DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

KOMISI VI DPR RI

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa Persidangan : V

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Juli 2019

Pukul : 10.25 s.d. 17.10 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Ir. H. Azam Azman Natawijana

Sekretaris Rapat : Anita Handayaniputri, S.T., M.T.

Plh. Kabag Set. Komisi VI DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Membahas mengenai Kinerja Perusahaan

Keuangan dan Operasional

Daftar Anggota : PIMPINAN :

1. Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si. (Ketua/F-PAN)

2. MOHAMAD HEKAL, MBA. (Wakil Ketua/F-

P.Gerindra)

3. Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA (Wakil

Ketua/F-P.Demokrat)

4. H. DITO GANINDUTO, M.BA. (Wakil Ketua/F-

P.Golkar)

5. H. INAS NASRULLAH ZUBIR BE, S.E. (Wakil

Ketua/F-P.Hanura)

ANGGOTA :

FRAKSI PDI-P

6. NYOMAN DHAMANTRA,S.E.

7. Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S

8. RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum.

9. DRS. ERWIN TPL TOBING

10. ADISATRYA SURYO SULISTO

11. H. IRMADI LUBIS

12. M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm, ME.Con

13. JULIARI P. BATUBARA

14. DARMADI DURIANTO

15. DANIEL LUMBAN TOBING

FRAKSI PARTAI GOLKAR

16. GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.

17. Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., Ph.D.

18. HARDISOESILO

19. Ir. H.M. IDRIS LAENA

20. DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom.

21. EKA SASTRA, SE, M.Si.

22. BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.

FRAKSIP.GERINDRA

23. FADHLULLAH

24. H. NURZAHEDI, SE

25. KHILMI

26. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.

27. STEVEN ABRAHAM

28. ABDUL WACHID

FRAKSI P.DEMOKRAT

29. HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI

30. LINDA MEGAWATI, SE., M.Si.

31. H. WAHYU SANJAYA, S.E.

32. SARTONO, SE., MM.

FRAKSI PAN

33. PRIMUS YUSTISIO, S.E.

34. H. NASRIL BAHAR, S.E.

35. MOHAMMAD HATTA

36. DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si.

FRAKSI PKB

37. SITI MUKAROMAH, S.Ag, M. AP.

38. Ir. M. NASIM KHAN

39. H. YAQUT CHOLIL QOUMAS

40. H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.

FRAKSI PKS

41. Drs. H. ADANG DARADJATUN

42. H.M. MARTRI AGOENG, S.H.

43. drh. SLAMET

FRAKSI PPP

44. H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.

45. H. ISKANDAR DZULKARNAIN SYAICHU, S.E.

46. H. MUKHLISIN

47. H. ABDUL AZIZ, S.E.

FRAKSI P.NASDEM

48. AKBAR FAIZAL

49. Drs. H. NYAT KADIR

50. H. HAMDHANI, S.IP.

Hadir Undangan : 1. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri

Strategis dan Media (PISM);

2. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan

dan Pariwisata (ELKP);

3. Dirut PT. Pertamina (Persero);

4. Dirut PT. PLN (Persero);

5. Dirut PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia,

Yang terhormat Saudara Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan

Parwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta jajaran,

Yang terhormat Saudara Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan

Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia beserta

jajaran.

Yang terhormat Saudara Direktur Utama Pertamina Persero beserta jajaran,

Yang terhormat Saudara Dirut PT. Telkom Persero Tbk beserta jajaran,

Yang terhormat Saudara Plt Dirut PT. PLN Persero beserta jajarannya.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan

rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat

dengar pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dengan Deputi Bidang Usaha, Energi, Logistik,

kawasan dan Pariwisata, dan juga Saudara Deputi Bidang Usaha pertambangan,

industri strategis, dan media, serta para Direktur Utama PT.Pertamina Persero, PT.

Telkom Persero Tbk, PT.PLN Persero, pada hari ini dalam keadaan sehat Wal’afiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, rapat hari ini telah dihadiri dan ditanda tangani oleh 3 dari 50

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kurang dari

separuh unsur fraksi, dengan demikian kourum belum dipenuhi sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 251 ayat 1 peraturan dewan perwakilan rakyat tentang tata

tertib, oleh karena itu rapat saya skors 5 menit, terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1X)

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

Skors kita cabut.

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1X)

(SKORS DICABUT)

Saudara-saudara Anggota Komisi VI dan hadiri yang kami hormati.

Sesuai dengan tata tertib dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,

izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk

umum.

RAPAT DIMULAI PUKUL 10.35 WIB

Saudara-Saudara Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Kami menerima surat pertanggal 17 Juli dari PT. Pertamina, saya bacakan

bahwa sehubungan dengan surat Pimpinan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia nomor PW.10659/DPR RI/VII/2019 tanggal 9 Juli tahun

2019 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat yang mengundang Deputi Bidang

Usaha BSM, Deputi Bidang Usaha BISM, Deputi Bidang Usaha ILKP, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PT. Pertamina Persero, Direktor Utama

PT. PLN Persero, dan Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direktur Utama Pertamina tidak dapat

hadir pada Rapat Dengar Pendapat yang akan disampaikan oleh Komisi VI Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Juli 2019, karena harus

menghadiri pertemuan yang sudah terjadwalkan sebelumnya dengan mitra bisnis

Pertamina, adapun yang mengwakili direktur utama dalam Rapat Dengar Pendapat

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut adalah Direktur

Perencana Investasi dan Managemen Resiko, Saudara Heru Setiawan, dan Direktur

Keuangan Saudara Pahala. N. Mansyuri. Demikian disampaikan atas perhatian dan

kerja samanya kami ucapkan terima kasih, Direktur Utama Saudari Nicke Widyawati.

Bisa disetujui?

F-PDIP (DANIEL LUMBAN TOBING):

Saya tidak tahu, sejak Ibu Nicke Dirut pernah datang kesini tidak Pimpinan?

Coba itu alasannya dibaca lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bersama ini kami sampaikan bahwa Direktur Utama Pertamina tidak dapat

hadir pada Rapat Dengar Pendapat yang akan diselenggarakan oleh Komisi VI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2019, karena harus


Pertamina.


Siapa itu mitra bisnisnya?

KETUA RAPAT:

Pak Heru bisa dijawab Pak Heru?

PERTAMINA:

Terima kasih Pak.

Mohon izin jadi beliau saat ini ada meeting dengan Halliburton Pak untuk

penanganan emergency dibeberapa lokasi di kita.Jadi karena ini sangat critical

sehingga beliau harus menghadiri acara itu pak.


Ini Halliburton ini masalah apa pak?

PERTAMINA:

Jadi di ONWJ, jadi khusus spesifik untuk aset kita di ONWJ itu untuk

penanganan situasi kritis, sehingga beliau harus hadir disitu karena ini cross

direktorat, jadi beliau harus hadir di situ.Dari pengolahan harus berkoordinasi dari

pemasaran juga berkoordinasi sehingga beliau harus hadir disitu pak.


Masalah kritis itu apa? Saya ingin tahu masalah kritisnya itu apa.

PERTAMINA:

Jadi untuk penanggulangan kebocoran minyak Pak, itu di ONWJ Pak.


Jadi lebih kritis sana dari pada Komisi VI begitu, pertanyaan saya hanya itu

doang.

PERTAMINA:

Iya pak.

Ini karena situasinya kita menghawatir situasinya berkembang sehingga untuk

menanggulangi itu diperlukan adanya koordinasi segera Pak.


Itu dibawah direktur mana? Hulu atau pengelolaan atau siapa? Ada juga

mereka datang?

PERTAMINA:

ONWJ itu dihulu tapi koordinasinya ini dengan pengolahan juga kemudian

dengan pemasaran, kemudian dari beberapa unit-unit operasi Pak sehingga beliau

harus hadir untuk berkoordinasi untuk masing-masing direktorat tersebut.


Saya tidak ngerti itu, saya tidak ngerti, itu dimana meeting? Dikantor? Itu di

Sekretariat benar ada meeting tidak itu, tidak bener Pak, ini rapat Komisi VI DPR RI

yang mewakili negara Pak itu dengan Halliburton kapan rencana meeting-nya pak?

PERTAMINA:

Waktu saya berangkat kesini masih berlangsung pak.


Kapan direncanakannya pertanyaan saya?

PERTAMINA:

Kemarin pak.


Undangan kita kapan ini dikirim?

PERTAMINA:

Jadi kemarin malam ada call mendadak kita harus kumpul untuk meeting

pagi, jadi saya tadi mohon izin dari meeting itu saya mohon izin untuk keluar untuk

menghadiri Rapat Dengar Pendapat ini.


Pimpinan.

Kalau bagi saya ini bahasa ini melecehkan, “bersama ini kami sampaikan

bahwa direktur tidak bisa hadir pada RDP yang diselenggarakan karena harus


Pertamina”, bahkan pertanyaan saya ini kapan dijadwalkan tadi Bapak mengatakan

baru kemarin, kita menjadwalnya kapan ini? Coba Sekretariat kita kapan kirim surat

ke Pertamina ini.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO, S.E):

Saya bisa tambahkan Saudara Daniel.

Kita terakhir rapat dengan mereka ini tanggal 27 Juni, ada catatannya 3

Minggu lalu, artinya 3 Minggu yang sudah kita jadwalkan dan sudah disanggupi dari

pihak Pertamina, ini kalah dengan undangan semalam.Ini bukan melecehkan lagi

tapi menghina seperti itu.


Bapak tahu ini keputusan Komisi VI tanggal 27 Juni, Bapak punya tidak ini?

F-HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE,.SE):

Saran suruh kembali saja suruh keluar saja kita tunggu pimpinannya.


Bapak tahu tidak ini keputusan Komisi VI ini? Terus Sekretariat kapan kirim

undangannya ini 9 Juli itu pak, kemudian Bapak mengatakan rapat dengan

Halliburton baru kemarin ada call segala macam tidak mengerti, hebat sekali

Halliburton ini saya tidak kenal itu dan ini 17 Juli dibikin.

Saya pikir Pimpinan ini masalah serius Pimpinan, saya pikir tidak bisa kita

diginikan, masa Dirut Pertamina lebih rapat dengan disana dan ini sudah

dijadwalkan jauh-jauh hari dan ini tidak datang lagi dengan selembar kertas

begini.Saya minta coba Pimpinan yang tegas dalam hal ini.


Pak Heru ya.

Pak Heru saya minta pendapat dari Pak Heru.Pandangan Pak Heru dengan

Pak Edwin juga soal ini rapat-rapat di DPR ini rapat-rapat tentang kepentingan

bangsa dan negara betul Pak? Kalau kepentingan bangsa dan negara ini artinya

adalah kepentingan kedua, paling atas kepentingan agama yang kedua bangsa dan

negara begitukan Pak betul Pak? Saya buat pertanyaan silahkan semua jawab kalau

salah pendapat saya silahkan di challenge. Lalu kepentingan disini mengatakan

kepentingan mitra bisnis, mana yang lebih penting kepentingan bangsa dan negara

dan kepentingan mitra bisnis? Tolong Pak Edwin atau Pak Heru jawab saya pengen

denger pendapatnya silahkan, tidak bisa jawabkan.

PERTAMINA:

Mohon izin pak.

Jadi memang kami mendapatkan call tadi malam untuk meeting.


Saya tidak mempersalahkan call nya tadi malam atau barusan atau setahun

yang lalu tidak ada urusan sama Saya.Saya bicara nasionalismenya Pak Heru

sendiri, kepentingan bangsa dan negara ini apakah lebih penting dari kepentingan

mitra bisnis? Begitu saja saya tanya simple Pak pertanyaan saya tinggal dijawab

“tidak penting” begitukan tinggal begitu jawabnya.Saya minta dijawab dahulu

sekarang dari hati yang paling dalam Bapak-bapak yang ada duduk didepan ini saya

minta dijawab.

PERTAMINA:

Jadi betul Pak kita memang situasi sedang kritis pak, jadi memang ada.


Nanti dahulu saya tanya, situasi kritis juga disini juga masalah bangsa dan

negara juga kritis, ada kritis yang harus kita selesaikan misalnya juga kitakan mau

bantu Pertamina ada yang kritis sebenarnya kenapa swasta asing dikasih impor

solar? Inikan kita mau bela Pertamina, Pertamina tidak dikasih impor ini kita mau

bela Pertamina tapi dianggap tidak penting pembelaan dari Anggota Dewan tidak

penting pembelaan dari DPR, ini yang gila, makanya itu saya tanya kepada Pak

Heru mana yang penting kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan mitra?

Sulit jawabnya? Kenapa tidak bisa jawab masalah itu saja begitu.

Silahkan Pak Edwin jawab kalau Pak Heru tidak sanggup jawab, pertanyaan

saya itu simple saya tanya sama Ibu Arum mana yang penting kepentingan bangsa

dan negara atau mitranya Ibu Arum?

F-GOLKAR (DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom):

Bangsa dan negara.


Jelas tegas, saya tanya Ibu Rieke mana yang penting? Kepentingan teman-

teman Ibu Rieke yang nunggu diluar apa bangsa dan negara sekarang ini?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Bangsa dan negara.


Jelas, terima kasih Ibu Rieke.

Sekarang kok susah banget yang didepan ini Bapak-bapak yang terhormat

ini. Saya tanya mana yang lebih penting kepentingan bangsa dan negara atau

kepentingannya mitra Pertamina? Simple jawabnya kalau punya greget terhadap

bangsa dan negara Indonesia silahkan Pak Hery dan Pak Edwin saya kasih waktu 5

menit ya untuk memikirkan jawabannya, silahkan saya minta kawan-kawan diam

dahulu.

DEPUTI BUMN:

Saya coba jawab pak ya, terima kasih pak.

Yang saya tahu memang ada emergency.Jadi kalau pertanyaanya bangsa

dan negara atau mitra bisnis? Pilihannya pasti bangsa dan negara nomer satu,

khususnya sekarang saya dapat update bahwa kemarin ada kecelakaan

pengeboran dan itu makanya krisis tadi malam ONWJ Gas, detailnya mungkin saya

tidak tahu tapi karena ini menyangkut masalah manusia keselamatan dan juga SHE

yang langsung dibawah Dirut HSSE makanya beliau yang harus segera ambil

banyak keputusan yang dilakukan, saya kira itu pak.


Itukan ada direktur yang lain.

DEPUTI BUMN:

Iya tapi yang jadi kalau saya minta dijawab itu pak, tapi kalau alasan dan lain-

lain begitu.


Jadi jangan karena itu urgent, apa-apa sedikit urgent-urgent ini juga urgent

pertemuan kita karena tidak ada lagi waktu buat kita yang periode ini akan ada

pertemuan dan banyaknya harus diselesaikan, saya kira itu Pimpinan, monggo yang

lain.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Lili habis itu Pak Primus.

F-GOLKAR (Dr.Ir.H. LILI ASDJUDIREDJA,S.E.,Ph.D):

Terima kasih Pak Ketua.

Deputi yang membidangi Pertamina yang saya hormati.

Kalau kita lihat setiap yang Anggota, apakah itu Menteri apakah itu Dirut

kalau ada undangan dari DPR itu diprioritaskan DPR, malah Presiden jaman

Suharto kalau ada undangan di DPR nomor satu DPR dahulu, rapat kabinet juga

begitu.Jadi menurut saya sangat penting, jangan barangkali kita kalau kita lihat

sebetulnya pembagian tugas dari Pertamina itukan bisa, Dirut mendelegasikan

kepada Deputi atau mendelegasikan kepada salah satu direktur ya, jadi jangan

barang kali memakai dalih yang dibuat seolah-olah dibuat-buat ya, jadi kalau kita

lihat kita pernah mimpin perusahaan ya delegasikan saja kepada ada yang

membidangi yang tadi disebutkan adalah masalah urgent ini.

Jadi ini supaya barang kali diluruskanlah Pertamina ini perusahaan besar dan

juga orang-orangnya kemudian Dirut-Dirutnya juga ahli ya didelegasikan saja,

kemudian Dirutnyakan memberi arahan saja begini-begini selesai dan Dirut datang

kesini begitu ya, jadi jangan menjadikan permasalahan jadi saya sarannya itu dan

kalau umpamanya ini ya harus mohon minta maaf kekita karena inikan sangat

penting ya oleh Pertamina supaya betul-betul jangan sekali lagi dimasa-masa

dangat menyampingkan DPR, terima kasih pak.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO):

Saya hanya ingin mempersingkat saja karena waktu kita terbatas, jadi saya

mengusulkan kepada Pimpinan bagaimana kalau pihak Pertamina menelefon

sekarang begitu, masih ada waktu suruh datang sajakan tidak jauh seperti itu.Saya

juga ingin mengingatkan kepada mitra semuanya, inikan kita bernegara ini ada

dasar adab, etika, kalian ini tidak sama sekali begitu sudah mencoreng lembaga

DPR ini. Yang ikut bertanggung jawab tidak hanya pihak Pertamina dalam hal ini tapi

Deputi juga Saudara Edwin ini Anda saja tidak dihargai, inikan kita mengundang

kalian ini bukan mendadak, 27 sekarang 17 selisihnya berapa hari? 3 minggu Pak

kurang dihormati apalagi kalian ini.

Kita minta jawaban waktu itu kita berikan jawabnnya tertulis saja karena

dikasih waktu untuk mempersiapkan diri. Saya ingat pihak Pertamina juga salah-

salahan memberikan jawaban, masalahnya Pak kami tidak percaya dengan Anda

yang ada disini, masalah waktu ditanya sama Saudara Inas terkait utang anda asal

jawab sehabis itu dikoreksi inikan tidak bisa, tadipun anda begitu jawabnya ini tidak

bisa Pak mengelola negara ini tidak bisa asal-asalan seperti itu harus ada serius ada

itikad baik. Jadi ini masalah salahnya tidak hanya Pertamina tapi Saudara Edwin

Deputi ini juga ikut terlibat, anda dikacangin dikadalin kayak begitu mau saja saya

tahu.


Deputinya Pak Hary pak, kalau Edwin itu PLN sama Telkom.


Iya apapun itu waktu itu ada termasuklah deputi, mohon maaf Pak Hary tidak

tersebut ya karena ini dia komutnya. Saya mohon ada itikad baiklah ini tidak bisa hal

seperti ini dibiarkan, 2 kali saya tidak tahu apakah kita bisa memaafkan tapi yang

jelas kita tidak bisa melupakan hal seperti ini penting ini.Saya akan bawa selalu

apalagi Insya Allah setelah periode yang akan datang kalau Allah menempatkan

saya disini saya akan ingat ini.

Itu saja Pimpinan, jadi sebaiknya kita ambil lebih baik kita move on saja kita

lanjutkan karena kasihan ini ada Telkom sama PLN yang lebih siap lebih serius

menjalani itikad baik bernegara, lebih baik kita lanjutkan terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan Ibu Rieke.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Izin Pimpinan ini agak keluar sedikit tapi yang ini sedikit saja, hanya ingin

mengecek Pak Hary apakah membawahi untuk PT.POS? Karena saat ini yang

kemarin itu mumpung ketemu sama Pak Hary karena saya susah ketemu Pak Hary,

PT.POS sedang collaps sampai gaji pegawaipun harus pinjam bank. Dan saya

secara pribadi saya akan pertahankan PT.POS untuk tidak pailit karena itu adalah

sejarah kemerdekaan bangsa ini, tanpa POS kita tidak pernah merdeka. Saya minta

perhatian khusus dari Pak Hary untuk tidak main-main terhadap kondisi PT.POS dan

saya minta kepada Pimpinan untuk dijadwalkan Pak.

Ini tidak bisa, ada berbagai persoalan yang nanti saya akan “buka” tapi Pak

Hary sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan PT.POS di

Kementerian BUMN, saya minta tidak tinggal diam dan mohon untuk segera

dijadwalkan Pimpinan, kita jangan sampai melihat diseluruh dunia POS itu tidak

boleh tutup meskipun perkembangan IPTEK tapi POS dipertahankan karena itu

sejarah berdirinya setiap bangsa, jangan anggap remeh POS pak.

Kemarin dengan Pak Edwin saya sudah sampaikan, seperti Bapak-Ibu

ketahui dan rekan-rekan media ketahui saya memang bertugas juga sebagai Ketua

Pansus Pelindo II sebentar lagi akan tutup, kemarin saya sudah sampaikan kepada

Pak Edwin kalau ada masalah siapapun di Kementerian BUMN mari kita

berhadapan dengan baik, apa masalahnya karena semua rapat pansus itu terbuka.

Saya Anggota DPR Pak, saya dipilih rakyat, saya tidak ingin terjadi lagi tapi saya

sampaikan hal yang sama kepada Pak Edwin tolong sampaikan saya tidak tahu

mudah-mudahan Pak Hary tidak terlibat, saya tidak terima ada oknum di

Kementerian BUMN yang membuat skenario atau indikasi skenario agar Pansus

segera ditutup.

Ini bukan Pansus main-main Pak, global bond kemarin Pelindo II Dirutnya

mengatakan gara-gara global bond 850 Miliar pertahun untuk bayar bunga global

bond dan kami yang di Pansus Pelindo II itu setengah mati Pak, silahkan dicek tidak

ada Anggota Pansus DPR RI yang minta uang, dan ini bagi kami tugas yang berat

nyawa taruhannya Pak.

(REKAMAN TERPUTUS)

....konflik kepentingan karena saya berpihak kepada buruh, urusan saya pak

saya mau berpihak kepada buruh itu komitmen politik saya seorang Anggota DPR

harus punya konflik kepentingan, konflik kepentingannya untuk apa? Kalau untuk

rakyat untuk buruh tidak masalah dong. Cek Anggota Pansus yang kebenaran

mayoritas Komisi VI ada main tidak di Pelindo? Kalau ada main itu baru konflik

kepentingan, tapi kalau tidak ada main kami bekerja dengan sungguh-sungguh tidak

gampang loh pak, berapa kerugian negara? Sekarang Dirutnya saja tidak ditangkap-

tangkap bebas bisa main golf bisa tetap bisnis dan saya diperiksa di Mahkamah

Kehormatan Dewan dengan saya dianggap sebagai orang yang berpihak kepada

buruh, situ masalah gue berpihak sama buruh?

Silahkan pak saya tidak takut pak, tapi kalau sampai terjadi lagi saya akan

minta persidangan dilakukan tidak diruang fraksi tertentu tapi dilakukan di

Mahkamah Kehormatan Dewan dan bersifat untuk umum kita buka-bukaan, kami

anggota dewan yang dipilih dengan susah payah boleh tanya pak tidak ada yang

gampang menjadi anggota dewan, apa saya pernah minta uang sama Menteri

BUMN sama Kementerian BUMN? Silahkan cek sampai semua apa saya minta

seperak dari uang itu? Tidak pak jangan pernah lakukan ini lagi sama saya pak.

Saya yang terakhir ini pak, saya minta tertulis jawabannya pertama untuk

Pertama untuk BUMN, saya mendengar kabar Pertamina hanya dikasih 30% oleh

ESDM untuk blok corridor yang cadangan gasnya kabarnya besar, sama ini Pak

Inas kita memperjuangkan agar Pertamina mendapatkan harusnya Pertamina

mendapatkan persentasi yang besar, termasuk persoalan geothermal asing sudah

selesai kontrak ya balik lagi kenegara kenapa juga kemudian Pertamina tidak dikasih

untuk kelola?kenapa hanya dikasih persentase sedikit? Punya Negara Pertamina

perusahaan Negara. Kemudian yang kedua perpindahan gedung ke Sopo Del

proses dan mekanisme penunjukannya seperti apa?

Kemudian yang ketiga untuk PLN saya mohon list RUPTL 2019 agar kami

Anggota Komisi VI bisa ikut memonitor, kami tahu ada masalah besar ini di PLN bisa

kolaps ini PLN, bukannya tidak tahu nanti kalau ada rapat lagi izin saya sampaikan

lagi jangan dipikir kami bicara hanya emosi tanpa argumentasi.Kami punya tim riset

pak.

Mungkin itu saja sekali lagi Pak Hary, POS dan saya minta jangan main-main

sok bikin scenario mau ngerjain saya tidak usah pak, saya perempuan, bapak laki-

laki atau ada tim yang lain dari BUMN tidak usah main begini-begini, semua terekam

mau saya buka? Nanti saya bisa buka tapi baik kita jaga hubungan asal hal-hal ini

saya kira kedepan tidak terulang lagi, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Ibu Rieke.

F-PKB (Ir. M. NASIM KHAN):

Izin Pimpinan, instrupsi sebentar Pimpinan terima kasih Pimpinan yang saya

banggakan.

Disini Pertamina apa perlu untuk pembahasan untuk Pertamina kita

perpanjang sebelum ini perpanjang ya? Apa tidak sebaiknya ditunda? Kita berbicara

dengan Pertamina ini penuh dengan apa yang perlu kita bahas bersama dengan

kemitraan Pimpinan, kebijakan dan lain-lain bukan hanya tehnis belaka ini panggilan

sudah 2 kali Dirut Pertamina tidak hadir Pimpinan, lalu apa yang mau kita bahas?

Siapa yang mau menyampaikan dan bertanggung jawab? Kalau saya kira ya maaf

dengan tidak mengurangi rasa hormat ya silahkan Pertamina boleh menyimak

dengan semuanya, tapi saya kira untuk pembahasan Pertamina perlu ditunda itu

menurut saya.

Dari kami Fraksi PKB saya kira begitu karena perlu banyak kebijakan yang

harus kita bahas dengan Pertamina, bagaimana pertanggung jawaban apakah

sudah bisa menjawab? Perwakilan tentang bagaimana efektivitas sekarang

perkembangan tentang Pertamina dengan saingan yang sekarang sudah tren motor

listrik dan lain-lain serta kebijakan yang lain, apa bisa menjawab dan memastikan?

Ini sudah 2 kali dan ini undangan juga dengan jawaban sudah terjadwal dengan

mitra bisnis berarti kami Komisi VI tidak dihargai dengan Pertamina.

Itu saya kira saya usul kepada Pimpinan yang kami banggakan, dan yang

terhormat beserta Saudara-Suadari Anggota Komisi VI apa sebaiknya Pertamina

ditunda dahulu? Tapi tidak dengan mengurangi rasa hormat ya tidak apa-apa disini

untuk menyimak tapi kita konsentrasikan kepada Telkom dan PLN yang hadir pada

hari ini, saya kira itu terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Pak izin pak maaf.

Satu lagi saya minta jawaban tertulis saja supaya ada bukti kongkrit dan saya

nanti bisa respon juga dengan bentuk tulisan, karena tulisan itu tidak otonom tapi

memiliki kekuatan hukum. Kemudian satu lagi mengenai blok Masela saya minta

penjelasan apakah Pertamina mendapat jatah dari pengelolaan atau pengembangan

dari gas di blok tersebut, ini jangan sampai Pertamina tidak dapat lagi ini pak ini

sudah dengan bangga mengatakan 100% maksudnya sudah menjadi milik

Indonesia tapi kemudian Pertamina perusahaan Negara tidak dapat begitu, itu saya

mohon juga.

Semua pertanyaan saya tadi pak ya saya minta jawaban tertulis dan izin

Pimpinan, saya ini ada teman-teman juga yang dari Pansus Pelindo II karena kita

harus menyusun kesimpulan juga, saya izin untuk meninggalkan karena rapat untuk

kesimpulan Pansus Pelindo II yang memenuhi harapan dari Kementerian BUMN

untuk segera ditutup, saya penuhi Pak, tapi urusan belum selesai.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, luar biasa Ibu Rieke Partai yang memenangi Pemilu

nasionalismenya luar biasa.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pak deputi, para direktur utama.

Bahwa kita melaksanakan rapat ini diperintah oleh undang-undang, diperintah

dan diatur oleh undang-undang, rapat inipun dimonitor oleh Pimpinan DPR ini

dimonitor semua oleh Pimpinan DPR jadi apa yang kita lakukan ini diketahui oleh

seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu

kami minta Pak Heru komunikasi dengan kantor pusat saya minta izin yang

terhormat rekan anggota Pak Pimpinan kita skors ya, kemudian kita akan kumpul

diruang Pimpinan sambil Pak Heru komunikasi dan Pak Deputi Komunikasi, rapat

kita skors sampai kita dapat informasi dari Pak Heru, kalau sudah komunikasi ada

kesimpulan Pak Heru komunikasi dengan kantor pusat tolong kita diberitahu diruang

pimpinan, terima kasih Pimpinan.

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1X)

(RAPAT DISKORS PUKUL ............... )

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Skors kita cabut.

(RAPAT SETUJU)

(KETOK PALU 1X)

(SKORS DICABUT PUKUL ........... )


Pimpinan, saya ingin bertanya sekarang baru ada Dirut Pertamina, selamat

datang Ibu, susah sekali bertemu dengan Ibu, 3 pekan mengatur jadwal ketemu Ibu

ini lebih sulit dari pada Ketemu Menteri, dalam waktu 3 minggu ini kami ketemu

Menteri ini lebih mudah kemarin apalagi semuanya. Ini tidak boleh terjadi lagi Ibu

dan saya ingin tahu alasan Ibu mengutamakan mitra Ibu itu diatas DPR itu apa?

Karena menurut saya ini pelecehan, Ibu sudah menghina lembaga ini dan ini adab

dalam bernegara, saya ingin tahu terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

DIRUT PERTAMINA:

Terima kasih.

Pimpinan dan juga Anggota Komisi VI DPR RI yang saya hormati.

Sebelumnya saya mohon maaf karena memang situasinya emergency

sehingga kemarin sore kami terpaksa mengirim surat, karena disaat yang sama ada

situasi emergency di PHE ONWJ yang harus kami tarik kondisi daruratnya adalah ke

kantor pusat dan dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah Dirut untuk kita

menyatakan atau men-state suatu situasi darurat, saya mohon maaf jadi hari ini

siang ini saya hadir disini dan kami siap menjalankan melaksanakan rapat ini, terima

kasih.


Ibu kami juga mengerti apa masalah yang timbul dan saya juga tahu, kalau

dijelaskan dari awal kami juga manusia buka robot Ibu, hanya Ibu, kita inikan mitra

Ibu jadi ada tugas yang lebih diatas segala-galanya ya ini di sini seperti itu.Kami ini

mengatur ini jadwal bukan kayak masalah Ibu yang mendadak seperti itu.

Padahalkan bisa juga waktu-waktunya management waktunya Ibu lebih diawalkan,

kita tahu tiba-tiba atau ngomong minta izin sama deputi “saya ada masalah yang

lebih besar urgent saya akan mulai jam 7 pagi dengan mereka rapat, selesainya

nanti jam 11 paling telat saya sampai DPR” seperti itu.

Ini cara tidak beradab, Ibu sama sekali jangan saya dengar Ibu hanya lebih

memprioritaskan Komisi VII karena berbicara tentang teknis, saya pernah disitu

sebelum Ibu ada di situ.Saya juga lihat ibu waktu sebelumnya masih ada di PGN

anda jangan seperti itulah. Jadi ini insiden buruk saya berharap tidak terulang

kembali terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Lili.


Terima kasih Pak Ketua.

Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Ibu Dirut Pertamina yang saya hormati.

Saya barangkali ini juga ada baiknya istilahnya dalam rapat kerja terjadi

seperti ini, jadi perlu barangkali pemerintah seperti waktu-waktu yang lalu Menteri

ataupun Dirut diberikan kesempatan prioritas untuk rapat dengan DPR, seperti

halnya tadi saya sampaikan itu bahwa dari pemerintah atau Menteri, Dirjen, dan

sebagainya, kalau bentrok dengan waktu yang sama dengan Presiden biasanya

Presiden memberikan arahan bahwa yang diprioritaskan adalah DPR bukan berarti

mungkin ada aspirasi yang sangat menjadi prioritas dari DPR.

Jadi baik itu pada waktu Pak Harto, Pak Harto kalau waktunya bersamaan

yang diprioritaskan itu adalah DPR, begitu juga pada waktu Pak SBY begitu Ibu ya

jadi jangan menganggap dengan kasus begini tidak apa-apa. Jadi menurut saya

sebelumnya atau mungkin juga karena didalam struktur organisasi di Pertamina,

saya lihatkan direkturnya cukup banyak barangkali didelegasikan masing-masing

apalagi alasannya yang menurut tadi teman-teman ya itu artinya “sehubungan

dengan surat Pimpinan Sekretaris Jendral DPR” disitu mengundang dan kemudian

disebutkan ada “ini” merupakan istilahnya menurut kita mitra bisnis, itukan kesannya

barangkali kurang pas ya “kesannya”.

Padahal sebetulnya mungkin kalau kita diberikan penjelasan mungkin ini, jadi

mendahulukan mitra bisnis dari pada DPR ini yang barangkali jadi lain kali apalagi

kalau surat undangannya sudah 10 hari yang lalu disampaikan jadi bisa mengatur

jadwal, setidaknya kita harus rubah jadi seolah-olah kesannya demikian. Saya

barangkali hanya menyampaikan barangkali suatu waktu tidak terulang kembali

mengenai itu karena jadwalnya sudah 10 hari yang lalu kemudian secara mendadak

Ibu tidak bisa hadir disini, itu saja mudah-mudahan tidak terulang kembali tadi siang

marah-marah Ibu, tapi kalau Ibu nya datang tidak marah jadi hatinya luluh sama Ibu

ditambah lagi senyum tambah ini.

Jadi saya kira itu saja Alhamdullilah Ibu bisa hadir disini dan mudah-mudahan

kita lanjutkan dalam kegiatan rapat ini, karena banyak masalah-masalah yang perlu

disampaikan, terima kasih Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Iya saya kira sudah ya? apa masih ada tambahan dari rekan-rekan?

Terima kasih yang terhormat Anggota Komisi VI, bahwa ini kejadian Ibu Dirut

inikan tanggal 12 betul? Jadi sudah 6 hari yang lalu.

DIRUT PERTAMINA:

ONWJ? Iya betul pak.

Dalam situasi tertentu ketika emergency harus dinaikan kekantor pusat, jadi

waktu tanggal 12 itu masih di handle oleh PHE jadi memang situasinya dinamis

sehingga saya sekali lagi mohon maaf karena kondisi itu, tapi kembali lagi untuk

kedepannya kita akan jaga betul supaya tidak ada lagi kendala untuk rapat-rapat,

terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Jadi seperti yang disampaikan Pak Lili kemudian dari PAN, GOLKAR, jadi kita

itu tadi Pak Inas juga menyampaikan kita itu lebih tepat Komisi VI ini Komisi BUMN

bu kita sayang dengan BUMN betul-betul kita sayang supaya BUMN ini tumbuh

besar dan merupakan bagian dari pada korporasi yang dibentuk oleh pemerintah

untuk mengimbangi sektor-sektor lain, sebab kalau tidak ada BUMN maka diluar

BUMN akan menjadi dominan, menjadi dominan bahwa kita bukan negara kapitalis

bukan, kita BUMN itu harus hidup masih harus hidup sebagai penyeimbang dari

pada perekonomian kita.

Oleh karena itu kita melaksanakan Undang-Undang jadi DPR itu tidak perlu

dihindari, malah bagusnya DPR itu diajak kawan sebab sebagaimana tadi saya

sampaikan bahwa Komisi kita ini adalah Komisi BUMN lebih cenderung kepada

BUMN nya disamping kita punya mitra yang lain, kita dukung untuk kebijakan untuk

pertumbuhan BUMN kita dukung oleh karena itu jangan dihindari tapi harus

dihadapi, apapun yang terjadi dihadapi pasti ada solusi pasti ada jalan keluar ya.

Tadi disampaikan Pak Lili rekan-rekan yang lain juga dan Pak Deputi ini bukan untuk

menjadi Presiden berikutnya untuk semua harus dihadapi, kita melaksanakan fungsi

pengawasan kita dalam hal ini, saya kira itu ya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Silahkan Pak Deputi untuk paparannya, katanya ada yang minta lebih dahulu

bagaimana? Apa ceritanya?

DEPUTI BUMN:


Yang terhormat Pimpinan Komisi VI,

Yang terhormat Anggota Komisi VI.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih kita sudah bisa memulai rapat ini, merupakan kerhormatan kita

kembali lagi bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum disampaikan

pada saat yang lalu, sebagaimana diketahui bersama bahwa ini merupakan rapat

lanjutan dari RDP yang terakhir dilakukan pada tanggal 27 Juni dimana diharapkan

penjelasan tertulis maupun nanti akan dipaparkan dari masing-masing ketiga BUMN

yaitu Pertamina, PLN, dan Telkom sertamungkin hal-hal yang akan menjadi

klarifikasi maupun beberapa hal yang akan ditanyakan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat.

Semua jawaban tertulis sudah disampaikan kepada Komisi VI dan mungkin

nanti kalau diperkenankan kita akan mulai dengan Pertamina, PLN dan kemudian

PT. Telkom, ataupun juga diminta bisa dilakukan tanya jawab lebih rinci. Saya kira

demikian kalau diperkenankan kita akan mulai untuk yang jawaban yang kemarin

ditanyakan kepada RDP sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Ada permintaan dari Anggota ada yang dahulu dipaparkan dari Telkom

dahulu?


Ini bebaskan waktunya? Kenapa begitu saya tidak ingin bertanya dengan

Pertamina soalnya.

KETUA RAPAT:

Silahkan dari Telkom dahulu.

DIRUT TELKOM:

Terima kasih Pimpinan.


Jawabannya sudah kami sampaikan secara tertulis dalam 2 buku,

sebenarnya yang pertama adalah berisi jawaban atas beberapa pertanyaan yang

sudah disampaikan di RDP sebelumnya dan yang ke-2 adalah tentang laporan

keuangan pak, jadi laporan keuangan sampai dengan kuartal I 2019 ini kita akan

mulai dengan jawaban yang pertama yang dari pertanyaan, mungkin kita akan

sampaikan secara singkat untuk waktu pak, kita lanjut.

Yang pertama pertanyaan Pak Primus waktu itu tentang ke-coverage 3 desa

di Bogor pak, kami sudah tindak lanjuti disitu memang ada 3 kendala ada kendala

yang memang lokasinya itu karena diatas gunung lebih tinggi dari BTS kita sehingga

daerah itu tidak terima sinyal, yang kedua ada yang desa lainnya ada dilembah itu

juga tidak terima, solusinya adalah ada yang kita optimalkan pak ada yang kita perlu

tambah BTS, ini yang kita optimalkan ada sebagian bisa selesai diakhir Juli ada di

Agustsu, tapi yang paling lama mungkin yang perlu nambah tower pak karena kita

harus akui sisi tanah segala macam itu prosesnya lebih panjang begitu, tapi

InsyaAllah setelah itu nanti desa yang bapak keluhkan bisa tercover layanan seluler.


Pimpinan boleh merespon?

Saya juga sudah dapat kabar, pertama saya ingin memberikan apresiasi

kepada Telkom karena responsif buat saya langsung ditindak lanjuti, biasanya kalau

ngomong disini bersama mitra yang berhubungan sama daerah pemilihan itu

dipersulit bukan dipermudah, pertama itu ada niat baik. Ini saya tidak dapatkan sama

PLN ini seperti itu, itu ada di 2 kecamatan yang terparah dan yang saya sampaikan

itu bukan hoax pak dan anda bisa cek sendiri memang tidak ada sinyal sama sekali

disana, saya hanya ingin apa solusinya? Jangan janji andakan memang

kenyataannya apa yang anda sampaikan kepada Presiden bahwa daerah Barat

sudah tercover 100% kenyataannya didaerah saya tidak.

Ini daerah barat tanggung jawab anda kepada masyarakat dan harus ini jadi

saya minta tolong untuk 2 kecamatan ini gimana caranya, bukan ancaman ini ya tapi

saya ingin ada keseriusan dari Telkom untuk diprioritaskan sampai akhir tahun

mereka sudah, karena disitu juga di Nangun itu ada desa pariwisata pak yang paling

ujung, bayangkan Kabupaten Bogor itu berbatasan sama Kabupaten Sukabumi

berbatasan sama Lebak itu saking jauhnya diatas, bagaimana mereka dan itu tidak

sedikit yang tinggal disitu disatu desa itu Desa Mulansari namanya pak itu ada 8.000

lebih jiwa pak, dia kayak terputus hubungan dengan dunia luar ini dan ini tanggung

jawab moril kita pak.

Didesa sebelumnya ternyata Telkom juga menggunakan PLN dan PLN nya

sering mematikan tanpa pemberitahuan ditempat-tempat yang lain, ini juga laporan

itu anda tidak sampaikan, ada dibeberapa tempat menggunakan jasa PLN tapi tidak

anda sampaikan mereka seenaknya saja disana, ini tidak boleh pak mohon maaf

kalau melihat status sosialnya rakyat yang bisa dikatakan ini rakyat kecil pak,

mereka punya handphone bisa browsing itu luar biasa bisa dan ini negara harus

hadir ini tidak boleh pilih kasih ini, tapi juga ini didaerah barat Kabupaten Bogor

berbatasan dengan ibu kota.

Mungkin itu saja Pimpinan, saya mohon kepada Telkom untuk menseriuskan

ini artinya ditindak lanjuti dan saya mohon jawabannya kapan kira-kira nanti saya

kesana benar-benar ada karena saya akan kesana pak, terima kasih.

DIRUT TELKOM:

Terima kasih Pak.

Jadi nanti paling lambat akhir tahun kita akan selesaikan.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut mau tanya ini di Cigudeg ini Desa Banyuwangi pak tidak salah?


Pak ini Dapil saya Pak Azam tanyanya kesaya lebih tepat, jadi yang punya

Banyuwangi bukan hanya bapak, Cigudeg itu pak bapak pernah dengar Parung

Panjang pak? Itu sama bersebelahan sama mereka ini dan masyarakat Cigudeg ini

pak itu kira-kira totalnya 5,8 Juta hanya 1 Kabupaten pak seperti itu.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Dirut.

DIRUT TELKOM:

Terima kasih saya lanjutkan pak.

Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihsan yang menanyakan tentang tujuan dari

dibentuknya BUMN khususnya yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, untuk

Telkom peran kami tentunya role yang paling utama adalah membangun jaringan

telekomunikasi dan secara garis besar ada 3 layer yang kita bangun, pertama yang

kita sebut dengan id ring itu lebih kearah transmisi, kemudian GI akses itu jaringan

lokal pak kadang disebut dengan last mile yang intinya adalah menghubungkan dari

transmisi menjadi akses yang ke rumah ataupun kegedung-gedung.

Dihalaman berikutnya dihalaman 6 itu kami sampaikan peta sebaran kapelot

Telkom, kira-kira kalau di IKK nya sudah mencover 89% IKK diseluruh Indonesia

dan on top dari ini adalah ada juga palapa ring yang dilakukan oleh Bakti yang

kemudian juga menyambungkan ke berbagai KK lainnya. Kemudian dihalaman

berikutnya dihalaman 7 itu kami sampaikan kontribusi kami dalam hal khususnya

untuk pembayaran USO pak yang besarannya kira-kira 125% atas total pendapatan,

dan dalam 5 tahun terakhir ini kami sudah berkontribusi totalnya adalah 7,5 Triliun

yang kemudian dananya dikelola oleh Bakti Pak,

Halaman berikutnya halaman 8 kita menunjukan selain BTS yang memang

kita bangun secara komersial kita juga memiliki kelompok BTS lain yaitu BTS Merah

Putih, yang sebenarnya ini kita membangun BTS meskipun rugi namun kita yakini

ada manfaat untuk masyarakat sekitar sehingga kita bangun BTS Merah Putih, dan

yang ketiga adalah BTS yang kerja sama dengan USO atau dengan Bakti pak,

totalnya sampai tahun 2019 ada 1.083 BTS Merah Putih dan USO, selain itu kami

bersama BUMN lain dengan Kementerian BUMN kami juga menyelenggarakan RKB

untuk membantu masyarakat rumah kreatif BUMN yang kita harapkan mampu

mengembangkan berbagai UKM disekitarnya.

Kita lanjut ke halaman 11 pak itu bentuk lain dari kontribusi BUMN kita

membangun Balkondes kemudian untuk Telkom ada 2 lokasi yaitu di Tuksongo

deket Borobudur dan juga deket Breksit di dekat Candi Prambanan, kemudian

Balkondes juga dipakai untuk pengembangan industri yang ada disekitarnya.

Kemudian dihalaman 13 itu juga ini yang sebenarnya kewenangan lain yang

sebenarnya sama yang disungai penuh di Jambi pak, kita sudah survei hanya

lokasinya sangat terpencil jadi ada masalah pertama memang belum ada listrik gitu

ya kemudian yang kedua juga susah dijangkau harus dengan satelit, sehingga kami

akan usulkan ini untuk nantinya kita kerjasamakan dengan Bakti untuk masuk dalam

program USO pak.

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Nasim ini terkait

dengan laporan Keuangan nanti akan saya sampaikan terpisah dibelakang, yang

dihalaman 17 ada pertanyaan tentang listrik mati, secara umum tujuan utama kita itu

menggunakan listrik yang dari PLN pak tapi dibeberapa sistem kita backup itu

menggunakan jetset, tentunya begitu listrik mati kita akan alihkan ke jetset namun

kondisi tertentu bisa terjadi jetset juga menggunakan bahan bakar dan kami tidak

bisa mengirimkannya maka ada batas waktunya juga, kejadian seperti ini sering

terjadi mana kala terjadi banjir begitu, jadi catatan masalahnya tetap listrik baru

jetset pak.

Penjelasan berikutnya mohon izin Pak Pimpinan ini terkait dengan sumber

daya, saya akan minta Direktur SDM nya Telkom untuk menyampaikan pak.

DIR.SDM TELKOM:

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

Kami laporkan atas pertanyaan Bapak Nasim Khan waktu itu, permonitor dan

memperhatikan tenaga ahli yang kerja di Telkom, dalam mencapai tujuan bisnis kita

sudah menetapkan dan ada 3 yang selalu kami bangun yaitu pertama membangun

kapabilitas internal, yang memang ini butuh waktu yang kadang memilih untuk

prioritas berikutnya dengan menggunakan partnership, dan apabila partnership juga

masih ada kendala kita sampai dengan melakukan akuisisi. Disamping itu juga kita

melihat bagaimana persayaratan untuk melalukan rekrut untuk pro hire kita, yang

sampai dengan saat ini kita persyaratkan tentunya dengan sertifikat keahlian dan

juga pengalaman kerja ada batas minimalnya sekian lama begitu.

Berikutnya bagaimana mengembangkan rencana SDM di Telkom Indonesia

kami mendekatin dengan Framework ada 3 bagaimana pegawai itu sendiri kita

kelola, terus culture nya bagaimana dan termasuk bagaimana kita melakukan

transformasi organisasi, untuk khusus ke people kita biasanya kita dekatin dengan

tripong bagaimana value dan belive karyawan yang kita bangun, dan bagaimana kita

membangun juga kompetensi tehnik digital dan juga personal quality termasuk juga

pengembangan kapabilitas kemampuan dan kepemimpinan digital yang kita

dedikasikan dan juga kita tugaskan kepada beberapa unit terkait didalam, mungkin

itu Pimpinan kita serahkan kembali ke Pak Dirut.

DIRUT TELKOM:

Pertanyaan berikutnya dihalaman 23 itu tentang kontribusi Telkom kepada

negara pak, yang pertama adalah kami sampaikan dihalaman 23 itulah kontribusi

kami kepada negara dalam berbagai bentuk ada defiden, ada PNBP, Pajak, dan

sebagainya, pada tahun 2018 kontribusi kami yang total itu adalah 46,4 Triliun dan

kalau tumbuhnya 14,1% dan ditahun 2019 belum aduit pak diestimasikan ada 11,1

Triliun. Kemudian dihalaman 24 menceritakan tentang bagaimana penguasahaan

pasar kita, untuk diseluler kita memiliki bangsa pasar 61% dan di fix broadband kita

memiliki pasar 80% pak.

Pertanyaan berikutnya dari Pak Hamdani pak terkait dengan inovasi, kalau

kita ke making indonesia 4.0 kita ada 4 inisiatif yang terkait dengan Telkom yang

pertama adalah pemberdayaan UMKM, pengembangan infrastruktur internasional,

peningkatan kualitas SDM, dan kemudian pembangunan ekosistem inovasi,

berikutnya di inovasi ada beberapa hal yang kita lakukan, kita membangun lab IT

kita bersama dengan vendor maupun bersama dengan beberapa start up dan

instansi lain untuk mengembangkan IT sehingga nantinya bisa mendukung inisiatif

4.0 pak.

Kemudian dihalaman 31 itu terkait dengan tiang pak, jadi memang tiang ini

kita gunakan berbagai jenis pak kalau dipinggiran itu karena kita ingin mendapatkan

coverage yang lebih makro kita gunakan yang cukup tinggi, tertinggi adalah sekitar

72 Meter namun kalau dikota itu kita tidak lagi menggunakan tiang tinggi tapi kita

gunakan tiang yang lebih kecil, ini peruntukannya masing-masing dihalaman 32 itu

ada fotonya kira-kira itu bentuk tiang yang kita pakai pak, ada pertanyaan untuk Pak

Gede dihalaman 34 yaitu tentang kecepatan Indihome pak, jadi gambar dikanan

atas itu kami bagi 2 bagian pak yang pertama adalah itu network kita yang under

control nya.

Ini yang sebenarnya bisa kita jaminkan namun apabila pelanggan mengakses

website tertentu atau mendownload konten tertentu kecepatan yang dirasakan akan

sangat tergantung, tidak hanya yang tadi menjadi tanggung jawab Telkom tapi juga

kesempatan bagaimana disisi lawannya pak, namun demikian kami selalu berusaha

melakukan yang terbaik kepada pelanggan. Dihalaman 35 pak itu beberapa

pembenahan jadi untuk meningkatkan layanan kami secara konsisten melakukan

pembenahan, perapihan, kabel-kabel yang ada dipinggir jalan pak. Dihalaman

berikutnya halaman 36 jadi kalau bapak-bapak sering lihat dipinggir jalan banyak

kabel banyak tiang itu tidak semuanya punya Telkom pak itu punya operator masing-

masing dan kami tandai tiang kami yang paling ciri itu ada merah putihnya dan

warna lain untuk operator lain pak.

Saya lanjut terus pak saya lewati, kemudian yang berikutnya adalah

pertanyaan dari Pak Haikal tentang kinerja keuangan ada dalam tabel pada halaman

40 nanti mungkin lebih detail lagi saya sampaikan secara di file berikunya pak, ini

mungkin Pak Edy Pak.

TELKOM:

Baik terima kasih Pak Dirut.

Kami laporkan Corpu Corporate University yang Telkom ada kantornya yang

ada di Gegerkalong Bandung kita punya kerja sama untuk kemanfaatan kepada

masyarakat umum, beberapa yang kami laporkan adalah pertama mengenai

Societal Need Orientation jadi kita mengadakan program training dan juga

leadership program, termasuk juga ada BUMN grade leader jadi beberapa BUMN

waktu itu mengadakan kegiatan bersama cukup banyak BUMN yang terlibat, itu

nanti dibelakang akan kita laporkan juga dan yang lain kita juga ada kegiatan yang

goes to campus jadi bagaimana kita memberikan peran Telkom memberikan

kegiatan kepada beberapa kampus terkait magang dan okasi bersertifikat.

Terus kita juga tentunya rutin memberikan CSR termasuk juga kelas trampil

jadi kita memberikan bantuan edukasi, yang lain kita juga ada Telkom Back To

School jadi selain kekampus kita juga kesekolah-sekolah mulai dari SD sampai

dengan SMK tersebar dibeberapa area yang kita sudah pernah terlibat mendukung,

yang lain adalah juga ada mengenai fokus HCMD jadi kita mengadakan bedah

rumah Bapak Dan Ibu kepada masyarakat dan juga sebagian pensiunan Telkom,

kemudian termasuk kita juga memberikan donasi kepada masyarakat disekitar

kantor Telekomunikasi Indonesia.

Selanjutnya dihalaman 45 tentunya kita juga bergabung dengan masyarakat

kita ada bimbungan rohani, berbagi dimasyarakat sekitar termasuk juga yatim dan

dhuafa, dihalaman 46 kami lanjutkan ada juga program kerja Indonesia merupakan

digital learning platform yang kita bangun yang pemanfaatnya dimanfaatkan oleh

banyak pihak, ini sebagai mobile app platform yang kita sumbangkan kita

supportkan kepada negara. Yang terakhir kalau kita lihat kerja sama dengan

lembaga-lembaga lain kita menjadi referensi untuk benchmark jadi ada sekian

BUMN yang selalu hadir kita melakukan benchmark pengelolaan tentang Sumber

Daya Manusia termasuk talent yang ada, dan juga kita melakukan pelatihan

terhadap pengembangan SDM yang ada, terima kasih saya kembalikan ke Pak

Dirut.

DIRUT TELKOM:

Itu yang untuk buku pertama pak, buku kedua adalah isinya tentang update

kinerja keuangan dan operasi, mohon izin Pimpinan ini apakah perlu sampaikan

atau cukup? tidak usah ya.

F-NASDEM (H. HAMDHANI, S.IP):

Izin Pak Ketua, Hamdhani dari Kalimantan Tengah.

Pak Dirut ini terima kasih atas jawaban yang bapak sampaikan ketika rapat

RDP dengan kami Komisi VI yang lalu, tapi salah satu hal yang perlu saya

pertanyakan lagi tentang sap support warm ini pak, sap support warm di Kalimantan

Tengah itu seperti di Pangkalanbuun ini tidak diantisipasi tentang penanganan

masalah kejadian kalau ada petir, saya punya rumah aspirasi di Pangkalan bun

mendekat dengan tower, jadi ketika ada serangan petir itu tidak ada penanganan

disekitar itu sehingga kejadian ini merusak alat elektronik peduduk setempat

radiusnya bisa sampai 100-200 meter, dan tempat rumah aspirasi saya sampai TV

pun rusak pak tidak diganti sampai sekarang.

Kenapa saya tanyakan itu karena kejadiaanya sering terulang dan ini

merugikan masyarakat dengan rusaknya kulkas masyarakat, kemudian elektronik

alat-alat mereka ya, ini kenapa Telkom dengan kapasitas makro yang mungkin

sudah memiliki fiber optik, kenapa tidak bisa mengantisipasi atau penanganan

terhadap petir setidaknya ada penangkalnya begitu pak, terima kasih pak.

TELKOM:

Terima kasih masukannya pak, nanti saya akan cek lebih lanjut segera atas

kejadian ini karena ada 2 kemungkinan pak jadi yang pertama memang bisa jadi itu

towernya Telkomsel ada kemungkinan juga towernya punya lain, tapi akan kami

koordinasikan dengan mereka pak, terima kasih pak.


Pimpinan.

Saya ini kepada Dirut Telkom, inikan Pak Dirut inikan Undang-Undang

terakhir tahun 1999 nomor 36 tentang telekomunikasi, ini sudah 20 tahun sedangkan

teknologi kita telekomunikasi luar biasa, ini apakah anda merasa nyaman dengan ini

karenakan perubahan ini juga luar biasa pak, andakan bisa mengusulkan ini

bagaimana kedepan apakah kita berkoordinasi Pimpinan dengan Komisi I karena

saya rasa penting untuk direvisi ini pak, karena ini pasti banyak tubrukannya seperti

itu, mohon tanggapannya pak.

TELKOM:

Terima kasih Pak Primus.

Jadi memang Undang-Undang yang berlaku sekarang itu sudah cukup lama

hampir 20 tahun ya, beberapa isi Undang-Undang itu masih bisa tapi berapa

memang sudah tidak dan perlu direvisi, kami kebetulan sayakan juga di AKSI juga

sudah ada pemikiran untuk mengusulkan ini kami sedang koordinasi dengan

Kementerian juga bagaimana apakah nanti kita berinisiatif untuk mengusulkan atau

seperti apa itu sedang kita persiapkan pak, begitu terima kasih.


Iya Pimpinan.

Saya rasa juga Komisi juga harus maju nanti ada lintas Komisi sama Komisi I

bahwa untuk memikirkan dan saya rasa Undang-Undang Telekomunikasi ini jangan

hanya 1 Komisi karena yang berhubungan juga dengan managemen jadi bisa dibikin

Pansus nantinya, seperti itu Pimpinan diusulkan jadi lebih besar lagi melibatkan

Komisi VI maksudnya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan dilanjut masalah financial ya.

DIRUT TELKOM:

Mohon izin Direktur Keuangan yang menyampaikan pak.

DIR.KEUANGAN TELKOM:

Terima kasih Pak Dirut.

Selamat siang Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Kami mulai dengan ringkasan kinerja keuangan di kuartal 2019, dimana

secara over all pendapatan Telkom Grup itu tumbuh sekitar 7,7% kemudian laba

bersih tumbuh sekitar 8,5%, kalau dillihat dari komponen pendapatan yang terbesar

itu baik dari segi gorve maupun segi kontribusinya adalah sekmen data internet dan

jasa IT, jadi kita sudah beberapa tahun belakangan ini di telekomunikasi yang

namanya voice sudah tidak menjadi tumpuan untuk pertumbuhan, kemudian

halaman berikutnya salah satu sekmen bisnis kita adalah fixed broadband melalui

produk yang kita namakan Indihome pada kuartal I 2019 pelanggannya menyampai

5,5 Juta tumbuh dari 5,1 Juta diakhir tahun 2018, kemudian pendapatan itu sendiri

dikuartal I 2019 sekitar 4,3 Triliun itu tumbuh sekitar 72% dibandingkan periode yang

sama ditahun 2018.

Lalu disekmen kita yang berikutnya dihalaman berikutnya adalah seluler,

untuk sekmen digital seluler mengalami pertumbuhan sekitar 29,5% yaitu mencapai

13,6 Triliun di Q1 2019, total pelanggannya untuk pelanggan data mencapai 111

Juta pelanggan, lalu lintas data mengalami peningkatan pesat hampir sekitar 57% di

kuartal 1 2019 ini. Halaman 5 menunjukan perbandingan kinerja Telkom Grup

dengan 2 kompetitor lokalnya, dimana dari jumlah pelanggan, pendapatan, laba

bersih, Telkom Grup lebih unggul dibandingkan 2 operator yang lain, dari segi share

baik market share dari sisi pelanggan, jumlah pelanggan, maupun share dari pada

pendapatan maupun dari laba bersih kita jauh lebih unggul Alhamdullilah

dibandingkan dengan 2 operator yang lainnya.

Kemudian dihalaman berikutnya ini kami cuplik saja bapak-ibu yang kami

hormati, ini adalah beberapa pendapat dari analis pasar modal atas kinerja Telkom

di Q1 2019 ini yang rata-rata memaparkan bahwa Q1 ini kita sudah mulai recover

dibandingkan dengan tahun 2018 yang memang sangat-sangat penuh tantangan. Di

2018 sendiri pendapatan kami tumbuh sekitar 2%, laba bersih mengalami

penurunan ini bisa dijelaskan dibeberapa halaman setelahnya dimana dihalaman 8

bisa dilihat bahwa terjadi penurunan tajam disisi legacy produk di seluler, legacy

produk itu adalah layanan suara voice dan layanan SMS dan memang ini terjadi

diseluruh dunia, karena perkembangan teknologi para pelanggan sudah

meninggalkan 2 layanan ini dan memakai layanan data.

Kemudian situasi 2018 juga diwarnai dengan adanya registrasi kartu SIM

Prabayar, dimana dalam proses registrasi ini dari oktober 2017 sampai bulan April

2018, karena ada batasan jumlah SIM yang dimiliki oleh seorang pelanggan maka

seluruh operator berlomba-lomba untuk mempertahankan market share, dimana ini

mengakibatkan perang harga yang sangat hebat selama periode sampai bulan April

2018 tersebut, namun demikian Alhamdullilah diakhir 2018 dihalaman 9 bisa kami

laporkan bahwa dari segi pendapatan sekmen seluler kita Telkom mengalami

kenaikan untuk penguasaan pasar naik sekitar 2,2% sehingga kami menguasai

sekitar 68,5% seluler bisnis di Indonesia, kemudian juga untuk pelanggan kami

menguasai sekitar 59% dari pangsa seluler di Indonesia.

Adapun mengenai pendapatan seluler di 2018 untuk Telkom Grup kami

mengalami penurunan sekitar 4,3% sementara untuk kalau diindustri seluler ada

istilah Big 3 itu tiga pemain terbesar secara over all mengalami penurunan sekitar

7,4% jadi penurunan di Telkom lebih kecil dari pada di Big 3. Halaman berikutnya

halaman 10 bisa dilihat perbandingan kinerja Telkom dengan 2 operator lainnya

yang mana karena dinamika yang tadi sudah kami jelaskan didepan memang dari

setgi pelanggan, pendapatan, dan laba bersih, mengalami perlambatan atau

penurunan, namun demikian perlambatan atau penurunan yang terjadi di Telkom

jauh lebih baik dari pada yang terjadi dengan 2 operator yang lain.

Penguasaan pasar pelanggan seperti grafik dihalaman sebelumnya kita di

59,1% mengalami kenaikan 4,5%, kemudian bangsa papsar pendapatan menjadi

74% atau naik sekitar 3,1% dan untuk laba bersih ini karena 2 operator lokal yang

lain tidak mencetak laba yang positif di akhir 2018 sehingga penguasaan pasar laba

bersih dari Telkom adalah 100%.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat.

Berikutnya kami laporkan beberapa indikator kinerja oprasional ditahun 2018

dari segi pelanggan fixed broadband diakhir 2018 mencapai 5,1 Juta pelanggan

yaitu tumbuh sekitar 72%, kemudian disegmen enterprise yang menangani nasabah-

nasabah korporasi maupun nasabah-nasabah lembaga pemerintahan juga

mengalami yang baik, dari segi layanan satelit diakhir 2018 telkom memiliki sekitar

133 transponder karena waktu bulan Agustus tahun lalu Alhamdullilah kami sukses

meluncurkan satelit merah putih. Kemudian jaringan blackbone fiber optik kita total

mencapai 161.000 km yang meliputi hampir seluruh wilayah nusantara, dan tentunya

kedua kabel yang membentang menuju ke Eropa barat sampai ke Prancis, lalu ada

1 kabel juga sampai ke California Amerika, kedua kabel ini tidak dimiliki sendiri oleh

Telkom melainkan Telkom berkonsorsium dengan beberapa operator telko dunia

lainnya.

Halaman terakhir dari buku ini adalah kami cuplik beberapa pendapat dari

analis pasar modal yang mengenai performance di 2018 baik Q3 maupun untuk full

year 2018, bisa dilihat bahwa mulai Q3 triwulan III 2018 mulai terjadi recovery

setelah sebelumnya ada tekanan selama proses registrasi sim card prabayar yang

mana ini berlanjut Q1 2019 yang baru lalu.

Kemudian Ibu-Bapak yang terhormat.

Beberapa halaman berikutnya merupakan summary daripada kinerja

keuangan dari tahun 2013-2018 yang mana ini juga formatnya konsisten dengan

yang kami sampaikan Komisi VI diawal tahun ini waktu RDP yang sebelumnya, jadi

disini yang pertama adalah summary dari profit loss dimana pendapatan kita

mengalami pertumbuhan 9,5% dan laba bersih mengalami pertumbuhan hampir

sebesar 5%. Laporan neraca diperiode yang sama dihalaman berikutnya dalam 5

tahun terakhir pertumbuhan aset mencapai 10%, lebelitas 11,4%, dan ekuitas

mencapai mencapai hampir 9%.

Walaupun terjadi secara nominal terjadi pertumbuhan hutang namun secara

rasio yaitu debt equity ratio masih terkendali dengan sangat baik yaitu sekitar 0,38

kali diakhir tahun 2018. Kemudian dihalaman 16 menggambarkan laporan arus kas

untuk periode yang sama yang mana antara 2013-2018 adalah sebesar 4,5%, lalu

kami lengkapi pula dihalaman berikutnya dengan rasio-rasio return on assets, return

on equity, maupun debt to equity ratio yang Alhamdullilah masih terjaga dengan

sangat baik sampai triwulan I tahun 2019.

Tabel terakhir yang sudah disinggung oleh Pak Dirut adalah kontribusi

finansial telkom kepada negara terdiri dari defiden, penerimaan negara bukan pajak,

dan tentunya pajak itu sendiri. Demikian Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI

yang kami hormati, presentasi dari Telkom terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut kompetitor bapak siapa disini?

DIRUT TELKOM:

Yang paling utama pak itu adalah XL dan Indosat.

KETUA RAPAT:

Kompetitor 1 dan 2 itu siapa itu?

DIRUT TELKOM:

A dan B tadi itu sebetulnya XL dan Indosat pak, yang disebut 3 Big Three itu

adalah Telkom, XL, Indosat, yang lain lebih kecil dari itu pak 3 itu menguasai kira-

kira 80% pasar pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada teguran dari KPPU?

DIRUT TELKOM:

tidak ada pak karena kami menjadi mayoritas karena melalui proses

kompetisi yang wajar tidak akuisisi dan tidak apa-apa secara pelanggan 61, yang

biasanya kalau ada akuisisi ada apa yang dominan itu perlu perizinan dari KPPU.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Deputi dilanjut setelah di Telkom.

DIRUT PERTAMINA:

Iya terima kasih Pak Deputi.

Jadi ada 11 terkait dengan:

1. Distribusi LPG.

2. BBM 1 harga.

3. Infrastruktur LPG di Jambi.

4. Proses Rekrutment.

5. Pertamini.

6. Bio Solar.

7. LMG untuk perhotelan.

8. Penjelasan tentang keuntungan Pertamina disemester II ditahun 2018.

9. Tentang case BULL.

10. Kemudian case PT.PAS.

11. Pengembangan untuk energi alternatif.

Mohon lanjut langsung saja ke halaman 22 barangkali atau yang ini pertama

sambil menunggu barang kali, yang pertama untuk LPG 3 kg khususnya adalah

distribusi mungkin bisa disampaikan halaman 25 untuk pola distribusi, jadi pola

distribusi yang kami lakukan selama ini adalah dari depo Pertamina kami kemudian

mensupply malalui SPPBE yang kemudian disalurkan ke agen atau penyalur LPG

PSO dan sang penyalur, atau biasa disebut dengan pangakalan, agen dan

pangkalan inilah yang menjual langsung kepada pelanggan dalam hal ini baik

pelanggan rumah tangga maupun yang sudah dialokasikan oleh pemerintah yaitu

kenelayan kecil, dan mulai 2018 juga dialokasikan untuk petani.

Untuk kelancaran halaman berikutnya yang tadi ada jumlah jadi ini yang

kemudian membantu kami dalam proses distribusi mulai MOR I sampai dengan

MOR VIII, SPPBE PSO ada 535 kemudian yang non-PSO 103, agen LPG 3.594

untuk yang PSO, yang non-PSO 731, dan pangkalan atau sang penyalur yang PSO

ada 164.507. inilah yang kemudian mendistribusikan keseluruh masyarakat dari

mulai MOR I sampai dengan MOR VIII, adapun untuk menjaga agar tidak terjadi

distribusi yang tidak tepat sasaran kami ada kerja sama dengan Satgas Polri, ada

beberapa contoh mungkin foto-foto bisa diperlihatkan bagaimana kami melakukan

sidak gabungan baik itu dengan Polri maupun dengan Pemerintah Daerah dan juga

dari Migas, jadi kami langsung biasanya kami lakukan kerestoran, hotel, dan ini

berlangsung terus dan ini berupaya supaya LPG 3 kg lebih tepat sasaran, baik ini

ada contoh-contoh.

Berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan BMM 1 harga, jadi penugasan

dari pemerintah..


Pimpinan.

Saya hanya ingin mengomendalami yang 3 kg itu, niatnya memang baik jadi

tepat sasaran tapi kenyataanya tidak demikian bu, saya tinggal di Bintaro disebelah

rumah saya jual yang disebut pangkalan itu dan yang mengkonsumsi tidak ada

Polisi berkeliaran, artinya ini memang harus diseriuskan karenakan 3 kg seperti Ibu

ketahui ini subsidi, dan subsidi itu untuk siapa Ibu juga harus sudah mengeluarkan

harusnya dikhususkan, diutamakan, diprioritaskan, itu untuk diluar Jawa datanya

dari mana itu dari BPS tingkat kemiskinan paling tinggi itu dimana disitulah prioritas

utama, ini masukan buat Ibu jadi ini perlu disidak kembali ini penting Ibu, itu saja

Pimpinan terima kasih.

DIRUT PERTAMINA:

Baik terima kasih masukannya pak.

Jadi untuk alokasi perprovinsi ini memang kami dari pemerintah alokasinya,

yang juga sudah berkoordinasi dengan daerah setempat dan memang betul dari

waktu ke waktu ini kemudian dilakukan review untuk menyesuaikan alokasi

berdasarkan data masyarakat miskin atau rumah tangga miskin yang didapat dari

BPS, jadi pada tahun 2019 inipun dengan adanya program untuk petani yang juga

prioritas di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur karena program konversi

sekarang diperluas, yang tadinya hanya Indonesia Bagian Barat mulai tahun lalu

sudah ke Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur, sehingga alokasi

pun kini sudah berubah berdasarkan kebutuhan yang terakhir.

Masuk ke BBM 1 harga jadi penugasan yang kami terima adalah dari 2017-

2019 yaitu sebanyak 160 lokasi atau penyalur dimana sampai dengan akhir 2018

sebanyak 121 ini sudah terealisasi, dan ditahun 2019 target kami adalah 29 namun

sampai dengan hari ini kami sudah menyelesaikan 28 penyalur sehingga tinggal 1

yang ini, jadi kami optimis dalam waktu dekat seluruh target 160 lokasi ini sudah

dapat kami selesaikan dan kami salurkan BBMnya sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat. Adapun volume yang volume penjualan ataupun volume

distribusi yang kami distribusikan didaerah tersebut untuk tahun 2018 kurang lebih

sekitar 0,18% dari total volume penjualan dari solar jadi kalau dilihat dari sisi volume

memang tidak terlalu besar, tetapi dampak bagi masyarakat didaerah tersebut luar

biasa.

Jadi kalau tahun 2017 itu 0,05% total volumenya dari total volume nasional

untuk solar untuk tahun 2018 0,18%, dan kami komit kalau program ini diperpanjang

kami akan lakukan sesuai dengan target yang disampaikan oleh pemerintah.

Selanjutnya adalah terkait dengan pola supply dan penyalur LPG di Jambi, jadi kalau

kita lihat kami memiliki supply itu yang reguler dan juga emergency jadi dalam

kondisi emergency kami mempunyai juga depo yang siap kemudian menyupply ke

lokasi disetiap provinsi, jadi untuk khusus untuk Jambi kita bisa lihat barang kali

dititik yang ada Depo Pulau Layang dan juga disitu ada kilang dari SIP itu yang

ditengah kecil itu adalah regularnya disupply dari 2 lokasi itu.

Namun kemudian dalam kondisi emergency ini dapat juga disupply dari Teluk

Kabu dan Depo Panjang yang diujung sana yang merah, kemudian yang Pulau

Panjang jadi ini pasokan yang pola supply kami siapkan baik kondisi regular ataupun

emergency dan ini kami petakan untuk setiap provinsi, jadi kalau di Jambi sendiri

untuk agen LPG yang totalnya siaga 40, pangkalan 1,776 baik itu PSO maupun non-

PSO.

Selanjutnya adalah terkait dengan pola rekrutmen ini adalah alurnya jadi kami

sudah melakukan online untuk membuka seluruh calon-calon karyawan yang

berminat untuk melamar di Pertamina melalui online application yang kemudian

seleksi berdasarkan administrasi, dan jika lulus ditahapan administrasi kemudian

kami memanggil dan melakukan assessment, untuk yang lulus assessment

kemudian ada tahap interview langsung dengan user dan jika lulus kemudian

dilakukan medical check up, yang lulus kemudian ada udisium dan diberikan training

terlebih dahulu employment training yang kemudian lulus employment training itu

kemudian kami terima untuk menjadi karyawan di PT.Pertamina, jadi ini alurnya

tahap awalnya memang melalui online application.

Berikutnya adalah terkait dengan ini mengenai talent development framework

jadi ada 3 tahapan baik itu yang entry level, mid level, dan high level, dimana entry

level ini lebih ke technical sedangkan untuk mid level sudah mulai ditambahkan

dengan managerial dan leadership, untuk high level ini fokus kami di leadership

kompetensi. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 5 adalah terkait Pertamini,

jadi kami sebetulnya Pertamini itu diluar Pertamina dan tidak ada didalam jalur

distribusinya Pertamina, kami menyadari bahwa memang ada kebutuhan didaerah-

daerah yang barangkali akses untuk ke SPBU kita ini juga cukup jauh, oleh karena

itu mulai awal tahun ini kami membuat juga SPBU compact jadi mulai dari yang

5.000 kl kemudian yang 2.500 dan 1.000, yang 1.000 ini sebetulnya sama dengan

yang Pertamini kita sebut adalah Pertashop.

Pilot project kemarin kita di MOR III ini sudah ada terpasang di MOR III ini

ada 28 kemudian di MOR IV jadi kita coba dahulu yang di Jawa sehingga totalnya ini

ada 32 yang sekarang sudah beroperasi, kemudian untuk meningkatkan TKDN yang

sebelumnya dispenser-dispenser inikan impor kemudian kami sudah melakukan

kerja sama dengan manufacturing lokal untuk memproduksi dispenser yang secara

spesifikasi ini sudah sesuai dengan standar dari Dirjen Migas, jadi hari ini kita sudah

mempunyai beberapa manufacturing yang sudah bekerja sama dengan Pertamina

untuk membuat dispenser-dispenser untuk Pertashop ini dan kami terbuka untuk

bekerja sama dengan berbagai pihak.

Langkah yang sudah kami lakukan supaya ini bentuknya masif adalah sudah

ada kerja sama dengan Kementerian Desa Tertinggal karena disitukan ada dana

alokasi untuk desa yang kemudian bisa digunakan untuk working capital dan untuk

dispensernya sendiri bisa bekerja sama dengan anak perusahaan Pertamina,

namun kami terbuka dengan siapapun bekerja sama untuk membuka SPBU kecil

dan compact ini, barangkali Bapak-Ibu yang lebaran kemarin melewati Tol Sumatra

karena SPBU permanen belum selesai dibangun kami memasang Pertashop-

Pertashop ini di 15 titik dimana dimasing-masing titik kami pasang ada 2, jadi

kemarin ada 30 Pertashop yang memenuhi kebutuhan para pemudik yang lewat di

Tol Sumatra.


Intrupsi Pak Ketua.

Ibu Dirut, waktu kita kunjungan ke Banten saya tanyakan pada waktu itu

bahwa saya tanyakan Pertamini, karena bagaimanapun Pertamini ini hampir dengan

Pertamina katanya seolah-olah Pertamini ini adalah anak perusahaan Pertamina

waktu kunjungan ke Banten, saya tanyakan status Pertamini tidak ada hubungannya

Pak katanya ini mungkin ilegal begitu, jadi bagaimanapun sekarang daerah

pemilihan saya Bandung atau Kabupaten Bandung itu itu 1 kecamatan bisa 100

Pertamini, kemudian saya lihat didalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan

Gas Bumi nomor 06 itukan ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, jadi

kalau saya lihat didaerah-daerah itu pasti ditempatkannya dipinggir rumah atau

didalam rumah dan lain sebagainya.

Pernah terjadi ada kebakaran karena memang pengamanan untuk ini tidak

ada, jadi saya mohon barang kali ini juga perlu diperhatikan soal pengamanan,

karena bagaimanapun orang lalu lintas, dekat rumah, dan lain sebagainya

melemparkan puntung rokok sajakan bisa kebakaran jadi inikan perlu juga

barangkali pengamanankan dan juga perlu disebutkan legalnya, karena inikan harus

ada izinnya dari pemerintah daerah, kalau didalam Peraturan Badan Pengatur ini

katakan saja “memiliki izin lokasi pemerintah daerah setempat untuk dibangun

fasilitas sub-penyalur” jadi ini barangkali orang belum tahu begitu sekarang tahu

sekarang kayak jamur saja bertumbuhan dimana-mana ini bahaya, jadi kami mohon

supaya jangan sampai terbakar dan tertib, itu saja terima kasih.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO)

Pimpinan.

Itu pemegang lisensi merk Pertamini itu siapa ya?

DIRUT PERTAMINA:

Kami kurang tahu pak, karena setelah kami cek itu kadang-kadang POM ini

kadang-kadang Pertamini.


Masalahnya di HAKI itu bisa di cek sudah pernah dicek belom?

DIRUT PERTAMINA:

Jadi tidak ada yang terdaftar disana Pertamini di HAKI jadi belum ada juga

patennya nama Pertamini itu.


Berartikan tidak ada dasar hukumnyakan?

DIRUT PERTAMINA:

Betul jadi ini juga kami sudah menyampaikan melaporkan langsung dan juga

pemerintah sudah mengetahui ini, jadi kami dalam hal ini adalah.


Kendalanya apa tidak bisa ditutup mereka?

DIRUT PERTAMINA:

Barangkali ini perlu aparat penegak hukum ataupun pemerintah kalau dalam

hal ini tidak ada izin barangkali pemerintah yang harus penutup, karena ini regulator

tentunya yang harus melakukan aksi ini.


Ada dampak sosial atau terhadap mereka yang para pelaku UMKM atau

bagaimana?

DIRUT PERTAMINA:

Jadi kami juga sudah menyampaikan semacam solusi betul sekali barangkali

ada pertimbangan itu jadi kami memberikan solusi bahwa Pertashop ini bisa kami

tawarkan kepada pemilik Pertamini hari ini, karena standarnya terus terang memang

betul ini standarnya tidak memenuhi standar Dirjen Migas untuk yang Pertamini atau

Pom Mini dan sebagainya, kadang-kadangkan hanya meja saja dan ada botol-botol

dan sebagainya, padahal ini standarnya luar biasa ketat jadi kami sebetulnya

menawarkan untuk para pemilik Pertamini hari ini di upgrade menjadi Pertashop tapi

harus memenuhi ketentuan atau syarat dari safety maupun teknikal yang ditetapkan

oleh Dirjen Migas, jadi ini salah satu solusi supaya mereka yang hari ini memiliki

Pertamini ini tidak hilang begitu.

Malah kami juga kemarin menemukan didaerah Garut ada 1 desa yang

disebut desanya Pom Mini karena disitulah memproduksi Pom Mini dan kami sudah

kemarin berkoordinasi dengan PT.Pindat, hari ini yang porsi paling besar

memproduksi Pertashop adalah PT. Pindat jadi kami minta PT. Pindat juga

menggandeng manufacturing lokal ini jangan sampai kemudian mereka mati UMKM,

tapi dibina standarnya.


Tapi ini sudah banyak sekali Pertamini ini sudah sulit diberantas.

DIRUT PERTAMINA:

Memang seharusnya dari sisi regulator dan juga aparat penegak hukum

barang kali bapak yang harus action, kami menyadari dari sisi kami.


Tapi kalau tidak diberantas ini bertambah terus akan menggurita dan ini saya

tidak tahu Pertashop ini bisa tidak dipenuhi dari sisi persyaratan dari Pertashop

inikan, merekakan pelaku usaha kecil ya mungkin solusinya juga perlu diperhatikan

begitu.

DIRUT PERTAMINA:

Iya Pak jadi kami bisa melakukan atau menawarkan skemanya mereka yang

mengoprasikan bagi hasil tetapi dispensernya itu anak perusahaan Pertamina yang

menyediakan, itu salah satu opsi karena supaya sesuai dengan standar supaya

tidak terjadi masalah khususnya yang kadang-kadang ada diperumahan yang

berdempetan begitu kalau safetynya tidak terpenuhi bapak betul ini sangat beresiko

bagi masyarakat.


Sedikit pak.

Ini bu di SPBU kalau kita beli tanki cukup besarkan tidak boleh, oleh karena

itu Pertamini itukan disupply oleh SPBU yang besar ibu, sedangkan kalau kita beli

derigenan itu tidak akan boleh oleh SPBU, oleh karena itu sekarang ini banyak juga

berkeliaran ini itukan perlu ditertibkan ya, jadi saya lihat bahwa derigen itu

disupplynya kepada itu, sedangkan peraturan 06 itukan harus ada transporsir

khusus, jadi juga perlu ini dengan adanya ketentuan dari Peraturan Badan Pengatur

Hilir ini juga perlu barangkali diinikan, kalau tidak ini sudah diberantas kalau sudah

ini, 1 desa 100 jadi inikan sudah tidak sehat lagi ibu terima kasih.


Izin Pimpinan.

Ini langsung menanggapi Pimpinan karena ini pertanyaan Pertamini ini

pertanyaan saya masih di point ke-5 ini langsung diloncatin langsung saja ya, terima

kasih Pimpinan saya ucapkan dahulu sebelumnya selamat datang kepada Ibu

Direktur Utama Pertamina Ibu Nike karena kami semua rindu tadi menunggu Ibu

susah datangnya tadi mau ketemu, hanya karena ada acara bisnis katanya tapi

semoga kedepan kita bisa bersinergi bisa lebih diutamakan kita karena kita ini

semua akan membantu Ibu bukan menjerumuskan, kita semua ini adalah wakil

rakyat, memikir aset bangsa negara kita, kita harapkan kita diutamakan.

Seperti jaman dahulu saja waktu dahulu pernah diingatkan waktu Presiden

mau mengadakan pertemuan khusus kabinet saja kalau seandainya ada pertemuan

penting didalam DPR itu harus diutamakan itu peraturan kita dalam Undang-

Undang, saya kira itu terima kasih yang pertama langsung memberikan tanggapan

terkait isu Pertamini itu pertanyaan saya itu sebetulnya dan itu jelas karena didaerah

saya juga sudah banyak, dan kasusnya sekarang yang pertama tanggapan saya

sudah saya hadapi langsung sudah terjadi Pertamini ini sebetulnya kita butuh action

jadi bukan perlu koordinasi lagi ibu, jadi dari pihak Pertamina bersama kerja sama

dengan pihak ESDM seharusnya dengan Undang-Undang sudah jelas harus

ditindak tegas jangan sampai nanti ini memblunder.

Sudah terjadi meledak beberapa Pertamini itukan sudah ada jelas, difokus

diliputan televisi sudah jelas oplosan-oplosan dari Pertamini itu sudah jelas terjadi,

hak paten tidak ada kelembagaan juga sudah tidak jelas, sekarang harus sudah ada

koordinasi dengan pemerintah daerah, saya sudah koordinasi dengan pemerintah

daerah saya sendiri di Dapil saya di Situbondo Bondowoso termasuk Banyuwangi,

tidak ada koordinasi dari Pertamina kepada pemerintah daerah ataupun dari pihak

keamanan, seharusnya harus ditindak tegas karena pemerintah daerah juga takut

karena takutnya ini adalah milik Pertamina karena namanya saja sudah Pertamini,

pakai logonya seperti Pertamina iyakan seperti Ibu bilang di Garut itu jelas-jelas

terang-terangan itu bu hampir perhari bisa menjual 4 unit, 7 unit, tiap hari berjalan itu

Pertamini itu.

Dikhawatirkan adalah terjadinya oplosan itukan sudah terjadi, dia belinya pak

derigen datang ke Pertamina beli langsung di oplos disana dimainkan dan itu

terbukti, sampai kapan pembiaran ini akan terjadi? Koordinasi sinergi ini perlu

dengan ESDM dengan pihak keamanan, pemerintahan daerah, kalau perlu

bagaimana Pimpinan dan Anggota untuk membuat keputusan ini tentang Pertamina

ini harus tegas, bukan kita mau mengkerdilkan masyarakat untuk dalam

menciptakan karya krativitas mereka tapi kreativitas kriminalitas inilah harus kita

basmi, jangan sampai menjadi momok didalam negara kita jangan membiarkan

begitu kebiasaan bangsa kita kalau sudah biar, bias, dan sudah membludak,

memblunder, terjadi masalah baru ribut.

Ini mumpung sekarang walaupun memang sudah lama harus diatasi, itu yang

saya harapkan termasuk yang diambil sikap oleh Pertamina itu dengan adanya

terkati Pertashop, Pertashop ini bagaimana sosialiasinya ini lagi yang terjadi

dibangsa kita, sosialisasi kita itu disegala hal apapun itu kadang-kadang kita lambat

kadang-kadang kita mempermasalahkan dalam sistem sosialisasi, ini harusnya

diperhatikan oleh masyarakat tentang sosialisasi Pertashop dari Pertamina sendiri,

ini harus jelas masyarakat itu bagaimana harus ada tim khusus atau bagaimana,

harus dibentuk kelembagaan atau bagaimana dari Pertamina untuk bisa mencapai

kepada masyarakat dibawah ini harus saya kira Ibu Nike bersama jajaran Pertamina

sudah harus mengambil sikap dari semua jajaran ini harus mulai agresif.

Mulai aktif saya yakin dengan kepemimpinan Ibu Nike yang sakti ini seperti

Pak Azam bilang kalau sudah perempuan ini jadi pimpinan ini sakti ini Pak Nazim,

iya Pak Wahid tadi bilang juga itu yang kita harapkan kedepan lebih baik Pertamina,

itu untuk Pertamina selanjutnya saya kira melihat pembacaan dahulu karena masih

banyak hal yang harus kita bicarakan disini, terima kasih Pimpinan.

F-PKB (H. MUKHLISIN):

Pimpinan.

Saya ucapkan selamat datang seperti Pak Nasim Ibu Nike, mau tanya

gelembung gas yang sudah sampai 9 deck itu bagaimana? Jangan sampai nanti

meletus seperti dalam film yang seperti dahulu itu yang ONJW, itukan sedang rame-

rame kemarin saya baca di berita tanggal 5, terima kasih Ibu Nike.


Izin Pimpinan.

Seharusnya selesai dahulu nanti tanggapan berikutnya, inikan menjawab

tanggapan dahulu, izin terima kasih.

DIRUT PERTAMINA:

Kami selesaikan dahulu pertanyaan yang dari sebelumnya, nanti itu

pertanyaan tambahan.

Selanjutnya kami ingin menjelaskan pertanyaan nomor 6 yaitu terkait dengan

bio diesel B20, jadi kami memiliki 114 TBBM tempat pencampuran fame dengan

solar karena ini tidak dicampur dikilang, ini bisa dicampur langsung di storage-

storage kami, namun diawal ini ketika kami berlakukan untuk seluruh 114 TBBM ada

kesulitan bagi para supplier fame khususnya untuk ke Indonesia Timur, karena

volumenya kecil dan ini memerlukan transportasi yang cukup rumit, oleh karena itu

kemudian dengan beberapa kali perubahan yang terakhir hari ini pencampuran

hanya dilakukan di 29 TBBM kami, jadi dicampur di29 ini yang selanjutnya B20 yang

sudah dicampur ini solar yang sudah dicampur dengan fame kami distribusikan ke

114 TBBM seluruh Indonesia.

Jadi pola distribusinya hari ini seperti itu dan mulai Oktober 2018 sesuai

dengan kebijakan mandatori B20 kami sudah melaksanakan jadi 100% sekarang

dari seluruh 114 TBBM, dari mulai MOR I sampai dengan MOR VIII ini sudah

mendistribusikan dan menjual kepelanggan B20, mengenai B30 kami dengan Dirjen

Migas ESDM sedang melakukan pilot tes nanti barangkali ketika hasil dari pada tes

ini sudah dinyatkaan berhasil kami baru akan melakukan pencampuran, jadi pada

dasarnya sebagai operator kami siap menjalankan kebijakan yang tetapkan oleh

pemerintah, jadi boleh kami sampaikan bahwa hari ini distibusi B20 sudah tidak ada

lagi kendala ketika kami simplifikasi hanya dicampur atau dikirim fame ini ke 29

lokasi saja, dan selanjutnya kami yang mendistribusikan ke 114 TBBM diseluruh

Indonesia.

Mengenai pertanyaan berikutnya adalah untuk LNG untuk bisnis perhotelan,

jadi ini memang menarik karena.

(ANGGOTA KOMISI VI):

Interupsi Pimpinan.

Ibu Dirut saya ingin minta file terhadap apa keuntungan bagi Pertamina

terhadap B15 dan B20, siapakah yang mengambil keuntungan dari volume

keuntungan yang ada dari program B20? Saya minta jawaban.

DIRUT PERTAMINA:

Baik terima kasih.

Jadi kalau kita lihat setelah diberlakukannya B20 impor solar memang

menurun bapak, jadi dari data-data kami nanti bisa sampaikan juga bahwa

dibandingkan dengan awal 2018 sebelum diberlakukannya mandatori 100% B20

dengan setelah diberlakukannya jadi kami melihat year on year tahun 2017 dengan

2018 impor solar memang mengalami penurunan, karena 20% itu kita campur

dengan fame. Jadi bagi Pertamina yang tentunya itu baik untuk negara adalah

penurunan dari impor solar malah hari ini kami sudah tidak lagi impor solar,

demikian pak terima kasih.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.) :

Kalau impor solar berkurang karena ada 20% dari pada blending fame tetapi

bagi Pertamina apa yang diuntungkan disitu secara value added apakah hanya tidak

berhutang mengeluarkan uang tunai dalam impor solar hanya itu saja atau ada yang

lain? Kami ingin tahu karena ini mohon maaf, kita berkali RDP dengan BPPKS disini

tidak ada keterbukaan karena sampai hari ini juga di Komisi XI terhadap manfaat

daripada yang dihimpun terhadap bea keluar itu tidak menyentuh pada petani sawit.

Persoalan re-planting lo urus sendiri deh kan begitu. Nah bagi Pertamina sendiri

yang mengakhiri daripada hilirnya, ini apa keuntungannya? Karena ada PNBP yang

jumlahnya triliunnan, itu kan tidak tidak tidak jelas peruntukannya terhadap

dikeluarkannya Perpres Nomor 15 ya kalau tidak salah di tahun 2015 atau berapa

tahun 2015 terhadap biodiesel ini. Kami ingin tahu di waktu itu Ibu kami undang tidak

datang, yang datang hanya salah satu direksi. Nah ini kebetulan Ibu ada di sini, kami

ingin tahu apa sih keuntungan yang riil dari biodiesel ini? Apakah hanya sebatas kita

tidak mengeluarkan sejumlah dollar untuk mengimpor atau ada yang lain?

Terima kasih.

DIRUT Pertamina:

Ya terima kasih Pak.

Bapak betul jadi dari dalam hal kami lebih dalam hal komersial dan spending

dari US Dollar dan juga untuk pembayaran ke luar negeri dari neraca kami. Jadi itu

bagi Pertamina tentu menurunkan BPP dan juga menurunkan spending dollar di

dalam apa namanya working capital kami.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.) :

Ya Pimpinan, ini adalah sebuah case yang belum selesai di Komisi VI

terhadap rapat bersama Pertamina, BPJPKS dan Asosiasi Sawit Indonesia itu yang

terhadap Bio Diesel B20 itu. Ini Saya pikir menjadi catatan Komisi VI yang

sebetulnya belum selesai di Komisi VI. Itu catatan kami, terima kasih.

DIRUT Pertamina:

Jadi untuk pasokan LNG untuk perhotelan hari ini sudah ada di 11 hotel di 3

provinsi. Jadi di Bali ini ada 1 hotel yang sudah menggunakan LNG, kemudian yang

di Bandung ada 5 hotel dan di Jakarta ada 5 hotel. Ini merukan salah satu

opportunity bisnis yang akan digarap nanti oleh sub holding gas dalam hal ini adalah

PGN Group untuk memasarkan gas ini dalam bentuk apa namanya skala kecil ke

hotel-hotel, restoran-restoran dan ke industri kecil lainnya.

Baik berikutnya adalah.


Izin Pimpinan.

Mau melanjutkan tentang apa tadi LNG tentang LNG ini. Ibu Nicke, kalau kita

mengulas tentang LNG ini kemudian menyatakan juga tentang gas di PGN, coba

Saya ingin pemaparan Bu Nicke, PGN ini kan sebetulnya ranah kita itu Cuma

berapa persen iya akan? Pop publik dan asing itu lebih dari 40% lebih. Kalau

Pertamina memberikan ini proyek kepada PGN total, kenapa tidak diurus oleh anak

perusahaan Pertamina sendiri? Nah ini berhubungan dengan holding tadi, nah itu

harus dipikirkan oleh Deputi dan Pertamina ya kan. Itu kaitannya juga dengan PLN,

PLN juga ada anak dan cucu-cucu perusahaanya yang sekarang sudah

mengembangkan dengan tentang gas alam ini. Nah kenapa tidak dalam satu titik

saja di Pertamina, sehingga konsentrasi PLN tetap di hulu sampai ke hilir tentang

kelistrikan dan Pertamina tetap mengkondisikan LNG ini. Karena ini kan aset kita,

aset bangsa negara kita yang akan ke depan luar biasa gas ini. Nah apa tidak,

berapa banyak nanti devisa kita akan hilang kalau sampai publik ini dibawa oleh

publik asing.

Nah ini harus tolong Pimpinan dan teman-teman Anggota dengan bersatunya

holding PGN di Pertamina ini, kita harus mencari sisi positif dan negatifnya. Kalau

Pertamina jelas milik bangsa kita 100%, kekayaannya adalah milik negara. Nah

bagaimana dengan penyatuan ini kalau semua harus dikerjakan oleh PGN, kenapa

tidak oleh Pertamina sendiri? Bu Nicke tadi menyampaikan harus melalui dengan

PGN itu tolong dipaparkan sedikit kan mumpung berhubungan ini kaitannya,

tanggapannya.

Terima kasih.

DIRUT PERTAMINA:

Baik, terima kasih.

Jadi mengenai hal itu ini tentu ada suatu kebijakan dimana untuk

pembentukan holding Migas yang dalam hal ini sudah ada semacam roadmap atau

buku putih yang ditetapkan atau disusun oleh Pemerintah, dan kami juga dari

Pertamina, PGN juga merupakan bagian dari tim yang sudah diimplementasikan

sejak tahun lalu. Jadi memang ada duplikasi baik di PGN maupun di anak

Perusahaan Pertamina melakukan bisnis yang sama. Dalam hal ini bisnis yang akan

efisien itu tentu yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dalam hal ini ketika kita lihat

sebelum integrasi ada aset-aset yang sebetulnya duplikasi yang dimiliki oleh PGN

dan juga oleh anak perusahaan Pertamina yang accessbilitynya ini kemudian kurang

bisa berjalan dengan lancar.

Jadi dalam hal ini yang kami lakukan hari ini adalah mengintegrasikan seluruh

aset yang ada, sehingga accessibility ke masyarakat dan industri menjadi lebih baik

karena kepemilikannya sekarang disatu grup begitu. Karena untuk gas ini selain

sumbernya dari gas pipa eh dari sumur gas yang harus dialirkan melalui pipa gas,

ada juga dalam bentuk LNG dalam hal ini perlu fasilitas, regasifikasi, dan juga nanti

melalui pipa juga yang hari ini juga dimiliki oleh PGN.

Jadi kami menginventarisasikan seluruh aset yang ada agar lebih efektif dan

efisien karena berada di dalam satu grup bisnis itu yang kami lakukan.


Terima kasih Bu Nicke.

Tetapi kita perlu pembahasan lebih luas nanti Pimpinan masalah penyatuan

ini tentang PGN menyerahkan ini, tentang isu ini sudah sudah lumayan luar biasa

ini, kita harus menjaga jangan sampai aset kita keluar kepada publik asing, itu yang

pasti harus kita pikirkan.

Terima kasih Bu Nicke.

DIRUT PERTAMINA:

Selanjutnya kami ingin menjelaskan pertanyaan mengenai kenaikan dari profit

a Pertamina di triwulan atau di semester II tahun 2018.

Jadi Bapak Ibu, di Pertamina ini menjalankan bisnis PSO dimana kalau kita

lihat secara proporsi dari BBM itu lebih dari 50% ini kita menjual produk PSO.

Artinya selain pendapatan yang langsung kami terima dari masyarakat, juga ada

pendapatan yang diterima dari subsidi maupun kompensasi atau penggati dari

Pemerintah. Dalam hal ini perhitungan dari subsidi atau penggantian dari pemerintah

ini perlu diaudit terlebih dahulu oleh BPK.

Oleh karena itu dari sejak zaman dulu, ketika subsidi ini diberlakukan atau

diberikan kepada Pertamina, kami baru bisa mencatatkan angkanya adalah setelah

hasil audit dari BPK yang kemudian disetujui oleh Menteri terkait. Nah berdasarkan

aturan yang terakhir, hasil audit BPK ini harus disetujui oleh 3 Menteri yaitu pertama

adalah Menteri ESDM, Menteri BUMN dan juga Menteri Keuangan. Jadi tahapannya

memang perlu waktu setelah selesai audit BPK ini perlu ada persetujuan. Sehingga

dengan demikian sebelum itu ada persetujuan dari Pemerintah, kami belum dapat

mencatatkan baik itu sebagai pendapatan maupun sebagai profit. Jadi ini memang

dari tahun ke tahun pola nya seperti ini, ini kami memang sedang mencoba, apa

membuat perhitungan atau estimasi karena kalau kami kemudian mengakui sebelum

adanya audit BPK, ini juga sebetulnya tidak ada dasar hukum yang kuat begitu. Jadi

demikian kenapa kemudian terjadi peningkatan, sebetulnya dari tahun ke tahun pun

itu seperti itu mekanismenya.

Selanjutnya adalah terkait dengan case PT. Bul. Jadi PT Bul ini diawali

dengan adanya audit yang dilakukan oleh BPK secara random check yang

menemukan adanya 3 kapal yang dimiliki oleh PT Bul ini yang masih belum selesai

proses kepabeannya, jadi 3 kapal ini.

Berdasarkan temuan tersebut kemudian BPK merekomendasikan untuk mem-

black list PT. Buol dan atas rekomendasi tersebut kami kemudian melakukan black

list dan dalam perjalanannya kemudian PT. Bul menyelesaikan masalah

kepabeanan dan kemudian me me-rise apa namanya menyampaikan follow up ini

kepada BPK. Dan kemudian BPK menyampaikan rekomendasi kembali kepada kami

untuk mencabut black list ini karena seluruh permasalahan kepabeanan sudah

selesai dilakukan. Dan kami lakukan sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

Pertanyaan ke 10 adalah mengenai Petral terkait adanya 3 perusahaan yang

masih memiliki permasalah dengan petral ini. Kami sudah melakukan identifikasi

terhadap seluruh perusahaan yang masih memiliki permasalahan dengan Petral ini.

Jadi dari 47 perusahaan yang kami temukan ada, jadi waktu itu ada Global Energi

Resources, Varitas Oil dan Gold Manor ini Global Energi Resources dan Varitas Oil

tidak kami temukan di dalam list yang memiliki permasalahan dengan Petral ini. dan

untuk yang Gold Manor memang betul ini masih ada permasalahan dimana

perusahaan ini posisinya hari ini adalah dibekukan belum ditutup karena masih ada

piutang sekitar 1,4 juta USD yang harus diselesaikan antara Petral dengan PT Gold

Manor ini. Kemudian berdasarkan dengan melalui lawyer yang digunakan oleh

Pertamina ini perlu dilakukan proses untuk mengaktifkan kembali Gold Manor ini

agar kami kemudian bisa melakukan atau atau menuntut penyelesaian piutang

tersebut.

Jadi hari ini prosesnya kami menunjuk likuidator di DVI dan untuk dari sisi dari

sisi GCGnya kami pun melakukan konsultasi baik dengan Jamdatun maupun

dengan KPK, dan kami juga akan menunggu legal opinion baik dari Jamdatun

maupun nanti dari rekomendasi dari KPK untuk menyelesaikan lebih lanjut.

Jadi demikian kalau untuk case PES, yang terakhir adalah mengenai.

F.P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR BE, S.E.):

Sebentar Bu.

Memang sepengetahuan Saya itu GMI atau Gold Manor International itu tidak

bisa ditutup oleh pemerintah Singapura karena masih ada outstanding bukan hanya

di Pertamina tetapi juga dengan beberapa perusahaan Singapura. Itu harapan Saya

Pertamina harus segera bisa menagihkan itu kepada GMI, karena memang mereka

tidak bisa tutup sebelum hutang-hutang mereka itu outstanding mereka itu selesai.

Itu yang kasusnya GMI. Nah harapan kita Pertamina bisa ngejar ke sana ya.

DIRUT PERTAMINA:

Ya betul Pak, jadi kami kejar melalui likuidatornya PES ini dan kemudian kami

menunjuk likuidator DVI untuk melakukan restruction atau pemulihan kembali

terhadap piutang Petral di GMI.

Yang terakhir adalah mengenai rencana Pertamina dalam mengembangkan

energi alternatif. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita

menurunkan impor elpiji yang pada hari ini sekitar 70% kebutuhan elpiji domestik ini

d iimpor. Untuk itu kami melakukan inisiatif untuk memproses batubara kalori rendah

itu dengan coal gasification untuk dirubah menjadi syngas dan kemudian menjadi

BME. BME inilah yang dapat menggantikan elpiji dan kita sama-sama ketahui bahwa

Indonesia memiliki cadangan batu bara khususnya batubara kalori rendah yang

dapat kita proses lebih lanjut yang hari ini kan di apa namanya dinilai bahwa

batubara ini mencemari lingkungan tetapi kami telah melihat langsung teknologi

yang digunakan untuk coal gasification ini zero emision sehingga ini yang akan kami

kembangkan. Proyek pertama yang akan kami kerjakan adalah bekerjasama dengan

PT BA yaitu di peranaf, dimana dengan 5 juta ton batubara ini bisa.


Bu ini yang dari CBM Bu bukan?

DIRUT PERTAMINA:

bukan.


Coal Black Metan bukan?

DIRUT PERTAMINA:

Bukan. Jadi ini processing langsung batubara menjadi syngas. Jadi dengan

pilot pertama ini 5 juta itu bisa menghasilkan 1,4 juta metric ton BME. Hari ini kan

kita sekitar 4,5-5 juta.


Dimetil ether itu ya?

DIRUT PERTAMINA:

Betul. betul sekali Bapak.

Nah ini yang akan kami kembangkan lebih lanjut untuk mengurangi

ketergantungan kita terhadap impor elpiji. Dan ini perlu waktu karena ada 2 tahapan,

tahapannya adalah di hulunya itu adalah merubah batubara menjadi syngas

kemudian di hilirnya syngas ini diubah menjadi metanol dan kemudian menjadi BME.


Bukan dulu Pertamina punya proyek CBM gak jadi ya Bu ya?

DIRUT PERTAMINA:

Ini tidak. setelah kami. itu ada di PHE ada 3 kalau tidak salah penugasan dari

pemerintah, kami sudah melakukan kajian dan beberap pilot project ini secara

komersil ini tidak masuk, sehingga kami baru saja kami menyampaikan kepada

laporan kepada pemerintah terkait dari hasil kajian dan pilot project dari CBM ini

belum ada yang visible untuk dilanjutkan.


(rekaman tidak jelas)

DIRUT PERTAMINA:

Betul dari ini kami kami sudah melakukan apa kajian lebih lanjut.

Nah yang kedua terkait dengan green refinery, jadi kalau fame itu mencampur

bio solar yang sekarang ini kan mencampur fame dengan solar, nah ini ada juga

teknologi yang memproses CPO langsung itu menjadi HVO atau B100. Jadi inipun

kami jajaki juga. Ada apa namanya pengalaman dan proven yang dilakukan oleh ani

di Milan dimana ada existing refinery yang sudah tua yang sudah saatnya dibongkar,

begitu ya, itu mereka menconvert dengan menambahkan investasi hanya 40% dari

kalau membangun baru, itu di convert menjadi green refinery yang menghasilkan

bisa 100% apa namanya HVO ya, Green Fuel yang dari CPO.

Jadi untuk masalah green fuel ini kami hari ini itu ada 3 skema yang

dilakukan. Yang pertama adalah yang paling atas ini sebetulnya yang sudah kami

lakukan sekarang dengan B20, mencampur begitu saja. Yang kedua adalah yang

kami lakukan juga sudah di Dumai yaitu dengan coup processing jadi meng-inject.

Hari ini sudah menjadi 20 eh 30% sudah proven dengan menggunakan katalis yang

dihasilkan atau diproduksi dalam negeri. Yang ketiga adalah yang tadi kami

sampaikan adalah melalui CPO langsung, jadi hydro-treated teknologinya

menghasilkan B100.

Jadi ini 3 inisiatif ini yang kami coba lakukan sebagai salah satu alternatif dari

green fuel untuk ke depan supaya tidak sebagai alternatif dari energi fosil yang

selama ini kami kembangkan.


Emulsinya, emulsinya sudah bisa diatasi ya?

DIRUT PERTAMINA:

Ya betul sekali Pak. Beda dengan fame untuk yang hydro treating ini ini bagus

sekali jadi kalau sebagai gambaran dari sisi number pun itu sekitar 70, begitu.


Yang sekarang B20 itu palm emulsinya itu sudah bisa diatasi belum?

DIRUT PERTAMINA:

Hari ini kita sudah mencoba di semua hari ini kan 100% sudah jadi

sebelumnya yang meminta dispensasi itu adalah PLN, kemudian TNI begitu

ya..tetapi hari ini secara teknis itu sudah tidak ada masalah. Jadi perlu waktu itu

pengujian begitu.


Karena di puncak Bu sebagian menggunakan B20 di puncak itu di pagi hari

ada emulsi itu Bu. Nah oleh karena itu Pertamina perlu mengecek di daerah-daerah

dingin, karena fame itu umumnya teremulsi di daerah dingin.

DIRUT PERTAMINA:

Terima kasih masukannya Pak.

Jadi demikian yang kami dapat sampaikan sebagai respon dari pertanyaan

yang sudah disampaikan kepada kami sebelumnya.

Terima kasih.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO, S.E.):

Yakin Bu?

Karena ada ini baru kalau Ibu tahu VIVO ini inian dari kawan-kawan dia 89

berarti harganya di bawah, per liternya 7.600 an sekitar segitu atau 7.200 Saya tidak

ini.. karena pengguna Pertalite pada beralih ke situ bukan soal harga, karena

ternyata yang VIVO itu yang 89 itu otomatiskan pasti itukan RON 89 Bu ya karena

namanya kan dia itu lebih lebih baik daripada Pertalite dikatakan seperti itu. Nah

Saya belum coba tetapi tolong dicek Bu, nah ini campurannya bener ga, bener-

bener 90 atau tidak? begitu loh.

Nah ini penting rasanya. Jangan sampai nanti Pertamina sudah punya

konsumen yang pasti kalah sama, mohon maaf bukan mau mematikan swasta,

tetapi ini kita kan ini bagian dari BUMN kita harus tingkatkan. Mungkin itu Bu.


Saya tanya sedikit berkaitan dengan pertanyaan Pak ini.. Pertalitenya itu

pertalite hasil kilang atau blending Bu? Ternyata blending dari 92 di blending juga?

DIRUT PERTAMINA:



Oh jadi bukan produk kilang ya. Itu sama juga oplosan juga kan ya Bu ya

karena 88 oplosan, ini juga oplosan. Karena juga yang Vivo 89 itu oplosan tetapi

oplosannya Vivo itu selalu bisa lolos, Saya tahu Bu, Vivo kadang oplos 89 jadi 90.

Sama dengan Pertamina juga begitu ngoplos nanti di sana kita mendapatkan RON

88 karena Saya menengarai bahwa RON 88 yang di oplos di Singapur, itu sampai di

sini itu banyak yang ga rata-rata sampai 88. Saya mantan blender Bu di Singapur,

pasti kita di atas 88. Bisa dapatnya 90. Karena itu Saya menduga bahwa 90 yang

ada sekarang itu adalah oplosan 88. Nah itu apa ga benar atau tidak itu orang dari

Pertamina di terminal yang tahu.

Terima kasih.


Pimpinan. Izin Pimpinan.

Ibu.. yang terhormat Ibu Direktur,

Niat untuk B20 ini memang sudah bagus ya bahkan sudah terealisasi dan

sudah tersuplai ke hampir 144 TPPBM di seluruh Indonesia. Juga pemerintah

menaikan harga TBS sawit karena ada pra pengalihan dari CPO campuran flame

80% solar, 20% CPO dari flame itu prosesnya juga mengantisipasi karena resolusi

Eropa pada sawit Indonesia, tetapi sekarang TBS ini masih rendah Bu, masih di

tingkat petani masih 700, 800 rupiah per ton. Nah ini bagaimana sikap Pertamina

untuk menindaklanjuti, apakah mungkin ke depan bisa B30 bahkan tadi tawaran Ibu

ada B100 ini akan bisa menaikan TBS mereka di kalangan mereka baik itu di

Sumatera, di Kalimantan dan di daerah-daerah lain yang ada menghasilkan sawit.

Terima kasih Bu.

DIRUT PERTAMINA:

Terima kasih Pak.

Jadi hari ini kami dengan ESDM memang sedang melakukan pilot test untuk

B30 Pak. Sebetulnya kalau pertanyaannya bisa sampai B berapa? Ini kan

tergantung dari kesiapan costumer itu sendiri karena fame ini barangkali perlu apa

pengujian lebih lanjut. Oleh karena itu Pemerintah langsung menerapkan B30 tetapi

dilakukan dulu pilot tes bersama-sama dengan Pertamina.

Pada prinsipnya kami mensupport dan ini adalah tentu tadi ada hal lain

pertimbangan pemerintah tetapi pada dasarnya kami mensupport untuk biofuel ini.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Deputi.

DEPUTI BUMN:

Terima kasih Pak.

Mungkin langsung ke Pak PLT Dirut PLN.

PLT. DIRUT PLN:

Izin Pimpinan.

Baik, untuk tindak lanjut pertanyaan yang dilakukan pertemuan bulan lalu,

kami akan menjawab beberapa pertanyaan totalnya ada 15.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI;

Ibu dan Bapak Anggota Komisi VI DPR RI;

Deputi Bidang Usaha Energi Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian

BUMN RI.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiwastu, namo budhaya

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk

menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh anggota pada

tanggal 27 Juni 2019.

Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan izinkan kami memulai jawaban

tersebut secara berurutan.

Pertanyaan pertama, bagaimana peruntukan dana PMN 2015, 2016 untuk

program 35.000 megawatt?

Dari tabel di tayangan, dapat terlihat bahwa proyek 35.000 mega watt yang

menggunakan dana PMN tahun 2015 dan 2016 dimana semuanya sudah terserap

100%. Untuk PMN 2015 antara lain PLTA Jatigede, PLTA..GU Grati ini sudah

selesai, PLTU Lontar extention sedang on going progress.

DEPUTI BUMN:

Mohon maaf Pak Djoko.

Pimpinan boleh Saya interupsi sebentar jika diizinkan Saya baru bisik sama

Bu Dirut Bu Nicke. Hmmm sebenarnya hari ini Bu Nicke ditunggu Panglima TNI jam

3 harusnya untuk penandatanganan kerja sama antara TNI dengan Pertamina untuk

apa pengamanan operasional Pertamina. Jika diizinkan kalau ada pertanyaan bisa

diselesaikan terlebih dahulu dari Pertamina.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Mungkin dari Saya Pak menyampaikan beberapa permintaan sebelum Bu

Dirut pergi, karena tadi kan dibilang terusin Saya pikir Bu Dirut masih di sini kan. Ada

beberapa permintaan nanti tolong di catat. Yang pertama adalah kronologis tadinya

mau bertanya tetapi Saya bacakan kronologis dan data lengkap kenapa hanya diberi

30% oleh ESDM untuk broke koridor. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal pembelian LNG Mozambiek, ya kita minta juga kronologis

dan data lengkap SPA, perjanjian jual beli, kenapa dengan Mozambiek nanti

kronologisnya agak lengkap tuh Bu sampai terjadinya deal dan berlaku 2024 kalau

tidak salah ya, 20 tahun ya. 1 tahun kan 1 juta ton pertahun. Nah ini dua.

Yang ketiga adalah kronologis dan data lengkap termasuk proses mekanisme

penunjukan pemindahan gedung ke Sopo Del Tower yang punya LBP itu.

Ya jadi mohon itu dikasi tau ke kita secara tertulis. Nah 3 data itu kita minta

dikasi ke kita tertulis sehingga kita bisa tahu. Jadi kronologisnya penting buat kita.

Itu saja Pimpinan sebelum Bu Nicke pergi.

F-PPP (MUKHLISIN):

Pertamina Bu sebelum Ibu pergi, biar Ibu nanti banyak pertanyaan kalau Ibu

pergi.

Blok Rokan itu mau diapain Bu? Memang bener ada rencananya membangun

atau bener ada rencana pengoperasian karena Pertamina kan mengeluarkan dana

sangat besar, berapa 750 US atau berapa sekitar 10 triliun lebih lah ya, habis itu

juga harus membayar komitmen berapa 500 juta dolar. Coba nanti Ibu kasi jawaban

sejelas-jelasnya. Terima kasih.


Jadi tadi Pimpinan, kronologis penting ya Bu, tolong disiapkan semua.

F-PG (DWIE AROEM HADIATIE, S.I.Kom) :

Terima kasih Pimpinan, ini sedikit saja aspirasi dari Dapil Saya Lampung I

terkait dengan Pertamina Geothermal Energi yang di Kecamatan Ulubelu kabupaten

Tanggamus. Tadi Bu Dirut sempat menjelaskan terkait masalah alur proses

rekrutmen di PT. Pertamina, ini Saya mohon menjadi perhatian terkait proses

rekrutmen di PGE, itu aja. Jadi semoga apa yang disapaikan oleh Bu Nicke tadi

terkait development seperti tingkat entry (..rekaman terputus..) untuk menjadi

pegawai di Pertamina di PGE khususnya itu mereka menghadapi banyak sekali

pungli-pungli Bu. Jadi sekali lagi mohon menjadi perhatian PT. Pertamina, semoga

apa yang disampaikan oleh Ibu Dirut terkait masalah proses rekrutmen ini juga

sesuai dengan mekanisme yang sebenar-benarnya.

Terima kasih.

ANGGOTA DPR RI:

Pak Pimpinan. Saya cuma mau, bukan bertanya, kapan jawabannya itu akan

diberikan itu saja yang pasti nanti susah lagi. Ini yang pasti saja.

ANGGOTA DPR RI:

Kalau susah kita DPR bikin MoU juga biar datang juga kayak ke Pertahanan.

DIRUT PERTAMINA:

http://www.dpr.go.id/blog/index/id/1376

Bagaimana kalau seminggu kami siapkan, minggu depan kami sampaikan

tertulis kepada Bapak-Bapak sekalian.

KETUA RAPAT:

Sudah tidak ada lagi ya? Cukup ya? Jadi.

Pak Hamdhani silahkan, ya bertanya Pertamina ya.


Ya Ibu kan ada janji dengan Panglima TNI, nanti setelah minggu depan atau

kita atur kembali seperti itu supaya jawabannya lebih tuntas.

ANGGOTA DPR RI:

Nanti malam aja, nanti malam.

DIRUT PERTAMINA:

Nanti jawaban tertulis kami akan sampaikan sesuai dengan permintaan

Bapak hari Rabu kami sampaikan tertulis termasuk kronologis Pak, 3 jadi ada 5 tadi

ya baik, 3 ya...

Ya Sopo Do, eh Sopo Del, ya baik Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya dari, sebelum nanti Bu Pertamina meninggalkan tempat ya? ya Ibu saja

kan yang meninggalkan tempat ya?

DIRUT PERTAMINA:

Yang lain masih ada Pak, tim kami ada Pak Pahala dan juga tim di belakang

masih siap.

KETUA RAPAT:

Tinggal berarti.

DIRUT PERTAMINA:

Masih Bapak, sampai selesai.

KETUA RAPAT:

Ya.


Direktur Keuangan tidak perlu ikut?.

ANGGOTA DPR RI:

Ibu, kalau Ibu tinggalin nanti kursinya ditempatin Pak Pahala loh Bu.

Gak apa-apa Bu ya.


Maksudnya biasanya Direktur Keuangan dibawa kan?

Oh engga.

KETUA RAPAT:

Bu Dirut..


Oh tidak ada yang nemenin ini Ibu.

KETUA RAPAT:

Bu belum.

Dari meja pimpinan masih satu.

Pada waktu kita kunjungan kerja ke siapa? Steven ya dari Dapil Papua,

Steven ya dari Dapil Papua. Kita kunjungan ke sana bahwa satu harga di Papua itu

menurut Steven omong kosong.


Anggota Komisi VI :


Steven itu dari Fraksi apa ya? Gerindra ya dari Dapil Papua.. kalau tidak

salah salah satu Direksi Pertamina ada waktu kita kunjungan kerja dan sudah

disampaikan bahwa begitu barang masuk, begitu barang habis, kemudian dijual

bukan dengan satu harga. Jadi jadi sebetulnya yang digembar-gemborkan itu tidak

ada oleh Pemerintah 1 harga itu. tidak dinikmati oleh masyarakat. Dinikmati oleh

yang mengambil lagi dan dijual tidak dengan satu harga.

Jadi menurut laporan Pertamina, di sini 1 harga mulai 1 Januari sampai

dengan 1 Januari 2017, 22.000 dari beberapa produk premium maupun biosolar

maupun solar. Untuk 2018 saja 88.000 kilo liter sampai dengan triwulan ke pertama,

kwartal pertama itu sudah 11.167 ee kilo liter.

Jadi siapa yang diuntungkan ini? Menurut masyarakat ya yang di Papua, ndak

diuntungkan masyarakat, tapi Pemerintah mengatakan sukses tapi masyarakat tidak

diuntungkan. Sebab yang diuntungkan itu ada penampung. Apakah Ibu tahu

masalah ini? Ndak tahu.

Jadi ini yang terjadi di lapangan. Jadi yang 1 harga itu gak ada..

Heh?


Tinggi, itu yang yang tinggi. Jadi tidak ada, jadi 88.000 kilo liter ini 2018,

22.000 kilo liter 2017, 11.000 kilo liter 2019 mulai januari sampai april ini tidak

dinikmati oleh masyarakat. Itu yang pertama.

Yang kedua, berapa cost ini Bu? cost yang dikatakan oleh Pertamina satu

harga itu berapa? Total sampai dengan triwulan sampai dengan kuartal pertama

tahun 2019. Jadi spending dari Pertamina untuk bilang bahwa mengatakan bahwa

suatu harga to sukses bukan hanya di Papua, ini kan di beberapa tempat satu harga

ini ya di beberapa tempat satu harga ini. 88.000 kl ini di beberapa tempat Bu ya?

bukan hanya di Papua. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk

membiayai satu harga ini yang tidak dinikmati oleh masyarakat?

Jadi kan artinya tidak sukses a BBM satu harga ini, tetapi di gembar-

gemborkan sukses story daripada Pertamina membuat BBM satu harga. Nah ini

masyarakat ndak tahu. Dianggap ini sukses story padahal tidak. Kalau perlu Steven

sama jajaran Pertamina ke sana kita, sidak.

Jadi berapa distribusi di masing-masing itu, berapa berapa cost yang

dikeluarkan Pertamina membiayai politik satu harga ini, ini politik satu harga ini.

Tidak riil bahwa satu harga di lapangan.

Saya kira itu, jadi minta dijawab tertulis saja, Saya kira.


Pimpinan.

Mungkin Pertamina punya enggak monitoring harga eceran di wilayah,

melakukan tidak, melakukan ga Bu?

Ada ya. nah dari situ ada jawabannya.

DIRUT PERTAMINA:

Barangkali Bapak betul kami memang sekarang mulai menambah jumlah di

lapangan karena coverage khususnya wilayah timur kan secara geografisnya sangat

luas, jadi kami menambah untuk supaya bisa monitoringnya lebih baik lagi.

KETUA RAPAT:

Ya masih? Pak Irmadi silahkan.


Mungkin daerah-daerah yang terluar terdepan itu yang bisa dimainkan

harganya. Tapi coba memang harus disidak Pak.

KETUA RAPAT:

Ya jadi ee bukan hanya BBM, semen juga begitu sama saja. Kalau itu

memang untuk masyarakat ya Pemerintah spend untuk itu sampai satu harga di

sana, jadi harga politiknya itu benar. Ini kan harga politiknya tidak benar. Tidak benar

harga politiknya. Jadi masyarakat dibuai dengan satu harga dengan politik satu

harga, padahal di lapangan tidak satu harga. Ini yang perlu.

Pak semen di Pak anu ya Pak di Bapak ya.

DEPUTI BUMN:

Sedikit Pak.

Kalau semen tidak ada satu harga tetapi semen turun harga, karena susah

mengatur logistiknya ke sana tapi memang kita usahakan untuk turun harga waktu

itu. kita tidak pernah kita menyebut ‘semen satu harga’.

KETUA RAPAT:

Ya nanti waktu ee sektor semen kita pertanyakan.

Saya kira itu pertanyaan tertulis Bu untuk disampaikan. Sebab kita punya

hitam putihnya angka tersebut dari Anggota Komisi VI yang Dapilnya di sana.

Saya kira itu Bu anu, Bu Dirut Pertamina bisa meninggalkan tempat ya?

Bisa ya? oke.

Bu Dirut terima kasih. Kalau Ibu nanti datang jam 10, jam 12 sudah selesai

Ibu. Karena Ibu tidak datangnya jam 10, jadi kita sampai jam 3.

Terima kasih. Silahkan Bu Dirut ya terima kasih.

Pak Deputi silahkan kepada PLN.

PLT. DIRUT PLN:

Izin Pimpinan lanjut.

Untuk PMN tahun mohon tayangannya untuk PMN 2015 antara lain PLTA

Jatigede ini sedang on going progress, PLTGU Grati sudah selesai, PLTU Lontar on

going progress.. maksudnya PLTU Lontar ekxtention 315 Mega Watt, PLTG

Gorontalo Peaker ini sudah selesai. Untuk PMN tahun 2016 antara lain PLTGU

Tanjung Priok, PLTGU Muara Karang, PLTGU Lombok Peaker, PLTG, PLTNG

tersebar.

Pertanyaan kedua, akan dibawa kemana PLN ke depan.

PLN akan terus menjamin tidak adanya leak of supply yang menyebabkan

pemadaman di wilayah Indonesia, ini maksudnya defisit Pak jadi bukan listrik padam

karena gangguan atau temporary. Untuk itu PLN telah membangun ketenagalistrikan

sebagai informasi tol 275 KV dari Lahat sampai Pangkalan Susu 2 hari yang lalu

sudah energize Pak.

Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2019-2028

direncanakan akan ada tambahan kapasitas pembangkit sebesar 56,4 Giga Watt

dimana 16.76 Giga Watt bersumber dari energi baru dan terbarukan. Hal ini di

lakukan dalam rangka memenuhi target baruran energi sebesar 23% EBT pada

tahun 2025.

Dalam RUPTL 2019-2027 direncanakan akan adanya tambahan transmisi

sepanjang 57.2 Kilometer sirkuit dan gardu induk sebesar 124.34 MVA. Sebagai

informasi PLTA Rajamandala 2 minggu lalu sudah kita resmikan masuk ke sistem

Jawa dan Bali Pak.

PLN sebagai penggerak roda perekonomian nasional, sehingga PLN akan

memenuhi semua permintaan pelanggan berapapun daya baik rumah tangga, bisni

dan industri. Untuk itu PLN berusaha mencapai cadangan riset margin sebesar 30%.

Dalam bidang pelayanan kepada pelanggan, PLN juga terus berbenah

kemudahan pelanggan dalam mengakses kebutuhan listrik dapat dilakukan dengan

menghubungi kontak center 123 atau aplikasi PLN mobile via handphone.

Peringkat getting electricity dari Ease of doing bussiness.. Indonesia tahun

2019 peringkat 33 pada tahun 2020 ditargetkan peringkat Indonesia membaik

menjadi 25.

PLN terus mempersiapkan diri dalam menghadapi mobil listrik. PLN siap

mendukung penggunaan mobil listrik dengan menyiapkan pasokan listrik dan

infrastruktur pengisian baterai, electrical vechile charger station (EVCS).

PLN juga mendorong lebih agresif agar stasiun pengisian listrik umum (SPLU)

ditempatkan di lokasi strategis seperti di mall, perkantoran, sekolah, pusat bisnis dan

lain-lain. Saat ini titik lokasi SPLU di Indonesia berjumlah 3.348 titik.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut, Pak Dirut.

Sudah ada ini 3.348 ini?

PLT. DIRUT PLN:

Ini sudah Pak. SPLU sudah banyak Pak.

KETUA RAPAT:

Charger listrik?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi begini mohon maaf SPLU itu dia panel Pak, jadi low charging, ini banyak

di depan kantor-kantor, di Kementerian ESDM itu kami tempat kan di tiang-tiang.

Jadi ini bisa dipakai oleh pengisian lambat. Tetapi yang sudah mulai kita siapkan

yang fast charging. Jadi fast charging ini kalau kita di luar mungkin tadi pagi ada ada

di TV, PLN sudah menyiapkan bersama BPPT Pak. Jadi ditempatkan di station-

station. Jadi kalau mobil itu 15 menit dia bisa charging, tetapi kalau SPLU itu seperti

stop kontak saja, 8 jam dia mengisinya, bedanya itu Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi penggunanya sudah ada?

PLT. DIRUT PLN:

Nah penggunanya yang punya mobil Pak.

KETUA RAPAT:

Nda sudah ada blom penggunanya di Indonesia?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi kalau sekarang itu SPLU banyak dipakai oleh pedagang untuk isi listrik

Pak. listrik aja, dia bayar, colok begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Ngisi apa Pak?

PLT. DIRUT PLN:

Kenapa Pak?

KETUA RAPAT:

Ngisi apa?

PLT. DIRUT PLN:

Ya dia ngisi HP, ngisi warung-warung, begitu. Jadi belum ke mobil. Sepeda

begitu karena mobilnya belum banyak Pak.

KETUA RAPAT:

Loh lah iya.

PLT. DIRUT PLN:

Kami menunggu Perpesnya saja. iya Perpres mobil ini.

KETUA RAPAT:

Tetapi sudah investasi 3.348?

PLT. DIRUT PLN:

Iya sudah tersebar banyak.

KETUA RAPAT:

Mobilnya belum ada.

PLT. DIRUT PLN:

Belum Pak, jadi kami mendorong dulu, kami datang dulu. Jadi di Gili

Trawangan kami pasang Pak, di pulau-pulau itu. Di kantor PLN pun ada di depan.


Pimpinan, sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Oke silahkan.


Apakah nanti kalau regulasi itu keluar, Saya meyakini itu ini keniscayaan Pak

electric car itu kebutuhan. Kami juga sudah berbicara sama menteri Keuangan

tentang regulasinya, terkait pajak. Jadi kalau disebut tax holiday itu ini harusnya

dikasih karena membangun infrastruktur electrical itu bukan barang murah ya kan.

Sekarang di Eropa itu dia adopsi, jadi kalau istilah tadi itu blending oplosan antara

konvensional sama listrik namanya hybrid nah ini dia. Ya namanya hybrid memang

dan itu tidak masuk ke sini karena pajaknya itu jauh lebih mahal, ini yang tidak habis

pikir. Padahal dia ramah lingkungan dan tidak memakan fosil kita itu lebih banyak.

Bayangkan mobil hybrid itu di atas 2.000 cc, bensinnya 1:20 Km. sedangkan

sekarang di mobil yang sama yang mau masuk ke sini itu, 1:8. Nah ini dia regulasi

memang harus.

Nah pertanyaannya Pak, kalau nanti mobil listrik ini masuk, ini pasti Pertamina

jadi sasaran tembak, siap tidak seluruh Indonesia ini. Jangan lah seluruh Jawa saja,

karena bukan apa-apa ini juga kalau kita lihat, Saya juga lihat di luar negeri, Eropa

khususnya ini tidak main-main Pak mereka memang mempersiapkan. Nah apakah

Pertamina sudah siap dengan ini?

PLT. DIRUT PLN:

PLN maksudnya.


Maaf-maaf iya PLN.

PLT. DIRUT PLN:

Jadi yang kita sebut fast charging memang ini ditempatkan di tempat tertentu.

Contoh kalau Saya mau ke Cirebon, kemampuan 300 kilo kami akan tempatkan di

tengah kan karena di tengah itulah yang kita sebut fast charging, karena mereka di

rest area mereka tidak akan 8 jam beristirahat tetapi 15 menit sudah charging.

Nah ini tempat-tempat inilah yang kami pergunakan yang tipe ii harganya

cukup mahal Pak karen daya listriknya sekitar 200 KVA, 1 station sehingga inilah

yang kami persiapkan. Tetapi kalau yang SPLU ini sudah kami tempatkan di tempat-

tempat strategis, contoh Bali ini karena Gubernur Bali sudah menerapkan Bali Clean

dan mereka membebaskan sepeda motor yang sekarang sudah jalan nomornya

sudah ada itu sepeda motor listrik Pak. Nah ini kami siapkan sepeda motor listrik.

Sehingga mereka charging di tempat-tempat yang kami siapkan.


1 station itu investasinya berapa ya?

PLT. DIRUT PLN:

Kalau yang fast charging mahal Pak, mungkin di atas 2 M Pak fast charging

karena kami perlu trafo kering Pak di dalam situ.


Itu bisa charger berapa mobil itu?

PLT. DIRUT PLN:

1 mobil 15 menit Pak.


Makanya harus ada beberapa station, biasanya 4 begitu. 4-5 paralel dia.

ANGGOTA DPR RI:

Jadi supaya tidak macet ngantrinya Pak, itu memang harus linier dengan

SPBU jumlahnya, artinya begitu. jadi ini harus dipikirkan secara matang begitu loh.


Kalau ditaruh di SPBU kan lebih.


Harusnya...

PLT. DIRUT PLN:

Izin Pak kami menempatkannya di tol, karena tidak mungkin dia mengisi di

SPBU.


Kenapa tidak di SPBU saja, apa masalahnya? Kan sudah ada SPBU itu.

PLT. DIRUT PLN:

Mereka kan akan mengisi di rumah Pak, karena di rumah mereka kan murah,

kemudian kan dia pergi ke Cirebon, di tengah ternyata habis, jadi harus di tengah.


Oh di rumah bisa gitu?

PLT. DIRUT PLN:

Bisa Pak, SPLU tadi, tapi lama Pak 8 jam.


Di rumah, maksudnya?

PLT. DIRUT PLN:

Di rumah kita.


Itu alatnya charge listrik aja kan?

PLT. DIRUT PLN:

Ya listrik aja. Cuma lama itu aja kan suatu saat kan dia ngisi.


Berapa lama? 8 jam oh karena lama makanya bisa di rumah dan nginap

kayak handphone.

PLT. DIRUT PLN:

Ya. jadi izin Pak, PLN sudah memberikan discount 100% tambah daya.


Tidak bisa isi pakai wifi itu, system wifi?

PLT. DIRUT PLN:

Tidak bisa hehe. Belum Pak, belum Pak.


Jadi sambil jalan bisa ngisi.

PLT. DIRUT PLN:

Belum Pak, belum Pak.

Izin kami interaktif jadi kami sudah memberi discount 100% tambah daya

gratis bagi pelanggan kami yang memiliki mobil listrik dan motor listrik, supaya

mereka bisa convenient jadi pelanggan PLN.


Butuh daya berapa itu kalau di rumah?

PLT. DIRUT PLN:

sebetulnya kami buka selama dia pelanggan tr itu gratis tambah dayanya.

Bapak butuhnya berapa misalkan 66, kami gratiskan tambah daya sampai 66 KWH,

asal punya mobil listrik.

Jadi informasi Pak, yang Saya tahu yang Saya tahu, mohon maaf kalau Saya

salah, 1 mobil itu kemampuan KWH nya 40 KWH. Jadi kalau Saya di rumah

menggunakan katakanlah 40 KWH itu kan 40 Kilo Watt Hours, kalau Saya ingin 8

jam tinggal Saya bagi 8 saja daya itu akan turun dia, tetapi kalau Saya ingin cepat

katakan 15 menit, itu Saya perlu 1 KWH itu kan 1 jam, kalau ingin seperempat dia di

kali 4, jadi Saya perlu daya 160 KWH, hampir 200 KVA, ini kan cukup mahal, di

rumah harus menyediakan daya listrik 200 KVA. Nah ini kami siapkan yang di

station-station tadi, tetapi kalau Saya mau ingin 8 jam, Saya bagilah dia 8 jam, jauh

lebih kecil. Komparasinya itu saja Pak.


Kalau 8 jam diisi di rumah bisa jalan berapa kilometer itu?

PLT. DIRUT PLN:

Itu informasinya tergantung mobilnya dan bisa 200 ada 400 km itu.


400 km, kayak alphard gitu.

PLT. DIRUT PLN:

Ya tapi kalau Bapak kendaraannya itu adalah kendaraan transportasi umum

kan dia bolak balik Pak. jadi kami sudah kerjasama dengan Damri untuk mengisi

station Damri yang bandara itu kami siapkan apa chargingnya juga dengan Jackpro

Pak kami kerja sama. PLN menyiapkan dengan fasilitas-fasilitas yang untuk pabrik

dulu Pak.


Jadi kalau hanya untuk di dalam kota sebetulnya dia charge 8 jam dia sudah

cukup ya. Tidak usah charge lagi ya.

PLT. DIRUT PLN:

Nah kami memberikan discount Pak di waktu tertentu. Nanti ada kami ada..

sekarang mohon maaf kami sedang melakukan namanya two way sistem Pak di

meter kami karena akan pindah ke smart system, ini kalau mereka menggunakan di

atas jam 10 malam, karena kami cost productionnya juga murah, kami discount.


Tapi gak gak ganti kan meterannya kan.

PLT. DIRUT PLN:

Tidak tidak Pak.


Gak ganti kan meterannya tetap? Hah?

PLT. DIRUT PLN:

Kami sedang program penggantian, PLN..


Penggantian apa?

PLT. DIRUT PLN:

Meter two way.


Meterannya ganti begitu?

PLT. DIRUT PLN:

Ya two way, sehingga kami bisa mengetahui kebutuhan Bapak, pakai Smart

meter namanya.

ANGGOTA DPR RI:

Terkait dengan harganya itu ya Pak ya, jangan sampai ini kajiannya memang

harus komprehensif benar. Jangan sampai contohnya misalnya Toyota Alphard itu

400 km bensin 1:8, 800 ribu full tank kira-kira segitu nah jangan sampai pakai

istilahnya kita pakai full tank juga tapi listrik seperti. Kalau itu 800 ribu, kalau ini

berapa? Jangan sampai harganya selisihnya cuma sedikit 700 ribu, ya. kami

PLT. DIRUT PLN:

Izin mau interaktif Pak.

Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan BPPT, survey itu bisa

memotong kira-kira kalau Bapak butuh hari ini 1 harga BBM di 8 ribu rupiah untuk

jarak yang sama, itu kira-kira menjadi di 2000 ya Pak ya di 4000an 50% itu.


50% ya, worthed dong.

PLT. DIRUT PLN:

Worthed Pak, tinggal sekarang..


Tetapi kan itu mengurangi konsumsi di Pertamina.

PLT. DIRUT PLN:

Kan memperbaiki subsidi Pak, memintahkan saja.


Gak apa apa kan. Justru diuntungkan Pertamina ya dengan konsumsinya

turun diuntungkan tidak?

ANGGOTA DPR RI:

Pak Darmadi.


Kalau ini jadi masif gitu program PLN ini berhasil, berarti kan orang ngisi itu

saja nanti.

(.....................) :

Pak Darmadi, menurut Saya nanti pendapatan negara lebih untung yang

electric karena nanti electric juga kalau makin banyak, bisa jadi itu cuman potongan

tidak hanya 50%, bisa 80% tadi. Tetapi kan pendapatan negara turun Pak tapi dia

tidak subsidi Pak.

PLT. DIRUT PLN:

Dan ini energinya lokal Pak.

(......................) :

Dan tidak polusi.


Jadi bagus ini.


Ya, izin ya Pak ya.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut, tadi yang Bapak gratiskan apa?

PLT. DIRUT PLN:

Tambah dayanya Pak. Bapak beli mobil kami kasi gratis tambah dayanya.

KETUA RAPAT:

Serius Bapak ini?

PLT. DIRUT PLN:

Betul Pak, sudah kami umumkan.

KETUA RAPAT:

Bapak mampu melayani seluruh rumah di Indonesia ini.

PLT. DIRUT PLN:

Mampu Pak.


Tapi yang beli mobil listrik kan. wah susah.

PLT. DIRUT PLN:

Ya Bapak beli dulu nanti kami gratiskan. Kami sudah lama kami.

ANGGOTA DPR RI:

Setelah dibeli, dijual lagi mobilnya.


nggak, minimal butuh daya berapa? Daya berapa tadi?

KETUA RAPAT:

44 KVA.

PLT. DIRUT PLN:

Iya, sampai daya tr gratis Pak. Listriknya bayar tetap.

KETUA RAPAT:

Iya ngisinya bayar.

PLT. DIRUT PLN:

Iya tambah dayanya gratis.

KETUA RAPAT:

Tambah dayanya gratis, serius Pak? Hati-hati loh Pak.

PLT. DIRUT PLN:

Serius Pak sudah kami umumkan itu. Hati-hati di Jawa nanti banyak itu kalau

Tesla masuk luar biasa nanti.


Tapi ratenya naik kan listriknya?

PLT. DIRUT PLN:

Ya kami ingin pertumbuhan kami naik, nah ini pertumbuhan kami kurang

bagus Pak.

KETUA RAPAT:

Ini beda dengan yang SPLU ini yang colokan-colokan di airport apa ini yang

SPLU ini ya?

PLT. DIRUT PLN:

SPLU ini yang di pinggir jalan kami siapkan. Ada tulisan SPLU, tidak ada

gambarnya ya Pak ya. Ada gambar SPLU nya? Ada yang bawa tidak? Gambar

SPLU ada?

KETUA RAPAT:

Ini yang gratis juga ini?

PLT. DIRUT PLN:

Engga Pak, bayar Pak. Nyoloknya gratis di tiangnya tetapi bayar dia baru

listriknya bayar Pak.

KETUA RAPAT:

Yang mana ada? Pernah lihat SPLU? Ndak pernah ada SPLU. Coba

gambarnya.


Pimpinan, pimpinan.

Pimpinan sudah pernah lihat.

KETUA RAPAT:

Ada 3.348 loh.


Pak Azam, Pak Azam sudah pernah lihat mobil listrik belum? Sudah pernah

lihat mobil listrik belum?

KETUA RAPAT:

Di rumah sudah 2 ada..


Remote control ya kan?

KETUA RAPAT:

Iya hehe.

Mana ada.

PLT. DIRUT PLN:

Jadi izin ini Saya pasang di daerah-daerah gempa kami siapkan mereka

pasang untuk charger hp itu kami pakai, di pulau-pulau Pak, kebetulan Gili

Trawangan, Gili Air, Gili Beno itu dia green, tidak boleh ada kendaraan, hanya ada

motor-motor listrik kami siapkan Pak. Kita siapkan gratis, cuma bayar listrik tetap,

beli pulsa. Iya Pak listriknya tetap bayar.

Kalau di rumah Bapak, kami gratiskan tambah dayanya, listriknya tetap bayar.

ANGGOTA DPR RI:

Makanya beli mobil.

KETUA RAPAT:

Luar biasa kita catat loh nanti.


Pak Azam, kecuali di taro di DPR, gratis.

KETUA RAPAT:

He he ..

PLT. DIRUT PLN:

Betul betul Pak, sudah kami umumkan, kami umumkan di infograsinya sudah

kami umumkan.

KETUA RAPAT:

Satu fasa ya?

PLT. DIRUT PLN:

Sampai 3 fasa, kalau 66 itu 3 fasa Pak.

KETUA RAPAT:

Loh bukan yang yang untuk electric vechile charger station itu 3 fasa atau 1

fasa?

PLT. DIRUT PLN:

Satu fasa Pak itunya, colokannya. Tapi bisa colokannya satu fasa.

PLT. DIRUT PLN:

Kalau boleh lanjut ya Pak ya nanti kami sambil cari Pak..

KETUA RAPAT:

Tapi serius ya Pak ya ini tambah dayanya gratis ya, kalau nanti kalau nanti

gebyar di Jawa, Bapak nanti tanggung jawab loh ini.

PLT. DIRUT PLN:

Loh iya Pak, nanti Bapak Saya kasih pengumuman kita, Saya kasi

pengumuman kita.

KETUA RAPAT:

Hari ini di catat sebab ini bisa gebyar ini kalau betul-betul Tesla itu masuk,

luar biasa ini, Bapak tanggung jawab Dirut PLN tanggung jawab bahwa di

konsumen.

PLT. DIRUT PLN:

Ini diumumkan Pak iya...


Kalau masih dirut..

KETUA RAPAT:

Ya pokoknya PLN lah.

PLT. DIRUT PLN:

Kalau Bapak pakai kompor listrik, tambah dayanya discountnya berapa mas?

75 ya? Discountnya 75. Kalau Bapak menggunakan kompor listrik di rumah, kompor

listrik yang pakai listrik Pak yah, itu tambah daya nya diskon 75%.


Itu sudah banyak mulai itu listrik

PLT. DIRUT PLN:

Kalau mobil listriknya 100 Pak, sama itu.

Kenapa?


Nah tergantung dia.

Nah ini SPLU nya Pak.

KETUA RAPAT:

Orangnya masuk ke situ Pak?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi mohon izin Pak, jadi itu di samping itu ada stop kontak yang tertutup ada

berapa sisi tiga ini kalau tidak salah itu ada 22.


Mana, yang mana yang mana?

PLT. DIRUT PLN:

Itu yang abu-abu Pak sebelah kanan.


Oh yang hitam-hitam itu.

PLT. DIRUT PLN:

Ya itu kan ada bulat Pak, itu hanya lambang saja nah itu kalau dibuka stop

kontak itu di situ. Cuma kalau dicolokan tidak bayar gak bisa Pak, jadi harus bayar

dulu baru bisa.


Pakai pulsa ya, pakai pulsa. Pulsa yang seperti di rumah itu?

PLT. DIRUT PLN:

Ah gak, jadi di sini ada pakai dua, pakai namanya icon P Pak jadi kayak P gitu

punya icon P, dia diisi dia mengalir disitu. Jadi ininya gratis kontaknya kita siapkan.

Nah ini banyak pedagang-pedagang dia pakai sementara untuk melistriki

pedagang-pedagang.

ANGGOTA DPR RI:

Colokannya yang di atas?

PLT. DIRUT PLN:

Bagaimana? Iya yang abu-abu, mas tolong mas nah ini yang di krusor ini ah

ini colokannya. Jadi colokannya ada 2, bawahnya lagi nah itu sebelah kiri ada lagi

nah itu stop kontaknya.

Itu banyak Pak di pinggir jalan.. kalau Bapak melihat seperti ini oh itu SPLU,

dan tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah sudah kita manfaatkan.

KETUA RAPAT:

Ini ada 3.348 ini.

PLT. DIRUT PLN:

Ya betul.

Ini banyak dipakai oleh kaki lima. Dulu dari pada nyuri-nyuri, nyatol nah

sekarang kita siapkan ini. Sebetulnya ini tadinya buat SPLU kendaraan, banyak

dipakai oleh sepeda Pak, sepeda listrik, motor listrik.

KETUA RAPAT:

Apa Pak?

PLT. DIRUT PLN:

Sepeda listrik Pak. jadi sepeda listrik kan sekarang banyak Pak.


Motor listrik juga ada.

PLT. DIRUT PLN:

Motor listrik juga.


Mobil jarang?

PLT. DIRUT PLN:

Selis ada, ada Gesit, ada Viar.

Nah mobil ini tertentu saja. Jadi kami siapkan di Kementerian ESDM kami

siapkan tapi itu di pakai motor listrik Pak ya. Blue bird kami siapkan juga. Blue bird

itu juga mulai banyak taxi listrik, kita siapkan.

KETUA RAPAT:

Pak Saya usul saja makanya kita tidak tahu ya lewat-lewat ya, sebab

warnanya tidak menyolok, seperti gardu jaga itu..

PLT. DIRUT PLN:

Engga Pak Ya terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya ya baik kurang-kurang

apa kurang milenial ya Pak ya.


SPLU itu Stasiun Pengisian..

PLT. DIRUT PLN:

Pengisian Listrik Umum Pak.


Listrik Umum Satuan Pengisian Listrik Umum?

PLT. DIRUT PLN:

Seperti SPBU dulu Pak, ini SPLU ini Pak listrik umum.

KETUA RAPAT:

Jadi usul saja.. kalau kita lewat ini kita tidak tahu.


Ya kasih warna merah lah..

PLT. DIRUT PLN:

Ini gardu listrik, panel listrik, sama jadinya siap Pak terima kasih Pak.


Nanti kasih warna merah jangan Pak Dirut, warna merah jangan biru.

PLT. DIRUT PLN:

Ya ya ya....

KETUA RAPAT:

Pokoknya terserah warna apa, tetapi menyolok harus Pak, jadi orang tahu. Ini

ini kayaknya gardu Polisi ini orang tidak tahu. Saya aja seumur-umur baru tahu ini

Saya.

PLT. DIRUT PLN:

Ya mohon maaf kami ini jadi panel listrik sama gardu listrik seperti ini

dikiranya ini panel listrik padahal ini SPLU.

Baik terima kasih Pak. Izin lanjut Pimpinan.

PLN berusaha mencapai perusahaan world class di bidang operation dan

maintenance untuk itu PLN membunya benchmark misalnya di sisi pembangkitan

kita mencapai posisi top 10 net di sisi transmisi dan distribusi kita juga terus

berupaya untuk men pengoperasian secara efisien sehingga harga listrik kepada

pelanggan dapat terjangkau.

PLN juga bertanggungjawab mengoperasikan pembangkit yang ramah

lingkungan. Di tabel tayangan selanjutnya dapat lihat arah strategi perusahaan dan

target perusahaan lima tahun ke depan. Ini target kami Pak.

Pertanyaan ketiga, Daerah cileungsi sering mati lampu kalau hujan sering pandang

mohon penjelasan penyebab dan yang bertanggung jawab.

Daerah cileungsi dilayani oleh PLN unit layanan pelanggan cileungsi yang

berada di bawah koordinasi PLN UP 3 Gunung Putri, khusus daerah Cileungsi

disuplai dari delapan penyulang. Cileungsi ini ini Bogor Pak. Untuk tahun 2019

penyebab gangguan di daerah kecamatan cileungsi sebagian besar disebabkan oleh

gangguan kabel 23%, force mayor yang disebabkan faktor eksternal karena adanya

proyek pelebaran jalan dan pembuatan jalan tol di Cileungsi, dan kubikel 15%.

Jumlah sambaran petir beserta hujan angin 13%. Menurut peta petir dari litbang,

beberapa daerah di Cileungsi masuk dalam daerah rawan petir.

PLN UP III Gunung Putri, ULP Cileungsi telah melakukan upaya perbaikan

sebagai berikut:

Pemasangan grounding dan ground steel wire, ini mohon sekali lagi tadi pak untuk

yang tower sering kena petir harus cepat diperbaiki adalah grounding. Perbaikan

pertanahan dimana ketiga hal untuk mengantisipasi gangguan akibat petir. Selain itu

juga dilakukan pemeliharaan kubikel, pemasangan dan perbaikan hiter yang hal ini

merupakan antisipasi pencegahan gangguan kabel.

Pertanyaan keempat, bagaimana perkembangan listrik pedesaan dan

implementasinya?

Kami sampaikan bahwa jumlah desa berlistrik dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Sampai dengan Mei 2019, jumlah desa berlistrik mencapai 79.707

desa, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 79.041 desa. Dengan kata lain

selama tahun 2019 terdapat penambahan 666 desa berlistrik. Untuk detailnya dapat

dilihat di tayangan.

Ini daftarnya Pak ada di sini, memang yang sangat kurang adalah Nusa

Tenggara Timur.

Pertanyaan kelima, mohon konfirmasi terkait rasio elektrifikasi Papua yang 98%,

apakah realitas juga demikian? Begitu dengan lisdes di Jawa Barat yang 99%, yang

1% belum terlistriki, berapa kepala keluarga jumlahnya?

Dapat kami sampaikan bahwa rasio electrifikasi Triwulan I 2019 sumber

Kementerian ESDM untuk Provinsi Papua sebesar 90% dan Papua Barat sebesar

99%. Rasio elektrifikasi yang menggunakan listrik PLN, Mei sumber PLN untuk

Provinsi Papua adalah 47,8% dan Papua Barat sebesar 90,1%. Selain listrik dari

PLN, masyarakat juga menggunakan PLN yaitu LTSHE (Lampu Tenaga Surya

Hemat Energi).

Mohon ijin jadi rasio elektrifikasi adalah jumlah yang menikmati listrik dibagi

kapita. Jadi yang menikmati listrik baik yang PLN maupun yang non PLN.

Berdasarkan survey di lapangan dilakukan terdapat 133.940 kepala keluarga

yang belum listrik di Jawa Barat.

Pertanyaan 6, mohon penjelasan mengapa PNM PMN 2016 alokasi Sutet 500 cafe

Watu Dodol, Segoro Rupat sebesar 705, 700 milyar dialihkan.

Proyek ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak terbitnya izin prinsip dari

pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan proses pembebasan untuk

Tapak Tower penyediaan of way dari jalur transmisi di Provinsi Bali dalam rangka

optimalisasi pagu PMN sebesar 700 miliar yang tidak terserap maka dialihkan

kegiatan lisdes regional Maluku, Papua sesuai persetujuan Menteri BUMN Nomor S-

889/MBU/12/2018 tanggal 31 desember 2018.

Jadi ini terima kasih nih Pak Ppimpinan, untuk yang Banyuwangi selesai dari

Paiton ke banyuwangi bisa kita bangun sekarang sedang proses pembangunan.

Tetapi yang di sisi Bali alhamdulillah Oktober kemarin kami sudah MoU jadi bisa

kami lanjutkan di tahun 2019 ini.

Jadi itu kan dari Paiton Pak ke Watu Dodol kemudian nyebrang ke Buleleng

baru ke Antosari Pak. nah yang dari Paiton ke banyuwangi keluar izin prinsip

sehingga itu kita bangun.

Nah alokasi PMN nya itu integrited Pak, karena yang di Bali tidak keluar maka

kemarin kita pindahkan ke lokasi yang lain. Baru 5 oktober 2018 yang lalu Gubernur

Bali yang baru Pak Wayan Koster bersedia menandatangani MoU dengan kami dan

kami hari ini terus intens supaya bisa melanjutkan kembali antara Segoro Upek

sampai ke Antosari Pak.

KETUA RAPAT:

Dari Segoro upek sampai...?

PLT. DIRUT PLN:

Antosari Pak di Banyuwangi di sisi Balinya. Jadi yang bermasalah di sisi Bali.

Yang di Banyuwangi clear Pak. Jadi Pak kalau yang di Banyuwangi.

ANGGOTA DPR RI:


PLT. DIRUT PLN:

Jadi Pak, tetapi kita rubah ada ada dari Ketapang ke Gilimanuk tidak ke

Buleleng, karena Bulelengnya tidak keluar-keluar. Gilimanuk iya Pak. (rekaman tidak

jelas) Iya tapi daripada nggak jadi-jadi Balinya yang kasihan Pak. Sekarang sudah

mulai defisit sudah cukup lama.


Alhamdulillah sudah, beliau sudah tanda tangan hari ini mudah-mudahan

kami menunggu izin prinsip dari Pak Wayan Koster.


Kenapa? Iya iya tapi masih lebih murah daripada padamnya Bali, ributnya

sedunia Pak. Baru satu malam itu Pak kemarin di New York saja wah sudah ke

mana-mana.


Pure Pak, itu aja. Kan kabel kita sudah di sana banyak kapal itu. yang

sekarang ini ada 13 kabel itu di Ketapang Gilimanuk. (rekaman tidak jelas) Ya

bawah laut. Ya Pak overhead, tapi tidak panjang multi multi platform pak jadi bikin

pulau-pulau platform. Jadi kalau yang dulu kan tinggi Pak kayak menara Eifel, nah

ini tidak rendah dia. Tapi dia membuat di platform di tengah laut buat di platform di

tengah laut. Ada pijakannya 3 tiga platform. Jadi Gilimanuk jadi platform jadi kaya rig

gitu kasi tower jadi lebih pendek dia 190 m towernya 300 sekian. Kalau yang dulu

kan 370 Pak, ya menara Eifel itu Pak, lebih tinggi lagi lah pokoknya mengalahkan

Menera Eifel lah, lebih tinggi daripada yang di China.

(..rekaman tidak jelas..)

Masih bisa lewat harus bisa lewat Pak. Kami sudah cek kapal tertinggi di

dunia berapa kami masih masuk di sana.

Lanjut Pak.

Pertanyaan 7, mohon konfirmasi terkait kompensasi listrik bagaimana strategi

agar tidak membebani keuangan negara?

Terkait dengan strategi tidak membebani keuangan negara pada prinsipnya

PT. PLN persero akan terus berupaya untuk dapat menekan biaya popok

penyediaan tenaga listrik dengan melakukan efisiensi internal antara lain dalam hal

susut bauran energi mix, heatred dan efisiensi operasi lainnya.

Pertanyaan 8, Di Situbondo dan Bondowoso sering mati lampu tetapi

tunggakan satu bulan sudah diputus, mohon penjelasannya.

PLN terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan melakukan perbaikan dan

pemeliharaan serta instalasi listrik agar pasokan tidak terus terjaga sampai terus

terjaga sampai pelanggan. Daerah yang sering mati lampu akan jadi perhatian. PLN

dan pelanggan akan mendapatkan kompensasi apabila mati lampu melebihi tingkat

mutu pelayanan TMP yang ditetapkan, ini sesuai undang-undang perlindungan

konsumen.

Untuk pemutusan yang dilakukan apabila pelanggan menunggak satu bulan

merupakan proses PLN dan sudah tertuang dalam surat perjanjian jual beli listrik

SPJBL putusan pelanggan menunggak satu bulan merupakan pemutusan

sementara, pelanggan akan disambung kembali setelah pelanggan membayar

rekening listriknya.

Pertanyaan kesembilan, banyak tiang listrik yang di depan rumah orang dan

untuk memindahkannya pelanggan harus bayar biaya memindahkan, mohon

penjelasannya.

Berdasarkan pedoman dan petunjuk tata usaha langganan, tool 1994 hukum

K1, pengaduan perbaikan pergeseran instalasi PLN, pemintahan tiang dapat

dilakukan dengan permintaan oleh pelanggan dengan alasan perbaikan pergeseran

instalasi PLN untuk kepentingan pelanggan, yang bersangkutan dikenakan biaya di

tanggung pelanggan.

Pertanyaan ke-10, SUTT sudah sampai di Pangkalan Bun tapi daerah dan

desa perbatasan Kalteng-Kalbar masih gelap. Tidak melalui dari sistem mohon agar

dapat prioritas.

Saat ini PLN sedang membangun jalur SUTT 150 KV Pangkalan BUN-

Sukamara. Jadi mohon informasi informasi Pak, jadi untuk Kalimantan ini transmisi

nya dari Sangata, Bontang, Samarinda, Balikpapan Penajam sampai Kalsel sampai

ke Kalteng ini sudah terkoneksi dan sekarang pekerjaannya dari Pangkalan Bun ke

Sukamara ke perbatasan di Kalbar. SUTT Sampit-Pangkalan Bun untuk line 1 sudah

bertegangan pada tanggal 23 januari 2019. Untuk line 2 tanggal 25 november 2018.

Pada tahun 2019 dan 2020, PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan desa di

kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur seperti yang ada di tayangan.

Nah ini datanya ini yang akan dibangun karena nya sudah jadi maka desa-desa di

sekitar daerah itu kabupaten itu akan bisa dilayani dari sistem besar.

Mohon agar negosiasi PLN dengan pemerintah Bali diselesaikan terkait

pembangunan pembangkit di Bali. Kami berharap agar Bali tetap clean energi

karena wisata menjadi andalan provinsi bali dan mohon agar 2 kali 25 solar cell

segera dibangun di bali.

PLN mendukung Bali clean energi, pada saat ini progress pembangunan

PLTS masih dalam proses pengadaan dengan daya 2 kali 25 megawatt dengan

SOD sesuai 2020. Ini informasi Pak, sudah lelang tangga pemasukannya nanti 1

Agustus 2019 ini Pak yang 2 x 25.

Pertanyaan 12. Sekarang ada swasta yang menawarkan listrik solar cell

karena ada skema export impor, tolong dijelaskan skema impor ini.

Seperti yang di tayangan.. ini tayangannya dapat kita lihat skema export

import di mana pemakaian pelanggan terukur di KWH meter ekspor impor. Jadi

kalau kami punya punya rumah kemudian di rumahnya dipasang solar pv yang kita

kenal dengan rooftop solar pv, pada waktu siang PV ini bisa dipakai di rumah kita.

Kalau dia lebih bisa dijual ke PLN dan kalau malam ditarik lagi dibeli untuk dipakai di

rumah malam. Ini yang disebut export import Pak jadi disimpannya di PLN. Dengan

diperhitungkan dengan dilihat 65% dari yang terukur yang di KWH meter export

import. Nah ini memang mohon izin ini sering gaduh Pak, mereka mintanya 1, jadi

kalau siang disimpan 1 kwh kalau malem dibeli 1 kwh. Nah sedangkan ongkos

produksi malam ini kan berbeda, jadi keputusan Menteri ESDM itu dihargai 65% dari

tarif siang tarif listriknya.

Pertanyaan 13, tolong dijelaskan terkait PMN 6,5 triliun tahun 2019,

bagaimana realisasi nya nilai dan dimana saja? Mohon dijawab secara tertulis.

Peraturan Pemerintah PMN 2019 sampai saat ini belum terbit, namun

program kegiatan sudah dilaksanakan mencapai 21% dengan yang siap dibayarkan

sebesar total 1,4 triliun. Di tayangan dapat dilihat rincian dan dilampirkan dibagikan

dalam dilihat di lokasi desa masing-masing regional. Jadi PMN 2019 karena

lokasinya sudah ditetapkan dari Kementerian BUMN maka ini menggunakan dana

PLN dahulu Pak walaupun anggaran dari pendanaan dari PMN ini belum terbi jadi

kami menggunakan dana internal dulu.

Pertanyaan 14, apa yang dimaksud SAIDI SAIFI?

SAIDI adalah System Average Interruption Duration Index, suatu standar

yang disepakati di kelistrikan di seluruh dunia adalah indikator yang mampu rata-rata

lama padam yang terjadi per pelanggan dalam satu tahun dalam hitungan menit per

pelanggan. SAIDI, menit per perpelanggan, SAIFI (System Average Interruption

Frequency Index) adalah indikator yang mengukur rata-rata berapa kali padam yang

terjadi per pelanggan dalam tahun dalam tahun per pelanggannya. Jadi kami kalau

melebihi target ini yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, kami harus membayar

kompensasinya Pak.

Pertanyaan 15, bagaimana dampak susut terhadap kinerja perusahaan?

Susut adalah energi yang hilang atau susut saat penyaluran dan.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut.

PLT. DIRUT PLN:

Ya.

KETUA RAPAT:

Terealisir kompensasi ini?

PLT. DIRUT PLN:

Kami keluarkan Pak.


Berapa Pak, ada laporannya?

KETUA RAPAT:

Pernah ada kompensasi itu?

PLT. DIRUT PLN:

Kami membayar Pak untuk untuk daerah-daerah yang kami seperti Medan

waktu itu ya kita bayar Pak, karena kalau melalui TMP-nya kita bayar, ada Pak, kami

keluarkan, tapi tidak berupa uang, diperhitungan dengan tagihan rekening

berikutnya.


Ga, konsumen tahunya bagaimana?

PLT. DIRUT PLN:

Kenapa? Itu di declare terus tiap TMP Pak tiap 3 bulan.


Kok Saya tidak pernah dapat ya Pak Azam.


PLT. DIRUT PLN:

Tapi ini buat pelanggan yang non subsidi ya Pak ya, kalau yang subsidi tidak

dapat.


Itu masih ada kan, Jakarta aja padam masih ada ya.

PLT. DIRUT PLN:

Kalau dia melebihi TMP harus kami keluarkan, dan dia pelanggan.


Terus, Soekarno Hatta padam itu. kapan pagi itu.

PLT. DIRUT PLN:

Kalau dia kan ini satu tahun hitungnya eh 3 bulan ya? hitungnya 3 bulan. tipa

3 bulan kita hitung Pak.


Jadi bisa klaim kita kalau padam lama?

PLT. DIRUT PLN:

Ya bisa klaim dan kami memberikan otomatis system itu.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut itu kalau pasca bayar, kalau pra bayar bagaimana?

PLT. DIRUT PLN:

Pra bayar bagaimana?



Sekarang ini yang digalakkan itu pasca bayar atau pra bayar sih?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi izin kami ini hari ini menggalakkan pra bayar Pak. Tetapi sekarang hari

ini 30% ya? pra bayar 30%?

(......................) :

Hampir 50%.

PLT. DIRUT PLN:

50.


Kan sekarang orang masang prabayar itu susah masyarakat.

PLT. DIRUT PLN:

Jadi mohon maaf memang ada stagnan supply meternya, sehingga kami

kemarin sempat mendorong pasca lagi Pak, tapi sekarang sudah prabayar lagi. Ya

itu hanya masalah internal saja, sebetulnya kami lebih senang prabayar ya karena

tidak ada masalah tunggakan, diputus dia akan memutus sendiri Pak meternya

kalau prabayar.


Kalau dari sisi ekonomis lebih menguntungkan mana?

PLT. DIRUT PLN:

Kalau harga satuannya sama Pak.


Sama ya.

PLT. DIRUT PLN:

Kami tunduk kepada tarif tenaga listriknya ya.


Karena Bapak yang prabayar bisa ngumpulin duitnnya dulu ya. Pak Lili sekali

isi 10 juta.

PLT. DIRUT PLN:

Kalau tidak ngisi, mati sendiri dia Pak.

KETUA RAPAT:

Itu kompensasinya itu berlaku untuk SAIDI SAIFI?

PLT. DIRUT PLN:

Ya ada 3 ya, SAIDI, SAIFI, kesalahan baca kalau yang untuk.

KETUA RAPAT:

Apa?

PLT. DIRUT PLN:

Kesalahan baca Pak, kesalahan membaca meter yang pasca itu kami

misalkan begini pelanggan salah kami baca, komplain melebihi TMP nya sekian kali

dan kami harus membayar kompensasinya.

KETUA RAPAT:

Ya gak itu terelisasir?

PLT. DIRUT PLN:

Iya, ada nanti kami sampaikan reportnya Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau yang pasca bayar bacanya di mana bahwa ada kompensasi itu?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi misalkan kalau pasca ya Pak ya, pasca ya mohon maaf, kami membaca

salah.

KETUA RAPAT:

Ndak bukan feedbacknya dimana?

PLT. DIRUT PLN:

Itu di state bahwa daerah ini melebihi TMP, kewajiban PLN membayar

kompensasi. Nah di rekening itu akan ada Pak pengembalian karena kompensasi

diperhitungkan dengan rekening bulan berikutnya.

KETUA RAPAT:

Ada bunyinya?

PLT. DIRUT PLN:

Ada Pak di di struknya itu.

KETUA RAPAT:

Pernah ada itu?

PLT. DIRUT PLN:

Nanti kami kasih kan Pak.


Kalau pra?

KETUA RAPAT:

Kalau pra bayar gimana? Hayoo..


PLT. DIRUT PLN:

Nah ini, ini untuk yang pra Pak ya.

Jika daerah terkena kompensasi TMP, maka pada saat beli voucher,

diberikan apa 2 nomor voucher. Nomor pembelian dan nomor vouchernya Pak. Itu

by system Pak. Di vouchernya di discount.


Oh isi... oh vouchernya di discount.

PLT. DIRUT PLN:

Ditambahkan dia di struk nya.


Dapatnya lebih banyak begitu.

PLT. DIRUT PLN:

Ya itu pengembalian sebetulnya. Jadi pengembalian tidak dalam rupiah tapi

mengkompensasi.


Tapi sebetulnya, konsumen juga gak tahu loh itu.

PLT. DIRUT PLN:

Karena memang tapi itu aturan Undang-Undang kami lakukan.


Bapak gak umumkan dia juga gak (rekaman tidak jelas) kan minta. Bapak

diam aja itu juga tidak tahu.

PLT. DIRUT PLN:

Gak.. Kami juga harus complience Pak, karena kami gini tiap 3 bulan

melaporkan ke DJK, DJK itu 3 bulan minta, berapa TMP yang di state PLN. Kami

evaluasi tiap bulan.


Gak kalau dari sisi perlindungan konsumen kan Bapak harus edukasi. Kalau

Bapak orang gak edukasi ya kalau ada apa-apa dia juga diem juga kan?

PLT. DIRUT PLN:

Baik Pak. siap Pak, siap Pak. Nanti kami komunikasikan.


Kan ada itu di Undang-Undangnya ada itu proses edukasi itu.

KETUA RAPAT:

Ndak ada Undang-Undang itu, ndak diatur di Undang-Undang itu?


Gak, Bapak gak baca perlindungan konsumen kan?

PLT. DIRUT PLN:

Ada Pak, siap Pak nanti kami komunikasikan lagi dengan DJK nya.

KETUA RAPAT:

Pak, ada payung hukum Undang-Undang nya itu? Payung hukumnya ada?

PLT. DIRUT PLN:

Ada.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 19 Tahun 2000 berapa?

KETUA RAPAT:

Pasal berapa Pak?

PLT. DIRUT PLN:

Ada Pak, setiap harus membuat TMP Pak, semua produk itu harus

memberikan TMP kompensasinya kalau dia melebihi. Undang-Undang.

KETUA RAPAT:

Undang-Undang Nomor berapa Pak? Sebab kita sedang.

PLT. DIRUT PLN:

Nomor 19..

KETUA RAPAT:

Iya pasal berapa? Sebab kita sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan

Konsumen ini.

PLT. DIRUT PLN:

Nah ini, Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) suatu ukuran ini dasar pemberikan

TMP adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 3G Tahun 2014 dan perubahan pada

peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2018, anchor nya dari Undang-Undang.

Tujuan dari TMP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan PLN kepada konsumen.

KETUA RAPAT:

Sudah pernah terjadi itu Pak dimana?

PLT. DIRUT PLN:

Ada.

KETUA RAPAT:

Dimana?

PLT. DIRUT PLN:

Nanti daerahnya kami seluruh Indonesia Pak ya dan dia maksudnya per

daerah Pak, bukan per satuan pelanggan. Per daerah ini kalau dia black out sekian,

kami harus membayarkan sekian. Nanti bisa kami berikan.


Oh maksudnya per... bukan per customer?

PLT. DIRUT PLN:

Per daerahan Pak. Daerah TMP ini kan average. Jadi kami bacakan SAIDI

adalah indeks average nya. Nanti pelanggannya dapat semua Pak, tapi per

pelanggannya oh daerah ini padam sekian. Kami blackout di situ.


100 misalnya 100.

PLT. DIRUT PLN:

100 itu dapat semua itu nanti. Karena kan tidak satunya Pak, kami tahunya

kan 100 itu.


Soalnya memang karena banyak yang tidak tahu aja.

PLT. DIRUT PLN:

Nanti kami berikan Pak, daerah ini kita kompensasi. Jadi kita realisasinya bisa

berikan.

KETUA RAPAT:

Kompensasinya itungannya bagaimana Pak?

PLT. DIRUT PLN:

Ada Pak. Jadi hitungannya jadi ini di sini ada ya kompensasinya. Ada Pak.

Kompensasinya Saya bacakan Pak biar kita sama-sama mengetahui.

Kompensasi TMP.

Kompensasi TMP diberikan kepada konsumen apabila realisasi TMP lebih

besar 10% di atas nilai TMP untuk indikator lama gangguan tadi yang apa SAIDI,

jumlah gangguan SAIFI, kecepatan perubahan daya TR.. jadi kalau Bapak ada

tambah daya kita lambat, kami harus membayar dia, kecepatan sambungan baru,

kesalahan membaca meter waktu koreksi rekeningnya. Jadi misalkan kalau yang

pasca Pak kami 3 kali salah berhak dia mendapat kompensasi. Kemudian waktu

koreksinya salah, lama kita harus membayar lagi.


Yang itu ya pencatatan meteran lebih ya.

PLT. DIRUT PLN:

Iya yang pasca Pak, makanya kami sekarang kami pakai (alat) ya supaya gak

salah 2 kali. Iya itu kan dua kali Pak di situ..


Itu alat udah seluruh Indonesia apa belum?

PLT. DIRUT PLN:

Di seluruh Indonesia Pak.


Udah? Di kampung-kampung sudah?

PLT. DIRUT PLN:

Ya semua. yang pasca harus pakai itu karena masuknya harus ke billing Pak.

Izin Pak, atau kami kalau boleh kami tertulis lebih lengkap Pak di sini.

KETUA RAPAT:

Itu Permen ya?

PLT. DIRUT PLN:

Dasarnya Undang-Undang di buatkan Permen oleh Menteri ESDM, kami

harus patus ke sana, complience ke sana.

KETUA RAPAT:

Nanti dijawab tertulis lah.

PLT. DIRUT PLN:

Siap Pak, siap.

KETUA RAPAT:

Biar bisa kita sosialisasi ke konstituen.


Artinya semakin membaik ya pelayanan PLN.

PLT. DIRUT PLN:

Sebetulnya itu sudah lama sekali Pak mungkin belum sudah cukup lama

sekali.

KETUA RAPAT:

70?

PLT. DIRUT PLN:

Apa itu Undang-Undang udah lama sekali, sudah lama sekali Pak, makanya

sudah lama sekali ada Undang-Undang Nomor 19.


Masyarakat mau pasang meteran itu sehari ya udah?

PLT. DIRUT PLN:

Kalau sekarang iya.


Sehari atau hitungan dalam jam?

PLT. DIRUT PLN:

Maksimum 5 hari, tapi realisasinya di bawah maksimumnya ada Pak.


Masangnya sehari Pak Darmadi, prosesnya 3 bulan.

PLT. DIRUT PLN:

Gak lah Pak sudah on call sekarang (..rekaman tidak jelas..) kenapa?

Jadi izin Pak, jadi mulai Bapak bayar nya aplikasinya.


Kalau di benchmark ke luar negeri, beda tidak?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi informasi kami punya namanya.


Singapur, Malaysia coba.

PLT. DIRUT PLN:

Ease of Doing Bussiness atau Getting Electricity kami tadi kami katakan tadi

sudah membaik dari 33 ke 22 dari ini yang menilai World Bank Pak ya dari 188

negara.


Gak, benchmark ke Malaysia aja ini Bapak 5 hari, Malaysia sehari loh, ease of

doing bussiness kan variablenya banyak Pak.

PLT. DIRUT PLN:

Salah satunya kan ya getting electricity Pak, yang kita lihat getting electricity-

nya.


Ga kenapa harus 5 hari itu? Lama kan.

PLT. DIRUT PLN:

Maksimum Pak, kami kan ada yang di Jawa ada yang di Papua harus tunduk

dia.


Masih ada jendela itu?

PLT. DIRUT PLN:

Kenapa?


Jendela-jendela itu masih ada? Banyak jendela.

PLT. DIRUT PLN:

Mudah-mudahan tidak. mohon maaf kalau boleh Bapak tidak lagi

berhubungan dengan orang PLN. Bapak berhubungan dengan mesin, kami buatkan

namanya tadi PLN mobile contact center 123 di manapun. Bapak misalkan ada di

Papua, permohonannya di Jakarta kami layani Pak.


Pak Pak maaf Saya saya potong. Maksud Bapak sudah pakai teknologi pakai

mesin?

PLT. DIRUT PLN:

Ya.


Pak, Bapak sadar enggak bahwa di kampung-kampung itu tak paham Pak. Ini

ini masalahnya. Jadi gak usah begini deh soal listrik gak usah penambahan atau

apapun Pak Darmadi, ini masalah buat daftar sekolah aja anak ini problem.

Bagaimana cara ngisinya, hal yang mudah mereka tidak terbiasa, sosialisasi tidak

ada. Apa lagi ini. Seperti itu. Jadi memang teori memang gampang di ucapkan Pak,

tetapi pada prakteknya sulit untuk dilakukan. Implementasinya jadi tetap aja

mereka.. jangan-jangan memang ini dibuat supaya tetap aja ke orang PLN lagi,

orang PLN lagi, memang seperti itu. Sudah akal akalan lah Pak.


Di Jakarta juga masih nyari itu untuk PLN siapa Pak, apa kalau ada apa-apa.

Lalu saya suruh supir aja tolong dong itu kalau ada PLN ini.

PLT. DIRUT PLN:

Baik Pak, kami catat nanti kami.

Nah ini contoh Pak, ini getting electricity Pak yah. Cuma ini tidak ada ada

pembanding negaranya Pak yah. Ya Cuma tabel entrynya ini sudah memperbaiki

dari 2015 2016 kami di peringkat 78 Pak, 2016 ke 61, 2017. 49, 2018. 38, 2019 ke

33. Ini yang listrik aja Pak. karena ease of doing bussiness kan ada 10 butir yang di

nilai oleh World Bank.


Gak Pak, dulu dulu ada perbaikan belum, dulu berapa, sekarang 5 hari.

PLT. DIRUT PLN:

Ini Pak.


Enggak, ini kalau agak global lah, yang agak spesifik ke masyarakat.

Sekarang saya tanya dulu sebelum 5 hari itu berapa maksimal.

PLT. DIRUT PLN:

Setuju, jadi dulu kami punya 7 langkah step Pak, sekarang kami cut menjadi 2

ya?


Dulu berapa hari maksimal?

PLT. DIRUT PLN:

Waktunya masih sama Pak, cuman prosesnya dulu panjang sekali. Jadi dulu

misalkan Saya harus menghubungi instalatir, sekarang ada namanya Single Data

Interfase Pak. Jadi 1 input semacam layanan 1 pintu langsung sistem itu yang di set

up dengan DJK, instalatirnya di set up oleh sistem, SLO nya oleh sana, langsung

bayar, langsung kita nyambung.


Tapi maksimal harinya tetap sama.

PLT. DIRUT PLN:

Iya tapi dari 1 gate yang sama Pak. Kalau dulu kan enggak, bayar PLN.


Enggak kalau Bapak bisa buat perbedaannya aja Pak, misalnya kota besar

beda dengan.

PLT. DIRUT PLN:

Harusnya kami nanti cluster Pak.


Jadi jangan disamain. Ya enak dong yang bekerja Jakarta, masa butuh

sampai harus 5 hari. Jakarta 2 hari misalnya, yang Irian Jaya 5 hari, begitu.

PLT. DIRUT PLN:

Iya ya baik pak. baik kami kami.

ANGGOTA DPR RI:

Pimpinan.. Saya Saya sedikit.

Mungkin Pak yang ditanya teman Saya mungkin Bapak sudah punya sistem

seperti itu, nah dalam riil nya KPI nya itu sendiri berapa banyak case yang lewat 5

hari? Bapak punya data tidak?

PLT. DIRUT PLN:

Ada Pak, ada.

ANGGOTA DPR RI:

Nah itu yang mungkin bisa dijelaskan. Misalkan dalam setahun ini yang kita

mis di tempat ini sekian banyak. Nah itu dikasih tahu aja, jadi sehingga kita bisa

menarik keputusan, oh ya udah bahwa di Pulau Jawa menjadi 2 hari, begitu loh.

Kalau ternyata di Pulau Jawa bisa sehari dua hari, Bapak bikin kan itu kan gampang

sekali bikin sistem seperti itu.

Nah yang kedua yang Saya tanya mengenai meteran yang tadi Bapak

katakan itu meteran untuk pasca bayar sama pra bayar sama ga?

PLT. DIRUT PLN:

Izin Pak, memang yang ada sekarang meter kami itu berbeda, tapi yang Saya

bila two way itu meternya sudah semua yang sedang kami setup yang sudah mohon

maaf yang di Bogor ini kita pasang di Yasmin di taman Yasmin kami sudah uji coba

disana. jadi nanti pelanggan tidak lagi kalau saya pindah dari paska menjadi

prabayar harus menghubungi PLN, cukup call, sistemnya yang berubah. Karena

memang ini peralatan dan komunikasi sudah 1 sistem Pak. Kalau yang sekarang

kan ganti meter Pak ya. yang two way ini sudah gak. Yang yang jadi adalah di data

sistem kami yang.

ANGGOTA DPR RI:

Itu yang untuk pergantian meteran itu memang ada biayanya atau memang

hanya itu jadi.

PLT. DIRUT PLN:

Biaya PLN, pelanggan tidak membayar.

ANGGOTA DPR RI:

Tidak dibebani ya?

PLT. DIRUT PLN:

Ya karena ini program PLN.

ANGGOTA DPR RI:

Ini clear ya Pak ya, karena beberapa masyarakat itu yang mempertanyakan

ini?

PLT. DIRUT PLN:

Tidak.

ANGGOTA DPR RI:

Jadi untuk pergantian meteran ini gratis?

PLT. DIRUT PLN:

Yang program PLN, gratis.

ANGGOTA DPR RI:

Maksudnya?

PLT. DIRUT PLN:

Jadi gini pak mohon maaf, ada beberapa pelanggan yang mereka karena

rooftp, minta diganti. Nah itu kami kenakan.

Kenapa?

Rooftop Pak, masang roof top ingin solar cell Pak. nah dia minta diganti

supaya dihitung. Nah kami bebankan. Tapi ya sekarang kami program PLN yang

masuk pak. Program. Karena ingin two way, ingin smart meter tadi.


PLT. DIRUT PLN:

Sekarang mulai ini lagi di ini kan daerahnya ada yang dimulai tapi ada yang

meminta didulukan itu bayar. Ya berarti bukan ya karena dia bisa jual ke.


Sorry program apa ini Pak?

PLT. DIRUT PLN:

Smart meter.

ANGGOTA DPR RI:

Pak jadi nanti meterannya semua itu akan two way seluruh Indonesia?


Ya ini kan program Bapak, justru kita pengen dengar. Jadi ke depan ini

seluruh Indonesia akan two way semua dan itu ketika diganti oleh PLN, gratis ya?

PLT. DIRUT PLN:

Iya.

ANGGOTA DPR RI:

Biar kita kasih tahu semua, ini gratis ya? oh.

Nah yang kedua ketika rusak, PLN akan ganti yang tadi Bapak katakan 5 hari

itu kan?

Gratis?


Ya enggak lah, Saya pikir jaranglah yang rusak-rusak, tetapi umumnya.

PLT DIRUT PLN:

Kan banyak juga pak, kan banyak kasusnya karena ya dirusak pak.


Kalau rusak tidak pak, kalau di jual, iya pak.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut, yang two way itu kalau kita memakai PLTS ya?

PLT DIRUT PLN:

Jadi izin Pak, ini akan berdampak nanti terhadap SDM, out sourcing ya pak ya

begitu kita ganti, tidka lagi dibaca meter. Meter dibaca by system.


On line?

PLT DIRUT PLN:

Online.


Online, oh lebih mudah nanti menyusun program-program nanti marketing

PLT DIRUT PLN:

Iya betul.. iya.

Seperti mobil listrik, kami discount.


Itu seperti voucher juga, ga ada perbedaan, orang beli 20 juta, 10 juta, 5 juta

loh.. kalau nanti bisa loh itu dibuat.

PLT DIRUT PLN:

Izin Pak.

Nanti kalau Bapak beli voucher, tidak lagi input, langsung rupiah masuk ke

meternya.

Kan sekarang kalau bapak beli beli voucher di print ya pak ya? kalau nanti di

ATM ya langsung itu meter itu sudah terinput di meter.


Kita bisa simpang uang di situ? Kayak OVO gitu ya?

PLT DIRUT PLN:

Iya.


Mirip mirip lah ya.

PLT DIRUT PLN:

Ya kayak pulsa HP lah pak, begitu masuk bisa.


Bisa nge link link saja?

PLT DIRUT PLN:

Ya.

PLN:

Kalau zaman dulu kan, pulsa di hp kan kita beli voucher digosok di sini kan,

kemudian ke ATM langsung ATM isi normor telepon langsung masuk ke handphone

nah ini akan seperti itu. jadi tidak perlu lagi gosek gosek ga perlu.


Gak perlu gosok-gosok, masukin lagi, ga usah ya? oh oke.

KETUA RAPAT:

Pak itu, Pak Dirut PLT pak itu program itu pak Wahid Pak itu seluruh

Indonesia Bapak akan ganti?

PLT DIRUT PLN:

Programnya iya.

KETUA RAPAT:

Dari mulai bulan apa atau tanggal? Kalau seluruh Indonesia ada berapa juta

itu?

PLT DIRUT PLN:

Lama pak, pelanggan kita 70 juta memang diutamakan ke daerah bisnis dulu

tahun ini kita targetkan di semester ini 1 juta ya..

KETUA RAPAT:

Nah itu kalau program itu berarti tidak masyarakat tidak ganti, anggarannya

berapa Pak Bapak ini proyek ini?

PLT DIRUT PLN:

Saving kita pun akan lebih banyak pak, saving manfaat nya pak, karena

costing costing cost biaya bill man kita cukup mahal pak ini akan hilang.


Ya berarti ini ada benefit akumulasi dana ya? efisiensi dan akumulasi dana

besar di PLN.

PLN:

Tidak hanya akumulasi saja pak, ini losses akan turun, karena dia langsung

kita komunikasi antara host to host jadi semua.


Yang penting kan akumulasi dananya itu bisa beberapa puluh triliun.

PLN:

Itu kalau pra bayar pak.


Sama ini kan memasukan dulu dananya.

PLN:

Kalau pasca tetep.


Kalau ya pra ya kan.

PLN:

Tapi yang penting ini adalah akuntabilitas daripada data penggunaan listrik.

Jadi transparansi data semua sudah komunikasi sudah dan ini efeknya terhadap

losses itu yang kita mau tekan.


Itu yang dia tidak pakai yang hitung meter lagi kan?

PLN:

Iya pak betul.


Kayak di rumah Saya tetapi jadi gede tagihannya yah?

(Peserta rapat tertawa)

PLN:

Enggak lah pak. sama pak.


Ehh, jadi lebih gede pak.

Begini pak, sebelum diganti sama yang itu ya dia masih datang orang

meteran datang, tagihan listri rumah Saya itu Cuma 4 juta. Sekarang begitu diganti

alat, jadi 5 juta, 5,5, 6 juta. bener pak, pemakaian sama. Makanya ada yang tidak

benar alatnya, tolong dikembalikan lagi pak, Saya mau tukar pakai lama.

PLN:

Itu teknologi pak.


Jangan mau pakai, bener, jangan jangan.

F-P.NASDEM (DRS. NYAT KADIR):

Pak Dirut, pak itu by data melalui ya ini penggunaan itu by data melalui

kepemilikan ya di masing-masing personal, nah ya kan begitu?

PLN:

Ya.


Sekarang begini ya, di daerah ini katakan, Saya ini beli beli rumah ya, itu

namanya PLN itu belum tentu kalau sertifikat bisa Saya ganti balik nama, tapi kalau

di PLN masih nama orang lain. Itu jadi masalah gak itu pak?

PLT DIRUT PLN:

Jadi mohon izin pak, jadi memang ini kan masih antara persil dengan data.

Nah di kami ini kalau yang pasca itu ada namanya deposit nah deposit ini begitu

dipindahkan kami harus memiliki data-data kepemilikan rumahnya, karena uang

deposit ini kan milik yang lama pak. Itu kan sebetulnya.


Makanya itu data terbaru berarti bapak harus mencari benar-benar namanya

ini harus nama pemilik benar:

PLT DIRUT PLN:

Ya. akte yang aktenya yang baru siapa, bisa diajukan.


Padahal mohon maaf ya, belum tentu di desa itu pak, belum tentu di desa

rumah itu atau tanah itu ada yangh sudah sertifikat, ada yang belum. Ini bagaimana?

PLT DIRUT PLN:

Sebetulnya kepemilikan keaslian siapa itu pak. Maksudnya apakah sertifikat

kepemilikan yang boleh dipegang. Katakanlah lurah sebagai penjamin, ini kan

supaya tidak terjadi masalah hukum kami mengganti nama karena ini kepemilikan

ada deposit uang pak sebetulnya itu saja. Kalau ada keterangan dari lurah dari apa

bahwa itu memang terjadi pembelian, kami lakukan. Sebetulnya masalah legalitas

nya yang diakui oleh hukum saja itu pak.


Ya persoalannya begini pak, ini yang perlu dicermati kaitannya dengan by

data ya kepemilikan, e KTP saja pak sampai sekarnag belum tuntas ktp saja itu

belum tuntas kalau kita ini nasional, ktpnya itu kartu tanda penduduk ini sudah

benar-benar valid, itu bisa pak.

Jadi mohon maaf ini itu sampai ngomong masalah kepemilikan ini masalah

bayar listrik sampai pajak, sampai macem macem, katakan dibuka ini Pak Wahid

akan kelihatan semua ya kalau benar-benar e ktp itu. nah ini, padahal yang di

daerah ini ini Saya orang daerah pak, Saya orang kampung pak, jadi itu nama itu

belum tentu pemilik nya itu listrik itu nama seseorang belum tentu pemiliknya itu

yang punya itu, mungkin dia belinya sudah ada listriknya atau mungkin nama dulu

anggar, wis gampang namakan ini saja dulu kan begitu pak. Nah sekarnag bapak

mencari data ini bagaimana caranya. Nah ini yang nanti kaitannya bapak kan

kaitannya dengan pengisian yang by data ini kan pak, begitu pak. Itu yang jadi

masalah pak.

PLT DIRUT PLN:

Baik pak, kami sangat berharap e ktp single data unit ini bisa disepakati

bersama, kami lebih senang itu sebetulnya, karena kalau kalau semua bisa ya yang

bisa kami pegang itu saja kepemilikan yang sah adalah kepemilikan yang diakui oleh

pemerintah setempat di situ begitu saja pak masalah legal.


Kepikiran sama Saya kalau kita mau ganti ke alat yang lama bisa ga pak?

PLT DIRUT PLN:

Bagaimana pak?


Tukar alat lagi.

PLT DIRUT PLN:

Ini kita mau ke zaman future pak.

F-PIDP (DANIEL LUMBAN TOBING):

Pak sebelah kanan, Daniel Tobing Pak.

PLT DIRUT PLN:

Ya pak.


Jadi begini, kenapa Saya tadi jadi kan ini program bapak meteran mengganti

two way ini, ini program PLN sendiri atau memang ESDM suruh?

PLT DIRUT PLN:

Gak, jadi mohon maaf pak jadi itu kasir PLN pak. kasir PLN selama ini dibaca

oleh Bill Man, ini bisa di negotable. Nah kami tidak ingin negosiasi ini kita kurangi itu

saja sebetulnya.


Jadikan selama ini yang human ini jadi takut human error, bapak reduce ini.

Sebelum itu kan menggunakan sistem kan sebenernya kan human errornya semakin

sedikit. Nah pertanyaan Saya sebenarnya dengan menggunakan orang yang datang

dengan sistem itu dengan menggunakan meteran ini, kalau menurut versi bapak kan

jauh lebih efisien dan lebih akan lossesnya turun. Begitu maksudnya?

PLT DIRUT PLN:

Ya jadi izin pak. Dengan dengan menggunakan meter ini kami bisa meng-

colection data per 4 jam pak, per 4 jam. Jadi standar kita ingin sistem ya pak ya

mohon maaf world itu 4 jam dia berubah. Kalau hari ini kan kami baru bisa baca

akhir bulan pak, delay 1 bulan. Kalau Bapak hari ini ganti meter katakanlah tambah

daya kami baru proses lagi di bulan berikutnya. Nah kalau yang ini tiap 4 jam kami

bisa langsung collection pak. Kami sudah tau revenue kami per 4 jam.


Enggak, jadi begini pak, kalau tadi bapak mengatakan 70 juta pelanggan,

bapak Cuma bisa merubah 1 tahun 1 juta, berarti program bapak itu selesai 70

tahun pak.. bukan begitu?

PLT DIRUT PLN:

Oh ndak pak, ini awal percobaan pertama ini 1 tahun 1 juta ini seharusnya

semester 1 ini selesai tetapi begitu ke sana kami punya program yang harus berapa

tahun pak?


Alat ini wajib diganti semua kan pak? Harus pak keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, jangan Saya aja pak.

KETUA RAPAT:

Sebab dia sudah bayar mahal sekarang ini.

PLT DIRUT PLN:

Mohon izin bapak, jadi sebetulnya nanti tentu saja kami akan melakukan

dengan pareto ya pak ya pareto yang 80% energi yang dipakai pak. Nah Pareto kan

mesti pelanggan yang besar dulu pak. Jadi kami tidak menyasar yang 450..

sebenarnya yang banyak kan itu pak karena jumlah pelanggan 450 sama yang 900

itu sekitar 50 juta sendiri pak. Jadi kami kita memulai ya mungkin 5000 ke atas dulu,

baru naik 1300 karen yang 1300 ke atas itu jumlahnya Cuma sekitar 10-12 juta pak.

Yang besar sebetulnya kan pelanggan yang ini pak, pelanggan yang 450 sampai

900 pak, itu pak.


jadi artinya waktu di banggar juga kan ini kenapa Saya berbicara seperti ini

kan untuk subsidi PLN yang tepat guna dan tepat sasaran itu itu yang ingin Saya

sampaikan, ketika bapak punya program itu harusnya itu bisa mendukung di dalam

tepat guna dan tepat sasaran dalam subsidi kita ini pak, begitu loh. Kan jangan

sampai yang berhak menerima, tidak menerima yang tidak berhak, menerima. Malah

Saya berharap itu cepat dijalankan, gitu. Saya pikir pak bapak kan sering di banggar

itu ya kan ini kan pembicaraan yang bertahun-tahun menyatakan bahwa subsidi kita

kan ngacir ke mana-mana. malah Saya sih setuju aja selama itu yang subsidi itu

bisa cepat malah digunakan malah yang itu duluan pak ya baik.

ANGGOTA DPR RI:

Pimpinan pimpinan. Saya begini pak, menanyakan tingkat sosial. Bapak tadi

bilang bahwa 72 juta, bapak sekarnag ini pakai tenaga outsourcing berapa ribu pak?

Berapa juta pak?

PLT DIRUT PLN:

Saya boleh hitung ya pak ya jadi 72 juta pelanggan kami itu kira-kira sekarang

masih 42 juta yang pasca ya? 42 juta ya? 42 juta yang pasca sisanya itu sudah pra

bayar semua pak.

Jadi kami tidak perlu pembaca meter ya pembaca meter yang pasca, sisa

kami itu masih 40.. ini lah yang kami sasar dulu.

ANGGOTA DPR RI:

Oke jadi begini pak, maksud Saya ini yang perlu di antisipasi kaitannya kita

adalah sosial ya seperti kasus e-Tol, E-tol itu kan yang jadi masalah dulu kan tenaga

yang penarikan di tol itu tahu-tahu berhenti kan itu. nah ini mohon yang ini pak,

kaitannya dengan tenaga outsourcing, PLN paling gak harus carikan solusi pak,

kasian mereka itu itu carikan solusi jangan sampai nanti terjadi demo, terjadi

keresahan dimasyakarat karena dia sudah bekerja di situ dapat di situ tau-tau

diberhentikan gara-gara ada program itu pak.

Terima kasih.

PLT DIRUT PLN:

Ya ini jadi perhatian kami kami akan alihkan pak ya kami alihkan untuk

kegiatan yang lain.

Jadi sebagai informasi kami sudah untuk pelanggan-pelanggan besar,

industri, bisnis itu hampir 150 ribu ya? 150 ribu itu sudah two way pak yang kami

baca, kami collect tiap malam secara rutin ya secara rutin ya yang two way.

Baik kita lanjut Pak.

ANGGOTA DPR RI:

Pak, apapun yang Bapak sampaikan tentang baca meteran two way tadi kiri

Pak kiri ya, ini sebaiknya disinkronkan terhadap regulasi yang ada. Artinya Bapak

sebagai operator di bawah, tentunya kita kan punya regulasi. Nah keterkaitan

dengan Undang-Undang 2, 81 tentang Meteorologi, itu kan Bapak wajib tera di

seluruh Indonesia. nah ini kan sosialisasinya tidak ada. Perintah Undang-Undang loh

Pak, Undang-Undang 2, 81 tentang Meteorologi legal. Ini yang seringkali kita

sampaikan pada rapat-rapat terdahulu kewajiban kewajiban dari pada korporasi.

Nah ini yang sesungguhnya harus tersosialisasi dengan baik. Jangan Bapak

lakukan ujicoba terhadap kemanfaatan daripada kecanggihan alat tadi sehingga

nanti ini kan perintah. Ketika ini perintah, bagi masyarakat sebagai user, ini akan

free, free charge terhadap tera ulang. Nah ini kan yang hari ini yang tidak sanggup

dan dilakukan oleh korporasi.

Ini Saya mengingatkan kepada aa Bapak ya. Ini perintah, perintah ini tentunya

ketika disosialisasikan ke masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang Meteorologi

legal. Jadi masyarakat tidak bisa membantah.

Saya mengulangi beberapa persoalan yang lalu ingin bertanya saja, apakaha

sudah selesai terhadap meteran meteran itu loh Pak Amir Glomet, global meteran

apakah itu sudah cdi ganti kembali karena lossesnya kan cukup besar yang

merugikan triliunan rupiah tiap tahunnya. Saya mau konfirmasi saja apakah sudah

selesai?

PLT DIRUT PLN:

Izin Pak, jadi Glomet, kasus glomet ini kami tidak tera ulang tetapi kami ganti

Pak. Jadi ini harus habis dan hitungan kami mohon maaf karena ini meternya adalah

meter ini kemudian yang sama untuk karena meternya ini meter digital, itu hanya

ada 2 pilihan, diganti atau jadi tidak ditera ulang. Kalau yang dulu ditera ulang

karena meter elektro mekanik bisa disetting Pak, kemudian disegel lagi.

Jadi yang ada sekarang ya di refurnishment karena yang bisa mentera ulang

ini pabrikan, dia setting secara program, dia ganti komponennya, harus masuk ini

kami ganti dengan penggantian baru meter metera baru Pak.

ANGGOTA DPR RI:

Jadi jumlah yang produk glomet itu sudah berapa persen Pak? apakah sudah

100% Pak?

PLT DIRUT PLN:

70% sudah diganti Pak. Ini memang karena keuangan kita 30 ganti. Jadi tidak

ganti di di apa rekondisi kemudian di tera ulang, tetapi diganti ganti. Nah kebetulan

penyambungan kami ini kan tahun ini sudah mulai turun karena RE sudah mulai

selesai, kami melakukan percepatan penggantian ini.

ANGGOTA DPR RI:

Ya terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Interupsi sedikit Pak Dirut.

Menarik ini.. tidak ada obligasi.. obligation PLN mengganti dari pasca bayar

menjadi pra bayar atau menjadi dual system menjadi yang tadi Bapak sampaikan

ada dua macam. 1 meter ada., kalau kita ingin pasca, jadi pasca, kalau kita ingin pra

menjadi pra. Ada itu yah? Ada yah? Heh.

PLT DIRUT PLN:

Izin interaktif.

Yang two way itu begitu, jadi hanya program saja Pak, kalau sekarang kan

mekaniknya yang diganti Pak. Fisik meteran di lapangan yang diganti. Kalau

sekarang hanya program saja karena hanya uangnya saja yang sistem nya, mau

pasca atau mau pra bayar itu hanya di sistem.

KETUA RAPAT:

Iya ya ya. Jadi kalau sekarang pakai pasca bayar ya macam-macam ada

yang pra bayar di DPR, pasca prabayar ada yang dirumah pasca bayar dan

segalam macam segala macam. Yang kita bayar melalui apa internet, itu orang

masih ngukur ya di sana?

PLT DIRUT PLN:

Kalau yang pasca iya.

KETUA RAPAT:

Pasca orang masih ngukur. Bisa tidak orang tidak ngukur di sana?

PLT DIRUT PLN:

Nah itu two way itu Pak, ga ngukur.

KETUA RAPAT:

Yang one way saja.

PLT DIRUT PLN:

Tidak bisa Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada yang one way?

PLT DIRUT PLN:

Iya. Harus datang orang Pak, itu lah yang Saya bilang jadi cost.

KETUA RAPAT:

Oh bukan yang sekarang ini ditempeli alat untuk ngitung, jadi tidak usah

diganti... tidak ada? Tidak ada sistemnya.

PLT DIRUT PLN:

Tidak bisa. Ganti meter paling mudah plek, gak linked dia karena mekanik

yang lama Pak. yang pasca ini kan mekanik Pak. Dia harus pasang komunikasi lagi,

pasang transducer lagi.

KETUA RAPAT:

Ya Saya pikir itu lebih murah barang kali ya.

PLT DIRUT PLN:

Lebih mahal Pak karena gak mass production jadi dia harus baca optic dulu,

rubah, di digital-in, dikomunikasikan. Costnya lebih murah mengganti meternya.

KETUA RAPAT:

Tadi Bapak punya program untuk mengganti seluruh dual system menjadi dua

system? Punya program itu?

PLT DIRUT PLN:

Iya.

KETUA RAPAT:

Kapan itu Pak?

PLT DIRUT PLN:

Sudah mulai Pak. Jadi sudah ujicoba mohon maaf tadi di Taman Yasmin

sudah berhasil dan sekarang roll out kita ujicoba 1 juta tahap pertama.

ANGGOTA DPR RI:

Izin Pimpinan.

Pak maaf Saya mau tanya, jadi kalau meteran baru ini walaupun dia bisa

prabayar maupun pasca bayar. Kalau pasca bayar tetep harus didatangi orang?

PLT DIRUT PLN:

Ndak Pak.

ANGGOTA DPR RI:

Oh sudah langsung online juga sama ya.

PLT DIRUT PLN:

Iya dan itu bisa “Pak Saya mau berhenti dulu, Saya mau ke luar kota”

otomatis dia jarak jauh. kalau sekarang kita kan harus matiin begitu, kalau sekarang

tidak. Jadi kalau pasca bayarnya mati dari dari jarak jauh bisa, meternya bisa mati

sendiri.

F-P.GOLKAR (Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., Ph.D.):

Pak Ketua, Saya Pak.. Saya keluar dari meteran Pak.. yang lain. Saya

tergelitik pada waktu yang lalu Pak Dirut yang lalu Saya sampaikan soal kabel SNI

Pak. Dari PLN menyatakan bahwa kabel yang sudah yang dipakai itu sudah SNI

karena.. kenapa Saya tanyakan?, eeh Saya punya data bahwa tahun 2012 sampai

2019, kebakaran itu itu kurang lebih 5.291. ini Jakarta saja Pak 5.291. 52%

kebakaran itu disebabkan konsleting listrik. Saya tidak percaya, karena ini mungkin

apa namanya itu kabel kabel kita kan sudah SNI. Nah yang Saya takutkan ini barang

kali anu Pak, semua yang kebakaran kesatu pasar ya Pak, kedua apa namanya

Rumah Sakit, rumah industri, macam-macam semua jenis itu kebakaran akibat

listrik.

Yang Saya ini kan, ini perlu juga Pak, Saya teringat tahun eeh beberapa

tahun yang lalu Saya takutnya sabotase. Barang kali perlu kerjasama dengan

kepolisian, ini baru yang 5000 itu baru DKI Pak. Jadi ini barangkali yang anu jadi

jangan jangan sampai yang disalahkan PLN, kosleting listrik, terus saja sehingga di

data Saya ada 52% konsleting listrik. Malah yang barangkali yang lain seperti yang

lain-lain hanya 38. Padahal ada kompor hanya 6%. Jadi ini barangkali apa itu

warning buat PLN, dan Saya khawatir ya, setiap Bapak boleh liat tiap pagi kan ada

kebakaran ini, kebakaran ini. Jadi ini menurut Saya ini perlu juga kerja sama dengan

kepolisian supaya jangan ada hanya menudh PLN saja konsleting listrik, konsleting

listrik begitu.

Itu saja Pak. Terima kasih Pak.

PLT DIRUT PLN:

Izin Pimpinan kalau boleh diskusi.

Jadi memang betul jadi paling paling mudah itu listrik. Nah kami informasikan

saja mungkin meluruskan yang dikatakan oleh Pak Sofyan Dirut lama itu yang

dimiliki PLN Pak, jadi di PLN harus mengikuti aturan milik complience terhadap

aturan yang berlaku yang BSN keluarkan SNI. Nah untuk instalalasi di rumah

pelanggan karena ini kan bukan kewenangan PLN Pak. Jadi batasan PLN itu

meteran listrik kepemilikannya. Karena meteran itu adalah milik si pelanggan atau

katakanlah perusahaan tersebut, ini kewenangannya ada di DJK, Direktorat

Ketenagalistrikan yang memastikan karena mereka yang menerbitkan surat laik

operasinya Pak SLOnya. Itulah kenapa di berlakukan SNI. Pemasangnya harus

instalatir yang terdaftar dan disertifikasi oleh Badan lembaga inspeksi teknik yang

ada 5 mensertifikat apakah ini adalah buat mencegah itu Pak.

Terima kasih untuk apa masukannya.

Boleh kami tuntaskan sedikit jawabannya Pak?

ANGGOTA DPR RI:

Izin Pimpinan.

Karena waktu kita rapat terus tetapi kita tidak ada break untuk sholat ashar

jadi Saya harus cepat-cepat.. dan Saya mengikuti Pak Lili keluar dari persoalan

meteran. Saya menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Primus terkait

masalah sinyal dan listrik desa yang belum maksimal, terima kasih untuk PT.Telkom

yang telah merespon surat saya terkait sinyal Telkom di Kecamatan Cukubalag

Kabupaten Tanggamus, ini masih ada terkendala mumpung disini ada PLN, saya

mendapatkan laporan dari Tim Survei Telkomsel di Tanggamus yaitu terkait masalah

supply power PLN yang jauh dari titik side yang ditentukan kurang lebih 700-1.000

meter, jadi saya mohon kepada PT. PLN untuk membantu memberikan supply

power agar pembangunan tower Telkomsel di kecamatan Kelumbayan itu bisa

segera terlaksana, kasihan pak hari ini gini belum masuk sinyal sedangkan disana

juga termasuk daerah pesisir yang rawan bencana.

Jadi mohon ini menjadi perhatian untuk PT.PLN dan PT.Telkom, kemudian

juga terkait masalah listrik desa saya sudah mengirimkan surat kepada PT.PLN itu

tertanggal terakhir surat ke-2 itu 11 Maret 2009 kembali mempertanyakan terkait

masalah listrik desa di beberapa dusun dan desa yang ada di Kabupaten

Tanggamus, mohon suratnya dibaca karena tidak mungkin saya bacakan disini dan

saya mohon tanggapan dan tindak lanjut dari surat tersebut, agar masyarakat

dikecamatan dikabupaten Tanggamus khususnya itu bisa merasakan listrik yang

merata pak.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon

maaf.

Wallahi Muwafiq Hilal Wamintorik,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

PLT DIRUT PLN:

Terima kasih Ibu kalau boleh suratnya kami terima, nanti kami cek apakah

bisa masuk yang 2020.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO, SE):

Pimpinan.

Saya sebenarnya pengen sampai nunggu juga hanyakan 1 lembar lagi, jadi

begini saya ingin tadikan pertanyaan nomor 1,2,3 itukan sebenarnya dari saya pak,

saya hanya ingin mendalami sedikit saya masih belum puas jawaban karena saya

tadi sedang keluar, tapi saya sudah baca jawabannya khusus di Dapil saya

Cilengsih yang nomor 3 itu. Ini ada relevansi sama SAIDI dan SAIFI pak program

bapak itu punyanya PLN, yang tetap saya masih pertanyakan begini saya tidak tahu

harus berhubungan dengan siapa, ini salah satu contoh dikecamatan di Dapil saya

Cilengsih itu karena itu daerah industri tapi daerah perumahannya Pak Hary itu 1

hari itu sebelum hujan pasti masti, jadi kalau menurut SAIDI disini itu average

pertahunnya yang tahun 2019 ini itu 279 artinya 1 tahun itu hanya 4,5 jam matinya

itu hoax saya katakan.

Untuk membuktikan hoax itu seperti yang saya sampaikan kepada telkom

kirim orang saya akan tunjukan, ini PLN ini responsif seperti Telkom langsung jadi

saya tidak mau apa omongan saya selama ini itu juga hanya omongan tidak ada

artinya, ini penting jadi saya masih mempertanyakan ditambah lagi kalau melihat

grafik ini bahan bapak 3 minggu yang lalu halaman 17, tahun 2012 itu 231 kemudian

2013,2014, 2015, sekarang 300an kemudian 2016 itu naik 1500 itu naiknya 5X lipat

dijaman Pak Jokowi jadi Presiden, padahal PMN sudah turun dan kualitas PLN itu

sudah lebih baik, rating anda tadi dikomparasi dengan negara lain menjadi lebih

baik, tapi data yang anda berikan ini tidak sama ini logika saya saja pak artinya ada

yang salah.

Saya menangkap yang salah ini SAIDI dan SAIFI ini jadi tidak mungkin pak

average memangnya di Jakarta itu dalam 1 tahun 100% nyala terus? Atau jangan-

jangan adalah kalau ada pemadaman listrik itu tidak dihitung dengan izin? misalnya

kan ada itu ditempat saya saja pak saya tinggal di Tangsel di Bintaro, dalam 1 tahun

itu pak kalau dihitung-hitung itu bisa lebih berpuluh-puluh jam pak, 1 bulan itu pasti

kebagian 2 jam di kali 12 dikalikan saja sudah lebih ini disamping Ibu Kota apalagi

didaerah lain. Jadi maksud saya adalah jangan buat data yang tidak sesuai dengan

kenyataan ini penting pak, jadi balik lagi tolong kirim orang saya akan kirim ke Dapil

supaya saya ingin membuktikan bahwa omongan bapak ini data bapak ini adalah

non sense, itu saja terima kasih Pimpinan.

PLT DIRUT PLN:

Baik pak kami perhatikan pak untuk ini,kami akan kirim orang kebetulan saya

juga staf saya yang ada disana Ibu Ririn sekarang pindah ke Bekasi ya, nanti kami

perhatikan pak, iya Cilengsi masuk Gunung Putri PLN nya di Gunung Putri

namanya, iya nanti kami hubungi terima kasih pak.


Pimpinan Nasim Khan Pimpinan.

Maaf Pimpinan saya kira ini loncat semua saya jadi bingung saya Pimpinan,

pertanyaan tadi kita dari Telkom juga dari PLN saya tadi sudah diloncatin, saya

minta tolong yang dari PLN itu jawabannya itu masalah tiang itu saya kira itu perlu

dipantau kembali, itukan menjadi tanggung jawab pelanggan seandainya itu tidak

sesuai pembangunan rumahnya orang itu sesuai letak posisinya, tapi misalkan PLN

yang salah meletakan diposisi orang itu bagaimana pak? Tanggung jawab PLN ya,

karena disini tulisannya tanggung jawab pelanggan. Karenakan kita juga kroscek

penataan tata kota itukan ada pak, kadang-kadang juga kita PLN, Telkom, kadang-

kadang terjadikan dan saya pernah tahu yang secara langsung kemarin Telkom

setalah dicek ini langsung ditindak lanjuti itu bagus saya kira itu yang pertama PLN.

Kemudian yang kedua masalah yang tadi yang PGN tadi saya minta tolong

untuk anak perusahaan itukan di PLN ada untuk masalah gas bumi itu dari anak

perusahaan itu, kenapa tidak konsentrasi di pembangkit listrik saja kenapa tidak

masuk ke Pertamina saja itu pak masalah gas bumi? Nanti diuruskan lagi jadikan itu

PLN itu sudah banyak itu pak, ini saya lihat penyediaan tenaga listrik sekarang ada

perdagangan batu bara, jasa engineer, serta kontruksi lembaga keuangan semua

diurus sama PLN ini pak, pemeliharaan oprasi transmisi, telekomunikasi, juga diurus

PLN itu bagaimana saya minta gambarannya apa memang ini program dari PLN

sendiri atau kenapa tidak konsentrasi dari hulu ke hilir untuk pembangkit listrik ini

PLN supaya maksimal?Itu yang saya tanyakan kemudian bagian gas, oil, biarkan

Pertamina saya kira begitu biar tidak kacau itu pak saya harap begitu, terima kasih.

Kemudian untuk ke Telkom itu tadi jawaban Telkom jaringan mati jadi

memang ada harus memang dari PLN juga ini pak tadi ya, karena baterai kadang-

kadang ya karena baterai kadang-kadang juga tidak memenuhi itu perlu dikontrol ya

pak ya tolong, karena ini bukan Situbondo tadi pak untuk Situbondo Bondowoso itu

kalau sudah mati langsung mati berarti inikan baterainya tidak ada atau ada masalah

dibeberapa daerah, seharusnya kalau ada baterai diakan masih bisa hidup

biasanyakan dan ini tidak langsung mati pak, itu terjadi masukan dari beberapa

masyarakat dibeberapa kecamatan di Situbondo dan Bondowoso serta Banyuwangi

waktu itu saya dengar itu.

Jadi itu langsung mati saya harap nanti PLN juga maintenance itu perlu pak

dibeberapa jalur-jalur itu sering terjadi memang wajar kalau karena cuaca karena

hujan, angin, itu terjadi tapi ini setiap hujan mati begitu pak otomatis dicari

kendalanya itu apa kalau hujan ini supaya aman bagaimana begitu ya, kadang-

kadang kalau sudah hujan mati entah kenapa itu masalahnya yang sering terjadi

kalau di daerah memang itu yang perlu diperhatikan, itu untuk Telkom saya minta

tolong pak saya mendapat data Telkom ini jadi kalau masalah kemajuan Telkomsel

ini sudah bagus pak, tapi tolong kreativitasnya pak semacam saya ingin tahu kayak

Telkom Internasional itu TELIN ya pak, sudah bangun data center sudah ada di

Singapur ya pak? Itu bagaimana optimalisasi pendapatannya itu.

Itu belum pernah kita tahu itu dari sana optimalisasinya itu paling tidak kalau

hanya mengurus Telkomsel saja ya memang Telkomsel sudah bagus pak mulai

dahulu ya begitu, tapi ada kreativitas apa yang perlu dikembangkan terhadap yang

lain-lain selain Telkomsel begitu pak, jadi dibawah Telkom inikan bukan hanya

Telkomsel karena dahulu ada Pak Ririk di Telkomsel, bagaimana anak perusahaan

yang lain apa harus dibiarkan? Sekarang tanggung jawab Pak Ririk ini bagaimana

bisa memantau anak-anak perusahaan yang lain, itu-itu yang juga saya harapkan

pendapatan dari digital bisnis itu saya perlu tahu bagaimana rencananya, masa

kalah jauh pak sama Gojek Grup baru berdiri itu sekarang Telkomsel itu sudah

membangun platform E-money, T-cash, sejak jaman dahulu kalau tidak salah 2009

ya pak berdiri itu?

Jadi saya harap tidak hanya karena serius keluarin link-link saja, itu saya

butuhkan Telkomsel dan saya yakin Pak Ririk bisa kembangkan keanak perusahaan

yang lain itu pak, terima kasih Pimpinan.


Pimpinan sebelum lupa, tadi sudah minta data ke Pertamina sekarang ke

PLN kita minta data mengenai RUPTL pak 2019, jadi nanti tolong dikirim sudah ada

ya? kemudian soal konsen Pak Presiden ada tuduhan PLN memperlambat proses

pembangunan PLTS Sampah, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, ini kita minta

informasi atau keterangan dari bapak katanya bapak narik ulur soal proses jual beli

listrik di pengelolaan sampah, padahal sudah ada Perpresnya pak Perpres 35 tahun

2018.

Kenapa ada terkesan begitu bapak narik ulur pak? Mohon dijelaskan bahkan

ada statement dari seorang menteri menuduh bapak loh bahwa bapak menghambat,

ini buang bola ke bapak atau bapak mau buang bola kesiapa lagi pak? Jadi kita

minta penjelasannya, terima kasih.

PLT DIRUT PLN:

Untuk PLN Gas, PLN Gas kalau memang ada pipa dari PGN maupun

Pertamina kami optimalisasi yang ada pak, GG ini kita bentuk karena adanya

infrastruktur di Indonesia Timur pembangkit-pembangkit PLN yang seharusnya

menggunakan gas belum dapat ini kami membentuk perusahaan, sebagai contoh

adalah Tanjung Batu di Kalimantan jadi di Tanjung Batu ini kami punya pembangkit

2 di Kalimantan Timur di Samarinda 210 Mega itu tidak ada gasnya tetapi ada pipa

besar Bontang, Mobadala, yang jauh kami tidak datang-datang pipanya kami

melakukan penarikan pipa dari Mobadala ini 54 Kg ke Tanjung Batu, ini dilakukan

oleh PLN Gas kami karena kalau menunggu dari pemerintah memang tidak ada,

pembangkit kami selalu memakai minyak inilah upaya kami menurunkan

penggunaan minyak dan ini sudah berhasil.

Kemudian pembangkit-pembangkit kami yang ada di Nusa Tenggara NTB,

NTT, kemudian tersebar ini kami menggunakan mereka karena kami punya kontrak

LNG di Bontang dan Tangguh, kami menggunakan mereka untuk mentrasportasikan

iso tank nya jadi menggunakan iso tank kecil kami transportasikan ke Labuan Bajo,

yang sudah jalan adalah Sofifi yang bisa kami lakukan kami gerak sendiri pak

karena kalau menunggu dari rekan-rekan kami tidak kunjung datang ini yang terjadi

pak, jadi kami kalau disitu sudah ada PGN seperti yang di Jawa kami tidak masuk,

diSumatra kami tidak mau, di pipa besar kami tidak masuk, tapi begitu kami punya

pembangkit dan harus turun minyak kami kepada gas kami masuk disana, jadi

itunya kesana pak kami sinergi bukan mengambil kesana tapi memang kami ingin

cepat supaya kami bisa menurunkan untuk tidak menggunakan BBM.

Kemudian mengenai sampai ini jadi kami melaporkan Perpres ini lahir tahun

2018 sedangkan sampah ini sudah kami kelola cukup lama, yang sudah terbit

dahulu adalah mohon maaf pak Solo itu sudah melakukan lelang tahun 2016,

kemudian Bali itu sudah menjadi masalah 2017 pada saat sebelum world bank

summit, kemudian Surabaya sudah berkontrak kami 2016 diaturan ESDM kami

melakukan pembelian setelah ada penugasan Pak Menteri, Pak Menteri sudah

menerbitkan 3 penugasan ke PLN ini yaitu Solo, Bali, dan Surabaya, ini yang kami

proses pak dan sisanya ada 12 dikurang 3 jadi 8 ini belum ada kami tidak bisa apa-

apa pak, kami disuruh buat PJBL saya bilang “kami tidak bisa, PLN harus ada

penugasan dari pemerintah baru bisa membuat PJBL Perjanjian Jual Beli nya”, ini

saja hanya miss pak PLN akan melakukan itu setelah ada penugasan dari Menteri

ESDM.

Untuk Jakarta belum sampai hari ini, permohonan ke Menterinya pun belum

jadi kami tidak bisa jalan pak, sebetulnya Pak Gubernur bersurat kepada Menteri

ESDM kami bantu sampai keatas kami bantu terus pak, ini Gubernur bersurat

kepada Menteri ESDM bahwa siap membangun PLTSA dan listriknya dibeli PLN

pak, kami baru bisa beli setelah itu. Untuk Jakarta 11 koma sekian karena diatas 20

Mega pak kalau 13,3 dibawah 20 Mega pak harga tidak ada masalah, mohon maaf

pak kami bukan mengadu pak ya, disitukan kemarin yang hadir Walikota Bekasi dia

marah-marah tidak ada PJBL kemudian saya bilang “bapak bersurat ke Menteri saja

belum kok bapak mau minta PJBL” seperti inikan jadi ada salah ya pak karena yang

bersurat kepada Menteri itu adalah pengembangnya, bukan Walikota kemudian saya

bilang “mana mau Menteri menjawab”.

Itu saja pak sebetulnya miss komunikasi, tapi kami selalu ikut ini biar kami

selesaikan pak nanti, itu saja pak terima kasih.

DEPUTI BUMN:

Kemarin sudah dirapatkan di Sekab dan sudah clear dan kita sudah laporan

ke Sekab Alhamdullilah yang jelas kalau dirapat internal PLN sudah tidak lagi

menjadi pihak yang tertuduh lagi, kita tidak perlu lagi ungkapkan secara masyarakat

yang jelas secara internal bahwa ini bukan PLN lagi yang tertuduh sebagai

penghambat, itu yang lebih penting.

DIRUT PLN:

Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR, dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikian paparan ini kami sampaikan, atas perhatian Pimpinan serta Bapak-

Ibu Anggota Komisi VI DPR kami mengucapkan terima kasih, selanjutnya kami

kembalikan kepada Pimpinan Sidang Komisi VI DPR.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.


Pimpinan.

Untuk Telkom, bapakan diangkat 24 Mei 2019 sesuai Undang-Undang BUMN

19 2003 bahwa Bapak pasti disodori mengenai kontrak pak, Bapak tanda tangan

tidak itu? Apa yang Bapak tanda tangan setelah ketemu Bapak Presiden?

DIRUT TELKOM:

Fakta integritas.


Disitukan ada tanda tangan soal SCI (Statement Of Corporate Intent) yang

ditentukan oleh Undang-Undang, apa yang bapak tanda tangan disitu isinya? Tolong

kasih gambaran kekami apa yang Bapak janjikan ke Bapak Presiden, mengenai

pencapaian dan sebagainya sehingga kami bisa tahu dalam 1 tahun terakhir kami

bisa evaluasi Telkom ini.

DIRUT TELKOM:

Kami ada komitmen dengan Kementerian BUMN pak, jadi ada berbagai

parameter yang disampaikan disitu target dan segala macam termasuk harga saham

dan sebagainya, uang penguasaan market share ada disitu itu dengan Kementerian

BUMN.


Bisa kasih kekami pak?

DIRUT TELKOM:

Boleh pak nanti kita siapkan.


Karena kita mau pantau juga Telkom ini, bapakan orang luar biasa dipercaya

Pak Presiden.

DIRUT TELKOM:

Nanti tolong kirim ke Komisi VI ya biar kami bisa lihat, kalau PLN belum yah?

Tolong kirim ke Komisi VI ya, terima kasih.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan.

Saudara Dirut Telkom, pertanyaan yang lalu belum sampai ke meja kita

tentang jawaban itu pak, tentang pelepasan saham anak perusahaan PT. PIN

membeli saham Tipon kemudian Tipon membeli Sipatindo itu, kita waktu itukan rapat

terakhir sebelum Bapak menjadi Dirut waktu itu, bisa dijelaskan karena belum ada

jawabannya ke meja kita karena waktu itu reses, sibuk kampanye, dan sebagainya.


Ini siapa yang masih ngurus ini? Masih ada saat ini Sipatindo? PIC nya siapa

masih ada disini di Telkom? Dibawah devisi mana.

DIRUT TELKOM:

Dibawah Direktur Strategic Portfolio pak, kebetulan direkturnya tidak ikut

disini pak jadi yang mengelola anak-anak perusahaan termasuk perencanaan di

Telkom.


Itu Pimpinan, belum ada kemeja kita jawaban secara tertulis ketika kita

terdesak waktu untuk menutup untuk mempending rapat tempo hari begitu.

DIRUT TELKOM:

Mohon izin Pimpinan.

Itu RDP yang awal tahun pak ya? bukan yang bulan 7 Juni pak.


Iya benar di awal tahun 2019, itu yang mengurus siapa dahulu? Direksi yang

lama masih ada? Dibawah direksi 1 level siapa?

DIRUT TELKOM:

VP nya pun tidak ikut disini, dibawah strategic invesment pak namanya Pak

Anto, masih kerja di Telkom masih ada dan kami akan siapkan jawaban tertulisnya.


Iya karena Pimpinan, saya pikir ada PR yang tertinggal dalam konteks meng-

clear-kan persoalan pelepasan saham dan melepaskan 99,5% saham ke Tipon,

itukan perlu pembahasan yang ini di Komisi yang supaya tidak simpang siur.

DIRUT TELKOM:

Mungkin kalau itu saya bisa ceritakan sekarang Pak Nasril, jadi sebenarnya.


Mau dilanjutkan rapatnya atau dilain waktu? Karena kalau Bapak mulai

jawaban kita juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, begitu.

DIRUT TELKOM:

Tapi intinya transaksi itu tidak ada pak, itu bukan anak perusahaan kita untuk

Sipatindo bukan anak perusahaan kita.


Tapi pelepasan saham itukan ada, PT. PIN membeli saham PT. Tipon? Itukan

tentu ada kelanjutannya, jadi saya pikir perlu agenda diagendakan kembali untuk

pertanyaan yang ini pak.

DIRUT TELKOM:

Nanti saya sampaikan tertulis pak.

KETUA RAPAT:

Kalau tidak salah ini pada waktu Dirut yang lama, tapi tidak apa-apa nanti

dijawab saja karena orangnya masih ada, jadi dijawab saja secara tertulis ya untuk

kita tindak lanjuti berikutnya kita agendakan lagi.


Masih ada hubungan apa Pak Hengky dengan Telkom sekarang?

DIRUT TELKOM:

Pak Hengky itu menjadi salah satunya auto race dealnya Telkomsel pak, itu

yang pertama kemudian yang kedua memang PT.PIN itu memiliki saham di

Telesindo bukan Sipantindo, nanti kami jelaskan secara tertulis pak.

KETUA RAPAT:

Nanti Pak Dirut diskemakan terkait pelepasan saham, kemudian dibeli, dibeli

lagi itu pernah dibicarakan di pleno Komisi VI, saya sendiri juga lupa tapi Pak Nasril

ingat itu, nanti dijawab saja skemanya seperti apa, sahamnya berapa persen

kemudian membeli anak perusahaannya Telekom atau tidak salah.

DIRUT TELKOM:

Justru anak perusahaan yang membeli pak bukan yang dibeli, nanti kami

sampaikan.

KETUA RAPAT:

Nanti diskemakan ya.

(REKAMAN TERPUTUS)

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi

Bidang Usaha Energi, logistik, kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha

Pertambangan Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik

Negara Republik Indonesia, serta para direktur utama PT. Pertamina Persero, PT.

PLN Persero, PT. Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, Masa Sidang ke-V tahun

2018-2019, Kamis 18 Juli 2019.

1, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada

para Direktur Utama PT. Pertamin Persero, PT. Perusahaan Listrik Negara Persero,

dan PT. Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, untuk menaikan kinerja agar

tercapai maksud dan tujuan sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang dan

sesuai dengan visi dan misi perseroan.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Mohon maaf, kata-kata “direktur utama” untuk dihilangkan instruksinya bukan

kepada direktur utama tapi kepada institusi.

KETUA RAPAT:

“kepada PT.Pertamina” langsung kepada PT.Pertamina, kepada PT.

Perusahaan Listrik Negara, kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, kata-kata

“direktur utama” dibuang.

1. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada PT.

Pertamina Persero, PT. Perusahaan Listrik Negara Persero, dan PT.

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, agar dalam melakukan investasi dan

mengembangkan usaha bisnis perseroan serta dalam memberikan

pelayanan, dengan tetap memperhatikan mempertimbangkan Undang-

Undang 19 2003 tentang BUMN, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan

perundang-undang lainnya termasuk mengenai ketenaga kerjaan.

2. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada PT.

Pertamina Persero, PT. Perusahaan Listrik Negara Persero, PT.

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, agar memberikan pelayanan baik

distribusi dan jaringan didaerah terpencil atau blank spot area.

Sebab ini untuk mendukung kementerian lain yang khususnya untuk daerah

timur atau daerah manapun yang blank spot area susah memanfaatkan fasilitas

digital, jadi Telkom menjadi leading sector untuk mendukung kementerian dan

lembaga lain. Catatan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

meminta kepada Direktur Utama agar menyampaikan jawaban tertulis akan

disampaikan pada hari Rabu 24 Juli.


Saya ingin menambahkan catatan lagi 1 bahwa Komisi VI mendorong untuk

merevisi Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, ini bisa

Pansus karena Komisi VI dan Komisi I penting ini karena umurnya sudah 20 tahun.

KETUA RAPAT:

“Komisi VI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk

memasukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi”. Bisa tidak ini?


Kita hanya menyusulkan saja kepada pemerintah cukup.

KETUA RAPAT:

Ini masukan di kesimpulan nomor 4 ya, jangan dijadikan catatan.

(DISKUSI ANGGOTA)

Kalau Pak Dirut sudah tidak cocok ya untuk Undang-Undang ini ya?

DIRUT TELKOM:

Sebagian memang perlu direvisi.

KETUA RAPAT:

3. Mempertimbangkan kemajuan tehnologi telekomunikasi saat ini, Komisi VI

DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mengusulkan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, kalau tidak

menjadi hak inisiatif DPR kalau pemerintah tidak muncul-muncul menjadi hak

inisiatif DPR bersama Komisi I.

Saya kira itu Pak Deputi ya, silahkan sebelum kita tutup terima kasih atas

waktunya yang...


Terakhir pak catatan yang “bukan” untuk dicatat, untuk Pak Deputi

memperbanyak sedekah jariahnya melalui bina lingkungan tetap berjalan pak, ini

ada PLN, Telkom, Pertamina, hanya mengingatkan sedekah jariahnya itu yang 2,5%

ya terima kasih pak.

DEPUTI BUMN:

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI, Anggota Komisi VI.

Dengan demikian terima kasih banyak atas segala apa yang dibahas dan

sebagaimana tadi disampaikan bahwa jawaban tertulis akan disampaikan pada hari

Rabu minggu depan, demikian kami mengucapkan terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Deputi Bidang Usaha Energi, logistik,

kawasan, dan pariwisata, dan Saudara Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Idustri

Strategis, dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia,

serta Direktur Utama PT. Pertamina Persero, Direktur Utama PT. Telkom Persero

Tbk, dan pelaksana tugas Direktur Utama PT. PLN Persero beserta seluruh jajaran

yang saya hormati. Atas nama Pimpinan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi VI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan para undangan serta hadirin

yang terhormat dengan sabar dan penuh perhatian telah mengikuti rapat pada hari

ini.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Robbil Alamin kami tutup rapat hari ini,

terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB )

(KETOK PALU 3X)

Jakarta, Juli 2019

a.n Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,

TTD.

Anita Handayaniputri, S.T., M.T.

NIP. 19820102 200502 2 002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT ...

Documents