DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK …...rusak 559 unit, jembatan rusak 34 unit, fasos rusak 77 unit, fasum rusak 2 unit, dan fasilitas Pemerintah rusak 8 unit. Data sementara nilai

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT KERJA DENGAN KEPALA BADAN

NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI / ke - 12

Sifat Rapat : Terbuka.

Hari, Tanggal : Senin, 17 Juni 2019

Waktu : Pukul 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai

1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc

Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Acara : Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA.2020

dan RKP Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020)

Hadir : 1. 25.orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI

2. Kepala BNPB beserta jajarannya

- 2 -

KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. D. SODIK MUDJAHID, M.Sc/F-P.GERINDRA): Bismillahirahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat siang, dan Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta seluruh jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan seluruh Anggota, Hadirin yang berbahagia. Mengawali Rapat Kerja kali ini marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terkait dengan suasana Idul Fitri. Kami Pimpinan dan Anggota Komisi VIII mengucapkan selamat Idul Fitri, taqobaullahu wamina waminkum mohon maaf lahir dan bathin. Sebelum acara dilanjutkan sesuai dengan tradisi Komisi VIII dan untuk mendapatkan barokah kita mulai dengan berdoa. Dan untuk Muslimin biasa membaca Ummul Kitab, dan untuk teman-teman yang lain dipersilakan membaca doa sesuai dengan caranya masing-masing. Al-Fatihah.

(BERDOA MULAI)

(BERDOA SELESAI)

Hadirin yang berbahagia, Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan V, 2018-2019 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 20 Maret 2019, dan sesuai keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 8 Mei 2019. Inilah yang menjadi dasar rapat kita hari ini. Maka pada hari ini Senin, 17 Juni 2019 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dengan agenda: pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan RKP Tahun 2020. Kepala BNPB yang saya hormati, dan seluruh teman-teman. Menurut informasi dari Sekretariat. Sudah tanda tangan 17 Anggota, hadir 15, Fraksi 9, ijin 5 orang. Maka hal ini berarti sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 Ayat (1) kuorum telah tercapai.

- 3 -

Atas persetujuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI rapat ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

Adapun acara rapat pada hari ini adalah: 1. Pengantar Ketua Rapat, 2. Penjelasan Kepala BPNB. Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN

Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020. 3. Tanya-jawab, 4. Kesimpulan, 5. Penutup.

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya mohon disepakati. Rapat akan berakhir jam berapa? Kita mulai jam 14.17. Cukup 2 jam? Kita akan berakhir jam 16.00.

(RAPAT : SETUJU) Saudara Kepala BNPB beserta jajarannya yang kami hormati, Rapat pada hari ini diselenggarakan berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/06918/DPR-RI/V Tahun 2019, tanggal 8 Mei 2019. Perihal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan RKP Tahun 2020, serta atas dasar Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup tugas Komisi dibidang anggaran antara lain:

a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah,

b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkun tugasnya bersama dengan Pemerintah. Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang tersebut diatas.

Rapat Kerja pada hari ini memiliki makna strategis karena membahas RAPBN penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2020. Rencana kerja dan anggaran BNPB Tahun 2020 diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan mendesak pembangunan dibidang penanggulangan bencana berdasarkan data dan informasi yang valid. Rencana kerja dan anggaran BNPB harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di bidang kebencanaan. Dengan demikian rencana kerja dan anggaran BNPB dapat berkontribusi secara optimal terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Ingin saya tambahkan bahwa Bapak Kepala, kemarin hampir bulat disepakati bahwa paradigma BNPB kedepan itu tidak hanya focus kepada penanggulangan

- 4 -

darurat tapi paradigma baru. Membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat dengan memberikan titik berat kepada mitigasi bencana. Oleh karena itu pada Rapat Kerja kali ini Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut: Pertama, berapa rencana anggaran BNPB Tahun 2020 dan dialokasian untuk program prioritas apa saja. Dan harapan yang tadi ada paradigma baru yang tidak focus kepada tanggap darurat, tapi membangun masyarakat sadar dan tangguh bencana dengan alokasi yang berimbang untuk mitigasi. Kedua, apa saja target yang hendak dicapai BNPB Tahun 2020 dan apa saja indicator-indikatornya. Hadirin yang kami hormati, Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati. Kami persilakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan penjelasannya. Kepada Kepala BNPB kami persilakan.

KEPALA BNPB: Bismillahirahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Shaloom Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan Selamat siang. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan Bapak Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Komisi VIII DPR RI, dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wata’ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Pimpinan, dan para Anggota Komisi VIII DPR RI. Dalam suasana Idul Fitri, kami segenap jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengucapkan Minal Aidin Wal’faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan, Rapat Kerja ini diselenggarakan sesuai dengan undangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: PW0852/DPR-RI/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang undangan Rapat Kerja mengenai pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati, Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPn, Bapenas Nomor: S338/MK/02/2019, dan B241.MPPND8/KU0101/04/2019 tanggal 29 April 2019 perihal pagu indikatif belanja

- 5 -

… Tahun Anggaran … 2020 sebesar Rp450.646.814.000,-. Pagu indikatif BNPB Tahun Anggaran 2020 dirumuskan kedalam program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp213.608.214.000,-.

2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp8.924.900.000,-.

3. Program penanggulangan bencana. Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar RP228.113.700.000,-.

- 6 -

Untuk rincian per jenis belanja adalah sebagai berikut: 1. Belanja pegawai dengan pagu sebesar Rp69.246.182.000,-. 2. Belanja operasional dengan pagu sebesar Rp58.429.933.000,-. 3. Belanja non operasional dengan pagu sebesar Rp322.970.699.000,-.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Dalam pertemuan 3 pihak antara BNPB dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bapenas terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan pagu indikatif BNPB Tahun Anggaran 2020 diperoleh kesepakatan yang dituangkan pada dokumen pertemuan 3 pihak pada tanggal 7 Mei 2019, bahwa alokasi pagu indikatif sebesar Rp450.646.814.000,-. Namun dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp689.761.774.000,-. Sehingga total kebutuhan anggaran BNPB Tahun Anggaran 2020 yang diusulkan adalah Rp1.140.408.588.000,-. Usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB sebesar Rp55.879.210.000,-.

2. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BNPB sebesar Rp11.213.170.000,-.

3. Program penanggulangan bencana sebesar Rp622.669.000.394,-. Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan, Kami juga melaporkan bahwa pagu anggaran BNPB beberapa tahun belakangan ini menunjukan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2015 pagu anggaran BNPB sebesar 1,661 Triliun Rupiah. Lalu pada Tahun 2016 sebesar 1,653 Triliun Rupilah. Selanjutnya pada Tahun 2017 turun menjadi 1,084 Triliun. Menurun sekitar 34%. Dan pada Tahun 2018 turun kembali menjadi 748 Miliar Rupiah. Sekitar 30% turunnya. Dan pada Tahun 2019 turun lagi menjadi 614 Miliar Rupiah, turun sekitar 17,9%. Dan pagu indikatif pada Tahun 2020 sebesar 450 Miliar Rupiah, turun lagi sebesar 26,6%. Rata-rata penurunan sebesar 22,8% per tahun. Sedangkan kejadian bencana menunjukan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana. Untuk itu melalui forum ini kami mohon dukungan dan persetujuan Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI untuk mempertimbangkan penambahan anggaran BNPB sebesar Rp689.761.774.000,- dalam APBN 2020. Pimpinan, dan para Anggota Dewan yang terhormat. Kami sampaikan perkembangan terakhir penanganan bencana dibeberapa daerah. Bencana banjir, tanah longsor, putting beliung di Provinsi Sulawesi Selatan melanda 11 Kabupaten/Kota, mengakibatkan korban meninggal 69 jiwa, rumah rusak 559 unit, jembatan rusak 34 unit, fasos rusak 77 unit, fasum rusak 2 unit, dan fasilitas Pemerintah rusak 8 unit. Data sementara nilai kerusakan dan kerugian mencapai 806 Miliar. Selanjutnya bencana banjir bandang Sentani Provinsi Papua melanda Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Korban meninggal dunia mencapai 104 jiwa, rumah rusak 305 unit, jembatan rusak 4 unit, fasos rusak 13 unit, dan fasum rusak 1 unit. Data sementara nilai kerusakan dan kerugian sebesar 668 Miliar.

- 7 -

Selanjutnya bencana banjir dan tanah longsor Provinsi Bengkulu melanda 9 Kabupaten/Kota. Korban meninggal dunia mencapai 30 jiwa, rumah rusak 1225 unit, jembatan rusak 15 unit, fasos rusak 15 unit, sawan dan kebun rusak 300 hektar. Data sementara nilai kerusakan dari kerugian mencapai 321 Miliar. Bapak Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan. Selanjutnya kami laporkan perkembangan penanganan gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: Pertama, saat ini status adalah transisi darurat ke pemulihan sampai tanggal 25 Agustus 2019. Total kebutuhan dana stimulan perbaikan rumah berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar 5,66 Triliun. Untuk perbaikan rumah sebanyak 216.519 unit rumah. Total realisasi dana stimulan perbaikan rumah per tanggal 9 Mei 2019 sebesar 5,110 Triliun untuk 185.572 Kepala Keluarga. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi NTB sebesar 11 Triliun Rupiah. Dengan indikasi sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota sebesar 465 Miliar. APBD Provinsi sebesar 244 Miliar, K/L sebesar 1,4 Triliun, dana siap pakai BNPB 6,3 Triliun, usulan hibah rehab rekon 1,1 Triliun, masyarakat dunia usaha sebesar 1,7 Triliun. Selanjutnya kami laporkan perkembangan penanganan pasca gempa bumi tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut: Satu, status saat iin adalah sudah masuk pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Total rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan serta hilang berjumlah 110.182 unit. Pendanaan rumah insitu bersumber dari BAK sebanyak 151 unit atau 1%. Hibah Luar Negeri sebanyak 4405 unit atau 5%, dan hibah rehab rekon sebanyak 83.223 unit atau 94%. Pendanaan rumah relokasi bersumber dari loan PUPR 8788 unit atau 75%, dan dari CSR sebanyak 3000 unit atau sejumlah 25%. Untuk Huntara usulan sebanyak 699 unit sebesar 417 Miliar. Bapak Pimpinan, dan para Anggota Dewan yang kami muliakan. Kami sampaikan perkembangan terakhir bencana dibeberapa daerah yang saat ini jumlahnya semakin meningkat. Tahun 2019 sampai per tanggal 14 Juni 2019 tercatat 1093 kejadian. Terdiri dari putting beliung, banjir, tanah longsor yang merupakan 3 bencana yang paling tinggi. Kejadian bencana pada bulan Juni 2019 sampai tanggal 16 Juni 2019 tercatat 165 kejadian yang tersebar dibeberapa daerah antara lain di Kalimantan Timur khususnya di Bontang, Sulawesi Selatan khususnya di Wajo, Sulawesi Tenggara terdiri dari Daerah Kendari, Konawe dan Konawe Utara, serta Sulawesi Tengah khususnya di Morowali. Ada pun di Maluku Utara terjadi di Kaliabung. KETUA RAPAT: Sebentar Pak Kepala. Ada ya di buku ini ya? Yang data terakhir ini. Yang disampaikan terakhir. Di buku. Oh tambahan ya. Silakan Pak. KEPALA BNPB:

- 8 -

Saya lanjutkan seperti di Maluku Utara, terdiri dari Ditaliabu, dan juga Halmahera Tengah. Kemudian di Maluku terutama di Pulau Ambon dan juga di Pulau Serang. Selanjutnya kami tambahkan terhadap pertanyaan tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan tentang konsepsi BNPB hari ini untuk tidak saja tergantung pada program tanggap darurat. Tetapi bagaimana peran BNPB untuk bisa terlibat lebih jauh dalam pra bencana. Yang pertama dapat kami laporkan bahwa Indonesia ini setelah kami coba petakan memang berada pada posisi yang paling riskan di dunia. Kita berada diatas 3 patahan lempeng subduksi pertemuan lempeng induk Australia, Eurasia, dan patahan lempeng pasifik. Yang menjadikan sebagian besar wilayah kita terutama bagian pantai barat Pulau Sumatera dan bagian Selatan Pulau Jawa, serta sebagian besar Indonesia Timur adalah daerah-daerah yang sangat rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Tercatat puluhan ribu peristiwa gempa bumi yang terjadi disepanjang patahan lempeng tersebut. Yang kedua, pada Tahun 2015 data yang ada di BNPB tentang jumlah patahan yang ada didarat adalah 53 patahan tetapi karena teknologi, karena kemampuan dari sejumlah pakar kita yang semakin bagus akhirnya ditemukanlah sejumlah patahan lain sehingga hari ini tercatat jumlah patahan sebanyak 265 patahan yang membentang mulai dari bagian barat Pulau Sumatera khususnya Aceh sampai bagian paling timur. Ditambah lagi kita memiliki 500 gunung api, 127 diantara gunung api statusnya adalah aktif. Sehingga negara kita termasuk menjadi negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Perbandingannya adalah Jepang dengan beberapa negara di kawasan Amerika bagian pantai timur terutama Chili, Haiti. Dari data-data yang berhasil kami kumpulkan ternyata Indonesia menduduki peringkat Nomor 2 terbanyak korban selama 20 tahun terakhir, mulai Tahun 2000 sampai 2019 ini. Jumlah korban kita mencapai hampir 200.000 jiwa. Sementara peringkat pertama ditempati oleh Haiti dengan korban lebih dari 300.000 jiwa. Lantas pada Tahun kemarin kita menduduki peringkat Nomor 1 di dunia korban jiwa akibat bencana. Yang paling banyak terjadi di Sulawesi Tengah dan NTB serta Selat Sunda yaitu total mencapai 4814 jiwa. Dilihat dari perkembangan 20 tahun terakhir, lantas tahun yang lalu dan yang sekarang berada pada Semester 1 Tahun 2019. Dimana peristiwa yang terjadi hampir mencapai 2000 peristiwa, 1993 kejadian. Yang paling banyak adalah angina putting beliung, banjir tanah longsor dimana korban kurang lebih sekitar 400 orang. Kondisi ini menjadikan BNPB harus bekerja lebih ekstra untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di daerah. Karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang terjadi hari ini. Bagian timur Indonesia mengalami curah hujan yang sangat tinggi. Namun di bagian barat Indonesia sebagian lagi sudah mulai memasuki awal musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus yang akan datang. Dengan demikian besarnya jumlah persoalan dinamika yang tidak bisa hindari. BNPB mencoba membangun berbagai macam upaya. Mulai menciptakan suasana yang harmonis dengan semua kelembagaan. Kemudian mengajak semua kelembagaan untuk berpikir 1 atap dalam memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan kebencanaan. Sejak bulan Februari yang lalu setiap bulang para pakar kebencanaan selalu melakukan pertemuan di BNPB dibawah kepemimpinan Deputi 1 BNPB Bapak Wisnu. Mereka menyampaikan tentang temuan-temuan dan memprediksi apa yang akan terjadi pada periode yang akan datang terutama pada bulan berikutnya. Alhamdulillah program ini bisa meningkatkan kesiapsiagaan dari seluruh daerah, terutama yang seperti sekarang ini kita lihat. Ada begitu banyak bencana terjadi dibagian Timur

- 9 -

Indonesia tapi korban jiwa hanya 2 orang sampai dengan hari ini, yaitu 1. Di Morowali. Seorang pekerja yang sudah diingkatkan untuk jangan menyebrang ternyata menyebrang dibawa arus. 2. Anak kecil, balita yang menjadi korban di Konawe. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi himbauan-himbauan yang telah disampaikan, mulai dari Bapak Presiden yang menyampaikan instruksi pada tanggal 2 Februari 2019 yang lalu di Surabaya yaitu 6 poin:

1. Pembangunan harus berorientasi kepada pengurangan resiko bencana. 2. Melibatkan pakar, melibatkan para akademisi, dan semakin banyak riset, dan

hasil-hasil temuan itu dipaparkan kepada public untuk diantisipasi. 3. Apabila terjadi bencana otomatis Bapak Gubernur sebagai Komandan

Satgas, kemudian dibantu oleh para Pangdam atau Dandrem serta Bapak Kapolda,

4. Membangun sistem peringatan dini terintegrasi. Kami sudah mengusulkan sebuah usulan kepada Pemerintah kepada Bapak Presiden tentang sistem peringatan dini terintegrasi. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih sekitar 7,7 Triliun Rupiah, dan kami memberikan masukan kepada semua lembaga untuk memprioritaskan kedaerah-daerah yang sangat rawan terjadi bencana terutama gempa dan tsunami. Kemudian berada pada posisi penduduk yang sangat padat.

5. Edukasi. Kami juga sudah juga melakukan berbagai macam upaya untuk bisa menjalin hubungan dengan berbagai macam komponen Pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan edukasi sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu keluarga. Kenapa? Karena dari data-data yang diperoleh keselamatan masyarakat 33% ditentukan oleh dirinya sendiri, 32% ditentukan oleh keluarganya, 30% oleh masyarakat disekitarnya, dan hanya sekitar 2% oleh orang dari luar.

6. Oleh karenanya edukasi dan juga sekaligus simulasi yang merupakan perintah ke-6 Bapak Presiden ini menjadi program BNPB untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Terbukti seperti yang kami sampaikan tadi, bencana yang sangat besar tetapi korbannya sudah sangat kecil menunjukkan masyarakat sudah semakin siap.

Kemudian yang kedua, menghadapi peristiwa-peristiwa bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami. Kami mencoba untuk bekerjasama dengan berbagai macam pihak. Sudah ada tawaran dari Pemerintah Australia dengan anggaran sekitar 25 Juta Australian Dollar selama 5 tahun. Dan Dubes Australia datang ke BNPB menanyakan, kira-kira program apa yang dibutuhkan BNPB. Kami sarankan agar dana ini bisa dialokasikan untuk riset terutama di bagian pantai barat Sumatera, selatanan Jawa dan bagian timur Indonesia yang menurut data-data yang telah kami kumpulkan pernah terjadi peristiwa yang sifatnya siklus yang berulang. Ada periodisasi ulangannya ratusan tahun, bahkan ada yang periodisasinya adalah ribuan tahun. Artinya bencana-bencana besar ini punya ulang tahunnya. Pemerintah Australia kemungkinan besar akan menerima usulan ini. Artinya apa? Semakin banyak pakar kita yang terlibat dan semakin akan meningkatnya pengetahuan kita tentang kebencanaan dinegara kita sendiri. Termasuk upaya kami tahun depan akan mengirimkan sejumlah pakar untuk mencari data dan dokumen terutama di Belanda. Mengingat hampir semua dokumen-dokumen yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu sekarang berada di museum Belanda yaitu museum arsip nasional Belanda termasuk di Leiden University. Sejumlah pakar juga mengatakan mungkin selain Belanda beberapa negara antara lain Jepang dan China. Bapak Pimpinan,

- 10 -

Ini semua kami akomodiir. Kemudian juga kami mencoba untuk membangun sebuah rencana jangka panjang. Setelah kami mendapatkan banyak sekali masukan-masukan dari pakar ternyata kesimpulan kami infrastruktur teknologi bukanlah salah satu atau satu-satunya jalan yang terbaik. Masih ada cara lain untuk kita bisa menyelamatkan generasi kita pada periode ratusan tahun yang akan datang. Mengingat sebagian besar Pantai Barat Sumatera dan Selatan Pulau Jawa hampir hampir pasti akan mengalami periode gempa dan tsunami. Salah satu buktinya adalah kenapa Belanda tidak membangun kawasan pantai barat Pulau Jawa sepanjang 350 tahun di Indonesia. Inilah yang menjadi concern kami yaitu dengan cara menanam hutan pantai. Tidak cukup hanya hutan bakau tetapi memilih jenis vegetasi tertentu agar generasi kita pada 50 tahun, 100 tahun bahkan sekian ribu tahun yang akan datang bisa terlindungi, bisa terselamatkan karena kita hari ini telah memikirkan sesuatu yang bisa menyelamatkan generasi yang akan datang. Walaupun anggaran terbatas kami tidak kehilangan akal Bapak Pimpinan, kami mencoba membangun relasi dengan BUMN, dengan swasta, dengan berbagai macam komponen masyarakat lainnya kiranya apa yang bisa dilakukan. Seperti contoh, pada tanggal 26 April kemarin adalah hari dimana peringatan kegiatan latihan simulasi. Dengan segala keterbatasan kami mencoba untuk menggalang sebanyak mungkin partisipasi public dan tercipta rekor tertinggi. Kegiatan partisipasi public mencapai lebih dari 53 juta peserta yang tercatat sebagai rekor tertinggi selama kegiatan latihan simulasi. Ini tidak mungkin hanya bisa dilakukan dengan anggaran rutin. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dilakukan oleh BNPB untuk membangun relasi, membangun komunikasi dengan sejumlah pihak kiranya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan. Dan kami menggunakan metode ini dengan nama pentahelis. Ini adalah gotong royong, ini adalah kerjasama. Pemerintah, para akademisi, dunia usaha, kemudian komunitas dan media. Ini kami jabarkan juga merupakan wujud nyata dari sila ke-3 Pancasila dan sila ke-5 Pancasila. Jadi konsep yang Bapak tanyakan maka ini harus kembali ke alam. Kita jaga alam, alam jaga kita. Bapak Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami muliakan. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kami laporkan tentang Rencana Kerja dan Anggaran pada periode ini. Selanjutnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang dan kami mohon arahan lebih lanjut. Wabillauhitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Shalom Om Santi, Om Santi, Santi Om. KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Kepala BNPB. Pimpinan dan Anggota yang terhormat. Kita sudah mendapatkan tadi penjelasan. Pertama adalah tentang program kedepan yang belum dijabarkan. Nanti akan dibahas dalam Rapat dengan Eselon I. 1. Adalah tentang penguatan kelembagaan BNPB. 2. Koordinasi terutama Pak

- 11 -

Kepala dengan rencana tata ruang dan lingkungan yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena bencana banyak muncul karena inkonsistensi kita dalam tata ruang. 2. Adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pak Kepala, saya sering memberikan contoh yang ekstrim Pak saat tinggal di Bandung Utara. Perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Itu signifikan. Itu adalah patahan lembang yang rawan. Tapi sampai saat ini tidak pernah ada sosialisasi apalagi edukasi tentang potensi tersebut. Dan tiba-tiba nanti ketika ada kejadian, kata orang Sunda “ngebeleduk” gitu Pak baru kita kaget. Kenapa? Karena tidak ada sosialisasi apalagi edukasi. Makanya program peningkatan Desa tahan bencana itu harus kita tingkatkan. Yang kedua adalah soal early warning system. Kemarin kita mengakui banyaknya yang tercecer. Anggarannya kurang. Itulah sebabnya di Komisi V kita pernah workout. Kenapa? Karena anggaran untuk early warning system di Komisi V itu kurang Pak. Berikutnya adalah tentang tadi kerjasama. Tadi saya syukur Pak, ada 53 Juta ya Pak ya untuk sebuah acara. Tapi Bapak-Bapak bisa melihat tidak Pak. Sekarang ini orang kalau ada bencana mereka terbiasa Pak gotong royong. Iya kan Pak. Tapi sebelum terjadi bencana jarang ada yang mau gotong royong. Maka dengan konsep BNPB yang kuat kedepan. Dengan menitikberat kepada mitigasi maka sector-sektor swasta termasuk BUMN, BUMD itu kita tarik dananya. Bukan hanya ketika sudah bencana juga untuk persiapan-persiapan. Itu contoh-contoh saja. Dan terakhir Pak Kepala walaupun saya kira penting harus masuk juga Pak tentang penggunaan teknologi konstruksi yang familiar dengan bencana. Semacam di New Zealand iya kan Pak. Rumah-rumah yang sudah familir dengan bencana. Saya kira itu harus kita masukan juga. Sedikit lagi Pak sebelum teman-teman soal Australia tadi Pak. Saya kira selain soal riset perlu juga diarahkan tentang dana tersebut untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Saya kira riset kita oke kita tingkatkan. Tapi peta potensi sebetulnya sudah kita bisa kita baca ya Pak ya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari rencana dana yang akan kita terima dari Australia itu. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala BNPB yang telah menyampaikan visinya, dan juga update tentang kondisi terakhir BNPB dan di Kendari ya Pak ya. Dan juga tadi yang paling pokok Bapka-Bapak yakni kurangnya uang sebesar 678 Miliar. Ini kita prihatin loh Pak. anggarannya menurun terus sementara potensi bencana meningkat terus dan kerugian-kerugian pembangunan akibat lambatnya itu sudah kita rasakan. Makanya aneh kalau dalam pertemuan 3 pihak tadi baru disetujui hanya 450 Miliar. Nah … Bapak-Bapak, bagaimana kita mendukung usulan dari Kepala BNPB itu. Dimulai dari Bu Desy Nomor 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian Pak Deding Ishak siap-siap. Kami persilakan Ibu Desy. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi): Terima kasih Pimpinan. Bismillahirahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang kami hormati Kepala BNPB dan seluruh jajarannya,

- 12 -

Pimpinan Komisi VIII dan seluruh rekan-rekan yang hadir, para undangan yang hadir, dan juga para TA Komisi. Seperti yang juga disampaikan oleh Pimpinan Pak Sodik. Ada 3 hal yang ingin sampaikan juga terkait dengan kelembagaan anggaran dan juga tentang edukasi dan juga sosialiasi ataupun lewat simulasi. Yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah sangat mengapresiasi atas yang dipaparkan oleh Bapak Kepala BNPB namun apa mungkin karena anggarannya berkurang. Padahal anggarannya berkurang untuk Tahun 2020 ya. Cuma ini kayaknya berkurang ya. Tampilannya biasannya kalau BNPB paling baik diantara Kementerian lain, presentasinya. Namun mungkin lagi ada bencana semuanya lagi focus untuk mengurus bencana. Jadi presentasinya hari ini juga terjadi kebencanaan menurut saya. Saya pikir konsistensi untuk tetap mempertahankan baiknya presentasi dan indahnya presentasi yang ditampilkan kepada kami juga itu patut tetap dipertahankan. Tapi tidak apa-apa, yang penting isinya. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan penguatan kelembagaan. Saat ini BNPB tidak 1 linear atau tidak linear bukan merupakan lembaga vertical dengan BPPD yang ada didaerah. Menurut kami, ini merupakan kesulitan dalam rangka koordinasi dan komunikasi antara Pemda dan juga BPPD. Yang mana BPPD tidak bisa langsung melakukan atau mengambil keputusan pada saat BNPB sudah siap untuk melakukan tindakan di lapangan. Harus tunggu dulu Pak Sekdanya, harus tunggu dulu Pak Bupatinya, dan segala macam. Lalu kemudian jika dilakukan rehab rekon yang melibatkan anggaran APBD Kota/Kabupaten ataupun Provinsi akan lebih menjadi panjang lagi birokrasinya. Yang dirugikan adalah pada saat akhirnya adalah masyarakat yang menanti terjadinya rehab rekon tersebut. Jadi menurut saya, sangat penting penguatan kelembagaan ditingkatkan menjadi lembaga yang bersifat vertical antara BNPB dengan BPPD sehingga komunikasi koordinasi dan action untuk mengatasi kebencanaan akan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lalu kemudian hal yang lain, koordinasi dengan pihak Kementerian PUPR atau pun mungkin dengan Dinas PUPR dilapangan di Pemda ataupun di Pemprov. Ini juga akan melibatkan birokrasi yang panjang. Yang pada akhirnya BNPB ya saya menunggu, kalau mau siap ayo. Tapi kayaknya tidak bisa. Nanti yang pada akhirnya adalah Anggota Dewan pada saat Reses ditanya-tanya, ini bagaimana ini sudah dibangun belum? Katanya mau bulan ini tapi kok belum. Akhirnya kita yang cari-cari alasan terus. Jadi penguatan kelembagaan menjadi lembaga yang vertical menjadi suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Yang berikutnya adalah tentang anggaran. Political will bersama dari kita yang hadir disini sebagai wakil dari rakyat Republik Indonesia tentunya patut mendukung permintaan BNPB untuk tetap meningatkan paling tidak seperti apa yang diharapkan dipaparkan oleh Kepala BNPB untuk kita dukung bersama. Karena seperti tadi yang dipaparkan Indonesia rangking 2. Saya pikir rangking 2 dalam penanganan bencana. Ternyata rangking 2 dalam jumlah korban. Artinya kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan kebencanaan yang memang sudah ada didalam kehidupan mereka sangat rendah. Artinya mereka belum bisa untuk mengamankan diri sendiri secara ikhtiar manusia. Ya umur memang ditangan Allah. Namun sangat diharapkan sekali dengan anggaran ini yang diajukan atau ditujukan untuk edukasi bahkan simulasi rutin yang sampai unit terkecil seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPB atau di unit keluarga bisa dilakukan dengan anggaran ini. Yang terpenting lagi kalau sudah kejadian rehab rekon akan betul-betul membutuhkan anggaran.

- 13 -

Saya ingin sampaikan. Mohon maaf lahir dan bathin jika ada yang kurang nyaman dengan pernyataan saya. Kalau memang ternyata BNPB kita berikan kuasa dan kewenangan yang besar untuk menanggulangi bencana. Janganlah kemudian anggarannya lebih besar dimiliki untuk penanggulangan bencananya oleh Kementerian Sosial. Yang mana nantinya akan tumpang tindih. Contoh misalnya, masyarakat menjadi ambigu. Ini mau dikasih sama BPPD atau sama Dinas Sosial ya. Katanya mau dikasih Dinas Sosial kalau ini santunannya. Tapi kalau BPPD mau ininya. Masyarakat tetap akan menunggu di 2 lembaga ini. Jadi saya sebetulnya ketika ada Kementerian Sosial ikut serta didalam menanggulangi bencana buat saya itu mau ngapain dibagi-bagi lagi. Orang ada kok, sudah jelas-jelas BNPB. Saya mohon maaf ya. Saya tidak tahu mau bagi kue atau bagaimana istilahnya I don’t care but I don’t like it. Menurut saya kalau BNPB mau betul-betul menanggulangi bencana yang sudah. BNPB yang urusan rehabilitasnya, rekonsiliasi segala macam atau apa punlah itu rehab rekonnya segala macam yang dilakukan itu iya. Oke, Kementerian Sosial mungkin hanya sebagai support sistem. Mungkin urusan sembako. Karena dia biasa untuk bisa ngasih bantuan non tunai, pangan non tunai oke, misalnya untuk darurat di … dapur umumnya misalnya. Tapi kalau saya melihat BNPB sudah bisa. Nah jadi sebetulnya dengan adanya pembagian ini walaupun leading sectornya disebutnya adalah BNPB justru menimbulkan ambigu di masyarakat. Kalau bantuannya tumpang tindih alhamdulillah. Jadi double rakyatnya dapat bantuan. Tapi coba kalau saling lempar. BNPB bilang, BPPD bilang, itu ada di Dinas Sosial. Dinas Sosial bilang enggak kok, kayaknya BPPD. Kan kasih lagi, ujung-ujungnya masyarakat. Jadi saya sangat ingin sekali terkait dengan penguatan kelembagaan tadi supaya betul-betul kalau BNPB mau dijadikan sebuah bahkan mungkin Kementerian. Lebih baik Kementerian bencana karena Indonesia sudah banyak bencana. Sudah tahu ini merupakan ulangan dari bencana-bencana yang pernah terjadi ratusan tahun sebelumnya ya kenapa tidak dikuatkan kelembagaannya menjadi suatu hal yang ultimate. Jangan nanggung. Yang ketiganya adalah terkait dengan hasil penelitian. Sebelum saya mengkomplain. Saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu karena tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan bahwa hasil penelitian melibatkan beragam pakar, digunakan tentunya untuk mitigasi bencana. Lalu kemudian untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan simulasi sehingga meningkatkan safe awareness masyarakat terhadap kebencanaan ditempat tinggal mereka. Bahkan dengan ke dana yang minim pun Bapak sudah bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta maupun pihak Pemerintah Luar Negeri untuk bisa melakukan hal itu. Really appreciate. Complain-nya saya bahwa saya pernah meminta jawaban disaat Raker tanggal 5 Maret 2019 sampai sekarang belum disampaikan jawabannya. Belum di email jawabannya. Tadi saya nanya belum. Saya ingin waktu itu soalnya dipotong sama Pak Ali. Pak Ali baik teuing ya. Sangat baik. Jadi kalau saya kritik terlalu pedes Beliau menyemburkan hal-hal yang lain untuk menutupi kepanasan. Padahal sebetulnya saya sangat membutuhkan hal itu karena menurut saya apa yang ingin saya tahu semoga betul-betul riset yang dilakukan oleh BNPB bekerjasama dengan para pakar itu dimanfaatkan untuk action plan dalam urusan pembangunan bahkan Bapenas tahu itu. Jadi semua pihak. Bahkan sampai Pemda dari Pusat sampai daerah, Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah harus tahu. Jadi kalau ada pengembang yang mau membangun perumahan misalnya di Kota Sukabumi, eh Pak, Bu tidak bisa karena BNPB sudah menyampaikan kepada BPPD. Daerah ini tidak bisa dibangun apa pun yang terjadi. Mau rumahnya itu dalam konteks bisa ramah terhadap bencana atau apa pun. Kalau enggak, enggak misalnya. Saya belum melihat hasil riset itu bisa dimanfaatkan terkait dengan hal ini.

- 14 -

Yang berikutnya adalah budgeting plan-nya ini kan pasti kalau kita tahu riset pasti kan orang masuk ke action plan dan juga budgeting plan baik itu di APBN maupun di APBD Kabupaten/Kota bahkan, tidak hanya di level Provinsi saja. Nah saya ingin melihat keterkaitan ini makanya saya sangat membutuhkan. Sehingga kalau kami pada saat Kunspek (Kunjungan Spesifik) ke daerah terkait dengan kebencanaan. Kita bisa menanyakan hal itu. Jadi tidak kosong melompong ilmunya. Tidak Cuma menyalahkan tapi kita juga punya basis data. Bukan nyalahin sih tapi mengkritik untuk membangun. Itu satu. Yang berikutnya, dalam pemilihan pakar. Mau dikirim ke Belanda, mau dikirim ke Australia, mau dikirim ke Jepang, mau dikirim ke mana pun dan siapa pun yang dilibatkan didalam riset yang dilakukan oleh BNPB. Saya ingin bukan pakar rekomendasi titipan. Tapi saya mau berdasarkan kompetensi. Saya tahu banyak pakar yang bagus tapi mereka dipekerjakan di Jepang atau di New Zealand karena mereka tidak dekat dengan ring 1 Pemerintah. Itu saya tidak suka. Indonesia rugi. Sudah nyekolahin mereka tapi mereka tidak dipakai sama kita karena kita lebih memakai orang-orang yang ABS (asal Bapak senang). Jadi titip pesan saya Bapak, saya mau dalam pemilihan pakar betul-betul best on competent. no because of. Siapa dekat dan siapa. Itu saja titipannya dari saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- 15 -

KETUA RAPAT: Terima kasih teh Desy. Memang Pak Kepala ini sering di catatan kita tentang kelembagaan BNPB itu karena ada ide menjadi Menteri, Kementerian BNPB. Masuk juga yang kecil adalah posisi Kepala BPPD yang ex officio Sekda. Itu juga sering dipermasalahkan. Yang kedua anggaran Bu Desy, kita minta Menko untuk melakukan koordinasi rebutan antara Kementerian Sosial dengan BNPB. Saya lempar. Kita harapkan Bu Menko ini. Yang ketiga Pak soal riset kata Bu Desy. Riset itu harus jadi peta potensi, riset harus menjadi metodologi penanganan, dan riset harus menjadi peta solusi. Jangan sampai menjadi seperti Profesor orang Palu ya. Ahli geologi dipakai di Jepang tapi tidak dipakai di Indonesia. Saya persilakan Bapak Dokter Deding Ishak. Dan siap-siap Bapak Kyai Dokter Surahman. Kami persilakan Pak Deding Ishak. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Deding Ishak A-256 saya nyebut sekarang. Mumpung masih ada waktu kesempatan. Dapil Jabar III, Cianjur Kota Bogor. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Bapak Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Don Monando yang kami hormati dan kita banggakan. Mudah-mudahan tetap jadi Jenderal. Inshaa Allah. Beserta jajaran dari BNPB yang saya hormati. Pertama tentu saya mengapresiasi apa yang disampaikan sebagai paparan yang sangat komprehensif. Ada beberapa terobosan yang terobosan itu mudah-mudahan menjadi jawaban yang cukup menggambarkan bahwa ada kesungguhan yang serius dari BNPB. Jadi selama ini sangat bagus kinerjanya. Hanya memang kita juga sangat prihatin. Kinerja bagus, potensi masalah semakin meningkat tetapi anggaran dari Pemerintah ini sangat kecil, dan bahkan terus berkurang. Jadi tentu keprihatinan kita semua. Tapi persoalannya kami sesuai dengan Tupoksinya hanya bisa mendorong mendesak begitu dalam kesimpulannya. Tidak mengeksekusi. Jadi sekarang ini political will saja sudah bagus. Sudah bagus dari Presidennya dan sebagainya. Tapi ketika mengeksekusi ini seperti apa. Nah mungkin seperti kata Bu Desy ada problem kelembagaan Pak. Tapi problem kelembagaan ini ya harus rujukannya acuannya adalah Undang-Undang. Itu membutuhkan waktu. Kami sepakat. Kajian Komisi VIII secara sah dari tahun ke tahun, dari periode-periode ini menginginkan agar penanggulangan bencana ini betul-betul ditangani oleh sebuah Kementerian teknis. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan Kementerian lain ya dengan kasus yang disampaikan oleh Bu Desy. Soal penanganan dilapangan yang melibatkan Kementerian lain Kementerian Sosial karena memang dari fungsi pokoknya BNPB adalah mengkoordinasi itu problem. Jadi oleh karenanya tentu saya setuju yang disampaikan oleh Bu Desy terkait dengan soal kelembagaan ini agar

- 16 -

didorong dan dibicarakan oleh Pak Kepala BNPB secara sah Bapak ini adalah dicari oleh Presiden. Saya tahu persis bagaimana proses penggantian Kepala BNPB ini. Jadi mudah-mudahan sakti, ampuh Bapak bicara. Karena agak sulita kalau terus begini. Sementara kelembagaannya statusnya masih seperti ini. Ya ketika Raker, Raker … begini saja. Kita nanti rapat di Banggar. Kebetulan saya di Banggar juga akan seperti ini. Karena ujung-ujungnya tetap saja muaranya di trilateral meeting. Kalau memang ini susah juga dimunculkan disitu kecuali ada hal yang kemudian ada barangkali pertemuan ulang bagaimana eksekusi dari Presiden ini instruksi begitu baru. Nah tetapi paling tidak, kalau ini menyangkut perubahan Undang-Undang. Ada terobosan yuridist dimana ada celah yang bisa dilakukan terkait dengan tahapan awal penanggulangan bencana. Umpamanya tentang ketika tanggap darurat ini terjadi seperti apa. Ketika … seperti apa yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya. Artinya mungkin bisa dibicarakan di tingkat Kementerian Menko PMK, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana protabnya. Mungkin ada perbaikanlah. Perbaikan protab terkait dengan penanggulangan. Nah karena disini ada kendala. Sering kali idealnya begitu bencana itu terinstruksi. Apalagi sekarang ya kita berterima kasih karena memang kalau soal bencana ini dimana-mana ini yang paling ini. Nah sementara sekarang ini harus masuk dulu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, ada Sekda sebagai Kepala BNPB-nya yang juga tugasnya banyak, … bahkan dibeberapa tempat adalah buangan saja. Tidak berdasarkan kompetensi padahal justru yang Dinas itu adalah Dinas yang dikuasai. Jadi kompetensi itu seperti kata Bu Desy tadi. Jadi oleh karenanya menurut saya atau paling tidak menjelang sebelum Kementerian Kabinet yang akan datang itu begitu itu mutlak tapi paling tidak ada sebuah terobosan yuridist dimana ada setingkat Perpres dan lain sebagainya yang itu tidak melanggar tentu, tetap merujuk kepada Undang-Undang yang ada tetapi penanganan jauh lebih baik karena disitu fungsi dari BNPB ini menjadi cukup kuat dan … begitu. Yang kedua, saya juga mengapresiasi langkah terobosan meskipun keterbatasan anggaran tetapi Pak Kepala BNPB mengundang partisipasi peran serta dari dunia usaha dan masyarakat dengan berbagai event yang bisa dilakukan secara bersama. Terutama menyangkut kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya. Ini saya sarankan. Kami belum melihat ini secara. Padahal ini harusnya tingkat sosialisasi, edukasi ini harus menjadi …, harus utamanya sekarang ini. Betapa banyak dana yang harus dikeluarkan ketika kita memang lengah dalam proses pencegahan. Pak Don ini sudah mulai masuk disitu. Jadi saya sangat tepat sekali kedepan ini disitu. Apalagi pengurangan resiko bencana ini menjadi titik perhatian dari kita semua dan Presiden sudah menyampaikan 7 langkah itu yang saya rasa itu menjadi rujukan utama semua stakeholder terutama BNPB melangkah. Tapi itu harus diikuti di daerah. Nah pertanyaannya, sebelum dunia usaha BUMN, BUMD dilibatkan tentu Pemerintah Daerah ini jangan tinggal diam. Nah dulu untuk memacu bidang pendidikan. Ini Orde Baru. Jadi tidak semua Orde Baru ini jelek. Jadi ada roll sharing. Karena kebutuhan pendidikan itu tentu banyak anggarannya tetapi ada kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kan masalahnya sama masalah pendidikan, masalah jumlah sekolah yang harus dibangun, jumlah guru yang harus disediakan dan lain sebagainya. Itu share. Nah sehingga capaian setiap tahun anggaran ini mengalami kenaikan. Umpamanya roll sharing ini diberlakukan juga semacam reward dan punishment. Jadi ketika daerah ini juga share-nya besar tentu rewardnya besar. Nah juga kalau misalkan sharenya kecil, juga kecil. Ataupun kalau ada masalah tentu ada sangsinya. Mungkin ini bisa dilakukan sehingga kelihatannya sampai hari ini Pak Dodi maaf, saya melihat daerah ini sangat tergantung pada dana

- 17 -

dari Pusat terutama dana rehab rekon. Nah justru sekarang ini kita harus mulai disamping tentu saja kewajiban kita tadi, andaikata ini jadi Kementerian tentu otomatis ini akan diikuti. Karena money follow fungtion begitu. Karena fungsinya berubah tentu anggaran juga harus menyesuaikan. Saya rasa begitu. Yang terakhir, ini tadi ada penelitian dan lain sebagainya. Saya dari Jawa Barat. Umpamanya ada 2 daerah yang ini setiap tahun muncul. Seperti kata Bapak ulang tahun bencana. 1. Banjir di Kabupaten Bandung. Saya juga mengikuti perkembangan ketika Bapak menjadi Pangdam. Itu langkah luar biasa. Itu karena langkah inisiatif Bapak dan langkah Bapak. Sekarang ini dari sebuah kesadaran masyarakat cukup bagus. Tapi problemnya ini kan bukan masalah local, masalah Kabupaten Bandung atau Jawa Barat tapi juga masalah nasional yang terus menurun. Nah barangkali dengan kehadiran Bapak tentu ekspektasi harapan masyarakat ini bisa dituntaskan. Sejauh ini bagaimana sebetulnya konsepsi atau kebijakan Pemerintah Pusat. Tentu dari masukan yang Bapak sampaikan atau langkah-langkah kedepan ini dalam rangka menyelesaikan problem banjir di Kabupaten Bandung yang menimbulkan semacam orang ini sudah betah. Jadi ada pariwisata banjir. Nah kira-kira seperti apa konsep yang sekarang ini setelah Bapak di Jakarta tentu dengan Kementerian terkait lainnya, Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Sehingga kebijakannya lebih efektif, lebih tuntas dan tentu orang atau masyarakat punya harapan kedepan bahwa Pemerintah betul-betul serius mengenai problem soal kebencanaan. Yang kedua, ini terkait kasusnya di Bob Puncur ini Pak. Nah sering sekali Puncak ini. Barangkali juga risetnya ini juga bisa dilakukan. Karena mungkin lahan dan lain sebagainya sehingga penanganan juga harus secara khusus. Saya rasa itu Pak Kepala dan tentu soal kekurangan anggaran ini mudah-mudahan bisa kita elaborasi, ya kita perjuangkan bersama-sama. Tidak cukup sama doa saja Pak. Tapi harus berusaha. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Deding. Jadi Pak Deding mendukung penaikan anggaran. Yang kedua soal edukasi Pak. Mohon koreksi dari teman-teman BNPB. Saya baca literatur 9,5 dari 10 orang Jepang tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Sementara Indonesia hanya 1,5 dari 10 orang Indonesia yang tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Itu sebabnya ketika gedung DPR goyang Pak Kepala, Anggota DPR yang terhormat juga kebingungan apalagi rakyat. Kenapa? Karena edukasinya. Posisi Bapak kata Pak Deding sangat strategis untuk minta ke Presiden. Lakukanlah itu Pak. Kalau Presiden lama minta tolong ke Pak Ace. Kalau Presiden baru minta tolong ek Bu Saras Pak nanti untuk negosiasi anggaran ini. Terima kasih Pak Deding. Dan berikutnya Bapak Dokter Surahman Hidayat. Kami persilakan. Dan siap-siap Pak Kyai Dja’far Shodiq. F-PKS (Dr. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

- 18 -

Surahman Hidayat, Fraksi PKS Dapil Jawa Barat X, Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII, Saudara Kepala BNPB serta jajaran. Pertama-tama tentu minal aidzin wal’faidin, mohon maaf lahir bathin. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri kinerja kita makin baik. Kemudian tentu terima kasih atas paparannya. Saya singkat saja. Saya secara pribadi memahami yang disampaikan oleh Kepala BNPB tentang mohon dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI untuk mempertimbangkan tambahan anggaran BNPB sebesar 689 Miliar dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan. Karena bicara tentang bencana ini memang ada beberapa factor. Betul, bahwa Indonesia ini rejekinya posisi kita itu betul-betul didalam. Tadi digambarkan sentra bencana dan itu adalah soal rejeki ya. Ya kita syukuri saja begitu. Tetapi potensi ini tentu akan mengakibatkan berulangnya terus bencana dan trend terus meningkat seperti yang sudah dijelaskan. Tapi factor lain juga persoalan bagaimana memanage potensi dan ancaman bencana. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman ada persoalan koordinasi, ada persoalan sinergitas baik vertical maupun horizontal. Nah ini tentu setelah kita setujui usulan BNPB tentu upaya untuk merapihkan ya manajemen ini baik vertical maupun horizontal, baik itu dengan BNPB atau BPPD dengan Pemda dengan pihak-pihak yang lain ini harus ditingkatkan. Tidak hanya kita menerima seperti tadi syukur Alhamdulillah. Australia karena dengan pengalamannya akhirnya ingin berbagi dengan BNPB datang. Bagusnya kan kita lebih proaktif kan. Bukan hanya Australia kita terima. Tentu ada negara-negara lain yang punya pengalaman tentu akan pas BNPB punya usulan-usulan baik untuk riset, maupun untuk edukasi dan lain-lain. Bersafarilah ke beberapa negara, Jepang misalnya atau yang lainnya. Sehingga tentu hasilnya akan lebih baik. Itu catatan saya. Kemudian bencana juga terkait dengan prilaku dan budaya masyarakat. Nah ini soal penyadaran. Tentu ada bagian-bagian dari masyarakat itu yang perlu dilibatkan dalam rangka sadar bencana ini. Edukasi, lalu sosialisasi tadi. Nah ini tentu sesuatu yang penting dilakukan juga oleh BNPB. Ada pihak-pihak yang terancam juga dengan bencana dan mereka tentu pada tingkat kata … itu bencana yang begitu luas. Dalam hal ini di masyarakat ada perusahaan-perusahaan asuransi dan itu kalau kena wah kerugiannya. Nah sejauh mana ini juga coba … agar mereka lebih aware. Sebab kalau bisa lebih mewaspadai potensi-potensi yang bagaimana. Pertanyaannya dicobalah diajak dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas ini. Dan tentu kemampuan asuransi ini besar ya. Demikian juga untuk melakukan tadi edukasi ataupun riset yang bisa dilakukan. Itu beberapa catatan saya. Sekali lagi saya bisa memahami usulannya tapi tingkatkanlah upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh BNPB itu sendiri. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kyai. Pak Kepala nanti jangan lupa tadi pesannya. Selain memanfaatkan ilmu Australia juga melakukan orientasi penanganan bencana ke negara-negara lain bersama Komisi VIII.

- 19 -

Berikutnya Bapak Dja’far Shodiq. Dan siap-siap Bapak Haji Samsu Niang. F-P.NASDEM (K.H. DJA’FAR SHODIQ, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Kepala BNPB serta seluruh staf yang saya hormati, Yang pertama disini ada permintaan dana tambahan untuk 2020. Saya kira logis-logis saja Pak. Artinya karena memang beban BNPB ini sangat berat. Namun demikian yang kita ingin tahu. Setiap Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi pasti menyiapkan dana cadangan untuk bencana alam. Itu sampai 200, 300 sampai 500 Miliar. Itu kalau dikumpulkan se-Indonesia itu akan menjadi banyak. Persoalannya adalah sejauhmana rekan-rekan BNPB Pusat ini punya peran dalam artian mengintervensi, dalam artian mensinkronisasi dengan dana yang ada di Pusat ini Pak. Jangan-jangan berdiri sendiri. Akhirnya mereka saling irit. Kita saja yang disuruh menangani mereka yang juga punya tanggung jawab. Kalau kita lihat tadi di Lombok ada peran Pemerintah Kabupaten, Provinsi yang angka 11 Triliun itu Pak. Ini yang ingin coba. Setidak-tidaknya barangkali itu buat laporan kepada kita Pak. Sehingga kita tahu Pemerintah Kabupaten apakah ada yang signifikan. Provinsi yang banyak bencana apakah mereka menyiapkan dana yang lebih banyak, atau jangan-jangan karena sudah langganan atau siklus sekian tahun mereka malah lepas. Nah ini yang perlu kita monitor Pak. Kita juga ujung-ujungnya adalah dari pajak rakyat yang juga perlu kita awasi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang. Saya kebetulan di Dapil XI Jawa Timur Madura. Itu saya sering mendengar dari … sejak kejadian Lapindo. Lumpur Sidoarjo itu yang sampai sekarang masih seperti itu lempengan ditempat saya bahkan ke arah Madura itu juga berbahaya menurut pakar Pak. Ya mudah-mudahan ada catatan untuk mengantisipasi rakyat kami Pak yang kami wakili sehingga tidak tiba-tiba mereka kaget terjadi seperti itu yang kita tidak siap. Itu hanya mengingatkan. Yang kedua. Selanjutnya mengenai data Pak. Jadi kami mohon. Tadi disampaikan 1993 kejadian. Nah kalau di Kementerian Sosial kemarin ada buku segini Pak. Itu lengkap. Dimana orang-orang penerima bantuan kelompok manfaat dan lain sebagainya. Nah kita butuh itu Pak. Jika data-data itulah yang menjadikan argumentasi kita untuk membantu Bapak didalam pengalokasian anggaran ini. Sehingga kita harus punya argumentasi. Kalau argumentasinya disini kan jelas. Kalau Bapak 1 program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 55M lebih. Yang kedua 11M lebih untuk peningkatan akuntabilitas aparatur, penanggulangan bencana 622 Miliar lebih. Ini kan sebenarnya. Tapi nanti ada pembahasan berikutnya yang bisa kita jelaskan disitu. Yang terakhir Pak terkait dengan tambang, hutan gundul. Reklamasi pantai Pak. Ditempat kami ini sangat luar biasa Pak. Itu dipinggir laut ada 100 hektar Pak. 100 hektar laut di timbun sampai sekarang tidak digunakan. Mungkin sejak Orde Baru. Nah ini tidak jelas manfaatnya bahkan sekarang mau dijual pada penduduk. Nah ini menunjukkan siapa yang tanggung jawab disini. Reklamasi pantai di Daerah Camplong, Kecamatan Camplong. 100 hektar laut di timbun tapi sampai sekarang 30 tahun tidak ada digunakan. Dan itu rawan bencana karena itu akses dari Kabupaten Sampang Pamekasan itu banyak yang longsor Pak gara-gara kejadian

- 20 -

itu. Bahkan sering melihat 1 sisi Kementerian Lingkungan Hidup menanam pohon bakau. Baru tumbuh ½ meter langsung ditimbun oleh pasir itu menjadi reklamasi pantai. Ini tidak ada monitor. Pemerintah Kabupatennya diam, Provinsinya juga diam. Dan pelakunya adalah Kepala Desa, dan itu dijual Pak. Per meter berapa. Nah ini sebelum menjadi bencana bersama. Karena banyak Pak yang tidak termonitor disitu. Karena ini jalan, ini laut, seberangnya ini pegunungan. Pegunungannya habis Pak. Jadi pegunungannya diratakan, pindah ke laut. Akhirnya banjirnya tambah jadi. Saya sejak sebelum lahir Kota saya sudah banjir sampai hari ini. Kemarin Komisi VIII turun kesana Pak, melihat banjir. Dibutuhkan 600 Miliar untuk tuntas Kota saya ini tidak banjir. 200 hektar 200 Miliar untuk beli tanah. 400 Miliar untuk sodetan sungai itu sendiri. Entah kapan itu bisa diatasi. Saya tidak tahu juga. Mau teriak ke BNPB atau mau teriak kemana. Yang jelas ini aspirasi harus disampaikan supaya. Apalagi di atas pegunungan itu Pak. jadi ini perlu dicontoh juga Pak, perlu diingatkan jajaran yang dibawah. Di Kecamatan Karang Penang ini Pak. eksploitasi lingkungan luar biasa. Setiap hari mereka bikin batu bata, setiap hari mereka bikin genteng dikirim ke Bali, Jakarta, se-Indonesia. Tapi tidak termonitor. Jadi jangan aneh kalau disitu ada curam yang dalamnya sampai ratusan meter. Itu tidak termonitor Pak. Tanggung jawab siapa ini. Apakah belum … lingkungan hidup. Nah ini harus ada koordinasi sejak awal Pak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena disitu adalah satu-satunya mata pencaharian orang bisa hidup. Ini fakta Pak sehingga mohon maaf Pimpinan, saya katakan kasus yang menonjol kemarin si A di Kabupaten saya itu karena kemiskinan. Jadi mereka diubah ideologinya karena perut lapar. Mereka mata pencahariannya hanya menggali tanah, dijadikan batu bata, dijadikan genteg. Nah itu satu-satunya mata pencaharian. Nah disini tidak perlu kita pendekatan dari awal. Perencanaan, bagaimana mengalihkan mata pencaharian mereka, bagaimana tidak eksploitasi. Ini dijual sampai ke Jakarta, sampai ke Bali dan sekitarnya. Dan terkenal itu. Genteng Karang Penang itu terbaik untuk wilayah Madura. Itu tapi harus dicegah. Jangan sampai itu sumber bencana banjir ya disamping sodetan-sodetan itu Pak. Tapi ini tidak ada perhatian. Kami Anggota Dewan sudah teriak, Bupatinya, Gubernur, semua tidak ada yang mendengar. Yah ini mudah-mudahan Bapak bisa, paling tidak mengingatkanlah. Saya kira itu Pak. Jadi perlu adanya. Kemarin kalau kita lihat di viral Pak. mungkin Pak Kepala belum monitor. Ada viral bahwa di Kabupaten Lumajang Pak itu ada PT yang mengskploitasi pasir, berapa pendapatan tiap hari Pak. Sampai Bupatinya turun lapangan ngamuk-ngamuk. Pagi 8 juta, siang 12 Juta, malam 20 Juta. Itu penghasilan dari peronnya truk yang lewat. Berapa truk pasir yang dibawa oleh mereka. Dan di Jawa Timur, mohon maaf Pak kebetulan saya Anggota DPD Provinsi Jawa Timur 10 tahun. Kalau sudah bicara tambang seperti itu. Jangankah tambang emas, tambang pasir itu, semua berkepentingan. Polisi tidak mempang, polisi suruh bertindak tidak mau. Ini sudah tidak mau. Akhirnya kemarin kalau tidak salah 3 hari yang lalu, Bupatinya sidak langsung tangkap dibawa dan lucu Pak. Pakai Pemda Kabupaten Lumajang tapi mereka cetak sendiri. Sudah luar biasa Pak kejahatan-kejahatannya. Sudah berani mereka. Pakai korps Pemda tapi mereka cetak sendiri. Dan ditanya penghasilannya tidak bulan, tiap hari Pak. 8, 12, dan 20. 40 Juta. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT:

- 21 -

Terima kasih Pak Kyai. Dan akan dicatat tentu oleh Kepala BNPB dan jajarannya. Berikutnya silakan Haji Samsu Niang. F-PDIP (Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi, Anggota Komisi VIII, Yang saya hormati Kepala BNPB beserta seluruh jajarannya. Pertama, saya apresiasi dulu Kepala BNPB dalam pemaparannya secara komprehensif dan bersemangat. Intinya seperti itu. Jadi pertama, saya baru melihat dan ketemu Kepala BNPB dan pemaparannya saya anggap cukup bagus dan bersemangat. Itu berarti ada kemauan untuk melakukan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Harapan kita seperti itu. Itu yang pertama. Karena kalau tidak semangat anggarannya sedikit bagaimana caranya untuk menanggulani bencana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan. Tadi kan pendahulu-pendahulu saya, teman saya sudah banyak bercerita tentang teori-teori dan lain sebagainya akan dikembalikan kepada porsi pembahasan kita pada hari ini yaitu pembahasan pendahuluan APBN 2020. Yang masalah anggarannya BNPB ini menurun. Ada permintaan anggarannya 600 Miliar. Bagaimana solusinya untuk bisa mendapatkan ini. Karena ini baru pembahasan pendahuluan. Tadi saya juga melihat, mendengar dari Ibu Desy bahwa selama ini memang kalau BNPB memberikan buku yang seperti ini bagus. Dan baru kali ini warnanya putih. Ciri khasnya selalu muncul. Ini mungkin tanda-tanda kurangnya anggaran atau apa dan lain sebagainya, atau lesu atau bagaimana. Untung saja Kepala BNPB semangat. Sehingga kita tertarik untuk bisa mencoba untuk bagaimana membahas anggarannya ini supaya betul-betul ada prihatin buat kita ataukah juga memberikan kepada Komisi VIII. Dibantu untuk bagaimana memberikan dorongan supaya anggarannya bisa ditambah untuk sesuai keinginan mereka. Itu yang menjadi harapan saya, menjadi perhatian saya dari Fraksi PDI Perjuangan. Tadi ada juga saya dengar dari Kepala BNPB menggambarkan tentang Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi yang setiap tahun juga terjadi bencana. Mestinya sebenarnya itu dalam. Memang ini yang semestinya harus digambarkan dan dimintai anggarannya bahwa setiap tahun itu terjadi bencana di Sumatera, Jawa, Indonesia Timur. Itu yang dibuatkan desain bahwa tahun sekian, tanggal sekian pasti ada bencana. Mungkin ini yang tidak digambarkan pada saat melakukan pembahasan di Menteri Keuangan. Mungkin juga sudah disampaikan seperti itu tapi tidak komprehensif begitu. Sehingga kalau menurut saya kalau ini dipaparkan secara detail, secara komprehensif dalam pendekatan holistic saya kira Menteri Keuangan akan memberikan anggaran untuk penanggulangan bencana dari 3 Provinsi itu karena setiap tahun terjadi bencana disetiap daerah itu. Ini yang perlu digambarkan barangkali di Kementerian Keuangan sehingga anggarannya tidak begitu bagus yang diberikan kepada mereka. Tidak ada rasionalisasi terhadap Menteri Keuangan atau Bapenas sehingga anggarannya tidak diberikan secara maksimal. Kalau ini dipaparkan pengalaman-pengalaman berdasarkan riset, berdasarkan teori, saya kira Menteri Keuangan akan memberikan anggaran apa yang kita inginkan. Ini yang saya

- 22 -

kira belum maksimal ini pemaparannya ke Menteri Keuangan dan Bapenas sehingga anggarannya seperti tahun menurun. Ini yang ingin saya sampaikan. Dan harapan saya, mudah-mudahan karena ini ada waktu saya kira Komisi VIII akan maksimalkan semua potensi-potensi yang ada disini bagaimana mendukung anggarannya supaya betul-betul BNPB ini bisa bekerja maksimal. Apalagi kondisi cuaca sekarang ini, seperti di saya Sulawesi Selatan. Di Daerah saya sendiri di Wajo, di Sopeng, Sidrab itu terjadi banjir. Tapi sayangnya pada saat BNPB kesana saya tidak dipanggil-panggil. Mestinya itu saya juga dipanggil disitu sebagai Anggota DPR disitu supaya, ini kan namanya Kemitraan. Ini Kemitraan supaya ini Pak Samsu Niang yang membantu kamu ini. Ini yang tidak terjadi. Jadi ini mesti diingatkan kembali di Kepala BNPB yang baru supaya ada sinergi antara BNPB dengan Komisi VIII walaupun yang lalu itu kita sudah melakukan pendekatan. Bersinergi terus walaupun nanti saya pikir Kepala BNPB juga seperti itu tapi tidak apa-apalah diingatkan juga. bahwa kalau ke daerah misalnya Sulawesi utamanya Sulawesi Selatan ya ada Anggota Komisi VIII disana ada namanya Samsu Niang ya diajaklah untuk bersama-sama, untuk melihat itu lokasi supaya masyarakat juga tahu bahwa oh ya Pak Samsu Niang yang bantu ini. Itu saja kok yang ingin kita sampaikan. Pak Ketua harus begitu. Sudah harus. Karena ini sinergi antara kepentingan-kepentingan karena terus terang juga kita membantu bagaimana menaikan anggaran ini supaya anggaran-anggaran di lapangan itu setelah turun kita ikut diikutkan dalam rangka untuk membantu masyarakat disitu. Saya kira itu saja Pak. Saya ucapkan terima kasih. “Selamat” Pak Kepala BNPB. Semangatnya harus terus ditingkatkan dan implementasi kegiatan-kegiatannya terus bersama-sama kita dorong. Dan kalau ke daerah ya maksimalkanlah Komisi VIII bersama-sama di lapangan sebagai mitra. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Haji. Pak Kepala, Disebelah saya juga tadi berbisik. Sama dengan Pak Samsu Niang. Pak Dokter Ace juga berbisik tentang argumentasi, tentang lobi, tentang persuasive untuk meningkatkan anggarann ini baik ke Komisi VIII dan juga ke Kementerian Keuangan. Dan kita siap untuk membantunya. Pak Samsu Niang mewakili Pak Kepala BNPB, hari Minggu ada kunjungan Pak ke tempat Bapak. Tapi ke Kendari Sulawesi Selatan. Bapak bisa ikut Pak. Saya mewakili BNPB menjawab Bapak, permintaan Bapak untuk diajak ke lokasi. Berikutnya Bu Itet Sumarijanto. Dan siap-siap Pak Fauzan Harun. Kami persilakan Bu Itet. F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Baik. Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan BNPB dan seluruh jajarannya.

- 23 -

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI, MOHON MAAF LAHIR BATHIN. Saya kira memang kita perlu semangat setelah kampanye yang begitu lama. Saya setuju bahwa memang dari pengalaman Pak Sodik, beberapa kali BNPB turun ke daerah saya di sana di Dapil II Lampung, di Lampung Tengah dan lain sebagainya. Tapi saya itu tidak pernah diajak. Jadi makanya angka-angka saya hasil kampanye turun drastic. Kemungkinan ini bisa terjadi. Tapi baiklah. Saya melihat dari atau mencermati dari paparan tadi Bapak. Kita ini dalam posisi yang luar biasa rawannya terhadap bencana. Jadi perlu ditanggapi atau ditangani secara serius. Dan saya memang melihat Bapak pertama kali penuh semangat ingin macam-macam yang harus dikerjakan dengan anggaran yang kecil. Nah tapi sekarang mari kita bersama-sama dengan semangat kita perlu melakukannya dengan serius, tidak namanya biasa-biasa saja, tidak ditangani secara normative atau … as usual dan ini harus menjadi paradigma semua yang mengetahui bahwa kita dalam posisi bencana yang sangat rawan di dunia. Nah dari awal, dulu saya pernah mengatakan. Kalau hanya sebagai badan, itu tidak memecahkan masalah. Harusnya jadi Kementerian. Tadi juga ada yang menyebut Pak Deding, itu hulunya yang harus kita angkat mengenai penguatan kelembagaan. Karena kalau ini terpecah-pecah ada BMKG, ada Basarnas, sekarang ada Kepala 2 dengan Kementerian Sosial, sepertinya ada 2 Kepala ini menangani masalah-masalah bencana. Ini harus ditata kembali. Kalau saya usul melalui sidang ini. Jadikan ini jadi Kementerian. Jadi ini Kementeriannya bukan BNPB lagi tapi Kementerian tentang bencana. Disana ada Basarnas karena Basarnas itu adalah yang. Seperti Pemadam Kebakarannya kalau kejadian mereka yang turun. Ada BMKG. Saya pernah berbicara waktu itu di Brebes. Ada informasi dari BMKG bahwa disitu sudah terjadi penurunan hujan, akan terjadi tapi BPPD-nya diam saja. Nah ini makanya ini terjadi longsor. Hal-hal seperti inilah yang saya kira perlu kita satukan sinergi dengan lembaga ini, dengan lembaga itu tapi kita tidak punya kekuatan menambah kegiatan yang besar. Ini saya kira akan selalu seperti ini Pak Pimpinan. Akan selalu seperti ini. Dari dulu kita dari awal 2014 sampai sekarang, masalah ini tidak pernah selesai. Maka harus jadi Kementerian. Itu pertama. Kedua, apalagi anggarannya memang sangat kecil. Sudah tahu kita dalam posisi yang bahaya yang penuh dengan dampak korbannya seperti apa. Anak-anak tidak bisa sekolah, menambah angka kemiskinan, dan sebagainya. Anggarannya itu bagaimana mungkin bisa mengatasi kalau anggarannya makin kecil atau Kementerian Keuangan menilai belum luar biasalah penanganan oleh BNPB ini. Jadi itu perlu juga di sosialisasikan bahwa kita itu perlu sekian anggarannya karena bencananya luar biasa, dan sebagainya-dan sebagainya. Tentu Bapak lebih tahu masalah ini. Kemudian mengenai riset. Saya dari awal … riset. Riset itu hulunya. Bagus, tadi sudah disampaikan. Tapi berapa persen Pak. Tadi juga paparannya memang tidak terlihat angka-angkanya. Berapa persen dari APBN untuk anggaran riset. Kalau kita serius minimal 2,5% itu untuk anggaran riset. Yang sebetulnya idealnya itu 5%. Tapi kalau 2,5% tidak mungkin bisa kita mempunyai hasil riset yang komprehensif. Nah ada 1 hal yang menggelitik untuk saya yaitu adanya kerjasama dengan Australia masalah riset. Ini hati-hati Pak. Saya ini pelaku melayani para pakar yang ingin riset terutama dibidang kesehatan. Kalau mereka masuk untuk riset itu datanya kita bisa bocor. Mereka memang membantu kelihatannya membantu anggaran. Tapi kalau mereka dilibatkan secara teknis masuk kedalam masalah riset karena katanya

- 24 -

kita tidak punya orang atau pakannya kurang itu sangat berbahaya. Kita bisa ditelanjangi oleh mereka. Membantu dalam atas nama riset tadi. Nah sebetulnya kita punya orang Pak dari kick andy kemarin saya lupa, orang dari Jepang, orang Indonesia. Dia mempunyai teknologi dan dia sudah dipakai dibeberapa negara, mohon Bapak ini saya sarankan untuk menghubungi kick andy yang kemarin bahwa ada seorang Indonesia yang dia seorang Profesor. Dia bisa mengetahui kapan akan terjadi bencana. Kemarin digambarkan, Jawa itu bergerak ke atas tiap tahun 6cm. Dan dia bisa tahu lempengan itu bergeraknya berapa senti. Dia bisa tahu kalau ini akan terjadi longsor. Itu ada Pak. Mungkin perlu itu di approach. Karena Beliau sudah dipakai oleh New Zeland, oleh Jepang sendiri dan dia sudah menjadi pakar riset di Jepang. Nah dia bisa juga pakai radar. Radar itu juga bisa melihat dari atas sampai kedalam bumi itu bagaimana bergesernya. Itu ada. Jadi kapan akan terjadi banjir, kapan akan terjadi longsor dan sebagainya itu saya sarankan Bapak bertemu dengan Beliau ini. Kemudian masalah ya tadi sudah saya sebutkan. Kadang-kadang saya juga bingung loh Pak, karena Kementerian Sosial itu ada juga hal-hal yang dikerjakan persis sama dengan BNPB. Misalnya bagaimana latihan-latihan untuk kalau ada bencana. Dan itu anggarannya ada disana. Mungkin BNPB juga sebetulnya ada program-program itu tapi kenapa harus seperti ini. Jadi ini tidak sinkron. Dua kepala, BNPB dan Kementerian Sosial. Dan itu pernah saya pertanyakan. Mereka bilang oh ini lain, ini beda. Tapi tolong untuk diteliti kembali dan disampaikan. Kemudian partisipasi, apakah partisipasi ini sudah digaungkan secara nasional. Beda dengan tiap-tiap daerah dan sebagainya. Mereka adalah raja-raja didaerah-daerah. Kalau kita punya keputusan atau punya Undang-Undang yang sifatnya nasional bahwa mereka harus disentuh bahwa dampak bencana ini kalau mereka juga kena dampaknya seperti apa. Jadi ada empatinya yang kita tarik. Bukan hanya iya, kamu harus empati. Kita secara empati mengundang mereka untuk berpartisipasi. Yang lainnya adalah mengenai sosialisasi tadi disebut. Sosialisasi itu mengenai tata ruang, ijin-ijin. Tapi tadi disinggung bagaimana ketika terjadi bencana masyarakat yang terkena masyarakat awam mengatasinya. Ada cara-cara yang tradisional. Itu saya lihat kurang sosialisasinya. Coba itu sebagai bagian dari marketingnya, educationnya disan, kemudian sebagai informationnya disana. Kemudian sebagai informasinya melalui televisi Pak. Bayar mahal sedikit tidak apa. Tapi ada education yang terus menerus secara nasional mahal, ya kita ajukan kepada Kementerian Keuangan. Ini penting. Karena di Dapil saya di Tulang Bawang. Itu yang namanya bencana banjir itu sudah kronis. Apa akibatnya, anak-anak tidak sekolah. Sekian ratus hektar it uterus menerus sampai sekarang kronis. Tapi tidak ada saya melihat cara mengatasi bagaimana ini bisa selesai. Ada tekologi seperti apa. Itu sudah bertahun-tahun, tapi sekarang juga tidak selesai. Nah inilah yang harus Bapak petakan, mana yang kronis, mana yang akut, mana yang tiba-tiba tanpa kita ketahui. Tapi kalau kita punya riset itu pasti bisa juga diproyeksikan kedepan. Kapan akan terjadi, berapa nilainya, bagaimana mencegahnya. Itulah yang disebut kita kalau kita punya riset yang betul-betul bisa diandalkan. Nah sekarang yang mengenai information. Kemana sih Pak kita kalau ada bencana, kemana kita mengadu, kemana kita bertanya. Bapak punya tidak center of information. Centernya. Kalau dari daerah apalagi kita belum terbentuk adanya kerjasama antara daerah dengan Pusat. Mereka tahunya Pusat, BNPB. Bagaimana kita bisa bertanya kemana, apakah Bapak punya itu. Nah itu juga perlu anggaran, makanya anggaran reasoning bahwa kita menaikan anggaran itu jelas. Hal-hal yang program kedepan, bagaimana kita memberikan informasi kenapa anggaran naik. Salah satunya adalah information itu. Kalau daerah tidak siap karena begitu, Pusat

- 25 -

harus siap. Setiap saat siapa pun. Awam, siapa pun bahkan memberi informasi. Button up. Memberikan informasi bahwa ini sudah ada tanda-tanda dan sebagainya. Nah ini perlu menjadi reason kenapa anggaran harus naik. Kemudian dengan kerjasama yang tadi sudah dijalin. Kira-kira outputnya seperti apa? Mungkin saya bertanya ini tolong dijabarkan juga. Output dari kerjasama ini proyeksinya kedepan seperti apa. Jadi jangan hanya kita kerjasama ini tapi output dari kerjasama itu apa yang akan kita hasilkan. Saya kira itu saja. Saya hanya mendalami apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi mohon ini hal-hal yang point-point penting ini menjadi dasar untuk kita meningkatkan anggaran BNPB dan penguatan kelembagaan ini penting. Mari kita jadikan ini suatu Kementerian. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’allaikumsalam. Terima kasih Bu Itet. Rekan-rekan yang saya hormati, Kita tadi sepakat jam 16.00 tapi masih ada 4 penanya, dan 2 lagi dari meja Pimpinan. Berarti ada 6 lagi sebelum nanti diskusi dan jawaban dari Kepala BNPB. Mohon kiranya waktu dapat dimanfaatkan lebih efisien, lebih efektif. Dan kita sepakati dulu. Kita mundur sampai jam berapa? 16.30 atau16.45? 16.45 ya Pak? 16.45. Oke. Terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

Berikutnya Bapak Kyai Fauzan Harun. Dan siap-siap Bapak Mustafa Bakri. Silakan Bapak Fauzan Harun. Pak Fauzan tidak ada. Kalau begitu Pak Mustafa Bakri. Dan mohon bersiap Pak Adi Taher. Kami persilakan Pak Mustafa. F-PG (MUSTAFA BAKRI): Bismillahirahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi serta jajarannya, dan seluruh Anggota. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB beserta jajarannya. Saya tidak bertanya, tetapi ingin suatu penjelasan. Tadi sudah disampaikan oleh para teman semua baik pertanyaan juga ide dan gagasan yang cukup baik oleh para teman-teman Anggota Komisi. Tetapi saya ingin memfokuskan kepada

- 26 -

masalah pencegahan. Kita dari tadi membahasan penanggulangan bencana. Sekarang saya mau mempertanyakan masalah bagaimana bisa terjadi bencana itu. Apakah kita memposisikan diri sebagai negara yang siap menerima bencana saja. Pertama, ada kolaborasi Bahasa yang ingin saya sampaikan. Bahwa bencana terjadi sebab mesti ada causality effect. Ada sebab musabab. Banjir biasanya terjadi karena abrasi dan erosi, dan cuaca yang tidak menentu, global warming. Tetapi semua adalah ulah tangan manusia. Karena tangan dan ulah manusia. Saya beri satu contoh, yang terjadi di Sumatera Utara adalah tempat kelahiran saya dan tempat tinggal saya. Erupsi Gunung Sinabung sampai sekarang tidak berhenti dan satu fenomena yang sangat luar biasa sampai sekarang tidak berhenti, suatu pertanyaan oleh Profesor Doktor Mikiyo Sito dari Jepang. Mengapa ini gunung erupsinya tidak berhenti-henti, tidak seperti gunung biasa. 3000 tahun yang lalu ada induk dari gunung tersebut Gunung Toba yang pernah meletus, dana bunya sampai ke daratan Asia Selatan. Saya contohkan 1 gempa bumi yang terjadi di Mexico pada Tahun 1985 didaerah Ciudad de Mexico. Sehingga membawa korban 10.000 nyawa. Kekuatan gempa itu adalah 8,1 skala richter Mexico. Sehingga … sampai ke Selatan Amerika. 8,1 itu cukup besar. Sedangkan Aceh kemarin 7,1 sampai 7,3. Tapi diiringi dengan tsunami. Itu dahsyatnya Aceh. Korban ratusan ribu jiwa. Tapi korban itu seharusnya tidak terjadi begitu banyak karena ada sebab ulah manusia. Pada Tahun 2017 terjadi lagi gempa ditempat yang sama di Mexico. Hanya menelan jiwa 14 orang. Pada Tahun 2017 dengan kekuatan gempa 7,2 skala richter. Satu fenomena pembelajaran dari negara Mexico ini, negara latin Amerika ini. Dari 19 September 1985 ke 2017, 10.000 dengan 14 orang yang meninggal. Berbeda. Jauh strata, bagaimana mereka menangani korban itu. Tapi disini bukan penanggulangan bencana tapi mereka mempelajari mengapa gempa tersebut terjadi dan sehingga membuat banyak korban jiwa lalu dipelajari. Ternyata waktu itu orang Mexico menebang hutan dan menanam ganja. Lalu Pemerintah Mexcio memerintahkan kepada seluruh daerah tersebut untuk ditanam kembali pohon-pohon hutan terutama pinus dan pohon namanya keladi air yang bisa merekat tanah bumi sehingga goyangan gempa tidak begitu kuat. Jadi misalkan dari Mexico tadi saya kembali ke Sumatera Utara. Para jajaran dan Bapak Kepala BNPB boleh melihat dari udara maupun dari darat. Saya 3 bulan yang lalu disana. Itu gunung dataran, jajaran Bukit Barisan sudah gundul dan air di Danau Toba turun drastic. Dan bila air ini kering bencana yang terjadi adalah listrik karena air tersebut adalah sumber utama listrik Sumatera Utara dan sampai Aceh dan Riau. Karena hydraulic air. Kalau airnya menurun berarti daya tampung untuk pembangkit listrik tersebut berkurang. Yang kedua akan terjadi erosi dan dataran Bukit Barisan itu akan runtuh. Yang ketiga, bila terjadi gempa seluruh masyarakat yang ada didataran itu akan menjadi korban. Ini maksud saya pencegahan perlu dipelajari study bandingnya. Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia. Di kelilingi oleh ring of fire, cincin api. 127 gunung berapi yang aktif. Di Jepang itu gunung berapi bisa dikurangkan keaktifannya. Dengan memasukan larva lumpur kedalam kawah gunung. Sehingga mengurangi daya panas bumi yang ada di dalam kawah gunung tersebut. Sehingga panas gunung tersebut tidak terus menerus terjadi bergejolak. Dan itu perlu study banding juga dari BNPB untuk riset yang benar-benar aplikatif seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang ketiga, bagaimana mengatasi ini? Saya mengusulkan kepada BNPB untuk merekat dan memperkuat hubungan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua, melakukan kerjasama yang kuat dengan Kementerian Kehutanan. Yang ketiga, melakukan hubungan kerjasama dengan pembangunan-pembangunan daerah. Supaya BNPB merekomendasikan kepada seluruh di Indonesia, mana tempat yang layak untuk dibangun mana yang tidak. Wajar tadi

- 27 -

disampaikan oleh teman Fraksi saya dari PDIP, BNPB dinaikan taraf menjadi Kementerian. Supaya daya kerjasamanya lebih kuat. Sebagai contoh, di Daerah Tapanuli Utara. Jarang sekali itu gunung itu menjadi longsor, bukit-bukit. BNPB juga boleh merekomendasikan kepada Kementerian-Kementerian yang terkait supaya tidak memperluas menanam yang namanya kelapa sawit. Karena itu hasil penelitian dunia bahwa kelapa sawit tersebut bisa merusak struktur tektonakis tanah. Sehingga memudahkan tanah tersebut runtuh dan mengalami kebanjiran karena apa? Karena pohon sawit sifatnya tidak meredam air. Jadi maksudnya adalah, kalau mau dilihat di Leiden University. Jakarta ini selalu banjir tetapi kita selalu mencari kaidah bagaimana menangani banjir. Di Leiden University itu di Universitasnya di perpustakaannya ada 1 buku. Bagaimana tata kota Jakarta pada Tahun 1018. Tidak boleh dibangun dipinggiran sungai 100 meter dari pinggiran sungai, daerah Tomedo. Sungai itu perumahan. Jadi BNPB juga merekomendasikan ke Pemerintah Daerah Jakarta supaya melakukan kaji ulang pembangunan perumahan di pinggir sungai karena itu memudahkan perjalanan banjir tersebut karena resapan air tidak ditanam di pinggir sungai. Jadi saya menyampaikan ini sebagai data pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati terus itulah makanya BNPB kekurangan dana. Karena banyak yang sakit. Yang terakhir, Indonesia berada di lempengan 3 yaitu lempengan tektonik. Indo Australia, … dan Pasifik. Tetapi Indonesia lebih kepada ring pasifiknya. Kajian ini sudah ada di Universitas Gadjah Mada. Bagaimana ring pasifik ini yang berada dibawah bumi Indonesia. Mana titik-titik kulminasi yang rawan terjadi bencana. Tetapi mohon ijin, apakah kita lalai akan hal ini. Seperti terjadinya banjir. Yang barusan ini di Sulawesi. Dan juga longsor tanah yang terjadi dibeberapa daerah di Pulau Jawa. Saya ambil contoh, sebagai penyangga banjir dan bencana di Jakarta ini adalah Bogor. Tetapi saya meminta kepada BNPB untuk merekomendasikan Pemerintah wilayah Bogor untuk menghijaukan kembali daerah penyangga tersebut sebelum dalam kajian seorang Belanda bernama …. Dia menyatkana bahwa Jakarta itu akan banjir penuh seluruh Kota Jakarta 2030. Dalam kajian Beliau tentang bagaimana turunnya tanah Jakarta dari permukaan laut. Karena Jakarta padat penduduk. Bisa mengorbankan ratusan ribu orang atau bahkan jutaan kalau ini dibiarkan. Banjir tanah yang akan terjadi dibawah permukaan laut, ditambah dengan banjir tambahan dari air daerah penyangga Ibukota. Ini sangat berbahaya. Saya menyampaikan ini untuk pencegahan. Karena ini masih bisa kita tangani akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai wacana untuk tambahan kajian kita untuk BNPB. Jadi pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Karena sudah penanggulangan perlu biaya yang besar. Terima kasih kepada Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Mustafa. Berikutnya adalah Ibu Ei Nurul Khotimah. Dilanjutkan oleh Pak Adi Taher. Dan terakhir Pak Bambang. Kami persilakan Ibu Ei. F-PKS (Hj. EI NURUL KHOTIMAH): Terima kasih Pimpinan.

- 28 -

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam kenal Pak Doni. Saya Ei Nurul Khotimah dari PKS dari Dapil Banten II. Mencermati dari apa yang sudah disampaikan Bapak dalam makalahnya, kemudian dari aspirasi dari teman-teman. Saya hanya ingin menggarisbawahi 1 hal bahwa edukasi itu sangat penting. Dari beberapa kali pertemuan dengan BNPB, kita sudah sering mengemukakan bahwa BNPB harus memiliki focus program. Sehingga anggaran yang dimiliki itu juga bisa mencapai sasarannya. Karena tadi juga disampaikan dari beberapa teman-teman bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi edukasi kepada masyarakat itu sangat penting. Bahkan beberapa pertemuan yang lampau, kita juga menyampaikan bahwa upaya-upaya dari BNPB untuk menggandeng Kementerian-Kementerian yang lain terkait dengan edukasi ini sudah sangat sering kita sampaikan. Jadi mohon Pak Kepala BNPB yang baru ini bisa merespon kaitannya juga dengan keterbatasan anggaran. Tapi bicara terkait anggaran, saya juga menyampaikan dukungan kepada teman-teman Komisi VIII khususnya yang ada di Badan Anggaran nanti untuk menaikkan anggaran BNPB menjadi sebuah focus program dari Komisi VIII juga. Karena daerah kita Indonesia itu juga seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara terdahulu bahwa juga daerah-daerah bencana yang perlu penanganan serius dan butuh anggaran yang besar. Tetapi anggaran besar itu kalau tidak memiliki focus, tidak focus dengan programnya juga sayang. Karena yang terasa sekarang yaitu tumpang tindih antara Kementerian-Kementerian yang ada di Pemerintahan, baik di Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Basarnas dan dari BNPB itu sendiri. Satu, focus kepada program edukasi sosialisasi pencegahan. Yang kedua adalah sinergitas antara Kementerian yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Sehingga ini bisa menghasilkan efisiensi dari kerja dan juga anggaran. Khusus untuk Banten saya sampaikan bahwa pasca bencana kemarin. Nelayan-nelayan didaerah pesisir Banten Selatan dan juga didaerah Pasauran Carita itu masih mengalami trauma. Nah untuk itulah maka saya menyampaikan kepada pihak BNPB untuk membuat sebuah program hilling pasca bencana khusus untuk para nelayan. Syukur-syukur dikasih perahu untuk ganti mereka melaut. Tapi kalaupun tidak minimal ada motivasi, ada edukasilah kepada mereka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan in lebih bisa diperhatikan kaitannya dengan keluhan-keluhan di masyarakat juga persoalan-persoalan. Mengenai legalitimasi dari BNPB-nya itu sendiri memang ini sudah kita bahas juga di Komisi VIII dan ini juga mohon untuk jadi perhatian Pimpinan bahwa memang kaitannya ini juga dengan kebijakan didaerah. Agak susah kalau levelnya tidak dinaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Doni. Salam tadi dari teman-teman dari Banten. Mohon perhatian khusus di Banten katanya mantan Paspampres Pak SBY. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Ei. Yang cerita tentang kasus Banten.

- 29 -

Berikutnya Pak Adi Tahir, kemudian Pak Bambang. Dan terakhir Ibu Pendeta Tetty Pinangkaan sebelum nanti meja Pimpinan. Silakan Bapak Adi Tahir. F-PG (ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Mohon maaf lahir bathin. Nama saya Adi Tahir dari Golkar NTB. Pak Letnan Jenderal Doni yang saya hormati, Pada saat bersamaan saya tadi rapat di Baleg membahas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Saya pikir ini kesempatan Pak. Bagaimana kalau ini dimanfaatkan untuk supaya BNPB itu dari Pusat sampai Daerah. Bagaimana kalau BNPB daerah itu bagian dari BNPB Pusat. Namanya bencana. Kalau terlalu banyak birokrasinya kan repot Pak. Soal anggaran, bagaimana kalau DAU, DAK dipotong saja. 1% tidak itu masukin dana bencana. Dikelola oleh BNPB. Jadi kita cut segala macam birokrasi yang. Namanya bencana tapi menanggulanginya kok bagaimana gitu. Jadi bagaimana kalau nanti … Menkumham supaya didalam Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 BNPB dari Pusat sampai Daerah. Bahwa orangnya pakai orang daerah tidak apa-apa. Tapi dia tugasnya adalah BNPB Daerah namanya. Yang Bapak Ketua bilang itu. Jadi tidak terlalu ribet kayak gini loh Pak. Termasuk anggarannya DAU, DAK-nya dipotong saja 1%, 2% khusus untuk bencana. Jadi mohon Bapak bisa. Ini mungkin terserah Pimpinan ya. Tapi saya mengusulkan demikian. Kalau bisa kita Komisi VIII mengusulkan bahwa BNPB itu dari Pusat sampai Daerah. Kemudian seperti Kementerian atau seperti di TNI atau di Kepolisian. Jadi gerakannya itu satu. Karena pencegahan dan penanggulangan itu tidak bisa dipecahkan menurut saya Pak. Jadi kalau sudah tahu semuanya ditangani 1 badan, sudah tahu loh nanti kalau ada apa-apa itu disini begini. Dan edukasi yang disarankan di sekolah-sekolah itu sebaiknya disesuaikan dengan bencana yang ada disitu. Apa bencananya gunung berapi, atau bencananya gelombang tsunami, atau apa. Jadi disesuaikan sama lokasi tempat kejadian. Jadi saya pikir ini kesempatan Pak Doni perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini kalau bisa kita pakai kesempatan ini. Saya mengusulkan kepada Pimpinan supaya kesempatan ini kita pakai. Kita kompak dulu sama BNPB. Apa yang mau dicapai nanti kita naik meja di Baleg supaya itu kejadian. Jadi penanggulangan bencana ini jangan setengah-setengah loh. Judulnya juga jangan penanggulangan tapi harusnya dari mulai pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi. Kalau bisa begitu dari Perubahan Undang-Undang Nomor 24 ini supaya komprehensif. Karena memang jangan sampai bencana jadi langganan kan aneh. Langganan kok bencana. Langganan koran kan boleh. Tapi langganan bencana aneh. Jadi bagaimana kalau kesempatan ini kita pakai sebaik-baiknya. Karena ini mau dikebut dengan adanya kejadian bencana akhir-akhir ini maka bahasan Undang-Undang itu akan dikebut. Saya tadi juga sudah minta di Baleg. Sekarang masih berlangsung ada Menteri Kumham disana. Kalau bisa kita manfaatkan kesempatan itu. Mungkin ini sekaligus saran kepada Pimpinan untuk kita mengadakan suatu organisasi yang komprehensif mengenai penanggulangan bencana dan pencegahannya.

- 30 -

Mungkin demikian Pak Pimpinan BNPB dan seluruh stakeholdernya yang ada disini. Dengan doa mudah-mudahan Pak Doni juga cepat bintang 4 ya, sekarang bintang 3. Kalau BNPB naik pangkat kan bintang 4. Karena Beliau ini idola saya dari mulai komandan grup A di Paspampres. Mungkin demikian. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Adi Tahir. Dan mohon jadi catatan Pak ya dari Kepala BNPB soal langkah kita kedepan Pak, karena kita banyak diskusi hal-hal yang mungkin agak terlambat soal Undang-Undang itu Pak. Kepala BNPB khususnya … Sistama berikanlah kepada kami kajian. Darimana kita mulai Pak. apakah dengan Undang-Undang dulu atau sambil menunggu Undang-Undang perbaikan ada langkah-langkah yang bisa kita terobos dulu sehingga disusunnya tidak ini-ini saja. Terutama menyangkut kelembagaan. Terima kasih Pak Adi Tahir. Berikutnya Pak Bambang. Dan terakhir Ibu Pendeta Tetty. Silakan Pak Bambang. F-PAN (Ir. Drs. BAMBANG BUDI SUSANTO): Terima kasih Pak. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Pimpinan Komisi VIII dan Anggota, Kepala BNPB dan jajarannya yang saya hormati. Saya setuju sekali tadi juga mau saya sarankan masalah dari Pak Adi Tahir. Saya dari PAN, Dapil IX Jawa Timur Pak. Yaitu masalah kelembagaan. Yang saya setuju sekali dari pusat sampai daerah. Jadi 1 komando seperti di Kementerian-Kementerian yang lain yang ada jalurnya seperti Dinas Vertikal. Jadi 1 komando. Jadi tepat tapi personilnya dari daerah. Hanya tetap ke Pusat. Jadi kalau seperti itu, pasti itu akan terjadi kebaikan menurut saya. Karena apa? Karena begini, pengalaman saya contohnya waktu kita melihat pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Jadi sebelum ada BNPB, ini didaerah-daerah itu ada yang namanya Pemadam Kebakaran. Pemadam Kebakaran itu kalau di daerah waktu itu pada Tahun ’95. Kebetulan saya Kepala PU disitu. Disitu jadi seksi. Kepala seksi pemadam kebakaran. Ada lagi Bina Lingkungan Hidup. Kalau didaerah di Dinas itu jadi seksi, sub seksi Kepala Seksi Lingkungan Hidup. Sekarang berdiri sendiri. Nah pengalaman saya, waktu itu siapa pun yang mengajukan ijin. Contohnya ijin bangunan, ijin macam-macam. Itu dari Dinas Pemadam Kebakaran itu harus dilibatkan. Ini kan sama dengan BNPB. Jadi misalkan disini mau dibangun, daerah ini rawan bencana, rawan kebakaran, dan lain sebagainya. Ini harus ada ijin. Ijin-ijin itu seperti itu. Yang kami sarankan kemungkinan kami, apa ada sebaiknya BNPB itu juga terlibat masalah perijinan-perijinan lahan dan lain sebagainya. Kenapa terjadi bencana? Ini yang harus diketahui kenapa terjadi bencana. Pada saat saya kecil tidak seperti sekarang ini. Banyak hutan gundul, banyak ijin tambang seperti itu. Lah

- 31 -

maksud kami saya punya pemikiran bahwa dari BNPB ini harus dilibatkan masalah-masalah perijinan. Jadi punya tanggung jawab. Ini yang pengalaman saya seperti itu. Jadi contohnya itu juga demikian. Ada kali, disitu sudah jelas tidak boleh ditempati bangunan. Itu dari Dinas Pemadam waktu itu dia tidak berani memberikan rekomendasi karena itu adalah daerah rawan bencana. Contohnya seperti itu, akhirnya ijin tidak terbit. Marah dan sebagainya. Tapi seperti itulah yang terjadi. Demikian. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Jadi kita break dulu atau bagaimana? Break dulu. Terakhir Ibu Pendeta Tetty Pinangkaan. Silakan. F-HANURA (Pdt. TETTY PINANGKAAN, STh.): Terima kasih atas kesempatan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya juga sangat salut dan apresiasi atas kinerja BNPB dibawah Pimpinan Bapak Doni sekarang ini. Ya mungkin karena orangnya cerdas juga ya, bisa kita lihat. Dan berbicara dari hati nurani. Mohon maaf bukan karena saya Hanura saya memuji Bapak seperti itu karena fakta. Kita DPR harus belajar untuk ramah alam supaya alam ramah ke kita. Coba perhatikan, kita belum ramah alam ya pakai ini. Tapi Bapak/Ibu pakai ini. Iya sesuai yang diangkat menjadi program dalam pemaparan tadi. Memang sangat perlu untuk peningkatan anggaran. Demi kinerja BNPB kami sangat mendukung. Juga perlunya penguatan kelembagaan yang vertical supaya kinerja BNPB benar-benar bisa secara komprehensif. Karena itu menurut saya jangan nanti menunggu Undang-Undang baru melakukan kajian-kajian tetapi pada saat ini dan memang sudah dilakukan oleh BNPB kajian-kajian itu perlu dilakukan sambil menunggu Undang-Undang sehingga dapat dipikirkan regulasi yang dapat menunjang dilaksanakan tugas dari BNPB ini secara komprehensif juga dana yang dibutuhkan supaya upaya tanggap darurat itu ditunjang dengan regulasi yang benar-benar juga sesuai tanggap darurat. Nah upaya tanggap darurat tetapi regulasi yang ada tidak tanggap darurat. Ya contohnya di Daerah yang zona bencana kebakaran hutan. Tidak diantisipasi bahwa kebakaran itu bisa merembet ke daerah lain. Tetapi karena keterbatasan regulasi yang ada tindakan antisipatif tidak bisa dilaksanakan dan akhirnya bencana belum selesai ditangani sudah terjadi bencana yang lain tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dan juga yang kedua contoh di Sulawesi Tengah. Bencana di atas bencana. Bencana yang besar kemudian terjadi lagi bencana moral. Karena banyaknya anak-anak yang huntara yang dibuat itu tidak memadai pengamanan, penerangan, akhirnya terpaksa terjadinya pernikahan dini 100 lebih dari remaja karena kondisi yang tidak memberi perlindungan kepada masyarakat yang mengalami dampak bencana yang terjadi Sulawesi Tengah secara khusus. Dan karena itu perlu melakukan kajian-kajian tentu terkait zona bencana yang terjadi, misalnya zona

- 32 -

banjir apa yang harus dilakukan dan regulasi yang bagaimana yang bisa mendukung pelaksanaan penanggulangan secara komprehensif. Dan karena itu juga saya setuju kalau judulnya itu diganti bukan hanya penanggulangan tetapi juga antisipasi dan rehabilitasi yang perlu juga program trauma hilling dari berbagai upaya untuk supaya jangan ada bencana diatas bencana. Dan karena itu jika ada kajian-kajian itu tentu Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi tugasnya membuat regulasi yang bisa menunjang kinerja BNPB melakukan tanggung jawabnya secara menyeluruh. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu Tetty Pinangkaan yang telah berbicara pakai Hanura, karena Fraksi Hanura. Dan sebelum kita diskusi kami persilakan dari meja Pimpinan, Bapak Dokter Ace, dan kemudian Kyai Iskan. Kami persilakan. WAKIL KETUA KOMISI VIII (Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si/F-PG): Bismillahirahamnirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Pak Pimpinan Komisi VIII dan seluruh Anggota, Pak Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Doni, dan Pak Ses serta seluruh jajaran BNPB. Pertama saya terus terang saja sedih Pak melihat pagu indikatifnya yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Padahal kalau melihat public opini serta antusiasme public terhadap bencana di Indonesia itu luar biasa. Tapi kok itu tidak menyentuh para pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan bencana. Setidaknya kalau kita perhatikan dalam 1 dekade terakhir ini. Kan kita selalu diliputi oleh berbagai macam pemberitaan soal bencana yang luar biasa tetapi 3 pihak BNPB Kementerian Keuangan serta Bapenas tidak menggugah 1 kesadaran mereka bahwa memang seharusnya terutama saya tidak tahu apakah Kementerian Keuangannya atau Bapenasnya. Makanya menurut saya dibuka saja disini. Kira-kira apa saja yang menjadi kendala sehingga pagu indikatifnya itu 450 Miliar. Sementara kalau kita lihat trendnya itu kok dari tahun ke tahun menurun 2016=1,6. 2017=1,8 Triliun, kemudian 2018 turun menjadi 748 Miliar. Sekarang turun lagi menjadi 614 Miliar. 2020 turun lagi menjadi 450 M. Jadi saya kok sedih, bagaimana sensitivitas. Katanya kita adalah negara ring of fire. Tapi kok itu tidak ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Nah untuk itu penting untuk diketahui juga Pak Kepala. Mungkin Eselon I-nya waktu kemarin bicara dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan itu perlu diungkap juga apa alasan Kementerian Keuangan sehingga mereka menganggap tidak penting penanggulangan bencana ini. Padahal kalau saya baca misalnya mohon maaf. Saya kebetulan Jubir TKN. Jadi salah satunya selalu saya ungkapkan ke public soal disaster mind streaming, itu juga menjadi argument kita. Dan ini janji politik yang seharusnya juga bisa diterjemahkan para aparat dibawahnya. Nah kalau kita lihat soal mitigasi bencana itu salah satu diantara point penting dalam nawacita jilid 2. Tapi kok tidak diimbangi dengan dukungan anggarannya. Tentu kan anggaran 2020 itu oleh Pemerintahan yang kedua gitu loh. Saya khawatir kalau misalnya tidak ada upaya yang serius untuk

- 33 -

menambah anggaran terhadap BNPB bahwa serangan terhadap Pemerintahan Jokowi akan luar biasa. Nah jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih sebetulnya suasana pembicaraan trilateral antara Kementerian Keuangan, Bapenas dan BNPB sendiri. Sehingga anggaran pagu indikatifnya dialokasikan Cuma 450 Miliar. Itu yang menurut sayaperlu disampaikan kepada kami Pak. Yang kedua, ini kebetulan dari Fraksi Partai Golkar. Bos anggaran di Komisi VIII adalah Pak Deding. Jadi kami perintahkan Pak Deding untuk memperjuangkan di Banggar. Karena sesuai dengan perintah Ketua Umum kami. Dana optimalisasipun itu harus sepenuhnya diarahkan kepada anggaran penanggulangan bencana. Jadi buat kami sih agak heran. Bukannya naik malah turun. Bagaimana logikanya. Pertama itu. Oleh karena itu saya minta Bapak untuk bisa menjelaskan kepada kami bagaimana suasana pada saat penentuan anggaran trilateral antara Kementerian Keuangan, BNPB dan Bapenas sendiri. Pertama itu. Yang kedua, DSP-nya pun juga turun. Turun atau naik? Naik berapa Triliun? Tadi saya lihat. KEPALA BNPB: 4 Triliun Pak. WAKIL KETUA KOMISI VIII (Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si/F-PG): Tahun yang lalu kelihatannya 6 Triliun deh. KEPALA BNPB: Enggak, 4. Selalu 4 Pak dan itu dipakai kalau ada bencana saja. … sama rehab, rekon Pak. WAKIL KETUA KOMISI VIII (Dr. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si/F-PG): Menurut saya itu dana on call itu menurut saya juga harus menjadi bagian yang harus disepakati oleh kita untuk kita perjuangkan. Karena kita tahu Pak dalam 1 tahun terakhir ini kan kita bisa melihat yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Konawe, Kalimatan Timur dan macam-macam. Sebelumnya Banten, sebelumnya NTB, sebelumnya Sulteng. Dan itu skalanya besar. Belum yang kecil-kecil. Belum lagi kalau kita melihat bahwa daerah masih ada yang mengganggarkan anggaran penanggulangan bencana dibawah 1 Miliar Mas. Banyak itu Pak. Sehingga semuanya tergantung kepada Pemerintah Pusat. Nah ini kan lucu. Didaerah tempat saya saja, di Dapil saya Banten, Pandeglang itu kalau tidak salah itu dananya cuma 500 Juta atau berapa. Padahal akhirnya kan ngemis-ngemisnya kan ke Pemerintah Pusat ujung-ujungnya. Jadi maksud saya bagaimana kita, Pemerintah Daerah tidak punya dana minta sama Pemerintah Pusat. Pusatnya juga dananya terbatas, lalu siapa yang memikirkan itu. Nah memang perlu ada lobi yang serius yang dilakukan oleh kita semua supaya dana itu kok jangan sampai mengalami penurunan seperti itu. Saya tidak tahu ya Kang Deding sebagai orang anggaran. Tetap ujung-ujungnya adalah dikembalikan kepada Pemerintah sendiri dalam kaitannya dengan pembicaraan trilateral antara Kementerian Keuangan, Bapenas dan. Akhirnya kan sebagai Badan yang terkait akhirnya.

- 34 -

Nah oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian, Saya tentu berharap ada kenaikan anggaran yang signifikan. Kami pasti akan memperjuangkan nanti mungkin kita di kesimpulan harus dijelaskan dan ditegaskan soal rendahnya atau penurunan anggaran tersebut. Yang ketiga, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, teman-teman Komisi kan intinya semua tidak boleh berorientasi kepada tanggap darurat saja. Tetapi lebih dari itu adalah soal mitigasi. Nah soal mitigasi ini perlu ada koordinasi antara stakeholder yang ada, Kementerian Sosial, BNPB, misalnya kalau bagi anak-anak kita tahu, bagi siswa-siswi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Itu juga patut menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu koordinasi dalam konteks mitigasi bencana. Disaster mainstreaming dikalangan generasi-generasi muda itu penting untuk dilakukan. Nah saya percaya bahwa Bapak/Ibu terutama Pak Kepala penting ya untuk kita memprogramkan mitigasi bencana dikalangan anak-anak muda. Karena saya yakin jika dari sejak awal sudah ada semangat seperti itu maka mengantisipasi rendahnya korban akan lebih bisa ditekan. Kami terus terang saja mendukung upaya revisi terhadap Undang-Undang penanggulangan bencana. Pak Kepala BNPB yang berlatar belakang Militer tentu juga harus. Kalau dimungkinkan membuat pasukan khusus juga Pak. Yang memang betul-betul misalnya. Selama ini kan sumbernya selalu misalnya dari Tagana, dari relawan-relawan. Tapi menurut saya, bahkan kalau perlu komponen cadangan yang siap bencana itu harus ada. Nah itu juga ada upaya dari kita supaya pada saat kita menghadapi bencana sudah siap secara skill, secara responsive menghadapi itu semua. Itu akan dimungkinkan kalau memang ada anggarannya loh Pak. ini kan anggarannya Cuma 450M mana bisa kita bisa melakukan itu. Jadi menurut saya konsentrasi kita sekarang ini menjelang nota anggaran Presiden Tahun 2020 adalah bagaimana meningkatkan dulu pagu indikatifnya supaya besar. Percuma kan kita aspirasi teman-teman DPR ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, tapi anggarannya Cuma 450M dan ini agak sulit. Apalagi mohon maaf Pak, Kepala di Dapil saya yang baru di Bandung kan selalu masalahnya itu Pak. Ciliwung itu, Cienteng, selalu banjir terus. Setiap hari banjir terus. Nah itu kalau tidak diantisipasi dengan perhatian yang serius untuk normalisasi daerah aliran sungai kan agak sulit. Dan itu membutuhkan koordinasi antar stakeholder yang ada. Saya kira intinya saya ingin kita focus untuk memastikan bahwa jangan sampai anggarannya 450M. Kalau tambahannya 689, ya ini harus diperjuangkan. Bagaimana caranya itu Kang Deding diperjuangkan. Kita harus memastikan jangan-jangan pemegang. Ya ini harus diperjuangkanlah. Nah oleh karena itu sekali lagi saya ingin tahu suasana kebatinan pada saat penyusunan pagu indikatifnya itu bagaimana Pak Sekjen. Saya kira itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Dokter Ace. Tadi ketika Kepala BNPB ijin keluar. Di informasikan bahwa Pemerintah itu, Menteri Keuangan merasa sudah mengalokasikan besar dengan adanya pos on call yang 4 Triliun itu. Itu mencerminkan bahwa komitmennya kepada tanggap darurat. Padahal fakta menunjukkan kita harus ada konsep baru, paradigma baru yakni mitigasi itu Pak ya. Jadi Pak Kepala mungkin itu ditunjukkan jika kita tidak pada konsep mitigasi Pak yang selama ini on callnya cukup 4 Triliun, yakinkan kepada

- 35 -

mereka. Jika kita masih concern seperti itu jangan-jangan on call-nya nanti Pak, bisa harus 10, atau 20, atau 30 Triliun. Itu bagian dari yang kita jelaskan kepada mereka. Sebagai penutup kami persilakan kepada ustadz Iskan Qolba Lubis untuk menyampaikan pandangannya. WAKIL KETUA KOMISI VIII (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA/F-PKS): Terima kasih Pimpinan. Yang kami hormati Bapak Kepala BNPB dan seluruh jajarannya. Nah setelah saya dengar tadi pembicaraan dari teman-teman. Saya melihat ada semacam benang merahnya. Yang pertama adalah bahwa Pemerintah belum punya 1 mainset yang sama terhadap penanggulangan bencana. Jadi semua Kepala BNPB selalu mengeluh. Dana kurang, sedangkan resiko makin banyak. Resiko makin besar. Kenapa bisa begitu? Berarti ada yang belum sama mainset Pemerintah ya. Kalau saya baca Undang-Undangnya memang menurut saya Menteri Keuangan melihat itu dari Undang-Undang. Saya lihat di Undang-Undang Tahun 2004, 2007 bahwa fungsi BNPB itu kan kebijakan, koordinasi. Tugasnya membuat pedoman, standarisasi, informasi. Ada yang melaporkan itu tugas negaralah, biasa. Jadi kalau saya lihat itu memang, kalau tugasnya seperti itu memang tidak butuh anggaran besar. Dan menurut saya kalau ini saja dilaksanakan itu akan mengurangi bencana. Umpamanya kebijakan Pemerintah. Kalau rumah yang model begini di Jawa Barat. Dia harus diasuransikan. Itu kan kebijakan. Jadi Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang sangat besar lagi. Seperti kita sekarang, semua orang sakit kan dibuat asuransinya. BPJS itu asuransi social namanya. Jadi semua bangsa Indonesia ini yang sudah bayar itu sudah dijamin. Ada seorang dari Medan teman saya yang gagal jantung. Dibawa ke Rumah Sakit. Karena Direkturnya saya kenal langsung diobat. Saya tanya Dok, ini kalau bayar berapa ini? 200 Juta. Itu tidak bayar dia. Karena dia sudah punya asuransi BPJS. Jadi menurut Menteri Keuangan mungkin ini tugasnya. Lakukan kebijakan, koordinasi. Umpamanya hilling tidak perlu. Itu bukan kerjaannya BNPB. Tapi dia harus koordinasi, Menteri Sosial. Membuat pedoman. Apa pedoman kita? Apa standarisasi kita? Rumah di daerah bencana standarnya apa? Ada tidak itu. Nah Bapak kan tidak mungkin memerintahkan PU. Makanya saya mengusulkan dan ini tolong dicatat, harus ada semacam Keppres penanganan bencana di Indonesia supaya mereka itu terikat. Ini kan ego sektoralnya tinggi. Ada urusan apa anda. PU kepunyaan saya. Menteri Pendidikan ini saya punya. Harus ada Keppres. Apalah namanya yang setingkat Presiden. Supaya ini perlu dijewerlah Bahasa kasarnyalah. Eh, kamu PU kenapa bikin rumah model begini didaerah Sumatera Barat. Ente sudah tahu kan ini daerah bencana. Harus begini standarnya. Ah tadi sudah ada tadi analisanya. Rumahnya harus begini, harganya sekian, modelnya ini. Kalau tidak ada tidak keluar IMB. Itu yang namanya koordinasi tadi harus dalam bentuk Keppres. Kalau tidak akan dikerjakan orang. Dan ini akan berulang lagi, berulang lagi. Nah tugasnya nanti adalah membuat pedoman. Memberikan informasi. Hei rakyat Indonesia, sebentar lagi akan bencana. Itu dibutuhkan alat tadi kan. Alat pendeteksi ya. ilmu pengetahuan. Lakukan kerjasama dengan Menko …. Nah itu tugasnya. Tidak ada tugas disini membagikan umpamanya sembako. Kasih makanan tidak ada. Itu tugas Kementerian Sosial tugas daerah. Bapak-Bapak ini Jenderal loh penanganan bencana. Yang gagah-gagah ya perlu tinggal jewer-jewer Pemerintah Daerah itu. Jadi saya mengusulkan jangka pendek itu membuat Inpres. Jangka panjangnya kita

- 36 -

harus ubah Undang-Undang ini. Ini Undang-Undang ini menurut saya kurang jelas. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu strategis. Umpamanya kalau didalam Undang-Undang nanti bahwa BNPB harus membuat titik-titik komando dia untuk melakukan bencana. Ketika ada bencana di Sumatera Utara, ada tidak helicopternya? Oh sedang dipakai di Riau. Orang keburu mati. Jadi jangka panjangnya kita harus mengubah Undang-Undang. Yang kedua Pak tentang anggaran. Saya sudah pengalaman beberapa tahun ini Pak. APBN kita itu paling bisa ditambah defisitnya. Defisit itu hanya boleh 3%. Jadi kalau 2000 Triliun anggaran. Paling boleh nambah 6 Triliun. Bapak kalau kita lihat, Tahun kemarin PKH itu dianggarannya dari 19,2 Triliun … nambah jadi 34,4 Triliun. Itu 15 Triliun penambahannya. Yang menjadi masalah ini di MK, dipermasalahkan ya. Artinya Pemerintah suruhnya … ada. Ini PKH ini kan mereka sudah dapat didaerah, mereka ditambah lagi. Dia Cuma 15 Triliun. Artinya uang itu ada tapi tidak ada political will-nya. Jadi trilateral meeting itu seperti hebat sekali dia mengurang-ngurangi anggaran BNPB. Bagaimana itu? Bisa dipanggil gak Pak Ketua itu Menteri Keuangannya. Alasan dia apa mengurangi ini? Iya kan. Kenapa untuk PKH dia setuju 15 Triliun Tahun 2019 yang diperuntukan juga Anggota Komisi VIII yang … mensosialisasikan … secara teori itu sulit Pak. karena apa? Karena rata-rata yang bisa diperjuangan di … 5%. Nah yang diusulkan Bapak ini diatas 100%, kecuali sistem keuangan kita seperti di Amerika. Di Amerika itu boleh defisit itu 150%. China itu 150 defisitnya. Dia punya pemasukan negara 100 Triliun. Dia cetak … 150 Triliun. Itu dia baru duitnya banyak. Kita hanya boleh defisit Cuma 3% dari produk domestic bruto kita. Jadi sangat sulit kita. Nanti kita masukin juga dalam ini. Tapi nanti Bapak kecewa juga seperti kita kecewa juga. Kita masukin … mengusulkan … emang gue pikirin kalau Menteri Keuangan. Jadi menurut saya, Bapak … perlu melakukan lobi. Kalau perlu langsung ke RI 1, tidak ada urusan. Tapi melalui konsep yang kuat bahwa bencana kita berat ini, bahaya. Tapi harus bisa menyakinkan dibutuhkan ini, ini, ini. Sebab ini sulit nanti. Kalau kita yang mengusulkan apalagi jumlah besar, karena tidak ada dalam pidato Menteri Keuangan di bulan yang lalu dalam nota keuangan itu. Karena di nota keuangan itulah induk sistem anggaran kita. Kira-kira begini loh angkanya. Jadi kalau menambahnya 5% masih mau kita, tapi kalau 600 sulit. Itu dianggap nanti berarti tidak benar penganggarannya. Tidak benar sistem penganggarannya. Jadi okelah. Menurut saya kalau inilah yang ada. Ini kita … ayo kita berjuang tapi keluar kebijakan-kebijakan kita. Itu saja kita dapat. Ada Keppres mengatur penanganan bencana. Itu tinggal kita jewer saja. PU, kenapa kamu tidak melaksanakan ini. Kementerian ini kenapa tidak melaksanakan ini. Semuanya harus di ini. Kenapa keluar IMB didaerah begini. Padahal sudah ada pedoman dari BNPB bahwa daerah ini adalah bencana segini bahayanya. Yang cocok hanya rumah model begini. Tiba-tiba dia mengeluarkan IMB, siapa yang mengontrol? Tidak mungkin BNPB menginikan mereka. Karena tidak ada payung hukumnya. Tapi kalau ada payung hukumnya. Saya baca itu di PP tidak sempat membuat rotmap penanganan bencana, tidak ada. Cuma dia lebih rinci saja ya. Maka menurut saya, ini Bapak siapkan semacam usulan Keppres nanti. Kalau ini bisa berhasil menurut saya kekurangan dana ini bisa kita atasi. Apalagi Menteri Keuangan dia bilang begini, nanti … nanti kan koordinasi, supervisi, perencanaan. Cukup 500M. Toh kalau nanti bencana ada 4 Triliun yang saya siapkan. On call. Nanti kalau kurang nanti gue tambahkan lagi. Kira-kira begitu kan. Kalau bos itu gayanya begitu. Cukuplah, nanti saya tambah. Bahasa saya agak keras memang, tetapi begitu realitanya. Kalau Cuma nambah-nambah sedikit sudah kita padankan. Ayo kita buat hasilnya nanti. Ini loh kebijakan BNPB tentang penanganan bencana Indonesia. Ini koordinasinya, ini itunya, tolong Pak Presiden tandatangani. Baru kita bisa menganalisa. Nah kalau

- 37 -

kita mengharap tambahan, kalau saya … itu setiap tahun kita buat didalam … kita. Tapi realisasinya tidak ada. Karena memang sistem Undang-Undang Keuangan Negara itu 2 tahun yang lalu kita usulkan. Supaya DPR itu lebih kuat hak budgetingnya. Tapi ternyata Undang-Undang Keuangan Negara itu tidak pernah Menteri Keuangan hadir. Saya ingat itu. Tidak pernah Menteri Keuangan hadir di masa Pak SBY. Tapi hasilnya apa? Karena ini “rebutan” kekuasaan. Ini polusi ini siapa yang mengendalikan. Kalau di Amerika DPR itu ada yang namanya room budgeting. Jadi Bapenas itu dibawa DPR kalau di Amerika. Jadi bagian law center itu punya law center. Itu baru kuat dia. Nah okelah kalau di Indonesia ini kita ngaku saja DPR ini. Walaupun kita namanya budgeting tapi fungsi yang bisa kita lakukan hanya sekitar 5%. Jadi kalau dia besar itu tetap. Kenapa? Tidak ada dalam pidato di APBN di sidang Paripurna. Itu barangkali Pimpinan. Maaf agak lama sedikit. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Ustadz Iskan. Pak Kepala dan seluruh jajarannya, Kita sudah melewati waktu batas kedua yang sudah diundurkan. Dan sudah bisa ditangkap tadi bahwa kami semua mendukung upaya peningkatan itu. Nah itulah maka kami persilakan untuk menjawab dengan singat saja. Terutama barangkali adalah langkah-langkah pembahasan dalam Eselon I. Yang lebih utama lagi langkah-langkah apa nanti yang bisa kerjasama untuk mendukung, untuk menyakinkan Menteri Keuangan untuk meningkatkan anggaran itu. Kami persilakan Pak Kepala BNPB. KEPALA BNPB: Terima kasih Bapak Pimpinan. Pertama-tama kami dari BNPB menghaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII yang telah begitu memperhatikan BNPB sehingga hampir semua Anggota Komisi VIII memberikan support terutama yang terkait dengan masalah kelembagaan. Kami mencoba nanti untuk membuat sebuah kajian. Yang mana kajiannya sebenarnya juga sudah ada arahan dari Bapak Mensesneg dan sekarang tim dipimpin oleh Bapak Wisnu untuk membuat sebuah rumusan. Kira-kira kedepan seperti apa BNPB. Karena Bapak Presiden sendiri sangat memberikan perhatian kepada kelembagaan BNPB. Seperti contohnya pada tanggal 4 Juni yang lalu bersamaan dengan umat Islam melaksanakan takbiran itu ajudan Bapak Presiden menghubungi kami. Menanyakan bagaimana perkembangan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Sehingga pertanyaan itu sudah tentu menjadi sebuah perintah kepada saya selaku BNPB untuk segera mengirimkan pasukan-pasukan BNPB yang walaupun sipil tetapi seperti pasukan khusus Bapak Pimpinan. Jadi pagi-pagi orang lain takbir melakukan sholat Idul Fitri, pasukan BNPB terbang menuju Kendari, Sulawesi Selatan, juga ke Kalimantan Timur. Jadi hal ini tentunya menjadi sebuah dorongan bagi kami. Ketika Bapak Presiden juga dalam kondisi menghadapi lebaran masih memikirkan masalah

- 38 -

kebencanaan. Dan dari ini pun kami segera mengerahkan semua potensi yang ada untuk memberikan bantuan ke seluruh daerah yang terdapat bencana di beberapa Provinsi khususnya di wilayah Timur. Demikian juga seluruh armada yang ada kami prioritaskan. Demikian juga penggunaan helicopter. Nah pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada unsur-unsur TNI dan Polri. Terutama Angkatan Darat yang telah memberikan lebih dari 20 Pamen kepada BNPB. Inilah yang sekarang berada di lapangan. Baik di Kalimantan Timur, di Samarinda, di Bontang, di Wajo, disemuanya. Termasuk di Bengkulu. Bahkan sampai sekarang masih terdapat unsur TNI yang berada di Sulawesi Tengah dan di NTB. Sebagai ilustrasi Bapak Pimpinan, ketika belum melibatkan unsur TNI. Coba ditayangkan perkembangan di NTB. Sebelum kami melibatkan unsur TNI. Progress rehab rekon untuk khususnya rumah rusak berat. Itu baru mencapai 500 unit saja pada awal bulan Januari. Jadi tertera disini 470 unit rumah. Namun akhir Februari unsur TNI-Polri bergabung dengan Tim yang ada di daerah BPPD. Dibawah Pimpinan Bapak Gubernur. Terjadi perkembangan yang luar biasa. Sekarang ini total rumah yang telah dalam progress itu mencapai lebih dari 114.000 unit rumah. Jadi tanpa kehadiran TNI dan Polri dilapangan rasanya BNPB tidak bisa melakukan yang terbai sebagaimana permintaan dari masyarakat NTB. Kalau awal-awalnya banyak demo, banyak kesulitan, banyak tudingan kepada Pemerintah, lamban dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini keluhan-keluhan itu sudah berkurang. Bahkan ketika Bapak Presiden berkunjung pada tanggal 22 Maret yang lalu. Beliau sempat bertanya, bagaimana dengan pembangunan rumah? Masyarakat mengatakan sekarang kami yang penting rumah bagus, agak lambat tidak apa-apa. Karena pada tanggal 17 kemarin terjadi gempa lagi. Rumah yang dibangun oleh tim BNPB bersama dengan Pemerintah Daerah dan TNI-Polri kualitasnya sangat bagus. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah anggaran. Memang kami berharap anggaran bisa tambah. Tetapi tentunya tidak mungkin BNPB bisa sendirian. Namun demikian sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan dan juga para Anggota Komisi VIII. Kami akan mencoba nanti untuk minta waktu kepada Ibu Menteri Keuangan untuk melaporkan masalah ini. Karena sebenarnya dalam program RPJMN 2020-2024, masalah kebencanaan itu sudah masuk dalam program prioritas nasional. Dan inilah yang kami laporkan kepada Bapak Menteri Bapenas ketika bertemu di Ambon kami sampaikan, Bapak Menteri, Ambon ini pernah terjadi gempa dan tsunami pada ratusan tahun yang lalu. Tahun 1629, 1674, 1852, 1899, dan terakhir 1950. Beliau kaget. Beliau baru tahu bahwa di Ambon pernah mengalami gempa besar dan tsunami. Demikian juga di Aceh, bukan yang pertama tapi sudah 5 kali. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Terbukti dari sedimen yang ditemukan oleh tim UNSIA bersama BPPD dan para peneliti dari beberapa negara. Akhirnya Bapak Bapenas mengatakan, kita harus jadikan program kebencanaan ini sebagai program prioritas. Sehingga hari ini sudah ada dalam program Pemerintah untuk 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan arahan dari Bapak Pimpinan dan juga Anggota Komisi VIII DPR RI. Kami mencoba untuk membangun koordinasi, komunikasi dengan semua Kementerian. Sebenarnya ini sudah jalan tetapi nanti kami akan tingkatkan, terutama yang berhubungan dengan masalah perkebunan dan pertambangan. Bapak Presiden pernah bertanya ketika terjadi bencana banjir dan longsor di Bengkulu. Apa penyebabnya? Berdasarkan data yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bengkulu, dari 10 Kabupaten/Kota yang ada hanya 1 saja yang tidak kena banjir yaitu Muko-Muko. Yang lain semua kena. Kenapa terjadi? Karena telah dilakukannya pembukaan kebun kelapa sawit dan juga pertambangan di wiilayah hulu dari wilayah Bengkulu. Sehingga ini mungkin akan

- 39 -

coba kami pertajam dengan Kementerian LHK dan juga dengan Kementerian ESDM. Dimana pemilik IUP diharapkan itu bukan hanya memberikan anggaran kepada Pemerintah Provini tetapi juga ikut berkewajiban. Dan kami juga mohon mungkin dari Bapak Pimpinan beserta juga dari Anggota Komisi VIII bisa menyampaikan bahwa kewajiban untuk mengembalikan fungsi vegetasi itu bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga yang paling penting pemilik ijin usaha pertambangan. Kemudian juga Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII yang terkait dengan prediksi-prediksi kedepan dalam waktu dekat ini seperti Karhulta. Apa yang sudah disiapkan oleh BNPB. Hari ini tim BNPB telah berkunjung ke Palembang untuk memberikan penjelasan sosialisasi dan juga merancang sebuah sistem. Bagaimana kita melakukan upaya Karhutla. Bapak/Ibu sekalian, Tadi lihat sudah bertanya, apa penyebabnya. Dan kami telah merumuskan bahwa penyebab Karhutla itu 1% karena alam, 99% karena manusia. Manusia ini pun dibagi 2, disengaja dan tidak disengaja. Yang tidak disengaja itu presentasinya kecil, contohnya buang puntung rokok, kemudian karena bakar sampah. Kalau factor alam itu antara lain petir, kemudian terjadinya angin sehingga terjadi gesekan pada musim kemarau sehingga terpetik api. Kemudian adanya potongan logam yang terdapat di lahan gambut sehingga menimbulkan panas dan terbakar. Nah yang paling besar adalah karena di sengaja. Disengaja ini pun dibagi 2, disengaja karena buka lahan dan 1 lagi karena dibayar orang. Nah inilah yang sekarang sedang kami upayakan untuk merangkul masyarakat yang selama ini dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Dan mudah-mudahan dengan konsep ini nantinya kita harapkan tidak ada kebakaran. Karena kalau terjadi kebakaran hutan Bapak Pimpinan. Hanya bisa padam ketika musim hujan. Kami sudah buktikan selama periode Februari dan Maret di Riau. Lebih dari 3000 hektar lahan sudah terbakar dan baru padam ketika hujan. Apa yang kami lakukan dengan cara menggunakan teknologi modifikasi cuaca dengan melempar garam, menabur garam, kemudian dengan water bombing ternyata tidak efektif. Hanya 3-4 hari terjadi pemadaman kemudian airnya muncul lagi. Rupanya lahan gambut kita ini berbeda dengan beberapa daerah atau negara lain. Dimana lahan gambut kita ini kedalamannya ada yang mencapain 20 meter bahkan sampai 36 meter. Jadi tentu tidak mungkin dengan water bombing akan padam dengan teknologi modifikasi cuaca akan padam. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk pemadaman sangat besar. Jadi upaya kami sekarang adalah mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian sosialisasi lain yang perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan adalah kami tetap menggunakan unsur TNI kewilayahan didaerah. Contoh seperti di Sulawesi Tengah terutama di Palu. Bagaimana tim gabungan dari Badan Pertanahan dari BMKG, dari Badan Geologi telah memberikan patok dan ternyata patoknya dilepas lagi. Sehingga upaya untuk relokasi tidak maksimal. Tetapi setelah melibatkan unsur TNI terutama dari Angkatan Darat, yang dilakukan adalah door to door. Dari rumah ke rumah, menyampaikan tentang peristiwa yang terjadi pada periode lalu dan kemungkinan yang terjadi pada periode yang akan datang. Sehingga akhirnya masyarakat sadar dan baru diulangi lagi pemasangan patok. Sehingga sekarang kami dengan mudah untuk memetakan mana penduduk yang harus direlokasi, baik itu yang ada di Pesisir Pantai, di zona likuifaksi maupun yang ada di patahan-patahan. Kemudian terkait dengan anggaran. Kami mungkin disini ijin untuk adanya kebijakan dari Pimpinan DPR RI. Kiranya bisa mengalokasikan atau mungkin meminta daerah. Paling tidak sekitar 1 sampai 2 persen. APBD setiap

- 40 -

Kabupaten/Kota khusus untuk pencegahan. Kalau ini tidak dilakukan anggaran Pemerintah Pusat tidak akan pernah cukup. Jadi dengan pola adanya himbauan atau mungkin ada peraturan dari Pemerintah dimana APBD 1-2 persen khusus untuk pencegahan kami yakin ini akan bisa mengurangi dampak kerusakan yang terjadi. Kemudian yang lainnya, semua arahan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi akan kami lakukan. Mohon maaf kepada Ibu Desy Ratnasari kalau mungkin suratnya tadi baru diterima. Sebenarnya besok hari setelah rapat itu kami sudah mengirimkan. Mungkin Ibu tidak terima karena mungkin salah koordinasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mohon maaf lagi Bu. Mumpung bulan syawal Bu jadi mohon maaf lagi Bu. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Sama-sama Pak. Tidak apa-apa Pak. Tadi saya sudah sempat tanya sama Sekretariat, ada kiriman atau tidak. Mungkin ada missed comuncation juga. KEPALA BNPB: Mohon maaf Bu ya. Jadi saya rasa itu saja Bapak Pimpinan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya kepada BNPB. Wabillauhitauifiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Kepala. Saya ingatkan 3 hal Pak. Pertama, satu tentang usulan 1% anggaran itu. Nanti akan kami sampaikan, koordinasi dengan Komisi II untuk disampaikan ke Mendagri atau pun dalam Undang-Undang. Yang kedua kami setuju Pak Bapak … TNI, karena itu didukung oleh Undang-Undang. Kalau juga sebagai latihan Pak jika diperlukan ada sesuatu kalau sampai mereka katakanlah kurang optimum pemberdayaannya. Yang ketiga ini agak penting Pak Kepala, bahwa jadi mohon pendekatan sejarah tentang bencana-bencana itu. Ini sebagai bekal Bapak untuk negosiasi dengan Menteri Keuangan. Pendekatan sejarah diungkap lagi. Yang kedua, pendekatan posisi strategis bencana dalam rencana jangka panjang. Bapak sebutkan tadi adalah bagian dari prioritas. Disampaikan juga Pak tentang potensi bencana Indonesia yang sekarang berada dalam ring of fire ini. Disampaikan lagi. Berikutnya sampaikan juga prestasi BNPB Pak. Bapak katakan tadi kan, berhasil meningkatkan jumlah rumah di NTB sampaikan lagi. Kemudian dijelaskan juga Pak, jika kita tidak pendekatannya tidak pendekatan tanggap darurat bisa jadi biaya on call yang selama ini hanya 4 Triliun atau 5 Triliun bisa berlipat ganda Pak. Kenapa? Karena kita lambat dalam menangani dalam pendekatan mitigasi. Dan terakhir Pak, nanti akan dukung dengan keputusan hari ini Pak. Keputusan hari ini yang Bapak bisa bawa ke Menteri Keuangan. Itu Pak ya. Ini adalah rangkuman dari catatan kami. Dan kalau begitu kita nanti akan sampai kepada kesimpulan rapat ini. Mohon ditayangkan.

- 41 -

Pak, langsung comment ini Pak. Mohon teman-teman untuk memberikan tanggapan sebagai dukungan kepada BNPB. Langsung comment nih.

1. Apakah kita dapat memahami atau mempertanyakan pagu anggaran … Miliar itu? Dapat memahami, tidak dapat memahami atau mempertanyakan?

F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Prihatin Pak. KETUA RAPAT: Oke. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Kalau memahami nantinya menerima jadi nantinya seolah-olah.

- 42 -

KETUA RAPAT: Iya. Dapat memahami, prihatin atau mempertanyakan, atau tidak dapat memahami? F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Kalau perlu prihatin saja. KETUA RAPAT: Komisi VIII prihatin atas besaran pagu indikatif. Itu point pertama dalam catatan saya yang agak mendasar. Yang kedua, selain nanti teman-teman. Mohon point 4 nanti teman-teman mohon masukannya. Saya langsung saja dulu. Saya yang ingat. Nah ini tolong bukan mendorong peningkatan sosialisasi, mitigasi bencana. Ini anggarannya kecil kalau begini. Tapi redaksinya adalah memperkuat program BNPB dalam bidang mitigasi bencana sejajar atau lebih dari program tanggap darurat dan program RR. Ataukah ingin lebih mahal lagi? Mendorong paradigma dan konsep baru BNPB yang berbasis kepada mitigasi. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Tambah Pak Sodik. Saya tambahkan, dengan dukungan anggaran yang optimal. KETUA RAPAT: Mendorong paradigma dan konsep baru BNPB dengan titik berat kepada mitigasi bencana yang didukung dengan anggaran yang optimal. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): (suara tidak jelas). KETUA RAPAT: Oke. Jadi itu catatan dari saya. Silakan teman-teman untuk melengkapinya. Jadi pertama, prihatin dengan penurunan itu. Yang kedua, kita ingin ada anggaran besar pada anggaran besar itu. Selain oleh konsep masukan-masukan tadi dimulai dari paradigma dan konsep baru BNPB dengan titik berat mitigasi. Silakan Bapak/Ibu yang lain. Silakan dari Nomor 1. Mangga, kami persilakan. Dari BNPB dulu jika ada komentar. Silakan Pak. Nanti dari kami. Komisi VIII DPR RI prihatin atas pagu indikatif BNPB sebesar 450 Miliar yang terdiri. Itu ya keprihatinan kita Nomor 1 termasuk a., b., c.,-nya. Bisa disepakati ini?

- 43 -

Prihatin ya?

(RAPAT : SETUJU)

Yang kedua, Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran sebesar 689 Miliar. Kita dapat memahami usulan ini. Kurang memahami, dapat memahami atau cukup dapat memahami? Cukup dapat memahami ya. Bisa diketuk? F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Begini Pak Ketua, ini kan akhir masa jabatan. Kalau sekarang prihatin, ya kita memahami. Hanya sekedar memahami. Tambah lagi Pak, dan mendukung Pak. KETUA RAPAT: Makanya saya pertanyakan Pak. Cukup tidak dengan hanya memahami saja, kurang. Dapat memahami dan mendukung. Makanya saya pertanyakan tadi Pak. apakah cukup hanya dengan memahami saja. Tidak kurang kalimat ini? Oh kata Pak Deding kurang. Dapat memahami dan mendukung. Begitu Pak. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mendukung usulan tambahan anggaran BNPB Tahun 2020 dengan perincian a., b., c.,. Begitu ya? Bisa diketuk Pak?

(RAPAT : SETUJU) Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat Eselon I BNPB atas pagu indikatif, dan atas usulan tambahan. Sekiranya normative ya? Bisa diketuk Pak?

(RAPAT : SETUJU) Terima kasih. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB dalam penyusunan RKAKL dengan sungguh-sungguh memperhatikan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII sebagai berikut: mendorong paradigma dan konsep baru BNPB dengan titik berat mitigasi bencana dengan anggaran yang memadai sejalan dengan program tanggap darurat dan RR. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Pimpinan ijin. KETUA RAPAT: Silakan. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd):

- 44 -

Dari sisi struktur yang point 4, harus sesuai dengan apa yang disampaikan saat ini. Peningkatan kelembagaan, kewenangan dan kekuasaan, kemudian kelembagaan. Itu yang pertama. Yang keduanya terkait dengan, kalau anggaran yang diawal kan sudah. Jadi dipoint yang 4 ini masuk urusan tentang penguatan kelembagaan plus dengan penekanan terhadap mitigasi bencana dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurangan resiko. KETUA RAPAT: Saya sangat setuju sekali. Redaksinya tolong. Nomor a atau nomor b. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Nomor a-nya adalah mendesak BNPB untuk melakukan kajian dalam upaya penguatan kelembagaan BNPB untuk menjadi Kementerian. Jangan diusulkan lagi. Jadi mendesak BNPB. Yang b jadi Nomor a. Lalu b-nya adalah. B jadi a. a jadi b. Yang pertama adalah juga melakukan peningkatan. Disebutnya apa kalau di BNPB. Melakukan peningkatan mitigasi bencana atau Bahasa BNPB bagaimana? Jadi untuk melakukan mitigasi bencana itu penekanannya adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang rawan terhadap bencana. Jadi rawan terhadap bencananya yang tadi. Masing-masing Indonesia kan ragam variasi kebencanaannya. Tentunya sesuai dengan ragam pemetaan kebencanaan tadi, edukasi dan sosialisasinya. KETUA RAPAT: Terkait dengan program mitigasi bencana dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena bencana. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Terkait dengan masyarakat sesuai dengan ancaman kebencanaan setempat. KETUA RAPAT: Oke. Bisa ditangkap? Terkait dengan mitigasi bencana dilakukan intensifikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat didaerah bencana sesuai dengan karakter dan jenis bencana. KEPALA BNPB: Ijin Pimpinan dari Kepala BNPB. KETUA RAPAT: Silakan.

- 45 -

KEPALA BNPB: Jadi memang selama ini kami sudah menyampaikan sosialisasi. Kenali ancamannya, siapkan strateginya. Karena tiap daerah itu beda ancaman. Ada yang gunung berapi, ada yang gempa bumi, ada yang banjir dan tanah longsor, ada yang gempa dan tsunami. Jadi setiap daerah juga mendorong supaya kenali ancamannya. Lantas siapkan strateginya. Strategi disini meliputi pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, peringatan dini dan peningkatan kapasitas, baik kelembagaan sumber daya anggaran tadi kalau bisa 1% termasuk juga sosialisasi dan edukasi serta simulasi. KETUA RAPAT: Oke. Itu Pak yang ditanya oleh Bu Desy tadi. Jadi sosialisai dan edukasi bencana sesuai dengan ancaman, strategi, dan. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Ancaman bencana dilingkungan. KEPALA BNPB: Agar tiap daerah mengenali agar mengenali ancamannya ya. Kemudian menyiapkan strateginya. KETUA RAPAT: Begitu Bu Desy ya. Jadi dimulai dengan mengidentifikasi dan mengenali bencana serta menetapkan strateginya. Oke. Bisa diikuti dibelakang? …dilakukan intensifikai bencana. Dimulai dengan diidentifikasi pengenalan bencana dan penetapan strategi. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Mendorong BNPB dalam melakukan mitigasi bencana hendaknya. KETUA RAPAT: Yang c kan. Terkait mitigasi bencana Komisi VIII mendorong peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dimulai dengan pengenalan dan identifikasi bencana, ancaman bencana serta menyiapkan strategi. Jadi 3 pointnya. Satu adalah identifikasi, kemudian ancamannya, dan menyiapkan strategi. Pak BNPB kami menyaksikan sudah tapi kami melihat karena anggaran kurang Pak. jadi kurang luas jangkauannya desa-desa tangguh bencana itu. Makanya kita dorong peningkatan anggaran. Kami siap Pak jika harus ikut negosiasi lagi dengan Kementerian Keuangan. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd):

- 46 -

Ijin 1 lagi Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Yang c-nya. Tadi belum dimasukan. Dan saya baru mau bicara, tidak tahunya keduluan sama Pak Doni. Tentang, kita mengusulkan bahwa edukasi dan sosialisasi akan kesadaran masing-masing daerah terkait dengan kebencanaan yang beragam itu juga harus disadari bukan dari masyarakatnya, tapi oleh Pemdanya supaya mereka mengalokasikan APBD-nya yang tidak hanya tergantung kepada APBN. KETUA RAPAT: Jadi masyarakat dan Pemda ya? F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Iya. KETUA RAPAT: Masyarakat dan Pemerintah Daerah Pak. Ya cukup? Kepada masyarakat dan Pemerintah ya? Oke. Terima kasih Bu Desy. Pak Deding, terima kasih. d. melakukan terobosan dalam … permasalahan terkait anggaran. Ini saya kira bisa disetujui. …pemanfaatan hasil riset dan kajian BNPB dan mengaplikasikannya dalam penanggulangan bencana. Kata Bu Desy tadi, riset not only for riset. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Ijin. Tidak dalam penanggulangan bencana. Bencana saja. Tapi dalam pembangunan Indonesia. Di Bapenas harus mengerti hal ini. Bapeda juga harus mengerti urusan-urusan pengembangan daerah juga harus mengerti. Karena tadi kan disampaikan. Kita tidak ada tuh keputusan-keputusan. Kalau tidak, tidak boleh. Tidak bisa itu kayak gitu. Misalnya kayak tadi Pak Deding bilang, di Bandung ada begini tapi tidak ada BPPD-nya. Tapi tidak dikasih tahu itu warganya. Berarti besok-besok tidak boleh ada disini. Didalam retakan ini dibangun, apapun alasannya, siapa pun yang punya duit, siapapun yang memerintah, enggak misalnya. Hal ini juga harus ada disini. Jadi mengaplikasikannya dalam pembangunan. KETUA RAPAT:

- 47 -

Indonesia. Jangan dalam penanggulangan bencana. Oke. KEPALA BNPB: Jadi begini Pak, saya setuju dengan Ibu Desy. Tapi sebelum kesitu. Jadi mendesak penguatan hasil riset dan kajian BNPB untuk digunakan dalam. Ini kan sebetulnya banyak masalah ini karena ijin ini tidak memasukan menjadikan komponen pengurangan resiko bencana ini sebagai sebuah unsur yang harus ada dalam penetapan sebuah kebijakan. Jadi mendesak … untuk digunakan dalam penetapan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. KETUA RAPAT: Begitu Bu? F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Ya. KETUA RAPAT: Oke. Terakhir seperti yang disampaikan Kepala BNPB bahwa anggaran 1% kita setujui ya. Setuju usulan Kepala BNPB untuk mendorong alokasi APBD 1%. Bagaimana redaksinya? Silakan Pak Deding. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Pak Deding, itu masuk di c saja. Karena ini kan terkait dengan minimnya anggaran. Jadi itu salah satu terobosan. ……..: Yang mana Bu? Kita masukin dulu ya. Nanti dirangkai-rangkainya. KETUA RAPAT: Oke. Silakan Pak. Jadi Kepala BNPB kita mendukung, mendorong alokasi anggaran 1%-2% dari APBD. Silakan Pak Deding. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Jadi Komisi VIII mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan penetapan alokasi 1% anggaran Pemda untuk pencegahan bencana. Begitu saja, tegas.

- 48 -

KETUA RAPAT: Mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi terkait penetapan minimal 1% APBD untuk penanggulangan bencana ya. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Bukan penanggulangan. Pencegahan saja kata Beliau. KETUA RAPAT: Oke. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Penetapan alokasi minimal 1% dari APBD.

- 49 -

F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Di Pemda ini ada 1% dari APBD untuk pencegahan. Paling tidak meringankan beban BNPB untuk alokasi yang lain. Kan begitu Pak ya. Jadi ada … dengan Pemerintah Daerah. Begitu kata calon Gubernur Jawa Barat Ibu Desy. KETUA RAPAT: Ini bisa disepakati Pak Kepala? Nomor terakhir, nomor 4 ya? Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB, mendesak BNPB melakukan kajian dan upaya penguatan kelembagaan BNPB. Saya ketuk ya Pak?

(RAPAT : SETUJU)

Mendorong paradigma dan konsep baru BNPB dengan titik berat pada mitigasi bencana dengan dukungan anggaran yang maksimal dan masukan …. Oke. Setuju ya? Saya ketuk.

(RAPAT : SETUJU) Terkait mitigasi bencana … mendorong peningkatan sosialisasi mitigasi bencana ke masyarakat dan Pemerintah Daerah dimulai dari memahami ancaman dan menyiapka strategis serta edukasi sesuai dengan tingkat ancaman bencana. Pak Kepala?

(RAPAT : SETUJU)

d. berdasarkan BNPB melakuan terobosan dalam mengantisipasi permasalahan terkait minimnya anggaran dan efektifitas dalam penanggulangan bencana. Saya kira tidak ada masalah.

(RAPAT : SETUJU) e. berdasarkan pemanfaatan hasil riset dan kajian BNPB untuk digunakan dalam penetapan kebijakan pembangunan. Kok infrastruktur saja. Kenapa hanya infrastruktur saja.

(RAPAT : SETUJU) Infrastrukturnya sudah selesai kan. f. mendorong BNPB untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta melibatkan perusahaan asuransi dalam penanggulangan bencana. Oke. Eksplisit asuransi? Bisa disetujui Pak? Pak Sestama? Oke.

- 50 -

(RAPAT : SETUJU) Silakan. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA/F-PKS): Sebelumnya kan sering dibicarakan tentang asuransi bencana itu bagaimana ceritanya. Masih dibicarakan di BNPB atau sudah lewat begitu saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak. SESTAMA BNPB: Mohon ijin melaporkan bahwa sekarang memang sudah ada Peraturan Pemerintahnya tentang asuransi ini. Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah itu. Artinya nanti perlu Peraturan Menteri Keuangan bagaimana membayar premi asuransi. Tapi biasanya katanya premi itu akan dibayar nanti langsung oleh Menteri Keuangan. Yang kedua ada lagi bagus Pak ini terkait sama anggaran itu bahwa sekarang akan ada Peraturan Presiden tentang polling. Tadinya begini, khusus untuk bencana. Namanya untuk menambah … bencana. Kalau dulu kalau kita sisa dana Pak, tidak terserap 50 Miliar itu kan kembali ke negara Pak. Sekarang tidak Pak. Kalau … tidak terserap itu 50 Miliar, 100 Miliar itu masuk ke kotaknya … PAN nanti dibentuk BLU-nya. Ini nanti kalau ada lagi bantuan-bantuan swasta nanti masuk sana semua. Nah itu nanti dipakai untuk membantu … sehingga uang itu tidak hilang. Sehingga di polling. … sedang disusun Pak. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Pak Sestama soal kotak baru itu. Itu apa hasil kajian dan. Dari kaitan dengan Undang-Undang dengan keuangan negara. Jadi tidak ada masalah ya. Dari sisi regulasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi kita juga. Tidak ada ya? Sudah oke ya? Sudah clear? SESTAMA BNPB: Sudah Bapak. Waktu itu kami diundang di Sesneg. Orang Sesnegnya nanya, apakah polling PAN ini akan melanggar Undang-Undang penanggulangan bencana atau tidak? Kita yakinkan bahwa tidak karena kita susun itu bersama-sama dengan Kementerian Keuangan. Malah memperkuat untuk BNPB. Cuma nanti dibentuk BLU Pak. Nah nanti supaya tinggal dibuat bahwa ke Perpresnya turun nanti mekanismenya tinggal dibagikan PMK-nya. Jangan sampai nanti ada tambahan semacam birokrasi baru. Nah itu dijamin tidak. Jadi malah akan memperkuat. Kalau … habis … minta ke BLU. Ini ada 2 backup. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Jadi rujukannya kan Undang-Undang 24 ‘2007 tentang penanggulangan bencana dan Undang-Undang Keuangan Negara ini sudah clear.

- 51 -

KETUA RAPAT: Oke. Berarti f tidak ada masalah ya Pak ya? Bisa kita ketuk? F-HANURA (Pdt. TETTY PINANGKAAN, STh.): Ijin Pimpinan. Masih ada masukan. Ada di point b ada yang rancu disitu. Mendorong paradigma dan konsep baru BNPB dengan titik berat kepada dukungan anggaran yang maksimal dan memasukan program mitigasi. Itu kan tujuannya edukasi, bukan tugas dari sekolah atau Perguruan Tinggi. Itu perlu ditambah. Jadi memasukkan program mitigasi menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran. Jadi bukan tugas sekolah dan perguruan. Walaupun tidak secara tidak langsung menjadi tugas tapi ini kan tujuannya untuk edukasi. Ini dimasukan menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran ditingkat SMA dan Perguruan Tinggi. Yang bisa memahami dan bertindak … SMA. KETUA RAPAT: Ya sebetulnya kalau kita mau utak atik lagi itu masuknya ke c. mendorong peningkatan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, sekolah dan Perguruan Tinggi. Point b. sampai anggaran yang maksimal. Mitigasi bencana kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat termasuk sekolah dan Perguruan Tinggi. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Kurang Pimpinan. Sosialisasi dan edukasi. KETUA RAPAT: Oke Bu. Cukup ya Bu? Terima kasih masukannya. Ada lagi? F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Sosialisasi dan edukasi Mas. Saya mau struktur saja. Yang tadi revisi Undang-Undang itu ditaruh di setelah kelembagaan. Setelah point a. karena itu kan justru untuk penguatan kelembagaan itu ada …revisi Undang-Undang itu. KETUA RAPAT: Nomor g, jadi nomor c ya. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Punten b.

- 52 -

KETUA RAPAT: c jadi b. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): g jadi b.

- 53 -

KETUA RAPAT: Oh sorry-sorry, g jadi b. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Maaf Pak Kepala ya. Nanti baru revisi sama Pak Kepala ya. Kalau yang tadi yang b dan c disatukan karena terkait dengan edukasi dan mitigasi bencana. Itu digabungin tadinya yang sekolah tadi. Masih kurang Mas. Terkait mitigasi bencana Komisi VIII DPR mendorong peningkatan sosialisasi dan edukasi. Program mitigasi bencana kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. KETUA RAPAT: Dirapihkan. Kepada Pemerintah dan masyarakat. Ini kan rancu. Kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah termasuk sekolah dan Perguruan Tinggi. dimulai dari pemahaman ancaman, menyiapkan strategi serta tingkat ancaman bencana. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Ijin Ketua. KETUA RAPAT: Silakan merapihkan Bu. F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si, M.Pd): Sosialiasi dan edukasi program mitigasi bencana kepada Pemda, masyarakat, termasuk sekolah dan Perguruan Tinggi sesuai dengan tingkat ancaman bencana dan daerahnya atau wilayahnya. Tergantung dengan jenis ancaman bencana diwilayahnya. F-PG (Dr. H. DEDING ISHAK, SH, MM): Tapi tadi ada yang menarik dari Pak Kepala. Itu harus masuk itu kata-kata ada penetapan strategi itu. KETUA RAPAT: Sesuai dengan jenis ancaman dan strategi bencana diwilayahnya. Begitu Pak Kepala. Kita selalu mengakomodasi kalimat per kalimat yang Bapak sampaikan. Cukup? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Ijin.

- 54 -

Tadi kita bicarakan mengenai sosialisasi, adanya perlu informasi. Mungkin kita mengkaitkan itu dengan kuantitas dan kualitas sosialisasi itu sendiri. Jadi ada kata kuantitas dan kualitasnya seperti apa. Itu sudah mencakup bahwa harus pusat informasi sistem misalnya dari kualitas-kualitasnya. KETUA RAPAT: … mengenai kualitas dan kuantitas sosialisasi. Begitu? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Iya betul. KETUA RAPAT: Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi dan edukasi. Tambah lagi. Makin mantap. Terkait mitigasi bencana Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sosialisasi dan …. Begitu Bu ya? Oke. Terima kasih Bu Itet. Cukup? Sudah semua? F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA): Ada satu lagi. Tadi kita bicarakan juga mengenai kemungkinan untuk menjadikan suatu Kementerian. Itu ada dimana? KETUA RAPAT: Sudah. Nomor a bahkan Bu. Bu Desy minta dimasukan di atas. Semua, cukup? Pak Kepala cukup? Oke. Saya ketuk untuk semua kesimpulan point 1 sampai point 4.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih. Sebagai akhir kata, kami persilakan kepada Kepala BNPB untuk menyampaikan kata akhirnya. Kami persilakan. KEPALA BNPB: Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami muliakan, Kami dari keluarga besar BNPB sekali lagi menghaturkan ribuan terima kasih atas terselenggaranya Rapat Kerja pada hari ini. Dan kami sangat menyambut hangat sejumlah masukan-masukan yang tadi telah disampaikan dan juga berupa

- 55 -

saran untuk tindak lanjut bagaimana BNPB kedepan. Dan mudah-mudahan saja Rapat Kerja hari ini bisa memberikan sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia agar kedepan kita walaupun mungkin ada peristiwa-peristiwa alam, gempa bumi, kemudian banjir, tanah longsor, dan juga mungkin tsunami kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kerugian personil khususnya. Karena pada akhirnya kita semua harus menyadari bahwa sebagai bagian dari sistem bernegara pelayanan public terbaik adalah bisa menyelamatkan jiwa manusia. Demikiran kiranya sekali lagi terima kasih. Wabillauhitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Bapak Kepala BNPB beserta seluruh jajarannya, Kami sampaikan terima kasih atas persentasi penjelasannya. Dan kepada rekan-rekan Pimpinan Komisi VIII, seluruh Anggota Komisi VIII yang luar biasa semangat dan memberikan masukan dalam pembahasan rapat ini. Pak Kepala, kita masih ada 3 pekerjaan kan. Kerjaan kita satu adalah kerjasama dalam membuat Undang-Undang, kerjasama dalam menetapkan anggaran seputar ini, dan kerjasama dilapangan didalam pengawasan yang harus kita tingkatkan. Kerjasamanya harus lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Kita tutup dengan hamdalah, Alhamdulillahirobil’alamin. Wabillauhitaufiq Walhidayah, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)

- 56 -