DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20180315-012821-1987.p… · Rapat Ke- : -- Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker)

125

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

DENGAN

KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun Sidang : 2012 – 2013

Masa Persidangan : I

Rapat Ke- : --

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker)

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Agustus 2012

Pukul : 19.30 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd.Nusantara/KK.III)

Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP/Ketua Komisi II DPR RI

Acara : 1. Laporan Panja RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pemerintah dan DPD RI;

3. Pengambilan Keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah; dan

4. Penandatanganan dan Pengesahan Draft RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI

Hadir : A. Anggota Komisi II DPR RI: 29 dari 49 orang Anggota dengan rincian : B. Pimpinan Komisi II DPR RI

(4 dari 4 orang Pimpinan): 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si 2. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo

126

4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat (4 dari 12 orang Anggota): 5. Dr. Pieter C Zulkifli Simaboea, SH 6. Paula Sinjal, SH 7. Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE 8. Salim Mengga Fraksi Partai Golkar (5 dari 8 orang Anggota): 9. Ir. H. Azhar Romli, M.Si 10. Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM 11. Ir. Bambang Sutrisno 12. Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si 13. Agustina Basik Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 dari 7 orang Anggota): 14. H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH 15. Dr. Yasonna H. Laoly, MA 16. Alexander Litaay 17. Dra. Eddy Mihati, M.Si 18. Zainun Ahmadi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (4 dari 5 orang Anggota): 19. Agus Purnomo, S.IP 20. H.M. Gamari Sutrisno 21. H. Rahman Amin 22. Aus Hidayat Nur Fraksi Partai Amanat Nasional (1 dari 3 orang Anggota): 23. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (2 dari 3 orang Anggota): 24. Drs. H. Akhmad Muqowam 25. Drs. H. Nu’man Abdul Hakim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (1 dari 2 orang Anggota): 26. Abdul Malik Haramain, M.Si

127

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (2 dari 3 orang Anggota): 27. Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si 28. Hj. Mestariany Habie, SH Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (1 dari 2 orang Anggota): 29. Drs. Akbar Faizal, M.Si

C. Pemerintah: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Hukum dan HAM 3. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian

Keuangan 4. Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI 5. Kementerian Sekretariat Negara

128

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT/KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP/F-PG) : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat malam, dan Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Illaahirobbi Allah SWT, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan serta DPD RI dalam rangka pembicaraan tingkat I RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, 28 Agustus Tahun 2012. Baiklah kita mulai Rapat Kerja kali ini. Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta dengan jajarannya, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta dengan jajarannya, Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan beserta dengan jajarannya, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPD RI serta yang kami hormati seluruh Anggota Komisi II DPR RI. Dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa rapat kali ini suia dengan catatan dari laporan Sekretariat, Rapat Kerja telah dihadiri oleh 32 orang dari 49 orang Anggota dan ijin 12 yang dihadiri oleh 9 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankan kami membuka Rapat Kerja kali ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.10 WIB) Selanjutnya kami menyampaikan ucapan rasa syukur terutama kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM beserta dengan jajarannya, maupun dari jajaran Kementerian Keuangan dan Komite I DPD RI atas kesediaannya hadir memenuhi undangan kami dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada Rapat Kerja kali ini, sebagai berikut: Yang pertama, pengantar Ketua Rapat. Yang kedua, laporan Panja RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kelak akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja. Ditindaklanjuti dengan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, Pemerintah dan DPD RI. Lalu pengambilan

129

keputusan tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah. Dilanjutkan dengan penandatanganan, pengesahan draft RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir penutup. Apakah agenda rapat pada malam hari ini yang telah kami sampaikan ini dapat kita setujui bersama?

(RAPAT : SETUJU) Baiklah. Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Saudara Direktur Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan, Anggota Komite I DPD RI, Serta para Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu untuk mendengarkan laporan Panitia Kerja terhadap hasil pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentunya bahwa Rapat Panitia Kerja telah dilaksanakan tadi pada pukul 10.00 dengan agenda mendengarkan laporan dari Tim Perumus, dan cukup panjang pembahasannya di dalam Rapat Panitia Kerja tersebut, dan Alhamdulillaah beberapa hal rumusan-rumusan krusial telah dapat diselesaikan dengan baik, bahkan kami juga sebelum mempersilakan kepada Ketua Panitia Kerja, perkenankanlah kami atas nama Pimpinan menyampaikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang luar biasa kepada Ketua Tim Perumus Pak Ganjar Pranowo beserta dengan seluruh Anggota Tim Perumus dan tentunya juga tidak berlebihan kami juga memberikan penghargaan penghormatan yang luar biasa kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, tentunya dengan seluruh Staf Sekretariatnya, termasuk Tim Ahli yang mendaminginya, baik dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maupun Tenaga Ahli dari Komisi II DPR RI, karena rapat Tim Perumus dilaksanakan dalam kondisi DPR RI masih dalam situasi reses. Namun satu hal yang ingin memberikan jaminan bahwa rapat-rapat yang diselenggarakan dalam masa reses ini juga semua memenuhi ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pembentukkan Perundang-undangan, karena rapat-rapat tersebut telah diputuskan disepakati dalam rapat-rapat konsultasi yang mendapatkan ijin dari Pimpinan Dewan melalui rapat-rapat konsultasi yang dimintakan oleh Komisi II DPR RI. Ini menjadikan satu catatan bahwa kehadiran kita semua dalam kesempatan hari ini, kehadiran DPD RI, kehadiran Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan juga dari Kementerian Keuangan, menunjukkan penyikapan kita bahwa RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini memang sungguh-sungguh istimewa adanya. Dan untuk itu kami persilakan kepada Ketua Panitia Kerja untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan Pak Hakam Naja. WAKIL KETUA/KETUA PANJA (DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI/F-PAN): Terima kasih Pak Agun. Bismillaahirrahmaanirrahiim.

130

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat malam, dan Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,

Dari Kementerian Keuangan, diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, ini yang setida dari awal sampai hari ini. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dan Hadirin yang berbahagia. Pada hari ini kami Panitia Kerja akan melaporkan hasil Panitia Kerja dalam Rapat Kerja pada hari ini, dan sebelumnya tentu saja kami akan menyampaikan komposisi Anggota Panitia Kerja yang berjumlah 25 orang dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pak Agun Gunandjar Sudarsa, 2. Pak Taufiq Effendy, 3. Pak Ganjar Pranowo, 4. Saya sendiri Abdul Hakam Naja, 5. Ibu Boki Ratu Nita Budi Susanti, 6. Pak Nanang Samudra, 7. Ibu Paula Sinjal, 8. Pak Abdul Gafar Pattape, 9. Pak Ignatius Mulyono, 10. Ibu Grey Koesmoertiyah, 11. Pak Bambang Sutrisno, 12. Ibu Agustina Basik-Basik, 13. Pak Eko Sarjono Putro, 14. Pak Murad Nasir, 15. Ibu Eddy Mihati, 16. Pak Arif Wibowo, 17. Pak Alexander Litaay, 18. Pak Rahman Amin, 19. Pak Yan Herizal, 20. Pak Agus Purnomo, 21. Pak Rusli Ridwan, 22. Pak Nu’man Abdulhakim, 23. Pak Abdul Malik Haramain, 24. Pak Harun Alrasyid, dan

131

25. Pak Akbar Faizal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kami perlu sampaikan bahwa Panitia Kerja ditugaskan untuk membahas substansi terhadap materi RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diamanatkan oleh Rapat Kerja pada tanggal 13 Juni 2011. Selanjutnya Panitia Kerja melakukan pembahaan sebanyak 20 kali rapat, yang dimulai dari tanggal 20 Juni 2011 masa persidangan IV tahun sidang 2010 sampai 2012 sampai dengan 5 Juli Tahun 2012, yaitu masa persidangan IV tahun sidang 2011-2012. Panitia Kerja kemudian membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Timus Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panitia Kerja. Pembahasan Timus Timsin yang dilakukan secara konsinyering dimulai dari tanggal 23 sampai 26 Agustus 2012. Pada tanggal 28 Agustus hasil kerja dari Timus Timsin telah dilaporkan pada Rapat Pleno Panitia Kerja tadi pagi yang berlangsung dari jam 10.00 sampai jam 13.00 siang kurang lebih. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Dan juga dari Pemerintah, Komite I DPD RI, Dan Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI, Draft awal RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 12 bab dan 40 pasal. Dalam perkembangannya, proses pembahasan di Panitia Kerja mengalami dinamika yang mengakibatkan perubahan-perubahan baik bab maupun pasal-pasal yang ada dalam proses pembahasan di Timus dan Timsin dilakukan penyempurnaan perubahan dan penambahan pengaturan dalam bab, pasal dan ayat, sehingga draft final hasil pembahasan di Timus dan Timsin dan Panitia Kerja berubah menjadi 16 bab dan 51 pasal. Selanjutnya secara singkat dapat kami laporkan beberapa perubahan penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan di Timus Timsin dan Panitia Kerja, yakni sebagai berikut: Yang pertama, judul. Judul disepakati ya adalah RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ada kata istimewa dua kali di undang-undang ini. Ketentuan Umum, dalam ketentuan umum diatur tentang definisi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut D.I.Y. adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menerangkan bahwa D.I.Y. tetap merupakan sebuah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya tentang kewenangan, disepakati kewenangan istimewa D.I.Y. berada di provinsi, artinya bukan di kabupaten kota. Kewenangan dalam urusan keistimewaan ini meliputi yang:

a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

132

b. Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I.Y.; c. Kebudayaan; d. Pertanahan; dan e. Tata ruang. Selanjutnya setiap urusan keistimewaan diatur secara lengkap dalam pasal-pasal Rancangan

Undang-Undang ini. Selanjutnya bentuk dan susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah D.I.Y. dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur. Terhadap hal tersebut, Gubernur memiliki tugas dan kewenangan serta memiliki hak dan kewajiban yang diatur rinci dalam Rancangan Undang-Undang ini. Selain hal tersebut di atas diatur pula tentang larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur. Secara tegas Rancangan Undang-Undang ini mengatur juga tentang hak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendapatkan kedudukan protokoler dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 14.

Berikutnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini point yang saya kira lebih dari 50% waktu pembahasan ini untuk point yang krusial ini, jadi saya kira penjelasannya cukup panjang.

Pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diawali dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Anggota dan calon Wakil Gubernur serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang dimaksud, selanjutnya diatur tentang tata cara pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang prosesnya dilakukan oleh DPRD D.I.Y.

Kemudian persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini secara umum sama dengan persyaratan bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di daerah atau provinsi lainnya. Persis, jadi persis dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 2004 memang dipindahkan, dan itu memang pembicaraan dengan kesultanan seperti itu agar persyaratannya persis sama dengan daerah lain.

Namun demikian, terdapat penekanan bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur D.I.Y. tidak menjadi Anggota Partai Politik. Hal ini merupakan penegasan bahwa keberadaan Gubernur yang juga Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gubernur yang juga Adipati Pakualam adalah milik masyarakat D.I.Y., tanpa tersekat kelompok politik tertentu, serta sepenuhnya mengabdikan diri bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat D.I.Y.

Sebagai salah satu urusan keistimewaan, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur bersumber dari Kasultanan Nga Yogyokarto Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubowono yang bertahta sebagai calon Gubernur dan dari Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Adipati Pakualam yang bertahta sebagai calon Wakil Gubernur.

Ketentuan pengajuan surat pencalonan untuk calon Gubernur hanya dapat dilakukan oleh Pengagen Kawedanaan Hageng Panitera Putera Kasultanan Nga Yogyokarto Hadiningrat. Tadinya ada atau nama lain, disepakati dicoret agar tidak muncul komplikasi, jadi hanya ini satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan calon dari kesultanan Yogyakarta. Hal yang sama berlaku bagi

133

pengajuan surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur hanya dapat dilakukan oleh Pengagen Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman.

Terkait dengan ketentuan tentang Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, maka dilakukan pengisian melalui mekanisme yang jelas. Pengisian jabatan Gubernur yang dijabat oleh Wakil Gubernur serta pengisian jabatan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Gubernur berakhir pada saat dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur definitif.

Mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada point di atas, diawali dengan pemberitahuan tentang pengukuhan Sri Sultan Hamengkubowono yang bertahta atau pengukuhan Adipati Pakualam yang bertahta kepada DPRD D.I.Y. untuk selanjutnya diproses oleh DPRD sehingga menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur definitif sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur ini berakhir hingga akhir masa jabatan periode yang sedang berjalan.

Berikutnya tentang kebudayaan. Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat D.I.Y.

Tentang pertanahan. Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan, kesultanan dan kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum, ini terjadi debat cukup panjang sebagai badan hukum yang bersifat khusus yang merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah kesultanan dan tanah kadipaten.

Tanah kesultanan dan tanah kadipaten meliputi tanah keperabon dan tanah bukan keperabon. Ada definisi yang jelas dan dijelaskan apa saja tanah keperabon dan tanah non keperabon. Adapun tanah keperabon dan tanah bukan keperabon adalah tanah yang terdapat di seluruh kabupaten kota dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kesultanan dan kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut yang ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tentang tata ruang. Kewenangan kesultanan dan kadipaten terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut, kesultanan dan kadipaten menetapkan kerangka umum tata ruang tanah kesultanan dan kadipaten sesuai dengan keistimewaan D.I.Y. dan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang D.I.Y.

Selanjutnya tentang Perda, Perdais, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah D.I.Y. dibentuk Perda dan ditetapkan dengan persetujuan bersama DPRD D.I.Y. dan Gubernur. Dalam melaksanakan kewenangan istimewa, dibentuk Perdais atau Perda Istimewa oleh DPRD D.I.Y. dan Gubernur. Perdais yang telah disetujui bersama oleh DPRD D.I.Y. dan Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Perdais yang bertentangan

134

dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat D.I.Y. atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Selain itu dibentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dalam rangka melaksanakan Perda dan atau Perdais, yang isinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat D.I.Y. atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya tentang Pendanaan. Dalam Rancangan Undang-Undang ini, mengatur bahwa Pemerintah pusat ya Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I.Y. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan D.I.Y. dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah D.I.Y. dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah D.I.Y.

Dana tersebut berupa dana keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah D.I.Y. yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer daerah. Ketentuan mengenai tata cara, pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, serta Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan D.I.Y. kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran.

Berikutnya menyangkut Ketentuan Lain-lain. Gubernur selaku Sultan Hamengkubowono yang bertahta atau Wakil Gubernur selaku Adipati Pakualam yang bertahta, memiliki tugas utama untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan kesultanan dan kadipaten. Tugas ini diarahkan agar ketentuan di lingkungan internal kesultanan dan kadipaten sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu kesultanan dan kadipaten bertugas melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah kesultanan dan tanah kadipaten, serta terhadap seluruh kekayaan kesultanan dan kadipaten.

Hal penting lainnya adalah kesultanan dan kadipaten bertugas merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Kesultanan Hamengkubowono dan Adipati Pakualam dalam satu kesatuan.

Berikutnya Ketentuan Peralihan. Ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa jabatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 dilakukan melalui mekanisme yang lebih singkat. Hal ini dikarenakan dengan keadaan mendesak, sehingga perlu dilakukan mekanisme lebih cepat, masa perpanjangan jabatan Gubernur bagi Sri Sultan Hamengkubowono ke-X akan habis masa jabatannya pada tanggal 9 Oktober.

Demikian beberapa hal yang telah dicapai selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, perubahan tentu saja juga terjadi pada segi redaksional, serta pasal dan ayat sesuai dengan perubahan-perubahan substansi tersebut. Semuanya pembahasan sudah melalui perumusan dan sinkronisasi, sehingga Rancangan Undang-Undang ini lebih sistematik. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri,

135

Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal PKPD, Pimpinan dan Anggota DPD yang kami hormati, dan Hadirin yang kami muliakan. Demikianlah laporan hasil kerja Panitia Kerja RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kami mengharapkan tanggapan, penyempurnaan dan pengesahan, nah ini yang penting, oleh forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang terhormat ini, serta apabila ada kekurangan atau kesalahan selama menjalankan tugas, kami mohon dimaafkan, sekaligus ini mohon maaf lahir dan bathin mumpung pas Idul Fitri ya. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Rapat Kerja ini guna mendapatkan persetujuan bersama dalam pengambilan keputusan tingkat I, untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II di Paripurna, yang insyaAllah

akan berlangsung hari Kamis, jadi besok Rabu ada Paripurna, Kamis ada Paripurna lagi khusus tampaknya untuk Yogyakarta. Jadi Paripurnanya Kamis khusus untuk Keistimewaan Yogyakarta, untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang yang insyaAllah disahkan pada tanggal 30 Agustus 2012, semoga semuanya berjalan lancar, dan undang-undang ini segera akan disahkan hari itu juga ditargetkan bisa dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Presiden. Ini mungkin undang-undang yang paling cepat pengesahannya, meskipun prosesnya lambat, tapi di ujungnya paling cepat, ini saya kira perlu dicatat. Demikian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Sekali lagi kami mohon maaf, sekiranya dalam proses pembahasan ini ada yang kurang berkenan, dan kami sekaligus ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja dan juga dari Pemerintah yang telah terus setia bekerja siang malam ya, bahkan tidak kenal hari libur, jadi memang ini Panitia Kerja ini betul-betul istimewa. Makanya Saya katakan tadi istimewanya ada dua kali, istimewa keistimewaan tentang daerah istimewa, jadi memang luar biasa keistimewaannya, sekali lagi ucapkan terima kasih. Demikian. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Kerja yang telah menyampaikan laporannya, dengan sistematika yang sangat berurut dan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib di Pasal 149, sebelum dilanjutkan dengan pendapat akhir dari masing-masing fraksi, juga nanti kita akan dengarkan pendapat akhir dari Pemerintah maupun dari DPD. Sesuai dengan ketentusan Tata Tertib 149 di huruf c, harus terlebih dahulu dibacakan naskah Rancangan Undang-Undang ini. Namun kami ingin menawarkan kepada forum, naskah ini begitu tebal, dan pembahasannya mulai dari judul

136

sampai dengan konsideran Menimbang, Mengingat, nama undang-undang sampai di Ketentuan Umum, tidak ada celah satu pun yang dilewati.

Betul Pak Direktur Jenderal ya? Jadi betul-betul tiap titik koma pun itu dibaca satu per satu. Kita tidak akan melangkah

berikutnya sebelum itu selesai. Hanya sempat satu kali memending karena berkaitan dengan dana keistimewaan, kita lompat. Tapi setelah semua selesai sampai dengan Ketentuan Lain-Lain, ditambah Ketentuan Peralihan, ditambah sampai dengan Ketentuan Penutup, disahkah di Jakarta pada tanggal Presiden Republik Indonesia Dr.H. Soesilo Bambang Yudhoyono, diiundangkan di Jakarta pada tanggal, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin. Nah sampai di situ kita balik lagi.

Nah jadi ini dibaca sudah bolak-balik, yang paling rajin membacanya itu ya sekali lagi Saya tidak berlebihan memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Perumus Pak Ganjar Pranowo yang tidak pernah digantikan. Jadi memang luar biasa kerjanya ini.

Jadi kesimpulannya, apakah Saya harus baca lagi? Nah kalau memang disepakati disetujui, dianggap saja naskah yang terdiri dari Rancangan Undang-Undang, yang diantaranya juga dilampirkan dengan peta yang skalanya 1 : 250.000 dilampirkan juga dengan penjelasan dari pasal yang 40 terakhir menjadi 51 pasal, tidak salah Pak Menteri Hukum dan HAM, nama Bapak masih tetap tertulis di sini Amir Syamsudin Pak. Jadi dijamin ini ya, kalau ini disepakati dianggap sudah dibacakan, maka kita lanjut ke pendapat fraksi-fraksi.

Setuju ya? (RAPAT : SETUJU)

Berikutnya penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dan untuk itu kami mulai dari fraksi yang terbesar dari Fraksi Partai Demokrat, yang akan disampaikan juru bicaranya oleh Ibu Boki Ratu Nitabudhi Susanti. Kami persilakan. F-PD (BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI,SE): Terima kasih Pak Ketua. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan jajarannya, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan jajarannya, Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan jajarannya, Para Anggota Komisi II DPR RI, serta Hadirin yang kami hormati.

137

Alhamdulillaah puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunianya kita masih dapat melanjutkan pembahasan dan sebentar pengambilan keputusan dalam agenda penyampaian pendapat akhir mini fraksi terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah hampir lebih 3 tahun dari Tahun 2009 sejak penyampaian pendapat fraksi terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa tugas DPR RI periode Tahun 2004-2009, RUU ini mengalami pasang surut, diskusi dan perdebatan panjang, maka pada hari ini kita telah sampai di penghujung pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengambil keputusan RUU ini dan Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi atas hasil kerja maksimal ini. Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Para Anggota Komisi II DPR RI, Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi sangat penting, baik dari segi historis maupun filosofis bagi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah historis, D.I.Y. memiliki makna sejarah bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era merebut kemerdekaan Indonesia, karena D.I.Y. menjadi salah satu motor penggerak bagi kemerdekaan Indonesia, melalui peran dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan dan daerah D.I.Y. sebagai pusat perjuangan rakyat, dan sampai saat ini juga D.I.Y. telah dapat menghasilkan putera puteri terbaik dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dari segi filosofis, D.I.Y. yang memiliki fluralisme kebangsaan masyarakatnya yang memiliki kehidupan berdemokrasi, misalnya keunikan cara hidup, budaya, adat istiadat dan suku bangsa yang berbeda dengan daerah yang lain di Indonesia, dengan kepemimpinan kesultanan dan pakualaman dengan cara hidup masyarakat, dengan kultur budaya pada kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin, dalam hal ini adalah kesultanan dan pakualaman. Karena itu, kekayaan budaya, adat istiadat ini harus dipertahankan, bukan sekedar warisan leluhur saja, tetapi lebih dari itu sebagai bahagian dari kekuatan bangsa dan negara Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh, utamanya bagi masyarakat D.I.Y. Oleh karena itu, kepelbagian budaya, adat istiadat dan kepelbagian lainnya ini yang merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan, maka kita harus berhati-hati menyikapi segala peraturan perundang-undangan berkaitan dengan D.I.Y. Meski otonomi daerah menjadi rujukan D.I.Y. harus menjadi daerah yang sungguh istimewa, dan keistimewaan inilah yang harus diatur melalui sebuah peraturan perundang-undangan sehingga akan tercipta tata aturan yang jelas, komprehensif

138

dan menyeluruh utamanya bagi kehidupan masyarakat dan Pimpinan D.I.Y., khusunya bagi kehidupan kebangsaan kita. Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Para Anggota Komisi II DPR RI. Secara substansi, kami sependapat bahwa jabatan Sultan dan Pakualam adalah menjadi hak tersendiri dalam lembaga kesultanan dan pakualaman yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Akan tetapi, untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena D.I.Y. memiliki keunikan tersendiri, yakni memiliki kepemimpinan dinasti kesultanan dan pakualaman, maka tidak dilakukan Pemilukada, melainkan melalui metode penetapan. Akan tetapi, metode penetapan ini perlu dilakukan proses-proses terdahulu diantaranya adalah pengaturan tentang lembaga atau institusi mana dalam internal kesultanan dan pakualaman yang berhak mengusulkan Sultan sebagai Gubernur dan Pakualam sebagai Wakil Gubernur. Peran negara ada pada lembaga DPRD Provinsi D.I.Y. yang melakukan proses verifikasi persyaratan yang umum dan logis sebagai jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. Pada bahagian lainnya, sebagai keistimewaan D.I.Y., karena melekatnya jabatan Sultan dan Pakualam pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y., maka kami menyambut baik usulan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. tidak diperbolehkan menjadi Anggota maupun Pimpinan dari Partai Politik untuk menghindari kepentingan politik tertentu. Hal ini juga dikarenakan jabatan Sultan dan Pakualam yang melekat harus mengayomi seluruh masyarakat D.I.Y. tanpa memandang dari golongan maupun Partai Politik tertentu, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang tentunya memiliki hak politik sebagai pertanggungan jawab kepada negara sesuai hak politik masyarakat. Maka Sultan dan Pakualam baik juga sebagai jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, memiliki hak untuk dipilih dan memilih, termasuk dalam jabatan Presiden maupun juga Wakil Presiden. Sebagai konsekuensi D.I.Y., sebagai daerah istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara harus memberikan bantuan dana bagi pengelolaan D.I.Y., hanya saja Pemerintah D.I.Y. harus secara transparan dan akuntabel melakukan pengelolaan dana negara tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat D.I.Y. dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Para Anggota Komisi II DPR RI, Keseluruhan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, memang belum dapat memuaskan keseluruhan utamanya masyarakat D.I.Y., namun hasil maksimal ini adalah yang terbaik demi masa depan D.I.Y. sebagai daerah istimewa.

139

Kami memahami hal ini sebagai sebuah dinamika dalam pluralisme D.I.Y. dan hasil maksimal ini merupakan rumusan akhir yang saat ini tepat dan dapat dipergunakan bagi D.I.Y. sebagai sebuah daerah istimewa. Rancangan Undang-Undang ini bukan hanya sebagai pengakuan atau pengukuhan atau recognition atau penghormatan repectation pada D.I.Y. saja, tetapi ini juga sebagai fakta politik dan empiris yang harus dipertahankan minimal pada dekade ini ke pelbagian usulan dan perdebatan sebagai landasan teoritis D.I.Y. sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan merujuk pada otonomi daerah dengan sistem desentralisasi tidak ditejemahkan sebagai sebuah kegagalan akan Rancangan Undang-Undang ini, justru perbedaan pendapat ini menjadi catatan yang kritis, yang dikemudian hari akan dapat memperkaya materi dan muatan undang-undang ini ke depan. Penetapan Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, justru telah mencerminkan keinginan dari sebagian besar masyarakat D.I.Y., dan inilah makna demokrasi yang sesungguhnya yakni dengan memperhatikan aspirasi dan suara mayoritas masyarakat D.I.Y., khususnya yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan. Belum terakomodasinya kepentingan lain dalam Rancangan Undang-Undang ini, bukan berarti tidak diperhatikan, melainkan inilah fakta sesungguhnya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat D.I.Y. sebagai konsekuensi keistimewaan dari D.I.Y. Selain itu, demokrasi justru terdapat dalam proses mekanisme penetapan yang diatur oleh perwakilan negara dalam lembaga DPRD Provinsi D.I.Y., diantaranya yakni masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang hanya 5 tahun. Mekanisme penetapan yakni proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga DPRD serta penetapan usulan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh lembaga kesultanan dan pakualaman, hanya yang menjadi catatan kritis kami adalah bahwa jangan sampai ada negara di lalm negara. Artinya adalah negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan sistem pemerintahan yang dibangun dengan memiliki kewenangan, tidak boleh ada daerah yang merupakan bahagian dari negara, memiliki pemerintahan tersendiri yang memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan negara. Meski tidak secara nyata ada dalam struktural negara, Pemerintah Daerah tetap harus memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki kewenangan sama dengan Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan bahagian dari Pemerintah Pusat bukan sebagai sentralisasi kekuasaan, tetapi dari pelaksanaan pembangunan nasional. Sifat koordinatif dengan Pemerintah Pusat sebagai pucuk Pimpinan adalah sebuah keharusan dalam upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional sampai ke daerah-daerah di negara Indonesia, dengan catatatan tentunya harus dapat menghindari sistem sentralisasi kekuasaan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Saudara Pimpinan, Saudara Menteri, dan Para Komisi II DPR RI.

140

Rancangan Undang-Undang ini telah dinantikan masyarakat D.I.Y. untuk menata D.I.Y. semakin baik, karena itu hasil maksimal ini perlu ditetapkan dalam sebuah undang-undang, karenanya, Fraksi Partai Demokrat tidak berkebaratan Rancangan Undang-Undang ini diteruskan pembahasan dan penetapannya sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI mendatang. Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari ini, kira Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridoi kita untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini. Terima kasih. Wabillaahittaufik Walhidayah, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. KETUA RAPAT: Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Boki Ratu Nitabudhi Susanti. Kami persilakan disampaikan pendapat akhirnya mininya. Sebelum dilanjutkan Fraksi Partai Golkar, Saya juga wajib menyampaikan rasa hormat kepada Fraksi Partai Demokrat yang telah memberikan persetujuannya, terutama di akhir-akhir pembahasan, kami marasa bersyukur itu karena Pimpinan Komisi II DPR RI Pak Taufiq Effendy yang sempat dalam masa reses terkena stroke berat ya, tidak ringan, tapi satu karunia pertolongan Allah SWT, Beliau kita lihat begitu segar bugar pulih, dan yang lebih Saya kagum lagi, selama rapat Tim Perumus, kami berempat ini tadinya berpikir tinggal kami bertiga, tapi ternyata Pak Taufiq dari hari pertama sampai terakhir tetap berada di Ancol Pak, dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kami atas nama Pimpinan dan Anggota kepada Pimpinan dan segenap Anggota dari Fraksi Partai Demokrat kami menghaturkan terima kasih dan satu kebanggaan kami unsur Pimpinannya Pak Taufiq itu memang luar biasa, kami mengatakan mukjijat Allah Beliau tetap bisa dan kita kita doakan mudah-mudahan segar bugar Beliau selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, mudah-mudahan keistimewaan ini juga memberikan keistimewaan untuk Pak Taufiq Effendy. Berikutnya kami persilakan Pak Bambang Sutrisno dari Fraksi Partai Golkar. F-PG (Ir. BAMBANG SUTRISNO): Terima kasih Ketua.

Pendapat akhir mini Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Keuangan, Para Anggota DPD RI dan DPR RI, Serta hadirin yang Saya muliakan,

141

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ijinkanlah kami atas nama Fraksi Golongan Karya, dalam kesempatan ini mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan berkenannya kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi mengenai hasil pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sangat dinantikan oleh masyarakat Yogyakarta khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Fraksi Partai Golkar diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin ke-Bhineka Tunggal Ika-an dan melembagakan peran dan tanggung jawab daerah dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Berkenaan dengan itu, Fraksi Partai Golkar membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan ini adalah upaya memberi makna sekaligus penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari amanat konstitusi kita dalam rangka memajukan kehidupan bernegara, menegakkan keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Dengan memperhatikan aspek sejarah, bergabungnya Yogyakarta dengan republik Indonesia, aspek yuridis dan perkembangan dinamika masyarakat Yogyakarta hendaknya Rancangan Undang-Undang ini mampu menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati, Selanjutnya perkenankan Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan dan pendapat terhadap hasil pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut: Satu, terhadap pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa sejak bergabungnya Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jabatan Gubernur diisi oleh Sri Sultan Hamengkubowono dan Wakil Gubernur diisi oleh Pakualam yang bertahta ada fakta sejarah yang perlu dilestarikan sebagai salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta. Meskipun demikian, Fraksi Golkar berpandangan bahwa Sultan Hamengkubowono dan Pakualam yang bertahta hendaknya memenuhi juga persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan melekatnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Sultan Hamengkubowono dan Pakualamn, maka ketentuan dua kali periodesasi masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku. Selanjutnya Fraksi Golkar juga berpandangan bahwa tidak ada larangan berpolitik atau bergabung dengan partai politik bagi Sultan Hamengkubowono dan Pakualam dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ada adalah ketentuan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur yang adalah Sultan Hamengkubowono dan Pakualam yang bertahta, dalam melaksanakan kewajibannya dilarang melakukan keberpihakan kepada Partai Politik tertentu. Syarat untuk menjadi

142

Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bukan Anggota Partai Politik, artinya dikembalikan kepada Sultan Hamengkubowono dan Pakualam agar ketika dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sultan Hamengkubowono dan Pakualam adalah milik seluruh warga Yogyakarta. Inilah salah satu makna yang menegaskan bahwa keistimewaan Yogyakarta akan menjadi nilai budaya yang semuanya mengedepankan kepentingan rakyat. Tahta untuk rakyat betul-betul didedikasikan oleh Sultan Hamengkubowono dan Pakualam untuk menyejahterakan rakyat. Apakah dengan rumusan tersebut Sultan Hamengkubowono dan Pakualam tidak boleh berpolitik atau bergabung dengan Partai Politik, tentunya undang-undang ini tidak mengatur sejauh itu. Artinya, jika Sultan Hamengkubowono dan Pakualam ingin berpolitik atau bergabung dengan Partai Politik, maka tidak ada larangan. Semua terikat pada aturan undang-undang yang lain yang berbeda dan tetap harus dipatuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Terhadap kebudayaan, dalam rangka menjalankan urusan keistimewaan, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberi kewenangan penyelenggaraan di bidang kebudayaan untuk memelihara, mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi leluhur yang mengakar kepada masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian, kaslian dan kekhasan budaya adiluhung Yogyakarta akan terpelihara serta dapat dinikmati anak cucu kita dan tetap dapat dibanggakan kepada wisatawan manca negara. Tiga, terhadap pertanahan dan tata ruang. Fraksi Golkar berpandangan, bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pertanahan, kesultanan dan kadipaten hendaknya ditetapkan sebagai badan hukum. Pembentukkan badan hukum tersebut dimaksudkan agar kesultanan dan kadipaten sebagai subjek hak berwenangan mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten dengan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa dalam pengelolaan tanah kesultanan dan tanah kadipaten, hendaknya diawali dengan kerangka umum kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang tanah kesultanan dan tanah kadipaten sesuai dengan keistimewaan Yogyakarta dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang provinsi. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang dapat lebih terarah dan terencana dengan baik. Terhadap Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dalam rangka menjalankan urusan kewenangan keistimewaan, Gubernur bersama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang membentuk Perdais dengan mendayagunakan nilai-nilai modern, norma, adat istiadat dan tradisi leluhur dengan memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

143

Terhadap dana keistimewaan, dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah yang bersifat istimewa, Fraksi Partai Gokar berpendapat hendaknya dapat dianggarkan dana keistimewaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran akan melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan terkait dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah. Pendanaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan juga merupakan bentuk itikad kuat bersama Bangsa Indonesia dalam menjaga keistimewaan Yogyakarta. Pimpinan sidang, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Keuangan, Anggota DPD RI, dan Anggota DPR RI, serta Hadirin yang Saya muliakan. Berdasarkan pandangan dan argumentasi di atas dan mengingat pentingnya undang-undang yang mengatur tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera ditetapkan, maka Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim menyatakan menyetujui agar Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas pada tingkat lebih lanjut. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. Wabilllaahittaufik walhidayah, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Agustus, Pimpinan Fraksi Golongan Karya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Drs. Setya Novanto,

Ketua,

Ade Komarudin

Sekretaris.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan diserahkan pendapat akhirnya. Terima kasih Pak Bambang Sutrisno. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Eddy Mihati.

144

Kami persilakan Bu. F-PDIP (DRA. EDDY MIHATI, M.SI): Terima kasih Ketua. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disampaikan oleh Eddy Mihati, Anggota No.A-374. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi II DPR RI, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara Menteri Keuangan, Beserta seluruh jajarannya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan Rapat Kerja malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, Sejak awal keseluruhan persiapan dan pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disertai adanya banyak harapan, banyak kekhawatiran, ragam aspirasi dan pendapat dengan spektrum yang begitu luas, mulai dari yang paling optimistik sampai yang paling pesimistik. Mulai dari yang sangat konservatif sampai yang sangat liberal. Semuanya menyadari dan memahami bahwa hasil pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai pertautan strategis dengan sejarah pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik bentuk maupun maknanya. Terkait dengan pertautan strategis tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut D.I.Y. adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b. Pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

145

Dengan demikian RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya dicermati dan menjadi perhatian masyarakat D.I.Y., tetapi juga oleh seluruh rakyat pemilik sah Republik Indonesia, menjadi tatanan historik bagi kita semua untuk dapat mewujudkan sesuatu yang bisa memberi kontribusi pemahaman kesejarahan serta maaf secara benar bagi bangsa Indonesia. Berkenaan dengan keberadaan Kesultanan Nga Yogyakarto Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang meleburkan dalam satu pemerintahan dengan nama D.I.Y., ketika menggabungkan diri dalam pengakuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam maklumat Sultan Hamengkubowono IX dan Adipati Pakualam ke-VIII tertanggal 5 September 1945 beserta piagam kedudukan dari Presiden Sukarno tertanggal 19 Agustus 1945, bahwa Negeri Nga Yogyakarto Hadiningrat berintegrasi ke dalam Republik Indonesia dan berstatus Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat provinsi dengan kedudukan Kepala Daerahnya melekat pada Sultan dan Pakualam yang berhubungan langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, DPD RI beserta hadirin yang mulia, Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pemahaman kesejarahan tersebut menjadi penting karena menjadi landasan historis, filosofis dalam menentukan kedudukan hukum keistimewaan bagi D.I.Y. dalam suatu undang-undang yang secara yuridis konstitusional menemukan kaitannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b. Pemikiran inilah yang melatari Fraksi PDI Perjuangan pada komitmennya bahwa pengaturan substansi keistimewaan D.I.Y. yang akan diatur dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap sejalan dengan aspek kesejarahan dan memiliki konsistensi yuridis keistimewaan D.I.Y. sebagaimana tersurat pada ketentuan Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 merujuk penjelasan pasal 122 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 91 huruf b Undang-Undang No.55 Tahun 1974 beserta Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No.3 junto Undang-Undang No.19 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada posisi itulah melalui kesempatan yang mulia ini, Fraksi PDI Perjuangan ingin menegaskan kembali bahwa ciri pokok keistimewaan D.I.Y. tetap terletak pada keunikan posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni masing-masing dijabat oleh Sultan dan Pakualam yang sedang bertahta melalui mekanisme penetapan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Konsistensi atas pengakuan dan penghormatan terhadap keistimewaan inilah dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan harus menjadi roh pengaturan lebih komprehensif mengenai substansi keistimewaan lainnya. Posisi tersebut sejalan dengan keinginan sebagian besar masyarakat

146

D.I.Y. sekaligus mempertegas sikap dan dukungan Fraksi PDI Perjuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat Yogyakarta secara mayoritas. Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, DPD RI, beserta Hadirin yang mulia, Setelah mengikuti serangkain tahapan pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai akhirnya memasuki tahap akhir pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat I atau Rapat Kerja, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta inisiatif Pemerintah yang sebelumnya bernama Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi D.I.Y. telah mengalami penyempurnaan signifikan dan cukup mendasar. Pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

a. Dengan disepakatinya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan, dan hanya bisa dijabat oleh Sultan Hamengkubowono yang bertahta untuk jabatan Gubernur dan Adipati Pakualam yang bertahta untuk jabatan Wakil Gubernur, memberikan pengakuan dan dasar hukum yang kuat, dan dapat mengakhiri polemik keistimewaan D.I.Y. yang pada prinsipnya terletak pada melekatnya jabatan Kesultanan Hamengkubowono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y.

b. Mekanisme penetapan Sultan Hamengkubowono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. oleh DPRD, yang di dalamnya berisi serangkaian tahapan yang bersifat administratif untuk selanjutnya dilakukan penetapan setelah dipandang cukup memenuhi syarat yang diperlukan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan langkah terobosan bahwa pada prinsipnya dalam proses pengukuhan Sultan dan Pakualam masing-masing menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur menganut prinsip demokrasi perwakilan atau pelibatan rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga Perwakilan.

c. Masa jabatan Sultan Hamengkubowono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Pakualam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur selama 5 tahun dan tidak terikat ketentuan dua kali periodesasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Mempertegas bahwa masa jabatan Kesultanan Hamengkubowono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahtalah yang menentukan periodesasi masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y., dengan kata lain, selama Kesultanan Hamengkubowono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang

147

bertahta masih cukup mampu dan amanah serta memenuhi syarat, maka keduanya akan terus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. Hal tersebut sebagai konsekuensi positif dari sisi keistimewaan D.I.Y. yakni melekatnya jabatan Sultan Hamengkubowono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

d. Adanya pengaturan bahwa antara Sultan Hamengkubowono yang bertahta hingga Gubernur dan Adipati Pakualam yang bertahta hingga Wakil Gubernur, ketika salah satu tidak memenuhi syarat dalam pencalonan dan salah satu berhalangan tetap, atau salah satu tidak memenuhi persyaratan lagi, atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, satu sama lain tidak dalam posisi dapat menggantikan kedudukan masing-masing, tetapi hanya menjalankan tugas-tugas dari masing-masing pihak, merupakan kearifan lokal yang patut dihargai sebagai konvensi antara pihak Sultan Hamengkubowono yang bertahta dan Adipati Pakualam yang bertahta dan dikuatkan dalam Undang-Undang Keistimewaan D.I.Y. sehingga keduanya senantiasa pada posisi kesejarahannya bahwa Sultan Hamengkubowono yang bertahta hanya melekat pada jabatan Gubernur, dan Adipati Pakualam yang bertahta hanya melekat pada jabatan Wakil Gubernur.

e. Mekanisme penunjukkan pejabat Gubernur oleh Pemerintah dalam hal Sultan Hamengkubowono yang bertahta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Pakualam yang bertahta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, menjadikan tata cara pengisian jabatan kedudukan tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur lebi komprehensif dan sempurna sehingga kemungkinan adanya kekosongan kekuasaan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. dapat dihindari.

Kedua, kelembagaan Pemerintah Daerah D.I.Y., kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Sebagai bagian keistimewaan yang menjadi kewenangan D.I.Y., pengaturan kelembagaan Pemerintah Daerah D.I.Y., kebudayaan, pertanahan dan tata ruang dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta cukup akomodatif dengan kepentingan masyarakat D.I.Y. beserta kearifan lokal yang dimilikinya yang mana pengaturan lebih lanjut diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Hal pokok dalam pembentukkan kelembagaan misalnya sepenuhnya menjadi kewenangan penuh pemerintahan D.I.Y. dan tidak ada lembaga lain selain kesultanan dan pakualaman serta pemerintahan D.I.Y., atau dalam arti DPRD D.I.Y.

Dalam hal kesultanan dan kadipaten sebagai badan hukum penyelenggaraan kewenangan pertanahan, dapat dipahami sebagai pengakuan negara atas tanah-tanah kesultanan dan kadipaten yang dimiliki oleh kesultanan dan kadipaten.

148

Ketiga, pendanaan keistimewaan D.I.Y. Jaminan pendanaan dari APBN dalam penyelenggaraan keistimewaan D.I.Y. oleh Pemerintahan D.I.Y. setidaknya melahirkan pemahaman bahwa pengakuan keistimewaan oleh Pemerintah melalui pembentukkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sekedar cek kosong, karena diikuti dengan pembiayaan oleh Pemerintah yang dibebankan kepada APBN. Namun, mekanisme pendanaan dimaksud tidak lazim seperti mekanisme pembiayaan kekhususan atau keistimewaan daerah lain yang mendapatkan alokasi dengan persentase tertentu dalam APBN dan menjadi penerimaan langsung APBD. Misalnya, pendanaan untuk pelaksanaan keistimewaan atau kekhususan di Provinsi NAD dan Provinsi Papua.

Mekanisme pendanaan untuk penyelenggaraan keistimewaan D.I.Y., pengalokasian dan penyalurannya dilakukan melalui mekanisme tranfer daerah, yang dikenal dalam mekanisme transfer daerah adalah berupa dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Namun hal prinsip dalam mekanisme pendanaan penyelenggaraan keistimewaan D.I.Y. adalah bahwa dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintahan Daerah D.I.Y. dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah D.I.Y. Dalam posisi tersebut, Pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh besaran anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah D.I.Y. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sultan Hamengkubowono yang bertahta sebagai calon Gubernur dan Adipati Pakualam yang bertahta sebagai calon Wakil Gubernur adalah bukan sebagai Anggota Partai Politik. Persyaratan ini merupakan perwujudan bahwa keduanya adalah milik seluruh rakyat D.I.Y., tidak ada keberpihakan kepada salah satu partai tertentu. Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, Anggota DPD RI, beserta Hadirin yang mulia, Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan signifikan dan cukup mendasar, sebagaimana dikemukakan di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui agar RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Mari kita kawal bersama secara utuh, sekali lagi secara utuh kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai dalam Rapat Kerja. Dalam pembuatan undang-undang apalagi melalui musyawarah mufakat, pada dasarnya tidak ada kepuasan absolut, yang ada hanya kepuasan relatif. Yang menang dan tidak menang, bukan siapa-siapa. Yang kita menangkan adalah D.I.Y. sebagai bagian tak terpisahkan dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencintai dan menghargai Daerah Istimewa Yogyakarta.

149

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PDI Perjuangan atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Om santi santi om. Merdeka!

Pimpinan Poksi, Sekretaris,

Dra. Eddy Mihati, M.Si

Ketua,

Dr. Yasona H. Laoly. MA

KETUA RAPAT: Silakan Ibu Eddy. Terima kasih Ibu Eddy. Berikutnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang disampaikan oleh Pak Rahman Amin. Kami persilakan. F-PKS (H. RAHMAN AMIN): Terima kasih Pimpinan. Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU Republik Indonesia tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disampaikan oleh Rahman Amin, Anggota A-91. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Saudara Menteri Dalam Negeri dan staf, Saudara Menteri Hukum dan HAM dan staf, Saudara DPD RI, Rekan-rekan wartawan, serta Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kekhadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga sampai saat ini kita masih berkesempatan untuk menjalankan tugas kenegaraan dalam agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada rasullullah saw, keluarga, sahabat, dan para penerusnya. Hadirin yang kami hormati, Pembahasan mengenai kedudukan, bentuk, prinsip dan substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengalami perdebatan dalam diskusi yang panjang dan mendalam hingga

150

berbulan-bulan, bahkan lebih dari 10 Tahun. Hingga sampailah pada saat yang lebih mencerahkan saat ini, dengan terumuskannya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini berada di tangah hadirin sekalian yang kami hormati. Oleh karena itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi yang menjadi Panitia Kerja, Tim Sinkronisasi (Timsin) dan Tim Perumus serta tenaga ahli DPR RI atas jerih payahnya merumuskan, mendiskusikan dan mendalami RUU Keistimewaan ini sehingga menjadi draft akhir. Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan beserta seluruh stafnya yang selalu setia dan sabar mengikuti mencermati pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada segenap komponen masyarakat D.I.Y., Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas masukan, nasehat baik langsung maupun lewat forum-forum yang diadakan. Hadirin yang terhormat, Sejak awal pembahasan rancangan berdirinya Republik Indonesia oleh para Bapak pendiri bangsa, baik melalui rapat BPUPKI maupun PPKI, telah jauh memikirkan mengenai pengakuan daerah-daerah dan bentuk keistimewaan di Indonesia sebagai upaya untuk merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sebagai konsep pengakuan atas bentuk dan... terhadap beberapa daerah di Indonesia telah memegang prinsip pengakuan keistimewaan yang dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 secara konstitusional telah menganut asa leks spesialis,..., general sejak dirumuskan oleh Bapak pendiri bangsa, baik dalam wadah BPUPKI maupun PPKI. Pasal 18 merupakan pasal yang umum mengatur tentang pembagian daerah di Indonesia, namun pasal yang sama juga menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau leks spesialis, sebagaimana tercermin dalam bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemen. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan melihat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Setelah amandemen ke empat atas Undang-Undang Dasar 1945 asas leks spesialis... general dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, semakin mengalami peneguhannya. Dengan terumuskannya Pasal 18 dan Pasal 18a, sebagai leks generalis dan Pasal 18b sebagai leks spesialis. Hadirin yang berbahagia, Kita saat ini yang berpijak di bumi nusantara ini merupakan pewaris negeri yang memikul tanggung jawab untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti digariskan dalam cita-cita pendiri republik yang dirumuskan oleh Bapak pendiri bangsa. Kearifan-kearifan lokal yang telah disikapi secara bijak oleh Bapak pendiri bangsa sebagai ke-Bhinekaan Tunggal Ika-an,

151

merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah seharusnya kita sikapi secara bijak pula agar NKRI tetap langgeng dan semakin berjaya. Salah satu hal krusial dari bentuk kearifan lokal, hak asal usul bentuk dan... adalah perumusan mengenai Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjadi pembahasan kita hingga berbulan-bulan, bahkan berbilang tahun lamanya ini, hingga akhirnya saat yang lebih mencerahkan ini telah hadir ke hadapan kita bersama saat ini dengan adanya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling akhir dirumuskan oleh Timus dan Timsin yang ada di hadapan kita bersama saat ini. Hadirin yang berbahagia, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap semoga saat-saat yang lebih mencerahkanini akan benar-benar berujung pada... yang terang benderang, sehingga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap perdebatan akhir yang tersisa dari RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetap konsisten dan meneguhkan prinsip-prinsip pengakuan atas hak, asal usul, bhineka tunggal ika-an maupun pendayagunaan kearifan lokal.

Demikian pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, semoga keremang-remangan dalam pembahasan tahun-tahun ini segera sirna dengan lahirnya Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selaras dengan cita-cita proklamasi, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amiin. Wabillaahittaufik Walhidayah, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 10 Syawal 1433 H bersamaan dengan 28 Agustus 2012 M. Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,

Mustafa Kamal

Ketua

Abdul Hakim

Sekretaris

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Rahman Amin yang telah membacakan pendapat akhir mini fraksi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya bersyukur Pak Menteri menoleh ke kiri untuk Partai Keadilan Sejahtera, walaupun Partai Keadilan Sejahtera masih ada yang di kanan Pak, namanya Pak Gamari Sutrisno Pak. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Chairul Naim, kami persilakan.

152

F-PAN (H. CHAIRUL NAIM, M. ANIK., SH., MH): Pendapat akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibacakan oleh Chairul Naim, No. Anggota 112. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh Anggota, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta segenap jajaran, Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama segenap jajaran, Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komite DPD RI, Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Puji syukur marilah kita panjatkan kekhadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Anggota Dewan untuk membuat negara, bangsa kita tercinta ini menjadi lebih baik. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18b mengamanatkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah selayaknya diakui dan dilindungi dengan landasan yang kuat berupa undang-undang.

Mengenai sebagian perspektif yang menkontradiksikan antara unsur-unsur dalam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demokrasi, Fraksi PAN telah melakukan kajian secara mendalam, hasilnya Fraksi PAN memandang bahwa keduaya bisa diseiring sejalankan, sehingga menjadi pelengkap khasanah kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks sosial, budaya dan politik nasional.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta patut diberikan dalam konteks sistem demokrasi yang selama ini telah berjalan. Dalam konteks tersebut, keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya merupakan implementasi sistem Pemerintah demokrasi di satu sisi dan di sisi lain mengakomodasi tradisi dan kearipan lokal.

Sistem demokrasi sesungguhnya adalah sistem politik yang dalam sejarah perkembangannya sangat lentur dan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika jaman. Karena itu, mengakomodasi

153

hal-hal istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tatanan integral sistem politik demokrasi Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu wujud demokrasi yang khas ala Indonesia dan sebagai sebuah bangsa, negara bangsa yang besar, kita harus memiliki kepercayaan diri untuk mewujudkan bahwa konsep dan praktik demokrasi yang mengakomodasi tradisi dan kearian lokal tersebut adalah konsep dan praktik yang cocok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Konsep-konsep demokrasi yang unik di Indonesia inilah yang sesungguhnya menunjukkan jati diri negara bangsa kita, dan jika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka kita bisa mengupayakan agar sistem politik kita layak ditiru oleh negara-negara lain. Setidaknya negara-negara lain harus melihat bahwa Indonesia memiliki khasanah yang tidak mereka miliki, sehingga implementasi konsep demokrasinya tentu harus berkarakter unik. Sidang yang berbahagia, Sri Sultan dan juga Sri Pakualam merupakan pengayom seluruh rakyat Yogyakarta. Dalam konteks ini Fraksi PAN berpandangan bahwa keduanya haruslah terbebas dari kepentingan kelompok tertentu, karena itu Fraksi PAN berpandangan bahwa Sri Sultan dan juga Sri Pakualam seyogyanya tidak menjadi Anggota Partai Politik. Keberadaan Sri Sultan dan Sri Pakualam yang bial atau mengatasi Partai Politik merupakan konsepsi yang logis, sebab keduanya harus memiliki kedekatan yang sama keep close dengan seluruh Partai Politik yang ada, untuk bersama-sama membangun Daerah Istimewa Yogyakarta dalam suasana yang damai. Segala dinamika politik bisa diselesaikan dengan menggunakan paradigma budaya Yogyakarta. Dalam konteks inilah Fraksi PAN menyetujui mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menunjukkan karakter demokrasi yang mensyaratkan periodesasi kekuasaan yang di Indonesia satu periode adalah 5 tahun, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti mekanisme rekrutmen politik sebagai pemimpin daerah dan pertanggungjawaban selama menjalankan amanah dalam periode pemerintahannya yang dilakukan oleh DPRD D.I.Y. Di dalam menjalankan tugas-tugas keistimewaan, Pemerintah Provinsi D.I.Y. mendapatkan dana keistimewaan dalam bentuk dana transfer daerah. Dana tersebut diajukan oleh Pemerintah Provinsi D.I.Y. sesuai dengan kebutuhan, mengikuti prinsip money follow function yaitu alokasi anggaran didasarkan tugas dalam menjalankan fungsi keistimewaan D.I.Y. dan membuat laporan penggunaan dana tersebut kepada Pemerintah. Hal tersebut sangat penting sebagai implementasi nyata dalam menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good governance dan clean government. Sidang yang berbahagia, Fraksi PAN ingin menempatkan Sri Sultan sebagai sosok panutan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama secara moral dan

154

spiritual, karena itu Fraksi PAN tetap berpandangan bahwa gelar Sri Hamengkubowono Senopati Ingalega Kalipatul Abdurahman Sayyidin Panatagama Ing Nagari Nga Yogyakarta Hadiningrat sangatlah penting. Dalam konteks ini, Sultan adalah simbol pribadi yang harus dijadikan suri tauladan, baik dalam konteks kehidupan sosial, politik dan juga pengamalan ajaran agama, dan gelar ini memiliki landasan historis yang kuat, karena Pengeran Mangkubumi yang merupakan Sultan pertama di Keraton Yogyakarta telah menggunakan gelar yang sama yaitu Kanjeng Kesultanan Hamengkubowono Senapati Ingalega Abdurahman Sayyidin Panatagama Kalimatullah Ing Nga Yogyakarta Hadiningrat Ingkang Jumaning Keping Sepisah. Mengenai pertanahan, keraton dan kepakualaman adalah badan hukum yang merupakan subjek hak yang bisa memiliki hak atas tanah berupa tanah keraton (kesultanan ground dan pakualamanat ground) yang berlokasi di D.I.Y., tanah tersebut perlu diinventarisasi dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tanah-tanah yang dipergunakan untuk kepentingan pabrik tetap bisa dipergunakan sebagaimana sebelumnya. Saudara Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Dan Saudara Menteri Keuangan, Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, Hadirin yang berbahagia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Fraksi PAN DPR RI menyetujui RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas pada pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikianlah pandangan Fraksi PAN DPR RI kami sampaikan, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Wabillaahittaufik Walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Agustus 2012 Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ir. H. Tjatur Sapto Edi, MT

Ketua.

Ir Tegus Djuwarno, MSi

Sekretaris.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Chairul Naim. Selanjutnya dipersilakan menyampaikan naskahnya. Anggota DPD RI dari Papua yang asli Yogyakarta. Ketika Bapak membacakan kalimat tadi.

155

Pak Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan karena Pak Hakam ini bicara soal dana keistimewaan, wajib hukumnya diberikan kepada Yogyakarta.

Terima kasih Pak Chairul Naim. Berikutnya dari Fraksi PPP, Pak Nu’man Abdul Hakim. Kami persilakan.

F-PPP (DRS.H. NU'MAN ABDUL HAKIM ): Terima kasih Pak Ketua. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disampaikan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Selasa, 28 Agustus 2012, juru bicara Nu’man Abdul Hakim. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI, Yang terhormat Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya, Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat Ketua Komite I DPD RI dan seluruh Anggota, Yang terhormat rekan-rekan Anggota Komisi II DPR RI, Hadirin sekalian yang berbahagia, Puji syukur marilah kita panjaktan kekhadirat illaahirabbi yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang terhormat, Pembahasan atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu Rancangan Undang-Undang yang mendapatkan perhatian yang sangat luas dari masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat Yogyakarta, tapi menjadi wacana di tingkat nasional, artinya kedudukan Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar telah menjadi bagian integral bangsa Indonesia di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan atas RUU ini memang cukup panjang, DPR RI periode 2004-2009 telah melakukan pembahasan bersama Pemerintah, namun belum juga diselesaikan. Saat ini Alhamdulillaah di Minggu kedua bulan syawal 1433 Hijriah, Rancangan Undang-Undang ini sudah dapat diselesaikan pembahasannya dan beberapa saat lagi akan diambil keputusannya. Berkenaan dengan hal tersebut, tentu saja Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua fraksi, terutama juga kepada Pemerintah yang dengan amat bijak yang pada akhirnya dapat mendengarkan serta memahami

156

aspirasi yang mengemuka, khususnya aspirasi utama yang berkembang masyarakat Yogyakarta, karena apabila tidak ada saling kesepahaman diantara semua pihak, niscaya Rancangan Undang-Undang ini berada pada posisi yang stagnant dan akan menimbulkan problematika kompleks, tidak hanya lagi tidak hanya bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pasti menjadi bagian dari... tingkat nasional. Pimpinan sidang yang terhormat, Sejak awal melakukan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang ini, fraksi kami amat sangat mempertimbangkan aspek historis, yuridis, kultural dan sosiologis D.I.Y., dan juga mendengarkan dengan seksama aspirasi yang terus memperkuat upaya demokratisasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perpaduan dari dua perspektif ini telah menjadi semangat bersama dan terintegrasi dalam pembahasan atas Rancangan Undang-Undang ini. Status keistimewaan D.I.Y. merupakan bentuk pengakuan yang khusus dari Pemerintah Republik Indonesia, yang diberikan sejak awal kemerdekaan oleh Bapak-Bapak pendiri bangsa, sebagai bentuk penghargaan yang tinggi dan tulus atas peran Sri Sultan Hamengkubowono ke IX dan Sri Pakualam yang ke VIII dalam pembentukkan negara bangsa Indonesia hingga mempertahankan kemerdekaan. Bentuk pengakuan tersebut kemudian dimasukkan pengaturannya pasa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dalam Rancangan Undang-Undang ini, status keistimewaan D.I.Y. telah memiliki rumusan yang bentuk yang jelas, bahwa kewenangan keistimewaan D.I.Y. terletak di provinsi, kemudian kewenangan dalam urusan keistimewaan D.I.Y. tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang kedua, tentang kelembagaan pemerintahan daerah D.I.Y. Yang ketiga, adalah soal kebudayaan. Ke empat, pertanahan, dan kemudian penataan ruang. Berbagai pengaturan tentang pemerintahan daerah dan keuangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku di D.I.Y., sedangkan Rancangan Undang-Undang ini mengatur hal yang bersifat khusus saja. Dalam pandangan kami, rumusan ini cukup memberikan sesuatu yang komprehensif, memberikan isi dan bentuk keistimewaan D.I.Y. Di dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, memang sudah semestinya ditetapkan, tidak melalui mekanisme pemilihan. Dengan menetapkan Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi D.I.Y., demikian juga dengan 4 kewenangan lainnya telah semakin melengkapi dan memperjelas isi dari keistimewaan D.I.Y.

157

Mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. bukanlah hal yang tidak demokratis, karena sejak awal kita memahami bahwa rakyat Yogyakarta menghendaki Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. Penambahan kewenangan keistimewaan yang diberikan kepada D.I.Y., juga disertai dengan kewajiban Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I.Y. dalam APBN yang disesuaikan dengan kebutuhan D.I.Y. dan kemampuan keuangan negara. Dengan demikian, penambahan kewenangan keistimewaan D.I.Y. ini diharapkan benar-benar dapat dijalankan secara efektif, Selanjutnya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, efektif, bersih dan berwibawa. Rancangan Undang-Undang ini selain memberikan keistimewaan kepada Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam yang ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y., juga memberikan kewajiban kepada Gubernur untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, kepada DPRD setiap akhir tahun dan setiap akhir masa jabatan yang juga di informasinya disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan semangat penyelenggaraan keistimewaan D.I.Y. tetap mempedomani prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahkan dalam pasal ke-16 mengenai larangan, sudah ditetapkan berbagai ketentuan yang menjadi rambu-rambu agar Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar dapat mencurahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya untuk kepentingan rakyat Yogyakarta, diantaranya tidak melakukan KKN, tidak turut serta dalam suatu perusahaan, rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dan lain-lain. Kemudian berkenaan dengan syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y., pada Pasal 16 huruf n, yaitu bukan sebagai Anggota Partai Politik. Ketentuan ini sangat penting dan strategis, karena posisi Beliau-Beliau terutama hingga Sultan dan juga sebagai Gubernur hendaknya tidak terapiliasi pada Partai Politik.

Dalam pandangan kami, Rancangan Undang-Undang ini bukan hendak membatasi hak politiknya Sri Sultan dan Sri Pakualam, tetapi ingin menempatkan kedudukan Sri Sultan dan Sri Pakualam pada posisi yang tinggi, posisi yang mulia, posisi yang terhormat sebagai pemimpin, pengayom dan pemersatu rakyat Yogyakarta yang menjadi milik bersama bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi milik satu Partai Politik tertentu. Regulasi pembatasan itu tidak menjadi Anggota Partai Politik tertentu ini hanya berkaitan dalam konteks kedudukan Sultan dalam pencalonannya sebagai Gubernur D.I.Y., sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Rancangan Undang-Undang ini juga telah mengatur tentang tata cara pengisian pelantikan, hingga berhalangannya posisi Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. dengan rinci dan jelas yang

158

diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi agar penyelenggaraan keistimewaan D.I.Y. dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berbagai catatan di atas perlu kami sampaikan, agar kita memiliki semangat dan persepsi yang sama terhadap keistimewaan D.I.Y. yang memiliki peran kesejarahan tersendiri, kekhususan warisan budayanya, masyarakatnya dan juga sambil kita tidak menafikan arah perkembangan jaman yang menghendaki pengelolaan pemerintahan yang baik, dan tentu kita menaruh harapan besar agar Rancangan Undang-Undang ini dapat memberikan jawaban dan memenuhi harapan bagi bangsa Indonesia pada umumya, bagi rakyat Yogyakarta pada khususnya di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y., sehingga dapat mewujudkan rakyat D.I.Y. menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur. Pimpinan Sidang yang terhormat, Sebagaimana urian pokok-pokok pikiran tadi yang telah kami sampaikan di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan seraya mengharap rido Allah dan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang ini dilanjutkan terhadap pembicaraan pada tingkat berikutnya untuk diambil menjadi keputusan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Kami sangat menyadari bahwa Rancangan Undang-Undang ini masih belum sempurna, dalam arti masih belum mengakomodir aspiriasi-aspirasi yang berkembang, namun menjadi rumusan yang terbaiklah yang kita ambil yang pada hari ini dianggap dicapai oleh semua pihak. Namun kami juga berharap, semoga Rancangan Undang-Undang ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia umumnya dan bagi rakyat Yogyakarta pada khususnya. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, rekan-rekan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, rekan-rekan pers, dan juga kepada segenap yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini. Demikianlah pemandangan umum ini kami sampaikan. Wabillaahittaufik Walhidayah, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pimpinan Fraksi, Hasrul Azwar, Sekretaris... KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nu’man Abdul Hakim. Kami persilakan naskahnya. ... dengan segenap jajarannya para pejabat eselon I yang hadir, maupun rekan-rekan dari DPD RI Komite I yang hadir Ibu Denti, Bapak Paulus Sumino, Pak Wayan, Pak Hafid Asrom, Ibu Aida Ismet, Prof.Dr. Faruq, Pak Anang Prihantoro, Pak Imanuel Babueha, Pak Cholid Mahmud dan Pak Alirman, SH., M.Hum, betul ya semua DPD ya.

159

Kami sengaja Pak Menteri dan segenap Anggota DPD, kami dari Komisi II DPR RI memang pada kesempatan pengambilan keputusan tingkat pertama hari ini tinggal 3 fraksi Pak, kami tidak ingin memotong dan juga tidak meng-apeal baca saja pokok-pokoknya, tidak. Kenapa, karena ini istimewa. Ingin menggambarkan ke publik bahwa betapa lamanya perjalanan Rancangan Undang-Undang ini. Jadi di pengambilan keputusan tingkat I pun harus lama juga. Jadi biarlah di akhir penghujung ini mencerminkan bahwa proses ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kearifan kita semua. Jadi walaupun yang sedikit terkantuk-kantuk tidak apa-apa, yang penting acara ini dengan tenang kita jalankan sampai dengan akhir ya, insyaAllah karena masih ada pendapat Pemerintah juga pendapat dari Komite I DPD RI. Berikutnya kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak Abdul Malik Haramain. Kami persilakan. F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, MSI) : Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pendapat akhir mini Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disampaikan oleh Jubir Fraksi Kebangkitan Bangsa Malik Haramain Anggota, Nomor Anggota A-161. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat Saudara Anggota DPR RI, Saudara-Saudara Anggota Dewan dan Anggota Komisi II DPR RI yang Saya hormati, Hadirin yang Saya hormati, Segala puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dapat menghadiri rapat dalam rangka penyampaian pendapat akhir mini fraksi atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sholawat dan salam senantiasa ditujukan kepada nabi besar Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi ini. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan pada Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat akhir mini fraksi atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat, Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung sepenuhnya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera disahkan, guna mengatur secara lebih komprehensif dan

160

operasional terhadap status keistimewaan Yogyakarta yang selama ini belum cukup diatur dalam perundang-undangan. Derajat signifikansi pengaturan ini tidak hanya dalam konteks memberikan kerangka legal dan operasional untuk kepentingan menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga dalam menyelaraskan sistem penyelenggaraan pemerintahan di D.I.Y. dengan sistem demokrasi kita. Tentunya upaya ini harus tetap dibingkai dengan penghargaan atas komitmen politik Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam dan masyarakat Yogyakarta dalam mendukung kemerdekaan, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya hormati, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga berpendapat bahwa salah satu misi penting keberadaan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah untuk mendorong dan memperkuat kemandirian masyarakat Yogyakarta, termasuk di dalamnya kamandirian ekonomi. Dalam konteks ini perumusan aspek keistimewaan Yogyakarta menyangkut kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya dan pengelolaan sumber daya lokal menjadi sangat penting untuk dirumuskan secara konkrit dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Berbagai bentuk opsi... sudah diformulasi dalam Rancangan Undang-Undang ini untuk memberikan stimulasi terhadap proses penguatan kemandirian masyarakat Yogyakarta dan penghargaan historis dan kontribusi Sri Sultan dan Sri Pakualam dan masyarakat Yogyakarta pada awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan mekanisme penentuan Kepala Daerah di Provinsi D.I.Y., Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa Sri Hamengkubowono dan Sri Pakualam yang bertahta dapat ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. tanpa melalui proses pemilihan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari keistimewaan D.I.Y. yang diakui oleh Pemerintah. Namun demikian, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa pola ini tentunya memiliki implikasi terhadap keharusan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan tanpa melalui pemilihan ini untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan maka pada dasarnya Sri Kesultanan Hamengkubowono dan Sri Pakualam dianggap tidak mewakili kelompok politik tertentu, melainkan menjadi representasi dari seluruh rakyat dan masyarakat Yogyakarta. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan tetap, baik karena berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan yang diatur dalam Bab VII Rancangan Undang-Undang ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa... apabila yang berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan atau diberhentikan adalah Sri Sultan sebagai Gubernur, maka Sri Pakualam sebagai Wakil Gubernur sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai ditetapkan lagi Gubernur dari pemegang tahta Sri Sultan Hamengkubowono berikutnya. Begitu juga sebaliknya.

161

Fraksi Kebangkitan Bangsa merasa berterima kasih kepada Pimpinan Panitia Kerja, pembahasan di Timsin maupun di Timus. Masih banyak beberapa persoalan dan klausul fundamental yang sudah kita bahas dan sudah kita putus dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun karena keterbatasan waktu, kami Fraksi Kebangkitan Bangsa cukup membahas beberapa point penting. Pimpinan Sidang dan hadirin yang terhormat, Demikian pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua proses yang sudah berlangsung di Panitia Kerja, di Timus maupun di Timsin selama ini, dan dengan memohon ridho, rahmat dan magfiroh Allah SWT, serta dengan mengucap Bismillaahirrahmaanirrahiim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dibahas pada tingkat berikutnya. Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI atas Rancangan Undang-Undang ini dan atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Wallaahumafik ilaa akhwamitorik. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 28 Agustus 2012 Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI,

Marwan Jafar

Ketua

Muhammad Hanif

Sekretaris

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Malik Haramain. Selanjutnya dipersilakan menyerahkan naskah. Berikutnya dari Fraksi Partai Gerindera, Bapak Harun Al Rasyid kami persilakan. F-GERINDRA (DRS. H. HARUN AL RASYID): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah begitu lama kita menyatukan pandangan tentang berbagai permasalahan dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akhirnya sampailah kita pada satu titik temu antara tesisnya Pemerintah dan tesisnya DPR RI walaupun saling mempertahankan tapi akhirnya bertemu pada hari dengan predikat semi caumlaude barangkali karena belum berakhir. Saya tidak banyak beri komentar, karena ini begitu banyaknya, tapi substansi tanggapan mengenai nama, judul Rancangan Undang-Undang, kepemimpinan, mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, pertanahan dan penataan ruang, institusi kesultanan kadipaten,

162

pendanaan, pada hakikatnya telah dituangkan yang secara kalau dikatakan barangkali paripurna di dalam Rancangan Undang-Undang yang sudah dibacakan oleh Ketua Panitia Kerja tadi. Namun demikian, kami salut kepada yang digiring oleh Pak Ganjar selama ini untuk mencapai kesepakatan itu, walaupun kadang-kadang kita tersentak dengan ngantuk jam 23.00 malam dan ketukannya itu, lantas juga terhempas dengan renungan dari Pak Taufiq dengan tausiyahnya yang luar biasa dan dilakukan oleh Ketua kita Komisi II DPR RI yang kadang-kadang memotong setiap pembicaraan yang pada hakikatnya meluruskan untuk mencapai tujuan. Tetapi yang sangat luar biasa adalah pandangan dari orang Ambon yang namanya Alex dan Ibu Basik-Basik dari Papua yang kadang-kadang tidak... kita tidak sangka bahwa orang-orang ini melebihi daripada orang Yogyakarta. Ini luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa seperti tadi sudah disinggung oleh semua fraksi dan kami sebenarnya banyak yang diralat dalam kutipan ini, tapi kalau dibacakan apalagi dengan bahasa Jawanya... Saya kurang mengerti, seperti telah disinggung di atas bahwa perubahan sebuah Peraturan Perundang-undangan itu harus memperhatikan asas manfaat, mudarat bagi masyarakat setempat, bukan didasarkan pada untung rugi bagi elitnya. Kalau Fraksi Partai Gerindera mengusulkan penetapan untuk mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, hal itu bukan dalam rangka kepentingan pribadi Sri Sultan Hamengkubowono, maupun Sri Pakualam, tapi semata-mata karena asas manfaat dan mudarat bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala pertimbangannya, juga pada usulan agar Sri Sultan Hamengkubowono dan Sri Pakualam tidak menjadi atau berpolitik, bukan ditujukan untuk membatasi hak-hak pribadi yang bersangkutan, tapi lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua figur tersebut ada milik semua masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah usulan Fraksi Partai Gerindera semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Harun. Dan dokumennya diserahkan Pak Harun. Terima kasih Pak Harun. Dan kami lengkapi pendapat akhir Pak Harun itu sebelum Pak Akbar membaca, karena kalau Pak Ganjar dikatakan menggiring, kadang-kadang ada yang suka menggocek-gocek Pak. Berikutnya kami persilakan Pak Akbar Faisal, memang spesialis gocek menggocek. Silakan Pak Akbar dari Fraksi Partai Hanura. F-HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.SI): Ya, terima kasih Pimpinan. Saya tidak terlalu berani menggocek seperti Gerindera tadi, tidak punya pengalaman sampai Gubernur dan segala macam gitu, maka ijinkan Saya membacakan.

163

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggota Komisi II DPR RI, Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Hukum dan HAM yang hari ini tanpa diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hadirin sekalian yang Saya hormati. Dalam merumuskan, membahas dan mendiskusikan tentang keistimewaan daerah D.I.Y., terdapat cara pandang yang berbeda-beda. Cara pandang yang berbeda-beda itu tentu saja berangkat dari tinjauan, analisis, fakta historis terkait dengan keistimewaan D.I.Y. Pembahasan tentang RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam catatan kami telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun, hal ini tentu saja menguras energi dan menghabiskan banyak waktu. Maka kemudian kenapa kami terutama Komisi II DPR RI sangat bangga bisa menyelesaikan undang-undang ini, memecahkan telur istilah kami. Ada beberapa catatan penting bagi Fraksi Partai Hanura yang kemudian menjadi landasan kami dalam proses pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Tetapi karena waktu telah larut malam, maka Saya hanya membacakan saja point-point penting yang kami rasa perlu atau setidaknya bagi kami perlu untuk kami bacakan sesuai dengan undang-undang. Pertama, argumentasi historis. Yang kedua, argumentasi konstitusional. Yang ketiga, argumentasi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara uniterial atau negara kesatuan yang menganut dua model desentralisasi yaitu desentralisasi simetrik dan desentralisasi a simetrik. Yang ke empat, adalah pembentukkan sistem pemerintahan tidak harus dan bahkan tidak boleh bersifat segmenter semata. Dimana demokrasi prosedural atau demokrasi elektoral dianggap sebagai satu-satunya cara untuk membentuk dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Saya perlu membaca yang point ke empat ini, karena inilah substansi dari sikap kami. Pada kenyataannya pengabaian terhadap demokrasi substantif yang berdasar pada tradisi, adat istiadat, nilai dan sejarah masa lalu, masih urgen dan bahkan sangat relevan untuk terus dikembangkan diperkuat dan bahkan dilestarikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, demokrasi yang hanya bersandar pada mekanisme prosedural elektoral, percaya atau tidak, hanya akan melahirkan sistem pemerintahan yang kurang berakar pada budaya masyarakat dan bahkan akan membentuk karakter Pemerintah atau pejabat publik yang kurang pro terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hadirin yang kami hormati,

164

Perlu kami ingatkan bahwa sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan daerah istimewa belum mendapat perhatian yang cukup besar, hanya pemerintahan hasil reformasi Tahun 1999 yang dengan sungguh-sungguh memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang bersifat istimewa dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Khusus, Khusus Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang tentang Provinsi DKI Jakarta. Untuk D.I.Y., satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang pembentukkan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Undang-Undang No.3 Tahun 1950. Saya percepat saja, di tengah silang pendapat masyarakat mengenai keistimewaan D.I.Y., pada tanggal 7 April 2007 Sultan Hamengkubowono ke X mengeluarkan pernyataan bersejarah lewat orasi budaya pada perayaan ulang tahunnya yang ke-61, yang pada intinya tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur D.I.Y. setelah masa jabatannya selesai Tahun 2008. Pernyatan Sultan Hamengkubowono itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Warga Bantul misalnya menggelar pisowanan agung meminta kejelasan tentang pernyataan Sultan serta menyampaikan aspirasi agar Sultan Hamengkubowono ke X tetap bersedia memimpin. Para Lurah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia juga menemui Sultan untuk menyampaikan keberatan. Akhirnya pada tanggal 18 April 2007, Sultan Hamengkubowono X menegaskan kembali untuk tidak menjadi Gubernur D.I.Y. dalam pisowanan agung yang dihadiri sekitar 40 ribu warga Yogyakarta. Semuanya itu dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat D.I.Y. dan Sultan Hamengkubowono atas nasib RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlunta. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Terkait dengan hasil pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura, antara lain: Pertama, adalah penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan dan menghormati keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan D.I.Y.... bukan barang baru, tetapi merupakan warisan sejarah masa lalu, oleh karena itu Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa sudah saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertegas dan memperkuat pengaturan tentang keistimewaan Yogyakarta. Dua, Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu bertanggungjawab untuk tetap mempertahankan pluralitas dan keanekaragaman warisan budaya, nilai dan adat istiadat masyarakat D.I.Y. Keistimewaan D.I.Y. merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua. Ketiga, keistimewaan D.I.Y. jika dibandingkan dengan daerah lain sangat spesifik. Di satu sisi, Sultan dan Pakualam merupakan satu kesatuan simbolik kultural sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah D.I.Y. Di sisi lain Sultan dan Pakualam menjadi kekuatan politik yang berdiri di atas

165

semua kekuatan politik yang ada di D.I.Y. Bersikap netral dan terbuka bagi kekuatan politik yang lainnya. Empat, sebagai daerah istimewa, D.I.Y. hendaknya dapat dikelola secara demokrasi dan menjalankan prinsip good governance, untuk itu Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa kesultanan keistimewaan D.I.Y. membawa konsekuensi terhadap kepemimpinan Sultan dan Pakualam. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dan Pakualam harus bersungguh-sungguh berpijak pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, menjalankan kekuasaan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengelola pemerintahan dengan baik. Kelima, terakhir Sultan dan Pakualam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah D.I.Y. dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama terhadap... Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesetiaan ini merupakan bentuk riil dari ijab kabul antara D.I.Y. dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengalami pembaharuan. Fraksi Partai Hanura berpendapat tidak ada ruginya sama sekali bagi D.I.Y. untuk tetap setia dan patuh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masa depan D.I.Y. merupakan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pun sebaliknya masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masa depan D.I.Y. juga. Setelah mempelajari dan mengkaji secara seksama, dengan memperhatikan tinjauan analisis dan masukan-masukan di atas, maka dengan ini Fraksi Partai Hanura menyatakan setuju untuk pembahasan selanjutnya dari RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Demikian pendapat Fraksi Partai Hanura, semoga kita semua diberikan rahmat, bimbingan dan petunjuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, tetap melandaskan hati nurani rakyat. Pak Menteri, Sekali lagi Pak Menteri, Hati Nurani Rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 28 Agustus 2012. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Akbar Faizal, dipersilakan untuk menyerahkan naskah pendapat akhirnya. Terima kasih Pak Akbar dari Fraksi Partai Hanura. Tinggal dua pendapat akhir berikutnya, yang pertama pendapat akhir dari Pemerintah yang akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, dan setelah itu kita juga memberi kesempatan penyampaian pendapat akhir dari Komite I DPD RI yang nanti akan disampaikan oleh Pak... Untuk itu kepada Bapak Menteri Dalam Negeri kami persilakan. MENDAGRI (GAMAWAN FAUZI): Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi II DPR RI serta Bapak-Bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi II DPR RI,

166

Ibu dan Bapak Anggota... DPD RI Komite I DPD RI yang kami hormati, Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati beserta seluruh jajaran Beliau, Bapak Menteri Keuangan atau yang mewakili, Para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Hadirin hadirat sekalian, rekan-rekan wartawan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas berkenannya kita dapat hadir pada acara ini dalam rangka pengambilan keputusan tingkat pertama antara DPR RI dengan Pemerintah terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama Pemerintah kami mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI yang dengan kesungguhan lewat diskusi yang sangat panjang dan melelahkan telah mencurahkan waktu dan kemampuan untuk mendapatkan kesepakatan bulat tentang RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menyadari berbagai silang pendapat baik pro maupun kontra sering terjadi selama proses diskusi, namun tekad dan semangat yang kuat untuk menyelesaikan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah membuahkan kesepakatan yang bulat, sehingga RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui lima kali masa sidang DPR RI akhirnya dapat kita selesaikan dengan baik, sekali lagi kami atas nama Pemerintah mengucapkan banyak terima kasih. Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati, Komite I DPD RI yang kami hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagaimana dimaklumi bahwa pada Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Segala upaya panjang bertahun-tahun, paling tidak setahu kami sejak Tahun 1998 saat Menteri Dalam Negeri masih dijabat oleh Pak Syarwan Hamid, yang telah kita lakukan bersama dalam penyusunan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu bentuk nyata ketaatan kita sebagaimana penyelenggara negara terhadap amanat konstitusi. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang ini mengakui dan menghargai D.I.Y. sesuai kondisionalitas kesejarahannya. Adapun kewenangan urusan keistimewaan dalam Rancangan Undang-Undang dimaksud meliputi, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah daerah D.I.Y., kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang serta pendanaan, status keistimewaan Yogyakarta merupakan bagian integral dalam sejarah bangsa dan Negara Indonesia.

167

Hal ini tercermin dari pilihan sadar, bahwa Sri Sultan Hamengkubowono IX, Adipati Pakualam ke VIII, dan masyarakat Yogyakarta untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Sekalipun Kesultanan Nga Yogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman dapat berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat saat itu, namun dengan sikap kenegarawanan Sultan dan Adipati, Beliau berdua memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada forum yang terhormat ini, kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat Yogyakarta dan para nara sumber yang dengan penuh dedikasi dan kesabaran senantiasa ikut serta memberikan informasi dan pencerahan kepada peserta diskusi dalam penyusunan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Pemerintah mengharapkan setelah disahkannya RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ada kepastian hukum bagi eksistensi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu implementasi dari amanat konstitusi. Kami yakin bahwa dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, penataan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi D.I.Y. akan lebih maju lagi. Selain itu kami ingin mengingatkan pula bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap implementasi Undang-Undang Keistimewaan D.I.Y., beberapa kegiatan strategis yang menurut undang-undang ini harus dilaksanakan dan disesuaikan dalam bentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) seyogyanya segera dapat disusun. Bapak Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh peserta rapat yang kami hormati, Beberapa kesepakatan yang tertuang dalam masing-masing pasal dan ayat pada RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, merupakan jalan tengah kompromi terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat berbagai pihak selama ini. Semua ini disepakati atas dasar pemikiran yang mulia demi kepentingan yang lebih baik bagi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun bagi kepentingan bangsa dan negara. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dipahami secara komprehensif dan tetap mengedepankan kepentingan nasional demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik dalam forum yang terhormat ini, Pemerintah juga mengharapkan dukungan DPR RI dalam keikutsertaannya untuk mensosialisasikan undang-undang ini setelah nanti diundangkan dan kami kira ini adalah sebuah sejarah penting bagi bangsa kita, karena itu saya kira tidak ada salahnya kalau tanggal 30 nanti itu dicatat sebagai suatu hari yang istimewa bagi Komisi II DPR RI periode sekarang, karena komisi inilah yang pada hakekatnya melahirkan undang-undang yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia bertahun-tahun lamanya. Akhirnya kami meyakini bahwa segala upaya yang telah didedikasikan dalam penyusunan RUU tentang Keistimewaan ini, yang saya kira tadi sudah disebutkan sangat melelahkan dan begitu lama waktunya kita bahas akan mendapat ridha dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

168

Wabillaahittaufik Walhidayah, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mininya mewakili Pemerintah.

Dan selanjutnya kami persilakan dengan hormat Pak... dari Komite I DPD RI, kami persilakan. KOMITE I DPD RI: Pendapat Mini Dewan Perwakilan Daerah Republk Indonesia atas RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. om swasti astu. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan, Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,

Yang kami hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Hadirin yang Saya muliakan. Alhamdulillaah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya kita semua dapat hadir dalam Rapat Kerja ini. kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisi II DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada DPD RI untuk memberikan pendapat mini pada agenda Rapat Kerja antara DPR RI, Pemerintah dengan DPD RI terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi DPD RI, mengingat setelah perjalanan lebih dari 8 tahun keberadaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan bangsa ini, baru pada hari inilah DPD RI dapat terlibat dalam penyampaian pendapat mini sebagai bagian dari sistem parlemen dan legislasi di Indonesia. Pimpinan dan hadirin yang Saya muliakan, Memang tidak ada keraguan bahwa persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Yogyakarta saat ini adalah instrumen hukum yang legitimate untuk mengakui, mengukuhkan dan menghormati keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1955 sudah mengukuhkan eksistensi D.I.Y. sebagai sebuah pemerintahan daerah di Indonesia, namun masih belum secara jelas mengatur keistimewaan, termasuk di dalamnya kewenangan dan sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

169

Dengan adanya amandemen konstitusi Republk Indonesia dan beberapa perubahan undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah, serta undang-undang sektoral lainnya, legitimasi keistimewaan Yogyakarta semakin mengemuka ke ruangan publik yang berpotensi mengganggu kestabilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya, maupun kestabilan nasional pada umumnya. Persoalan tersebut muncul karena bayang-bayang akan adanya date lock terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di DPRD pada tanggal 1998, tidak kembali terulang pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu yang akan datang. Kendati pun keistimewaan Yogyakarta masih membutuhkan pengakuan formil atau pengesahan melalui sebuah Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sesungguhnya masyarakat Yogyakarta termasuk seluruh elemen yang ada di dalamnya menyikapi permasalahan ini dengan kepala dingin, namun demikian, kondisi sosial politik Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu terakhir ini justru memanas terkait dengan isu keistimewaan ini. Polemik mengenai keistimewaan Yogyakarta kembali mengemuka ke ruang publik ketika model penetapan dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip demokrasi yang saat ini sedang berkembang di independensi. Namun melihat perkembangan terkini dalam penyusunan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nampaknya telah ada perubahan atau sikap politik dan pandangan Pemerintah dan DPR RI dalam menyikapi polemik keistimewaan D.I.Y.. Dinamika Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah hadir di meja kami Anggota DPD RI telah lebih baik, lebih aspiratif dan lebih menghormati eksistensi keistimewaan yang menjadi identitas asli masyarakat Yogyakarta selama ini. Bertitik tolak dari pemahaman filosofis, sosiologis, yuridis dan historis, maka DPD RI memandang keistimewaan D.I.Y. yang akan diberikan landasan hukum melalui RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dirumuskan dalam 5 prinsip keistimewaan, yaitu:

1. Tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Status hukum kesultanan Nga Yogyakarto Hadiningrat dan Puro Pakualam sebagai subjek hak;

3. Tata kelola pertanahan dan penataan ruang; 4. Kebudayaan yang berlangsung di D.I.Y.; dan 5. Penyelenggaraan pemerintahan. Pilar-pilar keistimewaan tersebut harus tercermin secara kuat dan jelas dalam RUU tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin yang kami hormati,

170

Status istimewa yang melekat dalam Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian integral pula dalam sejarah pendirian Negara Indonesia. Pilihan untuk menjadi bagian Indonesia merupakan repleksi filosofis kesultanan, pakualaman dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DPD RI menyepakati salah satu pilar keistimewaan D.I.Y. yang harus tetap dijaga adalah mengakui mekanisme suksesi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur di D.I.Y. dilakukan melalui proses penetapan Sri Sultan dan Pakualam bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan persyaratan untuk menjadi Gubernur disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, keberadaan keraton dan pakualaman untuk memiliki kewenangan kepemilikan dan pengelolaan tanah sebagaimana asal usul dan diakui sebagai subjek hukum serta unsur kebudayaan sebagai salah satu pilar keistimewaan D.I.Y. tersebut sudah dapat diatur di dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana perwujudan dari bhineka tunggal ika. Hadirin yang kami hormati, Penting kami sampaikan bahwa DPD RI memberikan pendapat mini ini berdasarkan:

1. Penyampaian pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2011;

2. Rangkaian Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI;

3. Kegiatan kunjungan kerja bersama DPR RI. Namun demikian, dalam perjalanan pembahasan-pembahasan selanjutnya, DPD RI tidak lagi

dipesertakan khususnya dalam pembahasan DIM. Oleh sebab itu, DPD RI merasakan ada ruang kosong yang menyulitkan DPD RI dalam menyusun pendapat mini ini, karena DPD RI tidak diberikan dokumen-dokumen hasil pembahasan secara resmi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari DPD RI, dari DPR D.I.Y. dan Pemerintah D.I.Y. terdapat hal yang belum diakomodir dan disepakati dalam pembahasan diantaranya adalah, masalah sumber pembiayaan, DPD RI berpendapat menetapkan D.I.Y. sebagai daerah istimewa perlu disertai sumber pembiayaan yang memadai, dalam hal ini mohon dipertimbangkan usulan besaran sumber pembiayaan ditetapkan pada alternatif sebagai berikut:

1. Ditetapkan sebesar 1% dari dana alokasi umum nasional; 2. Ditetapkan 70% dari pajak nasional yang dipungut dari Yogyakarta;

Hadirin yang kami hormati, Selanjutnya ijinkan kami menyampaikan pendapat tentang RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah.

Satu, dasar hukum dalam konsideran mengingat, seharusnya juga menyertakan ketentuan Pasal 22d ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945. Pencantuman ini ketentuan ini dilandasi alasan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional dari DPD untuk ikut

171

membahas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah dan Rancangan Undang-Undang tertentu lainnya. bahkan DPD juga pernah mengajukan dua kali keistimewaan D.I.Y. sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945, kendati nasib kedua Rancangan Undang-Undang tersebut tidak jelas, namun diakui atau tidak konsep hukum yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang khususnya yang terakhir banyak diakomodasi di dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meniadakan Pasal 22 ayat (1) dalam konsideran mengingat, dimaknai menghilangkan peran DPD RI dalam mengawal RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, padahal DPD RI merupakan lembaga negara yang pertama berhasil merampungkan konsep RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta jauh sebelum Pemerintah menyampaikan draft Rancangan Undang-Undang yang dimaksud.

Kedua, bab yang mengatur tentang pertanahan dan pada prinsipnya DPD RI menyetujui ketentuan yang mengakui bahwa kesultanan dan pakualaman sebagai subjek hak yang diakui sebagai badan hukum. Namun demikian, DPD RI merasa perlu mengingatkan bahwa RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketentuan pasal-pasalnya belum mengatur lebih lanjut kesultanan dan pakualaman sebagai subjek hak yang diakui sebagai badan hukum.

Hal ini tentunya menjadi penting mengingat hukum nasional saat ini hanya mangakui perseroan terbatas, yayasan dan koperasi sebagai badan hukum. Tanpa adanya pengaturan tentang... pembentukkan badan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan di dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ketentuan Pasal 29 tersebut tidak dapat dilaksanakan di kemudian hari. Hadirin yang kami hormati, Terakhir, bertolak dari pendapat... tersebut di atas, maka DPD RI berpendapat agar RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dan Pemerintah dengan mengakomodir aspirasi rakyat Yogyakarta yang dirumuskan di dalam pendapat DPD RI, karena bukan hanya masyarakat Yogyakarta yang menanti pengisian ruang kosong keistimewaan Yogyakarta, namun juga bangsa ini.

Jakarta, 28 Agustus 2012, Pimpinan Komite I,

Ketua Arif Mansyori,

Terima kasih. Wabillaahittaufik Walhidayah, Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi Om.

172

KETUA RAPAT : Terima kasih akan disampaikan pendapat akhir mininya, kami persilakan. Ya kami sampaikan terima kasih dari Komite I DPD RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mininya. Kami di meja Pimpinan sudah berembuk dan kami juga sudah membicarakannya didalam rapat Panja berkenaan dengan keterlibatan DPD RI pada pengambilan keputusan tingkat pertama ini. Oleh karena itu perkenankan kami mewakili segenap anggota Komisi II menyampaikan beberapa tanggapan, jawaban atas apa yang disampaikan oleh Komite I DPD RI. Ada tiga hal setidaknya kami mencatat.

Yang pertama tentang pendapat DPD RI yang berkenaan dengan sumber pembiayaan yang memadai. Kami sudah membahasnya secara substansial bahkan kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dirjen Perimbangan dan juga sampai dengan malam hari ini hadir Pak Marwoto dan juga langsung kita pada hari itu berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan dan sebagainya. Akhirnya disepakati bahwa apa yang disampaikan berkenaan dengan pendanaan itu dirumuskan di Bab XIII dengan judul pendanaan.

Kami bacakan Pasal 41, “semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pasal 42 ayat (1) “ pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)”, yang Pasal 7 ayat (2) itu persis seperti apa yang bapak sampaikan , pengisian jabatan, pertanahan dan sebagainya dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan. Dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan pemerintahan daerah DIY sebagai dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengacuan pemerintah daerah DIY. Dalam perencanaan itu jelas untuk mencukupi keistimewaan itu apa seperti kebudayaan, kondisi keraton dengan segala perangkatnya, karya, karya baik yang berrwujud maupun karya seni cipta dan sebagainya termasuk tanah, tata ruang dan sebagainya. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah, sumber dari APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ayat (5), Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY kepada pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran. Jadi menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri.

Jadi bukan pengalokasian seperti DAU dan DAK, kalau DAU dan DAK sudah ada norma-norma yang mengaturnya sehingga dalam konteks ini tidak ada lagi rumusan yang mengatakan pengajuan itu akan dibahas melalui kementerian dan lembaga atau KL oh tidak, tetapi pemerintah daerah langsung ke pemerintah pusat.

173

Jadi dengan demikian menyangkut masalah DAU nasional juga sudah terjawab karena berlaku sama dengan Propinsi yang lain, menyangkut keistimewaannya pemerintah dalam hal ini pusat menyediakan pendanaan. Clear ya?

Lalu yang kedua, berkenaan dengan usulan dasar hukum tentang ikut membahas. Kami juga sudah menggodoknya hampir semua Anggota Komisi II menyetujui usulan DPD, tetapi kami masih berkendala karena ada dasar hukum Undang-undang 12 Tahun 2011 dilampiran dua tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan huruf B angka empat tentang dasar hukum diatur ada tiga. Kalau Undang-undang yang berasal dari DPR yang digunakan Pasal 20 dan Pasal 21. Kalau Undang-undang yang berasal dari Presiden dasar hukum yang dipakai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20. Kalau Undang-undang yang usulnya dari DPD nah baru disini pak Pasal 20 dan Pasal 22 ….

Oleh karena itu kami lebih kepada pilihan untuk sementara waktu ini masih mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu yang kedua.

Yang ketiga berkenaan dengan subjek hak. Subjek hak juga sudah sangat amat tegas dijawab sebagai subjek hak diakui sebagai hukum. Disini dikatakan sebagai badan hukum diakui didalam Pasal 32 yang rumusannya kami bacakan sebagai berikut.

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf D kesultanan dan kadipaten dengan Undang-undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Badan hukum itu seperti apa? kesultanan sebagai badan hukum, di ayat (2) nya merupakan subjek hak jelas ya, yang mempunyai hak milik atas tanah kesultanan dan seterusnya.

Jadi dengan demikian inipun sudah tertampung. Nah kami rasa apa yang disampaikan oleh kami dengan segala kebahagiaan kita bersama bahwa kami merasa bangga bahwa DPD RI secara bertahap katakanlah keterlibatan ikut membahas sudah mulai nampak, respon tanggapan juga sudah mulai ada dialog diantara kita bersama.

Saya rasa poin ini bisa kita sepakati ya? Oke. (RAPAT : SETUJU)

Nah selesai. Ibu dn bapak yang kami hormati. KOMITE I DPD RI : Sebentar ketua mohon interupsi sebentar. KETUA RAPAT : Pak Mino masih ada yang mau disampaikan silakan. KOMITE I DPD RI : Terima kasih. Kami sangat menghormati mekanisme yang telah disampaikan oleh Komisi II dalam hal pembahasan ini. Kita-kita juga sudah merasa diberikan ruang yang cukup, hanya saja ketika kami diminta pendapat mini ini dan hasil akhir daripada pembahasan DPR RI dengan pemerintah tidak disampaikan kepada kami, nah itu betapa sulitnya kita menyusun ini. Karena itu kami memohon mbok

174

ya sebelum hari ini dilaksanakan kemarin-kemarin dokumen ini diserahkan sama kita gitu loh sehingga kita bisa memberi pendapat itu sesuai dengan apa yang terakhir dibahas. Terima kasih ketua. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Samino.

Niatnya sama seperti itu pak, kami juga memang terkondisikan oleh waktu. Mohon doannya lagi dari DPD RI doakan kami. Kami besok berempat hari Kamis selesai tanda tangan kami sudah disscuss dengan Pak Dirjen juga Pak Menteri ini juga Pak Dirjen sampaikan sudah dikonsultasikan dengan Mendagri juga dengan Sekneg. Hari Kamis selesai pengetokan kami mungkin kami berempat akan berangkat ke Pimpinan Dewan untuk langsung minta tanda tangan, pada hari itu pula diharapkan sudah bisa dikirimkan ke Presiden. Dan diharapkan dalam schedule kami itu hari Jumat diharapkan Presiden sudah menandatangani, hari Sabtu harapan kami sudah diundangkan dilembaran negara. Hari Senin, ini mumpung ada Menteri Hukum dan HAM itu selesai penomoran dan lain sebagainya, hari Selasa kami sudah di Jogja membawa Undang-undang tersebut kehadapan Sultan, hari Rabunya kami ke DPRD untuk dilakukan prosesi ketentuan Pasal 18 ayat (4) tentang dipilih secara demokratis yang diatur menurut Undang-undang. Oleh karena itu kami berharap DPD ikut lagi bersama kami ke Jogja pada hari Selasa dan Rabu. Jadi ini bagian yang memang harus kita lakukan.

Baiklah sebelum pengambilan keputusan pada Tingkat II sesuai dengan ketentuan 149 tata tertib kita akan melakukan penandatanganan naskah RUU dan setelah itu pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Bisa interupsi Pimpinan? KETUA RAPAT : Boleh pak. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Ya ini didalam rangka memberikan catatan perbaikan karena ternyata memang kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. KETUA RAPAT : Saya boleh interupsi lagi nggak pak? saya mau perpanjang dulu waktunya. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Silakan pak. KETUA RAPAT :

Ini saya sudah melanggar 15 menit, kita bisa diperpanjang sampai dengan jam sebelas selesai ya? oke saya perpanjang 15 menit.

(RAPAT : SETUJU)

175

Kami persilakan Pak Gamari. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi II. Bapak dari DPD. Pak Menteri Dalam Negeri dengan jajarannya. Pak Menteri Hukum dan yang mewakili Kementerian Keuangan. Ada catatan dan koreksi kecil saja pada halaman penjelasan, mohon dilihat pada halaman, ini koreksi kecil sekali tetapi saya bermaksud agar kita menghindari sekecil mungkin kesalahan. Ada kata “yang” dimana yang-nya dua kali, tolong dihapus tinggal satu yang saja, halaman 28. Ini yang paling kecil pak supaya tidak terjadi yang-yang-an, ini maknanya beda nanti.

Jadi apakah koreksi saya ini bisa diterima? Kalau itu diterima mohon ini dikoreksi. KETUA RAPAT : Tetapi ini penting pasti, karena sebelum ke Paripurna pun pak hal-hal yang sangat teknis seperti itu kami akan minta persetujuan. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Baik pak, terima kasih atas ijinnya untuk menyampaikan koreksinya. Yang kedua pak. KETUA RAPAT : Nggak dihalaman 28 yang mana ini? jangan-jangan bapak naskahnya yang bukan terakhir. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Ini yang baru saya terima sebelum, saya terima pada saat saya diruangan ini pak, jadi kalau DPD baru menerima pak saya pun Anggota Komisi II. KETUA RAPAT : Nggak, halaman 28 dibaris keberapa? F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Penjelasan, pada baris ketiga dari bawah, huruf e baris ketiga dari bawah. Setuju pak?

Berikutnya pak, halaman ke-13 ini tambahan, maka dari itu sebelum memenuhi persetujuan pada Pasal 19 huruf d saya mengusulkan tambahan tiga kata sehingga Pasal 13 itu menyambung dengan Pasal 20. Tambahan tiga kata yang saya usulkan adalah saya baca selengkapnya pada huruf d ayat (3), pelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai dasar pelengkapan, barulah kemudian Pasal 20 dalam penyelenggaraan penetapan gubernur, nah ini nyambung, jadi ada kalimat penghubung disitu. Karena pada Pasal 19 dan sebelumnya itu tidak satu kata penetapan pun ada disitu. Kata ini menjadi penting karena itu menjadi kalimat penghubung yang sangat penting pada 20 karena kalaul tidak ini ujug-ujug ini dalam penyelenggaraan penetapan gubernur dalam apa? diatas tidak ada, padahal yang saya tahu ini adalah persyaratan penetapan.

176

Oleh karena itu untuk menegaskan Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat saya mengusulkan tiga kata tadi “sebagai dasar penetapan”.

Saya mau melanjutkan, mungkin sambil direnungkan apakah ini disetujui atau tidak karena memang merupakan keputusan pada malam hari ini juga. Halaman lima, ya saya konkritnya saya ada tambahan tiga kata tadi “sebagai dasar penetapan”. Karena persyaratan itu adalah dasar penetapan baru kemudian pada Pasal 20 dalam penyelenggaraan penetapan. Bisa dilanjutkan pak Pimpinan. KETUA RAPAT : Saya nggak pernah bilang bapak stop pak? terus saja, Cuma jelaskan gitu di Pasal 5 ayat mana biar saya bisa ngikutinya. F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Pasal 5 ayat (2). KETUA RAPAT : Halaman lima? F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Halaman lima Pasal 5 ayat (2) huruf a, pengisian jabatan gubernur dan jabatan wakil gubernur titik koma. Kalimat ini menurut saya masih perlu ditambah sehingga sinkron dengan huruf b pengisian keanggotaan DPRD DIY melalui Pemilihan Umum. Oleh sebab itu pada huruf a saya ingin mengusulkan pengisian jabatan gubernur dan jabatan wakil gubernur dilakukan sesuai dengan asas pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kalau tidak mau menggunakan kata penetapan. Jadi prosesnya kelihatan disini.

Yang terakhir pak, Pasal 5 juga ayat (1) huruf a, pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk huruf a mewujudkan pemerintahan RI yang demokratis. Saya ingin menambahkan pemerintahan RI yang demokratis. Karena pemerintahan saya khawatir ini pemerintahan DIY karena ini nanti saya tadi berpikir ini bagaimana waktu di Panja itu apakah ini memang sudah DIY karena ini menjadi berbenturan nanti, demokrasi kita kan demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal. Jadi kalau penetapan dan pemilihan ini atau penetapan dengan demokrasi ini digabung kan menjadi berbenturan. Oleh karena itu supaya ini dipertegas bahwa pengakuan DIY sebagai daerah istimewa adalah salah satu bentuk implementasi demokrasi Pancasila, artinya bukan demokrasi liberal. Demokrasi liberal ada dibebaskan semaunya, tidak ada istimewa sama sekali dinegara itu.

Oleh sebab itu supaya dipertegas untuk mewujudkan pemerintahan RI yang demokratis, memberikan keistimewaan bukan berarti tidak demokratis, itu demokratis gitu tapi pemerintahan RI gitu. Artinya Yogyakarta adalah bagian negara Republik Indonesia yang memang. KETUA RAPAT : Dibatasi saja pak, yang lain ada? … F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Saya kira itu saja pak, terima kasih.

177

KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Pak Gamari. Rapat Kerja ini mendengarkan laporan hasil, apa yang disampaikan oleh Pak Gamari nanti dipertanyakan kepada Fraksi PKS pak ya, karena substansi yang berkaitan dengan mewujudkan pemerintahan, minta lagi nambah RI, nanti debat lagi pemerintahan NKRI dan sebagainya, pemerintahan daerah, menyebut istilah propinsi dengan setingkat dan propinsi itu sudah berhari-hari kita lakukan di tim perumus pak. Jadi substansi sudah selesai, ini soal rumusan. Yang kedua begitu pula dengan Pasal dihalaman lima tentang Pasal 2 pengisian jabatan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur. Tata caranya yang diatur dibab lain, dipasal lain dan ayat lain tetapi yang dimaksud dengan pemerintahan yang demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengisian jabatan gubernur dan jabatan wakil gubernur. Ketentuannya dimana? Diatur di Undang-undang ini diatur dalam bab dan pasal yang berbeda. Jadi tidak semua dilengkapi, ditumpukin disitu, sudah ada pemilahan-pemilahan. Nah namun demikian kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang usulan yang berkenaan dihalaman 28 ini kami bisa menerima yang menggunakan kata, dua kali ini bisa jadi konotasi nya sudah malam ini yang yang nah ini. Tapi yang terpenting dari Pak Gamari terima kasih Pak Gamari ini menjadi dasar hukum kita, walaupun naskah sudah kita tandatangani kami tetap meminta persetujuan kita semua untuk tetap memberikan kesempatan kepada tim ahli dari pemerintah maupun tim ahli dari Komisi II untuk mengoreksi dari sisi teknis pak, jangan sampai ada kata, ini “yang” sudah ada yang dua kali, jangan-jangan “yang-nya” ada yang tiga kali, nah ini saya khawatir. Ini harus betul-betul karena niat kita memang hari Kamis itu kita langsung membawa naskah yang sudah diparaf sign semua itu langsung kepada Pimpinan Dewan didampingi oleh wakil-wakil kami. Saya rasa cukup Pak Gamari ya? terima kasih masukannya.

Nah untuk itu apakah draft ini bisa disetujui semua? (RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillahirabbillalamiin. Selanjutnya sebelum kita ambil keputusan terakhir untuk kita sepakati diambil keputusan

tingkat pertama untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua di Paripurna pada tanggal 30 yang akan datang karena sudah dijadwalkan kami persilakan kepada wakil dari pemerintah kemudian dari Bapak Mendagri sekaligus juga dari Menteri Hukum dan HAM, termasuk dari Dirjen Perimbangan, Menteri Keuangan termasuk juga mungkin dari Komisi VI DPD RI dan wakil-wakil Fraksi untuk kedepan menandatangani naskah draft akhir yang sudah kita persiapkan.

Kami persilakan, untuk itu kami skors selama lima menit saja, sidang kami skors selama lima menit.

(RAPAT DISKORS SELAMA 5 MENIT)

178

KETUA RAPAT: Perwakilan fraksi-fraksi dan Komite I DPD RI kami persilakan kembali, dan selanjutnya kami mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan, silakan, didampingi Pimpinan. Penandatanganan naskah draft RUU yang sudah kita putuskan dan sudah kita tandatangani, kami ingin meminta persetujuan kembali, apakah dapat kita setujui untuk selanjutnya kita laporkan untuk diambil keputusan pada tingkat II di Sidang Paripurna yang akan datang setuju?

(RAPAT : SETUJU) Alhamdulillaahirobbil'alamiin dan dengan demikian Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Saudara Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI, dan segenap Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta seluruh hadirin, para wartawan yang juga terus mengikuti kegiatan Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan tingkat pertama RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini tepat pada jam 23.00 bisa segera kita akhiri. Saya tidak akan berpanjang lagi, hanya ingin menyampaikan ungkapan rasa syukur Alhamdulillaah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Panitia Kerja, Ketua Timus, kepada seluruh Anggota Panitia Kerja, seluruh Anggota Timus, maupun kepada jajaran Pemerintah yang terutama diwakili oleh Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan juga dari Direktur Jenderal Perundang-undangan yang memang tidak ada henti-hentinya dengan segenap dukungan staf, termasuk para tenaga ahli Prof. Satya Arinanto, Bapak Jack Kristiadi, termasuk juga saran masukan yang selalu kami pertimbangkan dari Komite I DPD RI telah juga mewarnai pembahasan ini. Tidak ada kata lain hanya sekedar mengatakan terima kasih dan kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI juga tidak luput dari kekurangan dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini. Mohon maaf apabila selama pembahasan di tingkat pertama ini, banyak tutur kata ucapan mungkin tekanan satu hal yang kadang-kadang juga tidak mengenakan diantara kita, tapi itu semua dilandasi dalam rangka menuntaskan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang memiliki keistimewaan di Republik Indonesia tercinta. Dengan mengucapkan Alhamdulillaahirobbil'alamiin Rapat Kerja pada malam hari ini kami nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 23.00 WIB) Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

Ttd. Dra. HANI YULIASIH

19640726 199103 2002