Diberlakukannya UN Guiding Principles on Business & Human ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi3d753c4210full.pdf · pasca Perang Dingin. Salah satu yang kemudian muncul

1703

Diberlakukannya UN Guiding Principles onBusiness & Human Right dan Keterkaitannya

dengan Keberadaan Private Military SecuritiesCompanies AS

Putra Kurniawan – 071012052

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

The development of business entity in Post – Cold War is characterized bysignificant demand of services offered by private military / security companies(PMSCs). PMSCs services have been deliberately used by states, internationalorganization, NGO and so on. However, the development of PMSCs businessalso brings negative issues which are the practice of violence and crimesagainst human rights. Business domains which are identical to the conflictmake PMSCs must face the consequences of human rights violations. This issueis contrary with the principals of human rights brought by the United Nations(UN). This research tries to find any related things which support thedevelopment of PMSCs business and the increasing demand of its service whileon the other hand as a business entity, PMSCs violates the Human Rightsprincipal brought by The United Nations.

Keywords: PMSCs, Human Rights, NGO, Business, United Nations

Perkembangan entitas bisnis pasca Perang Dingin diwarnai dengansignifikansi permintaan terhadap jasa yang ditawarkan oleh privatemilitary/security companies (PMSCs). Pemanfaatan jasa PMSCs jugaberkembang hingga mencakup setiap aktor internasional yakni negara,organisasi intenasional, NGO, dan lain-lain. Akan tetapi kemudianperkembangan bisnis PMSCs juga membawa isu yang negatif yaknirawannya pekerjaan PMSCs dengan kekerasan, dan kejahatan terhadap hakasasi. Ranah bisnis yang identik dengan konflik membuat PMSCs harusmenghadapi konsekuensi pelanggaran HAM. Hal ini yang kemudian sangattidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibawa United Nation mengenaiHuman Rights. Tulisan ini berusaha menemukan apa-apa yang berada dibelakang kuatnya perkembangan dan permintaan PMSCs namun dilain sisisebegai entitas bisnis berupa korporasi PMSCs masih tidak sesuai denganprinsip-prinsp Hak Asasi Manusia yang dibawa oleh United Nation

Kata-kata kunci: PMSCs, Hak Asasi Manusia, NGO, Bisnis, United Nations

Putra Kurniawan

1704 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Sistem keamanan internasional mengalami perubahan yang signifikanpasca Perang Dingin. Salah satu yang kemudian muncul dan menjadifokus tulisan ini adalah menguatnya peran Private Military/SecurityCompanies (PMSCs). Berbeda dengan konsep mercenaries yangsebelumnya telah dikenal sejak masa lampau, PMSCs dianggap telahjauh berkembang dan memiliki perbedaan fundamental yang belumterjadi pada awal kemunculannya tahun 1700-an. Sehingga fenomenaPrivate military kini menjadi dan dikenal sebagai bagian dari aktivitasbisnis. PMSCs merupakan aktor baru dalam keamanan internasionaldan mereka kini telah menyebar di setiap benua di dunia. Hingga kinikepemilikan pasar global yang mengkomoditaskan PMSCs masihdihegemoni oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat danInggris.

Private Military/Security Companies (PMSCs) dapat didefinisikansebagai korporasi perusahaan komersial yang bersifat legal denganbentuk produk berupa jasa. Private Security menawarkan pelayananuntuk melibatkan potensi dalam melatih kekuatan dengan carasistematis dan cara militer untuk meningkatkan posisi klien. Dalam halini mereka terdaftar sebagai badan korporasi yang diakui hukum,tunduk pada undang-undang, dan di sewa oleh pemerintah, yangbertugas memberikan keamanan publik. PMSCs juga dimengerti sebagaiaktor non-negara yang ikut terlibat atau dilibatkan dalam suatu konflikkontemporer dengan jalan menjadi utusan suatu negara baik secarastrategi maupun di lapangan (dengan berperang), atau aktor non negaralainnya. Contoh yakni perusahaan yang menjalankan suatupembangunan infrastruktur di area konflik.

Signifikansi dari perkembangan PMSCs selain secara singkat dilihat dariluas dan beragamnya client yang menjadi target bisnis, juga dapatdilihat dari studi-studi mengenai korporasi keamanan dan militer privatini. Salah satunya adalah konsepsi pembagian tipe PMSCs menjadi 3milik P.W. Singer, yakni Military Provider Firms (Military CombatantCompanies), Military Consultant Firms, dan Military Support Firms. PMSCs digunakan diberbagai belahan dunia dan memilikimacam-macam tujuan yang beragam. Namun kemunculan PMSCsdalam perkembangan privatisasi industry militer tidak lantas tanpapandangan dan respon yang bersifat kontra. Secara garis besar terdapantiga aspek yang menjadi fokus dari pandangan-pandangan yangmengkritisi kemunculan PMSCs hingga menjadi actor kuat dalamprivatisasi militer, yakni Hak Asasi Manusia (HAM), akuntabilitas, danprivatisasi yang berlebihan. Karya ilmiah ini dibuat untuk mendalamiketerkaitan PMSCs dengan aspek yang pertama yakni mengenai HAM.Kaum skeptis memandang bahwa pemanfaatan jasa dari PMSCs sangattidak sesuai dengan norma Hak Asasi Manusia. Kritik akan hal tersebutmuncul berdasarkan pada perlakuan-perlakuan tentara PMSCs terhadap

Diberlakukannya UN Guiding Principles on Business & Human Right danKeterkaitannya dengan Keberadaan Private Military Securities Companies AS

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1705

rakyat sipil ketika menjalankan tugas. Tidak jarang perlakuan terhadapmasyarakat sipil mengandung unsur kekerasan hingga menciptakansuatu insiden yang secara hak asasi sangat ditentang.

Gambaran nyata yakni ketika salah satu perusahaan jasa keamanan asalAmerika Serikat, Blackwater menjalankan tugas di Irak pada 2007.Tentara Blackwater merespon konvoi yang berlangsung dengantembakan yang kemudian menewaskan 17 penduduk sipil Irak. Trageditersebut terdokumentasi yang kemudian membuat dunia mengecam dansemakin memperkuat anggapan bahwa keberadaan PMSCs sangatmengancam nilai Hak Asasi Manusia. Bukan lagi rahasia umum bahwakontraktor militer (PMSCs) dibawah komando militer Amerika Serikatyang bertugas di Irak pada 2003 memunculkan banyak peristiwakontroversial. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap masyarakat Irakyang identik dengan pelanggaran HAM.

Tentara bayaran dari beberapa PMSCs seperti CACI dan Titan jugaterbukti melakukan penyiksaan terhadap tahanan di penjara AbuGhraib. Gambar dan video tahanan berkerudung (tutup kepala)ditumpuk satu sama lain, telanjang, dan perlakuan tak pantas lainnyamenjadi konsumsi publik dunia melalui berita ataupun media online.Selain peristiwa penembakan warga sipil yang dilakukan prajuritbayaran Blackwater. Bagaimanapun juga pelanggaran terhadap hakasasi merupakan hal yang ditentang termasuk dalam aspek kepentinganbisnis, dan sepak terjang PMSCs menjadi sangat bertentanan dengannilai HAM karena yang selama ini terjadi dan dikerjakan oleh PMSCssebagai suatu korporasi identik dengan kekerasan bahkan hinggamerenggut nyawa pihak netral dan tak bersalah (warga sipil). Terdapatlusinan peristiwa serupa yang sangat bertentangan dengan nilai-nilaihak asasi. Kronologi-kronologi singkat berbagai pelanggaran HAMditunjukkan di bab selanjutnya.

Private Military/Security Companies termasuk dalam jenis entitasbisnis berupa korporasi. Sebagai suatu entitas bisnis pelecehan terhadapnilai-nilai hak asasi jelas merupakan suatu pelanggaran. Sejatinya untukmemagari korporasi (internasional) agar tidak melakukan pelanggaranhak asasi dan turut aktif dalam menjunjung nilai-nilai HAM,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beberapa kali mencanangkannorma-norma untuk dapat ditaati oleh setiap entitas bisnisinternasional. Pada 26 Juli 2000 PBB mengendorse UN GlobalCompact. Sekjen PBB yang pada saat itu adalah Koffi Annan berusahamengakomodasi prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung oleh semuaentitas bisnis. Salah satu poin dari sepuluh prinsip yang ada dalam UNGlobal Compact adalah mengenai HAM.

Putra Kurniawan


Human Rights• Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and• Principle 2: make sure that they are not complicit in human rightsabuses.

Prinsip pertama dan kedua tersebut jelas menyatakan bahwa apapunjenis dari entitas bisnis memiliki tugas untuk menjunjung tingginilai-nilai hak asasi. Hal itu dilakukan dengan menghormati regulasiinternasional dan tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi. Akantetapi UN Global Compact hanya bersifat sukarela dan minim akankontribusi negara. Sehingga dalam data partisipan UN Global Compactyang ter-update per 24 Juni 2014 tidak ada satupun PMSCs.

Selanjutnya pada 2005 John Ruggie, yang notabene adalah perwakilandari UN secretary General melihat bahwa belum ada pedoman yangdiperuntukkan bagi negara, bisnis, atau bahkan kaum sosial dalam halketerkaitan bisnis dengan penegakan nilai Hak Asasi Manusia. Iakemudian mencetuskan The Guiding Principles implement the UNProtect. Ruggie kemudian mempresentasikan pedoman tersebut kepadaDewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2008 dengan melengkapinya danberubah nama menjadi The Guiding Principles implement the UNProtect Respect, and Remedy, Framework. Pengesahan baru terjadi ditahun 2011 bulan Juni.United Nation Guiding Principles on Business and Human Rightsmerupakan kitab yang menyediakan syarat dan kewenangan terhadapkeberadaan bisnis baik oleh negara maupun korporasi internasionalagar dapat sesuai dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Adatiga azas yan terkandung dalam United Nation Guiding Principles onBusiness and Human Rights dan dikenal dengan Protect, Respect danRemedy, yakni:

(1) The State Duty to Protectagainst human rights abuses by thirdparties, including business enterprises, through appropriatepolicies, regulation, and adjudication; (2) The CorporateResponsibility to Respecthuman rights, which means that businessenterprises should act with due diligence to avoid infringing on therights of others and to address adverse impacts with which theyare involved; (3) The need for greater Access to Remedy by victimsof corporate-related abuse, both judicial and non-judicial.

Dari tiga poin utama dicanangkannya UN Guiding Principle diatas,secara lugas harapan yang dibawa adalah agar terdapat tanggung jawabdan effort yang lebih besar dan sinergis antara tiga elemen yakni negara,korporasi, dan juridiksi. Aktor-aktor internasional khususnya negaradianggap perlu untuk lebih mengembangkan kebijakan yang dapat



mengikat perusahaan yang taat maupun yang tidak taat, dan pedomanini diharapkan mampu menjadi dasar yang dapat mengakomodirharapan tersebut. Korporasi pun wajib untuk tahu dan menunjukkanbahwa sebagai perusahaan bisnis yang identik dengan pencapaiankeuntungan juga memiliki perhatian dan kepedulian yang besarterhadap berlangsungnya nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi.

Dari keberadaan regulasi internasional diatas jelas bahwa fakta-faktatragis yang dilakukan oleh PMSCs dalam masa tugasnya terhadapmasyarakat sipil merupakan suatu tindak kejahatan yang melanggarHAM, dan pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan nilai-nilaihumanitarian yang ada dalam United Nation Special Representativeand the Working Group on Business and Human Rights.

Peningkatan Hubungan PMSCs dengan Pemerintah AmerikaSerikat

Industri militer swasta menyediakan kemungkinan baru dalammenyusun kebijakan publik dengan cara atau alat militer swasta.Mempekerjakan PMSCs menurunkan kebutuhan untuk melibatkanparlemen dan publik dalam kebijakan luar negeri dan menyebabkankeputusan tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak memilikipersetujuan legislatif atau publik. Hal ini dapat menguntungkan jikayang dibutuhkan adalah sebuah langkah yang memang tidakmembutuhkan dukungan strategi, atau dapat membahayakankeberadaan demokrasi sebuah negara.

Meningkatnya penggunaan kontraktor di Amerika pada peranganti-narkotika di Columbia mengilustrasikan adanya trend tersembunyidalam aktifitasnya. Pembagian publik dalam keterlibatan di Irakmenunjukkan bahwa aktvitas yang bersifat tersembunyi atau rahasidapat menyebabkan kekhawatiran, khususnya karena pengguanaanPMSCs di Irak lebih terlihat tidak karena adanya penghematan danafinansial perang tetapi lebih ke arah politik (political cost saving).Sebagai pengganti penggunaan massal kontraktor di Irak, eksekutifsebenarnya harus meningkatkan pengiriman jumlah kekuatan reguler,seperti National Guard atau Reserve Troops, atau dapat melakukankompromi politik dengan sekutu atau PBB – seluruh pilihanmembutuhkan political cost, khususnya pada musim kampanyepresiden.

Akan tetapi penggunaan PMSCs oleh eksekutif AS sebagai alat invasiketerbatasan congresional atas kekuatan tentara telah juga terjadisebelumnya.di Bosnia, dimana 20.000 tentara diterapkan oleh kongres,

Putra Kurniawan


2000 tentara tambahan 2000 lainnya merupakan kontraktor untukmenutupi pembatasan tersebut. selain itu juga ketika perang Vietnam,presiden Johnson menghindari tentara yang diutus secara kongresionaldengan menerjunkan lebih dari 80.000 kontraktor ketika fase palingintensif saat perang. Partisipasi publik –termasuk pertimbangan publikatas resiko dan keuntungan dari operasi militer – merupakan hal yangfundamental dalam demokrasi. Sehingga untuk menghindariperdebatan publik penggunaan perusahaan militer swasta lebihmemiliki political cost jangka panjang.

Pengiriman keluar penggunaan militer swasta ini membuka peluangbagi kebijakan luar negeri yang bersifat proxy, dimana perusahaanswasta tersebut digunakan untuk menyembunyikan ikut sertapemerintah. Selain itu juga, keberadaan mereka menyebankan isu yangcukup sulit bagi hubungan antara PMC dan kebijakan luar negeri yangresmi. PMSCs dapat digunakan oleh banyak jenis pemerintahdemokratis, PBB, beberapa NGO humanitarian, beberapa organisasilingkungan, dan perusahaan swasta. Disaat yang sama, PSMCs jugabekerja untuk diktator, kelompok pemberontak, pengedar narkoba dansebelum peristiwa 9/11, oleh dua kelompok yang berhubungan denganAl-Qaeda. Perusahaan Amerika yang sama yang mengekspor jasa militerswastanya dan dukungan bagi pemerintah atau perusahaan lain jugabekerja dengan pemerintah AS.

Perbandingan antara PMSCs di luar AS menunjukkan bahwa kontrakPMSCs Amerika yang diterima dari pemerintah AS memberikan merekainsentif yang lebih besar untuk mendapatkan informasi mengnaikebijakan AS. hubungan erat antara perushaan AS dan kontraktormiliter ini juga memiliki potensi perusahaan untuk bertindak –dengandukungan Washington—yang melanggar kebijakan, norma dan aktivitasresmi AS. Selain itu juga, penggunaan PMC memiliki keuntungan lainyaitu beberapa jumlah korban yang disebabkan oleh kontraktorsebagain besar tidak diliput oleh media. Pertengahan Oktober 2004,PMC mengalami sekitar 157 personil yang terbunuh, 750 lainnya terluka– dimana jumlah korban ini lebih besar dari pembagian per-unit tentaraAS.

Sehingga, di AS, kontraktor bisa dikatakan memberikan kesempatanbagi pemerintah untuk menghindari akuntabilitas publik dan kemudianjuga memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh sebagaikekuaatan independen yang berada diluar kontrol militer AS. dengansemakin banyaknya kontraktor dan semakin berpengaruhnya merekadalam politik, kekuatan mereka untuk mengakar dan menghindariperubahan juga semakin kuat. Semakin besar sebuah kontraktor militer,semakin besar pengaruhnya terhadap kongres dan pentagon sehinggamenyebabkan mereka lebih bisa mempengaruhi kebijakan,



mengkebalkan diri mereka dari pengawasan yang sesuai danmelebarkan jangkauan mereka. Banyak PMC dipimpin oleh mantanjendral, lobbyist yang efektif, juga kolega mereka –juga subordinatmereka di Pentagon. PMC yang semakin besar dan semakin berintegrasidengan kompleks militer-industri, posisi politik mereka di kongres dansipil yang eksektuif juga tumbuh. Khususnya di AS, PMC cenderungmemiliki hubungan politik yang baik, dan memudahkan mereka untukmendapatkan kontrak, tidak peduli kebaikan jasa mereka. Pekerjaankontrak yang diberikan ke PMC oleh politisi yang terkenal, pejabat danpejabat keamanan resmi telah menjadi bisnis yang menguntungkan.

Fakta dan Data Penggunaan Jasa PMSCs sebagai KontraktorOleh Negara

Kemunculan PMC pasca Perang Dingin dan perkembangannya hinggasekarang sangatlah kuat dimana sekitar 100 milyar dollar Amerikadiyakini menjadi angka yang menggambarkan pendapatan industri ini diseluruh dunia. PMSCs menawarkan jasa kepada instansi dan individulayaknya negara, organisasi internasional (non negara), perusahaanglobal, atau bahkan pemimpin negara. Era pasca perang dinginmerupakan fase dimana dunia mengalami dan menjadi saksi revolusidari kekuatan militer yang di aktori oleh negara-negara barat. Revolusiyang dimaksud adalah perang yang tidak lagi menjadi hak dan ataukewajiban istimewa yang dimiliki oleh negara, dan seperti yangdinyatakan Christopher Kinsey (2006) bahwa pemahaman danpandangan kita sebagai manusia awam terhadap peperangan sudahtidak relevan dan bahkan usang.

Satu gambaran yang menunjukkan signifikansi pemanfaatan jasaPMSCs dalam suatu peperangan adalah menggunakan prajurit bayaranyang mengalami kenaikan yang luar biasa di era dua Perang Teluk. PadaPerang Teluk I rasio jumlah tentara nasional Amerika Serikat danperbandingan dengan penggunaan prajurit bayangan adalah 50:1. Akantetapi peningkatan penggunaan prajurit bayangan di era Perang Teluk IImenjadikan rasio perbandingan antara tentara nasional Amerika Serikatdengan prajurit bayaran dari korporasi mencapai 10:1.Dinamika penggunaan PMSCs terjadi sejak kepemimpinan MenteriPertahanan Charles E. Wilson pada era kepresidenan Eisenhower. Padatahun 1954, Wilson, yang juga seorang CEO di General Motorsmenyusun sebuah kebijakan manajemen pembiayaan militer. Hal iniberakibat terhadap penurunan pendanaan militer sehingga outsourcingmenjadi bagian dari politik pertahanan Amerika Serikat. Perubahankebijakan pertahanan yang terjadi pada tahun 1954, berdampak padakemunculan Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP) yaknisebuah program pendukung kontraktor sipil untuk operasi militer

Putra Kurniawan


dalam rangka membantu unit militer atau untuk melengkapi unitmiliter.

Keberadaan LOGCAP memiliki pengaruh yang besar terhadapmasuknya aktor-aktor lain menjadi bagian dari sistem pertahananAmerika Serikat, seperti masyarakat sipil, lokal dan negara dunia ketiga.Hingga pada November 1990, Hukum Jenderal Militer mengumumkankebijakan baru yakni ‘the Secretary of Defense shall use the least costlyform of personnel consisting with military requirements and otherneeds of the department. Perkembangan kebijakan-kebijakanDepartement of Defense (DoD) mengenai privatisasi militer inilah yangmenjadi dasar periode sejarah penggunaan PMSCs di Amerika Serikat.DoD juga telah menandatangani kontrak 3.051 dengan 12 dari PMCberbasis di Amerika Serikat.

Dalam ranah sejarah Amerika Serikat sendiri, PMSCs telah digunakan diupaya pergerakan bangsa di Vietnam Selatan selama beberapa dekade.Selain itu, pada 1946 dan 1976, CIA menggunakan Southern AirTransport dengan misi untuk melancarkan senjata ke Nikaragua dalamskandal kontra Iran. Kerjasama pemerintah Amerika Serikat denganPMSCs juga nampak ketika Blackwater yang kini dikenal dengan Xemerubah base pelatihannya yang sebelumnya bernama BlackwaterLodge and Training Center menjadi U.S. Training Center, Incorporated.Afiliasi antara U.S. Training Center dan Blackwater menciptakan jointventure baru dengan nama International Development Solutions (IDS),yang nantinya mendapatkan kontrak Worldwide Protective Servicesselama 5 tahun sebesar $ 10.000.000.000.

Pasca Perang Dingin, berubahnya atmosfer keamanan internasionalmenciptakan perubahan besar dalam aspek militer dan security.Runtuhnya Uni Soviet memberi pengaruh terhadap optimalisasi perandan fungsi perangkat keamanan. Pada tahun 1990 tidak kurang dari6.873.000 tentara di seluruh dunia menjadi bagian dari Perang Dingin.Namun di tahun 1997 tercatat jumlah tentara di dunia hanya sebanyak3.282.000. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya lagi balance of poweryang sebelumnya ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.Amerika Serikat yang kemudian menjadi satu-satunya poros kekuatanbesar turut merespon hal ini dengan melakukan perombakan kekuatanmiliter. Setidaknya 700.000 dibebastugaskan berakhirnya PerangDingin. Pada fase inilah pemanfaatan jasa PMSCs oleh negarakhususnya Amerika Serikat menguat.



Berikut tabel yang menunjukkan dinamika penggunaan jasa PMSCs diaktivitas-aktibitas militer Amerika Serikat yang bersifat

Putra Kurniawan


Tabel II.1 Perbandingan Tentara Nasional dengan Kontraktor

Keputusan Amerika Serikat di era Presiden George W. Bush untukmenginvasi Timur Tengah turut membuat penggunaan jasa PMSCs naikdengan signifikan. Biaya yang harus dialokasikan pemerintah AmerikaSerikat untuk PMSCs tidaklah sedikit. Amerika Serikat melalui DoDtelah menghabiskan setidaknya setengah pengeluarannya untukpenggunaan PMSCs selama 1998 hingga 2003. Kontrak servismenghabiskan setidaknya 56 persen dari total pengeluaran.

Pelanggaran HAM Sebagai Perilaku Bisnis PMSCs yang TidakTerakomodasi: Invasi Timur Tengah 2003-2013

Pasca tragedi menara kembar WTC 11 September 2001, pemerintahAmerika Serikat dibawah komando Presiden Bush menyatakan perangterhadap terorisme. Saat itu terkenal pernyataan Bush yang intinyamengajak semua masyarakat internasional untuk membasmi terorisme



dan bila siapapun tidak berada pada pihak Amerika Serikat makadianggap merupakan teroris atau mendukung teroris. Amerika Serikatkemudian membuktikan keseriusannya dengan menginvasi Iraq yangdianggap menjadi sumber keberadaan teroris. Disamping itu AmerikaSerikat dating ke Iraq juga dengan misi untuk memaksa Sadam Husseinturun dari jabatannya sebagai presiden dan menjadikan Iraq yandemokratis. Invasi AS ke Iraq ini kemudian dikenal dengan OperationIraqi Freedom (OIF). Departement of Defense Amerika Serikat tidakhanya menurunkan tentara nasional namun juga melibatkan tenaga dariPMSCs. Hal inilah yang menjadi pintu masuk keterlibatan PMSCs dalampelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi selama pendudukanAS di Iraq dari fase pembebasan hingga sekarang yakni rekonstruksi.

Konflik Irak dan Timur Tengah menjadi gambaran signifikansiperkembangan PMSCs di seluruh dunia. Total PMSCs yang di kontrakuntuk bertugas di Irak mencapai 105 korporasi. Jumlah tersebut terdiriatas 45 korporasi dari Amerika Serikat, 18 dari United Kingdom, 2perusahaan Israel, 6 dari Uni Emirat Arab, 5 asal Perancis, 4 berasaldari Afrika Selatan, dari Kanada dan Jerman masing-masing 2perusahaan, serta Kuwait Spanyol Australia Barbados dan RepublikCeko masing-masing satu korporasi. Adapun 16 perusahaan dari 105yang bertugas selama OIF berasal dari Irak.

Selama pendudukan AS di Iraq dan Timur Tengah, pelanggaran dankejahatan yang dilakukan PMSCs tidak hanya sebatas yang tereksposemedia. Penembakan yang dilakukan personel Blackwater terhadappuluhan warga sipil hingga menewaskan 17 orang di Nisoun Square,atau penyiksaan yang dilakukan di penjara Abu Graib hanya merupakansedikit dari kasus-kasus yang terjadi. Berikut peta persebaranpelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh PMSCs.

Putra Kurniawan


Gambar III.2 Persebaran Insiden Pelanggaran HAM olehPMSCs di Irak

Dari banyaknya kasus kemanusiaan yang terjadi, tidak semuadiperkarakan. Berikut daftar yang didapat penulis dalam kasus-kasusyang diperkarakan. Blackwater, sebagai PMSCs yang paling dikenalberkat kasus pemebakan di Nissoun Square mumiliki kasus-kasus lainyang serupa. Pada 16 September 2007 masih di Nisoor Square, Baghdad,pasukan khusus bagian dari Blackwater yakni Raven 23 Tactical SupportTeam menembak hingga tewas empat belas orang dan melukai duapuluh lainnya. Ironisnya yang menjadi korban tersebut adalah wagasipil tak bersenjata yang terprovokasi oleh kekerasan yang dilakukananggota Blackwater tersebut. Berikut Deskripsi ringkas Kasus-kasusyang melibatkan PMSCs lainnya;

1. Deskripsi: 9 October 2007 seorang warga sipil (wanita) MaraniAwanis Manook ditembak ketika melakukan perjalanan(menyetir) melintasi jalan Karrada di Baghdad, Iraq. Pelakupenembakan adalah anggota dari PMSCs Unity ResourceGroup.Marani Awanis tewas. - Tanggal: 9 October 2007. Lokasi:Baghdad, Iraq

2. 9 September 2007 di alun-alun Al Watahba, Baghdad. Tanpasebab yang jelas pasukan bersenjata lengkap menembak yangmengakibatkan terbunuhnya dua orang laki-laki yakni Aziz danJarallah.



3. Deskripsi: 9 Agustus 2009 tentara PMSCs yang bekerja untukBritish Armor Group menembak mati rekannya Paul McGuigandan Darren Hoare serta melukai warga sipil bernama ArkanMahdi Saleh di . Baghdad’s Green Zone, Irak

4. Deskripsi: pada 2003 di penjara Abu Ghraib, Irak. Pasukan yangdi kontrak oleh Department of Defence Amerika Serikatmelakukan interogasi terhadap tersangka dan tahanan dengantidak manusiawi. Mereka menyiksa, memperkosa, hinggamengeksekusi tersangka.

Meskipun banyak insiden yang berkaitan dengan dirinya sehubungandengan pembunuhan masyarakat sipil di Irak. Pemerintah AmerikaSerikat tidak melakukan pemutusan kontrak kerja dengan PMSCsterkait. Bahkan pemerintah Amerika Serikat cenderung acuh terhadap insiden-insiden tersebut. Salah satu yang mengejutkan adalah pascainsiden Nissour Square, George W. Bush menyatakan Blackwatersebagai aset yang menyediakan pelayanan berharga, mereka melindungikehidupan orang dan Bush menghargai pengorbanan dan pelayananyang dilakukan oleh Blackwater. Blackwater sendiri menyatakan bahwapasukannya kebal terhadap tuntutan hukum apapun karena perusahaanitu adalah bagian dari ‘Kekuatan Penuh’ Pemerintah AS dalam perangmelawan teror.

Berbagai tugas misalnya penggunaan Presidensial Airways yangdiperpanjang hingga 3 September 2009 senilai 22 juta dolar U.S. sertaperan dalam pembunuhan rahasia CIA dan berbagai pelatihan militer ditempat pelatihan terbesar milik Blackwater ternyata masih dilanjutkan.Pada tahun 2010, Blackwater beserta aliansinya masih mendapatkankepercayaan dari pemerintahan Amerika Serikat untuk memperolehkontrak sebesar 10 Triliun dolar AS, hal ini tertulis dalam The SecondWorldwide Personal Protective Services Contract: Management by theBureau of Diplomatic Security and Contractor Performance, CappingReport pada Agustus 2010. Bahkan sejak Presiden Barack Obama mulaimenjabat pada bulan Januari, Departemen Luar Negeri telahmengeluarkan kontrak untuk Blackwater lebih dari 174 juta dolarAmerika Serikat atas jasa keamanan di Irak dan Afganistan. Sebagianbesar uang ini berasal dari kontrak-kontrak yang ada di era Bush yangtelah dilanjutkan oleh pemerintahan Obama.

Beberapa kontraktor legal dilaporkan melakukan perjanjian denganpemerintah AS dimana para kontraktor tersebut diberikan imunitas darituntutan hukum di Irak. Hal ini konsisten dengan kekuatan AS sebagaikekuatan yang berpengaruh dalam The Hague Regulations 1907 danKonvensi Geneva. Walaupun demikian kejahatan yang memilikiYuridiksi Universal –dimana, kejahatan yang dilakukan sangat serius,

Putra Kurniawan


sperti kejahatan perang dan penyiksaan, sehingga negara manapunmemiliki hak untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut—tidakdilindungi oleh perjanjian imunitas/ kekebalan hukum. Kejahatanseperti itu seharusnya dapat diproses secara hukum di pengadilan Irak.

The American Code of Military Justice mengatakan bahwa ketika terjadiperang, mereka yang ikut serta atau mengiringi angkatan bersenjata dimedan perang, dapat menjadi subjek dalam pengadilan militer. Akantetapi, hanya sedikit kejadian dilakukannya sidang militer ataskontraktor sipil yang melanggar aturan ketika perang, termasuk di Irak.Departmen of Justice dari AS saat ini memiliki yuridiksi untukmenghukum kontraktor militer yang bekerja untuk Departmen ofDefense (DoD) untuk pekerjaan di luar AS dibawah MilitaryExtrateriotorial Jurisdiction Act, yang dibuat pada tahun 2000khususnya untuk melindungi tentara AS dan ketergantungganyaterhadap marakas militer AS di luar Negara. Akan tetapi aturan inibelum dilakukan secara sepenuhnya karena DoD belum mengeluarkanaturan implemetasi yang dibutuhkan secara hukum. Ditambah lagi, DoDjuga mungkin menolak untuk mengimplementasikan aturan tersebutkarena terbatasnya sumber daya dan tidak adanya kantor pengacar ASdi Irak untuk mengatur aktivitas masyarakat AS disana.

Sebagai akibat dari hal tersebut hingga saat ini, lebih dari 20.000pegawai PMC dan PSC di Irak selama setahun atau lebih, tidakseorangpun telah dihukum atau dituntut atas kejahatan apapun.Walalupun tentara AS telah menemukan bahwa pekerja PSC terlibatdalam 36% dari insiden kekerasan/penganiayaan dan terdapat 6kontraktor sipil tertentu yang bersalah atas penganiayaan tersebut, akantetapi tidak satupun dari mereka dituntut, didakwa ataupun dihukum.Hal ini sangat ironis karena bilamana yang melakukan pelanggaranHAM adalah tentara nasional Amerika Serikat, akan dilakukan prosessesuai hukum. Negara memiliki kewajiban untuk mengehukum pelakukejahatan perang di pengadilannya, negara juga wajib untukmenghukum pelaku kejahatan perang apapun negara asalnya ataudimana kejahatan tersebut dilakukan. Apapun tingkat tanggung jawabindivualnya, negara dengan otoritas atas kontraktor militer tetapbertanggung jawab dibawah hukum internasional atas tindakankontraktor tersebut. Sehingga, AS seharusnya tidak dapat menghindarikewajiban legal internasional untuk menjamin bahwa tahananmendapatkan perlakuan yang sesuai melalui penyewaan/penggunaankontraktor.

Oleh karena itu adanya ketidak jelasan hukum legal membantumenutupi kontraktor sebagai pihak yang bertanggung jawab atauterlibat dalam suatu pelanggaran perang. Coalition ProvisionalAuthority (CPA) yang telah tidak berfungsi lagi sekarang, juga pernah



menyatakan bahwa kontrakor dan personil asing lainnya tidak akanmenjadi subjek dari proses kriminal Irak, akan tetapi juga tidak adaperintah yang jelas bagi yuridiksi Amerika. Dengan tidak adanyaperintah khusus bagi personil militer resmi untuk mengawasi secaraketat para kontraktor, AS akan menolak melakukan hal tersebut karenapermasalahan kerahasiaan, seperti yang telah terjadi pada pengirimanpasukan militer AS pada Balkans.

Masalah lain dalam akuntabikitas adalah perusahaan tersebut tidakmengawasi secara ketat seleksi bagi pegawainya di negara lain. Hal inibergantung pada kekuatan pasar untuk menentukan siapa yang dapatbekerja diperushaan tersebut dan untuk siapa. Seperti pada perang Irak,terdapat jumlah yang cukup besar personil PMSCs yang direkrut daritenaga Special Operations. Akan tetapi dengan bertambahnyapermintaan, semakin sulit untuk menemukan personil yang berkualitasdan sesuai, khususnya di luar negeri. Di DoD AS sendiri pada akhirspetember 2003, terdapat 270.000 kasus yang masih dalam investigasidan 90.000 dalam ajudikatif menumpuk menunggu adanya izinkeamanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan resiko terhadapketahanan nasional jug reputasi dari PMC dan PSC berasal, serta jugadapat menyebabkan pelanggaran lain dalam hukum humanitarianinternasional dan hak asasi.

Kesimpulan

Private Military/Security Companies (PMSCs) tidak sama denganmercenaries. Private Military/Security Companies merupakan suatuentitas bisnis namun memiliki nature yang membuat korporasi iniberbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Dua hal tersebutmengarah pula pada dua poin, yaki (1) bahwa Sebagai entitas bisnistidak relevan bila mengkategorisasi PMSCs dalam regulasi atau reziminternasional tentang mercenaries, walaupun secara nature adakesamaan yakni mencari profit di ranah konflik; (2) bahwa berbedanyaPMSCs dengan entitas bisnis pada umumnya perlu untuk diakomodasiagar tingkahlaku korporasi tetap bertolok ukur pada nilai-nilai UnitedNation khususnya Business and Human Rights.

Seperti yang telah dibuktikan bahwa PMSCs dan Amerika Serikatsebagai contoh dari entitas negara memiliki ikatan mutual. dankorporasi ini berkembang karena demand dan kebutuhan dari negara,karena pada dasarnya, negara itu memonopoli konflik melaluikapabilitas persenjataan dan perang. Hal ini didasar oleh konsepsiindustrial military complex. PMSCs berbeda dengan mercenaries dantidak benar-benar serupa dengan entitas entitas bisnis lainnya. PMSCsjuga dapat dikatakan sebagai alat negara untuk mewujudkan konsep

Putra Kurniawan


industrial military complex yang baru. Kehadiran PMSCs yang padadasarnya harusnya menjamin keamanan di setiap negara yangdinaunginya, tetapi justru butuh terhadap adanya konflik. Hal iniberhubungan dengan kepentingan negara dan oleh sebab itu tingkahlaku PMSCs tidak diatur oleh negara sesuai dengan nilai-nilaikemanusiaan. Oleh karena itu kemudian nampak bila hal ini menjadifaktor ketidaksesuaian konsep kerja PMSCs dengan nilai-nilai hak asasiyang dijunjung UN.

Peningkatan intensitas PMSCs secara terang-terangan dinyatakan olehFabien Mathieu & Nick Dearden (2007) bahwa keberadaan PMSCsmampu menyamarkan akuntabilitas pemerintah yang seharusnyatransparan. Begitu bergantungnya negara terhadap PMSCs hinggasebagian besar scholar menyatakan bahwa negara (Amerika Serikat)melalui militer nasionalnya tidak akan mampu menjalani agenda perangyang massive tanpa kerjasama dengan PMSCs. Hal ini dibuktikan salahsatunya dengan sepak terjang PMSCs saat negara barat dikomandoi olehAmerika Serikat melakukan invasi ke Timur Tengah. Tercatat 105kontraktor bertugas dan 45 diantaranya berasal dari Amerika Serikat.Disamping itu konflik Timur Tengah menjadi ranah yang sarat akanpelanggaran-pelanggaran PMSCs terhadap HAM. Namun sedikit kasusyang diperkarakan, dan tidak diketahui ada tersangka yang mendapathukuman. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat benar-benarberada dibelakang PMSCs nya. Hal tersebut juga tidak lepas dariketidakjelasan aturan yang mengikat PMSCs.

Dari penelitian ini akhirnya diambil kesimpulan bahwa pembuktianhipotesis terwujud dari dasar-dasar fakta yang menunjukkan dinamikahubungan Amerika Serikat dengan kontraktor yang saling tergantungsatu dengan lain. Amerika Serikat membutuhkan PMSCs agenda –agenda militer besarnya seperti invasi Irak 2003. Sedangkan sebagaientitas bisnis yang mencari keuntungan, PMSCs memiliki negarasebagai klien sangatlah menjanjikan. Negara juga menjadikan PMSCslebih terlindungi dari asas-asas kemanusiaan yang di junjung UnitedNation karena Amerika Serikat mengatur PMSCs dalam UUdomestiknya tidak berdasarkan nilai – nilai HAM namunmenomorsatukan kepentingan nasional sebagai negara hal tersebutdilakukan agar jasa PMSCs dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Alur seperti yang dijabarkan diataslah yang kemudian membuat PMSCssemakin berkembang, padahal dilain sisi banyak melakukanpelanggaran-pelanggaran HAM. Penulis kemudian melihat titik cerahdari perkembangan regulasi hubungan bisnis dan HAM dimana padaPBB meng-endorse United Nation Guiding Principle on Business andHuman Rights. Dalam pedoman ini terdapa poin utama yakni kewajibannegara. Prinsip tersebut kemudian diharapkan mampu member dan



mengakomodasi PMSCs sebagai entitas bisnis yang juga harusmenjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi.

Daftar Pustaka

Buku

Avant, Deborah. The Market for Force. The Consequenses of PrivatizingSecurity. New York. Cambridge. 2005 .

Giustozzi, Antonio. “ The Privatizing of War And Security InAfghanistan: Future or Dead End ” The Economics Of Peace AndSecurity Journal Vol. 2 No. 1 (2007) .

Isenberg, David. Private Military Contractor and U.S. Grand Strategy.Oslo: International Peace Research Institute. 2009.

Jager, Thomas dan Gerhard Kummel, eds. Private Military and SecurityCompanies: Chances, Problem, Pitfalls, and Prospects. Wiesbaden,VS Verlag (2007).

Kinsey, Christopher. Corpotare Soldiers and International Security. TheRise of Private Military Companies. New York. Routledge. 2006 .

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial (Bandung: Unpar Press, 2006)Sukarwo, Wirawan. Tentara Bayaran AS di Irak. Sebuah Konspirasi

Neooliberal AS untuk Memimpin Dunia. Jakarta. Gagas Media :2009 .

Artikel & Jurnal

Avant, Deborah. “Mercenaries” Foreign Policy No. 143 (Jul. - Aug,2004). www.jstor.org/stable/4152906 (diakses pada 20 Oktober 2014).

Aziz Choudry. The Military-Industrial Complex: Impacts on the ThirdW o r l dhttp://www.globalresearch.ca/the-military-industrial-complex-impacts-on-the-third-world/11361

Benjamin Perrin. Promoting compliance of private security and militarycompanies with international humanitarian lawhttps://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_863_perrin.pdf

Even Kuross. The Rise of Private Military Companies (Part 1/2)http://www.fairobserver.com/region/north_america/rise-private-military-companies-01478/

Jose L. Gomez del Prado. The Privatization of War: Mercenaries, PrivateMilitary and Security Companies (PMSC)http://www.globalresearch.ca/the-privatization-of-war-mercenaries --private-military-and-security-companies-pmsc/21826

Putra Kurniawan


Jonathan Turley. Big money behind war: the military-industrialc o m p l e x .http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/big-money-behind-war-military-industrial-complex-20141473026736533.html[diakses pada 15 desember 2014]

Kidwell,Deborah C. “Public War, Private Fight? The United States andPrivate Military Companies” Global War on Terrorism OccasionalPaper 12

Maas, T. Van Der, “Marketing a Defence Doctrine Dominated by PrivateMilitary Companies. An Analysis of United Kingdom and UnitedStates Governance”Universiteit Utrecht (2009).http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0513-200518/UUindex.html(diakses 1 september 2014).

Mursitama, Tirta N. dan Wahyu Setyawan. “Emerging Role ofMultinational Corporations as Private Military Companies:Converging International Relations and International BusinessPerspectives” International Journal of Business and Social ScienceVol. 3 No. 23 (Desember 2012): 205.

Mathewa, Jessica T. “The Rise of Global Civil Society,” Power ShiftForeign Affairs (Januari/Februari 1997): 53-55.

Palou-Loverdos & Armendáriz, “The Privatization of Warfare, Violenceand Private Military & Security Companies: A factual and legalapproach to human rights abuses by PMSC in Iraq”http://psm.du.edu/media/documents/reports_and_stats/ngo_reports/ictc-pmsc_private_security_legal-approach_abuse_iraq.pdf[diakses 8 Desember 2014]

Website

Contingency Contracting throughout U.S. History http://www.acq.osd.mil/dpap/pacc/cc/history.html [diakses pada15 desember 2014]

Impact on Human Rights of Private Military and Security Companies’A c t i v i t i e shttp://www.globalresearch.ca/impact-on-human-rights-of-private-military-and-security-companies-activities/10523 [diakses pada 15desember 2014]

Iraq Index Tracking Variables of Reconstruction & Security in Iraqhttp://www.brookings.edu/~/media/Centers/saban/iraq%20index/index20130726.pdf [diakses pada 15 desember 2014]

Mercenary Association Seeking UN Contracts Despite Human RightsV i o l a t i o n shttp://www.globalresearch.ca/mercenary-association-seeking-un-contracts-despite-human-rights-violations/5342458 [diakses pada 15desember 2014]



Military Contractors & the American Way of War Deborah D. Avant &Renée deNevershttp://psm.du.edu/media/documents/related_resources/avant_denevers_american_way_of_war.pdf [diakses pada 15 desember2014]

The Privatisation of War: “Private Security Companies” on Contract withUN “Humanitarian” and “Peace Keeping” Operationshttp://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-war-private-security-companies-on-contract-with-un-humanitarian-and-peace-keeping-operations/5342155

The Role of Private Military and Security Companies in Modern Warfarehttp://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307 [diakses pada 15desember 2014]

UN Global Compact Participantshttps://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/[diakses pada 15 desember 2014]

War Contractors: The Numbers on American vs. Foreign Workers inIraq and Afghanistanhttp://www.propublica.org/article/war-contractors-the-numbers-on-american-vs.-foreign-workers-619 [diakses pada 15 desember2014]

Diberlakukannya UN Guiding Principles on Business & Human ...journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi3d753c4210full.pdf · pasca Perang Dingin. Salah satu yang kemudian muncul

Documents