DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180315-012436-5444.pdf · Survei dan Pemetaan Indonesia, serta Ikatan Surveyor Indonesia

194

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

DENGAN KETUA UMUM ASOSIASI PERUSAHAAN SURVEI DAN PEMETAAN INDONESIA (APSPI),

KETUA UMUM ASOSIASI KARTOGRAFI INDONESIA (AKI), KETUA DEWAN GEOMATIKA INDONESIA (DGI) KETUA IKATAN GEOGRAFI INDONESIA (IGI),

KETUA IKATAN SARJANA GEODESI INDONESIA (ISGI) DAN KETUA IKATAN SURVEYOR INDONESIA (ISI)

RABU, 14 JULI 2010 Tahun Sidang : 2009 — 2010 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : Jenis Rapat : RDPU Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2010 Waktu : 14.28 s/d 16.52 WIB Ternpat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I lantai I Ketua Rapat : Zainudin Amali, SE Sekretaris : Dra. Dewi Barliana S. M.Psi Acara : - Pembukaan oleh Pimpinan Komisi VII DPR-RI - Pemaparan oleh tamu undangan. - Tanya Jawab. - Penutup Anggota yang hadir : 36 orang dari 53 orang Anggota Komisi VII Pemerintah : 30 orang dari tamu undangan

195

Pimpinan 1. H. Teuku Riefky Harsya (Ketua/F.PD) 2. Zainudin Amali, SE (WK/F.PG) 3. Drs. Effendi M.S. Simbolon (WK/F.PDI PERJUANGAN) 4. H. Achmad Farial (WK/F.PPP) F.PD 1. Drh. Jhonny Allen Marbun, MM 2. H. Sutan Sukarnotomo 3. Ir. S. Milton Pakpahan, MM 4. Teuku Irwan 5. Fardhan Fauzan, BA., M.Sc 6. Ir. Asfihani 7. Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM F. PG 1. Dr. H. M. Azwir Dainy Tara, MBA 2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA 3. Bobby Adhityo Rizaldi, SE, MBA., CFE 4. Dra. Tri Hanurita, MA., MM 5. H. Dito Ganinduto, MBA 6. S. W. Yudha, M.Sc 7. Mahyudin, ST., MM F.PDI PERJUANGAN 1. Daryatmo Mardiyanto 2. Ir. Nazarudin Kiemas 3. Rachmat Hidayat 4. Ir. Isma Yatun 5. Dewi Aryani Hilman 6. Manuel Kaisepo, S.IP F.PKS 1. Drs. Muhammad Idris Luthfi, M.Sc 2. DR. Zulkieflimansyah, M.Sc 3. Ir. H. Sugihono Karyosuwondo

196

F. PAN 1. H. Totok Daryanto, SE 2. Ir. Alimin Abdullah 3. Muhammad Syafrudin, ST F.PPP 1. H. M. Romahurmuziy, ST., MT 2. Dra. Hj. Wardatul Asriah F.PKB 1. H. Agus Sulistyono, SE 2. Ir. Nur Yasin, MBA F.GERINDRA Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si F.HANURA Iqbal Alan Abdullah, M.Sc

197

KETUA RAPAT : ZAINUDIN AMALI. SE Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Anggota Komisi VII yang terhormat, Bapak, Ibu undangan yang kami hormati. Pada siang hari ini kita akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka

penyusunan Undang-Undang tentang Sistem Informasi Geospasial yang pada hari-hari ini sudah memasuki tahap-tahap akhir dari Rapat Dengar Pendapat Umum. Kalau tidak salah menurut catatan sekretariat kita tinggal hari ini dan besok Rapat Dengar Pendapat Umum, menerima masukan-masukan dan selanjutnya kita langsung masuk pembahasan bersama-sama dengan pemerintah.

Dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim Rapat Dengar Pendapat Umum pada siang hari ini antara Komisi VII DPR RI bersama Dewan Geomatika Indonesia, Ikatan Sarjana Geodesi Indonesia, Ikatan Geografi Indonesia, Asosiasi Kartografi Indonesia, Asosiasi Perusahaan Survei dan Pemetaan Indonesia, serta Ikatan Surveyor Indonesia saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.28 WIB) Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, Sebagaimana undangan yang telah disampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian bahwa

Komisi VII sangat berharap pada Bapak, Ibu baik dari asosiasi maupun dari para Narasumber yang tergabung dalam ikatan sarjana yang tadi telah saya sampaikan. Kami sangat berharap dari masukan-masukan dan sumbang pikir dari Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya kami dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang yang sebagaimana telah kami sampaikan di dalam undangan kepada Bapak, Ibu sekalian.

Sebagai informasi kami telah mendengarkan berbagai pikiran, berbagai pandangan dari berbagai kalangan dan dari berbagai kepentingan pula yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang nantinya akan kita bahas di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Geospasial ini.

Dengan demikian maka pada siang hari dan sore hari ini kita berharap kehadiran Bapak, Ibu juga dapat memperkaya daari apa yang kami telah dapatkan dari para Narasumber yang telah kami undang sebelumnya. Untuk itu saya tidak memperpanjang-panjang pengantar ini karena sebagaimana sesuai dengan undangan kita akan mintakan secara bergiliran. Secara bergiliran saya mulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan Bapak-bapak, kami persilakan Dewan Geomatika Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya dan nanti akan diberikan tanggapan atau pendalaman dari para angota Komisi VII yang terhormat.

Untuk itu saya mempersilakan yang terhormat dari Dewan Geomatika Indonesia dalam hal ini Ketua Dewan Geomatika Indonesia. Saya persilakan.

198

KETUA DGI: Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Yang saya hormati Pimpinan Sidang serta Anggota Komisi VII DPR RI yang saya

muliakan. Dewan Geomatika mengucapkan terima kasih kepada DPR RI khususnya Komisi VII yang

mengundang kami pada Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini dalam rangka proses legislasi terhadap RUU Sistem Informasi Geospasial.

Sesungguhnya DGI sangat mendukung upaya pemerintah dan DPR RI agar RUU ini segera terwujud menjadi Undang-Undang. Masyarakat geomatika sudah lama berharap keberadaan Undang-Undang ini yang mengatur tentang penyelenggaraan informasi geospasial karena berkaitan dengan 1. Pengadaan data serta pengolahannya menjadi informasi. 2. Pelaksanaan Informasi Geospasial yang sangat berkaitan dengan keberadaan profesi di

bidang geomatika serta perusahaan jasa dan industri bidang geomatika. 3. Kebutuhan sumber daya manusia dalam berbagai strata dalam pelaksanaan Informasi

Geospasial yang sangat berkaitan pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setelah mempelajari naskah akademik dan RUU Sistem Informasi Geospasial kami mempunyai beberapa catatan yang ditindakianjuti dalam rangka mewujudkan RUU ini menjadi Undang-Undang.

DGI sangat berpendapat dengan apa yang disampaikan dalam naskah akademik bahwa untuk pengambilan keputusan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah bahkan juga oleh DPR, DPD, dan DPRD dalam imenjalankan fungsi dan kewenangannya memerlukan informasi yang berbasis keruangan atau spasial. Hal ini juga diperlukan oleh komponen masyarakat baik oleh perorangan atau badan usaha swasta. Berbagai data harus diintegrasikan untuk mendapat informasi yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan standarisasai dari data tersebut.

Perlu ada kejelasan tentang data dan informasi yang diperlukan berada atau merupakan kewenangan dari instansi pemerintah yang mana agar dapat dan mudah didapatkan oleh yang memerlukannya. Dengan ada kejelasan kewenangan kelembagaan dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial yang mudah mendapatkannya, maka dapat dihindarkan duplikasi pengadaan informasi geospasial sehingga terjadi penghematan anggaran.

RUU ini sangat berkaitan dengan Undang-Undang yang telah ada yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selain itu Undang-Undang yang disampaikan pada halaman 39 pada naskah akademik.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional telah mengatur maslaah kelembagaan yang berkaitan dengan informasi geospasial. Peran masyarakat dalam hal yang terkait dengan informasi geospasial tidak diatur dalam Peraturan Presiden. Maka karena itu diperlukan Undang-Undang yang mengatur peran masyarakat tersebut.

199

Setelah membaca RUU Sistem Informasi Geospasial, DGI menemukan banyak hal yang berbeda dengan hal yang disampaikan pada naskah akademis. Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial pemerintah daerah belum dinyatakan pernanya secara tegas. Oleh karena itu, DGI mengajukan pendapat dan beberapa ukuran seperti di bawah ini 1. Pada menimbang huruf b bahwa informasi geospasial sangat berguna untuk mengelola

sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, DGI berpendapat dan mengusulkan informasi geospasial tematik sebaiknya diubah menjadi informasi geospasial sumber daya.

2. Kemudian pada mengingat agar ditambahkan pasal 25 a Undang-Undang Dasar yaitu mengenai wilayah Negara.

Ketua Sidang yang saya hormati, Sebenarnya sangat banyak yang ingin disampaikan oleh DGI tetapi kalau dikira perlu akan

saya bacakan semua. KETUA RAPAT : Disampaikan pokok-pokoknya nanti pada saat pendalaman seandainya ada yang

berkaitan dengan itu Bapak bisa langsung menanggapi. KETUA DGI : Baik. Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 butir 6 karena itu berubah menjadi Informasi Geospasial

Sumber Daya adalah informasi geospasial yang memberikan informasi potensi sumber daya yang terdiri atas sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya.

Kemudian juga pada pasal 1 butir 9. Kalau dibaca pasal itu maka akan mungkin terbentuk badan baru walaupun dalam Ketentuan Peralihan sebelum ada terbentuk badan baru maka BAKORSURTANAL menjadi badan tersebut. Di sini DGI mengusulkan bahwa badan baru itu tidak perlu disebut-sebut, cukup Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional dianggap sebagai badan. Sehingga istilah pasal 1 butir 9 berubah 'Badan adalah badan Badan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang survey dan pemetaan nasional."

Kemudian juga pasal 1 butir 19 ini berkaitan dengan bahwa semua informasi geospasial itu adalah peta, tidak semuanya merupakan peta. Tetapi juga ada non peta. Oleh karena itu, pada pasal 1 butir 19 harus berbunyi "Skala adalah angka perbandingan antara jarak 2 titik dalam suatu informasi geospasial dalam bentuk peta dengan jarak tersebut dimuka bumi."

Kemudian yang terpenting juga Bab III pasal 5. Dalam naskah akademik disebutkan ada sampai dari control horizontal, control vertical, pengawasan pasang surut, jaring control gaya berat, dan peta induk. Sedangkan pada RUU tidak disebutkan demikian. Oleh karena itu, ada beberapa

200

pasal tambahan mungkin oleh karena perbedaan dengan yang terdapat pada RUU Sistem Informasi Geospasial itu.

Kemudian pada pasal 12. Nama rupa bumi sebaiknya diganti dengan nama geografis. Kemudian karena ada perubahan atau tambahan perbedaan antara naskah akademik dengan RUU Sistem Informasi Geospasial maka perlu disebutkan adanya tambahan pasal mengenai peta lingkungan pantai Indonesia. Begitu juga peta lingkungan laut nasional yaitu pada pasal 19 a atau pasal 19 b pada tambahan yang kami sampaikan secara tertulis pada anggota yang terhormat.

Kemudian yang penting juga disebutkan adalah pembinaan Bab VI. Mungkin ini juga berkaitan dengan kawan-kawan lain. Ayat (3) pasal 58. "Pembinaan terhadap penyelenggara informasi geospasial sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan serta standar dan spesifikasi teknis. Pemberdayaan terhadap pembuatan informasi geospasial dan masyarakat pengguna geospasial. Pendidikan dan pelatihan teknis informasi geospasial dan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara informasi geospasial di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam sebuah jabatan fungsional." Jadi di daerah-daerah ataupun di instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi geospasial maka sumber daya manusia harus mendapat jabatan fungsional.

Kemudian ayat (4) kami usulkan tambahan "Pembinaan terhadap pengguna informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sosialisasi keberdayaan informasi geospasial beserta kemungkinan pemanfaatannya." Dan ini yang penting yaitu "Pendidikan dan pelayanan teknis penggunaan informasi geospasial sangatlah diperlukan." Dan ayat (5) "Untuk memasyarakatkan informasi geospasial, pengetahuan informasi geospasial diberikan kepada jenjang pendidikan formal an non formal."

Itulah secara singkat beberapa hal yang penting yang ingin kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dapat kami sampaikan lebih lanjut. Dan kami perkenalkan yang sebelah kanan saya ini adalah Bu Heni, Sekjen Dewan Geomatika, ...Samsir adalah pakar dan juga Pak Hadi juga adalah pakar dari geomatika.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih dari Dewan Geomatika Indonesia. Selanjutnya saya mempersilakan dari

Ikatan Sarjana Geodesi Indonesia. KETUA ISGI : Bapak, Pimpinan Sidang yang terhormat, dan Bapak, Ibu Anggota Komisi VII, Bapak, Ibu sekalian peserta sudang yang saya hormati. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

201

Pertama-tampung kami merasa terhormat diundang pada sidang sore ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi yang cukup baik. Sebelumnya kami memperkenalkan saya sendiri Darmatianto Saptodewo. Kemudian didampingi oleh Ir. Muhammad Singgih, Master Engineering of Science. Dan ada beberapa nanti yang akan menyusul.

Pada dasarnya berkaitan dengan RUU Sistem Informasi Geospasial kami sudah mempersiapkan tulisan tetapi karena terlalu tebal mungkin tidak praktis untuk dibacakan nanti kami serahkan saja ke sekretariat. Tetapi pada dasarnya kami ingin mengajak berpikir ataupun pada dasarnya Bapak-bapak sudah sangat tahu mengenai kegiatan pengadaan Sistem Informasi Geospasial tersebut. Kami hanya ingin untuk memudahkan itu membagi kegiatan pengadaan informasi itu menjadi 3 bagian utama.

Bagian pertama itu kegiatan yang kita sebut kita induk ataupun dasar ataupun yang pada dasarnya itu suatu kegiatan yang memang mengharuskan didapatkan ketelitian dan ini kita bicara secara struktur itu order yang teringgi. Dan ini sementara secara nasional memang institusi yang bertanggung jawab terhadap ini memang belum dikoordinasikan dengan baik dan karena itu kami sangat mendukung adanya RUU Sistem Informasi Geospasial ini karena dengan RUU Sistem Informasi Geospasial jelas siapa yang bertanggung jawab karena tanpa tanggung jawab yang jelas institusi yang menangani itu pada saat-saat terjadi musibah, terjadi kehilangan data itu masing-masing instansi akan merasa tidak mempunyai tanggung jawab sehingga di dalam RUU ini jelas dalam konteks kegiatan paertama ini mengenai jaring control geodesi, jaring control baik itu horizontal maupun vertical yang terkait dengan pasang surut laut, semua itu ada yang tanggung jawab.

Kemudian pada kelompok kegiatan kedua ini sebenarnya yang kita biasa kenal dengan satu tema-terra tertentu terkait dengan kebutuhan instansi-instansi tertentu yaitu PU atau Kehutanan, atau BPN atau siapa saja dan ini biasanya terkait dengan juga memetakan dasar namun secara nasional itu memang tidak bicara masalah ketelitian secara keseluruhan yang kita sebut zero order yang tertinggi walaupun pada pekerjaan surveynya ada beberapa hal yang bisa memenuhi ketelitian atau kualitas tinggi tersebut. Namun di kegiatan kedua ini sebenarnya terkait dengan system koordinasi, sinergi, sinkronisasi beberapa instansi dan sebenarnya di kelompok kedua ini diharapkan terjadinya suatu sinergis secara nasional di mana data itu bisa saling tukar, saling bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembangunan selanjutnya secara optimum.

Kemudian kegiatan ketiga kalau bisa kami simpulkan adalah satu kegiatan yang sebenarnya terkait dengan kebijaksanaan, satu putusan-putusan yang di mana di sini strukturnya secara Negara itu adalah di bawah koordinasi presiden, kemudian gubernur, atau bupati atau walikota siapapun juga dan instansi-instansi terkait yang memang punya kewenangan untuk memutuskan apakah itu batas wilayah, apakah itu batas negara apakah itu terkait dengan perubahan-perubahan tata ruang itu sebenarnya ada instansi-instansi terkait yang mempunyai kewenangan di situ.

202

RUU Sistem Informasi Geospasial ini sebenarnya pada dasarnya secara filosofisnya hanya mengatur di kegiatan kesatu dan kedua. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan kelompok 3 tadi. Jadi, tidak ada terkait dengan kebijaksanaan atau putusan atau policy itu tidak ada. Jadi, RUU Sistem Informasi Geospasial ini pada dasarnya hanya memetakan ataupun membuat jaringan control secara nasional dan dia membuat pertukaran informasi dan menyajikan untuk diberikan kepada kegiatan yang kelompok ketiga tadi, Pak. Jadi, jangan ada kekhawatiran bahwa ini RUU Sistem Informasi Geospasial akan memberikan suatu masalah di dalam suatu konteks perubahanperubahan tata ruang dan sebagainya karena ini sama sekali satu kegiatan yang sangat berbeda dan pada dasarnya dengan adanya RUU Sistem Informasi Geospasial ini kita akan mempunyai suatu konteks tanggung jawab dan penggunaan materi-materi survey baik itu foto udara, foto satelit, foto radar itu secara optimum dan nasional. Ini yang diharapkan dari RUU Sistem Informasi Geospasial ini.

Kembali kepada penyelenggaraan titik control horizontal vertical secara nasional tadi, Pak. Memang banyak pihak sekarang berpandangan bahwa dengan kemudahan teknologi sekarang kita bisa menggunakan GPS di mana tempat itu bisa kita memanfaatkan satelit-satelit Negara maju tersebut. Namun dari beberapa konteks pertahanan dalam konteks kemiliteran itu pada suatu saat di mana itu terjadi sesuatu konflik itu memang gelombang-gelombang itu akan dimatikan dan saat itu memang kalau bicara teknologi kita belum mempunyai satu konteks dalam perencanaan pertahanan secara nasional. Di sin kami mengajak berpikir walaupun itu satelit ada yang punya Amerika, ada yang punya Cina ada punya Rusia punya Perancis namun kita belum ada kerja sama jangka panjang dalam konteks ini. Sehingga secara nasional memang secara kemandirian teknologi kita harus berpikir bahwa di dalam positioning ini kita harus mengembangkan teknologi yang bisa kita manfaatkan dengan kemandirian teknologi. Artinya kita bisa memanfaatkan apapun positioning dalam kondisi perang atau dalam konflik militer tersebut. Dan ini sudah beberapa data kami rekam saat Ambalat terjadi itu kita sudah ada beberapa gangguan di sana, Pak. jadi, waktu karena kami mengikuti waktu pelatihan menembak Angkatan Laut itu tidak ada yang kena, Pak, tidak ada yang mengenai sasaran. Ini sudah ada satu pengacauan saat itu.

Ini mohon dimengerti karena itu memang ada institusi yang bertanggung jawab selama 20 tahun ke depan. Itu siapa yang memikirkan terhadap positioning ini secara kemandirian teknologi nasional. Dengan RUU Sistem Informasi Geospasial ini kami harapkan itu bisa terjadi.

Kemudian pada kesempatan berikutnya kami mohon Pak Singgih mungkin, baik, Pak jadi dari kami sumbangan pemikiran seperti itu mudah-mudahan bermanfaat.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan dari Ikatan Geografi Indonesia. KETUA IGI : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Bismillaahirrahmaanirrahiim.

203

Yang kami hormati Pimpinan Sidang beserta seluruh jajaran Anggota Komisi VII DPR RI, serta Para hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama perkenalkan kami dari Ikatan Geografi Indonesia. Saya sendiri adalah nama Joko Hermantyo. Kemudian teman-teman kami nampaknya belum kelihatan pada siang hari ini.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa IGI merasa mendapat kehormatan untuk dilibatkan di dalam rangka penyusunan Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial dan pada kesempatan ini IGI telah menyiapkan masukan apa saja yang bisa diberikan pada forum ini dalam rangka penyempurnaan sehingga bisa terbitnya Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial.

Sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui seperti namanya Ikatan Geograf Indonesia kami memang menggunakan informasi geospasial sebagai bahan dasar dalam menjalankan profesi kami sehingga kami merasa sangat berkepentingan untuk bisa memberikan masukan di dalam RUU Sistem Informasi Geospasial.

Perkenankan kami untuk memberikan 2 hal yang paertama adalah pemandangan umum, yang kedua adalah masukan konkrit di dalam draft atau dokumen RUU Sistem Informasi Geospasial.

Yang pertama tentang nama Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial itu sendiri kalau kami bisa berikan contoh saja seandainya ini tidak diatur maka bisa terjadi setiap warga negara Indonesia membuat dan memberikan informasi geospasial tanpa standar yang baku. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan rekan kami dari ISGI maupun Geomatika bahwa posisi geografis Negara Indonesia ini adalah sangat-sangat penting sekali. Apabila siapa dan berbuat apa tidak diatur di wilayah kita maka bisa terjadi konflik Indonesia dengan Negara tetangga. Kalau kita kaitkan dengan kondisi di wilayah internal Indonesia sendiri jika terjadi ketidakjelasan posisi geografis antara batas 2 wilayah daerah otonom katakan maka bisa terjadi konflik antar 2 daerah.

Demikian pula kalau kita tarik ke level yang paling mikro maka kalau tidak ada koordinat yang pasti yang membatasi 2 persil kita dengan tetangga maka bisa terjadi konflik. Oleh karena itu, posisi yang menjadi inti dari informasi geospasial memang mutlak diatur di dalam Undang-Undang.

Namun persoalannya adalah siapa yang berwenang untuk melaksanakan pendataan, pengolahan, dan siapa yang berwenang menyampaikan informasi nampaknya belum bisa kita rumuskan dengan baik mengingat pada saat ini setiap departemen bisa memiliki, bisa membuat, bisa menyusun peta fungsional masing-masing atau sector masing-masing berdasarkan tujuan atau kepentingan masing-masing walaupun pada saat kita mengoverlaykan peta yang berbeda antar 2 instansi terjadi suatu mix match. Kalau itu bisa dilakukan standarisasi secara nasional maka akan sangat bagus sekali.

Pada dasarnya IGI sangat mendukung untuk bisa terbitnya Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial mengingat pentingnya informasi itu bagi pembangunan di Indonesia.

Yang kedua secara konkrit saja IGI telah menyiapkan masukan jika diijinkan kami akan bacakan poin-poin pokoknya saja.

204

Dad diskusi internal di lingkungan IGI kami memberikan satu pointers bahwa yang dimaksud informasi geospasial sesungguhnya bisa dimaknai juga sebagai informasi geografis tentang spasial wilayah. Berbeda dengan informasi geografis yang tadi sudah disampaikan yang bersifat tematik.

Selanjutnya kami melihat di dalam Bab I Ketentuan Umum nampaknya perlu ditambahkan; 1. tentang pengertian tentang Sistem Informasi Geospasial, 2. sumber daya alam, 3. sumber daya wilayah, 4. ruang; mengingat hal itu menjadi suatu komponen pokok di dalam informasi geospasial.

Di dalam pasal 2 kami mengusulkan untuk ditambah dengan asas kemanfaatan dan keberlanjutan.

Di dalam pasal 3 butir c perlu ditambahkan dengan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Selanjutnya di dalam pasal 10 kami mengusulkan untuk menambahkan poin "menyesuaikan seperti garis kontur dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) huruf b dan seterusnya, dan seterusnya."

Kemudian pasal 12 perlu diberi batasan tentang batas wilayah ekologis selain batas wilayah administrasi.

Di dalam pasal 8 poin b garis kontur dan ketinggian perlu ditambahkan kemudian poin e batas wilayah administrasi dan ekologi perlu ditambahkan. Poin g bangunan dan fasilitas umum diganti dengan bangunan dan fasilitas wilayah.

Selanjutnya pada pasal 15 kami mengusulkan untuk mengganti istilah bangunan dan fasilitas wilayah, diganti dengan bangunan dan fasilitas wilayah.

Pasal 16 tentang hal yang menjelaskan poin yang menggambarkan batas kawasan vegetatof dan non vegetative di permukaan bumi perlu dipertegas.

Pasal 19 ditambahkan informasi geospasial yang menggambarkan tern sumber daya geografis di suatu wilayah.

Pasal 20 dalam pembuatan informasi geospasial posisi dan lokasi geografis dengan tingkat ketelitian geometris.

Pasal 23 ayat (3) "oleh setiap orang dan institusi yang memiliki kompetensi bidang geospasial".

Pasal 27, perlu ditambahkan pengumpulan data geospasial adalah proses atau cara untuk mendapatkan data dan informasi geospasial di satu wilayah.

Dan selanjutnya barangkali masih ada beberapa pasal yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir barangkali sampai dengan pasal 54, saya kira butir 2 dan butir 3 perlu ditambah dengan pengetahuan dan teknologi.

205

Pasal 55 poin 2 ditambah setiap orang dan institusi yang memiliki kompetensi bidang geospasial.

Bab VII, kami memandang dalam dokumen masih belum jelas pasal tentang pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial dasar.

Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pokok-pokok pikiran kami dari Ikatan Geograf Indonesia.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih dari Ikatan Geograf Indonesia. Dan kalau bisa apa yang disampaikan tadi

untuk diperbanyak untuk anggota. Kepada Bapak-bapak semua kalau yang belum menyerahkan tolong juga sekretariat dibantu untuk perbanyak.

Selanjutnya saya mempersilakan dari Asosiasi Kartografi Indonesia. Ini apa kartografi juga perlu Bapak jelaskan. Tadi ada Pak Rudi sms saya, apa kartografi itu. Saya kira kartografi juga perlu Bapak jelaskan.

Silakan. KETUA UMUM AKI : Iya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI yang terhormat, serta Bapak-bapak dan

Ibu para Anggota Komisi VII yang kami muliakan. Alhamdulillah kami, mungkin sebelumnya perlu kami perkenalkan bahwa Asosiasi

Kartografi Indonesia atau AKI itu kartografinya adalah ilmu tentang pembuatan peta, Pak, sekitar itu peta dari chart. Dan asosiasi ini tentu mendukung dan selalu melakukan pembinaan bagi profesi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di dalam pembuatan peta.

Jadi, bisanya di secara internasional itu juga ada International Chartographic Association (Asosiasi Kartografi Internasional) yang masing-masing Negara juga mempunyai asosiasi profesi kartografi seperti ini.

Jadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua DGI bahwa data geospasial yang akan diatur di dalam RUU Sistem Informasi Geospasial ini itu juga ada yang bersifat peta dan non peta. Walaupun definisi yang terbaru dari ICA sendiri atau International Chartographic Association itu juga sudah merambah pendefinisiannya bukan hanya peta baik yang digital maupun yang cetak tetapi juga sudah mulai merambah kepada geographic information. Tetapi karena kawan-kawan yang lain saya kira sudah info cukup banyak di hal-hal yang lain barangkali akan lebih tepat kami akan mencoba secara umum mengomentari tentang sajian atau visualisasi terhadap peta ini

206

karena peta pada hakekatnya ada merepresentasikan kondisi yang ada di lapangan kemudian dijadikan di dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia melalui berbagai media apakah itu kertas, globe, dan lain-lain, pokoknya berbagai media apapun termasuk yang digital atau yang bersifat virtual atau maya.

Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Kalau kita melihat misalnya secara spesifik barangkali kami ingin mengomentari tentang

RUU ini yang lingkupnya mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan penggunaan. Sebenarnya mungkin perlu juga diatur yang terkait dengan bagaimana kemudian penampilan penyajian kartografis memang ada di sini tetapi bahwa penyajian kartografis, penyajian yang sesungguhnya bagaimana dari kondisi lapangan, hasil pengukuran dan sebagainya itu menjadi sebuah peta yang di sini sudah dijelaskan di dalam pasal 36 bahwa bisa dibaca dan dimanfaatkan. Itu saya kira kata kuncinya.

Tetapi untuk bisa dibaca sudah barang tentu harus menarik. Tidak hanya menarik untuk apa pembacanya tetapi yang terpenting adalah menggunakan kaidah-kaidah kartografis. Jadi, kalau tidak memakai kaidah ini pasti akan menjadi ruwet dan lain-lain dan juga informasi yang disajikan itu menjadi tidak benar, tidak menarik bagi pembacanya dan seterusnya, dan seterusnya.

Jadi, apakah kalau kami boleh ingin menyampaikan usulan apakah itu nanti di dalam PP atau aturan yang lebih rendah lagi barangkali ada perlu disampaikan kaidahkaidah kartografi yang bisa mendukung.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Yang ingin kami juga sampaikan bahwa realitas dilapangan sebagaimana Bapakbapak

dan Ibu-ibu ketahui misalnya itu berbagai informasi yang misalnya pada atlas, Pak, atlas pendidikan terutama, itu kan sementara ini juga barangkali belum diatur secara harus merujuk kepada satu data geospasial tertentu misalnya seolah-olah setiap penerbit peta membuat gayanya sendiri dan kadang-kadang, mohon maaf, menyalahi aturan-aturan etika. Artinya sumber yang dipakai itu dari mana. Ini kan padahal atlas ini adalah merupakan bentuk salah satu wujud yang bisa mendukung siswa, yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini ke depan melalui mata pelajaan geografi sementara atlasnya sendiri kalau tidak benar, tidak menggunakan rujukan yang benar maka boleh jadi ini bisa menyesatkan. Ini saya kira nnungkin perlu nanti pengaturanpengaturan yang ada di penambahan-penambahan ini.

Jadi, sekali lagi bahwa atlas yang di pasarn itu barangkali nanti ke depan setelah ada Undang-Undang ini dan aturan-aturan turunannya itu juga bisa ditambahkan nanti supaya bisa merujuk kepada data geospasial yang tersedia di badan atau BAKORSURTANAL tadi disampaikan oleh Prof. Yunil yang intinya walaupun ini kami juga menyadari skalanya kecil dan tingkat ketelitiannya itu rendah tetapi bagaimanapun atlas tetap harus dapat memberikan informasi yang global yang juga dapat dimanfaatkan untuk dunia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya.

207

Jadi, inti yang kami ingin komentari Bapak, Ibu sekalian adalah bagaimana memvisualisasikan secara kartografis sehingga apapun kondisi yang ada di muka bumi kita ini resources dan seterusnya itu bisa disajikan secara benar melalui peta-peta khususnya peta-peta tematik yang akan dipublikasikan.

Jadi, kata kunci yang kami usulkan adalah kaidah-kaidah kartografis yang mesti nanti perlu diberikan perhatian oleh kita semua.

Demikian saya kira Bapak Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih dari Asosiasi Kartografi Indonesia. Selanjutnya saya persilakan dari Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia. KETUA APSPI : Terima kasih. Bismillaahirrahmaanirrahlim. Bapak Pimpinan Sidang Komisi VII DPR RI yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Sekretariat Komisi VII yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rekan-rekan seprofesi dan undangan hadirin sekalian yang kami

hormati. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami dari Asosiasi Pengusaha

Survey dan Pemetaan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada DPR khususnya Komisi VII yang telah mengundang kami dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka pelaksanaan proses legislasi terhadap rencana Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial.

Mungkin sudah Iebih 20 tahun, Pak kami masyarakat geomatika menunggu saat yang berbahagia ini semoga selanjutnya akan lahir Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial yang akan menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan informasi geospasial di Negara kita sehingga bisa membantu pembangunan Negara kita secara umumnya.

Mungkin sekedar tambahan, saya perkenalkan, nama saya Indra Hadiwijaya. Kami didampingi oleh Bapak Tantan Ruhyatan selaku Ketua Dewan Penasehat PSPI, kemudian Bapak Eri Riyadi selaku Sekjen dan Pak Jumawar, Ketua Pranata dan Organisasi. Kemudian Bapak Arifin, Ketua Hubungan Internasional dan Pak Anto, Ketua Bidang Iptek dan SDM.

APSPI merupakan wadah organisasi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang survey pemetaan, didirikan di Jakarta tanggal 29 Desember 1977. Jadi, sudah lama, Pak. sudah banyak sumbangsih anggota kami dalam rangka membantu pemerintah pusat maupun di daerah khususnya dalam rangka pembangunan informasi geospasial.

208

Saat ini tercatat ada 60 perusahaan yang aktif yang menjadi anggota APSPI yang tersebar di Propinsi Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kaltim. Dari jumlah dan anggota penyebarannya terlihat bahwa anggota kami belum merata di seluruh Indonesia padahal tidak ada kegiatan tanpa kegiatan pembangunan informasi geospasial di seluruh wilayah kita. Hal ini perlu kami sampaikan mungkin sebagai informasi paling tidak sampai sejauh mana kegiatan atau kendala-kendala yang selama in kami hadapi sehubungan dengan belum adanya Undang-Undang ini.

Hal tadi disebabkan karena belum adanya landasan yuridis yang dapat mengatur dan menjamin terselenggaranya usaha kami maka pengembangan perusahaanperusahaan yang bergerak dalam bidang informasi geospasial ini sangat berat.

Kemudian badan usaha yang bergerak dalam informasi geospasial disamping memerlukan sumber daya yang kompeten juga peralatan yang canggih dan mahal karena sebagaimana diketahui sesuai dengan perkembangan teknologi informasi geospasial yang semakin berkembang kami dituntut untuk dapat mengadakan peralatan-peralatan disamping kami pun ikut mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini membuat seandainya usaha kita tidak terjamin, kami cukup berat karena sebagaimana diketahui suatu hasil kayak informasi geospasial mungkin tidak bisa Cuma dilihat begitu saja. Karena kalau indahnya sama belum tentu betul. Dengan demikian dalam pembuatan suatu karya informasi geospasial itu diperlukan sumber daya manusia yang betul-betul berkompeten, peralatan yang canggih dan juga metodologi yang memadai.

Pembangunan informasi geospasial yang sifatnya nasional yang selama ini kami ikuti itu baru berada di tingkat pusat meskipun teman-teman kami sudah ada yang bergeak di daerah tetapi karena belum adanya aturan yang jelas baik dari standar maupun teknis maupun secara administrasi kami berat untuk bergerak di daerah meskipun mereka sangat memerlukan kami.

Kami di tingkat pusat banyak membantu baik dalam pengadaan informasi geospasial yang sifatnya skala kecil maupun skala besar. Skala kecil seperti di BAKORSURTANAL, skala besar seperti di Badan Pertanahan Nasional dan instansi lainnya.

Sebagaimana diketahui hingga saat ini peraturan yang ada baru Perpres nomor 85/2007 yang baru mengatur masalah kelernbagaan yang berkaitan dengan informasi geospasial. Sementara peran masyarakat yang lebih luas tentunya perlu diatur melalui aturan yang lebih kuat lagi dan melalui Undang-Undang di mana peran masyarakat geomatika ini menurut kami dapat direpresentasikan melalui sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat geomatika sendiri yang tentunya mengerti dan memahami berbagai permasalahan di bidang informasi geospasial.

Anggota APSPI sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan informasi geospasial membutuhkan peraturan atau landasan hokum yang dapat mendukung iklim usaha yang kondusif sehingga dapat menunjang tumbuhnya industri informasi geospasial yang apabila diinginkan yang bisa berdaya saing di dunia internasional. Ini jangan di internasional, Pak, jadi jago kandang juga belum kelihatan.

209

APSPI sangat mendukung lahirnya Undang-Undang ini yang akan mengatur penyelenggaraan informasi geospasial termasuk didalamnya mengatur peran masyarakat melalui suatu lembaga independen. Untuk memperkuat bagaimana tadi dikatakan kita perlu sumber daya manusia yang kompeten, dan sebagainya ada pada beberapa Undang-Undang yang sudah ada dinyatakan bahwa apa yang dilaksanakan pada kegiatan mereka itu harus berdasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian betapa beratnya sebetulnya pelaksana-pelaksana dalam penyelenggaraan informasi geospasial ini, karena seperti yang saya katakana tadi, kalau gedung kalau 2 itu miring bisa langsung kelihatan. Tetapi kalau hasil karya informasi geospasial meskipun sama indahnya tetapi apa yang terkandung di dalamnya belum tentu baik, sehingga kenapa kami di daerah tidak bisa berkiprah meskipun kami diperlukan, karena dengan tidak adanya aturan baik administrasi maupun teknis kami susah untuk bersaing mengingat masalah sumber daya manusia dan peralatan tadi di mana mungkin dengan belum adanya atuaran yang jelas kita susah bersaing atau terlibat dengan satu kegiatan pembangunan informasi geospasial yang aturannya juga masih berbeda-beda.

Kami dari APSPI sudah membuat catatan-catatan sehubungan dengan Rancangan Undang-Undang Sistem Informsi Geospasial ini di mana mungkin nanti sudah disampaikan. Dari 60 pasal yang ada, mungkin ada 17 pasal atau ayat yang kami komentari dengan ada tambahan 2 ayat. Mungkin kalau secara detilnya bisa dilihat di tulisan yang kami sampaikan.

Hanya ada hal-hal yang barangkali yang perlu kami garis bawahi di mana barangkali yang pertama mengenai pasal 1 ayat (9) "Badan adalah lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang mempunyai tugas tanggung jawab dibidang penyelenggaraan informasi geospasial dasar." Kalau kami memberikan masukan bahwa badan tadi menjawab di bidang penyelenggaraan informasi geospasial sampai pada skala tertentu. Kenapa kami berpikiran demikian ? Memang idealnya mungkin badan tadi itu bisa sebagaimana konsep di Rancangan Undang-Undang ini bisa melaksanakan seluruh informasi geospasial dari skala kecil sekali sampai skala besar. Tetapi mengingat demikian luasnya Negara kita dan tentunya juga ada jeda dan sebagaimana untuk menyiapkan itu kami mengusulkan agar badan tadi bertanggung jawab di bidang informasi geospasial sampai pada skala tertentu. tidak semua skala sebagaimana nanti ada hubungannya sama pasal lainnya.

Kemudian sebagaimana kami sampaikan tadi masyarakat geomatika dapat diwakili dalam angka meningkatkan pengembangan dan kompetensi, baik kompetensi untuk sumber daya manusia maupun perusahaan kami menambahkan pasal tambahan pasal 1 ayat (14). Di situ dinyatakan lembaga adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat geomatika yang bersifat independen dan berfungsi mengembangkan bidang geomatika dan menyelenggarakan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi geomatika yagn melaksanakan sertifikasi sehingga barangkali konsentrasi-konsentrasi daripada profesi kami bisa dipertanggungjawabkan.

210

Kemudian terkait dengan pasal tadi badan pada skala tertentu, pasal 17 ayat (2), kami usulkan ada skala kecil yaitu skala dari 1:1.000.000 sampai dengan lebih kecil dari 1:10.000. Sementara skala besar dari mulai 1:10.000 sampai dengan 1:1000 atau lebih besar.

Terkait juga dengan pasal tadi ada pasal 23 kami tambahkan bahwa informasi geospasial tematik seperti yang dimaksud pada pasal 4 huruf b, kami tambahkan informasi geospasial dasar skala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) yang sudah kami usulkan huruf b dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pihak swasta sesuai keperluannya.

Instansi menyediakan informasi geospasial dasar skala besar di atas 1:10.000 tadi tersebut diatas harus melakukan koordinasi dengan badan karena kami punya pemikiran peta yang bisa dibuat selain oleh badan, dan badan juga boleh membuatnya itu tetap harus memenuhi standar nasional yang sudah ditetapkan sehingga siapapun baik pemerintah maupun swasta tetap harus berkoordinasi dengan badan. Sehingga tidak ada lokasi yang tumpang tindih, kemudian standarnya sama dan sebagainya. Substansi kami demikian.

Kemudian kami mengusulkan ada tambahan untuk pasal 55 ayat (4). "Untuk melaksanakan penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang mempunyai kekuatan hokum harus mempunyai sertifikasi kompetensi." Ini di pasal sebelumnya juga ada yang mengenai sertifikasi kompetensi ini yang dilaksanakan oleh asosiasiasosiasi profesi dan lisensi dari institusi pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan informasi geospasial tematik yang mempunyai kekuatan hukum tadi. Khususnya kami ini melihat di Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya pengukuran dan sebagainya yang memerlukan bantuan kami itu kalau menurut peraturan dan sebagainya tadinya hanya bisa dilakukan oleh mereka. Tetapi mengingat tantangan yang ada sebagaimana diketahui Iuasnya Negara kita baik untuk skala kecil maupun skala besar tanpa melibatkan pihak ketiga kami-kami ini kami kira tidak mungkin.

Kemudian untuk yang berhubungan dengan dengan usaha ada pasal 56 ayat (2) poin b itu "Ijin usaha di bidang informasi geospasial" tetapi mungkin kami mengusulkan "Ijin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku." Karena untuk perdagangan misalnya ada SIUP tetapi untuk kami sekarang pun di Dpe Perdagangan sedang dibahas mengenai Surat Ijin Jasa Survey. Barangkali bisa merujuk ke itu juga atau memang ada surat ijin yang memang khusus diperuntukkan untuk ini nantinya itu barangkali dalam peraturan yang lain.

Kemudian pasal 56 ayat (4), sedikit tambahan "Sertifikasi yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c, kami tambahkan karena ada perubahan, diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen. Tadinya lembaga independen ini yang telah mendapat akreditasi dari badan. Kami menyarankan lembaga independen ini yang mandiri. Jac yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat geomatika yang tentunya didalamnya ada unsur profesi, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, unsur government (pemerintah), para pakar, dan sebagainya di bidang geomatika.

211

Di pasal 582 kami nnenambahkan karena tadi kami menyarankan ada lembaga dalam pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial dasar skala besar dan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap, ada tambahan, terhadap pelaksana informasi geospasial dan terhadap lembaga tadi. Karena lembaga ini merupakan forum masyarakat geomatika yang bisa menjadi partner pemerintah dalam rangka pembangunan informasi geospasial.

Demikian kami kira dari 17 pasal dan ada 2 tambahan yang kami masukkan dari 62 pasal yang ada.

Sekian. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih dari Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia. Memang banyak

yang disampaikan. Itulah, pengusaha itu banyak keinginannya. Tetapi tidak apa-apa sepanjang itu bisa kita akomodir dalam Undang-Undang ini dan untuk kebaikan kita semua tidak ada masalah. Tetapi jangan minta yang lebih-lebih, Pak ya.

Terakhir saya persilakan dari Ikatan Surveyor Indonesia. KETUA ISI: Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan juga Anggota Komisi VII DPR RI. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Komisi VII untuk bisa bertemu dengan

kami dari kalangan profesi geomatika yang disampaikan oleh Pak. Kami dari Ikatan Surveyor Indonesia mungkin tadi kartografi sedikit saya sedikit minta menjelaskan mungkin surveyor sedikit saya jelaskan juga.

Surveyor ini adalah suatu sebuah profesi yang paling tua kedua di dunia, Pak. karena sudah sangat tuanya maka kalau kita buka kamus-kamus atau dictionary yang lama itu surveyor itu pasti menuju kepada profesi kami. Cuma dengan berkembangnya teknologi dan dinamika masyarakat maka definisi surveyor itu sudah menjadi 5 sekarang kalau kita melihat di dictionary itu ada 5 tetapi yang pertama itu masih tetap kepada profesi pengukuran di atas permukaan bumi. Artinya profesi kamilah yang akan menghasilkan produk-produk informasi geospasial tersebut berbentuk peta, tugu ataupun lain sebagainya.

Kami ISI ini didirikan tahun 1972, Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku kita berdasarkan Pancasila, dan lain sebagainya. Kemudian berkenaan dengan undangan pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang kami sampaikan mengenai RUU Sistem Informasi Geospasial ini. Pada dasarnya pada saat ini kami belum melihat ada satu aturan hukum yang setingkat Undang-Undang yang menjamin keberadaan informasi geospasial. Belum ada yang setingkat Undang-Undang.

212

Sehingga akibat dari belum adanya Undang-Undang itu maka seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain tadi terjadilah tumpang tindih, rancu, bentuk, format, akurasi, kemudian pembuatnya pun siapapun bis amembuat karena belum ada aturan-aturan yang mengatur tentang ini. Berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan mungkin harus dokter. Di sini akibatnya karena siapapun bisa melakukan pembuatan peta ini akibatnya akurasi ataupun ketelitian dari peta yang disampaikan dalam bentuk, informasi yang disampaikan dalam bentuk tersebut menjadi tanda kutip, begitu. Hal inilah maka kami sangat mendorong munculnya atau diterbitkannya Undang-Undang Sistem Informasi Geospasial ini.

Kemudian dari kajian dari yang kami lihat dari naskah tersebut memang ada beberapa tanggapan yang kami bisa sampaikan di sini misalnya di dalam pasal 3 ada 3 tujuan Undang-Undang ini tetapi dari 3 itu kami lihat kebanyakan masih definisi, arti, dan lain sebagainya. Itu sedangkan tujuan yang terakhir itu yang sangat mendorong penggunaan informasi geospasial belum terlihat secara nyata di dalam pasal-pasal selanjutnya.

Kemudian yang kedua, melihat pasal-pasal ataupun naskah akademik yang telah kami baca secara cepat ini terkesan seoal-olah nantinya itu seluruh anggota kami, Ikatan Surveyor Indonesia yang kurang lebih 1750 di seluruh Indonesia ini semuanya harus datang ke Jakarta karena hanya pemerintah pusatlah yang wajib melakukan pembuatan informasi tersebut. Sedangkan pemerintah daerah yang mungkin mempunyai dana untuk membuat peta-peta tersebut tidak diperbolehkan. Kesan kami adalah seperti itu di dalam membaca ini. Sehingga kami harus pindah semua ke Jakarta karena hanya pemerintah pusat. Sedangkan kami tahu diperkirakan tahun 2013 dengan diserahkannya ke daerah Pajak Bumi dan Bangunan kepada full daerah tidak di pusat lagi, maka daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan PBB-nya bumi dan bangunannya untuk PAD-nya mungkin mereka akan sangat memerlukan informasi geospasial di lingkungan mereka masing-masing. Tetapi kalau terkendala dengan ini mereka tidak bisa melakukan pembuatan informasi geospasial di lokasi masing-masing karena itu harus ada kewenangan di pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kami mengusulkan ada perbaikan di sini atau nanti didefinisi, saya lupa entah di Bab berapa nanti kami sampaikan secara tertulis, Pak, ada usulan-usulan jenis-jenis informasi itu ada 2 di sini informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Kalau tematik tadi disampaikan oleh Dewan Geomatikan untuk diubah menjadi informasi geospasial sumber daya. Kami mengusulkan ada satu lagi informasi geospasial induk. Informasi geospasial induk, informasi geospasial dasar, dan informasi geospasial tematik di mana informasi geospasial induk inilah yang merupakan kewajiban pemerintah pusat, kemudian informasi geospasial dasar ini karena mungkin di sini Badan Pertanahan Nasional tadi disebutkan juga memerlukan peta dasar. Pabrik wood juga memerlukan peta dasar.

Kehutanan juga memerlukan peta dasar. Biar mereka menurunkan dari peta induk tersebut peta dasar untuk kepentingan masing-masing nanti akan muncul menjadi peta sumber daya di masing-masing sector ataupun regional.

213

Yang ketiga, terkesan di sini Undang-Undang ini mengatur terlalu dalam mengenai hal-hal teknis dan jug akurang mengantisipasi perkembangan teknologi untuk 10 ataupun 20 tahun ke depan. Sebaiknya hal-hal yang terlannpau teknis itu kita ambil, kita pindahkan ke Peraturan Pemerintah sedangkan hal-hal yang cukup fundamental itu kita masukkan di dalam ini. Yang penting hal-hal untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan. Misalkan di sini ya definisi keiilmuan itu kita punya peta garis, kita punya peta foto. Mungkin di masa depan itu peta foto semua itu sudah jadi itu di luar negeri itu. Hal-hal seperti inli mungkin perkembangan teknologi. Hal-hal tadi juga disampaikan oleh Pak, Ikatan Sarjana Geodesi tentang teknologi satelit. Kemungkinan juga fisik-fisik di lapangan itu di masa 10 tahun, 20 tahun kemudian sudah virtual semua. Nah itu bagaimana mengantisipasi ini apakah kita masukkan di dalam Batang Tubuh di dalam Undang-Undang ini atau di dalam Peraturan Pemerintah, hal-hal itu.

Yang keempat adalah mengenai surveyornya sendiri. Tadi disebutkan disampaikan oleh Bapak Yunil Kahar dari Dewan Geomatika mengenai jabatan fungsional surveyor pemetaan. Ini pun perlu diatur di sini karena kami melihat saat ini kalau di lingkungan pendaftaran di BPN itu siapapun dia asal di pegawai negeri maka dia boleh ngukur padahal kita bisa lihat kalau dia bukan ahlinya maka ukurannya bia kita pertanyakan hasilnya. Hal-hal ini belum ada aturannya.

Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya untuk teman-teman kami profesi surveyor ini dilindungilah mereka sehingga hasil produk yang dihasilkan oleh mereka itu akan dilindungi secara hokum dan akan terkena secara hokum apabila mereka tidak melakukan hal-hal yang diluar kaidah keilmuan. Kami sangat mengharapkan keempat hal itu mohon dipertimbangkan didalam naskah RUU Sistem Informasi Geospasial ini apabila nantinya akan disahkan menjadi suatu Undang-Undang yang harus melindungi produk dari profesi kami, surveyor, dan juga melindungi profesi kami sehingga tidak bisa, kasarnya, kegiatan kami bisa diambil orang lain tanpa sesuatu yang dilindungi secara Undang-Undang.

Itu kira-kira garis besar yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin secara detil akan kami sampaikan secepatnya kedalam forum ini.

Terima kasih. Wabillaahittaufik wal hidayah. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih. Yang terakhir penyampaian dari Ikatan Surveyor Indonesia. Ada catatan tadi yang disampaikan Bapak tentang kenapa mungkin masuk terlalu teknis di

dalam Undang-Undang ini. Memang ini juga dari pengalaman-pengalaman yang ada khususnya di Komisi ini ada beberapa Undang-Undang yang kita lahirkan kemudian Peraturan Pemerintahnya terkadang tidak nyambung dengan apa yang ada di atas. Apakah ini ada kesengajaan atau tidak? Kita tidak berprasangka apa-apa tetapi akhirnya kita di internal Komisi memutuskan untuk sebisa mungkin kita bisa pagari melalui Undang-Undang apabila ada hal-hal yang tidak mungkin lagi kita cantumkan dalam Undang-Undang baru dia masuk ke PP. Jadi, ini pengalaman yang ada, Pak.

214

pengalaman yang ada terkadang PP itu melemahkan posisi-posisi yang kita sudah kuatkan di Undang-Undang. Ada beberapa yang terjadi di Undang-Undang khususnya berhubungan dengan Komisi VII. Jadi, itu sebenarnya tujuannya.

Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Itulah para Narasumber kita yang telah memberikan pemaparan dan saya kira sudah

cukup banyak yang telah kita bisa tangkap dan kita serap tetapi namun pun demikian kalau saya merasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak Narasumber. Tetapi tentu berbeda apa yang dipikirkan oleh para anggota yang terhormat. Untuk menghormati pikiran dan aspirasi dari anggota saya tetap masih membuka kesempatan untuk kita bisa berdialog, kita bisa memperdalam apa yang telah disampaikan sambil kita berkomentar apa yang kita pikirkan.

Untuk itu saya mempersilakan yang pertama yang terhormat Bapak Daryatmo Mardiyanto. ANGGOTA: DARYATMO MARDIYANTO Terima kasih Ketua dan Anggota Komisi VII yang kami hormati. Bapak-bapak narasumbaer dari beberapa teman lama yang ada di seberang dari Ikatan

Sarjana Geodesi, kemudian Dewan Geomatika, Asosiasi Kartografi Indonesia, Ikatan Geograf Indonesia, Ikatan Surveyor Indonesia, APSPI, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat.

Jadi, pertama menyatakan penghargaan atas masukan-masukannya karena memang Undang-Undang ini sedang akan kita susun dan semoga dapat kita selesaikan sebaik-baiknya. Saya kira catatan-catatan luar biasa sudah kita terima bahkan ada sandingannya. Jadi, teman-teman juga mengambil alih posisi yang kita terhormat ini sampai membuat sandingan-sandingan, terima kasih atas masukannya. Oleh karenanya yang penting ingin kami sampaikan adalah masukannya demikian, Bapak.

Saya kira dengan perkembangan yang ada pada akhirnya geodesi akan berkembang dengan payung Undang-Undang ini pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang harus diberikan kesempatan dinikmati atau dipelajari oleh semua pihak karena Undang-Undang sudah menempatkan posisi seperti ini. Sehingga tidak domain dari beberapa kalangan maupun domain yang berpusat di sekitar orang sehingga tadi saya mau ngomong Bapak-bapak juga menyampaikan kalau ada prinsipnya harus orang bisa mengukur tetapi Pak Nazaruddin Kiemas menyampaikan soal juru ukur misalnya itu artinya bahwa keharusan untuk mengembangkan diri dari sebuah disiplin ilmu baru yang semarak kemudian harus disemarakkan ke seluruh daerah itu harus membuka ruang bagi kita untuk membuka diri. Karenanya dengan payung Undang-Undang ini tentu dari kalangan pendidik maupun kalangan institusi yang berhubungan dengan kependidikan harus bisa menyediakan kesmepatan untuk menyebarluaskan ini sebagai sebuah disiplin ilmu baru di seluruh wilayah.

Kemudian yang kedua, bahwa masukan yang disampaikan pada akhirnya harus menyadarkan kita tentang soal kemampuan dari sumber daya kita yang selama ini selalu dikesampingkan akibat terpaku pada kebutuhan-kebutuhan apa saja. Karenanya bagaimana menghindarkan penyimpangan atau anekdot bahwa informasi is komoditas, karena ini judulnya

215

adalah Undang-Undang RUU Sistem Informasi Geospasial. Kadangkadang informasi is komoditas. Sementara informasi ini adalah informasi dasar yang mengambil tentang rupa bumi maupun berbagai dimensi lain yang menyangkut itu tetapi dia tidak harus berkembang .menjadi sebuah komoditas. Tetapi dia sudah menjadi basis bagi upaya-upaya berikutnya.

Saya kira itu yang harus menjadi masukan dan pemahaman kita semua bahwa ini adalah informasi yang untuk kita kembangkan.

Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah, dalam rangkaian untuk melakukan usaha yang membutuhkan informasi, memerlukan sebuah badan. Tadi sudah disinggung tentang badan yang teman-teman yang harusnya Jakarta karena semua keputusan ada di Jakarta maka perlu didaerahkan tinggal bagaimana pengaturan skala ini supaya tidak ada tumpang tindih antara kewenangan di pusat maupun di daerah dan ini akan membuat apakah kemudian surveyor maupun beberapa teman itu ada kategorisasi antara pusat dan daerah. Supaya karena skala dari sekian ribu untuk menjadi sejuta dan ribu sampai akhirnya menjadi skala 10.000 dan skala 1.000. itu menurut keterangan dari teman terdahulu membutuhkan waktu 40 tahun karena ini harus diformulasikan dengan peran serta masyarakat namun itu harus bersama-sama kita biasakan sebagai sebuah kerja sama antara pemerintah, payung Undang-Undang dan swasta.

Jadi, teman-teman yang bergerak di bidang usaha untuk surveyor maupun yang lainnya mempersiapkan diri dengan beberapa daerah yang belum mampu melakukan survey-survey local tetapi juga baerhadapan dengan wilayah lain yang sangat mampu maupun dengan bantuan luar negeri bisa mengetahui dengan persis kondisi-kondisi kita adi tanah air.

Jadi, ini tantangan dan payung apa yang sebenarnya apakah ini sudah cukup payung yang ingin Bapak-bapak sampaikan kepada kita untuk masuk di dalam rumusan Undang-Undang ini.

Kalau terlalu detil tentu akan menjadi sebuah Undang-Undang yang besar yang tebal tetapi kalau terlalu longgar akan ada potensi menyimpang perumsuan Peraturan Pemerintah ini akibat batasan-batasannya yang sangat longgar. Jadi, karenanya pada kesempatan berikutnya nanti kami mohon Komisi VII juga ada kesempatan untuk mengundang secara khusus beberapa waktu kemudian setelah akan ada koordinasikoordinasi RUU yang sebaik-baiknya. Karena ini adalah RUU yang menyiapkan konsep informasi yang sifatnya dasar tentang kondisi tanah air kita. Jadi, kadang-kadang itu membutuhkan kesungguhan kita bersama-sama.

Saya kira itu masukan, Ketua. Intinya terima kasih atas masukan dari kawankawan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Daryatmo. Selanjutnya saya mennpersilakan yang terhormat Bapak

Satya Wira Yudha. ANGGOTA : S. W. YUDHA, M.Sc Widya Yudha, Pak, yang benar. Terima kasih, supaya tidak salah dengan Hasan Wirayuda, begitu.

216

Bapak-bapak, Ibu sekalian Pimpinan dari asosiasi baik asosiasi profesi ataupun yang lain. Saya hanya ingin mencoba menggali kira-kira apa yang menjadi keluhan selama ini. Tadi

kan sudah disebut banyak bahkan ada penyandingan tadi sudah bagus sekali karena membantu kami nanti di dalam penyusunan. Namun demikian yang perlu kami dengar karena ini juga menjadi pertanyaan saya untuk beberapa narasuber yang tadi pagi juga hadir itu mengenai adanya satu badan yang selama ini menjadi acuan karena saya melihat bahwa banyak sekali peta tematik yang beredar di sector-sektor; Departemen Kehutanan, BPN, semua mempunyai data sendiri. Kita masih belum ada menurut hemat saya satu badan yang bisa memverifikasi atau memvalidasi mengenai geospasial ini secara umum.

Jadi, sehingga kalau misalkan orang itu ingin mengetahui mengenai peta geospasial yang lengkap merak tidak bisa pergi pada salah satu instansi, menurut hemat saya, dia harus terpisah-pisah. Sehingga apa ? Yang kita khawatirkan, makanya mudah-mudahan Undang-Undang ini nanti akan menjembatani untuk supaya tidak ada kerancuan itu. Kemungkinan besar untuk tumpang tindih itu besar. Jadi, kayak misalkan tadi disebutkan bahwa ada peta tematik kalau yang diperuntukkan unuk masalah pajak itu mungkin mereka akan Iebih detil. Mungkin BPN bisa mengklasifikasikan seecara detil. Demikian pula untuk Kehutanan. Kalau mereka ingin memberikan gambaran tentang batas-batas wilayah Kehutanannya itu bagaimana?

Saya khawatirkan bahwa karena tidak ada satu institusi yang menggabungkan ini semuanya sehingga kemungkinan rancu besar. Itu yang pertama.

Yang kedua, juga kita ada Undang-Undang mengenai Tata Ruang dan RTRW. Itu kan juga pola pendekatannya selama ini memang dimintanya top down. Jadi, nasional punya daerah otomatis meng-adjust supaya tidak ada juga peruntukkan untuk berubah-ubah. Tetapi yang terjadi sekarang kan juga di daerah berkembang yang akhirnya memberikan informasi kepada pusat dan pusat harus menyesuaikan. Padahal tujuan Undang-Undang itu adalah bagaimana menerjemahkan dari skema atau dari rancangan yang ada di nasional untuk di cascade tahun sampai ke daerah-daerah.

Sebetulnya ini hampir sama dengan permasalahan geospasial. Disamping saya ingin tahu mengenai siapa yang memverifikasi apakah ini menjadi satu keluhan selama ini.

Yang kedua, menurut Bapak, Ibu sekalian itu menurut BAKORSURTANAL karena selama ini kita lihat itu sebagai institusi yang sudah cukup tua danp aling tidak mempunyai banyak sekali data informasi apakah badan yang disebutkan di dalam Rancangan Undang-Undang kita itu bisa kita terjemahkan nanti penguatan daripada BAKORSURTANAL tetapi dalam bentuk yang Iebih luas lagi atau kita tetap sebagai BAKORSURTANAL saja tetapi di dalam tupoksinya diberi kewenangan-kewenangan untuk memverifikasi semua peta-peta tennatk yang salam ini tersebar. Ini sangat penting karena Iahirnya Undang-Undang ini kita harapkan menjembatani kesemrawutan selama ini karena sifatnya Iebih ke sector dan diyakini per sector.

Jadi, kalau ada orang yan mau urusannya hutan ya dia cuma berpikir tentang peta yang dikeluarkan oleh sector kehutanan. Begitupun juga nanti kalau masalah pertanahan. Mereka tidak

217

berpikir integrasinya yang memungkinkan sekali nanti overlaping dan tumpang tindih itu. Ini saya mohon mendapatkan suatu apa, kayak feedback begitu dari Bapak, Ibu sekalian apa yang dikeluhkan dan apa yang diharapkan kira-kira kalau nanti ini betul-betul menjadi satu Undang-Undang apakah hal-hal yang demikian itu bisa harusnya bisa dijembatani. Apakah yang saya sebut dengan one stop shopping tadi itu menjadi satu hal yang ideal.

Jadi, kalau misalkan badan ini dibentuk ya mereka ada yang disebut depository clause di mana semua yang mencetak peta-peta tadi juga harus memberikan informasi kepada si badan ini. Sehingga tidak perlu Bapak ke Jakarta atau membuka kantor di Jakarta tetapi memberikan informasi, sehingga ada kayak semacam data bank yang diberikan oleh para asosiasi atau masyarakat geomatika tadi untuk memberikan informasi ke pusat sehingga tugas daripada badan ini mensinergikan, mensincronized semuanya. Itu yang menjadi pertanyaan saya mudah-mudahan bisa dijawab supaya kita tahu persis arahnya karena kita tidak mau Undang-Undang ini begitu diundangkan malah banyak yang dikeluhkan oleh pelaku-pelaku.

Saya itu saja. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Pak Nazaruddin Kiemas kemudian Pak Milton dan Pak Totok. ANGGOTA: H. TOTOK DARYANTO, SE Pak Ketua! Interupsi sedikit! Kalau diijinkan pertama saya nanti itu mau pamit karena ada sesuatu yang penting tetapi

saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya penting sekali, kalau boleh. Jadi, mohon ijin Pak Ketua sama teman-teman yang urutannya tadi di depan saya memberikan saya kesempatan berbicara sebentar, lalu saya tidak perlu dijawab, boleh, penanya karena saya tidak ada. Kecuali nanti Ketua mengijinkan boleh menjawab ya silakan.

ANGGOTA : IR. NAZARUDDIN KIEMAS Silakan, Pak, jangan lebih dari 3 menit. KETUA RAPAT : Pak Milton? Dipersilakan beliau? ANGGOTA : IR. S. MILTON PAKPAHAN, MM Ijin maksudnya? KETUA RAPAT : Iya! Mau duluan? ANGGOTA : IR. S. MILTON PAKPAHAN, MM Boleh, boleh. KETUA RAPAT : Kan tadinya Pak Nazaruddin, Pak Milton, kemudian Pak Totok. ANGGOTA : IR. S. MILTON PAKPAHAN, MM Terima kasih, Pak diberi kesempatan pertama diberikan.

218

KETUA RAPAT : Pak Totok minta ijin duluan? ANGGOTA : H. TOTOK DARYANTO, SE Apakah saya boleh? Boleh? Boleh Ketua, saya boleh. KETUA RAPAT: Terima kasih atas pengertian teman-teman. Saya persilakan yang terhormat Pak Totok. ANGGOTA: H. TOTOK DARYANTO, SE Terima kasih, Saudara Ketua dan teman-teman yang sudah mendaftar di depan saya.

Saya mau menyampaikan singkat-singkat saja karena supaya cepat. Yang pertama tentang Sistem Informasi Geospasial itu mesti dilihat dari sisi ideologinya itu

apa? Atau paradigmenya itu apa? Dia diletakkan dalam kerangka berpikir atau filosofi apa? Saya ingin meletakkan ini, informasi ini adalah dalam kerangka membangun karena ini

kepentingannya adalah Negara, membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya informasi itu sedapat mungkin adalah bebas sebebasbebasnya, mudah semudah-mudahnya untuk diakses siapapun warga negara Indonesia dan siapapun juga yang punya kepentingan terhadap informasi itu. Ini akan mempengaruhi format dari Undang-Undang ini secara keseluruhan karena nanti tidak ada batasan-batasan kalau itu disetujui atau ada pendapat lain karena Amerika saja sudah dibuka semua ini seluas-luasnya.

Itu ada unsur ideologinya menurut saya. Tidak itu sekedar dibuka begitu saja. Ideologinya apa? Ideologinya seperti orang Jawa bilang. "Tempat gelap itu tempat hantu." Kalau terang hantunya lad sendiri tidak perlu pakai mantera-mantera, Pak. Jadi, sebenarnya mengapa Indonesia dan Negara berkembang itu banyak ditipu-tipu dan orang bisa menipu, menipu orang lain karena adalah informasi yang tidak punya.

Yang satu lebih punya informasi yang satu tidak. Jadi, kalau informasi itu dibuka seluas-luasnya itu keadilan pasti akan lebih terjaga. Untuk itu Pak Sugihono pasti setuju karena partainya keadilan dia. Kalau saya kan partainya tidak keadilan. Dan asas keadilan itu adalah informasi dibuka seluas-luasnya karena itu kalau ada badan yang diserahi tanggung jawab untuk itu seperti BAKORSURTANAL itu, maka badan itu tidak boleh berubah dirinya itu menjadi otoritas monopoli terhadap produkproduk yang terkait dengan Sistem Informasi. Sehingga apa? Nanti ada kartel-kartel baru, ada KKN-KKN baru, ada rekomendasi baru proyek-proyek yang tidak ada rekomendasi itu tidak bisa, peta-peta, cetak-mencetak, dan sebagainya. Itu harus dijaga sejak Undang-Undang kita buat. Sehingga nanti siapapun boleh asalkan mencantumkan sumbernya. Yang tidak boleh itu kode etik! Kode etik di dalam dunia akademis itu mencantumkan sumbernya.

Jadi, saya ingin mencantumkan itu saja Ketua sehingga soal pembatasan, apakah perlu ada pembatasan skala sekian milik daerah, skala sekian milik pusat, menurut saya kalau ideologinya seperti yang sama itu ya tidak perlu. Orang mau bikin skala 1:1 silakan kalau memang butuhnya begitu. Mau lihat seterang-terangnya. Mau lihat skala 1.000.000 silakan. Swasta mau buat, silakan! Tetapi harus bentanggung jawab, jangan menyesatkan! Jangan peta Gorontalo ini

219

dipasang ini peta Jakarta kan itu menyesatkan. Itu bisa kena kasus pidana kalau itu kan Undang-Undangnya sudah berbeda.

Jadi, itu saja, Ketua yang ingin saya sampaikan untuk masukan nanti kalau ada tanggapan ya terima kasih. Kalau tidak paling tidak sudah saya sampaikan masukan itu.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh, KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Totok. Dalam kerangka NKRI yang utuh ya, bukan federalisme. Tidak, Pak Totok ini dari Partai

Amanat Nasional. Baik, selanjutnya saya persilakan yang terhormat Bapak Nazaruddin Kiemas. ANGGOTA : IR. NAZARUDDIN KIEMAS Terima kasih, Pak Ketua. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya tidak perlu sebut satu-satu. Selamat menjelang sore. Teman-teman Komisi VII. Saya hanya melihat beberapa poin. Satu dari segi kebutuhan khalayak untuk

melaksanakan Undang-Undang ini. Saya dulu belajar geodesi tidak lama Cuma 2 semester, tidak lebih di ITB. Kalau yang tadi geodesi sebelahan, saya di sebelahan, Pak, di Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan.

Jadi, dengan adanya Undang-Undang ini berarti lapangan kerja untuk saya katakan kasarlah untuk juru ukur ini sangat luas, sangat banyak dibutuhkan. Tetapi tadi beberapa pembicara sebelumnya mengatakan 40 tahun pun tidak akan selesai dengan keadaan cuaca di Indonesia Bu ya. Kalau foto udara sudah tidak mungkin Bu, satu hari mungkin cuma setengah jam, 1 jam sudah tutup awan. Itu jadi factor alam juga memperhambat.

Kemudian saya mau tanyakan apakah, saya ingat dulu kalau belajar ukur itu ada benchmark. Apakah di Negara kita ini harus dipasang benchmark supaya orang semua mengukur dari titik itu? Di Undang-Undang ini tidak ada. Benchmarknya di mana? Apakah di Jakarta ada? Surabaya ada? Kalimantan ada? Jadi, semuanya bergerak dari titik awal yang sama. Kalau titik awal yang tidak sama hasilnya saya jamin tidak sama. Ini dalam Undang-Undang dan usulan teman-teman tadi saya lihat tidak ada benchmark padahal waktu saya belajar geodesi dasar itu jelas, benchmark. Mungkin Bapak Profesor sudah lupa kali?

Ini juga mungkin saya rasa dicantumkan dalam Undang-Undang ini di mana benchmark itu harus diletakkan. Kalau titik 0 km kan kalau di Bandung itu kan seingat saya depan kantor PU itu ya. Jadi,, semua titik ukur jalan itu diukur dari titik 0 itu. Untuk pengukuran geospasial ini saya rasa juga harus ada benchmark. Ini mungkin terlupakan. Saya hanya usul loh, saya bukan ahlinya!

Kemudian mengenai mungkin isi ya, saya sudah keliling kemarin, saya ini paling getol, Pak marah-marah sama bupati sama walikota tentang juru ukur sebab maslaah PBB itu kan sudah dilimpahkan sudah 3 tahun ini dari pemerintah pusat ke Kabupaten/kota tetapi sampai hari ini itu

220

mereka tidak siap. Mungkin hanya Sulawesi Selatan yang sudah siap, salah satu Kabupaten sudah 84% dikerjakan oleh daerah. Mungkin ada perbedaan pandangan mengenai PBB sebab saya lihat PBB itu berbeda dengan BPN karena PBB itu menyangkut kalau di perkebunan, Pak itu masih hutan harga NJOP-nya sekian, kalau sudah ditebang ditanam sekian, sudah menghasilkan sekian, produksi optimal sekian, itu harus diukur terus.

Jadi ini pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti. Jadi, tolong dikasih tahu nanti mahasiswanya atau siswanya bahwa pekerjaan geodesi itu tidak selesai, tidak akan pernah selesai. Sebab kalau dikatakan nanti selesai sudah selesai peta geospasial selesai dia tidak mau lagi. Artinya lapangan kerja ini akan berhenti. Tetapi saya lihat itu tidak akan pernah selesai. Di pertambangan waktu masih hutan berapa ? Setelah ditambang luasnya tahun ini berapa? Tahun depan jadi luasnya berapa ? Ini kan harus diukur terus karena PBB-nya akan berubah terus. Jadi, ini berbeda dengan BPN saya rasa. Jadi, ini pekerjaanpekerjaan yang tidak akan pernah habis di lapangan kerja baru sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak.

Untuk diketahui bahwa Kabupaten/kota sampai hari ini terutama di Sumsel itu tidak ada juru ukur. Hanya menerima PNS, istilah saya keplek-keplek itu yang tidak bisa menghasilkan uang padahal PBB itu bisa menghasilkan pendapatan yang sustainable sebab perkebunan di Sumatera Selatan itu pasti puluhan tahun.

Kemudian, saya ingin tanyakan apakah landas kontingen itu masuk di dalam Undang-Undang ini. Kalau masuk kenapa tidak disebutkan? Tolong saya minta pendapatlah itu, ya?

Kemudian hasil pengukuran ini sendiri memang dari tadi kita bicara bahwa itu seolah-olah diserahkan kepada suatu badan. Apakah hasil pengukuran ini bukannya hak atas kekayaan intelektual? Ini juga harus dipertanyakan. Ini hasil karya Anda-anda kan? Hasil pengukuran itu. Apakah ini tidak merupakan hasil hak atas kekayaan intelektual? HAKI? Apakah tidak dimasukan dalam HAKI? Sebab ini kalau dilihat dari Pak Totok tadi harus diserahkan karena RUU itu harus diserahkan. Jadi, mungkin ada pendapatpendapat yang harus kita bahaslah.

Saya rasa itu cukup, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Yang terakhir yang terhormat Bapak Milton Pakpahan. silakan. ANGGOTA : IR. S. MILTON PAKPAHAN, MM Terima kasih, Pimpinan. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kajian, atas arahan

dan pandangan yang kami dapat. Tetapi saya surprise juga dengan data yang kami terima ini. Dari namanya sih Indonesia semua DGI. Saya pikir tadi DGI Dewan Gereja Indonesia. Jadi, kami baru pertama kali ini terus terang saja. Ada ISI, saya pikir ikata silat tadinya. Barangkali nanti ada PSSI menghadap kesini.

221

Jadi begini, Pak, itu semua kami masuk di dokumen kami di Komisi VII dan bisa menjadi bahan kami untuk menyelesaikan Undang-Undang ini. Namun dari sisi usulan itu banyak yang ada similar, ada yang sama, ada yang ini menjadi saya berpikir begini, apa tidak ada induk organisasi daripada Bapak-bapak ini melakukan musyawarah, melakukan bentuk organisasi bersama sehingga sangat kuat masuk ke kami. Kami juga sangat bingung. Dari sebelum Bapak ini juga ada beberapa organisasi yang hadir kepada kami ada dari kehutanan, ada WWF, ada CIFOR semua itu mengenai hal yang sama dan membahas satu-satu pasal, ayat begitu ya, dikumpulkan ada yang sama ada yang berbeda dilihat dari perspektif kepentingan masing-masing organisasi.

Jadi, pandangan saya alangkah lebih baiknya kalau dalam waktu dekat ini, Bapak kan duduknya sudah bersama-sama, ada beberapa teman juga yang masuk melakukan musyawarah kerja atau lokakarya, atau symposium sehingga ini usulan kami bersama perlu tidak badan ini, perlu tidak ini karena dengan itu selesai dari situ kami menerimanya juga lebih matang di Komisi VII ini menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Namun apabila memang itu tidak bisa dilakukan, ya tidak ada semacam induk organisasi kayak KONI ya di olahraga ada KONI itu materinya olahraga saja, kalau ini kan saya kira sama semua kita. Urusannya rupa bumi, geospasial atau apapun penamaan itu. Kalaupun tidak terjadi itu ya, dari Bapak ada yang usul itu ada badan baru, di tempat lain tidak usah badan, BAKORSURTANAL saja diperkuat ini kan menjadi suatu polemic diskusi khusus yang panjang.

Saran saya kalau tidak kesepakatan bersama kami minta dalam waktu dekat ini juga yang Bapak-bapak di sinlah ada semacam tabulasi usulan itu ini RUU kita, Bapak masing-masing dari sini ngasih tabulasi kepada kita sehingga kita lihat di mana sinkronisasinya, Pak. Kami membaca ini juga banyak sekali dan banyak ini jago-jago yang bikin kata-kata bagus indah-indah, terus, terang kami juga, maaf ini, bukan ini, penamaan Indonesia yang sudah begitu banyak ini mestinya ada suatu kekuatan.

Jadi, kalau bersama, kalau istilah kampanye "Bersama kita bisa!" atau Bapak bisa "Lebih cepat lebih baik" ini juga masalah segera baik karena kami ditunggu oleh masyarakat dan parlemen ingin segera menyelesaikannya. Jadi, saling membantu, Pak, begitu, Pak. ya, Pak ya.

Demikian, Pimpinan, itu saja saran. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Milton Pakpahan. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Bapak, Ibu Narasumber kita untuk memberikan

tanggapan dan pendalaman yang disampaikan Anggota Komisi VII yang terhormat. Siapa? Ya? Mohon maaf, masih ada yang mau menambahkan lagi. Masih kurang dalam

rupanya masih dibikin dalam lagi. Saya persilakan Pak Sukarnotomo. ANGGOTA : H. SUTAN SUKARNOTOMO Terima kasih, Pimpinan. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

222

Tadi dari Asosiasi Survey ini mengatakan bahwa sangat takut dengan kehadairan pihak-pihak lain dalam melaksanakan survey. Itu yang saya tangkap tadi. Namun apakah kemampuan daripada asosiasi dalam membuat survey membuat peta itu sudah mencukupi sebab tadi waktu kita RDPU dengan Profesor Jacub dia mengatakan bahwa kemampuan BAKORSURTANAL hanya 100 peta per tahun. Bagaimana kalau Anda ingin menguasai seluruhnya sementara kemampuan kurang. Ini nafsu besar tenaga kurang jadinya. Itu pertanyaan saya.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih, Pak Sukarnotomo. Mohon jangan diartikan karena Pak Sukarnotomo yang

bertanya nafsu besar tenaga kurang sesuai dengan usia, tidak seperti itu. Baik, saya persilakan untuk menanggapi kita putar dari sini dulu dari ISI duluan, kemudian

baru terakhir DGI. Ya, Pak, ya? Saya persilakan. KETUA ISI : Terima kasih, Bapak atas kehormatannya kita duluan sekarang kita tetapi mungkin saya

menanggapi semua nanti juga saling menambahkan mungkin. Tentang Pak Milton kami setuju kalau memang untuk satu suara sehingga tidak

membingungkan Bapak-bapak di sini karena terlalu banyak yang dibaca, dibuat matriks seperti itu. Mungkin ini kita harus bicara di sini siapa yang bikin anggaran. Kan begitu kira-kira, Pak ya?

Kemudian Pak Nazaruddin, yang kami maksud begini, Bapak. Memang ada survey-survey yang mengukur bidang tanah, kemudian ada survey-survey yang nantinya membuat peta. Kalau kesan dari Undang-Undang ini yang boleh membuat peta dasar hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak boleh membuat peta dasar. Ada kesan seperti itu di sini, di pasal 22 kalau tidak salah.

Hanya pemerintah pusat atau badan inlah yang boleh membuat peta dasar. Pemerintah daerah tidak boleh dan pemerintah pusat lainnya tidak boleh. Sehingga oleh karena itu, teman-teman di daerah harus datang ke Jakarta karena proyek hanya ada di Jakarta untuk pembuatan peta, begitu, Pak ya. Tetapi kami memang setuju untuk pengukuran bidang-bidang baik bidang untuk pertanahan, dan itu bidang-bidang untuk perpajakan itu lain cerita dengan pembuatan peta dasar. Itu nanti sudah lari ke tematik. Kemudian ke tematik dan itu mungkin tidak perlu peta hanya perlu berapa luasnya, di mana lokasinya. Itu sampai saat ini memang kami mengharapkan munculnya ini untuk melindungi profesi tersebut karena sampai saat ini siapapun dia asal dia pegawai PBB atau dia pegawai pertanahan maka dia boleh mengukur padahal kompetensinya mungkin tidak ada.

Ini harus diatur di dalam Undang-Undang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Junil Kahar dari Dewan Geomatika diatur dalam jabatan fungsional surveyor dan pemetaan. Sehingga itu mereka bisa diatur lain. Cuma yang kami sampaikan nanti harus ke Jakarta karena semua pembuatan peta dasar itu hanya oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah badan yang apakah BAKORSURTANAL atau badan baru ini sehingga pemerintah daerah yang mereka mempunyai

223

dana, mereka mempunyai keinginan untuk membuat peta karena untuk melihat wilayahnya, untuk keperluan perpajakan, pertanahan, investasi mereka tidak bisa membuat peta. Tidak boleh! Tidak boleh!

Itu kira-kira yang kami sampaikan. Kemudian kami setuju juga bahwa ini harus dibuka, sampai sedetil-detilnya harus dibuka sehingga masyarakat bisa berkomentar tentang apa yang mereka tahu tentang peta tersebut, sehingga informasi ini akan menjadi lebih sempurna. Kalau kita melihat top ten orang terkaya di dunia itu rata-rata 5-nya itu adalah pemilik informasi baik dia televise, Koran, dan sebagainya tetapi rata-rata semua, siapa yang memiliki informasi dia akan menguasai dunia. Itu kits harsu buka, pemerintah ini harus membuka informasi tersebut karena dengan komentar-komentar yang masuk informasi ini akan menjadi lengkap dan menjadi bagus.

Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan tanggapan ke Pak Totok ,Pak Nazaruddin, Pak Milton dan Pak Sukarnotomo yang kebetulan Bapak yang pertama saya lupa, mohon maaf saya lupa. Pak Wirayuda tadi. Jad, begitu, Pak. Jadi, yang kami khawatirkan karena hanya peta dasar ini hanya boleh informasi geospasial dasarnya hanya boleh dibuat pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang punya uang tidak boleh membuat, maka semua akan mencari ke Jakarta begitu. Tetapi untuk Pak Nazaruddin tadi itu lain cerita, Pak. PBB memang perlu ini. Kemudian benchmark nanti mungkin Pak Junil Kahar akan menyampaikan benchmark tadi itu.

Terima kasih, Bapak. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Tanggapan yang singkat tetapi bermakna semoga yang lain juga begitu. Saya persilakan

selanjutnya dari APSPI. KETUA UMUM APSPI: Terima kasih, Pak. Pertama mengenai tadi mungkin kami tidak berurut, Pak Sukarnotomo yang

menginformasikan dari Pak Rais tadi dibilang kemampuang BAKORSURTANAL hanya 100 peta per tahun.

Mungkin kalau BAKORSURTANAL hanya dilihat dari kemampuan BAKORSURTANALnya sendiri mungkin demikian, Pak. Tetapi menurut kami dengan adanya pihak ketiga, kami-kami ini, yang bergerak dalam bidang usaha survey pemetaan ini, ini kemampuan ini bisa lebih, Pak, asal 1. Memang ada dananya, 2. Memang diselenggarakan yang kami rasakan di mana-mana start pekerjaan itu suka

memburu, Pak. mungkin kalau start dari awal tahun pekerjaan itu akan dilaksanakan lebih baik lagi dengan hasil yang bisa lebih banyak lagi.

Jadi, saya kira kalau 100 peta sudah lewat, Pak. Yang saya tahu BAKORSURTANAL dalam tahun ini saja 50.000 sudah ada 160 lembar peta. Yang kami tahu, yang kemarin ikut tender. Kemudian ada, yang itu untuk 50.000. kemudian yang 10.000 mungkin 100. Sementara kemampuan pihak ketiga dalam hal ini anggota kami itu masih terbuka. Jadi, kalau saya pikir kalau

224

dilihat dari kemampuan sekarang, mungkin Pak Rais mungkin masih beliau masih terpikir dulu. Dan mungkin dilihat kemampuan hanya BAKORSURTANAL-nya saja. Makanya kalau melibatkan pihak ketiga kami kira tantangan ini bisa terjawab.

Kemudian mengenai keterbukaan informasi ini kami setuju sekali, Pak. makanya dengan demikian mungkin akan ada efisiensi, tidak tumpang tindih, kemudian bisa dimanfaatkan karena memang betul selama ini kami lihat di beberapa instansi kami sedih juga sebagai pelaksana kami mengerjakan sudah capai-capai sudah begitu disimpan, Pak, jadi tidak dimanfaatkan.

Memang betul itu terbuka dan sehingga bisa diakses dan dimanfaatkan dan tidak tumpang tindih. Jadi, banyak saya pikir dengan belum diaturnya ini yang paling saya lihat itu banyak tumpang tindih, Pak.

Kemudian mengenai apa namanya, Pak Milton ini, kami setuju, Pak. Tidak tahu ini di lingkungan survey pemetaan tidak tahu kayak di DPR kali bagaimana, jadi ini dulu. Tetapi terima kasih, Pak atas pengalaman Bapak di DPR ternyata bisa disatukan sehingga bisa lebih efisien barangkali dan kami juga malu jadi seperti ini tetapi ini kan terbuka ya, Pak, ya jadi bukan hanya untuk kepenting kita masing-masing barangkali apa yang kami usulkan pun akan terkait dengan kepentingan teman lain, dan sebaliknya.

Kemudian Pak yang mengenai skala tadi, bukan berarti, kalau kami yang diusulkan kami tadi ada skala besar ada skala kecil. Ada skala kecil ada skala besar. Itu penyelenggaranya kan pemerintah, Pak, dalam hal ini badan bisa pemerintah pusat, pemerintah pusat itu bisa BPN, bisa Kehutanan, bisa PU, bisa semua tetapi itu khusus hanya untuk yang skala besar. Tetapi kalau untuk yang skala kecil yang 50.000 mungkin itu badan tetapi badan pun kalau memang ada kemampuan bisa juga menggarap yang skala besar yang 10.000 sampai 1.000 tadi. Jadi, maksudnya biar semua potensi meliat luasnya Negara kita semua bisa diaktifkan.

Kemudian kalau badan memang selama ini yang terlihat itu, Pak belum berfungsinya koordinasi. Ya mungkin karena kurang kuat atau bagaimana terserah badan itu nanti masih badan yang ada ditingkatkan kewenangannya, sehingga paling tidak unsur koordinasinya bisa berjalan, karena tanpa penguatan itu ya nanti jalan masing-masing saja. Jadi mungkin demikian, kami kira masih ada yang lain barangkali bisa dari teman lainnya Pak.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya terima kasih. Selanjutnya ini dari saya sering lupa namanya ini, ini dari Kartografi nanti yang terakhir

saja Pak, saya dari sana dulu dari Dewan Geomatika Indonesia. KETUA DGI : Terima kasih Pak Ketua. Ya ini masukan-masukan banyak sekali, terutama dari Pak Daryatmo dulu, Pak Daryatmo,

memang informasi itu merupakan asset Pak yang ........ jadi komoditas itu betui. Jadi kita harus pelihara, kita harus bawa asset itu adalah betul-betul mempunyai nilai, kapan dia punya nilai ?

225

Kalau semua asset itu bisa kita integrasikan. Kita bisa menggunakan asset itu secara bersama-sama, nah Undang-undang ini adalah mengatur itu, jadi kita menggunakan asset itu secara bersama-sama, kita bisa bertukar asset itu, nah ini Undang-undang itu mengatur itu. Oleh karena itu perlu ada standar mengenai asset itu sendiri. Ini yang diatur oleh Undang-undang tersebut.

Kemudian mengenai Satya mengenai fungsi badan. Sebenarnya, fungsi badan ini sudah jelas ya, sudah jelas, tapi tidak semua pekerjaan informasi geosfasial itu diselenggarakan oleh badan. Badan itu hanya informasi geosfasial yang dasar atau induk tadi dari kawan saya dari ISI, dia hanya menyelenggarakan itu saja, tapi kemudian berkaitan juga dengan masalah skala nanti itu, tapi kembali pada informasi geosfasial, informasi geosfasial itu khususnya informasi geosfasial dasar bisa merupakan peta dan bisa juga non peta ya.

Nah ini yang diselenggarakan oleh badan. Nah yang mengenai peta, mengenai peta di sini diatur oleh Undang-undang yang...ini sampai skala 100.000, menurut saya itu susah melaksanakannya oleh badan, susah. Oleh karena itu, kalau sudah terlalu besar skalanya, 100.000...itu lebih besar daripada 1 : 5.000, lebih besar dari 1 : 10.000 kalau sudah besar itu dia itu bersifat teknis sudah. Oleh karena itu, yang penyelenggaranya tidak usah badan harusnya ya, harus instansi teknis yang memerlukan hal itu, yang mengacu kepada standar-standar yang disusun oleh badan, begitu. Jadi sebenarnya fungsi badan itu sudah jelas, dia ini informasi geosfasial dasar.

Kemudian Pak Totok, informasi sebebas-bebasnya, ya karena di asset itu sebebas-bebasnya, tapi tentu ada yang tidak boleh kita buka, saya tidak tahu mengenai Undang-undang ...negara, kita harus perhatikan juga Undang-undang informasi kebebasan, jadi kita harus perhatikan itu, yang mana yang bisa sebebas-bebasnya terbuka, mana yang tidak. Jadi semua itu kita harus perhatikan Undang-undang seperti itu.

Pak Nazaruddin, selama sore Pak Nazaruddin, memang betul ada branchmarlk Pak, rnasih ada, karena itu di dalam Bab III itu disebutkan seperti, di situ ada 4 jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, jaring pengamatan pasang surut ya, karena kita negara kepulauan. Jadi kita harus perhatikan bahwa bagaimana permukaan laut kita itu dinamikanya. Jaring kontrol gaya berat nasional ya, dan kemudian peta induk. Nah peta ini yang mempunyai skala, yang lain-lain itu tidak punya skala, dia hanya punya akurasi, misalkan mili meter kah atau centi meter kah, itu ya.

Nah jaring kontrol horizontal nasional misalkan, yaitu harus mengatur kepada satu sistem yang kita sebut sistem geodetik nasional atau berdasarkan definisinya internasional datum geodetik national dalam satu sistem nasional. Apakah dia menggunakan bidang datar sebagai referensinya, apakah bola, apakah dia suatu electoid itu, dan di mana letak electoid itu di ruang ini ya. Nah itu namanya datum. Nah posisi itu berdasarkan datum itu, GPS adalah berdasarkan datum itu, tapi ingat GPS itu adalah bidang hayal, GPS itu menghasilkan lintang, bujur dan tinggi terhadap daya hayal tadi, bukan terhadap permukaan tadi, bukan terhadap permukaan laut..., oleh karena itu perlu jaring sifat datar nasional.

226

Jadi ada dua posisi horizontal dan juga posisi vertikal. Nah tapi ingat, bahwa semua itu tergantung dengan bidang gaya berat di kita ini.

Saya ingin menyampaikan bahwa medan gaya berat di Indonesia ini sangat bervariasi sekali. Jadi kita harus cresi dengan medan gaya berat. Kalau sudah vertikal tinggi, itu tergantung medan gaya berat. Kelihatannya terlalu scientific tapi tidak juga. Perlu Bapak ketahui, kalau Bapak mengukur dengan GPS, misalkan di Banda Aceh, itu tingginya 35 meter yang misalkan di pantai Banda Aceh, pantai itu bukan 35 meter, dia harus nol kalau di pantai kan. Nah kalau yang begitu itu dikoreksi dengan medan gaya berat, itu gunanya medan gaya berat nasional. Kemudian Benchmark ada Pak, tetap ada.

Landas kontinan, nah nanti mungkin Pak Samsi akan menjelaskan. Memang diperlukan jaring kontrol horizontal nasional dan juga perlu jaring vertikal nasional, karena landas kontinan berdasarkan konvensi hukum laut PBB itu berdasarkan permukaan laut, dan juga berdasarkan posisi, nanti biar Pak Samsi bisa jelaskan bisa Pak Samsi ya.

Kemudian Pak Milton, sebenarnya Dewan Geomatika Indonesia itu terdiri dari beberapa asosiasi. ISGI Anggota Dewan, IGI Anggota Dewan, semuanya kami di sini adalah Anggota Dewan, jadi memang perlu kami itu bersama-sama ya, tapi selama ini memang sudah bersama-sama, tapi saya ketuanya, saya ingin tetap mengeluarkan mereka, karena dalam Undang-undang yang diundangkan itu begitu, jadi tidak usah dari DGI semua, jadi semuanya kami tampil di sini, karena itu hampir bersamaan, walaupun ada perbedaan kecil-kecil.

Kemudian ya itu hanya ...peta tahun itu ya, itu kalau peta Pak, oleh karena itu saya tolong minta perhatian dari Anggota Dewan, peta induk yang ada di Indonesia ini baru yang komplit dikatakan komplit masih tanda kutip itu hanya Jawa, Sumatera akan diperbaharui nanti dan Sulawesi. Kalau Kalimantan itu belum, apalagi Papua. Kalau mereka ingin lakukan pembangunan, apakah mereka harus menunggu dulu peta yang ada di Bakosurtanal, oleh karena itu peran daerah itu harus kita masukkan dalam Undang-undang ini, kalau belum ada peta kita sebutkan peta dasar atau peta induk itu bagaimana, nah itu harus ada Pak, kalau tidak pembangunan itu tidak merata gitu Pak. Hanya itu dari saya Pak, mungkin Ibu Heni bisa menjelaskan tentang yang lain-lain atau Pak Samsi silakan.

KETUA RAPAT : Ya sebelum dilanjutkan, kita perpanjang 15 menit dulu ya, kita perpanjang sampai jam

16.45 WIB. Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Pak. STAF AHLI DGI Terima kasih.

227

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi saya seperti ditugaskan oleh Ketua DGI ini, ingin menjelaskan mengenai pertanyaan

yang menyangkut landas kontinen. Ini barangkali kita mulai dari batas-batas di laut yang menyangkut hukum laut. Jadi tidak hanya landas kontinen tapi juga misalnya laut wilayah ZDE. Nah yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu adalah bahwa semuanya itu diukur terhadap satu garis yang disebut baseline, nah baseline ini supaya gampang membayangkannya adalah pantai jadi garis pantai, di mana lautnya itu yang paling rendah, kalau dalam Bahasa Inggrisnya itu the lowest low watter level.

Nah itu lalu dikatakan itu datum. Nah dengan scientific itu kita atau organisasi internasional IHO dalam hal ini yaitu International Hydrografic Organization itu telah mengadopsi yaitu Ga/os Conference yang kedua yaitu yang kita adakan di Bali itu. Jadi kita sudah dua kali melaksanakan Ga/os, Ga/os itu geodetic aspec of the low of the sea Pak tahun 1992 dan 1996, dan salah satu rekomendasinya itu adalah untuk menggunakan LAT yaitu (Low Astronomical Tied) namanya, nah itu untuk menentukan garis pantai yang rendah yang paling rendah itu. Nah dari situlah diukur misalnya laut wilayah selebar 12 mil, ZEE sepanjang 200 mil, lalu kalau landas kontinennya melewati 200 mil itu yang landas kontinen itu yang dipakai, tetapi tidak boleh lebih dari 300 mil, jadi itu ringkasnya Pak mengenai soal ZEE, sekian.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Pak bisa ini kan. STAF AHLI DGI : Bisa masuk di Pasal 9 itu ayat 2 garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri

dari garis pantai surut terendah, tetapi ini sebetulnya mengenai batas-batas di laut itu Pak itu internasional, tidak bisa kita mengatur sendiri. Jadi misalnya saja kalau batas antara dua negara Indonesia dengan Malaysia kalau datum-nya lain itu harus disepakati terlebih dahulu, dan ini juga kalau kiat turunkan dari batas internasional, batas provinsi, batas Kabupaten, malahan kota yang mempunyai laut itu saya kira bisa diterapkan hukum laut internasional itu, karena caranya sama.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Terima kasih dari DGI. Oh masih ada? Saya persilakan. SEKJEN DGI Terima kasih. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi VII DPR-RI yang saya hormati. Saya ingin menambahkan sedikit, yang sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak

Yunil, kita sudah mempunyai Peraturan Presiden No.85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional. Jadi sebetulnya di sana sudah diatur kastudian, kastudian itu siapa yang bertanggung jawab apa terhadap data apa, sehingga tentunya tidak akan terjadi tumpang tindih dari kegiatan-

228

kegiatan data geospasial ini gitu. Kalau kita lihat Perpres tadi, sebetulnya sudah ada 14 instansi pemerintah yang ditunjuk terhadap 44 jenis data dan setiap institusi yang bertanggung jawab tadi disebut simpul jaringan dan simpul jaringan itu tidak hanya di pusat, tetapi juga sampai kepada provinsi dan Kabupaten kota, sehingga itu menjadi simpul jaringan dan dihubungkan oleh penghubung simpul jaringan oleh siapa yang menjadi penghubung simpul jaringan adalah Bakosurtanal.

Jadi tentunya semua data ini akan menjadi satu standar, karena data-data tematik lain yang dihasilkan misalnya Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan lain sebagainya akan diisi pada peta dasar atau peta induk yang sama gitu. Jadi kalau ditanya Pak Satya tadi verifikasi atau validasi dan itu tentunya sangat penting dan kalau tadi adanya standar atau kita gunakan standar nasional Indonesia, tentunya semua data-data kita ini akan menjadi satu standar yang sama dan kita akan mudah untuk menggabungkan data yang satu dengan data yang lain, saya kira secara singkat yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih dari DGI. Dan selanjutnya saya persilakan dari ISGI. KETUA ISGI : Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang kami hormati. Jadi kami ingin sedikit mengulas dari beberapa tanggapan dari Anggota Dewan yang

terhormat, kami setuju sekali Pak, jadi memang di sini Pak Daryatmo menyebutkan bahwa memang diperlukan suatu badan yang mengkoordinasikan pusat dan daerah, terutama dalam survei mengadakan data informasi untuk survei dan pemetaannya. Memang di sini di dalam rancangan undang-undang itu disebutkan bahwa secara Pasal 22 itu memang ayat (2) itu disebutkan bahwa kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan.

Jadi pengertian badan di sini itu di dalam ini adalah memang tanggung jawab badan atau Bakosurtanal tadi, tapi secara realisasi di lapangan itu tidak ada satu pengertian bahwa itu harus dilakukan sendiri oleh badan outsourcing ataupun dia membagi tugas pada yang lain. Agak lain pengertiannya dengan BPN Pak, karena BPN itu begitu tim memetakan itu terkait tanggung jawab terhadap batas, ini agak lain Pak.

Jadi dia harus memang satu pejabat pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk itu. Kalau Bakosurtanal atau pemetaan ini pada dasarnya tidak ada tanggung jawab terhadap batas-batas itu. Jadi bisa di-outsourcing-kan kepada siapapun juga, dan pada Pasal 23 ayat (2) itu disebutkan bahwa instansi pemerintah atau pemerintah daerah dalam menjalankan informasi geomatik dalam bekerja sama dengan badan.

Jadi di situ disebutkan bahwa baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa bekerja sama. Jadi mungkin nanti kalau kurang jelas di Pasal 22 ayat (2) itu di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian badan itu adalah supaya koordinator yang

229

menentukan sebagai teknis, tapi bukan sebagai pelaksana langsung, karena dia bisa memberikan kepada pekerjaan ini kepada siapapun juga sesuai dengan anjuran atau harapan dari APSPI tadi tentu saja kita dan tadi Pak Dahelmi juga menyebutkan bagaimana menginformasikan untuk memberdayakan masyarakat seluas-luasnya.

Kemudian pada Pak Satya Yudha, kami setuju, jadi kami juga setuju Pak, memang. Jadi memang sinkronisasi itu adalah impian kita selama ini Pak. Jadi kalau kami boleh mencatat Pak, tahun 1978-1980 itu kita ada bantuan pemotretan dari sana ada untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan untuk Jawa, untuk Sumatera, Irian Jaya itu Australia, tapi karena sinkronisasi data ini kita tidak teruskan dan tidak di ..... kepada masyarakat, sehingga itu terlambat sekitar 10 tahun, sehingga kalau Bapak perhatikan usaha-usaha pertambangan yang di daerah situ sekarang ini dikelola oleh Perusahaan Australia dan Canada, dan perusahaan nasional sendiri agak terlambat Pak.

Jadi memang setuju dengan Pak Totok tadi, bahwa pada dasarnya kita harus membuka akses seluas-luasnya, tentu saja kita dengan sudah ada Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik kami harapkan nanti badan yang bertanggung jawab juga memanfaatkan Undang-undang ini sebagaimana demi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.

Kemudian tadi Pak Nazaruddin Kiemas sudah dijawab langsung oleh Prof. Samsi, saya kira kami tidak perlu menanggapinya. Pak Milton Pakpahan, kami hargai Pak, kami sudah berusaha untuk menkoordinasikan semangat kita, mensinergikan kita untuk kepentingan 20 tahun ke depan agar bisa percepatan yang terjadi, dan ini tadi Pak Yunus yang menjelaskan, kami siap untuk berkoordinasi.

Kemudian Pak Soekarnotomo mengenai kekhawatiran standar survei, itu kami sendiri DGI maupun ISI sudah mengadakan SKNI (Standar Kompetensi Nasional Indonesia) jadi masalah pendidikan surveyor ini sudah menjadi konsen di dalam organisasi kami dan saya kira dalam waktu dekat kita akan melatih juga ...... surveyor di daerah-daerah Pak. Jadi jangan khawatir bahwa pemberian daerah akan diutamakan juga.

Juga kami mengingatkan Pak bahwa memang karena kita negara besar, jadi karena pada dasarnya kalau kita bekerja volume besar dan khususnya untuk APSPI ini dan kita didukung oleh Undang-undang seperti ini, ini nantinya akan terjadi satu percepatan Pak, baik itu secara teknologi, secara efisiensi manajemennya, efektivitasnya, sehingga kita itu bisa memetakan secara nasional ini secara baik, secara terintegrasi dan tentunya bisa bersaing dengan negara lain, dan itu akibatnya kita bisa ikut memetakan tetangga-tetangga kita, dan saya yakin dengan volume kita yang tugas sangat besar ini kita bisa memanfaatkan tenaga kita ataupun perusahaan mumpuni untuk berkiprah ataupun bersaing di sekitar Asean maupun Timur Tengah Pak pada saatnya nanti.

Nah kemudian saya kira pada dasarnya tadi dijelaskan bahwa kekhawatiran itu institusi lain itu bicara peta dasar, informasi spasial dasar, dan ini adalah informasi sebagai induk yang dalam Undang-undang ini yang ditugaskan oleh Bakosurtanal, jadi pada dasarnya kita pisahkan

230

antara induk, kemudian antara pemetaan dasar dan pada penyajian informasi. Saya kira koordinasi diantara institusi misalnya nanti akan terjadi di situ Pak.

Terima kasih Pak. Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa'alaikumsalam Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya persilakan dari IGI. KETUA IGI : Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami perlu sampaikan bahwa IGI dua bagian dari Dewan Geomatika Indonesia, saya pikir

apa yang telah tadi sampaikan secara panjang lebar, itu juga menjadi asset pemikiran kami sebagai ugergate dari pemikiran kami semua. Namun kalau tadi ada yang menanyakan tentang apakah diperlukan sebuah badan yang harus bertanggung jawab terhadap informasi geospasial, kami berpikir bahwa ini memang perlu, karena yang namanya informasi itu memang harus dipertanggungjawabkan. Jika informasinya salah, masalah ini akan menjadi suatu masalah besar nantinya.

Saya teringat bahwa pada saat saya ikut membantu di dalam pembahasan RUU MG juga bicara informasi Metereologi dan Geofisika. Nah di situ disebutkan bahwa penanggungjawan data dasar itu tetap dalam satu badan, namun di dalam proses pengumpulan datanya di lapangan itu bisa dilakukan oleh di luar badan, tapi dengan catatan bahwa siapapun boleh melakukan hanya pada saat dia ingin mem-publish informasinya dia harus mendapatkan verifikasi dari badan. Saya kira proses itu atau mekanisme seperti itu bisa membantu teman-teman di daerah barangkali masih bisa melaksanakan dalam pengumpulan data, hanya saja pada saat mem-publish karena informasi itu menjadi milik publik nantinya. Itu harus ada verifikasi atau validasi dari badan, saya pikir itu yang bisa saya tambahkan.

Terima kasih. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih dari IGI. Dan yang terakhir Asosiasi Kartografi Indonesia, saya persilakan ketua umumnya, dan

saya kira mewakili Bapak Ibu semua beliau langsung memberikan katakata penutup dari para Narasumber. Jadi menyampaikan dulu pandangan dari apa yang disampaikan, nah karena juga akhirnya Bapak yang akan berhadapan dengan Komisi VII, maka sekaligus juga Bapak saya persilakan untuk mengakhiri.

Silakan. KETUA UMUM AKI : Terima kasih Bapak Pimpinan.

231

Mungkin pertama, kami ingin sampaikan beberapa respon dari pertanyaan yang tadi disampaikan secara sekilas saja tadi disampaikan, bahwa pengelola itu adalah badan, dan badan itu seperti yang ditanyakan Pak Totok Daryanto dari Fraksi PAN tadi menyatakan bahwa apakah badan itu Bakosurtanal atau pun badan yang nanti namanya lain, itu memang tidak boleh ada pembatasan-pembatasan, ini akan mempengaruhi ideologi tadi yang disampaikan Pak Totok ini sistem informasi geospasial ini arahnya kemana, supaya nanti bertalian dengan bagaimana desainnya terhadap RUU ini Pak.

Oleh karena itu memang kami setuju juga bahwa siapapun nanti pengelolanya itu adalah terkait dengan memang tidak boleh ada pembatasan bagaimana Undang-undang Kebebasan Informasi Publik dan sebagaimana disinggung oleh Bapak-bapak yang lain. Jadi bisa diakses oleh siapapun di dalam rangka membangun NKRI ini. Namun demikian, tentu selama tidak diatur, itu artinya memang bebas gitu Pak, tapi mungkin ada maka klausulnya juga sampaikan mungkin ada data-data yang selama ini juga tidak artinya transparan itu katanya tidak bisa kemudian telanjang bulat begitu, demi kembali lagi, kalaupun diatur itu semata-mata untuk kepentingan negara, bukan untuk orang perorang atau institusi dan sebagainya, kalaupun itu diatur.

Baik yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya kira data geospasial ini sesungguhnya menjadi kewajiban pemerintah, jadi oleh karena itu badan kalau diatur kemudian mesti menjadi pengelola di bidang data geospasial ini, memang itu adalah duty atau kewajiban pemerintah Pak, terutama dalam konteks bagaimana data itu supaya ada jaminan untuk bisa dipertanggungjawabkan datanya. Hanya itu saja, jadi kalau ada kemudian menunjuk kepada suatu badan tadi sudah saya sampaikan misalnya kawan kami dari IGI, katakanlah BMKG ditunjuk sebagai pengelola dalam data metereologi dan geofisika atau klimatologi, itu semata-mata juga untuk menjamin bahwa data-data yang terkait dengan klimatologi, geofisika dan metereologi itu satusatunya institusi pemerintah yang memang punya kewenangan dan otoritas di dalam data itu. nah saya kira demikian juga saya kira analoginya seperti itu.

Nah tadi dinyatakan oleh Pak Nazaruddin Kiemas bahwa standarisasi pengukuran apakah juga merupakan Haki tidak gitu Pak ya, menurut kami memang ini pengaturan karena kewajiban pemerintah tadi Pak, tetapi Haki itu memang biasanya muncul karena terkait dengan sisi penelitian atau riset yang sifatnya individual.

Jadi respek terhadap siapa yang melakukan, bahkan di Badan Geologi itu membuat peta-peta geologi itu disebutkan tadi bahwa itu digambar oleh atau di, sehingga masing-masing pembuat petanya juga mempunyai responsibility terhadap apa yang dibuat. Jadi disamping institusinya tentu kalaupun ini dimasukkan Haki yang dimaksud seperti itu barangkali juga bagus. Itu Pak mungkin dari kami sekilas, dan sebagaimana tadi diminta oleh Bapak Pimpinan dan mohon ijin pada Bapak-bapak yang lain, ketua-ketua asosiasi, DGI, APSPI, ISI, IGI dan ISGI mohon ijin untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami pak, seluruh asosiasi yang pada sore hari ini hadir atas undangan Bapak untuk memberikan masukan-masukan bagi

232

penyempurnaan barangkali terhadap naskah RUU Informasi Geospasial yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR nanti.

Sekali lagi segala masukan, kontribusi dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian kami sangat maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kami respon itu tentu menjadi perhatian kami semua di organisasi profesi, dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi dari masing-masing organisasi juga mudah-mudahan memang bisa memberikan tambahan barangkali penyempurnaanpenyempurnaan yang nanti Bapak bisa adop begitu, sehingga bisa sekali lagi bisa memberikan inprovisasi memberikan perbaikan-perbaikan penyempurnaan terhadap naskah yang sudah ada. Demikian Bapak Ketua apa yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillaahittaufiq Walhidayah. Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa'alaikumsalam Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat. Para Narasumber yang kami hormati. Setelah rapat dengar pendapat umum kita pada sore hari ini, yang telah memberikan

beberapa catatan dan sumbang pikir dari para Narasumber terhadap pembahasan RUU Informasi Geospasial yang nanti akan kita lakukan.

Dengan demikian, saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi VII menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu para Narasumber yang telah bersedia hadir dan menyampaikan pikiran serta catatan-catatan dalam rangka pembahasan Undang-undang ini, semoga ini akan memperkaya pendapat dari masing-masing fraksi yang nantinya akan disampaikan secara formal pada saat bertemu dengan pihak pemerintah, dan juga atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi VII saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan.

Dengan demikian rapat dengar pendapat umum kita pada sore hari ini segera kita akhiri dengan mengucapkan kita tutup rapat dengar pendapat umum pada sore hari ini.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.52 WIB)

Jakarta, 14 Juli 2010 a.n. KETUA RAPAT

SEKERTARIS

Dra. Dewi Barliana S. M. Psi NIP. 196209261988032001