DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT ... fileRISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI Tahun Sidang : 2016-2017 Masa Persidangan : IV Rapat ... Itu format kami,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang : 2016-2017

Masa Persidangan : IV

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Dengan :

1. Kapuskes TNI; 2. Kapuskes AD; 3. Kapuskes AU; 4. Dirkes Ditjen Kuathan.

Hari, Tanggal : Senin, 3 April 2017

Waktu : 10.40 – 12.35 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, M.M.

Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P./Kabagset. Komisi I DPR RI

Acara : Penjelasan terkait Sarana dan Prasarana Kesehatan Prajurit

Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Mayjen TNI (PURN) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P.

(F-P. GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P. (F-PAN)

2

ANGGOTA: FRAKSI PDI-P:

6. Ir. Rudianto Tjen 7. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Djendri Alting Keintjem, S.H., M.H. 9. Tuti N. Roosdiono

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

10. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. 11. Yayat Y. Biaro 12. Venny Devianti, S.Sos.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

13. H. Ahmad Muzani 14. Martin Hutabarat 15. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

16. Drs. H. Darizal Basir, M.B.A. 17. Muhammad Afzal Mahfuz, S.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

18. Ir. Alimin Abdullah 19. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

20. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 21. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

22. Sukamta, Ph.D. 23. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

24. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. 25. H. Moh. Arwani Thomafi

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

26. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

3

27. Victor Bungtilu Laiskodat FRAKSI PARTAI HANURA:

28. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.

Jalannya rapat: KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, M.M.): Yang terhormat Kepala BIN dari Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh yang pertama Kepala Pusat Kesehatan TNI, Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Laut, Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dan Direktur Kesehatan Ditjen Kuathan Kementerian Pertahanan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPR RI khususnya Panja. Jadi Panja itu jumlahnya sekitar 20 sekian orang, kemudian ini sudah terwakili oleh berbagai fraksi. Kemudian kita akan berdiskusi tentang berbagai hal, tapi pada intinya ini adalah Panja masalah Kesejahteraan Prajurit seperti yang kita diskusikan tadi di dalam ruangan bahwa seperti apapun perlengkapan Alutsista, betapa canggihnya kalau manusia itu mengoperasikan juga itu tidak sehat, maka kemampuan tempurnya juga akan surut seperti kita ketahui dan pasti tidak kita harapkan. Kemudian kami Komisi I DPR RI punya pemikiran sama, Komisi I DPR RI ini tidak ada terpilah-pilah menjadi fraksi ini, fraksi ini, kami sama kalau berbicara soal TNI, soal NKRI, soal Pancasila, saya kira hanya satu. Kami ingin memiliki kekuatan tentara nasional Indonesia yang kuat, kemudian disegani kemudian memiliki kemampuan dan memiliki efek detern dalam melindungi NKRI. Itu format kami, pemikiran kami semua dari semua Fraksi. Sehingga tentu kami tidak pernah dan tidak akan pernah mengurangi atau tidak setuju terhadap anggaran yang diajukan oleh Pemerintah, bahkan kami seluruhnya selalu ingin ada penambahan-penambahan yang signifikan untuk kesejahtetaan kekuatan dan eksistensinya TNI. Kemudian kami mencoba menganalisa ada dua hal tadi the man behind the gun, tentu didalamnya harus ada prajurit itu sejahtera. Sejahtera antara lain kami sudah diskusikan dan sudah membentuk Panja Perumahan, kita sudah koordinasi tinggal nanti ada warning dari Pemerintah apakah setuju atau tidak dengan konsep antara TNI dengan Komisi I DPR RI tentang bagaimana mengaplikasikannya dilapangan pembuatan pembangunan sekitar 200 ribu, setidaknya tahun ini harus 22 ribu rumah itu harus terbangun untuk kepentingan TNI. Kemudian hari ini kita diskusi soal kesejahteraan khususnya dalam bidang kesehatan. Kami sudah berkeliling ke banyak rumah sakit, kemudian pos-pos, kemudian juga rumah sakit

4

sampai tingkat pos kesehatan di bataliyon dan sebagainya, sudah ada bayangan, sudah ada gambaran dan juga ada temuan dan ada saran. Seperti misalnya beberapa rumah sakit kelas I itu minta diadakan MRI, ada beberapa sudah ada daftarnya tentu kita akan sepakat untuk mengisinya proses itu, sehingga kami disini ingin melaksanakan pendalaman seperti apa kedepan situasi dan juga dihubungkan dengan kebijakan Pemerintah tentang BPJS, apa untung dan rugi dari BPJS. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, sehingga nanti kami mohon siapa diantaranya yang akan memberikan paparan dan kemudian kami akan mendiskusikan dan setelah itu mungkin kita berharap pukul 12.00 atau 12.30 sudah selesai dan ini menjadi bagian dari pengambilan keputusan kita bersama. Panja kami ini yang mewakili Panja nanti akan kami sampaikan kepada floor di Komisi I DPR RI untuk mengambilan keputusan. Hasilnya kami akan diskusikan dengan Panglima TNI, akan kami diskusikan dengan Kementerian Pertahanan dan kalau perlu kita akan diskusikan misalnya dengan Menteri Keuangan. Ada situasi seperti ini prajurit butuh kesehatan, dokter, alat kesehatan dan sebagainya. Sehingga harus ada perhatian dari Pemerintah. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan dan kami persilakan yang mewaliki mungkin 1 atau 2 orang atau saling menambahkan sehingga kami punya bayangan, punya informasi yang cukup setelah kami melaksanakan keliling ke daerah. Terima kasih, kami persilakan. WAKAPUSKES TNI (LAKSAMANA TNI ANDRIANI): Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari Wakapuskes TNI kami mohon maaf, karena Kapuskes TNI hari ini masih berada di Amerika, jadi kami mewakili beliau untuk datang kesini untuk memberikan sedikit yang sudah kami peroleh dari kunjungan Komisi I DPR RI waktu itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pada hakekatnya kemarin yang sudah dikunjungi oleh Bapak dan Ibu sekalian, pada kunjungan di Yogyakarta itu sudah rumah sakit Soetarto Yogyakarta sudah kami lihat semua dan mereka sudah mengajukan dan kita sepakati waktu di floor kemarin dan mereka mengajukan sekitar 31.940 point sekian dan semua kami sudah email kepada pihak disini. Kemudian Rumah Sakit TNI AU Harko Lukito juga memberikan kekurangan Alkes-nya yaitu sebesar 250. Kemudian kunjungan yang di Surabaya Rumah Sakit Ramlan mengajukan 200, kemudian untuk dilingkungan Diskes Armatim sekitar 5,7. Untuk kunjungan di Bandung kemarin

5

sudah Yudistira mengajukan 36, kemudian untuk Rumah Sakit Lapangan Kostrad kapasitas 50 tempat tidur, yaitu 398 yang sudah kami ajukan dan semua data sudah terkumpul. Perlu kami informasikan Bapak dan Ibu yang terhormat, kami juga mengajukan standarisasi PPK1 yang ada di perbatasan itu yang memang harus disempurnakan ataupun dilengkapi alat peralatannya dengan SDm-nya itu yang perlu kami butuhkan saat ini, yaitu untuk FKPP yang ada di PPK1 Angkatan Darat itu berjumlah 448 FKPP mereka mengajukan sekitar 419 point sekian. Kemudian PPK1 untuk Angkatan Laut itu mengajukan 130, jumlahnya 130 FKPP, mereka masih memerlukan kekurangan FKPP sebanyak 101.796. Kemudian PPK1 yang ada di Angkatan Udara itu jumlahnya 124 FKPP, mereka membutuhkan 99. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Pimpinan, kalau boleh ini kecepatan kami menangkap dan mengingat ini agak susah, kalau boleh diberi bahannya kita ini. Sebab tidak ditampilkan diatas dan disini juga tidak ada, nanti kita keluar juga lupa semua itu. Jadi kalau boleh diperbanyak saya kira biasa begitu. KETUA RAPAT: Ibu, mungkin kalau ada serahkan ke sekretariat nanti biar diperbanyak. KAPUSKES ANGKATAN DARAT (MAYJEN TNI BAMBANG AP): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Hom Swasti astu. Yang saya hormati Pimpinan Rapat Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI, Rekan-rekan dari Puskes TNI maupun dari Kadis Angkatan, Direktur Kesehatan Kemhan. Saya izin menambahkan beberapa hal, barangkali memang kita tidak siap dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi karena barangkali. Izin saya Kepala Pusat Kesehatan Aangkatan Darat. Kita tidak siap dengan paparan itu, kami pikir justru kami dengar pendapat, justru dari hasil apa yang disampaikan oleh Bapak dan kemudian kita memberikan masukan. Namun demikian, barangkali saya menambahkan begini tadi Pimpinan Rapat sudah sedikit banyak menyampaikan kepada kami bahwa saat sekarang Pemerintah termasuk Komisi I DPR RI terima kasih memperhatikan tentang kesejahteraan. Dalam hal ini kesehatan prajurit, kalau kesehatan prajurit maka termasuk didalamnya tentu kesehatan. Nah, kami terima kasih bahwa Komisi I DPR RI telah mengunjungi rumah sakit- rumah sakit bahkan FKPP yang ada di jajaran TNI. Saya izin menyampaikan beberapa hal, untuk TNI AD

6

Komisi I DPR RI ini sesuai dengan laporan yang kami terima mengunjungi 5 rumah sakit Bapak. 5 rumah sakit itu pertama rumah sakit Dustira di Bandung yang setelah kunjungan saya mohon maaf tidak bisa mendampingi pada saat itu tetapi saya minta staf untuk mendampingi karena kami ada acara. Dari Rumah Sakit Dustira mengajukan MRI, kalau dari sisi tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau sejahteraan maka dilihat dari personil dan selain alutsista tentu yang paling penting adalah personilnya. Dari sisi personil Bapak secara keseluruhan kalau di Kesdang 3 itu sudah 95% Bapak dari DSPP dari TOP. Namun demikian, yang sangat-sangat memprihatinkan adalah personil diperbatasan yang saat sekarang sebagai contoh Manokwari Kodam yang baru itu personil kesehatannya baru 18%. Papua, Cendrawasih itu personil kesehatannya baru 36%, Ambon itu 34%, Tanjung Pura itu 34%.

Nah, dari itu Bapak Pimpinan, dalam hal ini Panglima TNI termasuk kemudian Kemhan itu sudah saat sekarang memutuskan untuk rekrutmen tenaga kesehatan dalam yang dimulai tahun2 016 itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya itu per tahun tenaga kesehatan rekrutmen dokter itu hanya sekitar 14-15, kemarin pada hal pemisahan itu untuk Angkatan Darat kami itu 12 orang dokter, sementara kemarin itu 14-15. Nah, saat sekarang ini tahun 2016 kemarin rekrutmen sebanyak 166 tenaga kesehatan yang diantaranya 120 dokter umum dan kemudian dibagi ke 3 angkatan, saya mendapat 87 dokter. Ini sebagai contoh gambaran saja Bapak. Tahun 2017 ini rekrutmen 150 tenaga kesehatan. Nah, ini kami berharap berlanjut selama 5 tahun dan kemudian nanti berhenti setelah barangkali rekrutmen yang tentu memadai untuk personil.

Nah, yang saat sekarang yang perlu solusi barangkali Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI bias mendorong adalah kebutuhan PNS. Kalau Bapak ketahui kemarin kunjungan di rumah sakit-rumah sakit itu hampir tenaga honorer itu seperti contoh di Rumah Sakit Dustira itu tenaga honornya hampir 900 sekian orang, tentu ini memberi beban kepada rumah sakit itu di dalam memberikan jasanya, sekalipun honor, sekalipun sukarela tetapi tentu tetap kita memberikan salary atau gaji.

Kemudian kami berharap bahwa sebetulnya justru rekrutmen pada PNS-nya Bapak. Pada PNS-nya sehingga kalau PNS inikan tidak pindah-pindah, mereka ada di satu kota, satu tempat ya sudah dia berada disitu terus. Saya kira ini juga termasuk tidak hanya Angkatan Darat akan tetapi juga Laut dan Udara. Kalau tentara itu pindah-pindah tentu untuk pelaksanakan pelayanan tentu tidak menguntungkan bagi rumah sakit tetapi untuk golongan II dan golongan III PNS itu kami butuhkan. Itu tentang personil.

Kemudian tentang Alkes tentu kami sudah membuat pengajuan dan nanti seperti saran Bapak tadi untuk kami tentu buat dalam kompilasi tertulis. Kami sudah kompilasikan untuk Alkes.

Barangkali selain dari apa yang sudah ditinjau oleh Bapak dan Ibu, bahwa seperti contoh Angkatan Darat ini memiliki 63 rumah sakit yang menjadi tanggungjawab dan 490 FKTP. Nah, kemudian saat sekarang ini tentu dengan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa seluruh rumah sakit dan FKTP itu harus terakreditasi memang itu standar bagi mutu pelayanan dan keselamatan pasien, maka tentu personil dan alat kesehatan harus ada menjadi prasyarat. Nah, dari jumlah 63

7

rumah sakit dan 490 ini Bapak, hampir semuanya seperti yang Bapak tinjau sangat kurang dengan keterbatasan apalagi Alkesnya, nanti tentu kami mengajukan.

Kemudian hubungannya dengan barangkali selain dengan apa yang Bapak tinjau, sesuai dengan hubungannya dengan gelar kekuatan TNI barangkali, utamanya TNI AD kami memperhatikan untuk di Udayana. Di Udayana ini di Bali, Kupang, Mataram, Atambua ini tentu langsung menghadapi ancaman. Nah, ini juga tentu perlu mendapat perhatian dari Komisi I DPR RI untuk Alkes dan kesejahteraannya, baik Alkes dan personilnya. Akan tetapi kemudian apalagi Kupang, Kupang rumah sakitnya tingkat 4 dengan kemampuan dokter umum sementara yang dilayani saat sekarang ini 2 bataliyon selain tentu Korem, Korem-nya sudah bintang I, kemudian 2 batalyon infantri plus batalyon penugasan. Dalam waktuu dekat akan ada tambahan 2 batalyon, ini tentu perlu dukungan Alkes yang tentu mohon perhatian dari Komisi I DPR RI.

Kemudian perlu kami laporkan Bapak rumah sakit Banjarmasin itu beberapa waktu yang lalu kebakaran, habis semua. Ini sebetulnya sudah kami ajukan kemarin, namun demikian sampai saat sekarang belum ada tanda-tanda lampu kuning atau lampu hijaunya. Kemudian juga nantinya di daerah wilayah utara, Natuna, kemudian ini juga nantinya perlu memdapatkan perhatian.

Demikian Bapak, barangkali kami tabahkan dari kesehatan Angkatan Darat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, mungkin bisa ditambahkan dari Laut. Kami persilakan dari kesehatan laut, kemudian nanti dari Udara mungkin ditambahkan dan kemudian nanti mungkin dari Kementerian Pertahanan. Nanti sesudah itu kita akan diskusi saya akan menyampaiakn hasil temuan. Kedua pendapat ini baik dari Bapak maupun dari kami hasil temuan dari lapangan nanti kita akan konklusikan dan ini menjadi bahan misalnya, kami akan diskusikan dengan Menteri Kesehatan. Soal BPJS kita akan koordinasikan dengan Direktur ASABRI soal ASABRI untuk prajurit dan lain seterusnya. WAKAPUSKES ANGKATAN LAUT (KOLONEL RADITO S): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Yang saya hormati Bapak-bapak Anggota Komisi I DPR RI, Yang saya hormati Pimpinan dari Kesehatan.

8

Mohon izin saya mewakili Kadis Kesehatan saat ini harus mengadakan rapat mengenai BLU dengan Departemen Keuangan. Dari undangan rapat ini membicarakan mengenai sarana dan prasarana. Mungkin Bapak, saya sedikit melaporkan rumah sakit TNI Angkatan Laut itu terdiri dari tingkat I, tingkat II, tingkat III, lalu FKTP yaitu EE dan DK. Untuk tingkat I ada di Surabaya Rumah Sakit Ramlan, tingkat II ada 3 di Jakarta Mintoharjo, Rumsah sakit Marinir, Rumah sakit di Tanjung Pinang, lalu rumah sakit tingkat III ada 12 seluruh Indonesia, rumah sakit tingkat IV ada 6. Selain itu juga kami memiliki rumah sakit gigi dan mulut Ladogi di Jakarta dan Ladogi di Makasar yang saat itu masih belum teakreditasi rumah sakitnya. Lalu ada juga lembaga farmasi yang ada di depan DPR RI ini ada lembaga farmasi Angkatan Laut. Lalu juga ada lembaga kesehatan Angkatan Laut untuk pembinaan kesehatan dan pelayanan di berbagai. Mohon izin Bapak, kami sedikit memaparkan. Kami terbagi atas 2 wilayan barat dan wilayah timur. Kemarin dalam kunjungan Bapak-bapak itu mungkin lebih kepada wilayah di pulau Jawa, tetapi mungkin ada kesempatan Bapak-bapak suatu saat mengunjungi di daerah-daerah terutama rumah sakit diperbatasan. Terus terang yang berbanyak rumah sakit diperbatasan adalah rumah sakit TNI Angkatan Laut. Soalnya dari menyisir dari barat, ada rumah sakit Belawan di Medan, mungkin disini Bapak-bapak pernah mendengar disitu ada rumah sakit tingkat III. Saat ini kondisi rumah sakit kami yang di Belawan, karena ada di pinggir laut sering terjadi rob air laut dan hampir tiap minggu air menggenagi rumah sakit. Dengan adanya air yang menggenangi rumah sakit maka rayap juga naik keatas dan itu menghancurkan atap daripada rumah sakit. Mohon izin ini sebagai laporan bahwa selama ini kita selalu berpikir alat kesehatan, tapi kita tidak pernah atau jarang berpikir untuk fasilitas bangunannya. Ini terus terang bangunan-bangunan kami, rumah sakit TNI AL di daerah itu yang bermasalah juga selain alat kesehatan juga bangunannya. Bangunan-bangunan ini sudah sangat rusak dan terus terang dalam mendukung pelayanan terhadap Anggota apabila itu terjadi kerusakan pada ruang operasi ini sangat merugikan, terutama yang sterilisasi, ruangan operasi kemasukan air, harusnya kan disitu vacuum tidak boleh ada sesuatu yang masuk, tapi seminggu dua kali air dari rob itu masuk kedalam. Ini dialami di beberapa tempat-tempat kami juga yang ada di perbatasan. Lalu kami mohon izin menyampaikan permasalahan mengenai ambulance. Ambulance terus terang di daerah-daerah ini sangat kurang untuk mendukung pelayanan-pelayanan anggota, misalnya ini kami menyampaikan di Mentigi, Mentigi itu jarak dari kapal banyak sekali bersandar disana. Mungkin berapa harii ada dua atau tiga kapal yang ada saat ini hanya satu ambulance. Nah, ini sangat menyulitkan saat apabila kita harus melaksanakan rujukan ini juga kami berpikir cukup panjang, bagaimana mengakali ini bisa berangkat sama-sama. Lalu kebetulan tadi mohon izin dari Kapuskes AD juga menyampaikan mengenai SDM, SDM rumah sakit kami ini yang mungkin nanti kami juga ingin menyampaikan ini sudah dirapatkan juga mengenai surat izin praktek dokter, surat izin prakter dokter apakah anggota TNI saat ini yang bekerja di suatu rumah sakit dia akan hanya boleh ada 3 tempat. Nah, ini karena sifatnya mobile kita suatu saat dalam satu tahun saja mungkin kita sudah dipindah ke suatu dearah, ini kami

9

mengalami kesulitan mungkin mohon izin nanti bapak-bapak dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI juga memikirkan untuk anggota surat izin prakteknya ini. Lalu mohon izin Bapak untuk alat kesehatan tentunya apabila kami didukung terutama rumah sakit-rumah sakit yang ada di perbatasan mulai dari yang barat dan sampai timur terutama kami Sorong dan di daerah Papua kami mungkin dapat dipikirkan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, yang tadi Bapak sampaikan yang urgent itu nanti mohon dicatat dan kalau perlu dikirimkan kepada kami datanya. Karena kami keterbatasan waktu hanya 9 titik saja untuk diketahui oleh para pejabat, yang pertama itu Rumit tingkat II, dokter AK Gani Palembang kami hadir disana. Rumkit Wirasakti Kupang kami juga kesana, Rumkit DKT 02, 07, 04 Lampung, Rimkit Angkatan Laut dr. Idris P Siregar Surabaya, Rumkit AU dr. Dodi Saryoto Makasar, Rumkit AD Haryanto Balikpapan, kemudian rumah sakit pratama ini pos itu dibatalyon 15 Semarang, Rumkit DKT dr. Sutarto di Yogayakarta, kemudian Rumkit TNI AD Dustira jadi hanya 9 saja. Di daerah perbatasan kami memang belum sampai kesana sehingga hal-hal yang prinsip dan prioritas silakan nanti dikemukakan. Lanjut barangkali mungkin sekarang Angkatan Udara. KAPUSKES ANGKATAN UDARA (MARSMA TNI ASRUNSYAH): Terima kasih. Saya dr. Arunsyah Nasution Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara. Mungkin langsung bahwa masalah baik itu sumber daya manusia, bangunan dan peralatan yang dibutuhkan. Kalau sumber daya manusia tadi sudah disampaikan kita tentunya kepada mengacu kepada induk organisai dalam BSP, tapi saya sangat berterima kasih ada upaya kedepan kita mengembangkan tentang kesehatan. Tadi titik point ke Makasar, kami sangat setuju itu dikembangkan dari Koprs AU II. Nanti untuk kebutuhan secara keseluruhan rumah sakit kami akan kompilasi, kami akan masukkan ke Kementerian Pertahanan dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan Kementerian Pertahanan kami sudah sampaikan seluruh kebutuhan. Namun, ada satu yang khas dari Angkatan Udara, yaitu keberadaan Lakespra. Memang ini satu-satunya yang ada di Indonesia Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa. Ini adalah suatu lembaga untuk seleksi maupun doktrin penerbang-penerbang TNI AU terutama, baik itu penerbang tempur, tranportasi maupun helicopter ini yang sangat perlu kita perhatikan sehingga sampai saat ini seluruh penerbang TNI AU untuk melaksanakan indoktrinasi dan latihan Aero psikokologi harus keluar negeri. Selama ini kita mengirim per tahun 15 orang ke Singapura hanya untuk melaksanakan

10

indoktrinasi dan latihan aero psikologi menggunakan fasilitas yang ada disana yang dulu ada di Indonesia. Dulu kita sangat kuat saat ini peralatan kita sudah tidak bermanfaat sehingga ini juga menjadi perhatian mungkin kenapa saya sampaikan ciri khas satu-satunya yang ada di Indonesia dan juga peralatannya canggih dan cukup mahal. Nanti yang lain-lain masalah peralatan kesehatan dan rumah sakit kami akan kompilasi dengan yang sudah kami kumpulkan kebutuhan di Kementerian Pertahanan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, saya kira dari Kemhan kami persilakan. DIRKESKEMHAN (KOLONEL ARIE ZAKARIA): Terima kasih Pimpinan. Mohon maaf saya baruu sebulan jadi Dirkes Kuathan jadi pangkatnya masih kolonel. Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI. Jadi pengaturannya sebenarnya Dirkes Ditjen Kuathan adalah yang mengatur tentang policy-nya dan segala macam. Kebijakannya ada di Dirkes Ditjen Kuathan, tetapi pelaksanaannya ada di Mabes TNI dengan diangkatan-angkatan. Jadi mohon izin saya akan paparkan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan. Mohon kalau bisa slidenya. KETUA RAPAT: Mudah-mudahan ini sudah mewakili dari darat, laut dan udara serta TNI, syukur-syukur sudah prioritas sehingga kami nanti hanya mendapatkan dari Kemhan yang kemudian kami mintakan kepada Kemhan untuk dialokasikan. Kira-kira begitu ya Pak, bisa ditayangkan. DIRKESKEMHAN (KOLONEL ARIE ZAKARIA): Jadi memang kalau yang ini kadang-kadang Kemhan Mabes TNI, sebenarnya kebijakannya semua ada di Kementerian Pertahanan kami yang kompilasi dari semua ini. Sambil menunggu Bapak saya bacakan saja selintas. Jadi permasalahannya kondisi saat ini yang pertama adalah persiapan kredinsialing Faskes. Ini yang seringkali menjadi keributan karena BPJS di daerah seringkali membuat

11

keputusan tidak melibatkan yang pusat, padahal di pusat itu ada MoU antara Kemhan TNI dengan BPJS, bahwa Faskes TNI diberi kesempatan 3 tahun tetap dianggap sesuai tingkat yang berlaku di TNI, tetapi kenyataannya mereka memakai standar Kemkes kemudian dengan mudah diturunkan, contoh misalnya di Angkatan Laut tingkat III, saya tingkat IV dibayar sesuai dengan tingkat IV. Tarakan lebih brengsek lagi Pak, jadi tadinya tingkat III kita tagih sesuai dengan tingkat III tiba-tiba Pemdanya tidak mendukung tahun 2016 diturunkan jadi tingkat IV dan seluruh rumah sakit disuruh pengembalikan, karena BPJS membayar jasa berdasarkan tingkat rumah sakit. Karena 2014 itu kami membayar BPJS berdasarkan rumah sakit tingkat III ada MoU-nya ternyata berdasarkan kunjungan Kementerian Kesehatan bahwa itu tidak layak tingkat III ini masih tingkat IV, sehingga ribut karena rumah sakit harus mengembalikan kelebihan pembayaran. Loh bagaimana bisa dan kami mengatakan mohon aturan-aturan yang dibuat sipil yang mengikat TNI mohon kami diajak bicara jangan langsung dilaksanakan segala macam. Sehingga akhirnya kunjungan langsung dari BPJS Pusat, dari Mabes TNI dan Kemhan untuk menyelesaikan ini, alhamdulillah bisa diselesaikan, tapi ini memperlihatkan apa yang terjadi. Mereka mengatakan misalnya fasilitas kesehatan tingkat I itu secara ekonomis harus melayani 2.000 penduduk. Kalau Bapak dianggap mampu sudah ikut Puskesmas saja. Terus saya tanya, “Ibu tahu tidak, Pos Angkatan Laut yang paling luar di daerah, jangankan Puskesmas Ibu, pulau-pulau terluar kami taruh maritim monyet saja tidak ada, hanya marinir-marinir gendeng saja 6 bulan disana, sakit kemana”. Penempatan-penempatan pos kami di pulau terluar terutama Angkatan Laut tidak memperhitungkan ada penduduk tetapi dari sudut pertahanan. Sehingga kami mengatakan, “terus siapa yang mendukung pos Angkatan Laut, Lanal-Lanal yang paling luar”. Mereka ngotot “ini aturannya Kemkes”, ya Kemkes membuat berdasarkan kondisi masyarakat umum bukan pertahanan. Sehingga kami minta kredensialing seperti ini ada kekhususan izin operasional buat TNI, karena Faskes TNI dulu disiapkan itu bukan untuk melayani masyarakat umum tetapi untuk mendukung pertahanan dan adanya prajurit. Jadi kalau diminta minimal melayani 2000 lah Possal itu hanya 15-20 paling tinggi 30 mau berobat ke Puskesmas, Puskesmas mana di pulau terluar. BPJS selalu berkelit itu Kemkes yang bikin, Kemkes bikin aturan tidak pernah mengundang TNI. Inilah yang membuat permasalahan tentang kredensialing, surat izin operasional, akreditasi dan SDM. Dan begitu kita tidak memenuhi persyaratan yang diminta Kemenkes dengan mudah dia turunkan. Rumah Sakit Marinir Gunung Sahari Surabaya itu Puskesmas tingkatnya bukan rumah sakit. Loh kok tidak bisa seenak itu. Nah, inilah kami minta perjanjian kerjasama ini harusnya membuat masalah teknis seperti ini dari mana TNI membangun tiba-tiba Faskes, SDM dan segala macam. Kemudian ada hal-hal yang khusus tadi di Angkatan Udara ada Lakespra, di Angkatan Laut ada Hiperbari untuk kesehatan penyelaman dan segala macam. BPJS tidak mau membayar dengan alasan itu pengobatan komplementer sama dengan jamu, bagaimana bisa dengan jamu kami jalankan kesehatan penyelaman itu dari tahun 60-an, sehingga di Surabaya Lakesla menerima nelayan-nelayan yang kecelakaan penyelaman karena menyelam mutiara. Dan khusus Madura untuk cari besi tua Pak, bayangkan cari besi tua hanya pakai kompresor udara bagaimana tidak lumpuh dan

12

segala macam. Itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS, belum pasukan-pasukan kita khusu kapal selam, pasukan katak, ini harus masuk. Mereka berkelit di Kemkes tidak ada, ya Kemkes tidak melayani ini, ini adalah TNI, Hiperbarik di Angkatan Laut dan kesehatan penerbangan di Angkatan Udara. Nah, Alkes dan operasi jangankan operasi saya katakan, memang kita terbatas karena dulu kita ada pelayanan bukan hanya Yankes. Jadi bedanya Faskes TNI adalah ada dua Pak, tugas kesehatan TNI itu adalah pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan. Jadi kami waktu mendirikan Faskes-faskes itu yang utama bukan Yankes-nya tetapi dukungan kesehatan, ada pasukan ada disitu, kapal berhenti dimana, termasuk pesawat terbang nanti dimana. Jadi penempatan Faskes kita adalah ada Yankes dan Dukes, sementara yang BPJS dan Kemkes hanya mikir tentang pelayanan kesehatan. Itu yang tidak nyambung, Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatakan bahwa Rumah Sakit TNI termasuk rumah sakit Pemerintah dan harus mengikuti Undang-Undang Rumah Sakit tidak pernah mengajak TNI untuk bicara. Atas dasar Undang-Undang Rumah Sakit itulah BPJS memberlakukan, karena katanya merupakan rumah sakit Pemerintah atas dasar Rumah Sakit TNI lagi. Nah, kami mengatakan jangan aturannya Kementerian Kesehatan untuk pelayanan prajurit tiba-tiba diperlakukan untuk TNI. Kami butuh bicara ini adalah kondisi real. Slide lanjut, kita sudah minta supaya ada peraturan khusus untuk Fakses TNI. Tidak bisa kami ujug-ujug kami bangun jadi wah lengkap, CT Scan dan segala macam. Untuk dokter umum saja kami kekurangan perhitungan dari tadi sekitar 1.200 dokter umum. Sehingga untuk isi batalyon baik Kostrad, batalyon mariner, batalyon…kapal, itu setengah mati, karena itu ada rekrutmen khusus tenaga kesehatan tetapi masuk pun masih kayak kemarin baru 60 maksimal setahun perkiraan kita hanya 100, sementara kekurangan kita 1.200. Nah, kalau untuk Dukes yang utama saja belum terpenuhi bagaimana mau ngisi buat Sarpras Yankes. Jadi kita utamakan dulu dukungan kesehatan dulu, karena itulah fungsinya ada kesehatan di TNI. Makanya butuh merevisi kesepakatan pedoman kerja dan PKS. Jadi tidak boleh TNI, “ini tidak memenuhi syarat Kemkes turunin tingkatnya, dibayarnya sesuai dengan tingkat itu”, inikan menyakitkan buat kami. Jadi rekomendasi Kemkes juga perlu, hiperbarik itu sudah diakui diseluruh dunia internasional. Kok dengan enaknya BPJS mengatakan itu komplimenter sama dengan jamu. Betul-betul menyakitkan psikologis klinis, kesehatan matra termasuk bagaimana. Nah, Sarpras Alkes TNI terutama daerah operasi dengan lembaga kesehatan inilah yang kami bantu mohon bantuan dari Komisi I DPR RI mengadaannya melengkapi. Karena sudah, di Jakarta BPJS boleh-boleh tapi dilapangan tidak mau bayar, seperti saya katakan tadi Tarakan sampai suruh mengembalikan sampai ribut, itu yang ada dilapangan. Nah, pada kesempatan ini juga mohon dukungan supaya aturan BPJS tidak serta-merta diberlakukan TNI tanpa melihat sejarah dari kesehatan atau Faskes TNI. Ini kita lihat apa yang ada, Faskes tingkat I ada pusat, ada Kemhan. Ini rumah sakit yang ada saat ini, jadi rumah sakit TNI tingkat I ada 3, tingkat II ada 19, tingkat III ada 26, tingkat IV ada 57. FKTP itu adalh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dianggap sama dengan Puskesmas

13

itu ada 725, rumah sakit bergerak Angkatan Laut ada kapal rumah sakit 1, rumah sakit lapangan ada 6, baik di darat, laut dan udara. Lembaga kesehatan ada 13 dan depo perbekalan. Lanjut, ini yang diharapkan ada perubahan-perubahan kita menambah sesuai dengan keadaan. Lanjut, ini yang Mabes TNI banyaknya adalah FKTP. Lanjut, ini adalah Angkatan Darat yang tadi dikatakan ada beberapa yang harus menjadi perhatian. Nanti mungkin akan ditambahkan tadi yang dari Kapuskes AD termasuk perubahan-perubahan peningkatan Alkes-nya, akan ditingkatkan dari tingkat IV ke tingkat III mengikuti perkembangan organisasi dari TNI. Jadi dengan pengembangan Kostrad berubah, Angkatan Laut armadanya menjadi 3, marinir jadi 3 Pasmar, Kostrad jadi 3 devisi, maka Faskesnya dikembangkan seperti itu. Lanjut, ini Aagkatan Laut, jadi seperti ini ada rencana membangun rumah sakit di Somlaki Maluku Tenggara ini vital untuk menghadapi Australia dan pencurian ikan, makanya kita tingkatkan rumah sakit tingkat III Simlaki. Jadi FKTP-nya rumah sakit lapangan, termasuk untuk pengadaan chamber-chamber yang kita sudah ketinggalan zaman. Lanjut, ini TNI AU penambahan Alkesnya baik rumah sakit tingkat I, terus ada penambahan yang misalnya Natuna berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Jadi semua kita tingkatkan ini berdasarkan prioritas ancaman dan pengembangan organisasi, bukan berdasarkan penyakit penduduk, karena memang ini tugas pokok kami selaku kesehatan TNI. Nanti mungkin akan dicopy-kan Bapak dan Ibu supaya bisa dipelajari lebih lengkap. Lanjut, ini Kemhan. Jadi ini kebutuhan sesuai roadmap yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertahanan di Dirkes Dirjen Kuathan sampai 2019, jadi Alkes kebutuhan 750 miliar, FKTP supaya seperti ini, pengembangan kemampuannya, kita minta ambulance seperti tadi yang diminta oleh angkatan masing-masing. Ini lembaga kesehtan Lakespra supaya jangan penerbangan Angkatan Udara untuk periksa fisik saja harus ke Singapura dan itu berkaitan dengan pencurian data penerbang kita, makanya ini harus ada human centifius alat khusus Lakespra. Lanjut, ini yang lembaga kesehatan termasuk pengembangan lab biofax. Lanjut, ini untuk Angkatan Darat pengembangan dari RSPAD tingkat II, III, IV, nanti mungkin detailnya ada beberapa perubahan tergantung dari kebijakan dari angkatan tetapi ini yang kami rekapitulasi. Jadi pengembangan khusus rumah sakit tingkat…dinaikkan kebutuhannya, Selamet Riyadi, Biak, Merauke, perincian-perinciaannya seperti ini. Lanjut, ini Angkatan Laut yang akan kita tingkatkan, termasuk yang tadi disampaikan yang di Belawan, berulang kali air pasang masuk karena letaknya di daerah pinggir pantai dan rawa, sehingga rusak. Lanjut, ini Angkatan Udara termasuk pengembangan untuk Lakespra Suryanto yang khas untuk kesehatan penerbangan. Rekapitulasi sementara yang bisa kami kumpulkan ada senilai 14 triliun dengan perinciannya nanti bisa dicopykan di soft copy-nya dan hard copy-nya untuk diberikan pada Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Mohon maaf Bapak, jadi memang kami tadi bingung kami harus menyiapkan atau tidak seperti itu. Jadi memang harusnya mohon maaf ini saran, memang kami dari Kemhan berbicara lebih awal baru nanti akan ada rekapitulasi dan ada kekhususan dari masing-masing angkatan yang memang tidak bisa kami wakili semua.

14

Jadi Angkatan Darat punya kekhususan sendiri, Angkatan Laut punya kekhususan sendiri, Angkatan Udara punya kekhususan sendiri, itulah yang nanti akan ditambahkan. Mungkin ada mist communication, mungkin berikutnya kalau ada rapat kami akan kondisikan dulu apakah perlu paparan segala macam sehingga tidak terburu-buru seperti ini. Sekali lagi mohon maaf, ini apabila jadi kurang berkenan seperti ini. Ini yang bisa kami minta dukungan untuk pengembangan sarana dan prasarana kesehatan TNI dan dukungan untuk menghadapi Kemkes dan BPJS. Supaya kalau membuat aturan yang mengikat pada Faskes TNI ajaklah kami ngomong terlebih dahulu. Jadi jangan ngomong gampang ikut saja Puskesmas, “Ibu pernah lihat tidak kondisi pasukan-pasukan kami di pulau terluar ada tidak Puskesmas, jangankan orang monyet saja tidak ada”. KETUA RAPAT: Apalagi monyet yang jadi dokter ya. DIRKESKEMHAN (KOLONEL ARIE ZAKARIA): Terima kasih Bapak, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, karena Bapak mewakili setidaknya dari Kementerian Pertahanan, apa yang sudah dipaparkan itu nanti disempurnakan saja. Kalau nanti Ibu dari Pusat Kesehatan TNI akan menyampaikan, dari Darat, Laut dan Udara, kompilasikan menjadi sebuah kebutuhan yang komprehensif dan biasanya di Kemhan nanti ada prioritas utama yang mana. Termasuk nanti tolong kami ini dalam rangka kunjugan sudah janji kepada Kepala Rumah Sakit, oke ini butuh MRI. Kalau nanti kami tidak diprioritaskan kasihan, kami tidak ikut dalam hal pembaliannya, silakan merk apa saja yang penting MRI ada, sehingga kami kunjungan lagi kesana tidak ditagih lagi, “yah, Komisi I DPR RI datang lagi kesini”. Kami sudah usulkan tetapi kan tergantung daripada Bapak-bapak. Nah, sebelum nanti masuk kepada pertanyaan kami akan mencoba kalau tadi alat-alay silakan disempurnakan kurangnya seperti apa mungkin jatuhnya diangka berapa kami tidak tahu hargany silakan. Tapi dalam tataran nasional termasuk kebijakan Pemerintah kami akan dari sisi politiknya dan lain sebagainya. Hasil kunjungan kami saya akan bacakan sedikit yang sudah ada di Bapak dan Ibu. Kita coba betul apa tidak, sehingga nanti kami akan rencanakan ketemu dengan para pejabat kementerian terkait.

15

Yang pertama ada 9 rumah sakit yang kami junjungi, Angkatan Laut mohon maaf hanya 1, yaitu tadi karena wilayah perbatasan. Memang benar kami Komisi I DPR RI pernah ke Pulau Nipah disana ada 1 kompi marinir, ya kalau sakit harus dibawa kepada Tongkang jalan tidak ada rumah sakit disana, yang dekat malah ke Singapura ya. Nah, kemudian pertama hasil temuan kami. Pengelolaan keuangan, beberapa rumah sakit telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan PNBP Murni, namun hal ini menimbulkan masalah karena baru dilaksanakan pada akhir tahun 2016 kemarin, sehingga menyulitkan pelaporan. Menyulitkan pelaporan mengapa? Antara lain misalnya rumah sakit itu belum menjadi Satker sendiri sehingga harus nempel baru kemudian nanti prosedurnya berbelit-belit. Turunnya pun sulit sehingga para karyawan dokter dan juga tenaga kerja yang belum menjadi PNS itu menjadi tidak terbayarkan, ini ada. Kemudian yang kedua, jumlah SDM medik dan non medik di rumah sakit TNI masih terbatas. Sebagai contoh di rumah sakit Dustira itu dokter bedah itu sangat terbatas, padahal satu hari dari rumah sakit tabrakan saja, menerima tabrakan bisa 3-5 tabrakan dari wilayah Cimahi Bandung Barat yang menjadi tanggungjawab Dustira. Nah, ini dokter bedahnya terus saja bekerja tiap jam. Kemudian disini terkait dengan penerapan BLU salah satu dampaknya adalah beberapa Rumkit TNI belum membayarkan gaji tenaga sukarela, ini ada hubungannya dengan PNBP itu. Keberadaan tenaga sukarela ini adalah menjadi simalakama, jika tenaga sukarela tetap ada itu harus dibayar tetapi operasionalnya bagus, ini terus menerus begitu sehingga harus ada solusi bersama kedepannya. Kemudian kekurangan sarana dan prasarana saya kira tadi dari Kemenhan sudah dipaparkan monggo silakan nanti disempurnakan ulang. Kemudian masalah asuransi dan BPJS. Terkait dengan asuransi bagi prajurit, bagi prajurit yang gugur mendapatkan santunan walaupun terbatas hanya 20 sekian juta kalau tidak salah, namun tidak mendapatkan jaminan Pendidikan bagi keluarganya. Kami Komisi I DPR RI berharap paling tidak selama istrinya tidak nikah lagi itu menjadi tanggungjawab negara lah untuk sekolah, misalnya sampai SMA atau S1 kita diskusikan nanti. Tapi kalau istrinya kebetulan nikah lagi apalagi nikahnya sama kolonel atau jenderal ya sudah biarkan atau mungkin dengan yang kaya atau dengan Anggota DPR RI misalnya. Tapi kalau dia terus menjanda itu kasihan kan, mungkin harus dipikirkan. Kemudian bagi prajurit yang cacat mendapatkan santunan dari Asabri. Saya kira ini catat sudah ada tapi masih minimum sekali. Kemudian di rumah rehabilitasi cacat pun yang Kementerian Pertahanan ada, itu mungkin kita harus tingkatkan lagi. Selain itu bagi prajurit yang cacat akan diberikan keterampilan bagi modal hidup oleh Pusrehab TNI. Ini sudah tapi mungkin perlu kapasitasnya ditingkatkan. Prajurit sering mengalami keterlambatan dalam penerimaan gaji karena tidak dapat uang yang dapat diambil di ATM, sehingga perlu ada kepastian dari pihak Bank BRI. Nah, di beberapa tempat ini sekarang itu prajurit itu mengambil gaji di ATM pada tanggal 1. Di beberapa daerah ATM BRI itu kadang-kadang tidak lancar, sehingga waktu kunjungan kesana itu baru tanggal 3 atau 4, sementara potongan di batalyon ini biasa mungkin di satuan-satuan itu potongan tanggal 1,

16

sehingga tidak bisa dipotong, kan di Koperasi ngambil uang, hutang sesuatu kemudian harus dipotong setiap tanggal 1 tapi gajinya belum ada. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak pas, kita akan diskusikan. Kemudian terkait dengan BPJS, regulasi BPJS terlalu umum sementara rumah sakit TNI ada yang tidak bisa mengikuti karena sifatnya khusus misalnya terkait dengan pemberlakukan katagori zona nyaman dan zona tidak nyaman. Artinya, bila ada rumah sakit TNI yang tidak memenuhi syarat tertentu atau masuk dalam zona tidak nyaman maka tidak mendapatkan kapitasinya mengalami penurunan, ini pernah didiskusikan termasuk juga tadi alat-alat khusus itu. Ini dianggap sebagai jamu begitu, ini harus dibicarakan dan didiskusikan. Kemudian ada tiga kekhususan yang ada pada rumah sakit TNI soal BPJS ini. Kartu BPJS perlu dibedakan untuk peserta dari TNI, ini saran kami. Dimana saran tersebut dapat berlaku dimana saja mengingat mobilitas unsiur TNI sangat tinggi dan tidak perlu harus lewat UGD, karena UGD memerlukan uang muka. UGD ini di BPJS perlu uang muka, kalau prajurit pakai uang muka ya mungkin sepatu, baju yang dipakai untuk uang muka. Ini mungkin harus mendapatkan perhatian kita semua. Terkait dengan rujukan bagi Anggota TNI yang mengalami penyakit kronis mengharuskan yang bersangkutan harus kontrol ke rumah sakit TNI Angkatan Laut tingkat diatasnya. Ini khusus untuk Angkatan Laut saya kira nanti kita diskusikan. Terkait dengan izin operasional rumah sakit TNI yang bisa mengadakan MoU dengan BPJS hanya rumah sakit yang mendapatkan akreditasi sementara ada syarat yang harus dipenuhi rumah sakit, yaitu memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, IMB ini bagian yang tidak terpisahkan dari ruwetnya tanah-tanah TNI sekarang ini yang ada di claim oleh masyarakat, kemudian ada yang misalnya bekas dulu Baperki, ada mungkin bekas kantor dan lain sebagainya. Ini mungkin harus kita selesaikan juga ruamh sakit yang seperti ini yang belum memiliki IMB, karena persyaratan yang diberlakukan oleh BPJS seperti itu. Kemudian permasalahan yang dihadapi Rumkit. Peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan terkait bisa atau tidaknya claim BPJS terkait rawat inap hanya 5 diagnotis, gas tritis ini penyakit perut, DBD, tripoit, febris dan gea. Saya tidak kurang paham ini istilah-istilah kedokteran. Padahal dari 171 diagnisis rumah sakit masih mampu tapi tetap harus merujuk secara berjenjang, hal ini dapat menyebabkan angka rujukan tinggi dan tidak mendapatkan kapitasi karena masuk ke dalam zona tidak nyaman tadi itu, ini istilah-istilah di kedokteran. Kita harus diskusikan nanti dengan BPJS. Bapak-bapak yang kami hormati, Kira-kira seperti itu dan lain sebagainya yang kami sampaikan. Mungkin silakan Bapak Supiadin dan kami atas nama seluruh rekan-rekan Komisi I DPR RI beserta hadirin dari TNI mengucapkan selamat ulang tahun sama Bapak, semoga panjang umur, tetap sehat dan sukses selalu. Kami persilakan Bapak Supiadin.

17

F-P. NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Terima kasih Pimpinan. Terima kasih juga untuk dari pihak kesehatan TNI Dephan atas presentasinya. Dan terima kasih untuk doanya, alhamdulillah hari ini 66 tahun saya masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang prima untuk melaksanakan tugas menjadi wakil rakyat. Ada beberapa hal Kapuskes yang ingin saya tanyakan karena memang ini sejak awal saya ingin tanyakan tetapi belum ketemu dengan Kapuskes. Karena yang tahu kesehatan teknis itu Kapuskes. Pertama adalah apa dasar pertimbangan mungkin bisa dijelaskan kepada kami lagi. Apa dasar pertimbangan TNI itu dilibatkan dalam BPJS, selama ini kita kan punya Askes dan segala macam. Mengapa saya pertanyakan ini? Jawabannya sangat strategis. Pertama, TNI ini tugasnya melaksanakan tugas pertahanan negara spesifik dibidang pertahanan yang memerlukan juga hal-hal yang spesifik. Nah, oleh karena itulah kenapa hampir semua unit operasional TNI bahkan kalau di Angkatan Darat sampai dengan tingkat Korem dimana disitu ada rumah sakit tingkat IV dia berikan itu. Saya kira ini perlu kita jelaskan Pak, kepada BPJS filosofinya adalah TNI itu melaksanakan tugas dalam rangka menjaga pertahanan 1x24 jam dan dia memerlukan perlakukan khusus, artinya setiap prajuritnya diperlukan kesiap-siagaan operasional ataupun kesiap-siagaan tingkat tinggi untuk menghadapi itu. Oleh karena itu, maka setiap prajurit dia harus sehat 24 jam untuk menjamin kesehatan itulah maka setiap unit operasional TNI itu diberi rumah sakit, supaya ketika prajurit sakit itu dengan segera bisa difollow up dia untuk menjadi sehat lagi. Kalau toh tidak dia harus segera dirawat dengan perawatan yang memang khusus yang terkait dengan kesehatan militer. Nah, ini mungkin yang tidak dipahami oleh BPJS itu. Sekarang ini coba kita lihat Kementerian Pertahanan pun dibikin saja dengan departemen yang lain, padahal Departemen Pertahanan itu dasar rujukanya Undang-Undang Pertahanan bukan Peraturan Pemerintah tentang struktur kementerian atau kelembagaan. Nah, kaitan dengan ini harus paham BPJS bahwa kita butuh. Oleh karena itu, birokrasi yang panjang ini tidak boleh ada, serahkan sepenuhnya kepada TNI untuk melayani kesehatan itu untuk menjamin supaya prajurit TNI itu siap siaga 24 jam. Dia perlu kecepatan dalam pengobatan, itu satu. Yang kedua, dengan masuknya BPJS kan kita tidak ada lagi Askes ya. Pertanyaannya, yang saya tahu diluar setiap Anggota BPJS harus wajib mendaftar dengan membayar sekian uang. Pertanyaannya apakah keanggotaan BPJS itu atau iaya kesehatan BPJS itu dibiayai oleh rakyat, oleh peserta dalam tanda petik atau juga disitu ada APBN yang masuk disitu. Kenapa? Kita terkaget-kaget waktu ada berita Kepala BPJS minta gajinya diatas 100 juta, emangnya duitnya siapa, embahnya apa. Sementara kita ini coba, berapa sih gaji kita, pensiun juga hanya 4 juta kok. Yang berikut pertanyaan saya, apakah sudah dikaji oleh pihak TNI apa plus minusnya keikut sertaan kita dalam BPJS dikaitkan dengan jaminan kesiap siagaan prajurit untuk 24 jam. Salah satunya saya tidak terlalu paham, BPJS itukan harus ada birokrasi, harus ada rujukan dia. Saya bingung kalau nanti misalnya prajurit mau berobar di Korem, tunggu rujukan dulu sementara ini rumah sakit kita itu. Ini rumah sakit kita sendiri, tolong ini dijelaskan.

18

Yang terakhir, saya ingin tanyakan adalah apa masih ada rumah sakit kita yang memberikan resep kepada prajuritnya untuk diambil sendiri, dibayar sendiri obat itu di apotik luar. Pertanyaan tentunya apa memang kalau misalnya rumah sakit tidak mampu, tidak ada disitu, terus diberikan kepada prajurit suruh bayar ngambil obat di luar. Pak, saya waktu Komandan Korem Purwokerto, saya perintahkan kepada Karumkit saya tidak mau lihat ada prajurit saya keluar dari rumah sakit bawa resep, kalau itu terjadi saya bilang kami saya berhentikan sebagai Karumkit, berarti kamu tidak mampu melayani prajurit. Nah, kalau ini masih ada tolong Pak, kalau toh ada apa alasannya. Saya pikir jangan sampai prajurit itu, sudah gajinya kecil. Kita itu prajurit calon yang masuk surga Pak, Anggota DPR RI itu tidak, Kepala Pemerintahan tidak, Presiden tidak, hanya TNI saja. Kenapa? Karena kita waktu di dunia ini sudah masuk hidup seperti neraka, jadi tidak boleh lagi masuk neraka. Ini pertanyaan-pertanyaan strategis ini tolong saya dijawab karena banyak sekali keluhan kepada kita ini tentang hal ini. Kadang-kadang pelayanan kesehatan kepada Yankes Masum itu jaih lebih baik kepada rumah sakit itu pelayanannya kepada prajurit kita. Yankes Masum karena dia bayar sendiri, punya duit sendiri, bisa minta di kelas VIP, sementara prajurit kita karena dibayari oleh organic ya hidupnya terkatung-katung. Jadi jangan sampai prajurit kita itu ada yang mati karena terlambat pelayanan di rumah sakit. Ini saya tidak mau dengar ini, kami di Komisi I DPR RI berjuang untuk kesejahteraan prajurit. Ini tolong dipertahankan ini, itu saja pertanyaan-pertanyaan strategis yang saya minta diberikan jawaban karena sampai hari ini jawabannya tidak ada masalah dengan BPJS, faktanya kita dilapangan banyak masalah. Siapa pun yang mau menjawab silakan saja. KETUA RAPAT: Terima kasih. Prajurit itu singkatan dari Prasojo Jujur Lan Irit, itu pasti masuk surge, jenderal-jenderalnya mungkin malah tidak ya, kolonol masih masuklah. Silakan Pak Alimin. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak dari Departemen Kesehatan TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Terus terang Pak, setiap kami datang kesana kami sudah pertanyakan soal kerjasama dengan BPJS itu, karena kami melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang menjadi menomor duakan ketika TNI memerlukan pelayanan kesehatan. Kan tidak mungkin kalau tempat sudah ditempati oleh rakyat yang memang sudah sah karena bekerjasama, karena tentara mau berobat harus diusir keluar tidak mungkin, maka akan jelek ini TNI.

19

Yang kami ingin pertanyakan sebetulnya sudah banyak dipertanyakan oleh rekan saya Bapak Supiadin. Bapak-bapak dulu bikin MoU itu sudah paham betul tidak dan yang saya sedih lagi TNI bikin MoU dilanggar orang tidak diperhatikan, tidak diikutin dia saja. Jadi secara institusi kita sudah tahu TNI sekarang lagi kurang dana, inilah sebabnya mereka juga mengusulkan masuk surga duluan karena serba kekurangan, tetapi kemudian juga mengambil beban lain soal kesehatan Pak, inikan sesuatu yang pertanyaannya ketika TNI mengambil keputusan itu terus terang kami Komisi I DPR RI saya kira begitu Pimpinan, tidak pernah lihat atau ada disini. Bagaimana sih bunyi MoU Bapak-bapak itu dengan pihak BPJS kami tidak tahu. Jadi kalau anda teriak karena karena and dirugikan karena MoU itu mana kami tahu ngomong saja tidak. Bapak datang hari ini memberikan informasi kepada kita saja setengah-setengah. Tentang MoU itu sama sekali saya tidak tahu, saya kira Bapak Supiadin sendiri sebagai orang TNI juga bertanya terus apalagi kami yang di Komisi I DPR RI, walaupun ada semangat untuk membantu tapi kami tidak ngerti, yang mana dirugikan kalau ada mau complain. Bunyi kerjasamanya kayak apa tidak tahu, niat dulu kerjasama ini apa, sesuai tidak dengan kita memisahkan rumah sakit segala macam yang untuk umum dan untuk TNI. Setahu saya Pak, rumah sakit tentara, dimana pun negaranya itu jauh lebih bagus fasilitasnya dan lebih siap khusus untuk tentara itu. Jadi kalau nanti sudah mulai campur aduk kayak sekarang apakah TNI nanti kalau tidak dapat tempat di rumah sakit dia harus masuk rumah sakit umum, jadi rakyat biasa, ada lagi yang seperti tadi dapat resep juga harus bayar, yang duitnya terlambat gajiannya. Kita membayangkan TNI kita jadi kuat, kalau pihak TNI sendiri juga tidak menyadari hak-hak dia dan tugas dia, tiba-tiba kerjasama bisa semua ikut-ikutan TNI padahal kan lain kendaraan TNI itu lain, ambulance lain. Karena dia punya tugas khusus Pak, saya setuju bahkan saya setuju dengan teman saya tadi Kementerian Pertahanan ini harus beda sebetulnya, mengurus anggaranya dan segala macam, kalau tidak ya seperti ini Menteri Keuangan berkuasa memotong anggaran pertahanan. Saya bingung juga itu, kalau kita sepakati antara Pemerintah dan DPR RI anggaran TNI pertahanan kita saya kira tidak bisa sembarangan potong-potong begitu dan ini menyangkut keamanan negara. Tapi di Indonesia ini bisa, karena TNI sendiri menurut saya menerima itu bahkan juga menggapai-gapai. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman DPR RI ketika kita ke rumah sakit, ada yang bilang lumayan ada tambahan, tambahan pasien dan tambahan juga barangkali macam-macam saya tidak mengerti. TNI bukan begitu, bukan barang yang sedang kekurangan yang lemah dan terus mencari-cari gapai-gapai seperti. Menurut saya keliru kita menyiapkan fasilitas kesehatan TNI, apalagi sampai kurang dokter harus minjem sana, minjem sini tidak mengerti saya. Kita sudah sekian puluh tahun punya TNI ini, apakah Bapak-bapak di TNI memang seperti itu maunya kita punya TNI. Kalau saya barangkali saya clear, karena sudah merdeka TNI ini sudah betul-betul menyiapkan untuk mendukung TNI di dalam mempertahankan negara ini. Kalau lihat yang dilaporkan disini kta juga ngeri Pak, semua kurang, ambulance kurang, Alkes kurang, MP saja tidak punya, TNI tidak punya MP bingung saya. Saya disini mengatakan Pak, saya keberatan kalau tanah-tanah TNI itu tidak sertifikat apa urusannya dengan tangan kanan dan tangan kiri, kalau

20

perlu kita bikin keputusan. Asal sudah dinyatakan clear sertifikat keluar apa urusan soal bayar ini, bayar harus ajukan anggaran untuk mensertifikatkan tanah, mengajukan anggaran untuk bikin MB apa itu, tapi harus memenuhi syarat-syarat TNI, tunjukkan bahwa dia lebih dalam memenuhi sersyaratan. Dalam hal disiplin dan segala macam mestinya lebih, kalau semuanya kurang memalukan namanya. Nah, setelah anda mengalami problem-problem itulah baru datang ke Komisi I DPR RI yang kami tidak tahu asal-usulnya. Bagaimana pemikiran anda dulu memasukan BPJS termasuk Pak Supiadin bertanya, karena beliau sudah menghayati dari awal sampai pensiun. Tiba-tiba inikan banyak yang berubah ini Pak, jangan-jangan nanti Bapak berpikir juga kita tidak perlu pakai seragam lah, PNS yang lain juga tidak pakai seragam misalnya. Jangan begitu karena anda memang beda, tuntutannya beda, gajinya juga harus beda. Saya terus terang protes Pak, di dalam forum ini saya katakan saya keberatan karena saya baru tahu gaji TNI itu kok kecil sesama aparat negara malah dibandingkan. Terus terang antara kepolisian saya punya datanya itu, saya kemukakan disini secara terbuka, tapi TNI terima saya tidak ngerti juga. Kalau kami mau ribut memperjuangkan kana neh, wong yang menerima saja senang menerima. Menurut pendapat saya apa yang diajukan oleh TNI ini juga harus realistis dan benar untuk demi pertahanan negara kita. Kalau itu sudah sepakat kita termasuk di Komisi I DPR RI ini ya harus kita perjuankan Pak. Dan sekali disetujui saya bingung bagaimana memenuhi kalau bisa dipoting-potong di tengah jalan. Minimal anggaran dari TNI menurut saya pantang untuk dipotong-potong. Jadi merencanakan ini betul-betul kita hati-hati betul, sesuatu yang betul-betul tidak bisa dihindari demi kelancaran TNI. Selama ini saya lihat dianggap orang TNI dianggap main-main, kurangi saja tidak apa-apa toh jalan juga. Mudah-mudahan tidak ada lagi TNI sendiri juga senang, diharapkan beli pesawat baru saya dengar di Komisi I DPR RI belinya yang bekas. Seperti asal-asalan juga anda untuk memenuhi kebutuhan anda, inikan aneh. Bikin rumah sakit kerendam air terus sekian puluh tahun saya juga bingung. Apa Angkatan Laut tidak tahu bahwa ombak itu tetap nyampai tiap ada rob-nya, masa sudah bertahun-tahun tetap dipertahankan. Apa memang senang tentara nanti lagi dibangsal, lagi diperiksa kesiram air laut. Dan itu saya kira bukan baru kemarin Pak, dipusat TNI tidak tahu itu bohong itu, tidak mungkin tidak ada laporan dari bawah, apa memang dilarang laporan keatas atau memang belaga tidak tahu Pimpinan diatas apa yang terjadi. Harus segera kita perbaiki Pak. Saya melihat banyak hal TNI ini mungkin karena itulah dipilih malaikat untuk masuk surga, menerima, senang, melemahkan diri sendiri oke, barangkali mohon maaf ya. Sekarang di dunia ini kita harus tegas betul di dunia, kalau anda meleset keamanan negara kita yang terancam. Apapun yang kita bangun ini tidak ada appa-apanya kalau dihancurkan orang. Kita sudah lihat beberapa negara yang sekarang ini bisa porak-porandakan oleh orang. Kalau pertahanan kita tidak kuat jangan sampai kena gilirannya apa yang terjadi di timur tengah. Irak dan segala macam itu sudah di depan mata kita lihat. TNI pun bisa begitu Pak, setelah dia sakit pengobatannya tidak beres, peralatannya juga barang bekas, bahan bakarnya tidak cukup, latihan berapa kali juga menghabiskan peluru per tahunnya tidak optimal. Dan mohon maaf ini tertutup, mengerikan kalau

21

kita tanya berapa tahan bahan bakar untuk pesawat, 2 hari? Memangnya kita perang 2 hari apa kalau diserbu orang. Ada Panser yang sudah kita bangga-banggakan tidak tahu pembagian bahan bakarnya tidak sampai sepersepuluh dipanasin sama matahari, ini fakta-fakta ini Pak, belinya mahal tetapi tidak bisa diapa-apain, tidak sesuai dengan negara kita, ngangkut saja susah pelabuhan untuk buat di mendarat tidak jelas, padahal uang triliun. Ini apa sih pikiran tuan-tuan yang diatas itu, kok bisa setujunya seperti itu, melemahkan TNI kita. Termasuk juga yang sekarang kesehatan, jadi menurut saya agak keliru soal BPJS kalau anda complain ke kita. Yang melakukan kerjasama itu anda, apa sih dasarnya dulu mengambil keuntungan malah jadi kerugian, bodoh sekali kalau begitu, masa kita menyebutkan anda bodoh, bikin MoU yang bikin anda rugi dan tidak bisa mengontrol MoU yang kita sepakati. Inikan tertulis hitam putih semua, kita bikin MoU di dalam negeri saja begitu bagaimana mau menghadapi luar negeri. Wajar saja kalau kita beli alat segala macam tidak ada dukungan supply sparepart kita bisa diam saja. Bikin perjanjian kerjasama sesama kita saja TNI sama sipil kalah, kan artinya begitu ini Pak. Bapak lapor kepada kita bagaimana minta dukungan, kebalik TNI bukan begitu karena dasarnya Undang-Undang-nya kuat tugas dia Pak. Jadi menurut saya mohon maaf Pak, ini memang harus segera kita rubah perbaiki agar TNI ini kembali menjadi TNI yang disegani oleh negara tetangga dan juga diyakini oleh kami rakyat ini bahwa anda bisa menjaga pertahanan negara ini. Kalau tidak Pak, saya secara pribadi saya untung selalu of the record ngeri Pak, kalau dengar-dengar datang ke tempat Bapak-bapak. Panser yang triliunan komandannya bilang ke depan kita dapat jatah 15 liter atau 20 liter padahal harus sekian ratus liter. Ini kenapa diterima Pak, ini dulu waktu kita beli inikan tahu syarat-syarat pesawatnya harus berapa liter, kapalnya harus berapa liter atau ton bukan hanya sekedar beli sudah dapat barang sudah begitu, karena ada perencanaan sampai pelaksanaannya. Saya agak kaget waktu di Batang yang jaraknya begitu jauh, kita menghadapi yang keributan Cina Selatan, orang sudah bikin pangkalan, Philipina malah meningkat sampai berapa puluh persen dia punya anggaran tentaranya, kita persiapan bahan bakar saja jauh dari api, tahan 2 hari kalau itu habis berapa cepat kita mengirimkan apapun yang ada disitu tidak ada gunanya bahan bakarnya tidak ada. Itu harus kita pikirkan sama-sama. Kami sebagai orang yang bertanggungjawab di Komisi I DPR RI terus terang kecewa betul, kalau kita tidak segera mau bersatu memperbaiki keadaan. Di samping itu hal-hal yang lebih prinsipil lagi kita menghadapi kenyataan perumahan anda kurang sehingga ribut antara sesama keluarga TNI. Dulu saya masuk ke Komisi I DPR RI bangga betul Pak, dianggap keluarga besar TNI, sekarang tidak karena sesama keluarga TNI ribut digusur. Memangnya anak-anak yang sudah meninggal bukan keluarga TNI lagi, kan tetap. Masa caranya dengan menggusur seperti itu, memangnya tidak ad acara yang lebih baik untuk menyelesaikan. Di depan rakyat Pak, bahkan yang sudah dimoratorium di Komisi I DPR RI ini masih tetap saja para Pangdam menggusur. Jadi menurut saya ini hal-hal yang menyebabkan rakyat bisa tidak percaya sama TNI dan ini berbahaya jangan sampai itu terjadi. Tunjukanlah bahwa TNI itu kuat, kekeluargaannya baik, jaminan kesehatannya baik, jangan sampai dokter juga kurang, itukan yang penting. Alat-alat disebut disini

22

kurang, legalitasnya banyak yang tidak ada, terus apa yang dibanggakan yang selama ini kita banggakan TNI. Jadi mohon maaf Pak, saya pagi hari ini kepengen betul Pak, di dalam Panja yang sekarang inikan yang sudah saya dengar Panja ini berkali-kali dibuat tapi hampir tidak jelas perubahannya. Karena seperti tadi juga, ketika Bapak melaporkan saya punya keterbatasan juga Pak, mungkin yang lain juga sama. Bapak menyebutkan angka dan segala macam, apa yang mau kita bikin, kita hanya dengar saja. Makanya timbulnya pertanyaan-pertanyaan terus seperi Bapak Supiadin. Kalau nanti kita bertanya, Bapak jawabnya seenaknya selesai Rapat Dengar Pendapat kita tidak menghasilkan apa-apa. Menurut saya ini clear betul, jangan ragu-ragu ajukan. Disitu nanti kita akan mana yang bisa kita perjuangkan anggaran-anggaran ini. Karena disinilah Panja-nya sekarang buat kesejahteraan, ini bukan menyangkut tentang kesejahteraan ini, menyangkut keamanan negara, kesejahteraan itu hanya alat saja untuk mendukung Bapak-bapak TNI mempertahankan negara ini. Saya kira itu Pak, yang saya harapkan jadi datanya itu yang lebih lengkap, jangan menunggu kami datang kemana karena anda yang lebih melaporkan mestinya jangan menunggu Komisi I DPR RI melihat ini kurang. Itu memang tugas kami, tapi sebetulnya menurut saya laporan dari Bapak-bapak ini dan bagaimana anggaran kedepan yang Bapak usulkan yang harus tidak bisa tidak yang harapkan tambahan. Jadi harus ada perbedaannya Pak, sehingga pada batas itu tidak boleh dikurangi kalau kita sudah sepakati. Kalau anggaran Pendidikan saya setuju memang kita harus pintar semua Pak, tapi kalau negara kita porak-poranda tidak perlu orang pintar habis juga ditembakin orang. Jadi penting lebih dari itu sebetulnya kalau Bapak bisa menjelaskan tugas utama TNI. Mohon maaf Pak, saya merasa pagi hari ini tidak jelas apa yang kita mau bantukan perjuangkan sama Bapak. Masalah BPJS, MoU Bapak sebut saja judul MoU ini tidak disepakati akan tetapi kami tidak punya, bagaimana kami mempelajari apa dasarnya MoU itu. Hal-hal seperti inilah yang selalu kita bikin Rapat Kerja yang tidak menghasilkan apa-apa. Wajarlah kalau Panja-panja itu dari dulu juga entah Panja Perumahan, Panja Kesejahteraan, rumah sakit yang kena air laut terus saja semua tidak ada perubahan namanya. Semua dukungtan termasuk bahan bakar tidak pernah berubah, kurang terus. Ini hal-hal yang saya kira ke depan kalau negara ini mau punya tentara yang kuat harus berubah Pak, termasuk pikiran bapak-bapak juga mengenai kesatuan Bapak-bapak, apa yang harus Bapak layanin, apa yang Bapak harus siapkan, jangan sampai digangu dengan yang lain karena terpisah mestinya. Jadi kalau saya secara pribadi terserah bagaimana pendapat Bapak-bapak tetapi menurut saya, saya lebih senang memang BPJS jangan jadi kita tidak ngurusin. Kita mengurusi yang betul-betul pelayanan kesehatan dari TNI saja. Anda pikirkan sendiri, anda anggarkan sendiri, anda urus sendiri, jangan ada birokrasi lain yang akhirnya anda jadi laporan tidak bisa bertanggungjawab karena ini, karena ini, kami malah jadi punya hutang aneh-aneh saja. Sedih dengarnya kalau TNI sudah dibegitukan di Indonesia ini. Jadi wajarlah kalau Bapak Supiadin mengingatkan. Kami ini mendukung Bapak-bapak, tapi kalau Bapak-bapak sendiri masih keleleran apanya. Jadi betul-betul

23

apa yang disampaikan Bapak Supiadin saya bisa dukung, TNI kalau dia mau berobat tempat harus ada, obatnya harus ada. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Itu dari Pak Alimin, soal nanti kenapa TNI menerima itu BPJS saya kira Bapak-bapak ini kami tahu hanya melaksanakan. Mungkin nanti dalam forum dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, kemudian kita undang juga sekalian, kita masukkan dalam kesimpulan nanti kementerian-kementerian terkait kita undang disini untuk mencari solusi. Baik, mungkin kalau tidak ada sebelah kiri yang terakhir dari Bapak Asril. WAKIL KETUA (MAYJEN TNI (PURN) ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.): Terima kasih Pimpinan. Pertama saya apresiasi Ibu Andriani, Mas Bambang, DPR RI juga merasa tertolong, walaupun saya belum. Kemudian rumah sakit Angkatan Laut disini Ladogi itu juga terima kasih. Saya hanya mengingatkan waktu Juni 2016 kita Rapat Dengar Pendapat disitu ada APBNP 750 miliar untuk Alkes TNI. Nah, kita tidak tahu lagi menyusut sekarang sampai mana itu. Kemudian Rapat Dengar Pendapat lagi September masih 2016 itu sudah sepakat DPR RI dengan Sekjen Kemhan ditambah dengan Irjen dan lain-lain ditambah para Aslog angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut itu sepakat untuk bersama-sama menhadap kepada Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan sama Menteri Bappenas untuk melengkapi kebutuhan fasilitas kesehatan TNI. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah menjabat saya rasa Mas Bambang sudahlah mungkin. Itu sampai sejauhmana sekarang kita juga belum tahu, karena ini akan berlanjut terus. Terkait dengan Rapat Dengar Pendapat hari ini memang kita masih sedih anggaran kita kecil walaupun sudah ada tax amnesty dan segala macam tetap saja TNI yang paling besar kemarin di potong dari 209 triliun diajukan itu hanya separuhnya tidak sampai, tapi alhamdulillah memang kemampuan negara segitu. Setelah beberapa kali kita melihat beberapa rumah sakit, pertama saya berpikir Asabri inikan kita baru dapat waktu mati, pensiun atau kecelakaan, bisa tidak kita manfaat ini untuk kesehatan kalau misalnya ada prajurit kita yang kritis sakit berat. Inikan sebetulnya antara Pemerintah ini, saya tidak tahu Asabri ini dibawah TNI atau Kemhan, dibawah siapa itu Pak Ari, dibawah siapa Asabri, TNI ya atau Kemhan atau mungkin Pak yang tahu ini. Karena yang dipotong itu uang kita, uang prajurit semua. Saya dan Bapak TB pensiun hanya dapat berapa itu 11 juta atau berapa. Itu mungkin akal-akal kita karena anggaran kita terbatas, coba

24

dibicarakan nanti bisa tidak banyak sekali uang itu berapa triliun Asabri itu, kadang-kadang sampai dikerjasamakan keluar. Tadi Pak Alimin orang sipil perhatian sama TNI, ya kita sendiri tidak memperbaiki diri. Itu satu Asabri itu kita manfaatkan bagaimana, kalau tidak ya kita terimanya kayak uang pensiun saja kecil. Beberapa rumah sakit Ketuanya kelihatan inisiatifnya ada yang bagus, ada kerjasama dengan Pemda, saya cek Hardianto di Balik Papan itu alat cuci darahnya nyewa keluar itu saya rasa bagus juga nyewa, saya tidak tahu boleh atau tidak di SOP, itu bagus sehingga bisa kerjasama dengan di luar. Kalau kita menuntut sekarang ditambah perawat atau bidan untuk PNS kan masih moratorium dari Bapak Jokowi sampai sekarang belum dicabut kalau tidak salah itu, kapan buka lagi pendaftran TNI ini, ini yang kita agak sulit ini, akhirnya inisiatif itu akhirnya honorer-honorer itu yang lama-lama bisa bermasalah, karena moratorium sampai sekarang dulu rencana 2017 moratoriumnya buka lagi tapi sampai sekarang belum. Jadi ini masih kita tunggu dan tolong nanti kita cek lagi apa betul ini kebutuhan-kebutuhan rumah sakit. Memang sangat menyedihkan, padahal seperti rumah sakit Kodam Balik Papan itu jadi rujukan kan, rujukan dari perbatasan bayangkan itu dan memang bagus dan kita juga menampung masyarakat lain sekitarnya. Padahal nanti PNBP-nya harus setor dulu keatas, ini mencari kebijakan ini cukup sulit Bapak-bapak sekalian. Oleh karenanya memang kita harus agak jemput bola, agak kerja keras bagaimana ini caranya Asabri ada, dengan Pemda bagaimana, dengan Menteri Kesehatan, dengan Menteri Keuangan, Bappenas bagaimana, bagaimana untuk tata kelola ini, apalagi melihat tadi hanya 18% personil karena menunggu adanya pemasukan PNS tidak ada. Kita di tentara diajarkan untuk operasional minimal kekuatan itu 70%, kalau dibawah itu tidak boleh operasional. Tanya sama Panglima, batalyonmu berapa, siap 80% bagus siap perang, kamu? 40% Pak, kamu tidak boleh. Jadi itu rumusan SOP-nya untuk siap operasionalnya itu 70% minimal. Mungkin Ibu Andriani bisa lapor kepada Panglima TNI bagaimana ini. Ini ukuran minimal-minimalnya tapi karena kita kekurangan ya hajar saja dulu berapa saja pokoknya jalan kan begitu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kita. Ya mudah-mudahan setelah ini sama-sama kita ini, tapi kita harapkan Bapak-bapak TNI aktifnya yang lebih banyak gerakannya, TNI yang kayak kita ini dorong-doronglah dikit. Ini mungkin dari saya mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mencermati ini, mungkin Bapak Bambang tahu bagaimana hasil kemarin pembagian yang 750 miliar 2016 itu. Sekarang APBNP untuk 2017 kan belum, kemudian kerjasama itu bagaimana. Begini saja Bapak Pimpinan, saya serahkan kembali. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi barangkali tadi ada harapan, pertanyaan mungkin ada yang mau disampaikan silakan.

25

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, satu boleh Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan kalau begitu Bapak Budi dulu. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Terima kasih Pimpinan. Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Bapak dan Ibu dari TNI yang bidang kesehatan. Saya mencoba mencari cara lain untuk mendekatan yang lain untuk membantu masalah kesejahteraan di bidang kesehatan TNI. Yang pertama, saya sudah dua kali datang ke rumah sakit TNI, saya titip adalah bagaimana rencana pengembangan rumah sakit di seluruh TNI, syukur-syukur punya master plan-nya, kebutuhan rutin dan pengembangan pengadaan alat dan sebagainya, peningkatan rumah sakit. Kalau ada tolong kami diberikan Pak, kalau ada saya bisa minta. Yang kedua, peluangnya Pimpinan, mandatori dari Undang-Undang Kesehatan itu 5% dari APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan beberapa kali ngobrol sama teman Komisi IX DPR RI, pemanfaatan adri 5% itu tidak bisa diserap seluruhnya. Jadi saya usul Pimpinan, jika memang dicanangkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Kesehatan dan Bappenas kita minta sebagian 5% itu mandatori untuk TNI, untuk rumah sakit TNI. Nilainya berapa Pemerintah yang menghitung tapi ketika uangnya masuk ke TNI, TNI tidak boleh ganggu gugat, Panglima tidak boleh atur-atur lagi yang mandatori dari mandate Undang-Undang Kesehatan, masuk langsung untuk dikelola. Begitu saja usulan saya Pimpinan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik, sekarang kita ke pihak TNI, kami persilakan. KAPUSKES ANGKATAN DARAT (MAYJEN TNI BAMBANG P): Terima kasih.

26

Bapak dan Ibu sekalian, Saya pikir apa yang disampaikan Bapak-bapak karena perhatian kepada kami semua, kesejahteraan dibidang kesehatan. Pertama, saya izin menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Supiadin tadi, apa dasarnya, apa pertimbangannya TNI kok masuk dalam pelayanan kesehatannya melalui BPJS. Kalau kami-kami betul kata Pimpinan, bahwa kami-kami ini tentu pelaksana. Namun demikian, kalau yang kami ikuti ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa pelayanan kesehatan semuanya melalui BPJS. Memang untuk TNI sebetulnya tidak ada keharusan, saya baca baru saja dulu saya untuk persisnya tentu saya tadi baca tidak ada keharusan itu. Namun demikian, pada sekita bulan Juli 2013 itu ditetapkan oleh Menteri Pertahanan bahwa pelayanan kesehatan TNI melalui BPJS. Jadi baru saja kami baca ada tanggal 13 Juli 2013 menyatakan seperti itu. Kemudian tentang pembiayaannya pelayanan kesehatan ini betul ada potongan 2% dari gaji prajurit. Kalau jaman dulu sebelum melalui BPJS pelayanan kesehatan hanya 2% dari potongan gaji prajurit. Nah, pada saat masuk BPJS tentu banyak pendapat beberapa dari ada yang setuju, ada yang tidak, tetapi apapun itu tentu kami mengikuti putusan dari Pimpinan bahwa kemudian masuk BPJS. Nah, kemudian pelayanan kesehatan setelah melalui BPJS itu 5% jadi 2% potongan gaji prajurit ditambah subsidi dari Pemerintah 3%. Pada saat itu juga kami banyak yang kalau kemudian 5% diberikan kepada kita untuk pelayanan kesehatan pasti akan bisa itu, tapi apapun itu amanat Undang-Undang kemudian keputusan untuk melalui BPJS. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kalau untuk menjadi peserta BPJS harus membayar, saya pikir tidak ada untuk prajurit, karena untuk prajurit semuanya pendaftaran kepesertaan itu dikompilasi oleh pejabat personil yang kemudian didaftarkan melalui ikut kepesertaan BPJS. Nah, memang betul saya sangat setuju bahwa mobilitas prajurit yang tinggi mestinya dipermudah. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa harus ada perlakuan khusus untuk prajurit TNI itu tentu kami sangat setuju. Banyak hal Bapak yang masih menjadi hambatan, kendala yang kemudian perbedaan keinginan. Pertama barangkali ami berharap bahwa setiap prajurit kemana pun ya langsung dilayani. Dia menunjukkan KTA ya harus dilayani bukan harus pindah kepesertaan dari satu daerah ke daerah yang lain, itu sudah kami sampaikan dan permasalahan-permasalahan ini sebetulnya kami pernah duduk bersama antara Kementerian Kesehatan, BPJS, Kementerian Pertahanan, kemudian Angkatan untuk membahas permasalahan ini. Detailnya kami sebetulnya sudah pernah sampaikan, namun demikian sampai dengan saat sekarang ya tindak lanjutnya memang berjalan perlahan, tentu hal ini akan kami tindaklanjut lebih lanjut untuk bagaimana putusan dengan duduk bersama itu.

27

F-P. NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Saya minta hal ini dapat perhatian khusus Kapuskes, ini Kapuskes atau Dirkes sekarang. Sudah diganti ya Kapuskes TNI AD dengan bintang II sekarang, tadinya kan Dirkes bintang I. Oke, selamat kalau begitu. Jadi saya minta hal ini, jadi silakan BPJS kita terlibat tetapi ada hal yang khusus. Prosedur beribat segala macam, jadi tidak boleh berubah, silakan kita ikut BPJS tetapi pelayanan kesehatan saya minta sama dengan ketika kita belum ikut BPJS. Nah, kalau kita nanti birokrasinya jadi panjang inikan bahaya. Jadi ini saya minta perhatian khusus. Oleh karena itu, tadi dari Mabes TNI saya dukung untuk revisi antara kerjasama BPJS dengan TNI. Ini tolong karena BPJS itu dia hanya melihat umum saja, harusnya ada leg spesialis untuk TNI, karena tadi mungkin Kepala BPJS tidak tahu bahwa TNI itu dia harus menjamin prajuritnya prima, sehat walafiat 1x24 jam, jadi tidak ada istilah sakit dia. Nanti kalau tidak bagaimana dia mau berangkat oeprasi tibat-tiba, “maaf Pak, pengobatan saya belum selesai karena prosedur dan segala macam”. Nah, inilah tugas kita semua tetap kita menjamin prajurit kita itu kesiap-siagaannya tadi. Kasihan Pak, kalau kita sama ya sudalah kalau ini kita disamakan semua tidak bisa. Contoh, sama ada yang menginginkan militer itu diadili peradilan umum, tidak bisa dong karena ada hal-hal khusus yang tidak bisa dilakukan oleh hakim peradilan umum terhadap keputusan vonis hukum tadi itu. Saya minta benar-benar BPJS ini dari hari ke hari semakin baik dan prajurit tidak mengeluh. Kasihan lah prajurit itu semua, kami saja kadang-kadang berobat di Gatot Subroto itu ya “Pak, lain kali kalau Bapak kesini bawa Askes”, untung saya jadi Anggota DPR RI ada pelayanan VIP kan begitu, Jasindo agak lumayan, walaupun saya lebih sering berobat diluar, leih sering saya berobat di rumah sakit luar karena tadi kita justru di militer itu sudah bekas pensiunan kok birokrasinya masih diperpanjang kan gitu. Kita di umum malah pelayanan kita VVIP ya VVIP benar begitu ya. Jadi pengalaman saya sampai hari ini sejak pensiun belum pernah berobat di RSPAD, karena tadi. Mudah-mudahan kedepanlah, tapi mudah-mudahan jangan sampai saya sakit kan begitu. Saya jarang berobat karena saya jarang sakit kan begitu, mudah-mudahan sakit hati pun tidaklah kan begitu. Saya minta perhatian itu tolong direvisi semuanya yang benar-benar kita, Bapak sudah duduk pada level Pimpinan Kesehatan, jaminkan betul itu bahwa prajurit kita sehat. Terima kasih. KAPUSKES ANGKATAN DARAT (MAYJEN TNI BAMBANG P): Saya izin melanjutkan sebentar Pak, tentu yang kami sampaikan nanti kami akan duduk bersama yang sudah antara Kementerian Pertahanan, BPJS, Kementerian Kesehatan dan UO Angkatan.

28

Terkait dengan apakah masih ada prajurit yang harus bayar diberikan resep untuk beli, saya kira saat sekarang sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan Insya Allah sudah tidak ada lagi. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan, kalau kita itu punya fungsi khusus kepada prajurit barangkali tidak harus mengambil beban orang lain. Nah, mohon izin menyampaikan bahwa rumah sakit TNI ini juga bagian dari sistem kesehatan nasional, bagian dari integral dari Siskesnas yang memang punya tangungjawab kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat umum juga. Dan sejauh ini itu juga merupakan bagian dari inter Bapak, tetapi tetap kam selalu tekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat prajurit, masyarakat dinas prajurit tentu itu yang paling utama, karena rumah sakit TNI adalah bagian dari gelar kekuatan TNI. Kemudian tentang mungkin nanti dana yang 715 miliar nanti dari termasuk soft loan dan lain sebagainya mungkin dari Dirkes Kementerian Pertahanan. Untuk pengembangan rumah sakit sebetulnya, rumah sakit masing-masing sudah punya master plan yang itu tentu karena rumah sakit inikan dibahwa Kotama, kalau kami inikan pembina teknis tapi kami tentu mempunyai juga master plan dari rumah sakit. Demikian Bapak, terima kasih. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, saya tidak paham yang terakhir. Jadi rumah sakit ini strukturalnya dan anggarannya dipegang siapa, oleh Bapak ya? KETUA RAPAT: Silakan dijawab dulu. DIRKES KEMHAN (KOLONEL ARIE ZAKARIA): Mungkin saya tambahkan, jadi kebijakan ada di Kementerian Pertahanan, saya selaku Dirkes Ditjen Kuathan mengatur anggaran dan segala macam, pelaksanaannya di angkatan masing-masing. Tapi UO-nya memang di Kotama lagi, tentang keuangan ini jujur kami kurang

29

menguasai, tapi kebijakannya diatur dari Kementerian Pertahanan pelaksanaan nanti di angkatan masing-masing. KETUA RAPAT: Silakan mungkin. WAKAPUSKES AL (KOLONEL RADITO S): Boleh saya jawab yang pertanyaan dari Bapak Supiadin. Jadi kebetulan saya terlibat dari awal tentang BPJS ini, waktu itu saya Komandan Rumah Sakti….jadi awal mulanya itu adalah keluarnya Undang-Undang Rumah Sakit, tiba-tiba di Undang-Undang itu ada pasal yang mengatakan bahwa yang termasuk rumah sakit Pemerintah termasumk rumah sakit TNI. Kita TNI tidak ngeh Pak, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah tahu. Nah, setelah Undang-Undang Rumah Sakit yang keluar tahun 2011 itu keluarlah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Kesehatan termasuk BPJS. Nah, Undang-Undang ini mengatakan BPJS wajib dilaksanakan oleh rumah sakit Pemerintah. Nah, karena sebelumnya ada Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatakan rumah sakit Pemerintah adalah rumah sakit TNI terpaksalah TNI ikut itu yang kami dari awal protes. Ini Undang-Undang mengikat rumah sakit TNI akan tetapi kami tidak pernah diajak bicara. Kami lakukan protes waktu itu, dibuatlah MoU dengan BPJS, tetapi ternyata BPJS itu selalu berkelit karena yang buat aturan bukan BPJS tetapi Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan membuat aturan berdasarkan kepentingan Kementerian Kesehatan, tidak pernah mengajak TNI, tidak pernah diskusi langsung membuat aturan. Nah, Undang-Undang mengatakan bahwa yang menentukan akreditasi tingat rumah sakit Kemenkes. BPJS mengatakan “Kami tidak menentukan, kami hanya mengikuti Undang-Undang yang bikin Kemenkes”, tapi Kemenkes tidak pernah undang. Jadi ini seolah-olah kita di fit a comply jadi kepaksa ya kita dipaksa. Kita sudah katakan berulang kali kita itu ada Dukes segala macam semua. Yang Bapak katakan tadi sudah kita takuti Pak, karena itu diakali, contoh waktu saya di rumah sakit marinir dibikinlah FKTP di depan rumah sakit, bagaimana rumsah kti marinir, di komplek marinir, marinir dengan 21 ribu Anggota di Jakarta ada 11 ribu dia harus berobat ke Puskesmas. Kami akali Pak, bikin klinik pratama sehingga kalau Anggota tidak bisa datang dari jauh-jauh ya kita akali rumah sakit TNI kita bikin kebijakan diatur laporanya itupun memerlukan jalan. Nah, jadi bagaimana pertimbangan? Tidak ada pertimbangan. Kami dipaksa Undang-Undang, kenapa? Itu awal mulanya ada Undang-Undang Rumah Sakit yang mengatakan bahwa rumah sakit Pemerintah termasuk TNI dan Polri. Nah, begitu ada Undang-Undang BPJS yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit Pemerintah kita harus ikut. Kita protes ke BPJS, BPSJ “kami akan tampung tapi yang mengatur bukan kami, tapi Kemkes”, Kemkes diajak tidak pernah datang Pak, makanya kami akali. Kalau nanti Bapak ke daerah ada rumah sakit kita bikin FKTP di dekta rumah sakit, supaya jangan Anggota sudah jauh-jauh disuruh pulang, kita akali seperti itu. Dia bilang tidak sesuai dengan Permenkes tadi. Itu yang tiap kali kami minta yang datang hanya BPJS,

30

BPJS mengatakan “itu bukan kewenangan kami”, jadi kuncinya memang di Kemenkes, Kemenkes yang buat aturan. Terus kalau Bapak tanya bagaimana yang bayar sendiri, yang bayar sendiri itu yang mandiri. Tetapi kenapa lebih jelek? Begini Pak, ini kasaran BPJS itu menanggung kurang lebih 140 juta. Dari 140 juta yang membayar tetap termasuk TNI, termasuk PNS, BUMD, termasuk pensiunan itu hanya diangka 48-50 juta Pak. Yang 90 juta itu adalah penerima bantuan iuran, itu yang benar-benar miskin, pura-pura miskin dan segala macam semua. Ketidakadilannya apa? terutama yang tidak adil adalah pensiunan. Pensiunan dipotong gaji itukan dengan pemikiran nanti ada pensiun dia dapat uangnya kan. Dulu uang pensiunan itu dikumpulkan di Askes, sehingga pelayanan Askes bagus, tetapi dengan sistem sekarang itu sistem pot, uang pensiunan masuk ke pot, uang TNI masuk pot, jadi walaupun TNI dari 2% ditambah 5% masuk pot, PNS masuk pot, kemudian ini dipakai untuk semua mensubsidi. Harusnya bukan tugas TNI, bukan tugas PNS Kemhan atau pensiunan mensubsidi penerima bantuan iuran, harusnya dipisahkan. Kalau itu dikembalikan Pak, janganlah 5% hanay 2% saja kita bisa layani dengan bagus, tapi itu masuk pot Pak, untuk mendukung keseluruhan. Sehingga yang terjadi sekarang bayangkan 50-an juta mendukung 90 juta yang harusnya bukan tugas kami. Itu yang membuat keluhan paling banyak jujur pensiunan dan TNI, tiba-tiba suruh antri dan segala macam dan Anggota pensiunan kita, biasanya Askesnya obatnya bagus, saya dokter bedah tulang dan saya merasakan betul. Sekarang tidak bisa, karena itu uangnya masuk ke pot. Jadi kenapa TNI 2% menerima 5% TNI lebih jelek, karena uangnya tidak kembali ke TNI dipakai untuk keseluruhan. Jadi kalau menurut kami kesalahannya disini, bukan tugas TNI, tugas PNS, tugas pensiunan buat mendukung yang iuran. KETUA RAPAT: Baik Pak, ini banyak cerita yang Bapak sampaikan kami terima juga dilapangan. Kalau menurut hemat saya, silakan nanti bikin tim kecil dan ditunjuk juru bicaranya yang pahan, mungkin Bapak lah, biasanya kalau kolonel-kolonel berani itu, umumnya pemberontak itu kolonel. Nah, kemudian disampaikan pada saat kita kumpul dengan mengundang kementerian lain. Misalnya juga begini, di rumah sakit Dustira itu ada mendapatkan bantuan sekian puluh miliar dari BPJS. Gedungnya milik TNI Angkatan Darat yang dibina oleh Kotama Kodam Siliwangi, tetapi disitu ada tempelan-tempelan pembelian dari BPJS, sarana untuk mengecek jantung dan lain sebagainya. Nah, itu ngeceknya itu seperti apa? itukan perlu juga kita pertimbangkan, akuntabilitasnya seperti apa. Ini saya dapat laporan juga, kemudian ini jalan disitu diganti oleh marmer. Saya bilang “ini dapat darimana?”, “dari BPJS”, begitu. Ini juga nanti menjadi bahan kajian kita. Terima kasih.

31

WAKAPUSKES AL (KOLONEL RADITO S): Izin Pimpinan, mungkin bukan dari BPJS tetapi dari penghasilan pelayanan umum dengan melibatkan BPJS. KETUA RAPAT: Ya, maksudnya itulah. WAKAPUSKES AL (KOLONEL RADITO S): Jadi itu pelayanan rumah sakit, hasil dari pelayanan rumah sakit menurt BPJS kita gunakan untuk perbaikan. Menjawab juga tadi tentang obat tidak ada Pak, begitu ada pengaduan yang dikasih resep ditegur kepala rumah sakitnya. Terus bagaimana tentang rumah sakit, kami selalu sisihkan 20% untuk TNI dan keluarganya. Artinya apa, kalau ruangan 80% penuh…. KETUA RAPAT: Misalnya 20% itu ketentuan darimana? WAKAPUSKES AL (KOLONEL RADITO S): Internal di Angkatan Laut. KETUA RAPAT: Internal Angkatan Laut ya, apakah sama tidak dengan Angkatan Darat, Angkatan Udara. WAKAPUSKES AL (KOLONEL RADITO S): Balum tahu. KETUA RAPAT: Nah, itu juga harus sama di TNI, nanti kita diskusikan juga banyak hal. WAKAPUSKES AL (KOLONEL RADITO S): Jadi kurang lebih begini, ruangan misalnya kapasitas buat 20 kalau sudah 80% terisi maka hanya boleh diisi oleh TNI dan keluarganya. Waktu kami di Marinir Cilandak itu pernah diprotes

32

oleh masyarakat ngadu ke Dinas Kesehatan DKI, itu rumah sakit masih kosong kok tidak mau terima. Saya bilang “kami judulnya rumah sakit Marinir Cilandak”, jadi kalau 80% kapasitas ruangan sudah terisi itu hanya boleh untuk TNI dan keluarganya, karena tidak boleh TNI dan keluarganya dipulangkan, kalau perlu perjanjian saya dengan Dangkorwan adalah bangun tenda disitu. Jadi kalau Bapak memaksa saya menerima masyarakat umum nanti dulu Pak, kalau rumah sakit saya sudah jadi RSUD DKI dan dikasih dana DKI silakan. Selama itu masih rumah sakit marinir tugas pokok saya adalah mendukung kesehatan marinir dan keluarganya. Tapi ini sering diadukan Pak, tapi lama-lama mereka mengerti, lah ini yang kita minta kekhasan. KETUA RAPAT: Nanti semua Pak, semua diurut Bapak nanti sampaikan setiga ada BPJS, ada Menteri Keuangan, ada semua, nantikami memfasilitasi semua itu. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Pimpinan, saya mau yang lebih konkrit saja Pak. Karena saya lihat filosofinya TNI harus siap terus tunduk sama atasan, apalagi Undang-Undang. Sebetulnya menuru Bapak itu Undang-Undang Kesehatan itu menganggu tidak buat TNI, kalau menganggu disitu yang diprotes dari awalnya bukan kebijakan diakal-akalin. Begitu terlibat BPJS karena dia rumah sakit Pemerintah bikin akal MoU, ribut dengan MoU mau akalin lagi terus bikin aturan 20%. Apa betul? Kalau begitu anggaran anda tidak perlu banyak-banyak 20% dianggarkan, kalau memang hanya 20% saja buat mendukung TNI, kan bisa begitu pendapat orang. Saya tidak yakin itu bahwa kebijakan 20% itu adalah pas. Terus terang Pak, darimana kita bisa mengatakan bahwa rumah sakit TNI sebenarnya cukup hanya 20% untuk melayani TNI, siapa yang berani menjamin. Nah, inikan suatu kebijakan-kebijakan untuk mengatasi sesuatu akibat BPJS sudah masuk, padahal menurut saya bukan begitu cara mengatasinya. Yang dari pangkalnya betul asal-asul menyebabkan timbulnya masalah ini. Nah, itulah barangkali perlunya Komisi I DPR RI, di Undang-Undangnya itu anda bicara masukin kepada kami. Itu bisa diuji kok di MK, itu kalau mau bicara strategis Pak, bukan akal-akalin begitu. Ini cara mengatasinya saya lihat ini menurut pendapat saya Pimpinan, TNI melakukan akal-akalan saja begitu. Takut TNI tidak dapat bagian bikin aturan, kalau 20% tidak boleh masuk lagi itukan bukan sesuatu yang standart Pak, karena menurut Bapak-bapak sudah cukuplah disiapkan saja 20%. Bagaimana kalau dia nawar jangan 20% tapi 15% saja turun lagi nanti. Kalau Bapak memang menyatakan lebih bagus dia tidak masuk rumah sakit Pemerintah ya di Undang-Undang, jelas kan kekhususan rumah sakit anda. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita bicara termasuk juga anggaran Pak. Inikan ketika Presiden mau jadi Presiden semua orang tahu berapa dia mau memberikan anggaran dari APBN kepada TNI, sampai hari ini masih jauh tapi diam saja TNI, karena harus tunduk dan patuh. Jadi siapa yang harus bicara? Di Komisi I DPR RI Pak. Nah, ini y harus clear betul yang Bapak ajukan sama kita terbuka baru kita juga bisa bicara dasar-dasarnya. Timbul masalah BPJS jangan

33

urus MoU-nya lagi. Kalau memang menurut kita itu tidak betul bikin masalah banyak keruwetan birokrasi dan segala macam tegas tapi anggaran TNI harus jelas untuk menyelesaikan persoalan kesehatan TNI. Jadi ya sudahlah kita Undang-Undangnya tidak tahu, tidak diajak, kita ngikut saja tapi diakalin, itukan akal-akalan Pak, ini harus tegas, posisinya tegas. Jadi kalau dia memang Undang-Undang yang merugikan atau membahayakan tugas TNI ya disitu Komisi I DPR RI Pak. Kita bahas Undang-Undang dimana, kalau perlu kita uji di MK, jadi kita sampai ke point yang intinya bukan akal-akalin kayak tadi. Nah, saya rasa ini yang menyebabkan penyakit-penyakit belakangan. Terus terang Pak, saya selalu baru sih tahu soal TNI, keluarga saya tidak ada yang TNI Pak, jadi saya hormat betul sama TNI. Ada yang menyatakan kalau meninggal dalam pertempuran itu hanya dapat 2 bulan gaji buat apa sama keluarganya, tanggungjawab bagaimana kita sama TNI kita, kan bukan meninggal biasa Pak, bukan kayak supir ambulance tabrakan meninggal itu beda Pak. Ini memang dia sudah berangkat bakalan matinya itu diatas 50% kira-kira dan itu perlu kesungguhan jadi harus dipikirkan juga keluarga. Saya kalau sebagai keluarga TNI tidak terima, kalau Bapak saya meninggal dalam pertempuran hanya dikasih 2 bulan gaji, tapi kenyataannya begitu saya baca. Ini siapa yang memperjuangkan menurut saya disini Pak. Kalau memang tidak perang memang tidak akan kejadian, tapi kalau perang alangkah banyak anak terlantar, begitu bapaknya mati, ibunya tidak ada, diusir pula digusur dari rumahnya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul harus dipikirkan betul Pak, saya tidak tahu Asabri itu berapa besar yang diberikan. Kalau dari angka-angka yang diberikan oleh Bapak Supiadian tadi. Mohon maaf Pak, itu tanggungjawab kita sama TNI dan keluarganya itu masih belum memadai dengan tugas yang kita berikan sama TNI. Ini menurut pendapat saya, mari kita kupas asuransi itu seberapa jauh saya bisa membela TNI, jangan ada hanya sekedar namanya saja ada asuransi buktinya banyak anak-anaknya yang tidak bisa sekolah ini harus dijamin anak-anak yang sekolah. Jadi orang yang mau masuk TNI juga nyaman, kalau tidak nanti orang tidak mau masuk TNI, tapi maunya Polisi, dia lihat daftar gajinya beda soalnya. Iya, ini terang-terangan saja. Bagaimana memperjuangkan? Menurut saya ya disini, sebab Bapak tidak bisa protes, tunduk dan patuh kalau enggak ya tidak jadi TNI lagi kalau sudah tidak tunduk dan patuh lagi sama atasan apalagi dengan Undang-Undang harus tunduk dan patuh. Jadi kalau Undang-Undang itu merugikan Bapak atau mengganggu tugas Bapak disini dipersoalkan, ini negara demokrasi harus terbuka betul Bapak. Jelaskan sama kita apa resiko-resikonya baru kita perjuangkan, kita perbaiki Undang-Undang itu atau ketika Undang-Undang itu dibuat Bapak amatin juga. Kalau mengintelin Undang-Undang saja sudah tidak bisa bagaimana mengintelin musuh dimana-mana, tidak mungkin TNI tidak mampu, sebelum diketok itu sudah ketahuan akan menyangkut tidak dengan rumah sakit kita. Saya tidak terima kalau TNI tidak tahu ada Undang-Undang yang merugikan dia begitu. Dan setelah tahu juga hanya mencari akal-akalan untuk mengatasinya, ini tidak pas menurut saya, TNI tidak boleh begitu, harus tuntas menyelesaikan. Terima kasih.

34

F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.): Pak Ketua, saya minta waktu sedikit. KETUA RAPAT: Silakan. F-PD (Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Bapak Dirkes dari Kementerian Pertahanan, Kapuskes dari Angkatan darat, Laut dan Udara. Saya berterima kasih atas paparan yang disampaikan cukup baik sekali. Namun Pak Ketua, semua paparan tadi itu ada 2 aspek yang saya lihat perlu untuk mendapatkan suatu endorsement atau klarifikasi dari instansi terkait. Pertama, dari BPJS dan kedua dari Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, saya minta Pak Ketua, kalau Panja berikutnya kita bisa mengundang 2 instansi ini dan pada saat kita mengundang kita juga bisa menghadirkan dari Dirkes dan ataupun dari Kapus untuk bisa mendengarkan maksudnya itu adalah kita ingin mendapatkan solusi apa yang terbaik akibat daripada adanya dispute kebijakan. Apakah implementasinya yang terjadi dispute ataukah memang kebijakannya yang memang dispute. Ini harus kita kroscek diantaranya sehingga Panja ini bisa menghasilkan satu keputusan yang betul-betul bisa diadopsi oleh semua instansi terkait demi untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Nah, itu yang saya minta. Sebenarnya saya tadi memperkirakan seharusnya ada dari unsur BPJS yang juga kita hadirkan jangan sampai BPJS ini menjadi sesuatu lembaga yang tidak komprehensif kebijakannya. Sementara BPJS ini pada saat dibentuk itu sudah betul-betul suatu keputusan yang sangat terbaik pada saat itu. Nah, mungkin sekarang ada lope hall yang terjadi maka itulah perlu untuk kita perbaiki. Jadi saya pikir program BPJS ini perlu untuk kita tingkatkan dan berlaku untuk sama kepada semua masyarakat termasuk didalamnya TNI. Jadi Pak Ketua, saya pikir itu usul saya sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan satu informasi yang bagaimana disamping menyempurnakan BPJS itu sendiri juga bisa memberikan satu peningkatan kesejahteraan bagi prajurit. Saya pikir itu saja usul saya Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

35

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya kira pokok masalahnya kita sudah temukan. Pada intinya semua ini kita juga tidak bisa menyalahkan TNI karena ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian berikutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian muncul lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian disusul dengan Perpres-perpres, Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan tertentu, kemudian Perpres Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan lain sebagainya. Tentu kalau mau berbicara soal yang lalu ini sudah selesai Undang-Undang ini, sehingga kita tidak bisa memutar balikan lagi yang penting apa kelemahannya, apa yang perlu kita luruskan mari kita bersama-sama meluruskannya. Kecuali kalau perlu direvisi ini mulai lagi kita merevisi Undang-Undang ini. Baik, apa yang disampaikan oleh Bapak Sjarif sudah keluar ya. Ini sebetulnya bagian dari pengerucutan itu, sehingga nanti kami akan membuat kesimpulan dan sebelum nanti ketemu mohon Bapak-bapak membuat sebuah ini loh permasalahannya dan saran solusinya. Kami karena sudah melihat ke lapangan, kami akan menyetujui mendukung Bapak-bapak. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Saya belum mendapatkan jawaban apakah prinsip Undang-Undang tentang Rumah Sakit kalau tidak salah tadi, dimana rumah sakit tantara disamakan dengan rumah sakit yang lain. Kalau itu yang menjadi prinsip itu yang harus kita perjuangkan juga. KETUA RAPAT: Biarkan beliau itu nanti menyampaikannya di dalam itu, kalau perlu misalnya Undang-Undang ini direvisi nanti ya kita revisi. Kita biarkan Bapak membuat sebuah kajian bersama, nanti kita akan dukung supaya nanti jangan sampai fungsi TNI tidak bisa dilaksanakan dengan baik menjadi rumah sakit sipil murni, pada suatu saat bisa menjadi seperti itu, lalu dimana fungsi militernya dalam keadaan operasi, dalam keadaan perang dan sebagainya. Karena waktunya izinkan kami membuat sebuah kesimpulan. Jadi Draft Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Panja Kesejahteraab Prajurit, Komisi I DPR RI dengan Direktorat Jenderal

36

Kuathan Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan TNI dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Senin tanggal 3 April 2017.

1. Komisi I DPR RI mengapresiasi penjelasan dari Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kuathan Kementerian Pertahanan, Kepala Pusat Kesehatan TNI dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara terkait kebutuhan fasilitas kesejatan untuk prajurit TNI. Berbagai permasalahan yang disampaikan akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Sebagai tindaklanjut dari point 1 diatas, Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Dirut BPJS dan Dirut ASABRI dalam rangka membahas solusi penyelesaian terhadap permasalahan fasilitas kesehatan dan regulasi jaminan kesehatan untuk TNI.Pak Alimin cukup ya?

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Cukup. KETUA RAPAT: Oke. Nah, Bapak-bapak mungkin ada tambahan atau ini. Nah, saya mohon dan kami semua mohon disiapkan iniloh kelemahannya, kesulitannya, solusinya. Solusinya apakah bisa diselesaikan melalui Permen atau solusinya harus ada revisi Undang-Undang, silakan supaya tidak berlarut-larut menjadi sebuah kesulitan yang terus saja terulang dalam ketidakbedayaan. Mungkin cukup dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, kita sepakat dari Pemerintah. Cukup? KAPUSKES TNI AU (MARSMA TNI ASRUNSYAH): Mohon izin. KETUA RAPAT: Silakan.

37

KAPUSKES TNI AU (MARSMA TNI ASRUNSYAH): Mungkin kaitan dengan BPJS permasalahan pelayanan kesehatan bukan fasilitas, fasilitas itu peralatan. KETUA RAPAT: “Terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan”, oke. “terhadap ppelayanan dan fasilitas kesehatan serta regulasi jaminan kesehatan untuk TNI”. Cuku? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, nanti setelah difito copy dan kalau perlu sesudah kami tandatangani Bapak boleh bawa untuk jadikan bahan kesimpulan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Terima kasih atas perhatiannya, kemudian kerjasamanya dan makan siang tersedia gratis. Saya kira ini saja dan rapat saya tutup. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)

Jakarta, 3 April 2017 a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P. NIP. 19710106 199003 2 001