DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT …berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1... · Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Rapat Ke : - Sifat Rapat : Terbuka Dengan

73

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun Sidang : 2010 – 2011

Masa Persidangan : IV

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker)

Rapat Ke : -

Sifat Rapat : Terbuka

Dengan : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM

Hari / Tanggal : Senin, 23 Mei 2011

Pukul : 11.00 WIB – Selesai

Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara)

Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI

Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI

Acara : 1. Penyampaian Pengantar Fraksi-Fraksi atas DIM RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Penyerahan Kompilasi DIM Fraksi-Fraksi RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Komisi II DPR RI kepada Pemerintah;

Anggota : 38 dari 50 orang Anggota Komisi II DPR RI

12 orang Ijin

Nama Anggota :

Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. H. Chairuman Harahap, SH.,MH 2. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat : Fraksi Persatuan Pembangunan : 4. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 31. Dr. AW. Thalib, M.Si

74

5. Drs. Ramadhan Pohan, MIS 6. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 7. Sutjipto, SH.,M.Kn 8. Ignatius Moelyono 9. Gede Pasek Suardika, SH.,MH 10. Paula Sinjal, SH 11. Rusminiati, SH 12. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 13. Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd 14. Drs. Abdul Gafar Patappe

32. Drs. H. Nu’man Abdul Hakim

Fraksi Partai Golkar : Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 15. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 16. Nurul Arifin, S.IP, M.Si 17. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus 18. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd 19. Drs. Murad U Nasir, M.Si 20. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si

33. Haraman, M.Si 34. Dra. Hj. Ida Fauziyah 35. Hj. Masitah, S.Ag, M.Pd.I

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Fraksi Partai Gerindra: 21. Dr. Yasonna H Laoly, SH, MH 22. H. Rahadi Zakaria, S.IP, MH 23. Dra. Eddy Mihati, M.Si 24. Zainun Ahmadi

36. Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si 37. Mestariany Habie, SH

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: Fraksi Partai Hanura: 25. Hermanto, SE.,MM 26. Aus Hidayat Nur 27. Agus Purnomo, S.IP 28. Drs. Almuzzamil Yusuf

38. Drs. Akbar Faizal, M.Si

Fraksi Partai Amanat Nasional: 29. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH 30. Drs. H. Fauzan Syai’e

Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. Ganjar Pranowo 2. Drs. H. Djufri 3. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si 4. Dr. M. Idrus Marham 5. Arif Wibowo 6. Drs. Soewarno

7. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.Phill 8. Alexander Litaay 9. TB. Soenmandjaja.SD 10. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si 11. Drs. H. Akhmad Muqowam 12. Miryam Haryani, SE, M.Si

75

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (H. CHAIRUMAN HARAHAP.SH.,MH/F-PG) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dari 17 sekarang sudah 31, ijin 7 terdiri dari 8 fraksi. Dengan demikian sesuai dengan tata tertib DPR telah memenuhi kuorum dengan demikian ijinkanlah saya membuka rapat kita pada hari ini pada jam 11.00 untuk membicarakan tentang RUU Keistimewaan Jogjakarta, rapat saya buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB) Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan Surat Presiden Nomor R99/Presiden/122010 Tanggal 16 Februari 2010, Perihal penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang keistimewaan daerah istimewa Jogjakarta dengan surat tersebut presiden menugaskan Menteri dalam negeri dan Menkumham baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas RUU tersebut, perlu kami sampaikan bahwa rapat kerja hari ini adalah rangkain dari raker pembicaraan TK I pada tanggal 26 Januari dan 2 Februari 2011 yang lalu, serta proses RUU keistimewaan Provinsi DIY yang dimulai dari tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan 30 Maret 2011, dimana acara kita pada saat itu adalah RDP denga para ahli, RDPU dan kunjungan kerja ke DIY, oleh karena itu kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara Raker kita pada hari ini yaitu: Pertama penyampaian pengantar fraksi-fraksi atas daftar invetarisasi masalah DIM RUUK DIY, kedua penyerahan komfilasi DIM fraksi-fraksi RUUK DIY kepada pemerintah dan ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian pengantar atas daftar inventaris masalah DIM RUUK DIY dimulai dari Fraksi Partai Demokrat, silahkan F-PD/DRS. ABDUL GAFAR PATTAPE: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Pimpinan Komisi II, yang kami hormati Bapak Menteri, Menteri Hukum dan HAM, perkenakan kami dari Fraksi Partai Demokrat pada Komisi II DPR RI ini menyampaikan pengantar sebagai berikut; setelah membaca naskah rencana Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keistimewaan Derah Istimewa Jogjakarta dan mempertimbangkan secara konfrehensif landasan hukum maupun landasan sosial politik terhadap RUUK DIY yang diserahkan oleh pemerintah sebagai berikut: Yang pertama, atas dasar konstitusi atau UUD 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan yang ketiga PP 78, keempat Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah lainnya, yang kelima aspirasi raja-raja senusantara, pada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR RI. Yang keenam aspirasi rakyat provinsi DIY yang ketujuh aspirasi rakyat daerah-daerah di Indonesia melalui kunjungan kerja Komisi II dan kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI Komisi II. Yang kedelapan pandangan dan pendapat pakar-pakar ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, sejarawan dan

76

budayawan baik dalam rapat-rapat dengar pendapat umum maupun melalui masmedia. Yang kesembilan, kondisi objektif NKRI dasar hukum dan dasar sosial politik tersebut menjadi bahan perhatian dari pada Fraksi Partai Demokrat didalam mengkaji RUU sehingga itu merupakan penilaian yang sangat konfrehensif terhadap RUU tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan ini menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUUK DIY kepada pemerintah melalui Mendagri untuk menjadi bahan pertimbangan didalam melengkapi dan menyepurnakan Undang-Undang Republik Indonesia tentang keistimewaan provinsi DIY untuk kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Demikian penyampaian kami, Fraksi Partai Demokrat DPR RI semoga Allah SWT memberikan ridho dan rahmatnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta 23 Mei 2011 Foksi II Adbdul Ghafar Wakil Ketua Terima kasih KETUA RAPAT : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih setelah menyampaikan pandangan Fraksi atau DIM dari Fraksi Demokrat, saya persilahkan dari Fraksi Partai Golkar. F-PG/DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.SI : Terima kasih Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua.

Pengantar Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI. Atas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah

Istimewa Jogjakarta Disampaikan oleh Taufik Hidayat Nomor Anggota A-236 Yang terhormat Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menkumham, para Anggota DPR dan DPD dan hadirin yang saya muliakan. Ijinkanlah kami atas nama Fraksi Partai Golkar dalam kesempatan yang berbahagia ini mengajak kita semua yang hadir dalam rapat kerja Komisi II ini untuk memanjatkan puji dan syukur pada Allah SWT, karena dengan ijin dan irodahNya lah kita dapat hadir dan mengikuti rapat kerja Komisi II ini untuk mendengarkan pengatar fraksi-fraksi atas DIM RUUK DIY. RUU yang sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati

77

RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta bagi Fraksi Partai Golkar diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel dan efisien, berkenaan dengan itu bagi fraksi partai Golkar membahas RUU ini adalah upaya memberi makna sekaligus penguatan terhadap NKRI sebagai bagian dari amanat konstitusi kita dalam rangka memacukan kehidupan bernegara, menegakan keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Dengan memperhatikan aspek sejarah bergabungnya Jogjakarta dengan Republik Indonesia, aspek yuridis dan perkembangan dinamika masyarakat Jogjakarta hendaknya RUU ini mempu menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Jogjakarta pada khususnya maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya pekenankanlah fraksi partai Golkar memberikan pengantar secara umum atas DIM RUUK DIY, menurut kami terdapat beberapa masalah yang pantas dipertanyakan dan diperlu dikaji secara mendalam diantaranya sebegai berikut: satu mengenai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, fraksi partai Golkar bependapat bahwa hal itu perlu dikaji lebih lanjut dalam pembahasan RUU ini, apakah konsep tersebut merupakan formulasi terbaik di Jogjakarta dalam menjalankan pemerintahan istimewanya, penggunaan nomentelatur gubernur utama dan wakil gubernur utama terkesan rancu sekaligus menunjukan inkonsistensi RUU ini, menemapatkan sutlan dan paku alam sebagai gubenur utama dan wakil gubenur utama juga seakan-akan memposiskan Sultan sebagai pemimpin negara bagian yang mempunyai kewenangan lain, oleh karena itu fraksi Partai Golkar mempertanyakan penggunaan nomentelatur ini. Kedua terhadap tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dirumusan pemerintah menempatkan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama tetapi disisi lain juga memperbolehkan keduanya untuk berkompetisi memperebutkan jabatan gubernur dan wakil gubernur bersama kerabat kesultanan, kerabat pakualaman dan masyarakat umum. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan bukankah dengan tata cara demikian justeru akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik dikalangan kerabat kesultanan dan pakualaman, mengapa pemerintah membuat rumusan yang seolah-olah dapat mengusik ketenangan dan ketenteraman masyarakat Jogjakarta. Ketiga, terhadap pelaksanaan urusan istimewa di bidang pertanahan dan tata ruang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah ada hukum agraria nasional dan Undang-Undang Tentang Tata Ruang, oleh karenanya Fraksi Partao Golkar mempertanyakan kembali mengapa untuk daerah istimewa Jogjakarta dibidang pertanahan dan tata ruang perlu diatur secara khusus dan apa implikasinya jika kesultanan dan kepakualaman ditetapkan sebaga badan hukum. Pimpinan Sidang, saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Para Anggota DPR, DPD dan hadirin yang saya muliakan Demikianlah beberapa inventarisasi masalah yang saling berkait dengan rumusan-rumusan yang lain didalam pasal –pasal dan DIM sehingga menurut fraksi partai Golkar perlu dikaji bersama secara mendalam ketiga hal tersebut mengingat pentingnya Undang-Undang yang mengatur tentang keistimewaan provinsi DIY. Maka Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim

78

menyatakan memahai dan menyetuji agar DIM RUU tentang keistimewaan DIY di bahas lebih lanjut. Semoga Allah memberikani kekuatan iman, ,mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, supaya pembahasan banyak dihadiri oleh anggota nantinya. Billahitaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar, Silahkan, nanti semua DIM akan kita kompilasi sekaligus nanti Pimpinan Komisi II akan menyerahkan, jadi itu belum diumkan tata cara kita tadi, supaya tidak jadi pertanyaan. Tadi Fraksi Partai Demokrat belum menyerahkan itu sudah dianggap menyerahkan dan itu sekaligus Pimpinan Komisi II yang akan menyerahkan. Selanjutnya silahkan dari Fraksi PDI Perjuangan F-PDI PERJUANGAN/DRA. EDDY MIHATI, M.SI: Terima kasih Ketua. Pengantar Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Daftar Inventarisasi Masalah RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Dismapaikan oleh Edy Mihati A- 374. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salah sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Merdeka..! Yang terhormat saudara Pimpinan rapat dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh kuasanya sehingga pada kesempatan ini pembahasan RUUK DIY dapat bergerak maju yakni memasuki tahap penyampaian pengantar fraksi-fraksi atas DIM RUUK DIY. Saudara Pimpinan dan Anggota. Saudara Menteri dan hadirin yang mulia. Ditengah besarnya harapan publik khususnya masyarakat Jogjakarta tentang perlunya Undang-Undang yang akan semakin memperkokoh eksistensi keistimewaan DIY dalam NKRI, maka sudah seharusnya menjadi kesadaran bersama semua pihak khususnya pemerintah bersama DPR agar secepatnya menyelesaikan pembahasan RUUK DIY, mewakili harapan publik khususnya masyarakat DIY, Fraksi PDI Perjuangan merasa kecewa dengan pemerintah yang pada awal Mei 2011 lalu mewacanakan perpanjangan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI untuk dua tahun kedepan sampai 2013. Wacana tersebut kontraproduktif dengan upaya pembahasan RUUK DIY yang hampir 7 Tahun belum terselesaikan, bahkan kebijakan memperpanjang kembali masa jabatan

79

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY juga terlalu dini, mengingat jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa perpanjangan sebelumnya baru akan berakhri pada Oktober 2011. Dengan demikian patut dipertanyakan komiten dan I’tikad pemerintah dalam upaya mempercepat pembahasan RUK DIY. Pemerintah terkesan membuka ruang untuk mengulur waktu menyelesaikan RUUK DIY. Menurut Fraksi PDI Perjuangan terkait jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY biarlah menjadi bagian pembahasan RUUK DIY yang akan mengaturnya sebagaimana harapan yang telah diberikan oleh rakyat DIY selama ini untuk segera menyelesaikan pembahasan RUUK DIY sehingga semua pihak tetap termotivasi untuk menyelesaikan pembahasan RUUK DIY dan dapat diundangkan menjadi Undang-Undang sebelum oktober 2011. Saudara Pimpinan dan Anggota, saudara Menteri beserta hadirin yang mulia Pada kesempatan yang mulia ini Fraksi PDI Perjuangan ingin menegaskan kembali bahwa ciri pokok keistimewaan tetap terletak pada keunikan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni masing-masing dijabat oleh Sultan dan Paku alam yang sedang bertahata melalui mekansime penetapan dan bertanggungjawab langsung ke pada Presiden Republik Indonesia. Konsitensi atas pengakuan dan penghormatan terhadap keitimewaan inilah dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan harus menjadi roh pengaturan konfrehensif mengenai substansi keistimewaan lainnya. Pada posisi itulah Fraksi PDI Perjuangan sependapat agar RUUK DIY inisiatif pemerintah dibahas lebih lanjut dan dilakukan penyempurnaan. DPR sebagai wakil rakyat khususnya Fraksi PDI Perjuangan yang medapatkan kepercayaan masyarakat Jogjakarta secara mayoritas akan tetap berpihak kepada keputusan mayoritas rakyat Jogjakarta tersebut khususnya pada aspek substansi keistimewaan yang diperjuangkan menurut Fraksi PDI Perjuangan selaras dengan falsafah pancasila dan konstitusi UUD 1945, dan tidak mencederai tatanan NKRI. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada berbagai putusan yang menguji konstitusional beberapa ketentuan Undang-Undang yang berlaku, didaerah khusus atau istimewa terhadap UUD 1945 seperti Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota kesatuan republik Indonesia dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, memberikan gambaran konfrehensif terhadap makna kekhususan atau keistimewaan daerah menurut UUD 1945, diantaranya yang dipandang relevan dengan pengaturan keistimewaan DIY adalah putusan MK Nomor 11/PUU/VI/2008 dan putusan MK Nomor 116/PU/VII/2009. Oleh karena itu diperlukan kejujuran bersama seluruh elemen bangsa bahwa susunan asli beserta simbul kulturalnya dan hak-haknya asal-asul sebagai keistimewaan DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY hanya tinggal jabatan Sultan dan Paku Alaman yang menjelma menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sebutan gubernur dan wakil gubernur. Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah tidak hanya menjadi penyelenggara pemerintah akan tetapi secara khusus menjabat dengan mekanisme penetapan sebagai bentuk kekuatan kultural yang menjadikan DIY sebagai daerah yang istimewa. Sangat tidak adil jika dibanding dengan daerah lain yang juga mendapat dikap khusus atau keistimewaan. Saudara Pimpinan dan Anggota

80

Saudara Menteri dan hadirin yang mulia Dari berbagai uraian sebagaimana dikemukakan diatas maka melalui DIM atas RUUK DIY yang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan pada kesimpulan bahwa sekitar 90 persen materi RUUK DIY masih perlu dilakukan penyempurnaan dengan rincian 60 persen berupa perubahan substansi, 10 persen penambahan substansi baru, 10 persen substansi perlu dihapus dan 10 persen perubahan redaksi. Beberapa substansi perubahan tersebut diantaranya: satu perubahan judul RUUK DIY menjadi RUU Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai daerah setingkat Provinsi. Kedua, Paugeran kesultanan ngayogyakarta hadiningrat selanjutnya disebut paugeran kesultanan sebagai peraturan dan kebiasaan yang berlaku dikesultanan menjadi norma dalam RUUK DIY. Demikain dengan Paugeran kadipaten Paku Alamanan selanjutnya disebut Paugeran Paku Alaman sebagai peraturan dan kebiasaan yang berlaku dilingkungan Paku Alaman. Ketiga, menghapus nomentelatur Gubernur Utama atau Wakil Gubernur Utama beserta norma terkait yang ada didalam RUUK DIY. Keempat, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY disesuaikan dengan ketentuan pasal 226 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merujuk penjelasan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan ketentuan Pasal 91 hurup B Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1974 untuk selanjutnya dimasukan menjadi norma dalam RUUK DIY. Saudara Pimpinan dan Anggota, saudara Menteri dan hadirin yang mulia Demikian pengantar Fraksi PDI Perjuangan atas DIM RUUK DIY yang disampaikan DIM selengkapnya yang telah diserahkan pada kesempatan sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengantar ini. Fraksi PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menerima masukan yang berkembang, sekiranya selama pembahasan masih diperlukan perubahan terhadap DIM yang ada maka Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan surat secara resmi terkait perubahan dimaksud namun tidak akan merubah posisi dan keberpihakan Fraksi PDI Perjuangan khususnya pada keputusan mayoritas rakyat daerah Jogjakarta. Sekian dan terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti Shanti Om Merdeka..! Pimpinan FOKSI II PDI Perjuangan DPR RI Ketua Arif Wibowo. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pengantar untuk DIM nya, DIM nya nanti akan diserahkan secara bersamaan. Selanjutnya saya minta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, silahkan

81

F-PKS/HERMANTO, SE.,MM: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Pimpinan Komisi II dan Anggota Komisi II. Mendagri beserta jajarannya. Menkumham beserta jajarannya. Berikut ini kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tentang RUUK DIY. Setelah melalui proses berbaga dengar pendapat dengan pihak-pihak yang relevan dan terkait, untuk membahas masukan-masukan, pendapat-pendapat tentang RUUK DIY ini yaitu Gubernur sekaligus Sultan Hamangkubuwono Komisi VII DIY, pakar hukum tata negara, pakar hukum pertanahan, pakar sosiologis, pakar sejarah, para akademisi Universitas Gajah Mada dan juga Universitas Indonesia, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada baik di daerah Jogjakarta maupun di Jakarta ini. Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu adanya pembahasan lebih lanjut dan mendalam menyangkut masalah-masalah krusial tentang keistimewaan DIY Jogjakarta. Krusial itu mencakup masalah tentang tata cara pengisian kepala daerah, tanah, dan juga termasuk sosial budaya yang berlaku didaerah istimewa Jogjakarta. Untuk itu pembahasan ini untuk tercapainnya RUUK DIY yang dapat disepakati dan dapat memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan baik bagi masyarakat Jogjakarta khususnya maupun bagi bangsa Indonesia umumnya dengan prinsip tetap menjaga NKRI. Maka berdasarkan berbagai proses tersebut mengingat seluruh DIM PKS sudah kami selesaikan, maka F-PKS siap untuk membahas lebih lanjut RUUK DIY ini bersama pemerintah. Demikian. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Silahkan dari Fraksi Amanat Nasional. F-PAN/ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH: Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera. Pandangan Fraksi Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, dibacakan oleh : Chairul Naim, SH.MH. Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat dan rekan-rekan Anggota Komisi II. Saudara Menteri dalam negeri republik Indonesia. Saudara Menkumham yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur masrilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan taufiq dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas sebagai anggota

82

dewan untuk bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. UUD 1945 Pasal 18 B mengamanatkan bahwa satu, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal tersebut diatas keistimewaan bagi daerah DIY sudah selayaknya diakui dan dilindungi dengan landasan yang kuat berupa Undang-Undang. Mengenai sebagian perspektif yang mengkotradiksikan antara unsur-unsur dalam keistimewaan dengan demokrasi, Fraksi PAN telah melakukan kajin secara mendalam, Fraksi PAN memandang bahwa keduanya bisa seiring, sejalan sehingga menjadi pelengkap khasanah pelengkap kekayaan NKRI dalam kontek sosial budaya dan politik nasional. Keistimewaan Jogjakarta patut diberikan dalam sistem demokrasi yang selama ini telah berjalan, dalam kontek tersebut keistimewaan untuk Jogjakarta sesungguhnya merupakan implementasi sistem pemerintaha demokratis disatu sisi dan disisi lain mengakomodasi tradisi lokal. Sistem demokrasi sesunggunnya adalah merupakan implementasi sistem pemerintahan demokrastis di satu sisi, dan di sisi lain mengakodasi tradisi lokal. Sistem demokrasi sesungguhnya adalah sistem politik yang dalam sejarah perkembangannya sangat lentur dan senantiasa sangat menyesuaikan dengan dinamika jaman, karena itu mengakomodasi hal-hal istimewa di Jogjakarta dalam tatanan integral sistem politik demokratis Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu wujud demokrasi yang khas ala Indonesia dan sebagai sebuah negara bangsa yang besar kita harus memiliki kepercayaan diri untuk menunjukan bahwa konsep dan praktek demokrasi yang mengakomidasi tradisi lokal tersebut adalah konsep dan praktek yang cocok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Anggota Dewan, Bapak Menteri yang kami hormati. Fraksi PAN ingin menempatkan Sri Sultan sebagai sosok panutan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat khsusunya di Jogjakarta, baik secara moral maupun spiritual, karena itu Fraksi PAN mengajukan penegasan gelar Sri Sultan HB Senopati Ing Ngalaga Khalifatullah Abdurrahman Sayyidin Padanatagama Ingnagari Ngayogyakarta Hadingingrat. (maaf kalau ada kekeliruan bahasa). Dalam kontek ini Sri Sultan adalah simbol pribadi yang harus dijadikan suriteladan baik dalam kontek kehidupan sosial, politik dan juga pengamalan ajaran agama, dan gelar ini memiliki landasan hostoris yang kuat, karena Pangeran Mangkubumi yang merupakan Sultan pertama di Keraton Jogjakarta telah menggunakan gelar yang sama, yakni Kanjeng Sultan Hamangkubuwono Seno Pani Ingalaga Abdurahman Sayyidin Khalifatullah Ingayogyajarta Hadiningrat, Ingkang Jumeneng. Nuwun sewu. Keteladanan pribadi Sultan tersebut tentu saja memerlukan kematangan karena itu Fraksi PAN mengajukan syarat bahwa untuk menjadi Sultan haruslah berusia paling rendah 40 Tahun, dalam menentukan usia minimal ini Fraksi PAN berpijak pada fakta sejarah bahwa para rasul mendapatkan tugas mendapatkan risalah pada usia 40 Tahun, dalam usia inilah seorang rasul

83

dipandang memiliki kematangan untuk membina umat menuju kepada tatanan kehidupan yang lebih baik, dengan menjadi Uswatun Hasanah. Dengan kematangan itu Fraksi PAN berharap Kangjeng Sultan merupakan pribadi yang benar-benar mampu memerankan tugas dan fungsi dalam menjaga keberlanjutan budaya Adiluhung yang telah menjadi kesejatian Jogjakarta. Bapak Menteri dan Para Pimpinan Anggota Dewan Yang Terhormat Agar Sri Sultan dan juga Sri Paku alam dapat mengayomi seluruh rakyat Jogjakarta maka Fraksi PAN berpandangan bahwa keduanya harus terbebas dari kepentingan kelompok tertentu, karena itu dalam kontek ini Fraksi PAN mengajukan syarat Sri Sultan dan Sri Paku alam tidak menjadi anggota dan atau perngurus partai politik. Keberadaan Sri Sultan dan Sri Paku Alam merupakan sesuatu yang logis, sebab keduanya harus memiliki kedekatan yang sama dengan seluruh partai-partai politik yang ada untuk bersama-sama membangun DIY. Dalam kontek ini mekanisme penetapan Sri Sultan HB dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bisa diakomodasi. Memang masih terdapat berbagai perbedaan perspektif mengenai keistimewaan Jogjakarta, perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya merupakan hal yang biasa yang semuanya muncul justeru karena keinginan untuk memberikan posisi yang selayaknya sebagai daerah istimewa kepada Jogjakarta dalam integritas NKRI. Karena itu agar dilahirkan konsepsi keistimewaan yang benar-benar cocok untuk di DIY, maka Fraksi PAN berharap kepada seluruh Fraksi yang ada untuk melakukan kontemplasi dan kajian mendalam mengenaui seluk beluk Jogjakarta dengan konsespi yang tepat maka Undang-Undang ini nantikan akan menjadi salah satu perangkat untuk menjunjung tinggi budaya sendiri sehingga harkat dan martabat bangsa akan terangkat dimata masyarakat dunia. Berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut diatas Fraksi PAN DPR RI menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUUK DIY. Demikian pandangan Fraksi PAN DPR RI kami sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapakan terima kasih Billahitaufiq wal hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fraksi Partai Amanat Nasional, Catur Sapto Edy Ketua, Ir.H.Teguh Juwarno. Msi sekretaris KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi PAN, karena beliau ini dari daerah pemilihan Jambi Pak, jadi perlu Nuwun sewu. Silahkan lebih lanjut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan F-PPP/DR. A.W THALIB, M.SI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II Yang terhormat Mendagri beserta seluruh jajarannya. Menkumham dan jajarannya dan hadirin sekalian yang kami hormati.

84

Perkenankan kami menyampaikan pandangan Frksi Persatuan Pembangunan atas RUUK DIY. Setelah mengamati proses pembahasan RUU ini yang tentunya bagi Komisi II ini adalah merupakan satu tugas yang belum selesai untuk dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah dan disamping itu tentunya masyarakat yang ada di provinsi DIY pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sedang mannti kehadiran dari pada RUU ini menjadi Undang-Undang. Dalam kesempatan ini Fraksi PPP sebagaimana juga yang telah disampaikan dalam beberapa pandangan sebelumnya bahkan telah diserahkan dalam bentuk DIM yang telah diserahkan ke Sekretariat dimana beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian didalam pembahasa RUU sebelum menjadi satu Undang-Undang. Yang pertama yang berkaitan dengan kedudukan daripada Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai Wakuil Gubernur Utama Provinsi DIY ini perlu dilakukan kajian yang lebih khusu yang lebih dalam karena ini berkaitan dengan kedudukan sejarah historis ataupun tentunya dari sisi nilai-nilai yang berkembang dari masyarakat yang ada di Provinsi DIY. Keinginan-keinginan masyarakat yang ada di Provinsi ini perlu mendapatkan perhatian utama sehingga tidak terjadi benturan ketika ini menjadi satu Undang-Undang yang diberlakukan dan tetap dalam satu bingkai dan semangat NKRI, kami menmyadari bahwa penetapan seorang Gubernur mungkin jauh dari aspek demokratis tetap mungkin juga bahwa penetapan yang disetuji penetapan yang dikehendaki oleh masyarakat ini bisa menjadi satu acuan bahwa penetapan juga itu memiliki nilai demokratis sebagaiman dalam pancasila pada sila yang keempat sehingga kita melihat ada tiga bentuk demokrasi, demokrasi secara langsung yang dipilih oleh masyarakat secara langsung, demokrasi melalui perwakilan yang yang ketiga demokrasi melalui permusyawaratan dan yang lebih cocok dalam penerapan untuk DIY ini adalah penerapan demokrasi secara musyawarah sehingga tidak akan terjadi suatu yang mecederai tentunya keinginan-keinginan masyarakat yang ada disana dan juga bisa mengakomodir apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Yang kedua tentunya karena Sri Sultan adalah merupakan aset dari pada seluruh warga dan Sri Sultan adalah milik dari seluruh lapisan masyarakat seyogyanya Sri Sultan tidak berpartai politik tapi dalam posisi yang netral, yang diterima oleh semua kalangan yang ada di Provinsi DIY. Inilah beberapa hal yang menjadi catatan utama dalam DIM Fraksi PPP dan tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa pembahasan ini diterima untuk di tindak lanjuti bersama dan diperdalam bersama semoga menjadi satu Undang-Undang yang diterima oleh semua kalangan, semua pihak. Terima kasih. Billahitafiq Walhidayah Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi PPP, Sekarang kita kepada minta pandangan Fraksi PKB, silahkan F-PKB/ABDUL MALIK HARAMAIN, M.SI: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

85

Kepada yang terhormat Pimpinan Komisi II. Yang terhormat Mendagri dan Menkumham. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita bisa bertemu dan membahas satu persoala penting yaitu RUUK DIY yang kedua kalinya. Shalawat serta salam marilah kita selalu kita curahkan pada nabi besar nabi Muhammad SAW yang ketiga kalinya terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan yang telah memberikan kepada kami Frkasi PKB untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar tentang pembahasan RUUK DIY ... F-GERINDRA/DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.SI: ..................

Jakarta, 23 Mei 2011 a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

Ttd. ARINI WIJAYANTI, SH.,MH.

19710518 199803 2 010

86

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun Sidang : 2010 – 2011 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Kerja Rapat Ke : - Sifat Rapat : Terbuka Dengan : Hari / Tanggal : 23 Mei 2011 Pukul : - Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : - Anggota : dari 49 orang Anggota Komisi II DPR RI

orang Ijin Nama Anggota :

Pimpinan Komisi II DPR RI :

1. H. Chairuman Harahap, SH.,MH 2. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo 4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat :

5. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 6. Drs. H. Djufri 7. Rusminiati, SH 8. Drs. H. Amrun Daulay, MM 9. Ignatius Moelyono

87

10. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 11. Muslim, SH 12. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 13. Drs. Abdul Gafar Patappe Fraksi Partai Golkar : 14. Nurul Arifin, S.IP, M.Si 15. Drs. Murad U Nasir, M.Si 16. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd 17. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si 18. Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 19. Dr. Yasonna H Laoly, SH, MH 20. H. Rahadi Zakaria, S.IP, MH 21. Arif Wibowo 22. Vanda Sarundajang 23. Budiman Sudjatmiko, MSc, M.Phill 24. Alexander Litaay Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 25. Agus Purnomo, S.IP 26. Hermanto, SE.,MM 27. Drs. Almuzzamil Yusuf Fraksi Partai Amanat Nasional: 28. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si 29. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH 30. Drs. H. Fauzan Syai’e Fraksi Persatuan Pembangunan : - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :

31. Abdul Malik Haraman, M.Si

32. Dra. Hj. Ida Fauziyah Fraksi Partai Gerindra:

33. Mestariany Habie, SH

34. Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si Fraksi Partai Hanura:

35. Drs. Akbar Faizal, M.Si

36. Miryam Haryani, SE, M.Si

88

KETUA RAPAT : Dari 17 (tujuh belas) sekarang sudah 31 (tiga puluh satu). Izin 7 (tujuh), terdiri dari 8 (delapan)

fraksi. Dengan demikian sesuai dengan DPR telah memenuhi korum. Dengan demikian izinkanlah saya membuka rapat kita pada hari ini pada jam 11.00 untuk membicarakan tentang Rancangan Undang-undang Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat saya buka. KETOK PALU : 1 KALI

(Rapat dibuka pukul : 11.00 WIB) Bapak dan Ibu sekalian, Sesuai dengan Surat Presiden Nomor R.99/Presiden/12/2010 tanggal 16 Desember 2010,

perihal : Penunjukkan wakil untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan surat Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Perlu kami sampaikan, bahwa rapat kerja hari ini adalah rangkaian dari rapat kerja pembicaraan tingkat satu pada tanggal 26 Januari dan 2 Pebruari 2011 yang lalu, serta proses pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimulai dari tanggal 7 Pebruari 2011 sampai dengan 30 Maret 2011., dimana acara kita pada saat itu adalah rapat dengar pendapat dengan para ahli, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu kami akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja kita pada hari ini, yaitu : 1. Penyampaian pengantar fraksi-fraksi atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Penyerahan kompilasi DIM fraksi-fraksi RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta kepada Pemerintah; dan 3. Penutup.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian pengantar atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimulai dari tentu fraksi yang paling banyak anggotanya, Fraksi Partai Demokrat.

Silakan. F-PD / A. G. PATAPPE : Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh Bapak Pimpinan Komisi II yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Hukum dan HAM,

89

Perkenankan kami dari Fraksi Partai Demokrat pada Komisi II DPR RI ini menyampaikan pengantar kata sebagai berikut :

Setelah membaca naskah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mempertimbangkan secara komprehensif landasan hukum maupun landasan sosial politik terhadap Rancangan Undang-undang Keistimewaan Jojgja yang diserahkan oleh Pemerintah sebagai berikut :

Yang pertama, atas dasar konstitusi atau Undang-undang Dasar Tahun 1945; Yang kedua, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Yang ketiga, PP 78; Keempat, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah lainnya; Yang kelima, aspirasi raja-raja se-Nusantara pada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR Republik Indonesia; Yang keenam, aspirasi rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Yang ketujuh, aspirasi rakyat daerah-daerah di Indonesia melalui kunjungan kerja Komisi II dan juga kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI Komisi II; Yang kedelapan, pandangan dan pendapat pakar-pakar ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, sejarawan, dan budayawan, baik dalam rapat-rapat dengar pendapat umum maupun melalui mass media; Yang kesembilan, kondisi obyektif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum dan dasar politik tersebut menjadi bahan perhatian daripada Fraksi Partai Demokrat di dalam mengkaji Rancangan Undang-undang, sehingga itu merupakan penilaian yang sangat komprehensif terhadap RUU tersebut. Maka Fraksi Partai Demokrat DPR RI dengan ini menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam melengkapi dan menyempurnakan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian menjadi Undang-undang Republik Indonesia.

Demikian Penyampaian kami Fraksi Partai Demokrat DPR RI, semoga Allah Subhaanahuata’aala memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

KETUA RAPAT : Wa’alaikumsalaam Warohmatullaahi Wabarokaatuh. F-PD / A. G. PATAPPE : Jakarta, 23 Mei 2011. Poksi II Abdul Gafar (Wakil Ketua). Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih.

90

Setelah menyampaikan pandangan fraksi atau DIM dari Fraksi Partai Demokrat, sekarang saya persilakan dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG / TAUFIK HIDAYAT : Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua. Pengantar Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI

atas Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang

tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disampaikan oleh Taufik Hidayat Nomor Anggota A-236.

Yang terhormat Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Para Anggota DPR, Anggota DPD, dan Hadirin yang saya muliakan. Izinkanlah kami atas nama Fraksi Partai Golongan Karya dalam kesempatan yang berbahagia

ini mengajak kita semua yang hadir dalam rapat kerja Komisi II ini untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhaanahuta’aala, karena dengan izin dan iradat-Nyalah kita dapat hadir dan mengikuti rapat kerja Komisi II ini untuk mendengarkan pengantar fraksi-fraksi atas Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU yang sangat dinantikan oleh masyarakat Jogjakarta khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Fraksi Partai Golkar

diposisikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efisien. Berkenaan dengan itu, bagi Fraksi Partai Golkar membahas RUU ini adalah upaya memberi makna sekaligus penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari amanat konstitusi kita dalam rangka memajukan kehidupan bernegara, menegakkan keadilan dan kesejahteraan Indonesia.

Dengan memperhatikan aspek sejarah bergabungnya Jogjakarta dengan Republik Indonesia, aspek yuridis, dan perkembangan dinamika masyarakat Jogjakarta, hendaknya RUU ini mampu menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat Jogjakarta pada khususnya maupun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, perkenankanlah Fraksi Partai Golkar memberikan pengantar secara umum atas DIM RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut kami terdapat beberapa masalah yang pantas dipertanyakan dan perlu dikaji secara mendalam, diantaranya adalah sebagai berikut :

91

1. Mengenai gubernur utama dan wakil gubernur utama.

Fraksi Partai Golkar berpendapat, bahwa hal itu perlu dikaji lebih lanjut dalam pembahasan RUU ini. Apakah konsep tersebut merupakan formulasi terbaik bagi Jogjakarta dalam menjalankan pemerintahan istimewanya. Penggunaan nomenklatur ‘gubernur utama dan wakil gubernur utama’ terkesan rancu sekaligus menunjukkan inkonsistensi RUU ini. Menempatkan Sultan dan Pakualam sebagai ‘gubernur utama dan wakil gubernur utama’ juga seakan-akan memposisikan Sultan sebagai pemimpin negara bagian yang mempunyai kewenangan lain. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mempertanyakan penggunaan nomenklatur ini.

2. Terhadap tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. DIM rumusan Pemerintah menempatan Sultan dan Pakualam sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama, tetapi disisi lain juga memperbolehkan keduanya untuk berkompetisi memperebutkan jabatan gubernur dan wakil gubernur bersama kerabat kesultanan, kerabat pakualaman, dan masyarakat umum Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, bukankah dengan tata cara demikian justru akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik dikalangan kerabat kesultanan dan pakualaman. Mengapa Pemerintah membuat rumusan yang seolah-olah dapat mengusik ketenangan dan ketentraman masyarakat Jogjakarta.

3. Terhadap pelaksanaan urusan istimewa di bidang pertanahan dan tata ruang. Telah kita ketahui bersama, bahwa saat ini sudah ada Hukum Agraria Nasional and Undang-undang tentang Tata Ruang. Oleh karenanya Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kembali, mengapa untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pertanahan dan tata ruang perlu diatur secara khusus, dan apa implikasinya jika kesultanan dan pakualaman ditetapkan sebagai badan hukum.

Pimpinan Sidang, Saudara Meteri Dalam Negeri, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Para Anggota DPR, Anggota DPD, dan Hadirin yang saya muliakan. Demikianlah beberapa inventarisasi masalah yang saling berkait dengan rumusan-rumusan

yang lain di dalam pasal-pasal dan Daftar Inventarisasi Masalah, sehingga menurut Fraksi Partai Golkar perlu dikaji bersama secara mendalam ketiga hal tersebut. Mengingat pentingnya undang-undang yang mengatur tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaanirrohiim menyatakan : ‘Memahami dan menyetujui agar DIM RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas lebih lanjut. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, supaya pembahasan banyak dihadiri oleh anggota nantinya.

Billaahitaufiq Wal Hidayaah

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

92

F-PG / TAUFIK HIDAYAT : ………dan dalam menjalankan tugas dan fungsi kita dengan sebaik-baiknya, supaya

pembahasan banyak dihadiri oleh anggota nantinya. Billaahitaufiq Wal Hidayaah

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh KETUA RAPAT : Wa’alaikumsalaam Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar. Nanti semua DIM sudah akan kita kompilasi, sekaligus nanti Pimpinan Komisi II akan

menyerahkan. Tadi belum diumumkan tata cara kita, supaya jangan menjadi pertanyaan. Kalau tadi Fraksi Partai Demokrat belum menyerahkan, itu sudah dianggap menyerahkan. Nanti sekaligus Pimpinan Komisi II yang akan menyerahkan.

Selanjutnya silakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. F-PDIP / EDDY MIHATI : Terima kasih Ketua.

Pengantar Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Atas Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-undang

Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Disampaikan oleh : Eddy Mihati (A-374) Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua. Hom Swastiastu Merdeka !!! Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya, Hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadlirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh kuasa-Nya sehingga pada

kesempatan ini pembahasan RUU KDIY dapat bergerak maju, yakni memasuki tahapan penyampaian pengantar fraksi-fraksi atas DIM RUU KDIY.

Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserat Hadirin yang mulia,

93

Di tengah besarnya harapan publik, khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perlunya undang-undang yang akan semakin memperkokoh eksistensi keistimewaan DIY dalam NKRI, maka sudah seharusnya menjadi kesadaran bersama semua pihak, khususnya Pemerintah bersama DPR, agar secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU KDIY.

Mewakili public, khususnya masyarakat DIY, Fraksi PDI Perjuangan merasa kecewa dengan Pemerintah, yang pada awal Mei 2011 lalu mewacanakan perpanjangan jabatan gubernur/wakil gubernur DIY untuk 2 (dua) tahun ke depan sampai 2013. Wacana tersebut kontra produktif dengan upaya mempercepat pembahasan RUU KDIY yang hampir 7 (tujuh) tahun belum terselesaikan. Bahkan kebijakan memperpanjang kembali masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur DIY juga terlalu dini, mengingat jabatan Gubernur/Wakil Gubernur DIY masa perpanjangan sebelumnya baru akan berakhir pada Oktober 2011. Dengan demikian patut dipertanyakan komitmen dan I’tikad Pemerintah dalam upaya mempercepat pembahasan RUU KDIY. Pemerintah terkesan membuka ruang untuk mengulur waktu menyelesaikan RUU KDIY.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, terkait jabatan Gubernur/Wakil Gubernur DIY biarlah menjadi bagian pembahasan RUU KDIY yang akan mengaturnya sebagaimana harapan yang telah diberikan oleh rakyat DIY selama ini untuk segera menyelesaikan Pembahasan RUU KDIY sehingga semua pihak tetap termotivasi untuk menyelesaikan pembahasan RUU KDIY dan dapat diundangkan menjadi undang-undang sebelum Oktober 2011.

Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia, Pada kesempatan yang mulia ini Fraksi PDI Perjuangan ingin menegaskan kembali bahwa ciri

pokok keistimewaan DIY tetap terletak pada keunikan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni masing-masing dijabat oleh Sultan dan Pakualam yang sedang bertahta melalui mekanisme penetapan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Konsistensi atas pengakuan dan penghormatan terhadap keistimewaan inilah dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan harus menjadi roh pengaturan lebih komprehensif mengenai substansi keistimewaan lainnya. Pada posisi itulah Fraksi PDI Perjuangan sependapat agar RUU KDIY inisiatif Pemerintah dibahas lebih lanjut dan dilakukan penyempurnaan.

DPR sebagai wakil rakyat, khususnya Fraksi PDI Perjuangan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat Jogjakarta secara mayoritas akan tetap berpihak kepada keputusan mayoritas rakyat Jogjakarta. Sikap, posisi, dan keberpihakan pada keputusan mayoritas rakyat Jogjakarta tersebut, khususnya pada aspek substansi keistimewaan yang diperjuangkan, menurut Fraksi PDI Perjuangan selaras dengan falsafah Pancasila, konstitusi Undang-undang Dasar 1945, dan tidak mencederai tatanan NKRI. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada berbagai putusan yang menguji konstitusionalitas beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku di daerah khusus atau istimewa terhadap Undang-undang Dasar 1945, seperti Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

94

sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-undang Pemerintahan Aceh, memberikan gambaran komprehensif terhadap makna kekhususan atau keistimewaan daerah menurut Undang-undang Dasar 1945.

Diantaranya yang dipandang relevan dengan pengaturan DIY adalah Putusan MK Nomor 11/PUUVI/2008 dan Putusan MK Nomor 116/PUVII/2009. Oleh karena itu diperlukan kejujuran bersama seluruh elemen bangsa bahwa susunan asli beserta simbol kulturalnya dan hak-hak asal-usul sebagai keistimewaan DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY hanya tinggal jabatan Sultan dan Pakualaman yang menjelma menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sebutan gubernur dan wakil gubernur.

Sultan dan Pakualam sebagai kepala daerah tidak hanya menjadi penyelenggara pemerintahan, akan tetapi secara khusus menjabat dengan mekanisme penetapan sebagai bentuk kekuatan kultural yang menjadikan DIY sebagai daerah yang istimewa. Sangat tidak adil jika disbanding dengan dengan daerah lain yang juga mendapat sifat khusus atau keistimewaan.

Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia, Dari berbagai uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka melalui DIM atas RUU KDIY

yang telah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan pada kesimpulan bahwa sekitar 90 persen materi RUU KDIY masih perlu dilakukan penyempurnaan dengan rincian 60 persen berupa perubahan substansi, 10 persen penambahan substansi baru, 10 baru substansi perlu dihapus, dan 10 persen perubahan redaksi. Beberapa substansi atau perubahan tersebut diantaranya : 1. Perubahan judul RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi RUU

Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah setingkat provinsi. 2. Paugeran kesultanan ngayogyokarto hadiningrat selanjutnya disebut paugeran kesultanan

sebagai peraturan dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan kesultanan menjadi norma dalam RUU KDIY. Demikian halnya paugeran kadipaten pakualaman selanjutnya disebut paugeran

pakualaman sebagai peraturan dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan pakualaman. 3. Menghapus nomenklatur ‘gubernur utama atau wakil gubernur utama’ beserta norma terkait yang

ada dalam RUU KDIY; 4. Tata cara pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur DIY disesuaikan dengan ketentuan Pasal

226 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, merujuk penjelasan Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan ketentuan Pasal 91 huruf b Undang-undang Nomor 55 Tahun 1974, untuk selanjutnya dimasukkan menjadi norma dalam RUU KDIY.

Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri beserta Hadirin yang mulia, Demikian pengantar Fraksi PDI Perjuangan atas DIM RUU KDIY yang disampaikan. DIM

selengkapnya yang telah diserahkan pada kesempatan sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengantar ini, Fraksi PDI Perjuangan senantiasa membuka diri untuk menerima

95

berbagai masukan yang berkembang. Sekiranya selama pembahasan masih diperlukan perubahan terhadap DIM yang ada, maka Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan surat secara resmi terkait perubahan dimaksud, namun tidak akan merubah posisi dan keberpihakan Fraksi PDI Perjuangan khususnya pada keputusan mayoritas rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Om santi santi om.

Merdeka !!! Pimpinan Poksi II Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua, Arif Wibowo. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan pengantar untuk DIM nya.

Nanti DIM nya akan diserahkan secara bersamaan. Selanjutnya saya minta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Hermanto. F-PKS / HERMANTO : Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi II dan Anggota Komisi II, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia bersama jajarannya, Berikut ini kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang

Rancangan Undang-undang Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah melalui proses berbagai dengar pendapat dengan pihak-pihak yang relevan dan

terkait untuk membahas masukan-masukan/pendapat-pendapat Rancangan Undang-undang Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Pihak-pihak itu yaitu, gubernur sekaligus Sultan Hamengkubuwono X Daerah Istimewa Yogyakarta, Pakar Hukum Tata Negara, Pakar Hukum Pertanahan, Pakar Sosiologis, Pakar Sejarah, para Akademisi Universitas Gajah Mada dan juga Universitas Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, baik di Daerah Jogjakarta maupun di Jakarta ini.

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu adanya pembahasan lebih lanjut dan mendalam menyangkut masalah-masalah krusial tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Krusial-krusial itu mencakup masalah tentang tata cara pengisian kepala daerah, tanah, dan juga termasuk sosial budaya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu pembahasan ini untuk tercapainya suatu Rancangan Undang-undang Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat disepakati dan dapat memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, baik bagi masyarakat Jogjakarta

96

khususnya maupun bagi bagi bangsa Indonesia umumnya, dengan prinsip tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka berdasarkan berbagai proses tersebut, mengingat seluruh DIM PKS sudah kami selesaikan, PKS menyatakan siap untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-undang Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pemerintah.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh KETUA RAPAT : Wa’alaikumsalaam Warohmatullaahi Wabarokaatuh. Terima kasih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan dari Fraksi Partai Amanat Nasional. F-PAN / CHAIRUL NAIM : Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera. Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI

Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dibacakan oleh : Chairul Naim, SH., MA Pimpinan Komisi II DPR RI yang terhormat dan rekan-rekan Anggota Komisi II, Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang terhormat, Dan para Hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadlirat Allah Subhaanahuata’aala Tuhan Yang Maha

Esa atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Anggota Dewan untuk membuat negara bangsa kita menjadi lebih baik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18.b mengamanatkan, bahwa ‘1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang’.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah selayaknya diakui dan dilindungi dengan landasan yang kuat berupa undang-undang.

Mengenai sebagian perspektif yang mengkontradiksikan antara unsur-unsur dalam keistimewaan Jogjakarta dengan demokrasi, Fraksi PAN telah melakukan kajian secara mendalam. Fraksi PAN memandang bahwa keduanya bisa seiring sejalan sehingga menjadi pelengkap khasanah kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks sosial, budaya, dan politik nasional.

97

Keistimewaan Jogjakarta patut diberikan dalam konteks sistem demokrasi yang selama ini telah berjalan. Dalam konteks tersebut, keistimewaan untuk Jogjakarta sesungguhnya merupakan implementasi sistem pemerintahan demokratis di satu sisi, dan di sisi lain mengakomodasi tradisi lokal.

Sistem demokrasi sesungguhnya adalah sistem politik yang dalam sejarah perkembangannya sangat lentur dan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika zaman. Karena itu, mengakomodasi hal-hal istimewa di Jogjakarta dalam tatanan integral sistem politik demokratis Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu wujud demokrasi yang khas ala Indonesia. Dan sebagai sebuah negara bangsa yang besar, kita harus memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan bahwa konsep dan praktik demokrasi yang mengakomodasi tradisi lokal tersebut adalah konsep dan praktik yang cocok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Anggota Dewan, Bapak Menteri yang kami hormati, Fraksi PAN ingin menempatkan Sri Sultan sebagai sosok panutan dalam seluruh aspek

kehidupan masyarakat, khususnya di Jogjakarta, baik secara moral maupun spiritual. Karena itu Fraksi PAN mengajukan penegasan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalagi Khalifatullah Abdurrahman Sayyidin Panatagama Ing Nagari Ngajogjakarta Hadiningrat. Maaf kalau ada kekeliruan bahasanya. Dalam hal ini Sri Sultan adalah simbol pribadi yang harus dijadikan suri tauladan, baik dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan juga pengamalan ajaran agama. Dan gelar ini memiliki landasan historis yang kuat, karena Pangeran Mangkubumi yang merupakan sultan pertama di Keraton Jogjakarta telah menggunakan gelas yang sama, yakni Kang Jeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ing Ngajogjakarta Hadiningrat Ing Kang Jumeneng Kaping Sepisan. Keteladanan pribadi Sultan tersebut tentu saja memerlukan kematangan, karena itu Fraksi PAN mengajukan syarat bahwa untuk menjadi sultan haruslah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam menentukan usia minimal ini Fraksi PAN berpijak kepada fakta sejarah bahwa para rasul mendapat tugas menjalankan risalah pada usia 40 (empat puluh) tahun. Dalam usia inilah seorang rasul dipandang memiliki kematangan untuk membina umat menuju kepada tatanan kehidupan yang lebih baik dengan menjadi uswatun khasanah. Dengan kematangan itu, Fraksi PAN berharap Kang Jeng Sultan merupakan pribadi yang benar-benar mampu memerankan tugas dan fungsi dalam menjaga keberlanjutan budaya adiluwung yang telah menjadi kesejatian Jogjakarta.

Bapak Menteri dan para Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat, Agar Sri Sultan dan juga Sri Pakualam dapat mengayomi seluruh rakyat Jogjakarta, maka

Fraksi PAN berpandangan bahwa keduanya harus terbebas dari kepentingan kelompok tertentu. Karena itu dalam konteks ini Fraksi PAN mengajukan syarat bahwa Sri Sultan dan juga Sri Pakualam tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Keberadaan Sri Sultan dan Sri Pakualam merupakan sesuatu yang logis, sebab keduanya harus memiliki kedekatan yang sama dengan seluruh partai-partai politik yang ada untuk bersama-

98

sama membangun Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks inilah mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bisa diakomodasi. Memang masih terdapat berbagai perbedaan perspektif mengenai keistimewaan Jogjakarta. Perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya merupakan hal yang biasa yang semuanya muncul justru karena keinginan untuk memberikan posisi yang selayaknya sebagai daerah istimewa kepada Jogjakarta dalam integralitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu agar dilahirkan konsepsi keistimewaan yang benar-benar cocok untuk di Jogjakarta, maka Fraksi PAN berharap kepada seluruh fraksi yang ada untuk melakukan kontemplasi dan kajian mendalam mengenai seluk-beluk Jogjakarta. Dengan konsepsi yang tepat, maka undang-undang ini nantinya akan menjadi salah satu perangkat untuk menjunjung tinggi budaya sendiri sehingga harkat dan martabat bangsa agar terangkat di mata masyarakat dunia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Fraksi PAN DPR RI menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian pandangan Fraksi PAN DPR RI kami sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih.

Billaahitaufiq Wal Hidayaah

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional, Ir. Tjatur Sapto Edhie, MT (Ketua), Ir. H. Teguh

Juwarno, M.Si (Sekretaris). KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Karena Beliau ini dari daerah pemilihan Jambi, jadi perlu nuwun sewu. Silakan lebih lanjut dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. F-PP / A.W. THALIB : Terima kasih. Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II, Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Hukum dan HAM dan juga seluruh jajaran, Para Hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas

Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mengamati perjalanan pembahasan rancangan undang-undang ini, yang tentunya

bagi Komisi II ini adalah merupakan satu tugas yang belum selesai untuk dilaksanakan bersama-sama

99

dengan Pemerintah, dan disamping itu tentunya masyarakat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sedang menanti kehadiran daripada undang-undang ataupun rancangan undang-undang ini menjadi satu undang-undang. Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana yang juga telah disampaikan dalam beberapa pandangan sebelumnya, dan bahkan telah diserahkan dalam bentuk DIM yang telah diserahkan ke sekretariat, dimana beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian di dalam pembahasan rancangan undang-undang sebelum menjadi satu undang-undang.

Yang pertama yang berkaitan dengan kedudukan daripada Sri Sultan dan Sri Pakualam

sebagai Gubernur ataupun Wakil Gubernur Utama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini perlu untuk dilakukan kajian yang lebih khusus/yang lebih dalam, karena ini berkaitan dengan kedudukan secara historis, ataupun tentunya dari sisi nilai-nilai yang berkembang dari masyarakat yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keinginan-keinginan masyarakat yang ada di provinsi ini perlu mendapatkan perhatian utama sehingga tidak terjadi benturan ketika ini menjadi satu undang-undang yang diberlakukan, dan tetap dalam satu bingkai dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami menyadari, bahwa ‘penetapan’ seorang gubernur mungkin jauh dari aspek demokratis. Tetapi mungkin juga bahwa ‘penetapan’ yang disetujui, ‘penetapan’ yang dikehendaki oleh masyarakat, ini bisa menjadi suatu acuan bahwa ‘penetapan’ itu juga memiliki nilai-nilai demokratis, bagaimana dalam Pancasila pada sila yang keempat ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.

Sehingga kita melihat ada tiga bentuk demokrasi. Demokrasi secara langsung, yang dipilih oleh masyarakat secara langsung, demokrasi melalui perwakilan, dan yang ketiga demokrasi melalui permusyawaratan. Dan yang lebih cocok di dalam penerapan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah penerapan demokrasi secara musyawarah, sehingga tidak akan terjadi suatu yang mencederai tentunya keinginan-keinginan masyarakat yang ada disana, dan juga bisa mengakomodir apa yang dikehendaki oleh Pemerintah.

Yang kedua, tentunya karena Sri Sultan adalah merupakan aset daripada seluruh warga, dan juga Sri Sultan adalah milik daripada seluruh lapisan masyarakat, maka seyogyanya Sri Sultan tidak berpartai politik, tetapi dalam posisi yang netral, yang terterima dan diterima oleh semua kalangan yang ada di Provinsi Jogjakarta.

Inilah beberapa hal yang menjadi catatan utama di dalam DIM Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan tentunya dengan mengucapkan Bismillaahirrohmaanirrohiim Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa pembahasan ini diterima untuk ditindaklanjuti bersama dan diperdalam secara bersama, dan semoga menjadi satu undang-undang yang diterima oleh semua kalangan/semua pihak.

Terima kasih. Billaahitaufiq Wal Hidayaah

100

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

KETUA RAPAT : Wa’alaikumsalaam.

Terima kasih dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sekarang kita minta pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. F-KB / A. M. KHARAMAIN : Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Kepada yang terhormat Pimpinan Komisi II, Kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Kepada yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadlirat Allah Subhaanahuta’aala

karena pada hari ini kita bisa bertemu dan membahas satu persoalan penting, yaitu rancangan undang-undang kekhususan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua kalinya shalawat serta salam marilah kita selalu curahkan pada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar tentang pembahasan RUU kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta.

RUU kekhususan DIY ini sebetulnya sudah lama kita bahas, mungkin lima tahun lebih, dan sampai sekarang kita belum putus. Ini disayangkan, karena yang pertama tentu saja tidak hanya kesultanan dan berharap dan menunggu kepastian dari pengesahan RUU ini, tetapi yang lebih penting adalah bahwa masyarakat warga negara Jogjakarta butuh kepastian dan perlu kepastian kapan RUU ini disahkan.

Yang ketiga, saya kira ini juga menjadi catatan kita juga, tidak hanya legislatif, Komisi II, atau Panja, tetapi juga Pemerintah, tentang produktifitas yang hari ini sering kemudian dimunculkan oleh teman-teman, oleh masyarakat, tentang kinerja Anggota Dewan. Karena itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap dan mendorong agar pengesahan atau pembahasan rancangan undang-undang kekhususan ini benar-benar kita upayakan selesai. Kalau bisa lebih cepat lebih baik.

Ada beberapa pasal dan beberapa poin penting yang ingin disampaikan sekedar pengantar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama tentang tawaran posisi yang disampaikan oleh Pemerintah tentang gubernur utama dan wakil gubernur utama. Yang pertama, PKB melihat bahwa posisi gubernur utama dan wakil gubernur utama, dimana Sri Sultan dan Sri Pakualam mendapat posisi itu, sebetulnya secara legalitas, secara konstitusi bermasalah. Yang kedua, posisi gubernur utama dan wakil gubernur utama itu sebetulnya secara otoritas dan wewenang menurut tata pemerintahan juga berpotensi memunculkan konflik. Dan saya kira ini juga tidak dikenal di negara, terutama Negara Indonesia.

Yang kedua, bahwa sikap PKB sejak awal sebetulnya jelas, atas nama sejarah, atas nama kontribusi kesultanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu sampai sekarang

101

PKB minta dan memberikan dorongan agar Sri Sultan dan Sri Pakualam ditetapkan atau diangkat menjadi gubernur dan wakil gubernur dengan beberapa catatan. Yang pertama saya kira keistimewaan politik ini diberikan kepada Sultan dengan alasan sejarah, kontribusi, dan sebagainya, dengan catatan bahwa kita minta kepada Sri Sultan dan Sri Pakualam untuk melepaskan keterkaitan politiknya di partai poiltik apapun dan kelompok kekuatan politik apapun. Ini menarik saya kira sebagai salah satu konsekuensi dari privillage atau keistimewaan politik yang diberikan Pemerintah. Dan saya kira kita sudah ketemu dengan Sultan, dan Beliau tidak masalah. Yang kedua, keistimewaan secara politik ini saya kira juga berkonsekuensi kepada, kita ingin menghormati Sultan, kita ingin menghargai Sultan dan Pakualam sebagai raja, yang dia harus berposisi mengayomi dan berposisi sejajar dengan masyarakat dan kelompok masyarakat apapun, karena itu pemberian keistimewaan politik dengan cara pengangkatan dan penetapan ini sebetulnya juga kita ingin mengokohkan dan memperkuat posisi Sultan dan Pakualam sebagai raja, bagi di DIY maupun di Solo. Yang ketiga adalah keistimewaan politik itu menurut kita juga tidak kemudian berkonsekuensi kepada keistimewaan dalam hukum. PKB sejak awal sudah bersikap bahwa keistimewaan politik yang kita berikan kepada Sultan dengan mekanisme pengangkatan atau penetapan itu tidak berpengaruh terhadap posisi hukum Sultan. Artinya, PKB jelas mengatakan bahwa Sultan tidak punya kekuatan atau tidak punya kekebalan hukum atas persoalan-persoalan yang mungkin akan muncul selanjutnya. Dan saya kira juga Sultan dan Pakualam juga clear dalam persoalan ini.

Yang terakhir, Pimpinan Komisi, kita berharap agar pembahasan RUU KDIY ini tidak memunculkan atau tidak diiringi politisasi yang berlebihan. Kita berharap agar kita kembali ke sejarah, kita kembali kepada kontribusi DIY terhadap NKRI, dan saya kira kita harus bersikap jernih, membahas dengan jernih dan obyektif, karena itu PKB menolak segala upaya politisasi yang berlebihan terhadap pembahasan RUU ini. Karena itu, dengan merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, PKB tidak hanya mendukung/tidak hanya mendorong, bahkan PKB mencoba untuk menyetujui agar rancangan undang-undang ini dibahas. Dan kita berharap agar pembahasan ini segera dituntaskan, dan kita harus punya target untuk itu.

Demikian, Ketua, pengantar pandangan DIM Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wallaahumuafiq Illa Aqquaamitthooriq.

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja’far (Ketua), Hanif Dakiri (Sekretaris). Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan dari Fraksi Gerindra. F-GERINDRA / HARUN AL-RASYID : Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

102

Bapak Mendagri, Menkumham, dan Pimpinan Komisi II yang saya hormati. Sebelum saya membacakan ini, saya bergurau sedikit, disamping sebelah kanan saya, saya

diapit oleh keturunan dari Solo, di sebelah kiri keturunan Sultan Bone, di tengah-tengah Raja Baghdad (Harun Al-Rasyid). Maksudnya, ingin istimewa juga maksudnya.

Betapapun kita akan mencurahkan perhatian pada substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh dan mendalam. Ternyata mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap menjadi fokus perhatian publik. Hal ini karena pengisian jabatan bukan sekedar masalah pembaruan atau pelestarian tatanan demokrasi tingkat lokal, melainkan sudah terkait erat dengan kepentingan politik, baik para elit yang terlibat. Kami berharap soal mekanisme pengisian jabatan tidak dijadikan alat transaksi poiltik dengan menempatkan masalah-masalah keistimewaan lainnya sebagai komoditasnya. Terlebih masalah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat.

Ada beberapa masalah pokok yang menjadi prioritas perhatian kami, Fraksi Gerindra, diantaranya : a. Nama atau judul RUU; b. Kepemimpinan; c. Mekanisme jabatan gubernur dan wakil gubernur; d. Pertanahan dan penataan ruang; e. Institusi kesultanan dan kadipaten; dan f. Pendanaan. 1. Nama dan Judul

Kami mengusulkan nama tersebut menjadi RUU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata ‘provinsi’ dihapus, karena kalau merujuk pada berbagai dokumen historis pada provinsi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta itu terdapat dalam kalimat setingkat dengan provinsi. Justru disinilah letak keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta jika dibanding dengan yang lain. Bahwa secara historis, eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai negara berdaulat dan berdiri sendiri telah eksis terlebih dahulu dibanding dengan Negara Republik Indonesia.

Penggabungan dua negara dalam hal ini bergabungnya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat bersama Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI yang sama-sama berdaulat. Tidak harus meniadakan identitas, salah satunya penghilangan kata ‘provinsi’ dalam RUU Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penegasan terhadap eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam NKRI. 2. Kepemimpinan

Sebagai salah pilar keistimewaan Jogjakarta, keberadaan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam merupakan figur sentral yang menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan dinamika sosial, politik, dan budaya di Jogjakarta. Keberadaan figur tersebut bukan sekedar dalam ranah tradisional, melainkan juga berada dalam kehidupan sosial politik sehari-hari masyarakat Jogjakarta. Tidaklah berlebihan kiranya kita disebutkan bahwa keberadaan figur Sri Sultan Hamengkubowono dan

103

Sri Pakualam bersama rajokerta merupakan satu kesatuan yang utuh. Juga tidaklah berkelebihan kiranya jika dikatakan bahwa konsep manunggaling kulo lan gusti Jogjakarta merupakan contoh nyata konsep negara kekeluargaan sebagai digagas oleh Supomo. 3. Mekanisme pengisian jabatan gubernur/wakil gubernur

Dalam hal penerapan demokrasi, apapun namanya, ke dalam sebuah peraturan, hendaklah azas manfaat/mudharat dijadikan rujukan utama. Jika selama ini mekanisme penetapan tidak menimbulkan gejolak bagi rakyat, tidak membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bersama di tingkat nasional, maka tidak perlu dicoba-coba untuk menghilangkannya dengan mengganti mekanisme baru yang belum tentu lebih baik.

Seharusnya apa yang sudah ada dipertahankan. Jika ada yang kurang, disempurnakan tanpa mengganti prinsip dasarnya. Dengan kata lain, mengganti mekanisme ‘penetapan’ menjadi ‘pemilihan’ adalah mekanisme prinsip dasar yang dimaksud. Sedangkan memperbaiki tata pemerintahan, pengelolaan tanah dan tata ruang, pendanaan dan sebagainya, jika memang terdapat kekurangan adalah hal-hal yang bukan masalah prinsip dasar. 4. Pertanahan dan Penataan Ruang

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang, kesultanan dan pakualaman ditetapkan sebagai badan hukum yang ditunduk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai badan hukum. Kesultanan dan Pakualaman merupakan subyek hukum yang berwenang mengelola dan memanfaatkan sultanat ground dan pakualamat ground, dan sebesar-besarnya ditujukan untuk pengembangan kebudayaan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, seperti telah disinggung diatas, bahwa perubahan sebuah peraturan perundangan itu harus memperhatikan azas manfaat/mudharat bagi masyarakat setempat. Bukan didasarkan pada untung/rugi bagi elitnya. Kalau Fraksi Partai Gerindra mengusulkan ‘penetapan’ untuk mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, hal itu bukan dalam rangka kepentingan pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam, tapi semata-mata karena azas manfaat dan mudharat bagi masyarakat Jogjakarta dan segala pertimbangannya.

Juga usulan agar Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Pakualam tidak menjadi anggota partai politik. Bukan ditujukan untuk membatasi hak-hak pribadi yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua figur tersebut adalah milik semua masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikianlah usulan Fraksi Partai Gerindra, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillaahitaufiq Wal Hidayaah

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

KETUA RAPAT : Wa’alaikumsalaam.

104

Terima kasih tepukannya dari atas. Selanjutnya dari Fraksi Hanura. F-HANURA / AKBAR FAISAL : Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Saudara wakil dari Pemerintah, ada tiga hal penting yang menjadi dasar rujukan penilaian terhadap Rancangan Undang-undang tentang Jogjakarta. Pertama, urgensinya; kedua, pemahaman kita terhadap makna keistimewaan Jogjakarta; dan ketiga, bagaimana kita meletakkan keistimewaan itu dalam tatanan Republik Indonesia.

Pertama, urgensi dari penetapan RUU KDIY menjadi UU KDIY di satu sisi harus mencermati kondisi sosial politik yang terjadi di Jogjakarta pada saat ini. Terutama bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi DIY. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh terjebak pada suasana conditional, karena yang akan kita tetapkan adalah suatu landasan politik untuk kepentingan jangka panjang yang diharapkan tidak lekang oleh waktu, tidak tergerus oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Dalam konteks ini kita harus hati-hati, karena suasana kebathinan masyarakat Jogjakarta di satu sisi tengah membutuhkan uluran tangan dari seluruh komponen bangsa akibat dari bencana yang dideritanya. Tapi di sisi lain, hubungan antara Sultan dan keluarganya dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini tidak bisa dipungkiri Presiden SBY tengah dalam suasana yang kurang harmonis akibat perbedaan aspirasi politik.

Kedua, dalam RUU KDIY ada kecenderungan untuk memaknai keistimewaan Jogjakarta semata-mata dalam konteks warisan budaya yang perlu dijaga keutuhan dan keberlangsungannya secara turun temurun. Padahal jika kita merujuk pada maklumat 5 September 1945 yang ditandatangani Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX dan Pakualam ke-VIII, yang penting dari status keistimewaan itu adalah bagaimana posisi politik Kesultanan Jogjakarta yang mengakui Pemerintahan RI namun tetap memiliki independensi dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Jadi makna keistimewaan Jogjakarta menurut kami tak semata-mata secara kultural, tapi yang lebih penting adalah keistimewaan secara politik. Upaya menjadi Sultan sebagai gubernur utama bisa diterima secara cultural, tapi sulit diterima secara politik karena akan menempatkan Sultan semata-mata sebagai kepemimpinan simbolik yang tidak sepenuhnya memiliki kewenangan secara politik.

Ketiga, karena keistimewaan diletakkan dalam kerangka kultural dan politik secara bersama-sama, maka pada saat kita menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta pun tak boleh lepas dari kerangka itu. Secara kultural, keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat harus kita jaga keutuhannya, dan bila memungkinkan kita perjuangkan agar menjadi salah satu warisan budaya dunia. Dan secara politik, keistimewaan dengan sistem penetapan Sultan sebagai kepala pemerintahan atau gubernur, dan Pakualam sebagai wakilnya, juga harus kita pertahankan. Tanpa adanya kedua komponen ini, maksud saya komponen budaya dan komponen politik, maka sesungguhnya tak akan ada lagi makna keistimewaan Jogjakarta. Maka dari itu, setelah melakukan kajian secara seksama dari Daftar Inventarisasi Masalah RUU KDI Yogyakarta yang diusulkan oleh

105

Pemerintah ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan konstitusi dengan undang-undang yang ada, khususnya rumusan mengenai gubernur utama dan wakil gubernur utama, tidak sesuai dengan tata negara Indonesia, bahkan belum ada negara yang menggunakan model seperti rumusan tersebut, sehingga akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan terkesan sebagai bentuk politik bagi-bagi kekuasaan.

Setelah menelaah secara seksama banyak poin-poin dalam DIM RUU KDIY yang diusulkan oleh Pemerintah masih jauh dari kesempurnaan, maka Fraksi Partai Hanura memutuskan mengembalikan RUU KDIY yang diusulkan Pemerintah kepada Pemerintah untuk diperbaiki sehingga mencerminkan sistem tata negara sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat. Kami sangat concern

masalah ini, karena menurut kami rancangan ini, khususnya pada dua istilah yang disebutkan ‘gubernur utama dan wakil gubernur utama’ sama sekali sudah sangat jauh dari pemaknaan konstitusi kita. Maka Fraksi Hanura akan disiplin pada konstitusi sendiri, maka kemudian kami memutuskan untuk mengembalikan kepada Pemerintah.

Fraksi Partai Hanura berpendapat secara substansi, RUU KDIY harus responsive terhadap aspirasi rakyat Jogjakarta sebagai obyek undang-undang, dan kesejahteraan adalah tujuan utama dari RUU KDIY tersebut. Sikap kembali ke undang-undang keistimewaan yang sudah ada adalah langkah yang arif dan bijaksana. Dan apabila dalam undang-undang keistimewaan yang sudah ada terdapat pasal-pasal yang tidak relevan, itu yang perlu di revisi.

Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

KETUA RAPAT : Terima kasih dari Fraksi Hanura. Saudara Menteri Dalam Negeri dan Saudara Menteri Hukum dan HAM, serta Pimpinan dan

Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat, dari pengantar ini dari 9 (sembilan) fraksi 8 (delapan) menyetujui untuk kita bahas, dan 1 (satu) minta dikembalikan. Karena ini sudah 8 (delapan) yang menyetujui, maka akan kita bahas/akan kita lanjutkan. Dan tentu pembahasannya akan melengkapi usul-usul Pemerintah, semuanya akan dibicarakan. Mana-mana yang kurang ditambah, mana yang lebih dikurangi. Mana yang tidak cocok formulasinya, di formulasi kembali. Saya kira ini yang memang untuk mempercepat juga pembicaraan kita tentang undang-undang ini, sehingga produktifitas DPR akan meningkat kalau undang-undang ini cepat kita bahas.

Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan tadi penyampaian pengantar DIM dari fraksi-fraksi, kami akan menyerahkan kompilasi dari Daftar Inventarisasi Masalah secara keseluruhan kepada Pemerintah untuk nanti dibahas internal Pemerintah, dan kita akan menyatukan rapat kita.

Baiklah, Saudara-saudara sekalia, setelah kita mendengar tadi seluruhnya dan sudah kita serahkan, kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mempelajari DIM dari fraksi-fraksi selama satu minggu, dan kemudian nanti kita akan menentukan rapat kita berikut, rapat kerja, untuk

106

kita mendengar pendapat dari Pemerintah terhadap DIM ini, baru nanti setelah itu kita bentuk Panja, kalau memang kita perlukan Panja untuk pembahasan rancangan undang-undang ini.

Saudara-saudara sekalian, Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Komisi

II DPR RI yang telah hadir dalam penyelenggaraan rapat kerja Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Perlu barangkali kami sedikit jelaskan supaya masyarakat umum tahu, bahwa yang kita bahas adalah tentang keistimewaan, apa saja keistimewaan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah diputuskan, sudah ada undang-undangnya, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan daerah istimewa. Sekarang apa saja yang istimewa Jogjakarta itu, itu yang kita bahas sekarang. Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang, dan itu tidak bisa di ganggu-gugat. Persoalannya sekarang adalah, bentuk-bentuk keistimewaannya apa saja ? Ini yang kita akan lanjutkan.

Saya kira demikian, Saudara-saudara sekalian. Dengan mengucapkan Alhamdulillaahirobbil ‘Aalamiin rapat kerja hari ini kami nyatakan ditutup pada jam dua belas lewat lima menit (12.05).

KETOK PALU : 3 KALI (Rapat ditutup pukul : 12.05 WIB)

a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

Ttd. ARINI WIJAYANTI, SH.,MH.

19710518 199803 2 010