DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT ... · perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang telah hadir dalam acara Rapat Dengar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI

DENGAN DIRJEN MINERBA & KOMISARIS PT FREEPORT

Tahun Sidang : 2016-2017

Masa Persidangan : III (tiga)

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Februari 2016

Waktu : 19.07 WIB – 23.04 WIB

Tempat : R. Rapat Komisi VII

Ketua Rapat :

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA. (Ketua

Komisi VII/F-Gerindra)

Sekretaris Rapat :

Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi

VII)

Acara : Tindak lanjut RDPU tanggal 9 Februari 2017 dan terkait

kejadian Pasca Rapat yang dilakukan oleh Direktur Utama

PT Freeport Indonesia kepada Anggota Komisi VII DPR RI

Hadir : 23 Anggota

Dengan rincian:

Fraksi PDI-P 4 orang dari 10 Anggota

Fraksi Partai Gerindra 3 orang dari 6 Anggota

Fraksi Partai Golkar 4 orang dari 6 Anggota

Fraksi PAN 3 orang dari 5 Anggota

Fraksi Partai Demokrat 2 orang dari 6 Anggota

Fraksi PKB 1 orang dari 4 Anggota

Fraksi PKS 2 orang dari 4 Anggota

Fraksi PPP 2 orang dari 4 Anggota

Fraksi Partai Hanura 1 orang dari 2 Anggota

Fraksi Partai Nasdem 1 orang dari 3 Anggota

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA./F-GERINDRA):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam salam sejahera untuk kita sekalian.

Yang kami hormati teman Pimpinan dan sahabat Anggota Komisi VII DPR RI.

Yang kami hormati Dirjen Minerba Kementerian ESDM beserta seluruh jajaran.

Yang kami hormati Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia beserta jajaran,

serta hadirin yang kami hormati, kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua,

sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas

konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas

perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan

yang telah hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dan Rapat

Dengar Pendapat Umum Komisi VII.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat

Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017, pada hari

ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat

Dengar Pendapat Umum dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan

agenda tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 9 Februari 2017 dan

terkait kejadian paska rapat yang dilakukan oleh Dirut PT Freeport Indonesia kepada

Anggota Komisi VII DPR RI.

Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan

menandatangani daftar hadir adalah 17 Anggota dari 8 Fraksi, sehingga sesuai

dengan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini telah

memenuhi kuorum dan oleh karenanya dengan mengucapkan

bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka rapat Komisi VII.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.27 WIB)

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa

setiap rapat DPR RI bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup, kami mengusulkan

agar rapat Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum, apakah

dapat disetujui?.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Pada tanggal 9 Februari 2017 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat

Umum dengan sekitar 12 perusahaan pertambangan, perusahaan pemilik smelter

dan perusahaan pertambangan yang belum memiliki smelter dalam rangka untuk

mendapatkan masukan terkait PP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan

keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu Menteri ESDM Republik Indonesia juga menerbitkan 2 Peraturan

Menteri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambang Mineral melalui

kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan Permen ESDM

Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi

Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri hasil pengolahan dan pemurnian.

Terbitnya kedia Permen ESDM tersebut memberikan ruang dibukanya ekspor

untuk mineral logam dengan kadar tertentu. Kemudian di tanggal yang sama ada

kejadian yang tidak kita inginkan bersama yaitu antara Presiden Direktur PT

Freeport Indonesia dengan salah seorang Anggota Komisi VII DPR RI. Sehingga

pertemuan hari ini untuk mendengarkan penjelasan dari Dirjen Minerba Kementerian

ESDM terkait yang mendasari terbitnya PP Nomor 1 Tahun 2017, serta apa manfaat

dan dampaknya bagi pelaku usaha. Selain itu kita juga perlu mendengarkan

penjelasan dari Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia terkait kejadian antara

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengna Anggota Komisi VII DPR RI serta

apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menyikapi

kejadian tersebut.

Selanjutnya untuk efektifnya Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar

Pendapat Umum ini kami memberikan kesempatan pertama-tama kepada Dirjen

Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan

dan pemaparannya yang kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan dan

penjelasan dari Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia.

Kepada Pak Dirjen kami persilakan.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM:

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota DPR RI Komisi VII.

Yang saya hormati para Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia, kawan-

kawan sekalian.


Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang

telah disampaikan kepada kami sehubungan dengan tindak lanjut rapat tanggal 9

Februari dan juga kesempatan kami untuk menyampaikan hal-hal yang

berhubungan dengan terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

mengenai kelanjutan kontrak-kontrak serta izin-izin, termasuk izin ekspor yang telah

diterbitkan oleh pemerintah. Kami akan menyampaikan secara turut kronologis dari

pada kenapa pemerintah menerbitkan PP 1 Tahun 2017.

Atas dasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 kita melihat ada beberapa

pasal yang harus dilaksanakan oleh pengusaha, baik itu untuk izin usaha

pertambangan maupun kontrak karya ataupun PKB2B. Dalam kasus ini kami melihat

ada Pasal 103 di mana membunyikan bahwa kewajiban bagi pemegang UP UPK

proses produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di

dalam negeri. Kemudian kalau kita lihat lagi di pasal transisi yaitu di Pasal 170

dinyatakan di sana bahwa kewajiban pemegang kontrak karya untuk melakukan

pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak diundangkan. Artinya sejak 5 tahun

berarti terbit tahun, Undang-undang tahun 2009 sehingga batasan waktu untuk

kontrak karya melakukan pemurnian adalah di tahun 2014. Selanjutnya untuk Pasal

103 dijabarkan lagi di peraturan yang lebih lanjut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2010 khususnya untuk Pasal 112 di mana kewajiban pengolahan dan

pengelolaan di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak

berlakunya Undang-undang. Ini hampir sama dengan yang diberikan waktu pada

Pasal 170.

Selanjutnya kronologisnya adalah pemerintah menerbitkan PP 1 Tahun 2014

di mana sejak 2014 12 Januari penjualan mineral ke luar negeri dapat dilakukan

untuk produk hasil pengolahan mineral konsentrat. Ini adalah urutannya terhadap

hal-hal yang berhubungan dengan kronologis PP 1. Sehingga atas dasar

pengamatan pemerintah, evaluasi pemerintah bahwa hilirisasi yang diinginkan oleh

pemerintah, proses yang diundangkan di dalam Undang-undang Nomor 4 ternyata

ada beberapa perusahaan dinyatakan belum memenuhi apa yang menjadi target p.

Oleh karena itu pemerintah dengan melihat batasan waktu yang diatur di dalam

Pasal 103 di mana batasan waktunya itu di dalam peraturan pemerintah, pemerintah

tentunya tidak ingin hanya melihat bahwa hasil tambang itu tidak bisa dimurnikan

dan tetap tidak bisa tambang karena memang tidak bisa diekspor sehingga

mengambil keputusan untuk bisa melakukan tetapi dengan cara yaitu memberikan

tambahan waktu untuk perusahaan dapat membangun smelter. Jadi hilirisasi tetap

menjadi target ataupun tujuan pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah menerbitkan PP 1 Tahun 2014, 2017 di mana di

sana diatur antara lain yang penting-penting adalah perubahan dari PP 23,

perubahan-perubahan dari PP ke-4 yaitu setekah PP 23, PP 24, PP 77, PP1 dan

selanjutnya yang keempat adalah PP Nomor 1 Tahun 2017. Di dalam PP tersebut

memang diatur bahwa karena tadi kita berpatokan pada 103 bahwa perusahaan

kontrak karya apabila ingin melakukan penjualan ke luar negeri dalam bentuk yang

belum dimurnikan, ini dapat dilakukan berubah bentuk menjadi UPK ataupun UP

yang disebutkan di 103. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah hanya memberikan

fasilitas dan kembali lagi keputusan ataupun pilihan itu adalah dilakukan oleh

perusahaan kontrak karya. Apabila mereka melakukan pemurnian, mereka tidak

perlu perubahan menjadi UPK, tetapi kalau mereka masih mengekspor dan olahan

yang dalam hal ini adalah konsentrat ini harus berubah menjadi UPK.

Atas dasar hal tersebut pemerintah kemudian menerbitkan PP 1, mengapa

PP 1 tetap diterbitkan, antara lain tujuannya adalah yang tadi kami sampaikan

Bapak Pimpinan adalah hilirisasi, dengan tujuan tentunya peningkatan pendapatan

negara, terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, manfaat bagi

pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, iklim investasi yang kondusif dan ini

dicantumkan semua di dalam PP 1 Tahun 2017. Kemudian manfaatnya tentunya

dapat menjamin kepastian usaha terjamin sesuai masa operasi, mendorong

percepatan pembangunan smelter, ini yang menjadi target utama kami, kemudian

peningkatan harga jual karena nanti di PP 7, di Permen 7 kita juga mengatur harga

domestik maupun harga jual yang keluar. Kemudian menambah lapangan kerja dan

meningkatkan peran negara nasional dalam pengusahaan pertambangan.

Itulah yang menjadi dasar dari pada pemerintah menetapkan PP 1 Tahun

2017. Di dalam PP 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas PP 23 Tahun

2010 pada 112 C ayat (4) dinyatakan di sana pemegang UP operasi .....yang

melakukan penambangan logam yang telah melakukan kegiatan pengolahan dapat

melakukan penjualan ke luar negeri. Atas dasar inilah bagi perusahaan-perusahaan

yang mengekspor bahan olahan yang belum dimurnikan dapat melakukan ekspor ke

luar negeri. Sedangkan di 112 C kemudian dinyatakan ketentuan lebih lanjut

mengenai pelaksana pengolahan pemurnian diatur dengan peraturan menteri. Oleh

karena berdasarkan Pasal 112 C tersebutlah kemudian Kementerian ESDM

menerbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 mengenai nilai tambah yag mana

diatur di situ dinyatakan UP UPK yang telah sedang membangun smelter dapat

melakukan ekspor produk hasil pengolahan dalam jangka waktu 5 tahun sejak

terbitnya Permen ESDM.

Kemudian bagaimana dengan pemegang kontrak karya yaitu dapat

melakukan ekspor produk hasil pengolahan dalam jangka 5 tahun setelah

mengubah bentuk perusahaannya dari kontrak karya menjadi UPK haisl produksi.

Kemudian di dalam Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang ekspor, pemberian

rekomendasi ekspor produk hasil pengolahan mineral dengan persyaratan yang

ketat, yang tadi dapat disampaikan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut ada 11

syarat, kemudian pengaturan tentang evaluasi dan pengawasan yang ketat terdapat

terhadap kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri juga

disebutkan.

Oleh karena itu kita juga dalam di Permen Nomor 6 di dalam ketentuan

bagaimana cara ekspor atau tata cara ekspor. Ketentuan ekspor diatur sebagai

berikut yaitu ekspor diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni 5 tahun sampai 12

Januari 2022 dan yang perlu digarisbawahi adalah telah sedang membangun

fasilitas pemyrnian di dalam negeri. Kemudian yang ketiga membayar pihak luar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pihak luar

ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian yang keempat adalah

perubahan bentuk pengusahaan dari kontrak karya menjadi UPK operasi produksi

khusus bagi pemegang kontrak karya. Syaratnya cukup banyak, rekomendasi

ekpsor tersebut antara lain surat keabsahan, dokumen perizinan yang dimaksud di

sini, pakta integritas untuk membangun smelter, kemudian tentunya kalau izin UP itu

mendapatkan sertifikat CNC, ada laporan uji lab ini khususnya untuk yang lain selain

konsentrat. Kemudian pelunasan penerimaan negara non pajak, salinan perjanjian

kerja sama, kemudian studi kelayakan smelter yang diverifikasi oleh verifikator

independent, kemudian yang kedelapan adalah rencana kerja dan anggaran biaya.

Yang sembilan laporan verifikasi fisik verifikator independent, laporan mutakhir,

estimasi cadangan yang disahkan oleh itu baik lembaga yang kompeten yaitu GRC

atau KJMI. Jadi ini cadangan betul-betul tepat dan dapat diketahui dengan baik.

Kemudian yang terakhir rencana penjualan ke luar negeri, bagaimana

instrumen pengawasannya. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan ekspor

konsentrat dan kemajuan fisik pembangunan smelter. Pengnawasan dilakukan

secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kemudian yang

ketiga pengujian fisik pembangunan smelter dalam rangka mendapatkan

perpanjangan rekomendasi ekspor harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana

kemajuan fisik smelter yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan terakhir

sebelum perpanjangan dilakukan. Jadi kalau ekspor diberikan 1 tahun, 1 bulan

sebelum selesai mereka akan dicek dengan verifikator independent apa betul

kemajuan progres dari pada pembangunan yang ada mencapai target minimum

90%, kalau tidak ekspor akna dicabut. Kemudian dalam hal capaian kemajuan fisik

smelter kurang dari 90%, Direktorat Jenderal memberikan rekomendasi pencabutan

surat persetujuan ekspor kepada Kementerian Perdagangan.

Kemudian perubahan KK menjadi UPK yang diatur di Permen ESDM Nomor 5

dipersyaratkan adalah memang persyaratan itu administrasi teknis dan keuangan di

mana itu biasanya sama dengan persyaratan-persyaratan aplikasi yang baru, antara

lain yaitu peta dan batas koordinat wilayah, bukti pelunasan PNBP, laporan akhir

kegiatan, laporan pelaksana pengolahan lingkungan, rencana kerja anggaran dan

neraca sumber cadangan yang di. Kemudian dari dasar itulah kemudian

Kementerian ESDM atas dasar surat PT Freeport tanggal 26 Januari mengajukan

kontrak karya menjadi UPK. Kemudian pemerintah menerbitkan UPK tersebut pada

tanggal 10 Februari 2017 melalui SK UPK Nomor 413K/30/MEM/2017.

Selanjutnya PT Freeport juga mengajukan permohonan ekspor pada tanggal

16 Februari 2017 melalui surat 571 tahun 2017 dan atas dasar evaluasi kami di

mana pada permohonan tersebut disampaikan pula pakta integritas dan dokumen-

dokumen yang melengkapi dari permohonan untuk ekspor pemerintah menerbitkan

surat persetujuan tanggal 17 Februari 2017. Atas dasar tersebutkah, surat-surat

tersebutlah seharusnya Freeport sudah bisa melakukan ekspor konsentrat.

Selanjutnya kami dari kementerian melakukan evaluasi sampai nanti dalam 6 bulan

bagaimana terhadap progres kemajuan pembangunan smelter. Tentunya pada saat

ini statusnya kita nyatakan nol ke progresnya dan nanti tentunya itu mencerminkan

dari pada bea keluar yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan yang harus dibayar oleh PT Freeport.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan hal-hal yang dapat kami sampaikan

terhadap kronologis dari pada terbitnya PP 1 Tahun 2017, serta Permen 5, 6, 7 dan

9 terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dijabarkan dari PP 1 Nomor 1 Tahun

2017.

Demikian Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen.

Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Bapak-Ibu hadirin sekalian.

Saya kira bisa kita lanjut ya paparan Dewan Komisaris, sebelumnya kami

mohon maaf ini rapat kita ter-delay, tertunda untuk kita mulai karena rapat tadi siang

sampai menjelang maghrib itu begitu panjang yang untuk isu-isu strategis dengan

seluruh BUMN sektor tambang.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Saya kira kita lanjut dulu paparan dari Dewan Komisaris sebagaimana kita

ketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bahwa pada waktu kita rapat dengan Direktur

Utama atau Presdir PT Freeport Indonesia ada preseden yang tidak baik terjadi.

Tentu Dewan Komisaris sebagai fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan

pembinaan, kami inghin tahu langkah-langkah yang sudah diambil oleh Dewan

Komisaris dan tentu kami berharap ini adalah kejadian yang tidak boleh terulang

kembali.

Kami persilakan, silakan Pak.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA:

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Salam sejahtera bagi kita semmua.


F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, SE.):

Maaf Ketua, boleh interupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak.

Pak Totok silakan.


Lanjutkan Dewan Komisaris.

Jadi tadi disampaikan agenda Dewan Komisaris hanya menyampaikan tindak

lanjut dari rapat itu, rapat itu atau kasus itu maksudnya, karena yang mudah-

mudahan nanti ada atau kita minta supaya ada juga beberapa isu penting yang

sekarang menjadi perhatian dari masyarakat terkait dengan divestasi dan lain

sebagainya, terus pembangunan smelter dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Saya kira Pak, kita boleh masuk lebih jauh ya karena Dewan Komisaris kan

tadi secara umum fungsinya adalah melakukan pengawasan pembinaan, harapan-

harapan rakyat yang sudah kita tampung saya kira nanti bisa kita diskusikan Pak

Totok.

Pak Marzuki Darusman kami persilakan Pak.


Baik, terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati dan para Anggota Komisi yang kami hormati.

Saudara Dirjen Minerba Bapak Bambang Gatot dan para hadirin sekalian.

Kami saya juga menyambut seruan Pimpinan dalam mengucapkan syukur

bahwa pada hari kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat, baik jasmani

maupun mental dan kamipun di sini berhasil sampai ke gedung ini lepas dari pada

tantangan-tantangan yang ada di luar gedung, maksud saya hujan lebat bukan yang

lain. Dan dengan demikian kami pun juga menyampaikan terima kasih atas

undangan yang telah disampaikan ke Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat ini

dengan judul yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pimpinan khusus, Bapak-Ibu

sekalian dengan barangkali kejadian yang dalam tanda kutip yang diamati oleh kita

berlangsung beberapa waktu yang lalu. Saya, kami diminta oleh Rekan-rekan

Anggota Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab memulai mengantar masalah

yang ingin kita bahas pada sore hari ini dan ingin tentunya kami mulai dengan

memperkenalkan kehadiran dari Anggota Dewan Komisaris yang ada pada sore hari

ini yaitu Bapak Andi Mattalatta yang sudah, kiri kami. Bapak Nabiel Makarim,

kemudian kami ingin menyampaikan pengertian kehadiran dari jajaran direksi dalam

ruangan ini dalam jarak tanya sebetulnya pada hari ini bagi Dewan Komisaris yaitu

Bapak ..... Lamuri Direktur ECP. Kemudian Bapak Silas Natsime Vice President

untuk Papuan Affairs. Bapak Napolean Saway Vice President untuk Common

Confederation dan Bapak Simon Maureen advisor dari PT FI.

Pimpinan yang kami hormati.

Seraya menerima undangan yang disampaikan kepada PT FI, kami

mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadiri pertemuan pada malam

hari ini, pada sore hari ini dan juga melakukan rangkaian konsultasi dengan semua

pihak yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang bertalian dengan masalah

yang dibicarakan ini. Maupun barangkali kalau tadi disinggung bahwa kehadiran

kami pun dihubungkanlah dengan perkembangan-perkembangan yang kita ikuti

mengenai PT Freeport nih. Sesungguhnya tidak direncanakan untuk menyampaikan

suatu paparan yang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen dalam

mengurai duduk masalah dari sudut pandang yang ada pada PT Freeport, kecuali

tentu menyampaikan perkembangan mutakhir yaitu menegaskan secara resmi

dalam komisi ini tentang perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam jajaran

manajemen PT Freeport yang tentu tidak terlepas dari yang telah terjadi

sebelumnya. Dan dengan demikian kita pada hari ini dapatlah disampaikan terlebih

dahulu bahwa Bapak Chepi Hakim ini telah mengundurkan diri sebagai Direktur

Utama PT FI dan kembali di dalam jajaran management PT FI sebagai senior

advisor PT Freeport Indonesia.

Hal ihwal yang bertalian dengan kejadian-kejadian yang tentu kita semua

sesalkan bahwa itu mestinya tidak terjadi. Kedatangan kami di sini sesungguhnya

lebih banyak ingin mendapatkan pandangan dari Komisi VII, bagaimanakah kiranya

kita semua bisa mendudukkan masalah ini sebaik-baiknya. Sehingga sebagaimana

yang juga menjadi harapan dari Pimpinan bahwa ini tidak perlu terjadi lagi dan

dengan demikian kita anggap ini sebagai sesuatu yang disayangkan telah terjadi.

Dalam posisi sekarang Pak Chepi sebagai senior advisor, maka kami melihat sudah

dilakukan pemisahan antara permasalahan yang masih berkelanjutan barangkali

dengan hal ihwal yang bertalian dengan PT FI sebagai perusahaan yang demikian

menerima baik permintaan pengunduran diri dari Pak Chepy dengan alasan bahwa

Beliau ingin agar supaya proses yang dihadapi oleh PT FI di hari-hari yang

mendatang ini tidaklah terganggu atau tidaklah terkait dengan apa yang menjadi

masalah yang perlu ditangani oleh Pak Chepy secara tersendiri.

Dengan demikian kami sampaikan ini bahwa tentu kalau kesempatan ini

dimungkinkan bahwa kita menyerukan agar masalah ini dapat disesuaikan dengan

cara yang sebaik-baiknya, sehingga tidak berkepanjangan masalah yang kita semua

sesalkan terjadi. Kami semua secara lengkap memperoleh gambaran dari pihak

manajemen selaku Dewan Komisaris mengenai duduk masalah dan bisa menerima

keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh management yang hadir pada

hari itu, pada saat itu dan dikuatkan juga dengan berbagai siaran yang disampaikan

melalui mass media. Termasuk juga siaran yang disampaikan atau keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan terhadap Pak Chepy.

Yang sesungguhnya pada saat tidak jauh dari kejadian itu membesarkan hati kita

bahwa nampaknya ada pengertian yang baik, ada keterangan yang sudah

disampaikan bahwa sesungguhnya tidak lah kejadian itu lebih dari pada apa yang

disampaikan oleh pihak manajemen kepada kami sebagai Dewan Komisaris, yaitu

adanya barangkali salah pengertian yang titik beratnya lebih pada saat-saat di

mana, barangkali pada waktu itu setelah rapat panjang seharian, kemudian kondisi

mental dan fisik dan lain sebagainya dapat dimengerti mengapa kejadian itu terjadi

sekilas. Dan demikian sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang langsung

diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa semestinya ini dilanjutkan lebih jauh.

Tentu dengan mengantisipasi bahwa dalam hari-hari yang mendatang ini masih

terbuka untuk melakukan penyelesaian antara kedua belah pihak, sementara itu

tentu dari pihak PT Freeport sebagai kewajibannya untuk mendukung dan

membantu penyelesaian masalah ini, sekiranya ini kemudian berkembang lebih jauh

sebagai satu permasalahan hukum. Maka PT FI tentu berkewajiban untuk memberi

bantuan-bantuan kepada Pak Chepy selaku mantan Direktur Utama PT FI.

Kami ingin sebetulnya menyampaikan hal ini sampai titik ini Saudara

Pimpinan. Kita menegaskan kembali, pertama keterangan yang sudah disampaikan

kepada kami selaku Dewan Komisaris oleh pihak management kami pandang

menggambarkan keseluruhan apa yang telah terjadi. Kami menerima baik

keterangan-keterangan dari management dan kami juga menerima baik

pengunduran diri dari pak Chepy dalam rangka pertimbangan Beliau untuk dapat

memisahkan masalah ini dari persoalan perusahaan ini secara keseluruhan. Dan

dengan demikian melancarkan atau mempermudah penanganan masalah-masalah

yang dihadapi oleh perusahaan di hari-hari mendatang. Pertimbangan Pak Chepy

untuk mengundurkan diri sepenuhnya pertimbangan Beliau sendiri demi

ketentraman diri maupun keluarganya dan perusahaan dapat mengerti sepenuhnya

langkah-langkah yang telah diambil oleh Pak Chepy dan kami menerimanya sebagai

permintaan yang terhormat. Dan kami juga menyampaikan penghargaan yang tinggi

kepada Pak Chepy atas segala upaya yang telah dilakukannya mengikuti

perkembangan dari kehadiran Direktur Utama dalam berbagai dengar pendapat di

komisi ini. Kami bergembira bahwa Pak Chepy bisa membina komunikasi yang baik,

yang cukup akrab, yang bersifat terus terang, sejalan dengan kepribadian Beliau dan

dengan demikian lebih-lebih lah mennyesali bahwa kejadian ini sampai terjadi. Dan

karena itu kami mohon perhatian dari Pimpinan bahwa sekiranya terbuka jalan bagi

kita untuk membantu penyelesaian di antara kedua belah pihak ini, kami tentunya

akan menyambut dengan tangan terbuka.

Terima kasih,

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Marzuki saya kira kesempatan berikutnya adalah untuk pendalaman dari

teman-teman. Kami persilakan di meja pimpinan sudah daftar untuk yang pertama

kesempatan ini kepada Pak Totok dan nanti setelahnya siap-siap Ibu Andi Yuliani

Paris.

Pak Totok silakan Pak.


Terima kasih Ketua.


Selamat malam.

Pak Dirjen dan Dewan Komisaris Freeport semuanya, hadirin semua yang saya

hormati.

Tadi penjelasan dari Pak Dirjen saya kira cukup sistematis dan memberi

gambaran yang utuh terhadap perkembangan Freeport di Indonesia. Kemudian tadi

kita mendengarkan penjelasan dari Dewan Komisaris, yang sebetulnya itu tadi yang

saya interupsi Ketua. Jadi tapi tidak apa-apa ternyata itu yang mau disampaikan

karena kalau itu sebenarnya saya barusan tanya kepada sahabat saya, apakah itu

masih ada proses hukum, katanya sedang ada proses selanjutnya, oh begitu.

Makanya itu yang dimasalahkan padahal sebetulnya menurut saya dengan sudah

mengundurkan diri itu mestinya sudah selesai urusannya. Itu sudah sanksi terberat

sebetulnya, sanksi moril, sanksi dan ada pengakuan juga kesalahan, walaupun

mungkin tidak pernah mengakui salah gitu. Itu bagi saya tapi tentu Saudara Muchtar

Tompo silakan untuk mengambil, mengambil sikap sendiri, tapi sebagai Anggota

Komisi VII saya sebetulnya sudah bisa memahami bahwa itu adalah bentuk

penyesalan dan ini kita anggap selesai karena ada persoalan yang lebih besar

sebetulnya hubungan antara Freeport dan Indonesia. Nah itu yang mesti menjadi

bahan diskusi kita dan sebenarnya harapan kita, Dewan Komisaris pada malam hari

Indonesia bisa memberikan penjelasan-penjelasan lebih jauh tentang berbagai latar

belakang terhadap persoalan Freeport di Indonesia.

Jadi berita terakhir kan bahwa seolah-olah sudah tidak sepakat, seolah-olah

sudah deadlock komunikasi atau proses negosiasi antara pemerintah dengan

Freeport dan bahkan pihak Freeport sudah menyerahkan ke Arbitrase internasional.

Nah itu yang ingin kita dengar sebetulnya apakah betul seperti itu, karena dari rapat

Rapat Dengar Pendapat ini sebenarnya kita bisa mendengar seluruh alasan-alasan

penjelasan dari Freeport kalau memang itu, apalagi ini terbuka karena tentu bukan

hanya Komisi VII. Saya nggak tahu ini terbuka apa tertutup, sebetulnya kalau mau

buka-bukaan itu mestinya tertutup karena nanti penjelasan resminya adalah

konferensi pers dari apakah pihak Freeport, apakah pihak Komisi VII kalau

diperlukan atau pemerintah kepada masyarakat karena kalau kita bicara terbuka di

sini untuk melihat latar belakang dan berbagai posisi masing-masing secara terbuka.

Dan itu pasti penuh dengan kepentingan yang berbeda kalau tidak disebut konflik

kepentingan. Jadi di satu pihak akan berpijak pada posisinya, di lain pihak juga ingin

melakukan perubahan perbaikan dalam hubungan Freeport dengan Indonesia, dan

Komisi VII pasti pendapatnya adalah selalu yang terbaik untuk bangsa dan negara

Indonesia. Jadi kalau seperti itu sebetulnya memang tidak bisa terbuka sebetulnya

Ketua, tapi kalau sekedar bahwa di sini Dewan Komisaris menyatakan bahwa

persoalan mantan Dirut Freeport lalu sudah mengundurkan diri dan ini kalau cuma

itu bisa-bisa saja itu terbuka, tapi kalau apa yang jadi harapan saya tadi yang saya

sampaikan tadi itu mestinya jangan terbuka karena itu sesuatu yang belum final,

kalau terbuka itu kan mesti informasi yang sudah final di masyarakat dan itu bisa

menjadi pijakan dari masyarakat, tapi kalau ini belum final masih negosiasi, saya kira

tidak perlu terbuka maka pertanyaan saya berikutnya adalah apakah pihak Freeport

yang diwakili oleh Dewan Komisaris punya kapasitas untuk menjelaskan seluruh

persoalan yang menjadi pertanyaan besar di masyarakat kita, bahwa Freeport dan

Indonesia pada sekarang ini dalam posisi tanda kutip deadlock dalam negosiasi

karena Freeport tidak bisa menerima tawaran dari pemerintah Indonesia dan pihak

Indonesia sendiri juga nampaknya dari kabar-kabar di media juga tidak mau

menerima apa yang diinginkan oleh Freeport. Sehingga akhirnya pihak Freeport

memilih jalan arbitrase, maka nanti sebetulnya Pak Dirjen juga saya minta

menjelaskan itu juga sebetulnya karena mesti informasi ini tidak hanya didapat dari

Freeport, tapi juga dari pemerintah yang inten melakukan negosiasi itu pasti punya

informasinya.

Maka saya minta kalau ini dibuka dan saya minta ini dibuka aja, kalau

enggak, nggak ada gunanya kita rapat di sini. Kalau nggak dibuka enggak ada

gunanya segera di selesai, dianggap selesai aja rapatnya gitu atau rapat dengan

pemerintah saja, kalau Freeport tidak punya informasi apa-apa dan tidak punya

kapasitas, Freeport selesai karena nanti apa gunanya Freport dengar informasi yang

mau ditanyakan pemerintah dengan DPR ini biasanya satu sikap Pak untuk urusan

bela negara satu sikap, biasanya gitu Pak. Jadi kalau ini mau bicara itu ya seperti itu

tapi kalau ini mau pihak Freeport juga ingin menyampaikan pada DPR ya tentang

posisinya, nanti pemerintah juga menyampaikan justru di DPR RI inilah tempat untuk

nanti mencari solusi bagaimana, karena Undang-Undang juga sedang dibahas. Jadi

itulah kira-kira yang bisa kita tawarkan kepada Freeport dan kepada Pemerintah tapi

saya berharap rapat ini ada penjelasan-penjelasan terkait berbagai masalah yang

tadi saya sampaikan gitu karena DPR RI biasanya enggak tahu persisnya gimana

Pak, padahal kita ini selalu ditanya orang, bagaimana soal Freeport, mau jawab apa

Pak. Akhirnya ya kalau di medsos seperti itu, tapi kan enggak tidak lucu DPR kok

informasinya dari media sosial, media sosial seharusnya informasi dari DPR kan

begitu.

Jadi itu usulnya Ketua, kalau bisa ini tertutup aja supaya berani terbuka,

ngomongnya di dalami ini supaya terbuka, kita tertutup saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Totok.

Saya kira kita lihat nanti kalau ada hal-hal yang memang sangat apa

namanya krusial, saya kira usul Pak Totok kita pertimbangkan, sementara kita

dengar dulu dari teman-teman yang lain.

Ibu Andi kami persilakan.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

Soal rapat terbuka, tertutup kita terbuka aja, apa yang kita tutup-tutupi dan

waktu ada masalah itupun terbuka dan yang terhormat Anggota Dewan Saudara

Tompo juga kan konferensi pers terbuka kalau soal itu. Terus masalah terjadi

sekarang perbedaan pendapat antara Freeport dengan pemerintah juga terbuka, jadi

kita juga terbuka Pak, jangan tertutup saya usulkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tapi saya kira nanti tolong dijelaskan juga pertannyaan Pak Totok, apa sudah

deadlock gitu ya, kalau penjelasan Pak Menteri kemarin itu kan masih terus apa

namanya, masih ada komunikasi cari, mau terus berunding negosiasi untuk

menemukan titik temu.


Pak Ketua, saya sedikit menanggapi rekan saya Pak Ramson.

Sebenarnya kalau mau terbuka saya juga tetap setuju gitu, cuma pasti

kualitasnya akan berbeda informasinya kalau itu tertutup. Gitu aja tapi mau terbuka

ya enggak ada masalah saya nggak punya kepentingan mau terbuka tertutup, mau

tertutup ya boleh, tapi yang jelas kalau tertutup pasti semua hal bisa dibuka. Tapi

kalau terbuka pasti banyak hal yang tidak diinformasikan itu saja. Jadi silakan Ketua

mengambil keputusan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Totok.

Ibu Andi Yuliani Paris dan nanti setelahnya baru Pak Ramson ya.

Silakan Bu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):


Saya mau ingteraktif saja, apakah memang Freeport sudah akan membawa

ke Mahkamah Arbitrase Internasional, iya atau tidak. Itu dulu dijawab iya atau tidak,

akan membawanya atau masih sedang negosiasi atau sudah. Kalau di sini saya

baca menurut Presiden Seword Freeport, Saudara Richard itu dia sudah bersikukuh

akan membawa, iya atau tidak Pak. Ini supaya saya ingin mendengarnya, dijawab

Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, Beliau minta interaktif.

Silakan.


Ini interupsi atau langsung dijawab.

KETUA RAPAT:

Beliau minta interaktif Pak, biar supaya ini.

Silakan Pak.


Bapak waktu jadi DPR RI dulu Tata Tertib itu belum ada Pak, sekarang bolehj

interaktif. Jawam Bapak DPR RI belum ada itu, aturan itu.

KETUA RAPAT:

Interaktif langsung Pak, sekarang sudah lebih maju boleh langsung interaktif.

Silakan Pak.


Baik, saya ingin mulai lagi dengan menyampaikan penghargaan tinggi atas

undangan pada sore hari ini. seingat kami di Dewan Komisaris maupun di jajaran

Freeport, selama 48 tahun Freeport beroperasi di Indonesia belum pernah undangan

disampaikan kepada Dewan Komisaris. Ini hari yang bersejarah bahwa pada sore

hari ini untuk pertama kali Dewan Komisaris dihadirkan atas undangan dari Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu berikan kami kesempatan

untuk juga sekali lagi menyampaikan penghargaan atas hal demikian.

Yang kedua tentu kami sepenuhnya mengerti selaku Dewan Komisaris

berbagai kehendak yang ada untuk mengetahui lebih jauh, lebih jernih, lebih jelas

mengenai duduk masalah yang kita sama-sama menghadapi ini. wajar sekali dan

karena itu memang terpulang pada kita semua untuk memperoleh pengetahuan dan

pengertian yang sebaik-baiknya mengenai masalah ini. Seraya mengatakan itu tentu

ada satu hal yang perlu didudukkan.


Pertanyaan saya, apakah serius akan dibawa ke Mahkamah Internasional iya

atau tidak, ini ada media supaya kita dengar, iya atau tidak serious akan dibawa ke

Mahkamah Arbitrase Internasional. Itu saja Pak, apakah sudah didaftarkan.


Kami dalam perjalanan untuk menjawab pertanyaan Ibu.


Muter-muter juga, langsung saja Pak.


Kami ingin supaya agar dipahami bahwa tentu ada yang dapat disampaikan

oleh Dewan Komisaris, ada pula yang semestinya disampaikan oleh jajaran

managemen PT Freeport. Dan hal-hal yang bertalian dengan persoalan-persoalan

yang detail mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh Freeport dalam kaitan

dengan permasalahan yang berkembang ini mempunyai tentu aspek Dewan

Komisaris, tapi terutama memiliki basis di dalam kebijakan yang dilaksanakan oleh

pihak management. Oleh karena itu kami dimungkinkan tentunya memperoleh hal-

hal yang perlu mendapatkan keterangan yang nantinya akan dapat disampaikan

oleh pihak managemen dan dengan demikian berbagai masalah yang menjadi

keprihatinan dan kepedulian dari pada jajaran Dewan ini bisa dijawab secara

sistematis oleh pihak manajemen.

Hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan pertanyaan Ibu yang terhormat

ini, tentu kami rujukan kembali kepada keterangan-keterangan resmi yang sudah

disampaikan oleh pihak manajemen beberapa hari yang lalu, yang diwakili oleh

Bapak Richard Atkison yang telah menyampaikan secara terbuka mengenai posisi

dari Freeport dalam kaitan dengan apa yang ibu tanyakan tadi. Dan keterangan itu

sudah lengkap di dalam yang disampaikan oleh yang bersangkutan, oleh Pak

Atkison pada hari Senin kemarin. Dari situ dapat disimpulkan dengan sendirinya

bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Richard Atkison itu adalah langkah-langkah

yang telah diambil oleh Freeport dalam kaitan dengan Arbitrase sebagai langkah

yang mencerminkan apa yang ada di dalam kontrak karya, yang ada antara

pemerintah dengan pihak PT Freepor, yang keseluruhan prosedurnya itu diatur di

dalam kontrak karya itu. Sehingga kalau sekarang pihak Freeport menyampaikan

nota kepada pemerintah maka itu semua mengacu kepada ketentuan di dalam

kontrak karya. Secara teknis, iya atau tidak, pada saat ini kalau mengacu kepada

ketentuan di dalam kontrak karya ini, ini belum merupakan arbitrase. Ini baru

merupakan nota notifikasi kepada pemerintah untuk melakukan arbitrase dan ini

tidak melakukan penafsiran, ini sepenuhnya merujuk kepada apa yang tertulis di

dalam kontrak karya itu. Dan Freeport juga tidak bisa melangkahi ini karena seluruh

prosedur itu sudah ada di dalam kontrak karya.

Jadi kami sekedar ingin mengundang ibu untuk merujuk kepada kontrak karya

ini, di mana keterangan dari Pak Richard Atkison pada hari Senin itu menyampaikan

kepada publik hal ihwal tentang arbitrase, tapi mengacu kepada klausul yang ada di

dalam kontrak karya. Secara teknis itu baru merupakan langkah awal menuju

kepada arbitrase.


Izin Pimpinan, di sini kan ada management, coba manajemen menjelaskan

bagaimana posisinya, apakah, direksi ya, di sini ada direksi managemen. Coba

bagaimana bentuk konferensi persnya, langkah-langkah tentang Mahkamah

Arbitrase Internasional tersebut, supaya sekaligus kementerian dengar jadi kita juga

apa menyiapkan langkah-langkah, apabila memang betul dibawa ke Mahkamah

arbitrase internasional.

DIREKSI PT FREEPORT INDONESIA:

Baik Ibu, terima kasih.

Mohon izin Dewan Komisaris.

Bapak-bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Dewan.

Sebagaimana disampaikan sebagai urusan yang sudah hampir berulang

tahun kelima puluh beroperasi di Indonesia, tentunya perusahaan ingin mencarikan

solusi terbaik dari perbedaan atau pendapat mengenai aturan yang keluar. Dan

dalam konteks itu, dalam kerangka itu juga memang di dalam aturan kontrak yang

tinggi atau memang ada satu mekanisme yang, mekanisme pencarian penyelesaian

atas suatu potensi sengketa dalam 120 hari Ibu dan itu memang diatur dan itu yang

yang kemudian dipakai, belum sampai ke tahap, ke dalam tahap yang notifikasi

arbitrase tapi istilahnya kita bilang itu ada mekanisme semacam 120 hari digunakan

untuk kemudian mari kita bersama-sama duduk untuk mencarikan jalan keluar dari

perbedaan persepsi yang ada terhadap ketentuan peraturan, maupun ketentuan di

dalam kontrak. Itu yang sekarang sedang dilakukan.

KETUA RAPAT:

Tapi begini saya perlu ingatkan, ini konfirmasi sekaligus Pak Dirjen. Tadi kan

di paparannya sesungguhnya kan sudah terbit UPK kepada Freeport, itu kan atas

keinginan Freeport. Bukankah setelah itu terbit, KK itu udah tinggal, orang diajukan

permohonan UPK oleh pemerintah, UPK sudah diterbitkan. Mestinya semua proses

ke depan, proses sesuatu yang sudah dimohonkan dan disetujui pemerintah, bukan

begitu kedudukannya sekarang, Pak Dirjen. UPK kan sudah terbit atas pengaduan

PT Freeport, pemerintah menerbitkan UPK, kalau ada sesuatu ke depan mestinya

rujukannya adalah UPK. Pada saatnya UPK terbit....menurut saya sih sudah tinggal.

F-PDIP (TONY WARDOYO):

Pimpinan, sebelah kanan Pimpinan.


Sebagai tambahan sumbang saran Pimpinan, apa yang Pimpinan telah

katakan tadi seyogyanya harus begitu Pimpinan. Otomatis, apa yang tertera dalam

kontrak karya, yang proses awal itu sudah otomatis gugur, sudah harus mengikuti

UPK yang mereka telah miliki per Februari tahun 2017, itu yang kita inginkan. Jadi

seyogyanya mengacu kepada UPK yang mereka miliki 10 tahun ke depan, 2011 ke

’31 dan ’31 ke ’41. Itu yang saya rasa lebih relevan dan perlu dipakai sebagai acuan

yang ke depan supaya bisa sama-sama bersinergi antara pemerintah pusat, apakah

pemerintah daerah Provinsi Papua dengan PT Freeport yang ada di tambang di

Timika.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tony.

Pak Dirjen Pak, sekali lagi ingin konfirmasi inikan UPK terbit atas permohonan

PT Freeport Pak, betul? Betul, selesai KK. Iya kan, kita bermohon mengkonversi

karena begitu bunyi ketentuan peraturan, KK dikonversi menjadi UPK. Lalu atas

permohonan itu ya pemerintah proses seluruh persyaratan dipenuhi, maka terbitlah

tanggal 10 Februari UPK atas nama PT Freeport Indonesia. Sejak saat itu, menurut

saya KK selesai. Begitu Pak Dirjen ya pak atas permohonan PT Freeport pak ya.


Memang seperti kami sampaikan tadi, Freeport memohon ada UPK itu

tanggal 26 Januari berdasarkan surat 564 2017. Ini sudah dimohon dan memang di

dalam SK itu juga dijelaskan dengan hal-hal yang menyangkut apa itu yang

berhubungan dengan investasi mereka dapat dibicarakan dapat diberikan waktu

selama 6 bulan begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira itu Bapak-bapak Dewan Komisaris saya kira kita berharap lah

pak, di pikiran yang sama untuk sama kemudian meletakkan kepentingan bangsa

negara di depan, saya kira.

Baik berikutnya Ibu Yuliani Andi uda selesai ya, berikutnya Pak Ramson tadi.


Sebenarnya saya melihat keberatan dari Freeport itu 3, tapi yang pertama

keberatannya UPK. Tapi UPK mereka sendiri yang memohon, Freeport. Kedua

tentang divestasi 51%, kemudian yang ketiga tentang smelter ya karena memang

intinya adalah seperti kesimpulan rapat kita tadi dengan 4 BUMN tambang, kita

mendorong meningkatkan hilirisasi. Meningkatkan kemudian kita minta mereka

memberikan data apa produk-produk hilirisasi mereka. Nah semangat itu

sebenarnya PP Nomor 1 itu adalah semangatnya itu.


Pimpinan, dari kami boleh interupsi nggak.

KETUA RAPAT:

Biar diselesaikan dulu.


Karena mungkin tadi dari komisaris mengatakan bahwa ini bagian dari

management ya kita enggak dijawab, kalau management bisa jawab ya silakan.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak.



Tadi kami sudah sampaikan betapa kita sensitif mengenai apa yang sangat

perlu dan ingin diketahui secara cermat oleh Anggota yang terhormat di Komisi VII

ini. selintas tadi saja sudah timbul berbagai masalah yang bisa atau berpotensi

diperdebatkan, bisa bicara panjang. Kami pun dalam posisi untuk melakukan

klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen mengenai UPK yang telah

disampaikan kepada Freeport. Tetapi barangkali kedatangan kami di sini ingin

memisahkan antara 2 domain yang besar, satu adalah mengisikan atau meletakkan

masalah-masalah aktual yang perlu dibicarakan dalam satu ruang lingkup, tetapi

yang lebih utama adalah bagaimana kita dapat memasuki satu ruang lingkup yang

lain yaitu mencari jalan atau tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi

bersama ini.

Pengumuman arbitrase itu adalah sekedar tata cara untuk menyelesaikan

masalah ini, dengan tidak menafikan apa yang menjadi masalah yang harus

diperdebatkan dan ditegakkan. Karena itu kami mohon pengertian bahwa arbitrase

tidak ditanggapi sebagai hal yang di luar proses atau ketentuan yang ada, tetapi

sekedar menawarkan satu tata cara untuk menyelesaikan masalah dalan kerangka

perjanjian yang ada di antara pemerintah dengan pihak Indonesia. Jadi tidak sama

sekali mengecilkan apa pun masalah yang di angkat pada malam hari ini, baik itu

bersangkutan dengan masalah smelter dan lain sebagainya, tetapi barangkali

kesempatan ini baik untuk kita mencoba untuk mencari jalan bagaimana berbagai

masalah yang belum dipertemukan atau diperoleh kesepahaman mendapatkan

suatu bentuk cara kita menyelesaikannya. Ini masalah yang kita hadapi sebetulnya

pada saat ini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Ramson tadi Pak, nanti setelah Pak Ramson Ibu Eni.


Sudah giliran saya Pak Ketua, terima kasih.


Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat.

Bapak-bapak Dewan Komisaris.

Tapi pertama ke Pak Dirjen dulu nih sebagai pejabat nih dan Bapak-bapak

Dewan Komisaris dan semua jajaran Freeport yang saya hormati.

Ini Pak Adian ini sudah langsung emosi, langsung fokus katanya. Inikan

suasana agak apa namanya, bukan, hujan jadi mempengaruhi juga agak tenang

dikit gitu. Cuma tadi, kebetulan teman-teman lama juga Pak Adian. Pak Andi dulu

Ketua Fraksi Partai Golkar, saya waktu di partai Anda fight terus kami begini, adu

argumentasi tanya Beliau, kalau Beliau sudah turun, saya turun, Beliau turun saya

fight. Jadi tapi pas ulang tahun saya yang diminta sebagai pembicara waktu Beliau

sebagai ketua fraksi, jadi saya hargai juga.

Kalau ini pertama saya mau tanya ke Dirjen ini saya interaktif, ini Pak Dirjen

ini PP Nomor 1 Tahun 2017 keluar. Ini saya ingin penjelasan yang detail apakah ini

tepat sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ini yang dulu

seharusnya mau kita dalami mengenai PP ini, tetapi kesimpulan waktu itu mau

mendalami implementasinya padahal PP ini masih perlu kita dalami. Terus Permen

ini tepat enggak sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada

enggak di Undang-undang Nomor 4 Tahun 9 pergeseran dari KK ke UPK diatur. Jadi

saya sudah pernah mengusulkan ke Menteri ESDM agar solusi terhadap suatu

persoalan itu mendasar dan itu ada diatur konstitusi. Ada hak konsesional Presiden

untuk mengeluarkan Perpu dan semangat political will di Komisi VII DPR RI ini kalau

ada solusi yang mendasar cenderung mendukung, jadi tidak ada masalah, tetapi itu

tidak dijalankan. Kalau seperti ini saya sudah analisis ini Pak, abu-abu Pak, jadi di

situ diikin move dikit sama bosnya Freeport, begini keadaan.

Jadi makanya demokrasi politik kita yang dalam Pancasila dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan. Jadi kalau sudah membuat keputusan-keputusan mendasar

itu referensinya, artinya harus punya hikmat kebijaksanaan. Jadi ini justru

memberikan ruang dari sisi hukum kita saja sudah memberikan ruang. Ini Pak Dirjen,

tolong di interaktif tadi, bisa enggak dijawab ini.


Baik Pak Ramson, terima kasih.

Jadi seperti kami sampaikan pada paparan tadi bahwa kita melihat di dalam

aspek perundang-undangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dari Pasal 170

dan 103. Untuk Pasal 103 dinyatakan di situ bahwa “UP dan UPK wajib melakukan

pengolahan dan pemurnian”, tetapi dari sisi waktu itu tidak diatur di undang-undang.

Apa artinya? Bahwa pemerintah melihat belum tentu pada saat 5 tahun ke depan itu

akan berhasil karena memang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Oleh karena itu

atas dasar itu, tentunya ada berbeda karena yang 170 itu diatur di dalam Undang-

Undang 5 tahun, tetapi yang 103 tidak di dalam Undang-Undang tersebut tetapi

hanya diatur di dalam PP.

Atas dasar itulah bahwa pemerintah melihat kita ingin mengembangkan

smelter, kita ingin melakukan hilirisasi ternyata belum berhasil. Sehingga pemerintah

ingin memberikan ruang kembali untuk bisa smelter itu ada di Indonesia. Dengan

demikian PP lah yang harus kita lakukan perubahan. Itulah atas dasar itulah keluar

PP 1 Pak dengan mengalokasikan 5 tahun kembali sampai 2022. Itu Pak,

jawabannya Pak.


Pak Ketua, saya ikut memproses Undang-Undang ini sekitar 70% sesudah itu

saya pindah ke komisi keuangan. Jadi itu wajib itu dilaksanakan, bukan abu-abu,

memang kadang-kadang membuat Undang-undang, saya juga otokritik juga

termasuk kepada saya dan teman-teman saya dalam memproses 1 Undang-Undang

itu memang butuh keseriusan pada saat Panja dan juga Timsus. Sebenarnya

semangatnya hilirisasi, tetapi kalau ini kan tetap hukum adalah hukum, di sini masih

abu-abu, PP-nya juga begitu. Makanya saya usulkan Perpou jadi bisa detail di situ,

kalau di sini terus terang saja punya ruang kok. Jadi kita enggak bisa, artinya

menghadapi seperti ini tidak bisa sok-sok berkuasa lagi Pak, sekarang eranya sudah

beda, sama masing-masing punya kekuatan, tapi kita harus siapkan dong hukum

yang pas untuk itu dan ada ruang oleh para pendiri bangsa ini sudah disiapkan

untuk itu. Ada hak konstitusional, ada bisa Perpu, di Perpu itu detail Undang-undang

nanti kalau nanti Pak Marzuki ini, Pak Andi jago hukum di cek di sini bagaimana ini,

benar enggak di penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu yang

saya bicara di sini, tapi waktu itu terus membuat kesimpulan Pak Menteri langsung

mau membahas implementasi bukan PP-nya yang mau kita bahas karena memang

merasa hebat, menteri ini ngomong saja kasih tahu ke Pak Menteri.

Kita kan untuk, makanya Bapak pendiri bangsa ini untuk yang mengelola

negara ini butuh khidmat kebijaksanaan. Memang di Pasal 103 kan disebut ini,

pemegang UP dan UPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Tetapi masih ada di sini yang belum

diatur pergeseran dari KK ke UPK. Kalau tadinya itu di Perpu kan itu jelas, bisa

diatur di undang-undang. Kalau Undang-Undang itu kontrak kerja itu pasti di bawah

undang-undang, tapi nanti kalau Dewan Komisaris yang ahli menganalisis ini. Itulah

kalau abu-abu Pak, sampaikan ke Pak Menteri. Ini juga didengar pers, jadi kita harus

memberikan solusi yang mendasar soal ini, kalau ini kan nanti akan merasa Freeport

mentang-mentang berkuasa seenaknya saja kan enggak enak juga. Kita ingin solusi

yang bagus, tapi kalau ini kan nanti jadi, ini dari Dewan Komisaris Freeport

pemiliknya merasa tersinggung lagi dengan gaya-gaya seperti itu. Itu Pak Ketua, jadi

waktu rapat itu saya mengusulkan kesimpulan rapat kita untuk mendalami PP, bukan

mendalami implementasinya karena memang butuh kita dalami. PP itu masih bisa

dikoreksi anytime oleh Presiden, baru pelaksanaan lagi Permen. Jadi itu Pak Ketua,

jadi saya berpikir soal kepentingan bangsa saja. Tapi musti yang bijak ada

ekuilibrium, ada keseimbangannya seperti saya sering kalau nonton wayang kulit di

Dapil saya Pak Ketua, di Pemalang dan Pekalongan. Filosofinya wayang itu

keseimbangan, kalau begini kan sama-sama ini kan repot ini. Datang lagi saya baca

Menteri ESDM kita juga mau mengajukan tuntutan katanya coba. Inikan nanti

mereka, Beliau-beliau ini masuk dari hukum Indonesia saja nanti itu Pak, sudah

repot.

Jadi itu Pak Ketua, mengatur negara ini tidak mudah, kalau hanya untuk

jabatan ada sih ya enak memang. Kalau di DPR memang ini, kalau di DPR RI kita

adu argumentasi, kalau di eksekutif Beliau Pak Menteri, waktu Pak Andi menteri

kalau udah bicarakan Dirjen, Direkturnya kan iya-iya saja Pak, tapi waktu kita sama-

sama di DPR, di situ Bapak bicara, saya juga fight kan. Itu di DPR, tapi waktu Beliau

sudah jadi menteri, saya lihat di situ pidato semua yang di Dirjen sama Direktur siap-

siap semua.

Itu Pak Ketua, jadi karena ini di DPR makanya saya kemukakan apa adanya

dan saya argumentasi saya kuat dan saya siap berargumentasi, bagaimana supaya

ada solusi yang terbaik. Jadi jangan mentang-mentang, biarpun ke siapa pun ada

solusi yang terbaik, harus dibuat solusi yang terbaik, tapi kalau udah Undang-

Undang itu kuat, tidak bisa lagi bergerak, harus ngikut maksud saya.

Demikian sementara Pak Ketua. Pak Dirjen, itu saya pikir mungkin ada ini

interaktif lagi, Pak Dirjen, penjelasan.

KETUA RAPAT:

Masih ada Pak.


Baik, terima kasih.

Begini Pak Ramson, jadi itulah yang saya katakan tadi kenapa di undang-

undang dinyatakan bahwa di 103 itu diatur waktunya, beda dengan 1700 karena

apa? begitu dikatakan wajib sejak Undang-Undang diterbitkan itu yang enggak

mungkin Pak, pada saat itu enggak mungkin. Timbulnya UPK dari mana? Dari pada

yang dinyatakan adalah bahwa BBM dan perpanjang diatur dalam PP 77

sebelumnya itu bahwa perpanjangan kontrak itu dalam bentuk UPK. Itu sudah ada

muncul dari sebelum PP, mungkin perubahan PP yang sebelumnya Pak. Jadi itu

sebetulnya sudah ada dan setiap bekas wilayah kontrak karya, itu tidak ada yang

menyatakan wajib jadi WPN, tidak ada yang mengatakan wajib. Jadi itu di sana di

pasal Undang-Undang hanya disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

dapat mengusulkan menjadi WPN dan itu diterapkan oleh DPR RI. Dan apabila akan

diusahakan kembali itu harus mendapat persetujuan DPR, itulah penjelasannya.

Sehingga mesti ada artinya Pak Ramson mohon maaf bahwa kenapa kok yang 5

tahun itu tidak........karena tidak mungkin pada saat diterapkan Undang-Undang di

Pasal 103 itu wajib itu langsung dilaksanakan Pak, karena membangun smelter itu

kan butuh waktu pak. Nah oleh karena itulah diatur di PP 23 Pak, sehingga waktu

waktu itulah yang dengan evaluasi, apabila itu tidak berhasil tentu tingkat

kesulitannya masing-masing berbeda. Sebagai contoh misalnya smelter untuk nikel,

dengan untuk yang bauksit itu berbeda Pak.

Atas dasar itulah pemerintah mengevaluasi Pak, kalau di itu dinyatakan

memang belum berhasil seperti katakanlah bauksit itu baru ada 2, yang satu belum

berhasil. Oleh karena itu, itulah tambahan waktu untuk membangun smelter melalui

proses hilirisasi 5 tahun ke depan, itu Pak.


Iya Pak Dirjen, ini seizin Pak Ketua.

Itu operasional iya, makanya saya usulkan solusi yang mendasar Perpu

karena ini abu-abu, nanti ini keluar juga abu-abu Pak. Makanya saya bilang ruang itu

ada di sana, apalagi kalau mentang-mentang lagi waduh dipake lagi analisisnya.

Jadi saya sudah sampaikan, tetapi waktu mau membahas PP ini saja, tidak ada lagi

ruang diberikan oleh ngotot Pak Menteri di sini, minta ke Pimpinan. Padahal nuansa

suasana waktu itu atmosfer untuk mendalami PP, tetapi ini langsung mau

mendalami implementasi. Kan bisa lebih detail karena memang ini sudah mau

dibahas di DPR kan tapi lama, iya Perpu tadinya pas ada persoalan seperti ini. Jadi

hukumnya mesti tegas, jelas, konkrit, detail gitu, tapi ini belum, ini mau ditekan-tekan

lagi waduh repot ini bakal terus begini.

Itu Pak Ketua, jadi kalau saya sih apa namanya kita kan yang objektif, seperti

tadi yang mengelola negara ini perlu khidmat kebijaksanaan, jadi tidak mentang-

mentang gitu.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ramson.

Berikut PakBara Hasibuan.

F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):

Terima kasih Ketua.

Selamat malam semua.

Dirjen, jajaran Komisaris PT Freeport Indonesia.

Saya ingin mendengar dari wakil dari Papua yang duduk di perusahaan

Freeport di jajaran manajemen maupun Pak Simon Morin sebagai advisor. Ini

sebetulnya kalau dari perspektif Papua, bagaimana melihat persoalan ini semua,

ada semacam kemungkinan besar terjadi deadlock antara pemerintah Indonesia

dengan pihak Freeport Indonesia dan sekarang kita lihat perkembangan yang sangat

menyedihkan di mana sudah terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawan di Timika

terutama. Tentu kalau ini berlangsung terus, keadaan ini berlangsung terus tentu

pada akhirnya juga merasakan kerugian adalah rakyat Papua.

Tentu kita di DPR ini memang justru juga melihat perspektif pemerintah pusat

dan negara, tapi juga kepentingan rakyat Papua harus juga kita jadikan prioritas

karena bagaimana pun kegiatan tambang Freeport ini berada di tanah Papua. Jadi

kita juga punya kewajiban untuk mendengar dan juga menyuarakan aspirasi rakyat

Papua dan tentu sebagai wakil rakyat Papua, walaupun duduk di perusahaan tentu

kami yakin bahwa para tokoh ini Pak Silas dan Pak Simon Patrice Morin juga bisa

mempunyai perspektif yang jernih dalam persoalan ini dan tentu kami ingin bahwa

pada akhirnya tentu bapak berdua ini mempunyai loyalitas terhadap perusahaan,

tapi loyalitas terhadap rakyat Papua itu juga harus diutamakan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sebelum kita lempar ke sana mungkin masih ada Pak Adian Napitupulu.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Ada beberapa hal yang saya pikir menjadi penting kita bahas di sini Pimpinan,

pertama persoalan apa yang dilakukan oleh Dirut PT Freeport dalam beberapa

waktu yang lalu yang secara pribadi itu menjadi persoalan bagi Saudara Muchtar

Tompo. Tapi dalam pembicaraan kita dalam Rapat Internal kita bersepakat bahwa

tindakan itu sudah kita sepakati menjadi contempt of parlemen. Sehingga dengan

demikian dia menjadi persoalan DPR, tidak semata-mata menjadi persoalan bagi

Pak Muchtar Tompo. Itu mungkin pertama yang juga harus kita perjelas posisinya

seperti apa, jangan kemudian disederhanakan seolah-olah ketika Pak Chepy Hakim

sudah mundur, lalu persoalan selesai. Tidak, kalau itu kita setujui berikutnya

siapapun bisa membuat persoalan lalu mundur dan dia dianggap selesai. Saya pikir

itu tidak benar, ada persoalan pribadi, perorangan antara Pak Chepy Hakim dengan

Pak Mukhtar Tompo. Ada persoalan antara Freeport dengan Pak Mukhtar Tompo

karena saat peristiwa itu terjadi, Pak Chepy Hakim sedang dalam kapasitas sebagai

Dirut Freeport. Persoalan yang ketiga, ada masalah yang terjadi antara Freeport

dengan parlemen dalam peristiwa yang sama. Itu sudah kita setujui sebagai bentuk

penghinaan terhadap parlemen, dari tadi itu belum ada pembahasan, yang saya lihat

seolah-olah disederhanakan dan mungkin saja coba dilupakan dengan

menyederhanakan persoalan seolah-olah kalau dia sudah berhenti, sudah dapat

sanksi sendiri. Ini bukan persoalan sanksi sosial, ini ada unsur hukum yang ada

unsur contempt of parlemennya dan sebagainya. Itu masalah pertama.

Masalah kedua adalah tentang ancaman-ancaman Freeport Pimpinan.

Bagaimanapun juga berhentilah mengancam Indonesia, apa bentuk ancamannya?

Pertama misalnya apa sih urgensinya CEO Freeport Richard itu berbicara tentang

siapa pemegang saham dan komposisi pemegang saham di Freeport. Memangnya

kalau kemudian komposisi pemegang sahamnya salah satu stafnya Donald Trump

lalu kita menjadi takut. Kalau memang kita punya niat baik untuk menyelesaikan

persoalan-persoalan seperti ini, kalau memang masih kita berharap titik temu jangan

ada ancaman seperti itu. Saya akan melihat itu sebagai intimidasi terhadap bangsa

ini, 7% saham Freeport dimiliki oleh, ngapain diumumkan, orang persoalan kita tidak

untuk mengetahui berapa komposisi sahamnya rokok. Tapi ketika kita tidak merasa

penting untuk tahu komposisi sahamnya, lalu itu dibeberkan, ditambah embel-embel

di belakangnya itu dimiliki oleh staf khusus Donald Trump, saya melihat ini intimidasi

terhadap negara dan tidak bisa dibiarkan. Itu pertama.

Terus kedua, hentikan intimidasi dengan mengatakan ada PHK massal dan

sebagainya. Lalu yang ketiga, kalau memang kita masih berupaya untuk

menyelesaikan di mana-mana perjanjian dan kontrak, saya membuka diri untuk

ruang pembicaraan di luar mekanisme hukum, arbitrase, pengadilan dan sebagainya

itu ketika mekanisme di luar hukum itu sudah buntu. Artinya bagi saya tidak

bijaksana kalau kemudian belum selesai pembicaraan-pembicaraan yang mampu

menyelesaikan dalam mekanisme hukum, tiba-tiba sudah terlontar langkah-langkah

hukum. Ada 3 intimidasi yang dilakukan dalam hal ini, ini yang saya pikir saya

meragukan sikap baik Freeport.

Nah yang berikutnya kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Dirjen

Minerba bahwa permohonan UPK itu adalah permohonan untuk Freeport lalu apa

masalahnya. Kalian bermohon untuk meminta UPK, lalu negara berikan, lalu kalian

persoalkan, inikan lucu-lucuan. Nah itu mohon di catat Pimpinan, saya akan minta

jawabannya. Di luar itu saya mengomentari apa disampaikan oleh Saudara, kawan

kita di sini Pak Ramson. Apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor

4/2009 menurut saya sudah jelas karena Pasal 170 itu rujukannya kembali pada

Pasal 103. Artinya bahwa tidak ada usaha-usaha produksi yang bisa dilakukan oleh

kontrak karya kalau dia tidak tunduk pada Pasal 103. Pasal 103 itu isinya apa

tentang IUP dan UPK, artinya bahwa pengolahan, pemurnian dan sebagainya itu

tidak bisa dilakukan kalau dia tidak dalam bentuk IUP dan UPK. Lalu apa

persoalannya yang disampaikan oleh Pak Ramson, tidak ada. Secara mekanisme

ketatanegaraan, secara hukum peraturan dan hierarki perundang-undangan clear

bahwa kemudian tugas peraturan pemerintah untuk menggambarkan itu yang

dianggap perlu dijelaskan sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang

clear. Maksud saya jangan kita geser persoalannya bahwa masalah kita bukan

bagaimana materi undang-undangnya, masalah kita bukan bagaimana hubungan

antara Undang-Undang dengan peraturan pemerintah, masalah kita adalah

bagaimana Freeport belajar menghargai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang

berdaulat. Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan baik tanpa kesetaraan, tidak

ada kesetaraan ketika didalamnya selalu ada ancaman demi ancaman. Sebagai

bagian dari warga negara Republik Indonesia saya marah terhadap ini. Kalau

kemudian saya sedang ada masalah dengan orang, lalu saya sampaikan di rumah

saya ada si anu, si anu yang hebat-hebat dan sebagainya. Itu kan sama seperti yang

disampaikan oleh Freeport ketika membeberkan soal komposisi sahamnya, yang

sebenarnya kita tidak pernah persoalkan komposisi sahamnya. Coba kita lihat

seluruh polemik peristiwa ini, ada tidak pertanyaan tentang komposisi saham

Freeport, ada tidak negara bertanaya soal itu, tidak, ngapain dijelaskan, mengancam

Indonesia.


KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Adian.

Pak Mukhtar Tompo ya, silakan Pak Mukhtar.

F-HANURA (MUKHTAR TOMPO, S.Psi):

Terima kasih banyak Pak Ketua.


Saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan Pak biar Bapak-bapak

jajaran Dewan Direksi, Dewan Komisaris PT Freeport yang dengan dari peristiwa itu

sesungguhnya akhirnya terjadilah rapat pada malam ini dan ternyata menjadi

sejarah bagi perjalanan PT Freeport di Indonesia, sudah 48 tahun sejak tahun ‘67.

Supaya bisa terang-benderang Pak karena selama ini kan yang didengarkan oleh

Bapak dari Pak Chepy dan Pak Chepy juga betul, apa yang disampaikan Pak Adian

tadi tidak bisa menyederhanakan persoalan ini karena kejadian itu terjadi tanggal 9

Februari di ruangan ini dalam posisi saya sebagai mitra, saya sebagai Anggota DPR

RI. Kemudian Beliau adalah Presiden Direktur dan saya jadi ragu Pak, dari

pernyataan-pernyataan dari Bapak-bapak semua ini karena ketika saya memberikan

komentar itu dulu, ya sesungguhnya saya minta jawaban, saya hanya memberikan

komentar saya karena itu cara saya sebenarnya itu untuk membantu pemerintah,

untuk membantu Freeport karena dalam pikiran saya ketika itu Pak Ketua, Freeport

ini sama dengan pemerintah, itu dalam pikiran saya. Sehingga saya menyebutkan

bahwa saya dalam posisi partai pengusung pemerintah, itu sinyal sebenarnya yang

saya berikan kepada Freeport, untuk mengakhiri rapat karena kalau tidak selesai

rapat itu pada waktu itu kalau saya tidak mendapat stressing, melakukan interupsi

dan lain-lain karena kalau Pak Ramson sudah bicara kan, untung-untung kalau

Beliau sadar, kalau tidak sadar sampai malam tidak selesai dan argumentasinya

benar. Sehingga pada waktu itu saya mengatakan bahwa Pimpinan, jika memang

sudah terjawab maka seharusnya dihentikan saja rapat ini, kalau ada yang lebih

teknis seharusnya kita nanti undang khusus PT Freeport bersama dengan Menteri

ESDM, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak dalam

kapasitas PT Freeport menjawabnya. Seperti PP Nomor 1 Tahun 2017 yang tiba-tiba

lahir setelah Komisi VII melakukan rapat berkali-kali yang kemudian menyimpulkan,

kita waktu itu dengan Dirjen Minerba tanggal 7 Desember 2016, ada kesimpulan

rapat Komisi VII meminta karena 5 hari lagi akan berakhir izin Freeport. Sehingga

kesimpulan Rapat Kerja pada waktu itu meminta kepada pemerintah lewat Dirjen

Minerba untuk tidak lagi memperpanjang izin ekspor karena tidak bisa memenuhi

kewajibannya untuk membangun smelter mengacu pada Undang-Undang Minerba

Tahun 2004.

Sehingga setelah itu berbagai kejadian-kejadian dilakukan sehingga saya

meminta pada waktu itu supaya diundang tersendiri dan kemudian diterima,

kemudian saya menyampaikan Pak, tolong kepada Freeport saya tidak mengatakan

kepada Pak Chepy secara pribadi karena yang kita bahas ini adalah persoalan

klasik. Selain itu kalaupun menjadi masalah maka itu bukan persoalan Pak Chepy

secara personal. Sehingga saya mengatakan pada waktu, saya minta kepada

Freeport untuk apa, kalau memberikan jawaban kiranya bisa konsisten saja jangan

bias. Yang ada dalam kepala saya pada waktu itu cukup Freeport mengatakan

bahwa kami akan commit membangun smelter, sudah jangan dikembangkan,

apalagi memberikan pernyataan deadline waktu, segala macam. Saya mengatakan

bahwa ini kan sudah terlalu panjang rapat kita dari beberapa bulan yang lalu, minggu

yang lalu, sudah banyak jawaban-jawaban, jadi jangan bias gitu. Itu yang saya dan

saya itu pernyataan saya tidak harus dijawab. Dan sudah rapat ditutup, setelah itu

Pak, walaupun berbagai pimpinan perusahaan tambang, ada 12 perusahaan

termasuk PT FI dan lain-lain pada waktu itu. Walaupun mau jabat tangan dengan

saya, saya dari jauh begini Pak dan saya langsung mendatangi Pak Chepy. Saya

dari sini duduk Pak, saya langsung datang, Assalammu'alaikum Pak Jenderal,

langsung ditangkis saya punya tangan, ditunjuk-tunjuk kaya gitu. makanya sampai

sekarang terus terang kalau media bertanya termasuk Metro kemarin, CNN

wawancara dengan saya, apa kira-kira tidak ada yang bisa saya jawab Pak, kecuali

mungkin pada waktu itu Pak Chepy memiliki masalah psikologis itu karena bukannya

saya diberikan apresiasi, terima kasih banyak Pak gitu karena tidak berhenti rapat

pada waktu itu dan pimpinan perusahana yang lain pun PT PAL dan lain-lain, PT

Mineral Batubara dan lain-lain mengucapkan terima kasih gitu Pak.

Saya tidak pernah Pak memiliki hubungan personal dengan Pak Chepy,

mungkin Beliau juga belum tahu saya, saya juga belum tahu Beliau. Sehingga yang

saya tahu adalah Beliau Presdir pada waktu itu dan saya adalah Anggota DPR RI.

Dan jujur tidak berlebihan kalau saya sampaikan Pak pada rapat ini, kesalahan

kedua yang dilakukan Pak Chepy ini supaya Bapak Dewan Komisaris tahu bahwa

ada waktu rentang 3 hari yang dipergunakan oleh Pak Chepy untuk lobby kiri-kanan

di kalangan istana dan lain-lain dan saya anggap itu adalah upaya untuk

memberikan saya secara psikologis. Itu yang membuat saya semakin tersinggung

Pak, bukannya saya takut, malah saya tambah muncul loh ini apa-apaan ini, di

telepon kiri-kanan sampai Kapolda segala macam, ini ada apa gitu. Sehingga saya

menjelaskan ke partai, saya menjelaskan termasuk ke Pak Wiranto segala macam

dan posisi saya sangat dipahami Pak. Apalagi ketika peristiwa itu terjadi kalau saya

tidak bisa menahan diri Pak, saya tidak tahu. Teman-teman saya mengatakan

bahwa kayanya Pak Mukhtar Tompo ini walaupun kelahiran ’81 tapi kelihatannya

lebih negarawan dari pada Pak Chepy. Saya bisa menahan diri Pak, dalam posisi

sebagai korban. Saya orang Bugis, Makassar, saya kelahiran tahun ’81 Pak. Saya

bisa menahan diri dan pada kesempatan ini juga saya baru memperkenalkan diri,

mungkin selama ini Beliau tahu Pak Andi Mattalatta ada kemenakannya di sini yang

belum pernah datang ke rumahnya melapor. Saya adalah keponakan dari Andi

Manggong ........ istri saya kemenakan langsung dari Beliau. Sebelumnya saya di

DPR RI provinsi Pak gitu.

Jadi saya sungguh tidak mengerti Pak, secara kepribadian bisa teman-teman

saya, semua sikap saya insya Allah. Saya jadi diri saya, saya adalah aset bangsa

ini. Saya nggak mungkin membuat masalah-masalah secara personal ke orang, tapi

kalau orang membuatkan saya masalah, terus terang bukan berlebihan kalau saya

mengatakan di forum ini Pak, orang yang membuatkan saya masalah, saya lihat

dengan mata kepala saya orang itu sangat kecil di hadapan saya. Mungkin itulah

tetesan ilmu dari nenek saya Pak, yang dulu turun-temurun begitu, saya tidak

berhenti mengatakannya sehingga ketika terjadi ini tidak ada lain kecuali saya harus

bersikap ini bagian dari prinsip siri bagi orang Bugis Makassar, gitu Pak dan sampai

sekarang Pak Chepy tidak melakukan itu, kecuali menghubungi para petinggi-

petinggi untuk lobbby kiri-kanan. Itu pak dan ini tidak selesai saya kalau yang jangan

ditampik para petinggi-petinggi ini, termasuk Pimpinan, Pimpinan DPR, terus polisi

dan lain-lain, Pimpinan partai itu salah satunya yang bisa mengubah sikap saya ini

adalah menyentuh batin saya, itu pak.

Saya kira itu Pak dari saya dan atas nama saya.......Freeport banyak sekali

yang saya mau sampaikan tapi tidak dalam kesempatan ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Mukhtar Tompo.

Pak Andi Matalatta, kami punya 3 Andi Pak di sini, eh 4, Andi Yuliani Paris, ini

Andi Jamaro, Andi Ridwan sama Andi Gus Irawan Pasaribu, Pak Mukhtar Tompo

karaeng. Ini dipancing Andi, terus Andinya kepancing nih Pak.

Pak Andi Jamaro silakan Pak.

F-PPP (Dr. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si.):

Baik.


Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati.

Para senior yang hadir pada malam hari ini, ada Pak Marzuki Darusman, Pak

Andi Mattalatta dan teman-teman yang lain.

Apa yang disampaikan oleh Pak Adian tadi bahwa sebetulnya yang terjadi

pada tanggal 9 itu bukan lagi persoalannya Pak Cepi dengan Pak Mukhtar Tompo

karena kami di Rapat Internal komisi telah mengambil keputusan. Dan saya ingin

menyampaikan keputusan itu supaya didengarkan oleh Freeport secara resmi pada

malam hari dan tentu saja ini tidak bisa dirubah, keputusan itu sebegitu gampang

kecuali kita Rapat Internal kembali lalu memutuskan hal yang berbeda.

Baik Bapak saya akan menyampaikan kesimpulan yang terjadi pada rapat

tertutup tanggal 13 Februari 2017, itu diambil pada pukul 13.00-14.30 WIB.

Kesimpulan atau keputusan pertama: satu, Rapat Intern, Komisi VII ini pendahuluan.

Rapat Intern Komisi VII DPR RI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 dibuka

pada 14.30 WIB dan seterusnya. Lalu kemudian kesimpulan atau keputusan.

1. Komisi VII DPR RI sepakat untuk mengambil sikap atas tindakan dan

ucapan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Sudara Chepy Hakim yang

telah mengancam dan melecehkan Anggota Komisi VII DPR RI. Tindakan

tersebut termasuk dalam kategori contempt of parlemen.

2. Komisi VII DPR RI akan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI

dan Majelis Kehormatan DPR RI agar menindaklanjuti tindakan yang

dilakukan oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia. Sebagaimana

dimaksud pada nomor 1 untuk menegakkan marwah dan martabat DPR RI

serta meminta Pimpinan DPR RI mengirim surat kepada Presiden.

3. Dalam hal tindak lanjut tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT

Freeport Indonesia diperlukan saksi yang langsung melihat kejadian

tersebut adalah Saudara Andi Jamaro Dulung, saya sendiri, Dito

Ganinduto dan Saudara Joko Purwanto.

4. Komisi VII DPR RI akan melakukan konferensi pers dan ini sudah

dilaksanakan.

5. Komisi VII DPR RI sepakat akan memanggil Komisaris PT Freeport

Indonesia dan dalam RDP dan Dirjen Minerba yang sedang berlangsung

hari ini.

6. Komisi VII, ini penting, mendukung penuh langkah-langkah hukum yang

diambil oleh Saudara Mukhtar Tompo dalam proses penyelesaian kejadian

ini.

Karena itu Bapak-Ibu yang saya hormati, 1 sampai 5 itu menjadi tanggung

jawab Komisi VII, bahwa kalau toh ini harus dirubah tidak bisa serta-merta hanya

dengan pertemuan seperti ini. Tentu saja harus dirubah sesuai dengan mekanisme

kami di Komisi VII karena keputusan ini diambil oleh Rapat Internal, maka tentu

harus kami bicarakan kalau dianggap penting kami akan membicarakannya di Rapat

Internal. Tetapi khusus poin 6 itu memberikan dukungan penuh kepada Pak

Mochtar, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Mochtar Tompo untuk

melakukan langkah-langkah hukum.

Saya kira inilah yang saya sampaikan kepada forum yang terhormat ini,

supaya clear bahwa posisi Komisi VII tentang kasus itu final.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andi.

Saya kira keputusan Rapat Internal itu sudah kita tindak lanjuti dengan

menyurati Pimpinan dan Pimpinan MKD. Tentu yang poin 6 itu ada di tangan

Saudara yang terhormat Mukhtar Tompo. Nanti tentu sikap berikutnya seperti yang

sampaikan tadi adalah melalui keputusan rapat internal kembali.

Baik, Ibu silakan yang punya Dapil ini, penting.

F-PKB (PEGGI PATRICIA PATTIPI):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Dirjen Minerba beserta para Dewan Komisaris PT Freeport.

Yang di sini saya mau menanyakan saya tidak menanyakan mengenai

Undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah Bapak tadi sampaikan. Tetapi di

sini saya mau menanyakan sampai berapa lama negosiasi antara PT Freeport

dengan pemerintah tentang perpanjangan kontrak karya menjadi UPK ini. Saya

melihat tadi Bapak sudah katakan bahwa itu akan terjadi, itu akan terjadi

pembicaraan selama 120 hari ya, begitu Pak mohon interaksi, 120 hari.


Kalau bagi kami ada yang memberikan waktu 6 bulan, di SK-nya disebutkan.


Iya baik, jadi selama 6 bulan itu produksi di PT Freeport itu akan terhenti

begitu Pak.


Diberikan izin ekspor.


Baik, ada 856 karyawan yang sudah di PHK. Kemarin hari Senin 12 karyawan

permanen di Freeport Jakarta ini sudah dirumahkan, Bapak pasti sudah tahu pada

tanggal 13 kemarin itu karyawan perusahaan PT Freeport, orang Papua itu kemarin

sudah demo. Sebentar selesai acara ini saya mau menyerahkan aspirasi mereka

yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Saya memberikan kepada Pak

Dirjen dan Ketua Komisi VII. Saya berharap Pak Dirjen, agar negosiasi yang Bapak

sudah sementara lakukan ini jangan terlalu lama karena Freeport sangat bermanfaat

pada orang Papua, terutama karyawan dan kota Timika di mana Freeport itu

beroperasi, Pak Dirjen harus tahu itu.

Saya mau sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada 1 desa di samping

Tembagapura itu namanya Arwano. Setiap hari Freeport harus mensuplai 40 liter

solar agar kota itu bisa menyala, kecamatan itu bisa menyala. Kalau negosiasi ini

Bapak buat sampai 6 bulan dan hasilnya tidak ada, bagaimana masyarakat yang

ada di sana, di atas gunung itu. ........itu masyarakat di atas dan dia yang punya

gunung Bapak tahu itu, dia yang punya gunung emas, benar. Jadi di sini Bapak

harus mempercepat negosiasi ini karena tadi Bapak bicarakan bahwa

mempertimbangkan rakyat Indonesia, rakyat Indonesia yang mana yang Bapak

maksudkan di sini, karena dari 32 ribu tenaga kerja yang ada di kontrak di PT

Freeport itu 12 pekerja itu dari luar, asli Papua itu 4 ribu sekian ditambah dengan

asing 152, jumlah 300.416 32.416. Yang saya bicarakan ini 700 non Papua dan 431

karyawan ini sudah mewakili rakyat Indonesia yang sementara bekerja di Freeport.

Jadi Bapak jangan ragu-ragu untuk bernegosiasi dan membuat perubahan-

perubahan dalam UPK yang sudah Freeport meminta kementerian sedang membuat

negosiasi itu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan Bapak jangan takut, bukan

Surah Al-Maidah harsu takut untuk merubahnya, itu tidak bisa dirubah, UPK bisa

diubah, UPK buatan manusia, bukan turun dari langit, jadi bisa itu diubah. Bapak

harus menjamin kesejahteraan orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada di

PT Freeport.

Dan saya mau menyampaikan lagi bahwa di sini saya melihat ada divestasi

saham 51% yang akan diberikan oleh pemerintah. Saya tidak yakin pemerintah bisa

memberikan kesejahteraan itu melalui 51% saham PT Freeport ini kepada

pemerintah. Saya tidak jamin pemerintah bisa memberikan fasilitas dan kenyamanan

seperti Freeport berikan kepada orang Papua dan karyawan orang Papua yang ada

di Freeport, saya tidak jamin pemerintah bisa memperhatikan dan mensejahterakan

orang Papua dan karyawan PT Freeport yang ada bekerja di situ, sama seperti

karya Freeport memberikan jaminan dan kenyamanan kepada karyawan sekarang

ini, saya tidak jamin itu Pak. Kalau Luhut bisa memotong telinganya karena Agus

menang, Bapak saya sampaikan kepada Bapak, pemerintah ini Bapak potong saya

punya jari sahabat ini kalau pemerintah bisa memberikan kebahagiaan dan

kesejahteraan untuk orang Papua karena otonomi khusus tidak mensejahterakan

orang Papua. Jadi jangan Bapak datang membawa UPK gula-gula beracun itu untuk

kami orang Papua dengan tidak menjamin tunjangan-tunjangan yang selama ini

diberikan Freeport untuk orang Papua dan karyawan PT Freeport karena dari 4 ribu

karyawan itu, selain karyawannya keluarganya dari istri dan anaknya juga mendapat

jaminan itu dari Freeport.

Kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan memberikan

tunjangan hari raya 100% gaji, tapi Freeport memberikan 200% gaji untuk karyawan,

khusus untuk orang Papua. Jadi saya minta Pak Dirjen, jangan terlalu lama-lama

bernegosiasi dengan PT Freeport. Sekarang ini karyawan orang Papua dan seluruh

karyawan orang Papua dan orang Papua sendiri Timika, kabupaten Timika yang

sekarang ini APBD-nya belum disahkan oleh pemerintah sudah menjadi kota mati,

tidak ada lagi aktivitas di sana Pak. Kalau Bapak berlama-lama, itu Bapak

membunuh kami orang Papua, tidak punya hati untuk orang Papua.

Otonomi khusus itu sekarang ini ibaratnya seperti anak kecil yang

diberikan uang 100 ribu, dia tidak tahu membelanjakan uangnya itu seperti apa.

Sementara KPK dengan 1000 aturannya sudah berdiri di depan dia. Jadi Bapak

jangan membawa UPK ini lagi menyengsarakan kami orang Papua, negosiasilah

baik-baiok dengan Freeport karena orang Papua lebih menginginkan tambang itu

dikerjakan oleh Freeport Nick Moran. Saya tidak tahu ada kepentingan-kepentingan

lain di sini, tetapi orang Papua saya mewakili Dapil Papua, saya mewakili

masyarakat Papua, KTP saya Timika Pak, saya bukan dari Dapil lain yang memakai

suara orang Papua, saya 2 periode DPR RI pakai suara orang Timika, tanya Pak

.......dan Pak Napoleon, KTP saya Timika, sebentar saya tunjukan sama Bapak.

Jadi saya berbicara ini agar Bapak mempercepat pembicaraan negosiasi itu

dengan Pfreeport agar karyawan dan orang Papua yang selama ini mendapat

tunjangan baik dari Freeport itu bisa dirasakan kembali karena setiap tahun Freeport

memberikan 20 beasiswa kepada anak karyawan-karyawannya ke luar negeri dan

masih banyak lagi tunjangan-tunjangan lain yang tidak ada lagi di Indonesia ini

perusahaan tambang itu memberikan sebesar apa yang diberikan Freeport untuk

orang Papua dan karyawan PT Freeport. Jadi 32 ribu karyawan yang ada di Freeport

itu sudah mewakili bangsa Indonesia ini bahwa Freeport tetap bekerja dengan baik

di kabupaten Timika khususnya, di Indonesia khususnya di Papua dan lebih khusus

lagi di kabupaten Timika seperti itu. Jadi tolong diselesaikan negosiasi ini

secepatnya agar kesengsaraan orang Papua yang ada di Timika itu tidak berlanjut

Pak. Ada 8 ribu penambang emas yang mengambil dari hasil limbah PT Freeport. Itu

akan menjadi beban pemerintah daerah, Bapak harus ingat selama ini Freeport

beroperasi saja masih ada pembunuhan di sana, ke sana kemari pencurian dan

tingkat kejahatan paling tinggi, apalagi ini petambang ini sudah kemarin sudah

dihentikan dan 8 ribu penambang emas ini yang ada di pembuangan itu mereka

akan lari ke mana. Mereka akan buat kacau di Timika Pak, Bapak di sini bisa saja

bicara begini-begini, Bapak kan tidur di sini, Bapak tidak rasa apa yang terjadi di

sana. Saya baru 2 hari pulang dari sana, saya merasakan betul bahwa apa yang

sudah terjadi ini membuat Timika lesu. Timika itu sudah tidak rame seperti dulu lagi,

perekonomiannya itu terhambat, sudah mundur.

Jadi saya minta kepada pemerintah dan Freeport cepat negosiasi ini, cepat

diselesaikan agar perusahaan itu bisa kembali lagi beroperasi, tidak ada lagi

perpanjangan-perpanjangan PHK dan lain-lain sebagainya itu segera diselesaikan

agar mereka bisa kerja lagi. Operasi itu bisa kerja lagi dan ada 2 lembaga Lemhasa

dan Lemasco yang selama ini mendapat dana 1%. Dana 1% yang diberikan oleh PT

Freeport kepada 2 lembaga ini setahun itu dilihat dari tingkat pembelian dari

konsentrat itu, emas yang dijual itu setiap tahun itu 800 miliar untuk kedua lembaga

ini. Kalau sampai terhenti bagaimana nasib 2 masyarakat ini, 2 lembaga ini Lemasa

dan Lemasco, Bapak harus berpikir itu, jangan korbankan kami lagi orang Papua,

sudah ada otonomi khusus, ada lagi UPK jangan korbankan kami, kami sudah bosan

ditipu. Jadi cepat selesaikan negosiasi itu agar perusahaan ini bisa berjalan kembali,

masyarakat bisa merasakan apa yang selama ini sudah Freeport berikan kepada

masyarakat dari kedua lembaga ini dan saya minta kepada Dirjen Minerba,

pemerintah dan PT Freeport agar pada negosiasi ini melibatkan orang Papua.

Sementara ini Freeport hanya memberikan tempat kepada orang Papua yang ada di

dalam management itu di atas dan bawah, sedangkan yang di tengah-tengah itu dari

luar. Negosiasi ini harus merubah itu, jangan cuma diberikan tempat di atas vice

president sama yang di bawah itu, underground dan segala macam itu orang-orang

Papua semua, sedangkan yang di tengah-tengah itu tidak ada. Saya mau itu semua

sama rata, jangan yang di tengah-tengah itu dikuasai oleh orang-orang pendatang.

Orang Timika bilang Oyame, jangan dikasih sama oyame, orang Papua juga sudah

mampu Pak, seperti itu.

Jadi saya minta Bapak cepat selesaikan supaya kesejahteraan mereka bisa

berjalan kembali. Saya ini bicara bagaimana perutnya mereka bisa kenyang, dapur r

mereka bisa berasap.

Itu saja Ketua, terima kasih.

Pak Ketua, sebelumnya saya mau serahkan aspirasi dari karyawan kemarin

kepada Pak Dirjen dengan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, saya persilakan.


Ketua boleh.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Totok, masih ada Pak Dar dari tadi sudah mendaftar.

Pak Daryatmo kami persilakan, nanti setelahnya boleh Pak Totok.

Silakan Pak.

F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):

Baik.


Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Ketua Komisi VII, dan

Yang terhormat Anggota Komisi VII yang hadir di sini, dan Bapak-Ibu sekalian.

Mitra kita pada hari ini Pak Kementerian ESDM, Pak Dirjen dan PT Freeport

Indonesia. Ingin Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya mengikuti semua pembicaraan

karenanya sebenarnya saya ingin mengulang maksud rapat hari ini. Di dalam

undangan yang kita terima maka materi pada pokok materi hari ini adalah Rapat

Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI dan

Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia, yang diselenggarakan pada hari ini, intinya

acaranya adalah tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 9 Februari

2017 dan terkait kejadian paska rapat yang dilakukan oleh Direktur Utama PT

Freeport Indonesia kepada Anggota Komisi VII DPR RI.

Inilah sebenarnya kembali ke laptop, saya ingin menyampaikan hal itu. Oleh

sebab itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kehadrirannya dari Kementerian

ESDM dan dari jajaran Dewan Komisaris yang sangat senior yang kami kenal. Oleh

karenanya ..... kita ingin menyampaikan jalannya rapat yang kita harapkan pada hari

ini. Yang pertama adalah pada rapat tanggal yang lalu itu tidak dihadiri oleh

Kementerian ESDM, rapat itu dihadiri oleh para perusahaan-perusahaan di bidang

pertambangan. Karenanya kemudian terima kasih Pak Andi Jamaro yang kemudian

membacakan kesimpulan tersebut, kesimpulan setelah kita melakukan pertemuan

tanggal 9 dan kemudian kita follow up-i dalam sebuah rapat khusus untuk itu.

Dengan demikian maksud di dalam rapat tersebut untuk mengacarakan hal

ini, tentu dalam pandangan kami tidak terlepas dari peristiwa tersebut. Oleh

karenanya inisiatif untuk mengundang Dewan Komisaris itu mestinya di dalam,

mestinya pada awal mohon maaf saya terlambat, tapi giliran agak terakhir. Maka

sebenarnya yang ingin kita ketahui terhadap hal tersebut pemahaman saya terlalu

sederhana menyangkut tentang ketentuan-ketentuan perusahaan ataupun BUMN

ataupun perusahaan lainnya. Maka terkait dengan peristiwa itu, sebenarnya pada

awal kita ingin harapkan, apakah dapat kita ketahui Tupoksi dari Dewan Komisaris di

dalam sebuah perusahaan yang namanya Freeport. Dengan Tupoksi itulah akan kita

ketahui jalannya peristiwa ini karena di dalam hal yang umum, selain itu ada istilah

direktur ataupun direksi dan ada komisaris. Maka di dalam pembahasan internal

marilah kita undang, keputusan Komisi VII mengundang komisaris. Kemudian kita

ingin memperoleh harapan dan jawaban terhadap kondisi-kondisi yang terjadi yang

disampaikan kejadian yang terjadi pada tanggal 9 Februari tersebut.

Dengan demikian pandangan sisi lain dalam sebuah institusi Freeport di

dalam posisi Dewan Komisaris, apakah juga mencakup hal-hal yang berkaitan

dengan kegiatan, peristiwa, performen dari seseorang yang mewakili institusi

Freeport. Dan kemudian ketika itu akan dilakukan, apakah sudah ada langkah-

langkah lainnya. Saya kira itu yang sebetulnya menjadi pikiran-pikiran untuk

mengadakan rapat hari ini. Kemudian ketika kita juga mengundang Dirjen Minerba

tentu dapat dipahami bahwa hari ini tidak mengundang Dirjen Migas karena Dirjen

Minerba adalah Direktorat Jenderal dari sebuah kementerian yang tentu sedikit

banyak erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan

bidang pengusahaan mineral, khususnya dalam hal ini Freeport. Maka kita juga

mengundang hal tersebut untuk memperoleh keterangan lebih jauh, apakah

kapasitas Direktorat Jenderal Minerba itu juga sampai menjangkau pada langkah-

langkah kegiatan peristiwa yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan

pertambangan. Seringkali kita kalau ada kecelakaan, ada peristiwa lain selalu

bertanya apa fungsi atau peran dari kementerian maupun dari kedirjenan itu.

Jadi Bapak-Ibu sekalian, barangkali ini yang ingin kami sampaikan karena

pada awalnya sebetulnya tidak ingin menyampaikan hal-hal tersebut, tetapi supaya

masalah-masalah ini tidak melebar ke mana-mana. Saya sungguh berbahagia kalau

memang kita bisa melangkah pada materi berikutnya, tetapi dalam kapasitas yang

kita hormati Bapak-bapak para .......yang ada di Dewan Komisaris juga apakah

mempunyai juga untuk dapat memberikan penjelasan bagi masalah-masalah ini.

Saya sungguh sebenarnya agak ingin membatasi hal ini. Dengan demikian kita ingin

kembali kepada pokok acara undangan dan materi, supaya bisa menjadi lebihfokus,

lebih sederhana, sehingga ada sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terkait

dengan undangan rapat.

Barangkali ini Ketua yang kita ingin sampaikan karena ingin kembali pada

pokok acara ini yaitu berkaitan dengan undangan rapat dan berkaitan dengan

kesimpulan-kesimpulan tersebut. Dengan harapan karena kita menyampaikan ini

kepada siapa, tentu tidak kepada publik ya, kepada instansi yang ada di dalam

Freeport. Salah satunya adalah institusi komisaris, itulah yang sebenarnya menjadi

harapan dan keinginan kami sehingga menjadi agak khusus gitu Ketua. Banyak

materi kalau ada lain tentu dalam instansi lain dan dalam tingkat institusi yang dapat

mewakili sepenuhnya terhadap hal-hal tersebut yang berkaitan dengan Freeport.

Terima kasih Ketua.


Baik Ketua, saya ingin menanggapi persoalan yang esensial yang tadi

sebenarnya sudah diungkap oleh Ibu Peggy dari Dapil Papua ya. Bahwa harus

secepatnya ada final, ada keputusan negosiasi antara Freeport dengan Indonesia.

Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bu Peggi dan masyarakat di Papua dan kita

semua Bangsa Indonesia juga Freeport juga bahwa untuk bisa cepat selesai itu kan

membutuhkan keterlibatan atau partisipasi kedua belah pihak namanya negosiasi.

Jadi enggak bisa pemerintah mau cepet-cepet, Freeportnya tidak mau cepat-cepat.

Freeport mau cepet-cepet, pemerintah tidak mau itu juga nggak bisa. Tapi yang jadi

masalah sebenarnya kan mesti didudukkan dulu pada pokok persoalannya, bahwa

sebenarnya Undang-Undang Nomor 4/2009 itu, itu adalah sebuah rezim baru yang

tidak mengenal lagi kontrak karya. Sehingga pilihan IUP atau IUPK itu ya memang

itulah yang bisa dijamin oleh Undang-Undang yang ada sekarang. Bahwa masih ada

kontrak karya pada saat Undang-Undang itu diundangkan karena kontrak karya

sudah ditandatangani, maka masih berlaku. Tapi dalam Undang-undang itu

sebetulnya kontrak karya sudah tidak dikenal lagi karena sebenarnya kontrak karya

itu menyalahi konstitusi, tapi tidak bisa di anulir karena sudah terlanjur terjadi kontrak

karyanya, perjanjian antara negara dengan pihak perusahaan asing.

Jadi itu masalahnya, nah kemudian memang pilihannya sekarang, saya

khawatirnya begini, di satu pihak IUPK yang diajukan oleh Freeport itu maka

sebenarnya ini mesti kita bicara Freeport sebagai institusi sebetulnya. Jadi saya

enggak, maka sampai saat ini Dewan Komisaris ini kapasitasnya apa karena kita

ingin mencari solusi begitu. Jadi IUPK tadi diajukannya oleh Freeport ya,

pertanyaannya apakah Freeport dalam mengajukan IUPK itu sekedar mau ingin

dapat IUPK-nya supaya dapat izin ekspor diperpanjang tanpa melepaskan kontrak

karyanya, jangan-jangan begitu cara berpikirnya Freeport. Kontrak karya tetap

dianggap berlaku, IUPK itu tambahan bonus. Sementara pemerintah anggap kontrak

karya itu berakhir diganti IUPK, di mana kontrak karya nanti berakhir pada tahun

2021 yang mestinya pada tahun ‘19 itu baru bisa dinegosiasikan tentang

perpanjangan atau tidak gitu.

Jadi di situ masalah sebenarnya, jadi sebenarnya ketika Freeport itu minta

IUPK itu mestinya proses negosiasinya itu sudah tuntas, bahwa itulah win-win

solution yang dianggap saling menguntungkan bagi Freeport maupun bagi

Indonesia. Kalau tidak saya memang agak curiga saya Bu Peggi mohon maaf ya,

kita ini sama-sama orang Indonesia. Kita ini agak curiga Pak dengan Freeport,

benar enggak Freport punya niat baik kepada Indonesia, jangan-jangan hanya mau

jualan konsentrat saja Pak......Ibu, saya kasihan juga kepada saudara saya di

Papua. Kalau begitu terus cara memperlakukan tambang-tambang di Papua, sampai

kapan itu akan dan nggak mungkin menyejahterakan orang Papua, sampai sekarang

juga tidak terlalu sejahtera dengan adanya Freeport. Sementara ....50 tahun lagi

tambah habis, kalau sudah habis tidak ada lagi pilihan lain.

Jadi sebenarnya kalau memang sulit-sulit seperti itu, sekarang itu mesti ada

pembicaraan dan pemerintah mencari solusi gimana kalau Freeport itu dicarikan

penggantinya saja, diambilalih saja, diganti saja dan Ibu harus mulai percaya kepada

bangsa sendiri, bahwa kalau Freeport itu dikelola sendiri oleh bangsa kita, termasuk

orang Papua yang bekerja sekarang itu harus lebih sejahtera, dari pada dikelola

asing tapi merugikan Indonesia karena 50 tahun lagi belum tentu masih ada

tambang emas itu, sudah nggak ada, apalah orang Papua hanya mau hidup 50

tahun lagi setelah itu nggak hidup. Jadi di situlah problemnya, jadi menurut saya ini

cepet-cepet dilakukan pembicaraan, tapi nggak bisa kalau sepihak harus ada yang

dikalahkan, tidak win-win solution. Nah sementara sekarang ini sebenarnya tidak

dalam kapasitasnya untuk kita bicara itu yang terhadap Freeport ini diwakili oleh

Dewan Komisaris itu juga tidak bisa. Karena itu sebenarnya ini lebih sebagai

penyampaian aspirasi dan sikap dari Anggota Komisi VII atau nanti itu disimpulkan

saja itu sikap Komisi VII, bahwa Komisi VII ingin ada segera penyelesaian antara

Freeport dan Indonesia tapi itu win-win solution, harus memberikan hasil yang adil

baik bagi Freeport maupun bagi Indonesia. Itu untuk dibicarakan maka sebenarnya

kita ingin mendengar itu kalau kita Freeport langsung itu kita buka saja di sini

keberatan Freeport itu apa sebetulnya, kok yang dimintanya hanya izin ekspor

konsentrat terus, smelternya nggak diurus. Kami menilai bahwa Freeport tidak serius

mengelola, membangun smelter karena sudah sejak 5 tahun yang lalu, ya enggak 5

tahun lah, mungkin 3 tahun yang lalu kita meninjau smelter di Gresik yang waktu itu

perdebatannya masyarakat, maaf Bu Peggi, masyarakat Papua waktu itu juga minta

supaya dibangun di Papua. Tapi kami pada waktu itu sudah punya kecurigaan,

jangan ini ........... karena pilihannya jelas secara rasional kalau dibangun di Papua

itu, smelter itu nanti kurang ekonomis sebetulnya, kalau di Gresik itu sudah jelas ya

bahwa dari limbah, bahwa hasil sandingan dari pemurnian itu bisa dimanfaatkan

untuk berbagai industri yang ada di sana.

Kemudian juga di Gresik pada waktu itu ada tempatnya sudah disediakan

milik dari BUMN, kemudian juga ada reklamasi yang disiapkan oleh pemerintah

daerah. Tapi Freeport tidak tertarik itu, malah ada pilihan Papua, Papua dan tuntutan

Papua begitu harus di bangun di Papua karena ini adalah hasilnya tanah Papua dan

di Papua tidak ada infrastruktur untuk itu, kan ini sama dengan bohong. Saya

sebagai Anggota DPR yang boleh mengatakan begitu, supaya Freeport ini

mendengar, jangan hanya di kira orang Indonesia ini semua mau manut dengan

Freeport. Sudah terlalu lama karena ini Freeport memperlakukan Bangsa Indonesia

secara tidak adil. Jadi kami dari Komisi VII minta supaya ada keadilan dan

ketegasan dari pemerintah. Kalau memang sudah tidak bisa diperpanjang kenapa

dicari solusi lain, yang penting itu tetap berjalan tambang itu, bisa dikelola oleh

Indonesia sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak lain, selesaikan secara baik-baik

karena kontrak ada batasnya juga dan tahun 2021 sebenarnya sudah berakhir kalau

Indonesia tidak memperpanjang, sebenarnya sudah selesai dan Freeport juga tidak

boleh merasa dirugikan karena sudah untung, kontrak karya yang berakhir itu

pernah merugikan kedua belah pihak, itu sudah disepakati sebelumnya.

Nah kalau ingin diperpanjang maka ikuti Undang-undang Indonesia, kita tidak

mengenal lagi rezim kontrak karya. Harus mau menggunakan IUP mungkin IUPK,

IUP khusus dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Indonesia. Undang-

Undang di Indonesia, jadi itu pendapat kami, mungkin kalau mau disimpulkan ya

begitulah kesimpulannya. Sementara kalau Bung Mukhtar Tompo dengan Pak

Chepy itu menurut saya, itu sebetulnya hal lain, bukan saya ingin mengecilkan,

nggak, itu bukan persoalan kecil juga bahwa di forum DPR ada mitra atau pihak lain

yang melakukan contempt of parlemen itu juga bukan persoalan kecil, tapi itu kan,

itu persoalan tersendiri, bukan persoalan Freeport sebetulnya, apalagi orangnya

sudah mengundurkan diri dari Freeport. Kalau saya justru tidak ingin kita terpancing

di situ dan fokus di situ, itu enggak ada manfaatnya untuk bangsa besar ini. Secara

ekonomi dalam investasi Freeport di Indonesia itu tidak ada kaitannya, tapi memang

betul bahwa itu ada pembelajaran kita dalam politik, nggak boleh lagi ada perlakuan

dari pihak yang melakukan pelecehan terhadap parlemen. Harus dihormati karena

parlemen ini institusi yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh orang

memperlakukan seperti itu dan sebetulnya sanksinya saya sudah pernah

menyarankan kepada Pimpinan, di Undang-Undang MD3 dan di Tata Tertib

sanksinya itu sanksi politis. Maka saya katakan begitu mundur, itu sanksi politis

sudah berjalan itu karena kira-kira sanksi politiknya tertinggi adalah kita tidak akan

bisa lagi rapat dengan orang yang namanya itu tadi, yang melakukan pelecehan

pada parlemen dan minta supaya disikapi orang yang bersangkutan di apa,

semacam di persona non grata, tidak bisa berhubungan dengan parlemen dan

pemerintah tidak boleh berhubungan ya itu artinya sudah selesai dan yang

bersangkutan sudah keluar. Jadi menurut saya, maka saya katakan tadi sudah

selesai urusan itu, walaupun masih ada urusan lain yang karena ada pengaduan

mungkin dianggap tindakan kurang menyenangkan, saya kira itu masalah pribadi

dengan Saudara Mochtar Tompo. Tapi dari sisi DPR sebetulnya contempt of

parlemen itu batasannya adalah sanksi politis yang keputusannya relatif tergantung

dari rapat di komisi yang bersangkutan untuk nanti diajukan pada Pimpinan Dewan.

Jadi itu Ketua dan Bu Peggi, mohon sama-sama kita Bu, jadi kita dukung

pemerintah, kita dukung Irian Jaya, kita dukung Papua, kita selamatkan

pertambangan.


Mohon maaf Pak, jangan sebut Irian Jaya karena Irian Jaya Bapak tahu tidak

artinya Irian Jaya.


Papu Bu, tadi saya sudah ralat jadi Papua.


Sebelum Bapak tahu, sebelum pindah ke Irian Jaya, sebelum Irian ini berubah

menjadi Papua, Bapak harus tahu dulu Irian Jaya. Jadi jangan Bapak, jadi jangan

sampai Bapak tidak tahu itu artinya Irian Jaya akhirnya Bapak menyebut Irian Jaya,

jadi kita sudah berubah menjadi Papua, Gus Dur yang mengembalikan itu dari Irian

Jaya menjadi Papua dan itu artinya besar sekali.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira cukup ya.

Mungkin beberapa tadi yang masih perlu direspon, baik terutama dari PT

Freeport ya, dari Pak Bara tadi agak spesifik kepada putra Papua Pak, perspektif

Papua atas situasi yang terjadi sekarang dan beberapa juga dari teman-teman lain.

Kalau boleh kami persilakan Pak.

Silakan.


Kami mengundang Pak Silas, kami tentu sebenarnya memahami pertanyaan

dari yang terhormat Pak Bara Hasibuan mengenai hal ini kami juga sangat berhati-

hati untuk tidak menimbulkan kesan yang keliru bahwa menjadi masalah Papua, ini

bukan semata-mata demikian. Ini adalah persoalan yang kita hadapi bersama

sebagai suatu yang objektif yang memerlukan pemecahan. Kami di sangat dibantu

dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Peggi yang kiranya telah

menyampaikan apa yang kami pun merasakan sebagai orang yang kualifikasinya

mungkin non Papua. Jadi kita tidak ingin ini menjadi masalah yang dilihat dari

perspektif demikian tadi. Apa yang perlu kami sampaikan tentunya nanti ada

beberapa hal untuk melakukan klarifikasi dari pertemuan kita pada hari ini

menjelang kesimpulan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak

Totok.

Yang kiranya setelah disampaikan semua pandangan dari yang terhormat

Anggota Komisi VII ini. Tibalah waktunya bagi kami untuk menyampaikan fakta-fakta

saja semata-mata untuk meluruskan, tidak untuk memberi pandangan atau uraian

tentang latar belakang karena ini menjadi masalah direksi atau manajemen, tapi

untuk membantu memperoleh perspektif yang benar. Karena itu kami persilakan

terlebih dahulu Pak Silas ataupun Pak Morin, Pak Leon untuk menyampaikan apa

yang barangkali terkandung di dalam pikiran dan hati selaku orang Papua dalam

konteks bahwa kita pun berhati-hati untuk tidaj menimbulkan salah pengertian

bahwa suara-suara yang disampaikan ini seolah-olah merupakan tekanan atau

penekanan kepada pemerintah yang kita semestinya semata-mata oleh karena ini

menyangkut banyak orang-orang yang berasal dari Papua.

Silakan Pak Silas.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA (SILAS):

Puji Tuhan, saya sangat hormat kepada Bapak-bapak Komisi VII, Tuhan

memberkati dan sangat hormat betul-betul hari ini luar biasa, saya sangat salut. Apa

yang pemikiran, ini memang sudah sangat luar biasa dan bagi yang, Bapak-bapak

yang ada di sini mulai dari manajemen dan semua saya sangat terima kasih banyak

kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang penting kepada Bapak-

bapak. Saya ada 2 posisi, jadi yang satu adalah saya senior PP bagian manajemen.

Yang kedua saya adalah tokoh Amome kepala suku bagian dari hak ulayat dari

Freeport.

Jadi dari sisi saya menyampaikan ini adalah yang dampak, itu yang saya mau

mau menyampaikan. Saya mau menyampaikan ini ada beberapa hal yang penting,

saya ingin menyampaikan ada beberapa poin. Yang pertama, saya sangat hormat

undang-undang pemerintah, kebijakan pemerintah memang itu wajib, aturan dan

negara. Saya sangat salut dan saya sangat hormat, itu yang pertama. Kedua ini,

pertama Tuhan ciptakan kita, bangsa dan negara dan rakyat. Kita berada di bawah

naungan Tuhan dan saya sampaikan ini adalah damai di surga, damai di bumi,

damai di hati, damai pemerintah juga, damai Papua, damai Freeport juga. Tidak ada

lagi ada kendala dampak, kita jadi keluarga, kita jadi Indonesia yang terbaik untuk ke

depan.

Kedua bahwa pemerintah kita punya negara, kami punya bangsa, apa yang

dilakukan undang-undang itu wajib. Hanya saya sebagai rakyat hari ini dan

beberapa bulan ini saya sangat betul-betul korban yang saya sudah alami dalam

beberapa bulan ini. Mulai Januari tanggal 12 sampai dengan hari, saya punya

masyarakat Papua pada umumnya dan rakyat hak milik, pilih suku yang ada di sana

memang hari ini memang dampak yang sudah lama. Kami orang Papua itu sudah 4

ribu, yang pendatang itu sudah 28 ribu, total semua itu 32 ribu riil ya. Tapi kalau kami

semua ini sudah resah semua karena kena dampak langsung, jadi tidak ada

pekerjaan sudah mulai kami, sudah mulai menurun karena dampak minerba terjadi

sampai ini. Saya hanya minta dukungan oleh pemerintah bagaimana apa yang

Undang-undang ini, apakah bagi bagi pemerintah untuk atau rakyat kami mungkin

tidak untung karena saya lihat ini rakyat korban, sebagai kami sebagai orang Papua,

supaya hak ulayat. Ini kita sudah kena dampak langsung dan kami sudah mulai

korban. Kami sudah berapa kali sudah sepakat kami bawa ke sini dan sudah surat 2

kali yang kita masukkan itu adalah izin ekspor normal, kontrak karya normal itu, kami

sudah surat, saya sudah buat saya bawa ke Pak Jokowi. Saya tidak ada minta lain

supaya saya punya masalah bangkit kembali, supaya Freeport tetap beroperasi

karena saya selama ini, saya dulu tahun 60-an itu orang tua-tua masih telanjang,

masih bodoh, masih miskin tapi karena ada kehadiran Freeport kami sudah mulai

buka mata, kami sudah mulai bersaingan, kami sudah mulai maju dan ini hal yang

luar biasa. Otonomi kita tidak untung, tapi Freeport kita untung besar bagi Papua.

Maka itu pemerintah mohon bantuan DPR RI Komisi VII dan Menteri Mineba

bantuan supaya Freeport ini keputusan baik-baik. Dalam waktu supaya kontrak ini

tidak harus, dalam waktu ini kita harus jalan. Kalau UPK kami betul-betul, kami tidak

terima betul. Kami mau kontrak langsung dengan yang milik perusahaan dengan

kita supaya kita segitiga. Maka itu pemerintah dukung tetap kita komunikasi supaya

Freeport ini kembali normal. Itu aspirasi kami, karyawan dan Papua ini yang kami

sampaikan, apalagi kalau yang non Papua yang sudah 80% itu kalau tidak ada

pekerjaan itu di sini pemerintah ada siapkan lapangan kerja kah atau bagaimana

karena pemerintah ini adalah wakil Allah. Kalau pemerintah buat salah nanti tuan

juga nanti kena masalah juga dengan pemerintah. Ini akan pemerintah akan dapat

hukum juga karena merugikan korban rakyat. Maka itu keputusan tolong pemerintah

tolong bantu kami supaya Freeport ini kembali normal. Saya tetap berkomunikasi

siapa Presiden kah, menteri kah, saya siap untuk menghadapi untuk kontrak karya

tetap kembali normal dalam waktu ini. Saya tidak bisa tunggu lama, tidak bisa buang

waktu, supaya saya negosiasi dengan pemerintah, supaya kontrak karya segera

jalan. Ini aspirasi seluruh aspirasi dari Papua dan masyarakat karena masyarakat

saya tidak mau korban, saya tidak mau kembali telanjang. Saya tidak mau kembali

bodoh, ini Freeport tetap berjalan. Kami tetap berkontrak karya.

Itu saja saya menyampaikan atas nama rakyat, atas nama manajemen, saya

menyampaikan poin penting dukungan dan tolong kerja sama yang baik dan terima

kasih Tuhan memberkati kita semua.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak.

Masih ada mau tambah lagi.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA (MORIN):

Terima kasih Pimpinan dari tim komisaris dan Pimpinan Sidang.

Ibu dan Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Saya tidak menambahkan panjang lebar, saya hanya ingin sampaikan bahwa

memang apa yang disampaikan oleh Pak Silas tadi bahwa memang ada dimensi

ekonomi, ada dimensi politik, ada dimensi hukum atau legal dan ada dimensi sosial.

Kadang-kadang dimensi sosial tidak kita perhatikan, sehingga terjadi sesuatu. Nah

inilah yang saya ingin bahwa tentu kita percaya bahwa harus ada suatu ruang untuk

bisa berunding untuk mencapai win-win solution karena seperti yang dipesankan

oleh pimpinan perusahaan juga bahwa kita ini berada di atas kapal yang sama. Jadi

tidak mungkin kapal ini kita akan bocorkan karena kedua belah pihak tidak akan

mendapat untung sama-sama. Jadi kita butuhkan bahwa ada ruang untuk kita

membicarakan suatu win-win solution.

Pak Silas tadi sampaikan, Ibu Pegi juga sampaikan aspirasi dari masyarakat

Timika. Saya ingin gambarkan pada waktu terjadi mogok kerja tahun 2011, itu

sekitar defisit kabupaten, anggaran kabupaten itu sekitar 250 miliar, itu hanya dalam

3 bulan. Kabupaten itu sudah kesulitan, sudah pengap-pengap. Nah oleh karena itu

ada dimensi-dimensi lain yang harus kita perhatikan. Dimensi yang menyangkut

kepentingan daerah secara nyata. Mungkin kawan-kawan dari Komisi VII mungkin

ada yang perlu datang untuk melihat......tentang apa yang kemungkinan-

kemungkinan sosial yang akan terjadi apabila kita tidak bisa menyelesaikan soal ini

dengan baik. Saya percaya bahwa pemerintah, DPR adalah 2 institusi yang bisa

duduk bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijaksana. Jadi

Freeport juga tidak berpikir bahwa arbitrasi adalah jalan terakhir, percaya bahwa

masih ada jalan keluar dan kepentingan Papua juga menyangkut perusahaan ini kita

tidak bicara nasionalisme juga menyangkut lapangan kerja, karena lapangan kerja

juga menyangkut orang membayar pajak. Jadi marilah kepentingan-kepentingan ini

kita diskusikan bersama secara baik, sehingga kita mencapai suatu solusi. Pasti ada

solusi, semua persoalan di dunia ini selalu ada solusi. Ada solusi yang cepat dan

ada solusi yang bisa saja tertunda, tetapi saya pikir dengan cara yang bijaksana kita

bisa menyelesaikan persoalan Indonesia. Jadi saya minta untuk kita juga

memperhatikan dimensi sosial, mungkin orang kadang-kadang yang terjadi adalah

12 atau misalnya 12 ribu atau 15 ribu orang di PHK itu angka statistik. Tetapi kalau

kita lihat keluarga berkeluarga itu menyangkut kehidupan manusia, menyangkut

pendidikan anak, menyangkut masa depan, menyangkut kesejahteraan dan

sebagainya.

Jadi ini saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Silas

sebagai orang dari masyarakat dari suku itu yang juga melalui perusahaan ini dari

buta huruf dia belajar sampai dia bisa membaca, bisa bekerja, sehingga kariernya

dalam perusahaan laik, sehinga menjadi CP untuk penghubung orang asli Papua.

Terima kasih.


Pak Ketua, interupsi setengah menit point of information saja.

Pak Muhaimin dulu teman kita di sini Komisi VII DPR RI, Pak Makarim mitra

kerja di sini Beliau dulu Menteri Lingkungan Hidup. Pak Ketua Fraksi DPR RI, Pak

Jaksa Agung juga mitra waktu membahas kasus-kasus,159 kasus Pertamina waktu

itu.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Ramson.

Mungkin cukup ya dari, masih ada Pak.

Silakan.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA (LEON):

Izin tambah sedikit Pak Ketua.

Bapak-Ibu yang terhormat.

Saya kira saya tambah sedikit Pak Silas dan Pak Morin, saya kira kehadiran

Pak Dirjen dan teman-teman ini memang kalau kita dengar presentasinya itu sangat

teknis. Kita lihat itu hukum di atas sana, tapi kalau dengar tadi Bu peggi dan Pak

Morin dan Pak Silas bicara itu aspeknya sudah berbeda. Saya kira Dewan yang

terhormat, kita kalau datang di sini ini kita bicara kedaulatan kita itu kalau lihat tadi

Pak Silas dan Pak Morin tadi itu kita bicara orang Papua itu, waktu kita masuk

bagian dari NKRI ini, itu kita rasa sudah terjadi perkawinan itu. Jadi kalau kita

merasa bodoh, merasa tidak diperhatikan sama pemerintah itu rasanya kok kita

sudah nikah lama dari ‘67 jadi bagian dari NKRI itu kita mau maju, kita juga maju,

kita nggak bodoh gitu. Bagaimana kita bisa maju tadi di bilang sama Pak Silas ini

ada kehadiran sebuah perusahaan asing di sini itu. Jadi merasa bahwa ini

kedaulatan NKRI bahwa perusahan asing itu hadir di tengah-tengah kami di Papua

sana, bisa memajukan kami di sana, ada yang bisa sekolah, ada yang bangga bisa

kerja di perusahaan kelas dunia seperti itu. Tiba-tiba di tengah perjalanannya terjadi

kisruh begini. Tadi di bilang sama Ibu Peggi di sana sudah mulai terjadi namanya

..........sebenarnya cuti dibebastugaskan, sudah seribuan per hari ini. Itu mereka kita

kita bebastugaskan tapi masih dibayar gajinya dan belum tau mereka itu tergantung

nanti kita negosiasi. Saya kira tadi kita sudah duduk, tadi Pak Kiki sudah bicara

sama Pak Satya ada jalan terbaik, mungkin bisa minta teman-teman dari Komisi VII

bisa jadi mediator, ada pemerintah.

Saya kira ini jalan yang mungkin kita bisa ambil, kita bisa duduk bicara

bersama-sama cari jalan terbaik. Saya kira Papua itu masih bagian kedaulatan dari

NKRI. Kita bantu buat orang Papua bangga bahwa kita ini bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak dibiarkan karena segelintir orang di Jakarta

saja mikir perutnya, tidak memikirkan kami di sana. Saya kira hal itu, saya kira

Komisi VII, saya kira Pak Kiki sudah bicara sama Pak Satya beberapa komisaris Pak

Andi. Saya kira mari ambil bagian bantu kami, kita selesaikan masalah masalah ini

sebagaimana kita harus selesaikan.

Saya kira itu dari saya, terima kasih.


Pak Ketua, saya mau tambahkan sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu.


Jadi saya mau sedikit penambahan bahwa tidak ada perusahaan tambang di

Indonesia ini yang memperkerjakan orang buta huruf. Di Papua tua itu, di Freeport

itu karyawan Papua yang pintar, yang S1 sampai sampai s berapa itu, ada sampai

buta huruf yang tadi mana Pak Silas sudah bilang. Yang buta huruf pun orang

Papua itu Freeport terima dan dia kasih pintar mereka di dalam. Saya mau tanya

dulu sama Pak Dirjen Minerba, di Pertamina itu ada berapa orang, orang Papua

yang duduk di jajaran direktur atau apa saja, saya tidak tahu di sana susunan

direktur dan lain sebagainya. Saya mau tanya, ada berapa orang Papua yang ada di

sana, di Pertamina itu.


Bukan domain kami.


Berapa, saya mendapat laporan itu cuma ada 50 orang Papua yang ada di

Pertamina, itupun juga bukan di atas, mereka punya posisi-posisinya itu bukan di

atas tapi di bawah. Itu perusahaan plat merah Republik Indonesia, cuma Freeport

yang menempatkan orang-orang Papua pada posisi-posisi seperti Pak Leon.

Freeport menghargai orang Papua, dia memberikan posisi-posisi, tetapi Pertamina

saya tidak pernah lihat kalau kalau mereka datang mendudukkan orang Papua

duduk di depan.

Itu saja masukannya Pak.


Pimpinan, kalau boleh kami lanjutkan, barangkali kita menjelang

menyelesaikan pertemuan kita ini, tapi saya kira perlu barangkali diberikan

kesempatan bagi kita semua untuk memperoleh manfaat yang sepenuhnya dari

pertemuan kita pada malam hari ini, terutama perihal pokok soal yang menjadi

pembicaraan mengapa Dewan Komisaris terutama dihadirkan pada malam hari ini

yaitu yang bertalian dengan hal atau kejadian yang disampaikan tadi dan yang

kemudian telah diproses lebih jauh oleh Komisi VII sendiri dalam rangka

mendudukan perkara dari sudut pandang dan dari sudut kelembagaan.

Kami tentu menyambut baik bahwa diantara pembicaraan atau di dalam

pembicaraan yang berlangsung ini ada tanda-tanda bahwa sekiranya kita melakukan

flashback pada peristiwa ini, barangkali dapat ditemukan harapan-harapan yang di

luar dugaan berupa langkah-langkah menuju kepada penyelesaian yang lebih

komprehensif dan yang lebih segera barangkali untuk mengatasinya agar supaya

kita semua bisa lalu terkonsentrasi kepada masalah-masalah yang lain, yang tidak

kurang pentingnya. Kami dengan penuh seksama tadi mendengar pendapat dari

pandangan dari yang terhormat Pak Mukhtar Tompo dan kami berterima kasih atas

sisi penguraian yang tentu kami tidak peroleh pada masa beberapa waktu yang ini.

Dan karena itu, ini menjadi catatan yang penting bagi kami untuk memperoleh

perspektif lebih jauh untuk barangkali pada masa yang akan datang menunjukkan

bagaimana Tupoksi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh atau yang dimajukan

oleh yang terhormat Pak Daryatmo, bahwa masalah kiranya kalau dimungkinkan

dipahami bahwa dari pihak Freeport tentu sekarang dengan posisi Pak Chepy telah

mundur sebagai Direktur Utama dan dilakukannya langkah-langkah Beliau secara

tersendiri. Freeport tentu tidak bisa menghalangi itu, yaitu bahwa proses

penyelesaian masalah antara Pak Cepi dengan Pak Muktar Tompo itu dilakukan

terpisah dari perusahaan ini.

Namun tentu di manapun kami bisa membantu untuk menyelesaikan hal ini.

hingga pada suasana yang barangkali bersifat rekonsiliasi. Tentu kami sambut dan

pada malam hari ini kami tidak ragu-ragu menyampaikan penyesalan atau rasa

penyesalan bahwa peristiwa itu terjadi dan karena itu anggaplah ini juga sebagai

suatu penegasan dari posisi Freeport dengan harapan bahwa pertemuan pada

malam hari ini kita dapat menuju kepada suatu pengertian yang baik untuk

menyelesaikan masalah ini secara baik pula. Karena itu kami appeal kepada Dewan

kepada komisi ini barangkali ini satu jalan yang baik, jikalau memang dimungkinkan

untuk dibaahas ataupun ditinjau lagi bagaimana sebaiknya masalah ini secepatnya

bisa diatasi dan diselesaikan secara ....... kabel secara kekeluargaan, maupun

secara lebih apa namanya berkekeluargaan.

Selanjutnya Pimpinan, beberapa kualifikasi yang perlu untuk kami sampaikan

di sini yaitu bahwa bahwa pertanyaan dari Anggota yang terhormat Pak Adian kalau

tidak salah ya itu mengenai penjelasan dari Pak Richard Atkison tentang mengapa

disampaikan susunan pemegang saham. Semata-mata oleh karena itu timbul

sebagai pertanyaan dari wartawan. Jadi tidak ada sesuatu maksud untuk serta-

merta Pak Richard Atkison itu menyampaikan bahwa saham yang di miliki itu juga

dimiliki oleh pihak yang mempunyai hubungan atau kedudukan tertentu di Amerika.

Tetapi menyampaikannya sebagai jawaban terhadap pertanyaan wartawan, dengan

pernyataan ini saya kira, sudah bisa diklarifikasi bahwa tidak ada sedikit pun niat

untuk mengancam dalam tanda kutip, apa pun yang disampaikan oleh Pak Richard

Atkison itu adalah dalam rangka memberi jawaban terhadap pertanyaan wartawan

yang bersangkutan itu.

Kemudian barangkali sebelum barangkali dilanjutkan lebih jauh maka perlu

klarifikasi beberapa hal sebagai berikut: yang kami sampaikan ini adalah semata-

mata fakta bukan penjelasan, klarifikasi juga barangkali terhadap apa yang

disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, yang bertalian dengan UPK. Pihak Freeport pada

tanggal 26 Januari menyampaikan permohonan untuk melakukan pengalihan format

organisasi kontrak karya menjadi UPK itu 26 Januari dengan beberapa

pertimbangan bahwa pengalihan kepada UPK itu disertai juga apa yang oleh

perusahaan di sebut sebagai perjanjian stabilitas untuk memberi kepastian hukum

dan kepastian fiskal. Selanjutnya dengan diterimanya diterbitkannya UPK oleh pihak

pemerintah yang memungkinkan Freeport lalu melakukan ekspor. Freeport telah

mengirim surat kepada pihak pemerintah itu tanggal 16 Februari, jadi setelah UPK

disampaikan kepada Freeport yang menjelaskan bahwa Freeport tidak bisa

menerima UPK itu jikalau tidak ada perjanjian stabilitas yang memerlukan, yang

memberikan kepastian hukum dan fiskal kepada Freeport. Karena itulah barangkali

ini juga menjawab pertanyaan yang yang terhormat Pak Totok bahwa kami tidak

meminta UPK diterbitkan semata-mata untuk memperoleh izin ekspor itu sebab

kalau hanya itu tidak akan diterbitkan surat dari Freeport untuk menolak UPK itu.

Ini yang kami sampaikan ini adalah fakta-fakta untuk menjelaskan mengapa

Freeport sampai hari ini belum bisa menerima UPK iyalah oleh karena belum ada

perjanjian stabilitas. Akan halnya mengapa kita Freeport itu memerlukan perjanjian

stabilitas itu, itu adalah perdebatan yang lain, yang bersangkutan dengan kebijakan

dari management. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam hal ini

kami akan meminta kepada Saudara Clementino Lamuri untuk menjelaskan apa

yang perlu dijelaskan kepada Komisi VII pada malam hari ini.

Namun barangkali ini untuk sementara sebagai pelurusan duduk perkara

mengapa sampai hari ini Freeport belum menerima UPK sebagaimana yang

diterbitkan oleh pemerintah oleh karena ada hal-hal yang bersifat fundamental yang

masih memerlukan kepastian hukum dan kepada fiskal jikalau Freeport akan

menerima UPK sebagaimana yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kami Freeport

sepenuhnya bersedia untuk beralih menjadi UPK dengan pertimbangan kepastian-

kepastian yang kami sebut tadi itu. Nah ini sebetulnya membuka jalan bagi kami

untuk bersama-sama dengan pemerintah, harapan yang juga disampaikan oleh

Komisi VII untuk mencari jalan keluar dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang

sedekat-dekatnya ini oleh karena posisi Freeport di sini adalah mematuhi undang-

undang dan ketentuan yang berlaku dengan secara resmi mengajukan kesediaan

untuk menjadi, untuk beralih menjadi UPK dengan pertimbangan-pertimbangan

yang barangkali inilah yang akan menjadi masalah yang perlu didiskusikan bersama

dengan pihak pemerintah. Karena itu kami sambut tadi apa yang disampaikan yang

terhormat Pak Totok bahwa salah satu kesimpulan dari pertemuan kita ini kiranya

adalah menganjurkan agar supaya pemerintah dengan Freeport dapat mencari jalan

memperoleh tata cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.

Saya persilakan Saudara Clementino kalau ada hal-hal yang memerlukan

klarifikasi lebih jauh, tadi yang saya sampaikan adalah fakta-fakta. Yang diketahui

oleh Dewan Komisaris dan pengertian Dewan Komisaris mengapa situasi adalah

sebagaimana adanya. pada saat ini.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada.


Mungkin sedikit saja Pak, jadi memang ya kami dengan pemerintah

senantiasa memang berusaha mencari jalan keluar. Dalam hal ini memang di satu

sisi perusahaan terutama induk perusahaan kami tetap berkeinginan memegang

kontrak, di satu sisi juga ada undang-undang. Jadi memang perusahan senantiasa

mencoba untuk tanggap, responsif terhadap undang-undang yang ada. 2014 kita

merespon Undang-Undang Minerba dengan membuat banyak sekali perubahan

melepaskan area-area prospektif, meningkatkan royalti dengan yang lain-lain.

Memang dengan adanya PP 1 ini adalah sesuatu yang kami menganggap sebagai

perubahan. Maka ketika kemudian untuk kemudian bisa ekspor kami harus berubah

menjadi UPK, dalam tanggapan kami, kami sampaikan secara responsif. Kami

bersedia menjadi UPK saat disepakatinya suatu perjanjian stabilitas yang memberi

perjanjian stabilitas investasi yang memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal

terkait dengan investasi jangka panjang kami. Sampai dengan kesepakatan atau

perjanjian investasi ini disepakati, kami menginginkan agar kontrak karya kami tetap

berlaku. Jadi kontrak karya kami dengan pemerintah, jadi secara sederhana

sebetulnya pada saat kami mengajukan permohonan UPK, tadi ada beberapa

pertanyaan itu adalah bentuk responsif perusahaan dan pada saat yang bersamaan

juga perusahaan menginginkan agar sampai dengan disepakatinya suatu

kesepakatan stabilitas tersebut kontrak tetap berlaku.

Memang di sini menjadi sebagaimana dikatakan oleh Komisaris kami Pak Kiki

menjadi satu hal yang akan, sedang dicarikan jalan keluarnya bapak. Jadi memang

ini sekedar memberitahukan dan kami sangat menginginkan adanya yang disebut

Dewan Komisaris kami sebagai satu tata cara dan bagaimana sehingga bisa

membicarakan ini karena memang yang menjadi di satu soal kita memang perlu

tanggap, responsif terhadap undang-undang, tapi di satu sisi juga kita berbicara

mengenai investasi yang sedang berjalan. Sedikit gambaran kami investasi

underground ini sudah hampir 7 miliar sampai dengan tahun ini di mana return of

investment terjadi di periode perpanjangan dan stabilitas investasi dalam bentuk

kontrak saat ini atau yang kita berpikir di depan dalam bentuk UPK dengan disertai

investment stability itu yang yang dilihat oleh induk perusahaan kami sebagai

sesuatu yang bisa mungkin menjadi jalan tengah. Tetapi memang di satu sisi kita

juga tahu ada PP, ada Permen yang kemudian membatasi, jadi memang posisinya

memang masih belum seragam, tetapi di satu sisi kami terus mencari jalan yang

terbaik Pak. Jadi memang pada posisi yang ketika kemudian kami memohon, tapi

memang tidak UPK titik murni, tetapi kami menginginkan sampai dengan itu

disepakati itu diperoleh KK tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian stabilitas

tadi.

Mungkin sedikit tambahan dari kami dan kami sangat terima kasih Pak

dengan bantuan semua pihak Dewan ini sudah menggambarkan, tetapi proses

komunikasi sampai saat ini terlepas dari apapun yang terjadi polemik kami tetap,

saya, tim kami tetap berbicara dengan Pak Dirjen, dengan kementerian untuk

mencarikan solusi yang terbaik buat semua pemangku kepentingan yang beritikad

baik dalam proses ini Pak.

Terima kasih Pak Komisaris, terima kasih.


Pak Ketua, interupsi.

Saya pikir Pak Dirjen perlu juga menjawab mengenai semua apa yang

dijelaskan oleh Bapak Dewan Komisaris di rapat ini, biarpun kita sampai malam, kita

tuntas ini kepentingan bangsa ini. Apalagi Bu Peggi sudah betul-betul berjuangkan,

harus kita hargai juga.


KETUA RAPAT:

Baik, pasti.

Kalau masih ada Pak Zuki masih ada Pak, cukup Pak ya.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA (CLEMENTINUS):

Kami ingin appeal begini Pak Ketua, kami sungguh-sungguh sadar bahwa

perdebatan yang berlangsung ini di batas luarnya adalah kedaulatan Republik

Indonesia dan di sisi lain adalah yang disebut thankty of contract. Ini tidak mau kami

ingkari, tetapi juga tidak mau kita dibatasi oleh batas-batas ini. Karena itu marilah

kita mencari jalan yang berada di tengah-tengah ini. Dan kami sepenuhnya yakin

bahwa itu dimungkinkan, kami tidak berkeberatan untuk keluar dari rumah kontrakan

ke rumah izin tinggal, tapi berilah kami kunci pintunya. Kunci pintunya itu adalah

kepastian hukum dan kepastian fiskal.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya kira pemerintah ini......ada berapa hal tadi yang ingin mendapat respon

Bapak.

Silakan Pak.


Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Yang pertama saya ingin menyampaikan suatu fakta juga bahwa berdasarkan

Pasal 170 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa ini nanti ada

hubungannya dengan belakang. Kenyataan bahwa perusahaan kontrak karya harus

melakukan pemurnian selama 5, tahun 2014, artinya 2014 harusnya sudah selesai.

Oleh karena itu kita minta tadi melihat bahwa situasinya tidak memungkinkan,

sebetulnya kontrak itu diberikan pilihan kita tidak mengharuskan valet berubah jadi

UPK ataupun NHM menjadi mereka. Kalau kita ingin ekspor bahan mentah atau

yang belum dimurnikan, itu yang pertama. Jadi itu pilihan, pilihan dari perusahaan

karena valet NHM tidak perlu jadi UPK karena dia sudah pemurnian, itu yang

pertama.

Yang kedua, pemerintah memahami apa yang diminta oleh perusahaan oleh

karena itu pemerintah memberikan waktu 6 bulan. Itu maksimal Ibu, Pak kalau bisa

kita pun maunya juga cepat Bu, seminggu kalau bisa selesai. Tapi tadi Pak Totok

betul harus para pihak dan dalam waktu itu secara simultan diberikan izin ekspor.

Jadi kita tidak menutup izin ekspor itu tidak ditutup dan dinnyatakan pula di SK itu

bahwa ketentuan di dalam kontrak karya masih berlaku. Itu kami jelaskan juga

dengan surat kami yang terakhir 2 hari yang lalu, ini loh Pak maksudnya SK UPK itu

maksudnya ini, kami maksudnya ini, kami jelaskan Pak. Jadi ruang itu kita berikan 6

bulan dan kita juga sudah mendalami pemerintah ini membentuk tim Pak, kita sudah

bicara dengan Kementerian Keuangan, dengan kementerian itu untuk menyiapkan

yang diminta itu, tapi Pak kalau UPK itu bentuknya hanya bajunya saja dan

didalamnya kontrak itu yang kemungkinan agak sulit sudah saya sampaikan. Jadi

memang ada ruang itu mesti ada, itu jelas itu karena Kementerian Keuangan sudah

merespon, kementerian nanti dengan Kementerian Dalam Negeri juga merespon

diberikan. Jadi apa yang dimaksud dengan stabilitas investasi itu kita berikan, tapi

harus melalui pembicaraan. Kita juga mau cepat Bu, jadi kalau bisa seminggu bisa

selesai. Kami sudah bekerja, sudah bekerja dengan tim pemerintah itu tinggal kita

menunggu Freeport dan tadi yang Ibu katakan, ekspor kita berikan Bu sambil kita

melakukan ekspor kita berikan, itu bisa ekspor. Bahkan permintaan mereka kita

berikan 1.113.000 untuk 1 tahun, sudah kita berikan.

Ini jadi ini juga fakta ini, artinya fakta ini juga perlu kami sampaikan sebetulnya

pemerintah juga tidak kaku, tadi ibu katakan AlMaidah, nggak kaku kita memberikan

ruang untuk bagaimana ketentuan kontrak tetep dihormati dan itu disebutkan juga

surat ke kita, kalau kita setuju kembali kepada kontrak. Kalau itu tidak setuju pada

UPK, pada saat 6 bulan enggak ketemu, enggak ketemu, apa itu enggak setuju itu

kita kembalikan kontrak, sudah kami jelaskan semua Pak. Jadi itulah fakta kita yang

juga memberikan akomodasi untuk itu semuanya bisa dilakukan secepatnya

penyelesaian terhadap Freeport ini. Jadi kita bukan menutup tadi Ibu, izin ekspor kita

berikan sejak kemarin, sejak tanggal 17 kalau enggak salah, tanggal 17 kemarin

sudah kita keluarkan, jumlahnya adalah 1.113.000 ton, itu izin diberikan.

Demikian Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Saya kira memang kita pahami ya bahwa memang ada kewenangan, kalau

soal fiskal kan tidak di Kementerian ESDM Pak, soal pajak dan seterusnya itu ada di

Kementerian Keuangan, sehingga memang ada butuh waktu. Cuma memang Bu

Peggi yang punya Dapil ya ingin waktu itu tidak terlalu berlama-lama karena ada

implikasi besar kalau itu berlama-lama begitu Pak. Saya kira itu menjadi harapan

lah.

Pak Mukhtar Tompo masih tambah.



Terkait ini karena ini berpolemik, kemudian saya menilai bahwa dua-duanya

melakukan manuver. Saya sangat membutuhkan klarifikasi tertulis dari PT Freeport

terkait persoalan ini, bukan masalah yang saya dengan Pak Cepi ya, masalah ini

Pak karena ini menarik, penkelasan-penjelasan dari Freeport ini baru saya

dengarkan Pak. Mungkin ini juga hikmah kita rapat terbuka begini dan saya juga

meminta kepada Dirjen Minerba untuk diberikan via sekretariat tentunya, surat

tanggal 26 Januari itu, kemudian surat tanggal 16 Februari, kemudian segala surat-

menyurat antara pemerintah, Menteri ESDM lewat Dirjen Minerba ke Freeport dan

Freeport ke pemerintah. Ini untuk kepentingan Rapat Internal kita dalam waktu dekat

Pak Ketua, dan saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah juga melakukan satu

kesalahan langsung mengambil keputusan yang sangat strategik yang menimbulkan

polemik yang besar ini dengan melanggar undang-undang yang sama, Undang-

Undang Minerba Tahun 2004 di Pasal 5 ayat (1) mengambil kebijakan strategis

dengan alasan nasional untuk kepentingan bangsa tetapi tidak melibatkan DPR.

Bisa dibaca Pak Undang-Undang Minerba Tahun 2009 Nomor 4 Pasal 5 ayat (1),

pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis untuk kepentingan nasional setelah

berkonsultasi dengan DPR.

Jadi kita kalau tidak ada polemik seperti kita juga tidak ngerti. Saya kira itu

Pak Ketua dan menjadi kesimpulan rapat kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira cukup lah ya cukup ya, cukup, kita sudah di ujung untuk saya

kira kesimpulan kita terhadap 2 hal saja. Kami tampilkan draftnya untuk kita baca.


Pak interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya.


Saya dukung pernyataan Pak Tompo yang terhormat, kritis Beliau.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya baca ya tolong kita sama-sama cermati draft kesimpulan kita yang

pertama:

1. Komisi VII DPR RI meminta Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia

melakukan pembinaan kepada Dewan Direksi agar kejadian dalam Rapat

Dengar Pendapat Umum pada tanggal 9 Februari 2013 yang dilakukan

oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia terhadap Anggota DPR tidak

terulang kembali.

Melakukan pembinaan saya kira memang itu Tupoksinya Dewan Komisaris,

nanti soal internal kita akan kita bicara secara internal ya karena tindak lanjut kan

saya sudah teken surat tertanggal 14 terkait dengan keputusan kita tanggal 13 itu,

nanti di internal saja kita bicara. Boleh sepakat ini ya, Pak Komisaris kan memang

pembinaan Pak, saya kira Tupoksinya.

Iya Pak Andi.

ANDI MATTALATTA:

Mungkin perlu ditambah sekedar usul saja, memberi pembinaan kepada

Dewan Direksi sesuai dengan fungsinya karena fungsi komisaris juga terbatas,

jangan sampai kita bina hal-hal yang di luar fungsi kita kan nggak benar juga.

KETUA RAPAT:

Iya Pak, ini bahasa mantan Menteri Kumham ini Pak Ramson.


Tadi sih kalau saya mengusulkan Pak Andi juga ada bicara, apalagi tadi Pak

Tompo kan sudah kasih tahu. Kalau di saya sih memang sudah Pemalang

banyakan, tapi kalau saya ingat waktu di Sumatera Utara itu sudah hula-hula Beliau

itu, pamannya istri iya kan, sangat hormat biasanya.


KETUA RAPAT:

Baik, ini Pak ramson ini Ramson S Pak, dulu Siagian waktu Beliau masih di

Medan sekarang sudah banyak di Pemalang Ramson Sumarsono Pak.

Baik, saya kira itu Pak Andi kita tambah supaya tidak terlalu dibuat

kewenangannya, begitu ya setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

2. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan

Dewan Komisaris karena ini yang hadir di sini ya PT Freeport Indonesia

untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna mencari solusi yang

terbaik terkait PT Freeport Indonesia.


Ketua, sebelah kiri Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Dar.


Berkaitan dengan kesimpulan yang kedua, saya kira tadi materinya adalah di

rumpun kesimpulan pertama. Kalau saya mengusulkan karena keterangan-

keterangan yang diberikan sungguh berimbang dalam posisi kita untuk mengambil

pandangan-pandangan apapun.

KETUA RAPAT:

Baik, satu saja kalau begitu tapi ini paling tidak Pak Komisaris menangkap

aspirasi teman-teman ingin juga mengambil peran gitu ya, juga pemerintah tentu

mulai Dirjen yang membidangi ini untuk mencari solusi cepat gitu loh. Itu kita drop

saja karena memang kita agendanya nomor 1 begitu Pak Dar ya. Tapi saya kira

bapak-bapak komisaris maupun pemerintah menangkap lah keinginan kami di

Komisi VII, supaya ada solusi yang tidak lama agar dampak dari pada kalau terjadi

stuck itu kemudian tidak terlalu besar begitu.

Saya kira kita drop saja, setuju ya, satu saja tinggal.


Pak Ketua, kesimpulan hanya soal itu.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Dar setuju itu.


Setuju di drop, isinya saja disempurnakan jadi apa yang dimaksud solusi

terbaik itu.


Pak Ketua, ini sedikit saja teknis.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Marzuki.


Kami tidak ada masalah dengan poin ini, kecuali barangkali meminta Dirjen

Minerba Kementerian ESDM ini dan PT Freeport bukan dengan Dewan Komisaris,

dengan pihak PT Freeport. Itu sudah tercakup dewan komisaris di situ.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup begini Pak Totok, kalau bagaimana yang terbaik kan ini

masih berunding terus ya. Saya kira pemerintah dan PT Freeport kami tahu masih

terus berunding, sehingga tentu tidak bisa kita buat formula di sini yang terbaik itu

seperti apa itu begitu.


Jadi kita terbaik itu norma, tidak usah harus terbaik dalam bentuk definitif

nggak bisa, tapi terbaik itu kalau tidak diberi norma nanti apa fungsinya DPR RI itu.

Fingsi DPR RI kan memberikan keputusan politik arahan, jadi enggak boleh di luar

itu. Menurut saya yang terbaik itu adalah apabila dalam hubungan kerja itu ada

prinsip keadilan ekonomi, Freeport tidak boleh rugi karena dia investasi minta

jaminan stabilitas fiskal, stabilitas regulasi dan lain-lain silakan, tapi Indonesia harus

juga menikmati keadilan ekonomi. Itu prinsip itu, nggak ketemu itu ya kita persoalkan

di DPR, bagaimana pemerintah negosiasinya nggak bisa begitu, itu tugas

pemerintah. Tapi menurut saya prinsip itu penting dicantumkan di sini, jadi ber

keadilan ekonomi. Sudah itu saja rumus saya nanti lebih jauh biar Dirjen Minerba

yang memikirkan dan menindaklanjuti pemerintah. Tapi prinsip itu penting, kalau

hanya yang terbaik itu, terbaiknya ya seperti itu ternyata enggak memuaskan kita,

tidak ada prinsip keadilan ekonominya sama saja dengan yang kemarin. Tidak jelas

yang di ekspor itu isinya apa, orang Indonesia tidak boleh tahu, orang Papua juga

nggak boleh tahu. Ada emasnya berapa, ada uraniumnya apa nggak, orang

menduga-duga saja. Menurut saya sudah bukan jamannya itu, ini kan jaman

teknologi informasi terbuka, semua bisa dipetakan menurut geologi dan perhitungan

ekonomi.

Jadi itu dilakukan pemerintah secara terbuka harusnya, dinegosiasikan

dengan Freeport, eh Freeport untungmu berapa dengan cara begini. Kalau kamu

bangun smelter ruginya apa. Itu hitung ekonominya, oke, kalau perlu ada

pengecualian atau bagaimana itu tapi ada keadilan ekonomi prinsipnya. Kalau saya

itu saja. Jadi seluruh apapun peraturan perundangan kita buat tujuan utamanya

adalah menyejahterakan masyarakat. Artinya apa? Keadilan ekonomi ketika kita

berhubungan dengan pihak asing, investasi. Investasi tidak boleh merugikan salah

satu pihak, Indonesia tidak bisa dirugikan terus-menerus nggak bisa, kalau dirugikan

ya stop saja. DPR RI secara politiki mengatakan stop, kalau itu merugikan

Indonesia. Saya kira itu sikap yang fair.

KETUA RAPAT:

Boleh juga Pak, saya kira prinsip bisnis itu memang iya saling

menguntungkan dan saling berkeadilan begitu.


Berkeadilan ekonomi itu nanti itu dijabarkan lebih lanjut oleh Freeport

maupun oleh pemerintah.

KETUA RAPAT:

Boleh saya tambahkan saya kira, setuju Pak ya.

Iya Pak Ramson.


Ini sudah selesai Pak Totok, sudah, masih merah soalnya saya lihat.

KETUA RAPAT:

Pak Ramson kalau masih ada yang merah belum bicara dia.


Ini pas kebetulan, ini saya minta waktu 2 menit saja Pak Ketua. Ini kan ada

Pak Komisaris ini bekas Jaksa Agung RI, bekas menteri, bekas menteri, juga Pak

Dirjen Minerba saya pikir ada enggak pengawasan di lapangan, pernah enggak

sample saat melakukan ekspor konsentrat di luar 60% yang diolah di smelter yang di

Gresik, tolong dijawab supaya karena memang ada opini yang agak tanda tanya

soal itu, isinya itu. Dari Dirjen Minerba ada enggak yang ngetes dan juga Dewan

Komisaris tahu nggak itu.


Pak Ramson, boleh langsung Pak.

Pak Ramson, di dalam proses eksport itu secara kuantitas itu diawasi oleh

Bea Cukai di sana ada. Yang secara kualitas itu diawasi atau diuji oleh surveyor.

Surveyor dalam hal ini yang ditunjuk adalah Sucofindo, BUMN yang tugas fungsinya

adalah melakukan analisis contoh maupun analisis daripada sampel-sampel yang di

ke luar.


Laporan itu masuk nggak ke Kementerian ESDM.


Masuk.


Setiap ada ekspor ya.


Karena di situ akan ketahuan royaltinya dibayar berapa, dibayar di muka atau

di belakang gitu, seperti itu.


Dan konsentrat yang diekspor itu semua jelas, masuk ke ESDM. Kalau

Dewan Komisaris tahu nggak laporannya juga Pak, sama dengan Dewan Komisaris

Pak Ketua.


setiap kali pihak manajemen itu memberi uraian tentang kerja sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan ditanggapi oleh Dewan Komisaris secara aktif, hal-hal

yang bertalian dengan apa yang ditanyakan tadi.

KETUA RAPAT:

Cukup ya.


Terima kasih.

Yang penting memang Dirjen itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira tadi boleh ditambahkan.


Sebelah kiri Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Dar.


Sebetulnya saya ingin berpendapat tetap nomor 1 saja karena ini memang

undangannya seperti ini. Oleh karenanya tadi ada forum di luar materi yang ini kan

masing-masing yang kita undang memberikan penjelasan-penjelasan. Saya kira

penjelasan dari Dewan Komisaris dan jajarannya kita mendengarnya di forum ini.

Tetapi penjelasan dari Dirjen Minerba juga kita mendengarnya. Dengan demikian,

apakah forum ini mempunyai tahapan untuk menyambungkan keduanya. Sementara

pada satu sisi Kementerian ESDM juga menunjukkan fakta-faktanya dan justru juga

di respon oleh Ketua Komisi sejak awal tentang UPK tersebut. Demikian pula pada

pihak Freeport juga menyampaikan fakta-faktanya, sementara fakta-fakta itu sangat

memungkinkan untuk kita telusuri apabila kita perpanjang rapat ini dengan membuat

topik baru yang saya bersedia kalau mau di perpanjang, konsekuensinya ini. tetapi

kalau diperpanjang tentu harus memberikan bagi solusi-solusi yang akan dilakukan

oleh para pihak maupun komunikasi-komunikasi yang kemudian masih dalam

tahapan yang masih cukup panjang.

Pada waktunya tentu Komisi VII akan juga melakukan rapat-rapat khusus,

apakah itu mengundang kementerian ataukah Freeport dalam kesempatan berposisi

untuk menempatkan Komisi VII dalam posisi mitra atau lembaga legislatif itu sendiri.

Saya kira ini yang menurut kami perlu menjadi pertimbangan Ketua, sehingga kami

tadi tidak menyampaikan materi-materi yang berkaitan kondisi-kondisi walaupun

kami mempunyai catatan yang cukup banyak dari berbagai hal, bahkan cara

Freeport itu pun kami punyai fakta-faktanya, tetapi kami urusan kami sendiri. Jadi

sebetulnya saya masih mengusulkan untuk sampai pada poin pertama. Kita semua

sudah mendengar, publik juga sudah mendengar itulah kemudian akan menjadi

perbincangan dan berkesempatan. Justru forum ini saling mendengarkan antara 2

pihak itu adalah difasilitasi oleh Komisi VII, tetapi kita memberikan ruang

sepenuhnya pada proses-proses yang sedang berlangsung.

Saya kira itu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Tony dulu.


Saya rasa saya sependapat dengan Pak Dar, mungkin di poin 2 itu di drop

saja Pak Ketua, cukup dengan satu memang konsentrasi kita rapat hari ini kan

dengan Dewan Direksi minta kepastian bagaimana sikap Dewan Direksi PT Freeport

terhadap kasus yang peristiwa kemarin. Misalnya saya itu ketua, jadi nomor 2

alangkah baiknya didrop untuk keseimbangan dari pada rapat ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tony.

Pak Ramson.


Pak Ketua, begini saya setuju dengan Pak Totok. Ini nomor 2 ini penting, saya

pikir 70% waktu yang digunakan, substansi yang dibicarakan terkait masalah yang

timbul sekarang ini, itu yang lebih strategis. Biarpun masalah yang pertama juga

perlu penjyelesaian, apalagi nanti mungkin kan bertahap ada penyelesaian adat

karena kita orang Indonesia kan biasa dengan adat gitu. Jadi nomor 2 tetap perlu

Pak Ketua, karena apa? dari pihak PT Freeport sudah menjelaskan begitu panjang,

dari kita DPR RI sudah membahas sangat dalam, apalagi Bu Habibah,l Bu Peggi

juga sampai menyerahkan tadi substansi yang disampaikan, jadi itu tetap supaya

pemerintah betul-betul juga serius, juga PT Freeport serius untuk mencari solusi

yang terbaik. Jadi itu saya usulkan tetap menjadi keputusan rapat kita.



Saya kira ada 2 isu aktual dalam 2 minggu terakhir dan itu sudah tercover

dalam 2 poin kesimpulan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fakta lain memang kan dari Freeport pun kita tahu, kemarin oleh Pak Menteri

mewakili pemerintah terus juga sebetulnya berkomunikasi dengan Freeport untuk

solusi. Jadi saya kira dan waktu kita ini 3 jam setengah kita rapat ini saya kira

banyak menyinggung ya Pak Dar dan kesimpulan ini pun tidak juga apa namanya,

sesungguhnya sih sedang berjalan juga sih sekarang oleh pemerintah dan Freeport.

Saya kira enggak apa-apa lah ada di sini Pak, ada sesuatu yang memang kita

bicarakan panjang lebar tentu ada di kesimpulannya gitu iya kan. Jadi masa cuma itu

kalau nomlor 1 tadi saya kira mungkin di setengah jam awal sudah bisa kita

selesaikan dan pesan finalnya nanti akan kita rapatkan internal dengan Pak Andi

Jamaro poin-poin itu Pak, begitu Pak.


Masih usul Ketua, apabila teman-teman mengharap ini, poin ini masuk

barangkali kami mengusulkan pertimbangan menjadi 3 poin. Nomor 2 adalah dipisah

Bapak, nomor yang 2 ini substansinya atau subjeknya menjadi 2 dan 3. Artinya

Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba tentang tentang proses

yang berhubungan dengan proses Freeport.

Jadi artinya secara substansi dibagi 2, hari ini dalam kesimpulannya kita

memperoleh informasi dari Freeport dan dari Minerba. Tetapi dalam nomor yang

terpisah ya, sebab nomor 2 itu adalah fakta-fakta yang ditunjukkan dan bahkan ada

paper-nya dari sebuah institusi eksekutif yang justru menaungi urusan-urusan segala

macam jenis pengusahaan Minerba, hari ini kita memperoleh itu. Kemudian Pak

kalau itu diinginkan pada nomor 3 kita juga memperoleh informasi dari Komisaris

Freeport yang menyangkut ini. Jadi 2 hal itu, dengan demikian ini adalah kesimpulan

yang menggambarkan suasana dalam kondisi batin tentu pembahasan-pembahasan

menyangkut jalan keluar itu adalah sebuah ruang publik dan ruang komunikasi

apapun. Dan bahkan ruang hukum yang juga tersedia, tetapi kita tidak

menggambarkan apa-apa karena memang topiknya adalah topik nomor 1 itu Pak.

Topiknya topik nomor 1 berkali-kali saya membacanya itu.

Demikian Ketua, jadi kalau diizinkan menjadi poin yang terpisah.


Jadi 3 ya, memang Pak Dar ini makin malam makin mantap saya lihat, pas

sekali Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cuma begini, apakah kesimpulan dari informasi itu jadi sebuah kesimpulan

gitu lho Pak atau mungkin bahwa dari informasi itu, jadi satu rangkaian ke nomor

tiganya.


Solusinya Ketua, Pak Dar diakomodir menjadi nomer 2, komisi menerima

informasi sampai selesai, yang 3 tetap. Jadi dari informasi itu diskusi kita

kesimpulannya nomor 3 itu. Jadi 2-nya masuk ya memang begitu kan ini kesimpulan

rapat, notulen rapat yang disimpulkan ya, kira-kira yang 3 itu saja yang penting

pembicaraan kita dan saya kira nggak ada keberatan kalau berkeadilan ekonomi kan

semua dijamin ini.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira nggak apa-apa.

Baik, silakan.

F-NASDEM (dr. ARI YUSNITA):

Pak Ketua, saya mau kasih usulan yang nomor 3 itu Komisi VII DPR RI

meminta Dirjen Minerba Kementerian kenapa tidak diberikan waktu selama 6 bulan

itu Pak Ketua, karena kan Pak Dirjen tadi kan bilang untuk memberikan waktu

selama 6 bulan, aturan itu jangan lebih dari 6 seharusnya ada keputusannya dari

Komisi VII untuk memberikan waktu supaya tepat 6 bulan.

KETUA RAPAT:

Di dalam soal waktu sebetulnya PT Freeport inginnya malah lebih cepat 120

hari gitu ya, sehingga kalau yang punya Dapil kita semua sebetulnya ingin bahkan

lebih cepat. Kalau itu sih sudah mengikat tanpa harus kita cantumkan saya kira Bu

dokter Ari.

DEM (dr. ARI YUSNITA):

Harus tetap konsisten, jadi kalau misalnya bisa lebih cepat ya bagus. Kalau

misalnya jangan lebih dari 6 bulan, kalau misalnya seminggu lebih cepat ya lebih

bagus berarti.

KETUA RAPAT:

Sudah terikat memang dengan surat.

Boleh ya saya kira 3, saya nggak tahu ini Pak Dar ini seneng dengan 3 gitu.


Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Boleh Pak ya, saya kira sepakat ini saya kira substansinya kan sama.

Oke, setuju ya saya baca:

Dua, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba Kementerian

ESDM RI terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan PT Freeport.


Satu poin jadi ESDM saja Ketua, kalau disambung kan menyangkut soal

kebijakan atau langkah-langkah yang menyangkut PT Freeport Indonesia.

KETUA RAPAT:

Iya dan dari PT Freeport Indonesia, sudah sampai di situ saja titik ya.


Cermati sedikit, Komisi VII DPR RI memperoleh informasi dari Dirjen Minerba

Kementerian ESDM terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dari PT

Freeport Indonesia, untuk PT Freeport Indonesia, maaf untuk. Karena fakta-fakta

yang dikemukakan bahkan pilihan, opsi juga ada.

KETUA RAPAT:

Cukup lah Pak, pendek begini saja saya kira mencakup setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan PT

Freeport Indonesia untuk melakukan pembicaraan yang intensif guna

mencapai solusi yang terbaik yang berkeadilan ekonomi terkait PT

Freeport Indonesia.

Saya kira apa namanya berkeadilan ekonomi kata kuncinya dan prinsip

bisnis pasti itu saya kira ya, setuju Pak ya, boleh ya, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, saya kira kita sampai di akhir.


Belum, saya menambah 1 poin ya.

KETUA RAPAT:

Silakan.


Sambil menunggu realisasi dari poin ketiga di atas, Komisi VII meminta PT

Freeport Indonesia untuk tetap melaksanakan produksi dan tidak melakukan PHK

terhadap karyawan.

Saya kira itu entry poinnya Pak, yang ditunggunya oleh masyarakat Papua

dan juga oleh kita semua. Jangan itu juga dijadikan sebagai alat tekan secara politis

gitu, kalau tidak masuk itu maka sia-sia kita rapat Pak, untuk apa. Segenap

masyarakat Indonesia terutama masyarakat Papua menunggu penumpang

keputusan Komisi VII pada malam ini dan semua pasti memonitor Pak gitu. Tetap

saja melakukan produksi dulu, jadi itu juga menjadi alat pekan secara batin kita

semua ya, dua-duanya antara pemerintah dan PT Freeport untuk jangan bermain-

main di area itu dan tetap lah, kecuali kalau pemerintah dengan sepihak merubah

melakukan egonya ataukah atau Freeport juga maunya sendiri ya itukan tidak

ketemu. Inikan ada niat baik ini, mari kita sambut niat baik itu untuk tetap melakukan

dulu itu.


Saya menyambut respon dari Pak Mochtar, saya usul nomor 4 dimasukkan di

nomor 2 kalimatnya tinggal disambungkan saja....konsentrat Pak, konsentratnya

ditambahin Ketua.


Kalau bikin kalimat jangan ada yang dihapus dulu, kalimatnya bikin dulu baru

nomor 4-nya dihapus. Inikan jadi berbeda ini artinya, kalau yang pak Ini kan

usulannya ini informasi aja, bahwa informasi tidak melakukan PHK. Padahal tadi Bu

Peggi melaporkan sudah ada PHK, jadi kita kan minta supaya tidak ada PHK. Jadi

sebetulnya ini urutannya sebenarnya sudah bagus Pak Dar, sebetulnya, hanya

memang angkanya jadi 4, habis 4 ya mau 5, 5 terima kasih sekian. Tetapi kalau itu

urutannya sudah pas Pak, karena saya kira karena 4 itu adalah setelah yang 3 itu

maka 4 itu kita minta tidak ada 4 itu, artinya tidak boleh ada PHK, tidak boleh ada,

bahkan bukan hannya PHK. PHK dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Freeport

kepada masyarakat itu juga nggak boleh dikurangi, gngak boleh dihilangkan, yang

tadinya bantu apa tadi BBM sekian liter setiap bulan, yang listrik hidup sekarang mati

itu nggak boleh. Mestinya bagian dari itu seperti itu, Cuma bahasanya saja

disempurnakan bagaimana.


Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.


Baik, saya kira substansi dari 4 poin ini sudah benar kan kalau digabungkan

antara 2 dan 4 saya kira memang kita akan kesulitan untuk merumuskan kalimat

yang pas. Sehingga mungkin yang nomor 4 itu tinggal dilengkapi saja kalimatnya,

sehingga berbunyi bahwa tetap melakukan produksi dan ekspor konsentrat dan

melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi tetap melakukan produksi, melakukan

ekspor konsentrat dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Saya kira itu aja.

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tadi Pak Marzuki.

Silakan Pak.


Pak Ketua, sebetulnya prinsipnya kan yang tidak boleh dilakukan Freeport

itukan sebetulnya mem-PHK karyawan dan lain-lain itu yang tidak boleh Pak. Kalau

itu dicantumkan semua nanti justru seolah-olah kita ini mengecualikan Freeport,

mengistimewakan Freeport boleh ekspor konsentrat sampai kapan pun tanpa harus

membangun smelter dan lain sebagainya, padahal tidak begitu semangatnya. Jadi

ya kalau mau dicantumkan tetap melakukan produksi itu kan menurut saya enggak

perlu. Mau produksi mau nggak, yang penting enggak boleh PHK, nah karena nggak

boleh PHK harus produksi kan begitu kira-kira. Jadi ya sudah berproduksi tetap

produksi tapi di PHK itu enggak boleh. Kira-kira begitu, tapi kalau tetap melakukan

ekspor konsentrat apa itu menurut saya itu nanti menjadi negatif rapat kita ini, tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat di luar gedungnya. Dan semangat

nomor 3 seakan-akan diabaikan. Berkeadilan ekonomi itu nanti ilang, isu yang

muncul adalah Komisi VII mendukung Freeport ekspor terus konsentrat, tambahin

lagi tanpa membnagun smelter tambah parah nanti. Jadi gitu Pak Ketua, jadi nggak

usah dicantumkan lah yang.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Marzuki.


Pak Ketua, setelah mendengar pandangan-pandangan ini barangkali

memang jikalau dari pihak kami bisa memberikan gambaran tentang kondisi objektif

di lapangan. Maka tidak terlalu mudah untuk poin 4 ini bisa terlaksana. Oleh karena

bukan saja ini yang jadi masalah, nanti akan pertanyakan bagaimana sikap Freeport

mengenai smelter, gimana dan lain-lain itu. Jadi ini sudah lebih banyak ke masalah-

masalah operasional penyelesaian. Sebetulnya poin 3 ini sudah mencakup itu

semua, termasuk pembicaraan antara pemerintah dengan Freeport untuk

menangani masalah-masalah sebagai akibat dari keadaan yang kita alami sekarang.

Jadi poin 2 ini baik untuk kemudian dijelaskan, Komisi VII DPR RI memperoleh

informasi dari Dirjen Minreba Kementerian ESDm terkait kebijakan peningkatan nilai

tambah mineral untuk PT Freeport Indonesia dan keterangan dari PT Freeport

mengenai pengoperasian tambang di Papua itu. Itukan seimbang, jadi penerimaan

informasi dari kedua belah pihak.

Kemudian yang ketiga itu barangkali kalau perlu ditambahkan, Komisi VII

DPR RI meminta Dirjen Minerba dan seterusnya untuk melakukan pemikiran yang

komprehensif dan intensif. Sehingga poin 4 ini tidak perlu karena sudah

komprehensif di dalam pengertian yang mendesak untuk ini diselesaikan dalam

waktu yang sesingkat-singkatnya.


Pimpinan, saya rasa poin 4 tetap mesti masuk karena ini juga menjadi satu

kepastian bagi masyarakat pekerja yang ada di tambang yang selama inikan

berangsur-angsur adanya PHK. Saya rasa perlu ada kebijakan juga dari Pak Dewan

Komisaris Pak Marzuki supaya bisa ada, mereka juga ada ketenangan di sana,

jangan timbul satu gejolak baru lagi dari evaluasi ini. Jadi apa yang dijelaskan tadi ya

memang sebenarnya masyarakat Papua khususnya pekerja tambang di PT Freeport

itu mengharap-harap cemas dengan kondisi ini, mereka mengetahui kok ada

pertemuan dengan Direksi pada saat ini. Saya rasa itu cukup menjadi bagian yang

bisa saling mempercayai gitu Pak, kurang lebih begitu Pak Dewan Komisaris.

Terima kasih Pimpinan, saya rasa bisa dilanjutin Pimpinan.

Terima kasih.


Mengharapkan sebetulnya, meminta ya kan wajar kalau Menteri Perindustrian

mengatakan walaupun ekonomi sulit tidak boleh ada PHK. Ini DPR RI ya

ngomongnya begitu, apapun yang terjadi Freeport nggak boleh ada PHK karena itu

rakyat Indonesia yang di PHK. Itu sikap politik kita, jadi menurut saya ini meminta

kepada Freeport agar tidak ada PHK.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.

Saya kira kita kembali tadi ada tambahan dari Komisaris. Untuk poin 2 itu dari

2 sisi informasinya ya, Komisi VII memperoleh informasi dari Dirjen Minerba dan

seterusnya untuk PT Freeport Indonesia dan informasi kondisi operasional gitu tadi

Pak.

Sebentar Pak, satu-satu Pak tambahan tadi. Saya kira informasinya kan dari

2 sisi kan gitu maksudnya.


Jadi sebetulnya kalau kalimat seperti inikan ESDM memberikan penjelasan

atas kondisi itu, padahal sebenarnya kan ESDM menjelaskan kebijakan yang

diberikan. Sehingga tadi kami cenderung membagi yang 2 itu Pak, untuk

memisahkan bahwa pada hari ini kita memperoleh keterangan, penjelasan ke

ESDM, kan begitu Ketua. Lalu pisah, hari ini Freeport juga memperoleh penjelasan

dari Komisaris Freeport kan begitu sebetulnya, yang ingin kita pisahkan. Tentu kita

ingin memposisikan di singgung juga oleh Komisaris tentang kedaulatan nasional

dan sebagainya, kan sebetulnya posisinya ada di Kementerian ESDM yang

memberikan penjelasan kebijakan. Freeport memberikan penjelasan kan butir lain

lagi, memang demikian kan 2 pihak.

Sebentar Ketua, saya ingin selesaikan dulu.


Poin 2, harus menjadi poin 1.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, biar diselesaikan bagaimana Pak.


Izin saya selesaikan Pak Ketua, Pak Marzuki, Pak nabil, Pak Simon, sahabat-

sahabat kami. Dengan demikian kan ingin memisahkan itu lalu muncul poin

berikutnya yang menyangkut supaya dilakukan kan itu sebuah jalan, prosesnya

memang demikian.

KETUA RAPAT:

Langsung saja Pak, to the point saja. Informasi dari 2 sisi kita terima, kalau

mau pake titik ya kita pisahkan nggak apa-apa juga.


Dibagi 2 nomor kalau saya usul, seperti tadi, 2 dan 3. Nomor 2 dari ESDM

tentang kebijakannya, nomor 3 dari Freeport tentang harapan-harapan maupun apa

saja informasinya.

KETUA RAPAT:

Saya kira kita ke substansi lah jangan soal nomor-nomor gitu loh Pak. Saya

kira dengan titik itukan dengan waktu yang bersamaan gitu loh, jangan terlalu hal-hal

kecil kita persoalkan lah menurut saya. Dari 2 sisi kita terima, pemerintah melalui

dirjen memberikan penjelasan. Kemudian dari PT Freeport juga memberikan

informasi terkait juga operasional PT Freeport di Papua kan begitu Pak kurang lebih.


Jadi kalau boleh Pak Ketua, dengan pendekatan Pak Ketua ini, kalau kita

terima sumber informasi dari 2. Maka poin 2 ini harus menjadi nomor 1, lalu ke

bawah kesimpulan dari hasil penerimaan informasi itu.

KETUA RAPAT:

Ini tata urutan maksudnya.


Itu sistematiknya logik itu, itu urutannya begitu kan. Jadi poin 1 menjadi 2,

poin 2 menjadi 1. Sekarang masalahnya adalah poin 4 ini, tadinya mengharapkan

sekarang meminta. Ini memang problematis kalau tidak di dengar bagaimana situasi

objektif di lapangan karena Freeport ini tidak bisa melakukan produksi karena tidak

bisa melakukan ekspor dengan akibat menerima UPK tanpa jaminan yang

diperlukan. Jadi ini beruntun itunya, kaitannya. Jadi karena kita tidak bisa menerima

UPK karena tidak ada jaminan tadi itu, mesti akan diselesaikan secara intensif itu

maka akan sulit produksi sebagai akibatnya adalah tentu terjadi pengecilan dari

pada kegiatan operasi dan akibatnya adalah pelepasan dari kategori-kategori

pekerjaan di sana. Nah dari pada itu menjadi rumit barangkali untuk mencerminkan

semangat dari pembicaraan kita ini oleh karena sudah menjadi pengetahuan publik

dihadiri oleh .....tadi disepakati untuk terbuka. Maka untuk menenteramkan publik

dan pendapat umum, Komisi VII sudah memprakarsai suatu jalan yang

menghendaki 2 pihak ini mencari solusi cepat. Ini mempunyai efek yang sangat

positif Pak Ketua, pada opini publik, menstabilisasi kondisi dari polemik yang terjadi

karena prakarsa dari pertemuan kita pada malam hari ini, maka mulai malam ini

secara intensif kedua belah pihak kalaupun dikatakan mau dikatakan bahkan

diharapkan atau dinantikan untuk cepat mencapai solusi yang sebaik-baiknya itu.

Inikan maka poin 1, 2 dan 3, ke-4 ini kami mohon dipertimbangkan kembali.

Terima kasih.


Pak Ketua, terkait pemerintah.

Jadi karyawan yang dirumahkan itu terkait dengan 4 itu di sini diminta untuk

sambil menunggu realisasi dari poin ketiga, tidak melakukan pemutusan hubungan

kerja terhadap karyawan PT Freeport. Tadi Pak Komisaris sudah menjelaskan

bahwa belum ada izin untuk mengekspor, mereka merumahkan itu karyawan, tidak

bisa lagi melakukan produksi karena gudang-gudang penyimpanan konsentrat itu

sudah penuh. Makanya karyawan itu dirumahkan menuju PHK seperti itu. Jadi poin

4 itu kalau bisa dihilangkan karena memang sampai sekarang belum ada izin

konsentrat untuk di ekspor. Makanya kenapa ada PHK dan dirumahkan karyawan itu

karena itu belum ada izinnya. Jadi kalau sampai ini poin 4 itu tetap dipertahankan itu

sudah menyalahi karena belum ada izin konsentrat itu untuk di ekspor. Jadi tidak

bisa lagi kerja di sana karena gudang-gudang sudah penuh, mau ditampung di mana

itu Pak.


Pimpinan, saya rasa kita perlu penjelasan ulang dari Pak Dirjen. Pak Dirjen ini

sudah waktunya mengeluarkan izin.


Masa mau feed back lagi.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, biar saya atur dulu rapatnya ya. Tadi pak, saya kira Pak Tony

apa, nggak ada penjelasan ulang, izin sudah ada di kasih Pak.


Supaya Bu Pegginya mungkin jelas karena kalau, kalau saya tidak salah

dengar Pak Dirjen sudah menjelaskan sudah memberikan izin ekspor, apakah benar

Pak Dirjen sudah mengeluarkan izin ekspor ke PT Freeport.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak.


Kalau sudah, berarti kan produksi itu harus jalan. Nah PHK itu nggak perlu

terjadi, kurang lebih begitu.

KETUA RAPAT:

Saya tawarkan begini, sudah jelas kita inikan wakil rakyat ini Pak, kita nggak

mau ada ketidaknyamanan di sana. Oleh karena itu situasi ini tidak lalu kemudian

ada hal-hal kontra produktif di sana bahwa soal teknis nanti itukan teknis. Yang

penting bahwa tiap PT Freeport kita minta juga untuk menunjukkan itikad baiknya.

Sementara perundingan berjalan tidak ada PHK gitu loh, bahwa teknis sana ada

dirumahkan itukan soal lain.


Interupsi sedikit.

Terkait poin 3 saya pikir kan nanti yang membuat keputusan ini pemerintah

c.q Menteri ESDM, tetapi kita tidak bisa di sini karena membuat.......meminta Menteri

ESDM karena kita rapat di sini Rapat Dengar Pendapat. Jadi ada satu poin Komisi

VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ri untuk melaporkan

secara resmi ke Menteri ESDM agar mengenai poin ketiga itu. Jadi artinya supaya

publik juga tahu dan menteri juga terikat dengan keputusan ini, kalau hanya Pak

Dirjen nggak bisa untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi perlu ada satu poin, iya,

resmi gitu, hasil rapat ini.

KETUA RAPAT:

Teknis itu lah Pak.


Diminta itu menteri dalam kurung melalui dirjen karena kita rapat dengan

dirjen, itu saja, sudah kalimatnya jadi enak. Kalau maunya itu kalimatnya, Komisi VII

DPR RI meminta Kementerian ESDM RI melalui dirjen karena kita rapat dengan

dirjen dan PT, dalam kurung melalui dirjen ESDM, sudah selesai


Nah itu, pas itu kita kadang-kadang cocok Pak Totok.


Pak Ketua, karena substansi forum kita berdasarkan undangan resmi itu

menyangkut poin 2. Saya kira tetap saja kembalikan dia ke posisi di nomor 1 karena

kesimpulan di nomor 2 ini tidak bisa mengacu pada nomor 1 itu, terpisah,

substansinya beda. Iya kembali saja ke nomor 1 itu.


Ini urut-mengurut biar lah gitu juga nggak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Oke, baik saya ingin ulang, ini sudah kita ketok nggak bisa ini, kita di nomor 4

soal urutan sih nggak apa-apa lah saya kira sama saja. Kita ke kesimpulan tadi Pak

Totok udah belum ya, Pak Dar maksud saya, tadi memisahkan ada 2 informasi yang

kita dapat dari Dirjen, satu lagi dari PT Freeport gitu loh, sudah masuk Pak ya.


Sebetulnya inginnya dipisah Ketua, asal maknanya beda karena kita

memperoleh penjelasan itu kan proses-proses yang berkaitan dengan pelaksanaan

Undang-undang, apakah 103, apakah 170 dan sebagainya. Keterangan-keterangan

dari Dirjen kan memang menggambarkan sebuah proses yang sangat bertumpu

pada konstitusi, 2 nomor Ketua.


Ketua, sebetulnya yang kami sampaikan adalah hal-hal yang bertalian

dengan masalah direktur utama kan. Jadi poin 2 ini sebetulnya tidak pokok yang

kami sampaikan tadi ini hanya menanggapi apa yang menjadi kepedulian atau

concern dari pada Komisi VII ini.

Jadi kalau boleh kami usulkan isilah informasi kondisi operasional ini

dihilangkan, tapi menjadi informasi dari PT Freeport perihal direktur utama. Itu

nomor 1 jadinya, dari situ kemudian berkembanglah pembicaraan yang bertalian

dengan bagaimana menyikapi masalah kejadian itu, itu poin 2.

Poin 3 ini adalah mencerminkan semangat dari komisi ini untuk mencari solusi

sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya.

KETUA RAPAT:

Poin 1 sudah sepakat lah kita bahwa kita sudah mendengar tadi dan apa

namanya kesimpulan kita di minta lah oleh komisaris ke depan tentu saja melakukan

pembinaan, kita berharap tidak terulang gitu ya.

Lalu kan PT Freeport juga tadi merespon beberapa penjelasan-penjelasan

terkait dengan situasi PT Freeport hari ini gitu Pak. Saya kira memang 2 hal, maka

Pak Dar minta ada 2 poinnya yang pertama, satu dari kementerian, satu lagi dari

Freeport gitu. Jadi dibikin satu nomor khusus gitu ya, saya kira nggak apa-apa

dibikin nomor khusus nggak apa-apa, mungkin Pak Dar itu maaf Pak Pancasila jadi

5 barangkali.

Jadi nomor 3-nya Komisi VII memperoleh informasi dari PT Freeport terkait

dengan keberadaan PT Freeport, terkait dengan keberadaan terkini dari PT Freeport

gitu lah.


Kalau demikian boleh kami minta Saudara Lamori menjelaskan singkat saja

Pak, mengenai keadaan di sana.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA (CLEMENTINO):

Mohon izin pak, jadi ini ada keterkaitan dengan poin 5 saya izin langsung

dengan Pak Mukhtar juga. Jadi per tanggal 19 ini fakta, kita hanya menyampaikan

fakta. Per tanggal 19 sampai dengan hari ini kita tidak karena memang ada

perbedaan persepsi mengenai ekspor yang 60%, sehingga kami tidak bisa ekspor

tapi PT Smelting Gresik, smelter domestik kami juga tidak bisa berproduksi. Jadi

kami 100% tidak berproduksi, hari Jumat 2 minggu lalu gudang konsentrat penuh.

Berarti kami tidak bisa melakukan penggilingan di mill, per Jumat minggu lalu

sesungguhnya kami sudah stop produksi total Pak. Jadi fakta yang terjadi di

lapangan adalah karena ketidakpastian ini, kami mencari solusinya terus tetapi yang

terjadi adalah belanja barang domestik kami yang sekitar 2 milyar dolar itu kami

kurangi 50% lebih.

Dengan demikian order-order barang dari vendor-vendor yang 97 jasa dalam

negeri itu kami mulai kurangi. Di tahap berikutnya lagi adalah kami juga mengurangi,

dari induk juga mengurangi investasinya dengan kondisi ini sampai dengan satu

rencana ke satunya. Akibatnya memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Peggi

tadi, kami mulai, kontraktor kami yang berjumlah 20 ribu orang itu mulai dirumahkan

karena kondisinya memang tidak ada produksi .......

Jadi saya tidak ingin, saya hanya ingin menyampaikan fakta Pak, dengan

maksud supaya tidak ingin nanti, kita pasti akan bertemu di berikutnya oh ini tidak

disampaikan, kita sudah berjanji seperti ini. tapi kami harus menyampaikan fakta

Pak, dalam sistem hukum kita juga Pak PHK tidak bisa langsung, pasti ada

prosesnya kita tahu. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kami berusaha

memulangkan 25 ekspat karena kita mulai dengan ekspat. Kami mulai cost reduction

terhadap jajaran manajemen, dengan mengurangi. Jadi memang banyak sekali

prakarsa-prakarsa yang kami lakukan untuk situasi yang sulit yang sedang sama-

sama kami geluti. Jadi kami ingin fakta seperti itu kami sampaikan, jadi memang

poin kelima ini akan kita tidak ingin seakan-akan nanti jika kemudian nanti kita

bertemu Pak Pimpinan, Pak Anggota Dewan kami bagaimana mestinya, tapi kita

mencegah itu semua terjadi tapi dalam kenyataannya di lapangan memang

semuanya berjalan karena memang sampai dengan hari ini memang tidak ada

produksi lagi, sekedar gambaran Pak kondisi lapangan.

Terima kasih Pak.


Pimpinan, saya rapat kita ini sudah lama dan saya menemukan ada niat baik

dari pemerintah dan juga dari Freeport. Saya mencoba memahami ini, makanya

tidak sering kita membuat kesimpulan pak dengan bahasa ini, sekedar meminta

malah biasanya mendesak gitu. jadi jangan ini Pak, saya punya niat baik makanya

saya meminta penjelasan itu secara tertulis karena nanti kita pasti rapat internal dan

kita juga akan lihat sejauhmana keseriusan dari Menteri ESDM, nanti saya mau lihat

pak siapa yang mempermainkan ini masalah gitu. kalau dalam posisi Freeport

dengan niat baiknya ini makanya kita membutuhkan poin 5 ini sebagai bukti

keseriusan kita bahwa kita punya niat baik ini dan ini juga merespon dari Bapak-

bapak semua yang mewakili tanah Papua Pak, mewakili aspirasi masyarakat Papua.

Ini respon saya Pak, saya bukan orang Papua, saya bukan dari sana Pak, bukan,

tapi saya berbicara ini atas nama semangat nasionalisme, apanya yang, coba Pak,

inikan kita batin suara hati Bapak kan sudah dikeluarkan tadi ini. saya hanya

mencoba ini merangkai dengan sebuah kalimat dalam bentuk poin 5 ini. memang

apanya kira-kira ini, kalau tidak masuk ini berarti saya meragukan niat itu Pak.

Saya kira ini tidak akan berlangsung lama Pak, percayalah dengan

menghadirkan Komisi VII di sini dengan kita patuh dengan Undang-undang Minerba

yang Pasal 5 ayat (1) tadi Pak, yang Bapak Dirjen juga ya mungkin keliru di situ,

tidak melibatkan kita sehingga mengambil keputusan sendiri akhirnya dua-duanya

terjebak dengan sebuah masalah baru kita ini. Jadi kalau bukan kita mengambil

sikap seperti ini Pak, kasihan masyarakat Papua juga, malam ini juga akan

menunggu ini kesimpulan kita.


Menanggapi apa yang disampaikan Pak Mukhtar ini, semangat poin 5 ini

adalah untuk menyelesaikan situasi di lapangan kan. Tadi disarankan baik sekali

bahwa dari pihak PT Freeport ini segera memberi laporan kepada Komisi VII.

Dengan demikian maka sambil menunggu realisasi poin 4, Komisi VII DPR RI

meminta PT Freeport Indonesia untuk segera melaporkan kondisi operasional dan

ketenagakerjaan termasuk masalah PHK kepada Komisi VII dan langkah-langkah

untuk mengatasinya. Kalau itu bisa, maka kami bisa menerima baik poin 5 itu.

Jadi kami ulangi menunggu sambil realisasi dari poin ke-3, ke-4 Komisi VII

DPR RI meminta PT Freeport Indonesia untuk segera melaporkan kepada Komisi

VII kondisi operasional dan ketenagakerjaan termasuk PHK dan langkah-langkah

untuk mengatasinya kepada Komisi VII.


Ketua, sebenarnya saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Mukhtar

Tompo dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Argumen-argumen kalau kita ingat

tentang yang disampaikan oleh Bu Peggi dan Bapak-bapak, Pak Tony dan Pak

Tompo serta argumen-argumen yang disampaikan oleh teman-teman, Saudara-

saudara kami di Papua yang berada di Freeport. Saya izin saya juga sangat

mencitai Papua, saya selaku Ketua DPP Partai dulu Korwilnya adalah Papua, Papua

Barat, Maluku, Maluku Utara, sehingga sangat mencintainya.

Dengan demikian tadi penjelasan tadi juga menggambarkan bahwa bahkan

dari orang yang didahulukan, dimasukkan di dalam pengoperasian untuk mengolah

sumber daya alam, begitu juga di kalangan sana. Maka kalimat-kalimat yang

menggambarkan di poin yang disampaikan tadi yang terakhir Pak Mukhtar Tompo

itu adalah menggambarkan gambaran rapat hari ini sungguh-sungguh

mempertimbangkan dengan sepenuhnya kondisi-kondisi sana, sehingga sangat

menghindari pemutusan hubungan kerja karena kata PHK ini sudah jadi kata publik

di dalam beberapa media. Makanya dengan kalimat itukan sebetulnya memperoleh

gambaran, sementara kalau tadi prosesnya tadi disampaikan lama yaitu lah

memang prosesnya lama, tetapi heading-nya adalah tidak melakukan pemutusan

hubungan kerja, heading-nya kan itu, prosesnya sendiri kan lama seandainya itu

terjadi.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak, kita langsung ke.


Kalimatnya adalah yang disampaikan Pak Mukhtar Tompo tadi Ketua.


Kalimatnya yang Tompo itu diganti dan Ketua, kata untuk itu diganti dan.

KETUA RAPAT:

Coba kita ulang ya sambil menunggu realisasi dari poin ke-4.

Komisi VII DPR RI meminta PT Freeport Indonesia untuk segera melaporkan

kondisi operasional dan tenaga kerjaan kepada Komisi VII DPR RI.


Serta tidak melakukan putusan hubungan kerja.

KETUA RAPAT:

Serta tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, oke begitu ya.


Artinya termasuk masalah PHK, karena masalah ini tidak hanya PHK saja ada

masalah-masalah lain. Masalahnya ialah selama Komisi VII belum menerima

laporan yang akurat, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa keadaan itu sudah sampai

kepada PHK. Inikan informasi yang sifatnya lepasan, jadi yang penting adalah

Komisi VII bisa meminta kepada Freeport dan untuk ini juga barangkali tidak hanya

kepada Freeport, kepada pemerintah juga untuk bersama-sama. Ini Pak Nabil

barangkali ada rumusan.

KOMISARIS PT FREEPORT INDONESIA (NABIL):

Sedikit masukan ya, jadi nomor 5 itu Komisi VII DPR RI meminta sambil

mneunggu realisasi poin 4 itu, meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk

mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Jadi dua-dua Pak, diminta untuk

mengusahakan kalau itu masuk akal. Jadi kedua belah pihak.

KETUA RAPAT:

Saya kira kan tidak ada urusannya di pemerintah Pak ya, ini sebetulnya itikad

dari PT freeport sebetulnya yang kita gugat. Kami faham tadi apa yang dijelaskan

sebetulnya pun sekarang belum ada PHK tapi dirumahkan, ada proses menuju ke

sana gitu ya. Saya kira kurang pas kalau, iya Pak. Ada hubungannya pemerintah

untuk saya kira sepenuhnya ada di perusahaan ya.


Baik kami tarik peranan pemerintah, tetapi sesuai yang tadi Pak Ketua.

Barangkali ini bisa sebagai pengganti dari poin yang sebelumnya yaitu sambil

menunggu realisasi poin 4 PT Freeport diwajibkan atau diminta untuk melaporkan

kondisi operasional dan ketenagakerjaan kepada Komisi, termasuk kemungkinan

PHK terhadap karyawan PT Freeport Indonesia dan langkah-langkah untuk

mengatasinya.

KETUA RAPAT:

Saya pikir ini Pak, poin kelima ini dihadirkan dalam rangka untuk menemukan

sebuah solusi yang baik, supaya dua-duanya tidak menjadi alat tekan. Saya juga

pasti akan yakin lah Pak, walaupun kemarin-kemarin saya dipersepsikan sebagai

saya menjadi pionir pintu masuk untuk mengobrak-abrik masuk Freeport itu versi

teman-teman yang lain, media segala macam. Tapi saya pastikan Pak, dengan niat

baik kita ini kalau Freeport juga setelah data saya terima dari Bapak, pada saat rapat

kita nanti Pak, kita nanti dengan Menteri ESDM juga, Dirjen Minerba kalau memang

posisi Freeport juga benar saya bela, yakin Pak. Ini sudah nurani saya.


Kalau boleh saya sedikit modifikasi, guna tidak melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap karyawan PT Freeport Indonesia, bagaimana kalau itu.

KETUA RAPAT:

Oke.


Setuju.

KETUA RAPAT:

Itu bahasa hukum ini.


Sambil menunggu realisasi dari poin ke-4 Komisi VII DPR RI meminta PT

Freeport Indonesia untuk segera melaporkan kondisi operasional dan

ketenagakerjaan kepada Komisi ini guna tidak melakukan pemutusan hubungan

kerja terhadap karyawan PT Freeport Indonesia.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira itu Pak, kita sepakat ya, saya ketok ini, Pak Dar sudah 5 Pak,

setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, saya kira kita sampai di penghujung, mungkin kata penutup dari Pak

Dirjen.

Saya persilakan singkat Pak.


Terima kasih.

Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI dan Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII

DPR RI.

Dari Bapak Komisaris PT Freeport, kami mengucapkan terima kasih atas

rapat yang cukup lumayan alot, tapi demi kebaikan kita semua saya kira ini sesuatu

hal yang luar biasa dan saya kira ini spirit kita untuk menyelesaikan ini sudah

disampaikan oleh Bapak-bapak serta Ibu Peggi tadi dan kami tentunya pemerintah

menginginkan supaya ini juga sudah cepat selesai Pak. Jadi supaya kita semua atau

terutama negara kita ini mendapat mengambil manfaat yang terbaik.

Demikian Pak, saya kira kami siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi

kesimpulan rapat kali ini.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirjen.

Terima kasih kepada Bapak-Ibu, teman-teman Anggota Komisi VII, terima

kasih kepada Komisaris PT Freeport.

Pak Marzuki mau kata penutup juga, silakan Pak.


Kata penutup barangkali Pak Ketua, kami juga mengucapkan banyak terima

kasih kepada Komisi VII atas prakarsa mengundang kami selaku Dewan Komisaris

sekedar untuk menyumbang kepada proses mencari solusi sebagai langkah itikad

baik dari PT Freeport, kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kami

mengharapkan langkah-langkah poin 4 ini bisa segera kita mulai lakukan, kalau

perlu besok dan dengan demikian kami juga ingin menyampaikan penghargaan

kepada khususnya dalam hal ini Ibu Peggi atas penyampaian concern mengenai

keadaan di Papua yang bertalian dengan kemelut yang sedang kita hadapi ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Iya terima kasih sekali lagi Pak Marzuki, Pak Andi, Pak Nabil dan seluruh

jajaran PT Freeport, mudah-mudahan rapat kita hari ini merupakan sejarah baru nih

Komisaris PT Freeport baru hari ini kan sepanjang usia 48 tahun ada di sana, baru

hari ini hadir, 50 tahun hari ini hadir di sini, mudah-mudahan kita bahagian mencatat

sejarah bagi pengembangan Freeport dan manfaat besar buat Indonesia. Bapak-

bapak saya kira bertiga ini terutama komisaris inikan sumbangsihnya buat negara ini

saya kira sudah cukup tetapi hari ini masih dibutuhkan lagi untuk berkontribusi lebih

besar melalui kedudukan Bapak di PT Freeport di komisaris.

Terima kasih sekali lagi, di sana-sini ada yang kurang kami mohon maaf.

Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrabil'alamin rapat ditutup.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 23.04 WIB)

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

Dra. Nanik Herry Murti

NIP. 196505061994032002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT ... · perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang telah hadir dalam acara Rapat Dengar

Documents