langensari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah sangat beragam. Kecamatan Langensari harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelayanan Kepada Masyarakat.

Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua kelompok dan element masyarakat. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan pelayanan.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Langensari antara lain adalah:

1) Masih Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan.

2) Minimnya Tingkat Pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Kecamatan Langensari

3) Minimnya sarana prasarana pelayanan publik.

4) Terbatasnya anggaran operasional kecamatan.

5) Masih tumpang tindihnya kegiatan dengan OPD teknis.

6) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;

2.4.2. Peluang Pelayanan di Kecamatan Langensari

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Kecamatan Langensari meliputi:

1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat.

2) Ada indikasi meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan,

3) Kondhusifitas lingkungan kecamatan Langensari yang aman dan damai

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kondisi atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Langensari sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Langensari

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Langensari antara lain :

1) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: Perencana, Akuntansi, pembukuan, teknik bangunan dan kemampuan operasionalisasi komputer;

2) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya Kelembagaan, ditingkat desa dan kelurahan sebagai pendukung kelancaran pelayanan. (kemampuan RT,RW dan Perangkat desa/kel dalam memberikan pengantar pelayanan)

3) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;

4) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

5) Kurang jelasnya (rancu) pembagian tugas antar seksi sesuai ketentuan Perwal No 29 th 2010;

6) Masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan OPD teknis;

7) Luasnya wilayah kerja dan padatnya penduduk di Kecamatan Langensari;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Langensari sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Banjar sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014 – 2018.

Visi Kota Banjar :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat

Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera

Menuju Banjar Agropolitan”

Misi Kota Banjar :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai a process of enlarging people’s choice atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi, bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk mewujudkan segala cita-cita.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas, mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan faktor networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah ekonomi yang besar.

Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai tambahnya meresap di Kota Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Istilah berkelanjutan digunakan untuk konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme dan ancaman dari luar merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Langensari. Hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke-4 ”Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government”.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Kecamatan Langensari dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintah sehingga pelayanan prima di Kota Banjar benar-benar terwujud.

3.3. Penentuan Isu Isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Langensari bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang profesional;

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat;

3. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Minimnya pembinaan yang terintegrasi dan sistematis terhadap aparatur pemerintah;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN LANGENSARI

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Langensari di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjar , maka visi Kecamatan Langensari Tahun 2014-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DI KECAMATAN LANGENSARI TAHUN 2018”

Pelayanan berkualitas dan profesional merupakan kata kunci atau landasan bagi Kecamatan Langensari dalam mencapai visi.

1. Berkualitas adalah mempunyai nilai lebih dan bermakna dalam pemberian pelayanan;

2. Profesional adalah memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, kompeten dibidangnya, mempunyai jiwa berkompetisi/ bersaing secara jujur dan Sportif, serta menjunjung tinggi etika Profesi.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Langensari Kota Banjar tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen kecamatan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi kecamatan langensari adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2) Meningkatkan disiplin aparatur;

3) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme kinerja Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintahan Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

a) Meningkatnya jumlah pengguna pelayanan di kecamatan langensari;

2. Meningkatkan disiplin aparatur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

a) Menurunnya persentase aparatur yang terkena sanksi disiplin;

3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

a) Meningkatnya persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan;

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah dapat menjabarkan sampai kepada tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dapat dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Langensari dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamtan Langensari Tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

a) Pelayanan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran

b) Sikap dan perilaku aparat dalam memberikan pelayanan

2. Meningkatnya disiplin aparatur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

a) Tingkat kehadiran aparat

b) Menurunnya persentase aparatur yang terkena sanksi disiplin;

3. Meningkatnya kompetensi, profesionalisme kinerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a. Tertib administrasi kepegawaian.

g. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.

h. Tertib administrasi keuangan.

i. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti .

TABEL 4.1

tujuan dan sasaran

rencana strategis tahun 2014 - 2018

KECAMATAN LANGENSARI

Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO

TUJUAN

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan

A

Kelengkapan sarana dan kemampuan SDM

Meningkatnya kualitas pelayanan

1. Meningkatnya jumlah pengguna layanan di kecamatan langensari

75

75,5

76

76,5

77

2. Meningkatnya jumlah pengguna layanan di kecamatan langensari

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

Misi II: Meningkatkan disiplin aparatur

NO

TUJUAN

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Meningkatkan disiplin aparatur

Menurunnya prosentase aparatur yang terkena sanksi disiplin

Meningkatnya disiplin aparatur

Tingkat kehadiran aparat

100%

100%

100%

100%

100%

Menurunnya aparat yang terkena sanksi

0,5%

0%

0%

0%

0%

Misi III: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur

NO

TUJUAN

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur

Meningkatnya kemampuan aparatur

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur

Meningkatnya prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

75%

76%

77%

78%

80%

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi kecamatan langensari dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat diuraikan strategi kecamatan langensari adalah:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Strategi: Peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pelayanan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai

b) Penerapan pelatihan khusus dalam bidang pelayanan

2. Sasaran 2: Meningkatnya disiplin pegawai

Strategi: Menegakkan peraturan perundang–undangan tentang disipin.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Memberikan sanksi yang tegas kepada semua aparatur pemerintah sesuai dengan tingkat kesalahan/pelanggaran disiplinnya.

3. Sasaran 3: Meningkatnya kompetensi, profesionalisme kinerja aparatur

Strategi: Mengembangkan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.

b) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)

Rentra Kecamatan Langensari 2014 -201853

TABEL 4.2

STRAEGI DAN KEBIJAKAN

KECAMATAN LANGENSARI

Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

STRATEGI

KEBIJAKAN

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan

A

Kelengkapan sarana dan kemampuan SDM

Meningkatnya kualitas pelayanan

IKM pelayanan Publik di kecamatan

75

75,5

76

76,5

77

Peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pelayanan

a. Penyediaan sarana prasarana yang memadai

Meningkatnya jumlah pengguna layanan di kecamatan langensari

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

b. Penerapan pelatihan khusus dalam bidang pelayanan

Misi II: Meningkatkan Disiplin Aparatur

NO

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

STRATEGI

KEBIJAKAN

2014

2017

2018

1

2

3

11

11

6

11

12

9

10

11

12

1.

Meningkatkan disiplin aparatur

Menurunnya prosentase aparatur yang terkena sanksi disiplin

Meningkatnya disiplin aparatur

Tingkat kehadiran aparat

100%

100%

100%

100%

100%

Menegakkan peraturan perundang-undangan tentang disiplin

Memberikan sanksi yang tegas kepada semua aparatur pemerintah sesuai dengan tingkat kesalahan/pelanggaran disiplinnya

Menurunnya aparat yang terkena sanksi

100%

100%

100%

100%

100%

Misi III: Meningkatnya Kompetensi dan profesionalisme aparatur

NO

TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

STRATEGI

STRATEGI

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN

STRATEGI

KEBIJAKAN

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

11

11

6

11

12

9

10

11

12

1.

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur

Meningkatnya kemampuan aparatur

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur

Meningkatnya prosentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

75%

76%

77%

78%

80%

Mengembangkan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi

Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment

Rentra Kecamatan Langensari 2014 -2018 71

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan kecamatan langensari guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Langensari yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014 – 2018 meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (Outcome): Meningkatnya pelayanan perkantoran.

Indikator kinerja:

a. Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan

b. Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

c. Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian

Kegiatan:

1) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil (Outcome): Meningkatnya optimalisasi pelayanan.

Indikator kinerja:

a. Pelayanan tepat waktu

b. Pelayanan tepat sasaran

Kegiatan:

1) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran

3. Peningkatan disiplin aparatur

Hasil (Outcome): Meningkatnya disiplin aparatur.

Indikator kinerja:

a. Tingkat kehadiran

b. Menurunnya tingkat pelanggaran aparatur

Kegiatan:

1) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

2) Penigkatan mutu pelayanan melalui SPIP

4. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Hasil (Outcome): Meningkatnya pelaporan kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja:

a. Pelaporan capaian kinerja tepat waktu

b. Pelaporan capaian keuangan tepat waktu

Kegiatan:

1) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2) Penyusunan pelaporan keuangan tahunan

5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Hasil (Outcome): Meningkatnya pengelolaan keuangan.

Indikator kinerja:

a. Target PBB dapat tercapai

b. Pelporan capaian keuangan tepat waktu

c. Penggunaan dana tepat sasaran

Kegiatan:

1) Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan,Desa/Kelurahan

2) Verifikasi ADD/Bantuan Keuangan Desa

Tabel 5.1

Program dan Kegiatan Prioritas

Renstra Kecamatan Langensari

Tahun 2014 - 2018

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan

Sasaran

Strategi dan Kebijakan

Kode

Program dan Kegiatan

Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanan

Unit Kerja OPD Penanggung-jawab

Lokasi

Uraian

Indikator

Uraian

Indikator

Strategi

Kebijakan

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Meningkatkan kualitas pelayanan

AKelengkapan sarana dan kemampuan SDM

Meningkatnya kualitas pelayanan

1. IKM pelayanan publik di kecamatan

2. Meningkatnya jumlah pengguna layanan di kecamatan langensari

Peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pelayanan

a. Penyediaan sarana prasarana yang memadai

5.2.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

100 %

163.300.000

100 %

200.000.000

100 %

200.000.000

100 %

200.000.000

100 %

200.000.000

100 %

963.300.000

Penyediaan jasa surat menyurat

100 %

2.500.000

100 %

2.500.000

100 %

2.500.000

100 %

2.500.000

100 %

2.500.000

100 %

12.500.000

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

100 %

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

15.000.000

100%

75.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

12 bulan

35,000,00

12 bulan

35.000.000

12 bulan

35.000.000

12 bulan

35.000.000

12 bulan

35.000.000

12 bulan

175.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

100%

7,500,000

100%

7.500.000

100%

7.500.000

100%

7.500.000

100%

7.500.000

100%

37.500.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

4,000,000

12 bulan

4.000.000

12 bulan

4.000.000

12 bulan

4.000.000

12 bulan

4.000.000

12 bulan

20.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

100%

25,000,000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

100%

165.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

10,000,000

12 bulan

16.700.000

12 bulan

16.700.000

12 bulan

16.700.000

12 bulan

16.700.000

12 bulan

76.800.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan

3,500,000

12 bulan

3.500.000

12 bulan

3.500.000

12 bulan

3.500.000

12 bulan

3.500.000

12 bulan

17.500.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan

9,000,000

12 bulan

9.000.000

12 bulan

9.000.000

12 bulan

9.000.000

12 bulan

9.000.000

12 bulan

45.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-un