DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · Alhamdulillah hirobbil 'alamin, Assolatuwassalamu`ala asrofil ambiyaai wal mursalin, Waala alihi wasohbihi ajmain, ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT KERJA DENGAN MENTERI AGAMA RI RI

Tahun Sidang : 2019-2020

Masa Persidangan : I

Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI / ke - 5

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Kamis, 7 November 2019

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara

II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

Ketua Rapat : H. Yandri Susanto, S.Pt.

Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Acara : 1. Membahas Evaluasi Program dan Anggaran

Tahun 2019 serta Rencana Program Tahun 2020;

2. Isu-isu Aktual lainnya

Hadir : 1. 47 dari 53 orang Anggota Komisi VIII DPR RI;

2. MENTERI AGAMA RI beserta jajarannya.

- 2 -

Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt/F-PAN) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Alhamdulillah hirobbil 'alamin, Assolatuwassalamu`ala asrofil ambiyaai wal mursalin, Waala alihi wasohbihi ajmain, Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhana Wa Ta’ala. Salam sejahera buat kita semua. Selamat Pagi. Pak Menteri yang terhormat, beserta Bapak Wamen, dan seluruh jajaran Kemeneterian Agama Republik Indonesia, Para pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII yang Terhormat. Tentu mengawali Rapat kita pada pagi hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhana Wa Ta’ala, semoga kegiatan kita pada hari ini selalu saja menjadi amal baik kita di sisi Allah Subhana Wa Ta’ala. Bapak – Ibu, Pak Menteri. Ini ada kebiasaan di Komisi VIII Pak, periode sebelumnya walaupun saya tidak di Komisi VIII Pak tetapi tradisi ini menurut saya bagus Pak Wamen bahwa sebelum kita memulai rapat kerja atau rapat dengar pendapat atau rapat-rapat yang lain disini. Komisi VIII sudah membangun tradisi yang sangat baik, kita mengharap ridho Allah Subhana Wa Ta’ala, Tuhan semesta Alam kita memulai rapat ini dengan berdo’a bersama-sama Pak sesuai dengan agama dan ajaran kita masing-masing tentu yang beraga islam kita baca umul kitab nanti.

Sebelum kita berdoa keluarga besar Komisi VIII kemarin berduka karena ananda Wafi Mutsaabir putra dari Ibu Sri Lestari (Staf Komisi VIII) anaknya meninggal yang tadi bernama Wafi Mutsaabir usia 21 Tahun. Oleh karena itu, kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII dan kita semua ikut berduka cita Insya Allah almarhum diterima di sisi Allah Subhana Wa Ta’ala segala dosa-dosanya diampunkan dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhana Wa Ta’ala. Oleh karena itu, mari kita doakan almarhum dan sekaligus kita berdoa bersama kepada yang khusus beragama Islam. Berdasarkan agama Islam yang lain menyesuaikan, kita baca ummul kitab Al-Fatihah.

- 3 -

(BERDOA MULAI)

(BERDOA SELESAI)

Pak Menteri yang terhormat, Bapak – Ibu, Pimpinan. Seusai dengan acara rapat-rapat di DPR Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2019 – 2020, sesuai dengan keputusan rapat Bamus atau rapat internal Komisi VIII tanggal 4 November 2019 maka pada hari ini, Kamis 7 November 2019, Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan MENTERI AGAMA RI Republik Indonesia dengan agenda “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran APBN, Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual”. Menurut laporan Sekretariat Komisi VIII sudah hadir dari 53 Anggota, Pak Menteri, ini luar biasa Pak Insyaallah rapatnya terus seperti ini, dari 53 sudah hadir 38 Anggota Komisi VIII Pak, Dari 9 Fraksi Izin ada 4 orang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 251 Tartib DPR maka Kuorum telah tercapai. Oleh karena itu, izinkan kami dengan mengucapkan Bismillahirohman nirohim rapat ini sayanyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU : 1X)

(RAPAT DIBUKA PUKUL : 10.47)

Bapak – ibu, Pak Menteri yang saya hormat. Bahwa ada agenda rapat hari ini:

1. Pengantar dari Pimpinan rapat; 2. Penjelasan MENTERI AGAMA RI terhadap agenda yang sudah

disepakati didalam rapat internal Komisi VIII; 3. Tanya – Jawab dari para Anggota yang terhormat termasuk dari

Meja Pimpinan; 4. Kesimpulan; 5. Penutup;

Saya ingin bertanya kepada Bapak Menteri dan jajaran termasuk

Anggota dan Pimpinan, apakah agenda yang disebutkan tadi dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baik Bapak – Ibu kita mulai rapat jam 10.22 kita akhiri nanti sampai jam barapa Pak Menteri ini? Jam 12 ya?

- 4 -

Ok, jam 12 tetapi kalau ada situasi kekinian yang bisa kita musyawarahkan lagi, iya kita akan lihat situasinya. Setuju sampai jam 12?

(RAPAT : SETUJU) Bapak – Ibu, Tentu kami berterima kasih kepada Bapak menteri yang sudah hadir bersama Pak Wamen dan seluruh jajaranya yang sudah memenuhi undangan rapat kami pada hari ini yang tadi dengan agenda mengevaluasi program yang sedang berjalan dan program prioritas yang akan kita laksanakan tahun 2020. Pak Menteri ini penting kita awali Raker ini dengan bagaimana progres kemudian serapan anggaran, capaian, hambatan kemudian peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan dari program yang sedang berjalan. oleh karena itu, kami minta kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya Anggaran yang sedang berjalan tahun 2019 tentu negara ini harus terus berjalan kearah yang lebih baik, lebih maju maka kita juga meminta kepada Pak Menteri untuk menyampaikan kira-kira, apa program prioritas Pak Menteri di lima tahun yang akan datang, baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, itu juga menyangkut kesepakatan fungsi kami dari pengawasan dan fungsi anggaran Pak. Maka kami meminta nanti secara jelas, transparan, detail, support oleh Pimpinan dan Anggota yang terhormat untuk kita jadikan bahan kita dimasa-masa yang akan datang. Jadi dua agenda ini penting Pak Menteri Anggaran yang sedang berjalan bagaimana. Kemudian program Pak Menteri lima tahun yang akan datang itu bagaimana, termasuk dengan skala prioritasnya.

Kemudian Pak Menteri disamping kita akan membahas masalah serapan anggaran program, tentu kami juga dalam rapat internal minggu kemarin bersepakat juga pada forum yang terhormat ini kami akan membahas masalah isu-isu aktual. Isu-isu aktual ini saya kira, public sudah banyak mendengar, sudah banyak menyimak, banyak membaca di media on-line maupun televisi dan melalui group-group WA. Ada beberapa mungkin pernyataan Pak Menteri yang saya kira penting untuk di konfirmasi langsung di klarifikasi langsung dari forum yang terhormat ini, misalkan bagaimana Pak Menteri menyatakan bahwa “Cadar dan cingkrang itu sesuatu yang perlu diatur sedemikian rupa terutama di ASN” dan seolah-olah tanggapan kami Pak Menteri, mohon maaf kalau kami keliru bahwa dalam agenda deradikalisasi atau penyaluran radikal di Kementerian Agama seolah-olah cara berpakaian orang itu ada garis lurus dengan cara orang berpakaian Pak, Itu tentu menjadi pro-kontra yang sangat tinggi kalau menurut kami terlalu dini Pak dan terlalu mensimple-kan masalah kalau cara berpakaian orang cadar, cingkrang, blue jeans, atau training, dan lain sebagainya itu disangkutpautkan dengan perilaku orang, apalagi dengan radikal.

Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan persoalan pro-kontra ini

sehingga energi yang besar itu kita pindahkan kepada hal-hal yang konstruktif dan produkti. Maka perdebatan sudah cukup panjang Pak, intinya kami melihat memang prilaku orang apalagi masalah radikal itu menurut kami Pak

- 5 -

Menteri harus hati-hati karena menghakimi orang terlalu dini itu juga Pak menjadi persoalan serius Pak. Bagaimana mungkin orang yang baik-baik atau yang tidak punya masalah selama ini merasa tersinggung karena Pak Menteri sampaikan celana cingkrang itu seolah-olah bermasalah, cadar itu bermasalah. Jadi ini mohon Pak Menteri jelaskan secara transparent saja nanti sehingga perdebatan ini bisa kita kanalisasi menjadi perdebatan yang positif Pak, apalagi BNPT sudah menyampaikan bahwa radikalisme tidak ada hubungannya dengan cara berpakaian orang kalau kita lihat bom Thamrin itu orang memakai blue jeans Pak yang mengebom, yang menembak masjid itu pakaian milenial. Di kelompok kriminal bersenjata di Papua itu bukan celana cingkrang yang membunuh tentara dan orang-orang sipil yang tidak berdosa. Maka menyimpulkan bahwa cingkrang dan cadar itu adalah radikal saya kira perlu kira kita kaji lebih jauh Pak.

Kemudian yang kedua, tentu masalah radikal ini kita sepakatkan Pak,

kita berantas Pak Menteri. Siapapun mau merubah Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 itu harus kita hadapi bersama Pak. Bahwa radikal yang negative membunuh orang tanpa dasar yang kuat, melakukan bom bunuh diri itu kita sepakat Pak Menteri harus kita berantas sampai keakar-akarnya, tinggal bagaimana program yang menyentuh yang saya maksud itu adalah merangkul bukan memukul maka kedepan kan dialog, kedepankan ta’aruf itu mungkin akan lebih baik Pak, dari pada kita belum mengenal orang tetapi justru kita langsung memfonis itu mungkin kurang tepat.

Yang lain Pak Menteri, ada yang masukan dari kami Pak mungkin Pak

Wamen juga tahu ini. Ada sekitar 481 program studi Pak di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) mungkin Pak …. tahu nih. Empat ratus delapan puluh satu Pak Wamen yang teraktreditasi Pak. Ini persoalan serius karena kalau mereka tidak terakreditasi maka mahasiswanya akan sulit nanti untuk mencari pekerjaan Pak, khususnya di Aparatur Sipil Negara. Maka ini mohon kiranya coba dikaji nanti, bagaimana jalan keluarnya, 481 itu banyak Pak yang tersebar di UIN, di STAIN, dan IAIN. Nanti mohon kami juga dikasihkan datanya program studi apa, perguruan tingi mana, sehingga kita akan cari solusi yang terbaik.

Terakhir Pak Menteri ini juga kami dapat banyak WA dan SMS, telfon

dari para Kiai. Kita ini kan lebih dari 27 ribu pondok pesantren Pak. santrinya lebih dari 4 juta, terhadap pernyataan Pak Menteri misalkan berdoa cukuplah memakai bahasa Indonesia tidak perlu memakai bahasa arab ini bagi kalangan Kiai dan santri agak ini Pak, sebaiknya katanya Pak Menteri ya boleh merangsang atau memotivasi orang supaya bisa berbahasa arab dan Al-quran tetapi juga mengerti artinya itu lebih baik Pak dari pada menyimpulkan masalah ya sudahlah kalau tidak mengerti seharusnya Kementerian Agama memotivasi orang apalgi pondok pesantren kita puluhan ribu, santrinya jutaan, saya kira ini akan lebih baik kalau Pak Menteri menyampaikan kita berdoa pakai bahasa Al-Quran tetapi mengerti maksud dan tujuannya itu akan lebih bijak Pak, dari pada seolah-olah Pak Menteri kata para Pak Kiai dan santri itu tidak perlu memaki bahasa arab atau bahasa Al-Quran. Ini mungkin penting juga kami sampaikan Pak, sebagai tanggung

- 6 -

jawab kami kepada Konstituen dan rakyat yang kami wakili termasuk masukan-masukan dari masyarakat umum.

Saya kira itu Pak Menteri pengantar dari kami.

Anggota yang terhormat, Pimpinan yang terhormat, Sekarang mari kita dengarkan secara seksama dalam rapat kerja ini, paparan dari Pak Menteri terhadap apa yang kami sudah sampaikan tadi yaitu evaluasi program yang sedang berjalan tahun 2019 berikut anggaran dan serapannya termasuk program prioritas tahun 2020. Tentu nanti setelah paparan Pak Menteri kami persilahkan dari termasuk dari meja Pimpinan, kepada seluruh Anggota Komisi VIII yang terhormat untuk merespond sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Pak Menteri kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. MENTERI AGAMA RI: Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Shalom, Salam sejahtera kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haji Yandri Susanto, ketua Komisi VIII DPR RI Yang saya hormati para Pimpinan Komisi VIII, para Kapoksi di Komisi VIII dan para Anggota Komisi VIII sekalian yang saya hormati pula. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana wa Ta’ala tuhan maha esa atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup kita ini dan juga atas nikmat bahwa pagi ini saya dapat bertatap muka dengan teman-teman Komisi VIII yang saya hormati. Bahagia sekali saya dapat bertemu dengan teman-teman sekalian karena saya sangat paham banyak hal yang saya perlu laporkan, banyak hal yang perlu saya klarifikasikan, dan banyak hal yang saya harapkan dapatkan petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak sekalian. Rasanya sepertinya ingin menjawab segera Pak pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi saya kira saya mulai dari evaluasi program saja dulu karena saya senang juga itu diangkat di forum ini karena kalau diangkat di Medsos saja mungkin pasti bias kemana-mana lagi. Saya senang Bapak berkenan mengangkatnya sehingga ini kesempatan buat saya untuk mengklarifikasi banyak hal. Tentang evaluasi program sebelum saya mulai, saya ingin laporkan juga bahwa kami belum siap kalau bicar tentang program kerja kedepan karena memang belum sempat dibahas secara matang tentang itu tetapi

- 7 -

sudah punya bayangan-bayangan apa yang akan dilakukan, tetapi lebih baik saya memulai dengan evaluasi anggaran tahun 2019. Saya mulai dari Visi Indonesia yang diangkat oleh Bapak Presiden Jokowi. Pertama beliau menenkankan perlunya mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur kemudian pembungunan sumber daya manusia, mengundang infestasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Dalam mewujudkan visi-misi Indonesia ini, Kementerian Agama tentu saja menyusun tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dihadapkan dengan Tupoksinya Kementerian Agama. Kami menjabarkannya dalam sembilan program, ini masih bicara yang lalu dan kita tingkat juga pada saat ini:

1. Peningkatan kualitas ketaatan dan pehaman beraga yang moderat;

2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan kualitas layanan keagamaan bagi umat beragama; 4. Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah yang

standard dan akuntabel; 5. Peningkatan kualitas layanan jaminan produk halal; 6. Peningkatan penerimaan dan pemanfaatan potensi ekonomi

umat; 7. Peningkatan layanan kelembagaan akses dan mutu pendidikan

umum berciri khas agama, pendidikan agama dan keagamaan bagi umat beraga;

8. Peningkatan kualitas hasil pendidikan yang memiliki daya saing pada pendidikan umum bercirikan khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan;

9. Peningkatan kualitas tata kelola di Kementerian Agama yang efektif dan akuntabel.

Dalam rangka itu kedepan nanti kita menyelenggarakan 12 program

yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama;

2. Program kerukunan umat beragama; 3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Kementerian

Agama; 4. Program penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatiahan

Kementerian Agama; 5. Program pendidikan Islam; 6. Program penyelenggaraan haji dan umrah; 7. Program bimbingan masyarakat Islam; 8. Program bimbingan masyarakat Kristen; 9. Program bimbingan masyarakat Katholik; 10. Program bimbingan masyarakat Hindu; 11. Program bimbingan masyarakat Budha; 12. Pogram produk penyelenggaraan jaminan halal.

- 8 -

Evaluasi program anggaran tahun 2019 anggaran yang diamanahkan pada kami pada saat itu sejumlah 63.714.649.382 triliun, dari anggaran tersebut berdasarkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan per 5 November 2019 telah terealisasi sejumlah 49.918.037.509.459 realisasi ini total menjumlah 78,35 persen. Angka yang paling tinggi yang sempat direalisasi adalah dibidang Bimas Islam, dukungan manajemen, pendidikan Islam, Bimas Budha, dan … lainyya. Sedangkan yang paling sangat minimal adalah yang belum kita realisasi adalah masalah jaminan produk halal karena memang prosesnya ini masih sedang berjalan, tentang ini kami laporkan mestinya tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu sudah bisa dimulai dengan pola baru tetapi masih agak tersendat-sendat karena masih dalam masa transisi. Realisasi anggaran 2019 terprogram :

1. Pendidikan di bidang pendidikan tecapai 77,62 persen dananya

memang sangat besar yaitu 53.082.698.195 triliun, yang belum terealisasi adalah Rp 11.877.971.525.000 (sebelas triliun delapan ratus tujuh puluh tuju miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Bidang agama sudah terserap 81,98 persen anggarannya lebih kecil dari anggaran pendidikan jauh yaitu Rp 10.631.771.717.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Jumlahnya semua terserap adalah 78,35 persen. Dari aspek program realisasi anggaran 2019 itu mencakup: pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial itu semuanya sudah terserap 78,35 persen. Realisasi anggaran tahun 2019 terprogram Rupiah murni Rp 56.426.415.146.000 (lima puluh enam triliun empat ratus dua puluh enam miliar empat ratus lima belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah). Realisasinya baru 82,33 persen yang belum teralisasi adalah Rp 9.972.257.227.000 (sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pinjaman hibah luar negeri juga presentasenya masih kecil yaitu baru

Rp 407.754.021.000 (empat ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah) dari sebetulnya APBN nya adalah Rp 724.042.355.000 (tujuh ratus dua puluh empat miliar empat puluh dua juta tiga raus lima puluh lima ribu) yang belum teralisasi ada 316.288.334.000 (tiga ratus enam belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Penerimaan negara bukan pajak juga baru terelisasi 57,59 persen,

badan layanan umum 51,25 persen, hibah langsung dalam negeri 51,45 persen, surat berharga 37,75 sehingga jumlah keseluruhan baru terelisasi 78,35 persen. Menunjukan bahwa rupiah murni merupakan sumber dana dengan realisasi tertinggi yaitu sebesar 82,33 persen sedangkan SBSN merupakan sumber dana yang penyerapannya paling rendah yaitu sebesar 37,75 persen. Dalam kaitan pusat dan daerah penyerapan anggaran di pusat

- 9 -

masih kecil yaitu 59,60 persen sedangkan daerah sudah mencapai 79,91 persen sehingga penyerapan secara keseluruhan 78,35 persen.

Kendala pelaksanaan anggaran. Kementerian Agama belum

merealisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019 sebesar Rp 13.796.432.323.000 (tiga belas triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) jadi anggaran yang sisa ini, anggaran belum terserap angkanya cukup besar. Di anggaran tahun 2020, Kementerian Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dan menyelenggarakan program dan kegiatan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-699/MK.02/2019 tanggal 11 September 2019 Tentang penyampaian pagu alokasi anggaran, hasil rapat berdasarkan panita kerja pemerintah mendapat anggaran sebesar Rp 65.060.948.695.000 (enam puluh lima triliun enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan sumber dananya Rupiah murni 98,53 persen. Pendapatan negara bukan pajak (2,38%). Badan layanan umum (2,37%). Pinjaman hibah luar negeri (0,47%). Rupiah murni pendamping (0,41%). Surat berharga syariah negara (4,47%). Mayoritas sumber dana dipergunakan untuk …. Agama dan pendidikan agama oleh Kementerian Agama bersumber dari APBN yaitu sebesar Rp 58.248.623.601.600.000 (lima puluh delapan triliun dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau 89,53 persen, dari total sumber dana APBN Kementerian Agama Tahun 2020. Anggaran rupiah murni dipergunakan untuk membiyai kegiatan yang bersifat prioritas seperti biaya honorerium penyuluh agama non-PNS, KIP Kuliah, bantuan opersional pendidikan, dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Dari aspek sumber dana, dari PNBP, sumber dana pembiyaan kegiatan Kementerian Agama selanjutnya adalah berasal dari PNBP dengan anggaran Rp 1.547.605.637.000 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu) atau 23,8 persen dari total pagu anggaran, nilainya tidak mempengaruhi perubahan dari pagu indikatif anggaran PNBP Kementerian Agama …. KETUA RAPAT : Sebentar Pak Menteri. Gimana Pak? WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A./F-PKS): Yang dibacakan, yang di tangan kita berbeda mana yang mau kita kritisi ya? Naskah yang benarnya yang dibacakan atau yang di tangan kita?

- 10 -

KETUA RAPAT : Maksud Pak Iskan itu, yang dibacakan Pak Menteri dengan yang ditayangkan itu sebaiknya sama gitu loh. Sama dengan yang di bahan kita. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A./F-PKS): Iya beda, mata kita kemana-mana tidak nyambung. Jadi begini Pimpinan skors saja 5 menit, supaya Kementerian mempersiapkan naskah yang kita kritisi. Yang ditampilkan lain, yang di tangan kita lain itu susah mungkin kita kritisinya. Skros saja 5 menit dahulu. MENTERI AGAMA RI : Kami mohon maaf Pak ada kekeliruan sedikit, memang yang membuat rekaman ini mungkin membuat ringkasan-ringkasan sendiri sehingga membuat Bapak menjadi bingung ada yang di naskah berbeda dengan apa yang di tayangkan di sini, kami mohon maaf tentang masalah ini. Baik, Mohon Maaf. Terima kasih. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Pimpinan, Kenedy Azis sebelah kanan Pimpinan. KETUA RAPAT : Iya, Pak John Kenedy. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Pak Kementerian Agama beserta seluruh jajaran yang saya hormati, Saya setuju dengan usul rapat ini di skors beberapa menit untuk diberikan apa yang Pak Menteri bacakan kepada kami supaya kami juga bisa konsentrasi dan bisa mengikuti apa yang Pak Menteri sampaikan, dari tadi saya juga bolak-balik, mana yang dibaca Pak Menteri ini, supaya kita nyambung Bapak Menteri saya setuju supaya itu copy sebentar dan diberikan kepada kami.

- 11 -

Terima kasih. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd) : Interupsi Pimpinan, Samsu niang. KETUA RAPAT : Iya Pak Samsu Niang. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Samsu niang dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan. Apa yang disampaikan tadi teman dua ini memang benar tetapi menurut saya ini kan baru perkenalan kita dengan MENTERI AGAMA RI ini. Saya kira apa yang dipaparkan tadi itu sudah biar kita dengar dahulu, supaya nanti kita, nanti setelah pemaparan baru kita mengambil suatu kesimpulan karena saya lihat memang tadi penjelasannya sudah mulai sedikit masuk ke hal-hal yang substantif. Oleh nya itu barang kali biarlah dulu dilanjutkan, apalagi ini kita mau mendengar soal-soal Pak Menteri ini, diluarkan terlalu ramai diluar. Jadi hari ini DPR saat menunggu sekali apa yang ingin disampaikan pikiran-pikran beliau terhadap Kementerian Agama, walaupun sebenarnya saya suka sekali Menteri ini, orangnya berani begitu. Jadi oleh karena itu, barangkali saya kira beri kesempatan dia untuk memaparkan apa yang menjadi di otak mereka itu. Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Saya kira begini kita mengambil jalan tengah. Jadi sesuai tadi agenda rapat saya dari meja Pimpinan sudah mempersilahkan Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya. Pada saatnya nanti Bapak – Ibu Anggota yang terhormat, termasuk dari meja Pimpinan ini bisa mengkonfirmasi langsung, bisa menanyakan langsung terhadap mungkin ada beberapa yang ragu atau datanya tidak cocok. Maka menurut kami, kita teruskan saja, nanti ada forumnya ada saatnya kita untuk membahas atau memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Menteri termasuk mungkin teman-teman ada data pembanding atau data yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak ada di teman-teman. Setuju di lanjutkan ya?

(RAPAT : SETUJU)

- 12 -

Lanjut Pak Menteri. ANGGOTA…: Sekedar masukan Pimpinan bahwa ini rapat penting termasuk evaluasi anggaran tahun 2019. Sebaiknya naskah ini ataupun yang akan dipaparkan Pak Menteri ini jangan terlalu berdekatan atau diberikan pada waktu rapat. Sebelum sehari ataupun dua hari sebelumnya ini sudah ada di tangan kita untuk bisa kita perdalam. Terima kasih. KETUA RAPAT : Kita lanjutkan dulu, nanti terhadap masukan-masukan itu boleh nanti Bapak- Ibu saya kasih waktu seluas-luasnya. Lanjut Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI : Terima kasih Pak. Mohon maaf saya juga tidak menyalahkan teman-teman memang ada sedikit typo saja sedikit ini Pak, yang lain ditayangkan, yang naskah ditangan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ini, Saya mohon maaf sekali. Saya masuk kepada naskah saja Pak, halaman 16 saja kita mulai, anggaran berdasarkan sumberdana disini ada tebelnya bisa dilihat Rupiah murni (89,53%). Pendapatan negara bukan pajak 2,38 persen. Badan layanan umum 2,73 persen. Pinjaman luar negeri 0,47 persen. Rupiah murni pendamping 0,41 persen. Surat berharga syariah negara 4,47 persen. Jumlah angkanya semua adalah Rp 65.060.948.695.000 (enam puluh lima triliun enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan tabel diatas dipahami bahwa mayoritas sumber dana yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan agama dan pendidikan agama, Kementerian Agama bersumber dari APBN sebesar Rp 58.248.623.601.000 (lima puluh delapan triliun dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) atau 89,53 persen dari total sumber dana APBN Kementerian Agama tahun 2020. Anggaran Rupiah murni dipergunakan untuk membiyai kegiatan yang bersifat prioritas seperti biaya honorium, penyuluh agama non-PNS, KIP Kuliah, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional sekolah. Sumber dana pembiyaan kegiataan Kementerian Agama selanjutnya adalah berasal dari PNBP dengan anggaran sebesar Rp 1.547.605.627.000 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau 2,38 persen dari total anggaran tahun 2020.

- 13 -

Anggaran PNBP Kementerian Agama berasal dari hasil pelayanan pencatatan nikah di balai nikah KUA sebesar Rp 629.996.640.000 (enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan enam juta enam ratus empat puluh juta rupiah). Hasil pelayanan pendidikan tinggi di perguruan tinggi keagamaan negeri non-BLU sebesar Rp 917.608.986.509 (sembilan ratus tujuh belas miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah). Adapun sumber dana BLU yang diperoleh dari pendapatan layanan pendidikan pada 16 perguruan tinggi keagamaan islam negeri yang berstatus BLU adalah sebesar Rp 1.777.764.148.000 (satu triliun tuju ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh delan ribu rupiah) atau 2,73 persen dari total anggaran tahun 2020. Pada tahun 2020 Kementerian Agama juga mendapatkan sumber dana dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 308.900.351.000 (tiga ratus delapan miliar sembilan ratus juta tiga ratus lima pulu satu ribu rupiah) atau sebesar 0,47 persen dari anggaran tahun 202. Anggaran luar negeri ini di Kementerian Agama tahun 2020 berasal dari Islamic Development Bank sebesar Rp 107 miliar dalam rangka peningkatan kualitas sarana-prasarana pada UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sumatera Utara, dan UIN Raden Fatah Palembang. Dari Saudi Fund for Development sebesar Rp 64.470.000.000 (enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta) dalam rangka peningkatan kualitas sarana-prasarana pada UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang. Dana World Bank sebesar Rp 137.437.351.000 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dalam rangka meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran pendidikan secara elektronik, Penerapan sistem penilaian hasi belajar siswa, kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala dan tenaga pendidikan Madrasah dan penguatan sistem untuk mendukung pengembangan kualitas Madrasah. Selain sumber dana PLN untuk tahun 2020 dialokasikan pula sumber pendanaan pendamping PLN berupa Rupiah murni pendamping sebesar Rp 269.374.385.000 (dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 0,41 persen dari total anggaran tahun 2020. Dana pendamping digunakan antara lain untuk biaya pelengkap seperti tenaga konsultan pengadaan, pengadaan … , peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan manajemen pengelolaan dana pinjaman luar negeri. Sumber dana terakhir berasal SBSN dengan nilai anggaran SBSN Kementerian Agama tahun 2020 sebesar Rp 2.900.673.583.000 (dua triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau 4,47 persen dari total anggaran tahun 2020, jika dibandingkan dengan total anggaran 2019 nilai SBSN mengalami kenaikan sebesar Rp 208.494.462.000 (dua ratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 7,72 persen.

- 14 -

Dana SBSN Kementerian Agama digunakan untuk : 1. Peningkatan sarana KAU/Balai nikah sebesar Rp

356.250.000.000 (tiga ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Revitalisasi dan pengembangan asrama haji sebesar Rp 351.809.001.000 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta seribu rupiah);

3. Revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umroh terpadu sebesar Rp 108.198.931.000 (seratus delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

4. Peningkatan sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan negeri sebesar Rp 1.091.599.651.000 (satu triliun sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

5. Peningkatan sarana prasarana madrasah sebesar Rp 1.000.816.000.000 (satu triliun delapan ratus enam belas juta rupiah).

Anggaran berdasarkan fungsi. Anggaran Kementerian Agama tahun 2020 akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi yang diemban Kementerian Agama yaitu Fungsi Agamana dan Fungsi Pendidikan. Anggaran Fungsi Agama dimanfaatkan dalam pelaksanaan hal-hal terkait peningkatan kualitas kesolahan umat bergama, penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kegamaan yang adil mudah dan merata, peningkatan sumber daya ke ekonimian umat, dan pemantapan tata kelolaan pemerintahan yang baik.

Sedangkan anggaran Fungsi Pendidikan dimanfaakan untuk

melaksanakan hal-hal terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yaitu meningkatkan layanan pendidikan umum bercirikhas agama, pendidikan agama, dan pendidikan kegamaan yang merata, bermutu, dan berdaya saing. Anggaran fungsi agama tahun 2020 adalah sebesar Rp 10.090.768.638.000 (sepuluh triliun sembilan puluh sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau hanya 15,51 persen dari total anggaran tahun 2020. Selanjutnya anggaran Fungsi Pendidikan di Kementerian Agama adalah sebesar Rp 54.970.180.057.000 (lima puluh empat triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) atau 84,49 persen dari total anggaran Kementerian Agama tahun 2020.

Anggaran berdasarkan program walaupun secara keseluruhan APBN

Kementerian Agama tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBN 2019 namun tidak semua program mengalami kenaikan anggaran. Program pendidikan Islam misalnya, Program Bimas Islam, Program Bimas Budha, dan program penyelenggaraan haji dan umrah mengalami kenaikan, sedangkan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, bidang pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur, di bidang Litbang dan Diklat, dibiding Bimas Kristen,

- 15 -

Bimas Katholik, Bimas Hindu, dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengalami penurunan anggaran.

Kami lanjutkan berdasarkan jenis pengeluaran. Untuk membiayai

berbagai pengeluaran yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan program yang menjadi tugas Kementerian Agama maka anggaran yang tersedia dikelompokan penggunaannya untuk membiyai tiga jenis pengeluaran yaitu belanja pegawai operasional. Belanja pegawai operasional meliputi pemabayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada 237.511 pegawai PNS Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Belanja pegawa operasional ini digunakan antara lain untuk gaji pokok dan tunjangan anak istri/suami, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional PNS, tunjangan struktural PNS, tunjangan profesi guru PNS, tunjangan profesi dosen PNS, tunjangan kehormatan Profesor, tunjangan tambahan penghasilan guru PNS, tunjangan khusus PNS, dan lainnya terkait pengeluaran Pokok PNS. Anggaran pengeluaran belanja pegawai operasional sebesar Rp 32.851.204.869.000 (tiga puluh dua triliun delapan ratus lima puluh satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau 50,5 persen dari total anggaran tahun 2020 Kementerian Agama.

Proporsi anggaran belanja pegawai operasional yang besar ini tidak

dihindarkan karena terkait dengan jumlah pegawai PNS yang ada ditambah dengan hasil rekrutan tahun 2018 sedangkan total anggaran Kementerian Agama tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Tentang belanja barang operasional, belanja barang operasional meliputi pembiyayaan operasional kantor dan sarana prasarana, pemeilaharaan gedung, pemeliharaan kendaraan operasional, perjalanan dinas, langganan daya dan jasa serta berbagai kegiatan operasional lainnya. Anggaran untuk pengeluaran belanja barang opersional tidak mengalami perubahan dari pagu indikatif tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.890.714.987.000 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau hanya 4,4 persen dari total anggaran tahun 2020 Kementerian Agama.

Tentang belanja non-operasional. Belanja non-operasional meliputi

seluruh pengeluaran pembiyayaan diluar belanja pegawai dan belanja barang operasional termasuk didalam pengeluaran nonoperasional ini adalah pengeluaran untuk pembiyayaan kegiatan rencana kerja Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Selain itu belanja non operasional Kementerian Agama juga merupakan jenis pengeluaran yang digunakan untuk belanja pegawai dan non operasional yaitu tunjangan penyuluh non-PNS dan tunjangan insentif guru non-PNS. total anggaran untuk pengeluaran belanja non operasional Kementerian Agama sebesar Rp 29.319.028.839.000 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan belas miliar dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 45,1 persen dari total anggaran tahun 2020 Kementerian Agama.

Perlu disampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan di

- 16 -

bidang agama dan pendidikan dan penyediaan atau pemenuhan kegiatan-kegiatan prioritas nasional, prioritas Kementerian dan lainya. Kementerian Agama sesungguhnya membutuhkan anggaran belanja non operasional yang lebih memadai.

Tentang anggaran berdasarkan satuan kerja pusat dan daerah.

Anggaran Kementerian Agama di distribusikan pada satuan kerja pusat dan daerah yang memiliki DIPA sebagian besar alokasi anggaran berada pada satuan kerja daerah yang terdiri atas instansi vertikal Kementerian Agama yaitu 34 kantor wilayah Kementerina Agama Provinsi dan 512 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 71 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, 2.217 Madrasah Negeri, 10 Asrama Haji, 14 Balai Diklat Keagaman, 3 Balai Litbang Agama, dan 1 Lajnah Pentashihan Al-Quran dengan anggaran sebesar Rp 57.196.155.512.000 (lima puluh tujuh triliun seratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau 87,91 persen dari total APBN tahun 2019 se-departemen Agama.

Sedangkan alokasi anggaran di pusat adalah sebesar Rp

7.864.793.183.000 (tujuh triliun delapan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) atau 12,09 persen yang tersebar pada 11 satuan kerja unit Eselon I termasuk Sekretariat, Baznas, Unit Percetakan Al-Quran dan Atase Haji pada keduataan Republik Indonesia di Jeddah. Besarnya presentase di daerah tersebut disebabkan karena jumlah satuan kerja Kementerian Agama mayoritas berada di daerah.

Satuan kerja diatas tidak termasuk 5.945 KAU di Kecamatan yang

melkasnakan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak hanya berupa pencatatan nikah sesuai peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai UPT KAU juga memberikan pelayanan keagamaan lainnya kepada masyarakat dan dapat langsung menyentuh kehidupan beragama masyrakat termasuk manasik haji, bagi calon jemaah haji. Tabel anggaran bisa dilihat pada halam ini, yang total keseluruhan adalah Rp 65.060.948.695.000 (enam puluh lima triliun enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Berikutnya tentang kegiatan prioritas rencana kerja Pemerintah

Kementerian Agama tahun 2020. Anggaran yang dikelola Kementerian Agama dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan keagamaan yang menjadi tugas Kementerian Agama dan merupakan bagian dari rencana kerja Pemerintah. Rencana kerja Pemerintah Kementerian Agama tahun 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020 dan 2024, dan juga merupakan bagian dari rencana strategi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024 dan juga merupakan bagian dari rencana … yang akan ditetapkan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sekarang sudah dan pelaksanakan akan ditetapkan lebih lanjut.

- 17 -

RKP tahun 2020 yang disusun harus mencerminkan kelanjutan dari capaian yang diperoleh pada 5 tahun sebelumnya sebagai landasan dalam pelaksanaan RPJMN. RKP ini juga harus dapat memberikan jaminan ketercapaian sasaran dan target pembangunan nasional lima tahun yang telah ditetapkan pada bidang agama dan bidang pendidikan. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang akan ditetapkan dalam SKP perlu mendapatkan prioritas penggaran pada RAPBN 2020. Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian Agama selaras dengan prioritas nasional, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang terkandung dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020 – 2024 yaitu Proyek Realitas Memperkuat Moderasi Beragama dengan Kegiatan Prioritas sebegai berikut :

1. Penguatan cara sikap dan praktik beragamas dalam prespektif jalan

tengah dengan fokus kegiatan : a. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan

kemaslahatan umat; b. Penguatan sistem pendidikan yang berprespektif moderat,

melalui pengembangan kurikulum, materi, dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekruitmen guru;

c. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas agama, dan lintas suku bangsa;

d. Pengelolaan rumah ibadah sebagai syiar agama yang moderat.

2. Harmoni dan kerukunan umat beragama dengan fokus kegiatan: a. Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan

beragama; b. Penguatan peran lembaga agama, organisasi, sosial

keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

3. Penguatan Relasi Agama dan Budaya dengan fokus kegiatan :

a. Pengembangan khasanah budaya bernafas agama; b. Promosi wisata religi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dengan fokus

kegiatan : a. Peningkatan fasilitas peleyanan keagamaan; b. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga: c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah; d. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal.

- 18 -

5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan dengan fokus

kegiatan : a. Pemberdayaan dana sosial kegamaan; b. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat; c. Pengelolaan dana haji secara professional, transparan, dan

akuntabel.

Untuk memenuhi prioritas nasional tersebut, Kementerian Agama telah menyusun rencana kegiatan prioritas Kementerian Agama Tahun 2020 untuk bidang agama dan pendidikan. Kegiatan prioritas dilaksanakan dalam bidang keagamaan antara lain :

1. Penguatan penyuluh agama; 2. Pelaksanaan hari besar agama; 3. Pelaksanaan festival pembacaan kitab suci; 4. Kemitraan lembaga agama dan keagamaan; 5. Dialog kerukunan interm dan antar umat; 6. Penguatan FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Desa Standar Kerukunan; 8. Kampanye hidup rukun; 9. Peningkatan layanan balai nikah/KUA; 10. Bimbingan pra-nikah; 11. Bimbingan Keluarga 12. Penyediaan/rehab rumah ibadah; 13. Penyediaan kiab suci; 14. Tashih mushaf Al-Qur’an; 15. Pengelolaan hisab rukyat; 16. Jaminan produk halal; 17. Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf; 18. Bantuan operasional BWI dan BAZNAS; 19. Kampung Zakat dan Wakaf; 20. Akreditasi Lembaga Zakat; 21. Zakat, wakaf, produktif dan pengamanan aset wakaf; 22. Revitalisasi dan pengembangan asrama haji; 23. Peningkatan kualitas pelayanan petugas haji; 24. Peningkatan layanan haji luar negeri.

Sedangkan Kementerian Agama Tahun 2020 untuk bidang pendidikan

antara lain :

1. Penyediaan BOP, RAB BOS MI untuk sekolah yang setingkat di semua agama;

2. Program Bina Pintar untuk siswa juga yang setingkat di semua agama;

3. Pemberian BOP RA pada Raudhatul Athfal; 4. Bantuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri; 5. Pembangunan ruang kelas baru satuan pendidikan; 6. Rehabilitasi ruang kelas satuan pendidikan;

- 19 -

7. Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Program Indonesia Pintar, kuliah bagi mahasiswa PTIAK;

8. Peningkatan sarana dan prasarana Madrasah dan Pondok Pesantren pada daerah perbatasan tenggaran atau daerah terluar;

9. Pembangunan ruang perpustakaan satuan pendidikan; 10. Pembangunan ruang laboraturium satuan pendidikan; 11. Akreditasi Madrasah Keagamaan serta program study pada PTIA; 12. Peningkatan sarana dan prasarana PTIA; 13. Penilitian, pengambangan pendidkan agama dan keagamaan ; 14. Penelitian dan pengembangan lecture khasanah keagamaan; 15. Peningkatan kualifikasi calon pengawas Madrasah; 16. Beasiswa S-2, S-3 bagi dosen PTIK; 17. Sertifikasi guru dan dosen; 18. Tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS; 19. Insentif guru non-PNS; 20. Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan; 21. Peningkatan sanitasi, kesheatan Pondok Pesantren; 22. Bantuan rehab asrama pada Pondok Pesantren; 23. Bantuan pembangunan dan rehab pada ruang kelas pada

Madrasah Diniyah; 24. Peningkatan sarana dan prasarana Ma’had Aly.

Isu-isu aktual lainnya :

A. TENTANG MODERASI BERAGAMA Rumusan pada RPJMN 2020 – 2024 menetapkan moderasi beragama

sebagai bagian dari revolusi mental dan budaya. Moderasi Beragama pada hakikatnya merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan cara pandang, sikap dan praktik kegamaan yang moderat, esensial, inklusif, serta memiliki wawasan kuat kebangsaan, mengahargai keragaman, menerima perbedaan, dan memiliki komitmen untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa, jauh dari radikalisme.

Moderasi beragama dapat dipandang sebagai program agar cara pandang

moderat dalam Bergama menjadi milik bersama di semua jenjang, baik individu, masyarakat, maupun lembaga, Oleh karena itu, Kementerian Agama berjalan beriringan dengan BNPT, di mana program Kementerian Agama berada pada upaya pencegahan paham radikal beragama, sedangkan BNPT berada pada domain penanggulangan akibat paham radikal dalam beragama sedangkan BNPT berada pada domain penanggulangan akbibat paham radikal.

Konsekuensi keberadaan moderasi beragama dalam RPJMN ini maka

seluruh Kementerian/Lembaga terkait perlu menjadikan moderasi beragama sebagai arus utama dalam menjalankan program Pemerintah sebagiamana isu paling penting, seprti pemberantasan Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana, Perubahan Iklim, dan trnasformasi digital.

- 20 -

Dalam menjalankan rencana diatas terdapat suatu tantangan terbesar yaitu menyamakan presepsi pentingnya moderasi Bergama di Indonesia, untuk hal ini Kementerian Agama perlu menyusun program-program penjabaran moderasi beragama sesuai dengan yang tertulis RPJMN 2020 – 2024 dimulai dari :

1. semua unit dilingkungan Kementerian Agama, 2. Menyusun regulasi sebagai payung hukum Implementasi Program

Moderanisasi Beragama seperti dalam bentuk Peraturan Menteri Agama RI atau Keputusan Menteri Agama RI.

3. Melakukan internalisasi, moderasi beragama bersama dengan internalisasi nilai budaya kerja.

4. Mengkoordinir susunan strategi implementasi Moderasi Beragama di Kementerian dan di Lembaga tekait.

5. Melakukan singkronisasi program dengan Kementerian Luar Negeri yang telah menjadikan Moderasi Beragama sebagai visi diplomasi internasional di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diharapkan melalui Moderasi Beragama akan merujuk kehidupan

beragama yang toleran, rukun, saling menghormati dan menghargai perbedaan damai sebagai dasar ketahanan bangsa dan negara.

B. SERTIFIKASI HALAL Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2017. Badan ini mengemban tugas menyelenggarakan Jaminan Produk Halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan kehadirannya melanjutkan layanan sertifikasi halal yang kurang lebih 30 tahun dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM). Keberdaan Undang-Undang ini mengubah model penyelenggaraan halal di Indonesia yang bermula bersifat sukarela menjadi kewajiban. Dari semula oleh Ormas Keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Pada saat yang sama menjadi pijakan kuat dan konstitusi Indonesia dari Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Pasal 29 Ayat 2 mengamanatkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu” dalam konteks ini negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalal produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

- 21 -

Beberapa hal yang masih menjadi proses penyempurnaan dan penyelesaian dalam pengimplementasikan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam dunia usaha antara lain :

1. Penerbitan regulasi sebagai turunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tenang Jaminan Produk Halal;

2. Penerbitan aturan tentang tariff layanan sertifikasi halal melalui Peraturan Menteri Keuangan;

3. Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

4. Pembangunan sistem informasi manajemen pelayanan sertifikasi halal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam cakupan internasional secara mudah, prima, dan terpercaya;

5. Program sosialaisasi yang secara masif meningkatkan kesadaran public terhadap penggunaan produk halal sekaligus meningkatkan kepatuhan dunia usaha untuk memenuhi ketentuan halal;

6. Gedung pusat pelayanan halal yang mampu merepresentasikan kredibilitas dan fungsionalitas Pemerintah dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal.

Disamping hal-hal tersebut diatas Kemeneterian Agama juga akan meningkatkan efektifitas komunikasi antara Kementerian dan Lembaga sebagai tindak lanjut MOU Kementerian Agama dengan sembilan Kementerian dan Lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Standar Nasional, dan MUI. Komunikasi ini perlu diefektifkan khususnya dengan MUI mengingat dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi ini MUI tetap memiliki peran dalam penerbitan fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi auditor halal. C. Pesantren : Pasca Undang-Undang Pesantren Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, di mana kehadiran Undang-Undang ini untuk menjamin penyelenggaraan pesantren memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan dalam memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara dari aspek yuridis Peraturan yang ada belum mengakomodir perkembangan aspirasi dan kebutuhan pesanten, serta belum menempatkan pengaturan hukum kepada dalam pesantren dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan integratif dan komprehensif. Terbitnya

- 22 -

Undang-Undang Pesantren akan membawa dampak perubahan besar penyusaian terhadap peraturan sudah ada, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen;

4. PP 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

5. PP 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 6. PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; 7. PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru; 8. PP 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; 9. PP 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; 10. PP 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan. Selain itu dalam rangka percepatan pelaksanaan Undang-Undang diatas perlu disusun disempurnakan dan ditetapkan sejumlah peraturan sebagaimana mandatory Undang-Undang itu antara lain :

1. Perturan Presiden tentang Dana Abadi Pesantren; 2. Perturan Menteri Agama RI tentang Pendidikan Keagamaan; 3. Peraturan Menteri Agama RI tentang Pendirian Pesantren; 4. Peraturan Menteri Agama RI tentang Penyelenggaraan

Pesantren; 5. Peraturan Menteri Agama RI tentang Pendidikan Diniyah

Formal; 6. Perturan Menteri Agama RI tentang Pendidikan Mu’adalah; 7. Paraturan Menteri Agama RI tentang Mah’had aly; 8. Perturan Menteri Agama RI tentang Pendidikan Pesantren Jalur

non-Formal, dan Pendidikan Kesataraan Pada Pondok Pesantren;

9. Peraturan Menteri Agama RI tentang Majelis Masyaikh dan Tata Cara Pembentukan Majelis Masyaikh;

10. Peraturan Menteri Agama RI tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren;

11. Peraturan Menteri Agama RI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pesantren;

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang tersebut mohon dukungan terhadap upaya sebagai berikut :

1. Menyiapkan regulasi turunan dan penyesuaian sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren dan kebutuhan pendidikan keagamaan Islma;

2. Menyiapkan dan memperkuat kelengakapan kelembagaan penjamin mutu Dewan Masyaikh dan Majelis Masyaikh;

- 23 -

3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan pesantren dan pendidikan keagamaan islam melalui pembentukan Dirjen Pesantren dan Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama;

4. Memastikan rencana strategis Kementerian Agama mencakup kebutuhan program afirmasi dan fasilitasi dalam rangka implementasi Undang-Undang Pesantren dan kebutuhan pengembangan pendidikan keagamaan;

5. Penguatan pengelolaan data dan informasi pesantren; 6. Memastikan ketersediaan anggaran afirmasi dan fasilitasi

pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam yang memadai dan berkelanjutan;

7. Memastikan akses untuk partisipasi Pemda, Duni Usaha, dan Masyarakat dalam pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.

Sebagai penutup demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembahasan evaluasi program dan anggaran Kementerian Agama Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan pembahasan isu-isu aktual lainnya dengan harapan mendapat dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungan terhadap peningkatan kinerja Kementerian. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Menteri. Panjang lebar, pasti nanti ada respon dari Anggota terutama masalah celana cingkrang tadi belum disinggung Pak. Baik, Pak Menteri karena ini Raker pertama tadi sebaiknya di awali dengan perkenalan dulu tetapi tidak apa-apa saya mohon dari sayap kiri dulu nanti Perkenalan dulu Kiai Maman. Jadi sekaligus saja sebut nama dan Dapil begitu. Izin Pak Menteri, Pak Wamen biar kenalan dulu sedikit kita diantara Anggota yang hadir. Kami mulai dari sebelah kiri, mulai Pak Zainul Arifin, sebut nama dan Dapil saja. Baru nanti kita buka respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri termasuk isu-isu yang lain terhadap Bapak-Ibu tanyakan.

- 24 -

F-PGERINDRA (Drs. H. ZAINUL ARIFIN) : Terima kasih Pimpinan. Nama saya HZA, Haji Zainul Arifin, dari Partai Gerindra, Dapil Nus Tenggara Barat, Dapil I, Pulau Sumbawa. Jadi saya berharap Bapak Menteri kebetulan saya ini beberapa yayasan saya ketua di Nusa.. KETUA RAPAT : Pak Zainul mohon maaf Pak Zainul kita belum masuk ke materi. Perkenalan saja, Nama, dan Dapil F-PGERINDRA (Drs. H. ZAINUL ARIFIN) : Terima kasih. HZA, Haji Zainul Arifin. F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I) : Pimpinan. Usul sedikit, sambil nanya sambil kenalan saja, waktunya bisa 40 menit. KETUA RAPAT: Kalau daftar penanya sudah ada di Meja Pimpinan Pak. Perkenalan dulu biar tidak rancu. F-PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Anisah Syakur dari Dapil II, Anggota DPR RI, A-34 F-PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.) : Saya Hajah Nur Azizah Tamhid, Dapil Depok, Bekasi, Fraksi PKS. F-PKB (MAMAN IMANUL HAQ) : Maman Imanul Haq dari Dapil Jabar IX (Subang, Sumedang, Majalengka) dari PKB.

- 25 -

F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Endang Maria Astuti dari Dapil Jawa Tengah IV (Wonogiri, Karanganyar, Sragen) dari Fraksi Partai Golkar. F-PG (Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M.) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nama Itje Siti Dewi Kuraesin dari Jabar IX Subang, Sumedang, Majalengka) dari Partai Golkar. Terima kasih. F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nama Bukhori dari Dapil Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga) dari Fraksi PK dan Sejahterah. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. F-NASDEM (Dra.DELMERIA) : Langsung Pak. Nama saya Hajah Delmeria dari Fraksi Partai Nasdem, Sumut II, 19 Kabupaten/Kota mulai dari Danau Toba sampai ke Mandailing Natal. Terima kasih. F-PGERINDRA (Drs. H. SAIFUL RASYID, MM) : Terima kasih. Nama Saiful Rasyid dari Dapil Kalimantan Selatan I, Fraksi Partai Gerindra. Teirma Kasih.

- 26 -

F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.) : Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saya nama Muhammad Fauzi, Fraksi Partai Golkar, Dapil Sulawesi III. Terima kasih. F-PKS (Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A.) : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Saya masih yang kemarin juga Hidayat Nur Wahid dari Dapil Jakarta II, Fraksi PKS. Terima kasih. F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Izin Pak Ketua, Pak Menteri. Nama saya Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS, Dapil Sumut II sama dengan Ibu Delmeria. Terima kasih. F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nuhasan Zaidi, Dapil Jabar IX Subang, Sumedang, Majalengka). Fraksi PKS. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saya Diah Pitaloka, Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jabar III (Bogor, Cianjur). Terima kasih.

- 27 -

F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Saya Hajah Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa barat VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu), Terima kasih. F-PDIP (INA AMMANIA) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Saya Ina Ammania, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim VII (Ngawi, Magetan, Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan). F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Samsu Niang dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II (Sopeng, Bone) satu kampung Yusuf Kala, dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh KETUA RAPAT: Sayap kiri habis lanjut ke sayap kanan mulai dari depan Pak. F-PNASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI) : Terima kasih. Saya Muhammad Rapsel Ali, Fraksi Nasdem, Dapil I Sulawesi Selatan. Terima kasih. F-PNASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.) : Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saya Lisda Hendrajoni dari Dapil Sumbar I, Fraksi Partai Nasdem.

- 28 -

Terima kasih. F-PD (Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.SC) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saya Nanang Samodra, Fraksi Partai Demokrat, Dapil NTB II atau Pulau Lombok. Terima kasih. F-PD (HARMUSA OKTAVIANI) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Perkenalkan nama saya Harmusa Oktaviani dari Partai Demokrat, Dapil Jateng III (Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora). Terima kasih. F-PDIP (UMAR BASHOR) : Terima kasih Pimpinan. Mungkin lagi sebelumnya mengingatkan dari pihak Kementerian juga masih belum perkenalkan jajarannya Pak. Nama saya Umar Bashor dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil IV Jawa Timur. Terima kasih. F-PDIP (WASTAM) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nama saya Wastam dari Jateng VIII, Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Wasalamualaikum. F-PDIP (I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.) : Terima kasih. Nama saya I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali.

- 29 -

F-PDIP (H. ARWAN M. ARAS T., S.Kom.) : Terima kasih, Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Arwan Aras dari Dapil Sulawesi Barat, Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. F-PPP (H. IIP MIFTAHUL CHOIRI, S.Pd.I.) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Iip Miftahul Choiri, Dapil Banten I, Fraksi PPP. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. F-PPP (K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Nama saya Muslich Zainal Abidin dari Dapil VI Jateng (Magelang Kodya, Kabupaten, Purworejo, Temanggung). Tempat Pak Menteri selama 4 tahun di sana ini. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. F-NASDEM (M. SYAMSUL LUTHFI, S.E.) : Izin Pak Menteri. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Saya Syamsul Luthfi Dapil NTB II dari Fraksi Partai Nasdem. F-PD (H. HASANI BIN ZUBER, S.IP.) : Izin saya Hasini Bin Zuber dari Dapil Jatim XI, Madura meliputi Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. Mator selangkong, Terima kasih. Wasalamualaikum warahmutallahi wabaraktu.

- 30 -

F-PD (DRS. H. ACHMAD, M.Si.) : Izin Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim, Nama Achmad, Dapil Riau I dari Fraksi Demokrat. Terima kasih. Wasalamualaikum warahmutallahi wabaraktu.

F-PGERINDRA (ABDUL WACHID) :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Nama saya Abdul Wachid dari Dapil Demak, Kudus, Jepara, Kebetulan tempat kelahiran Pak Wamen sama Pak Dirjen Haji ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PNASDEM (NURHADI, S.Pd.) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Izin Pak Menteri, Pimpinan. Nama Nurhadi dari Fraksi Partai Nasdem, Dapil Jatim VI meliputi Kediri, Blitar, Tulungagung. F-PG (MOHAMMAD SALEH, S.E.) : Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mohammad Saleh, Fraksi Partai Golongan Karya, Dapil Bengkulu. F-PDIP (MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos.) : Izin Pimpinan. Matindas J Rumambi, Dapil Sulawesi Tengah, Fraksi PDI Perjuangan.

- 31 -

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dapil Jatim VI (Kediri, Tulungagung, Blitar) dari Fraksi PKB, Nama An’im Falachuddin Mahrus. Terima kasih. F-PAN (H. SUNGKONO) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Saya Dapil Jawa Timur I (Surabaya, Sidoharjo) dari Partai Amanat Nasional, Nama saya Sungkono. Terima kasih. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Saya John Kenedy Azis dari Fraksi Partai Golkar, Dapil Sumatera Barat II. Terima kasih. F-PDIP (I KOMANG KOHERI, S.E.) : Izin Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om swastiastu, Saya I Komang Koheri dari Dapil Lampung II yang meliputi Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Waekanan, dan Lampung Utara. Terima kasih. KETUA RAPAT : Dari Anggota mulai dari Pak Zainul lanjut ke Pak Komang, lanjut ke meja Pimpinan. Mulai dari Pak Ihsan.

- 32 -

WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm,ME.Con/F-PDIP) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perkenalkan Nama saya Ihsan Yunus, Nomor Anggota A-146, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jambi, Sebelas Kabupaten/Kota Bapak Menteri. Kalau disebut satu-satu nanti kelamaan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (LAKSDYA. TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA./F-GERINDRA) : Terima kasih. Saya Moekhlas Sidik dari Dapil Jatim II (Pasuruan, Probolinggo), Partai Gerindra. Terima kasih. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si./F-PG) : Ace Hasan Syadzily, Jawa Barat II (Bandung, Kabupaten Bandung Barat,) dari Fraksi Partai Golkar. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Marwan Dasopang, A-03, Dapil Sumatera Utara II, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. KETUA RAPAT : Terima kasih. Bapak – Ibu dan Pimpinan, Saya, Pak Menteri, Nama Haji Yandri Susanto, Dapil Banten II (Serang, Cilegon). Sebagai pengumuman saja tadi 38 orang hadir sekarang Pak Menteri, 47 Anggota hadir Pak, luar biasa. Selanjutnya kepada Pak Menteri untuk memperkenalkan atau mengenalkan langsung jajaran Eselon I atau sampai ke Eselon II, terserah.

- 33 -

Dipersilakan Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI : Terima kasih Pak. Tadi saya bingung juga, ko disana Pak Marwan Dasopang, disini ko Tb Hasan hehe. Baik Supaya adil Pak, saya pikir saya persilakan satu persatu saja mulai Pak Wamen saya. WAKIL MENTERI AGAMA RI (Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.) : Izin, Zainud Tauhid Sa’adi, Wakil MENTERI AGAMA RI Republik Indonesia, Alumni Komisi VIII.

SEKERTARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (MOHAMAD NUR KHOLIS SETIAWAN) : Muhammad Nur Kholis Setiawan, Sekertaris Jenderal. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM (KAMARUDIN AMIR) : Bismillahirrahmanirrahim. Nama Saya Kamarudin Amir, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang menangani pendidikan, Pesantren, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Terima kasih. DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU (I KETUT WIDNYA) : Nama saya I Ketut Widnya, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu. Terima kasih. KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (SUKOSO) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Terima kasih.

- 34 -

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM (MUHAMMADIYAH AMIN) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saya Muhammadiyah Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Plt Dirjen Katholik MENTERI AGAMA RI. Terima kasih. DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAN HAJI DAN UMARAH (NIZAR ALI) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizar Ali, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Terima kasih. KEPALA LITBANG SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (ABDURRAHMAN MAS’UD) : Mohon Izin. Abdurrahman Mas’ud, Kepala Badan Litbang Serta Diklat Kementerian Agama, Lebih singkatnya Kaban. Terima kasih. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU (CALIADI): Terima kasih. Mohon Izin, Saya Caliadi, Dapil Lombok asli Lombok, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha. Terima kasih. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN (THOMAS PENTURY) :

Saya Thomas, Dirjen Bimas Kristen, Plt Inspektur Jenderal. Terima kasih.

- 35 -

MENTERI AGAMA RI : Bapak Ketua yang terhormat, Demikian tadi teman-teman yang bersama saya tetapi kalau berkenan supaya agak menghemat waktu gimana, saya sudah tahu beberapa isu, gimana saya jawab isunya dulu baru bertanya begitu, gimana? KETUA RAPAT : Sebentar Pak Menteri tadi karena Pak Menteri sudah menyampaikan dan saya sudah janji dengan Anggota dan yang bertanya ini banyak Pak. Jadi Pak Menteri sebaiknya kita tampung dulu pertanyaan dari Anggota biar nanti Pak Menteri sekaligus menjawab mungkin ada pertanyaan, masukan, saran dari Anggota termasuk dari meja Pimpinan. Masuk di Meja Pimpinan ini ada 22 penannya Pak, banyak juga ini tetapi harapan kami kalau penanya pertama kedua itu mungkin agak sama dengan penanya berikutnya mohon dipersingkat argumentasi dan paparannya. Kalau mirip-mirip, kecuali kalau sangat berbeda bisa lebih panjang atau lebih argumentatif tetapi kalau sama mohon karena tadi kita sepakat sampai jam 12 sekarang sudah setengah dua belas lewat. Baik, untuk penanya pertama kami persilahkan yang terhormat Pak Iskan Qolba Lubis, Sumut II dari PKS. F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pimpinan dan Bapak-Bapak dari Kementerian Agama, Ada dua pertanyaan saya Pimpinan. Pertama, sesudah kita mendengar visi dari Presiden yang disampaikan oleh MENTERI AGAMA RI dan melihat juga visi MENTERI AGAMA RI, bahwa disana kita lihat adalah perlunya muatnya kerukunan beragama yang ditandai dengan meningkatnya indeks kerukunan beragama. Akan tetapi kita melihat akhir-akhir ini terdapat beberapa statement dari MENTERI AGAMA RI yang membuat publik jadi bingung dan resah begitu. Hal itu bertentangan dengan startegi Pemerintah yang ingin membuat kerukunan di negara ini. Oleh sebab itu, kami dari Fraksi PKS menginginkan supaya Kementerian Agama men-stop statement-statement yang kontraproduktif itu dan fokus membangun Kementerian Agama, khususnya membangun kerukunan didalam internal agama dan kerukunan dengan eksternal agama. Saya juga perlu ingatkan bahwa Pemerintah tidak boleh masuk terlalu masuk kedalam internal agama itu, karena setiap agama itu punya ciri khas dan biarlah agama itu ada dalam hati manusia. Tetapi kalau Kementerian Agama

- 36 -

masuk kedalam hal-hal yang bukan Tupoksinya termasuk masalah penafsiran beragama. Kalau kita lihat negara-negara demokrasi, negara tidak campur langsung penafsiran beragama, biarkanlah penafsiran itu beragam dan itu adalah kebaikan dan tanda-tanda kerukunan kita beragama, itu yang pertama. Jadi kami berharap supaya ini dihentikan. Yang kedua, ini Pimpinan dari Dapil. Kami dari Sumut II ini ada daerah Barus itu, daerah mulainya Islam berkembang disana dan Pak Jokowi sudah mengunjungi tempat itu dan telah menjanjikan dan juga MENTERI AGAMA RI menjanjikan akan dibangun disana Islamic Center. Jadi kami mengingatkan Pak Menteri, mumpung masih di awal periode supaya ini ditindak lanjuti jangan dijadikan nanti masyarakat menganggap itu adalah PHP (Pemberian Janji-Janji Palsu) dan masyarakat menjadi bingung. Tolong ini diperhatikan dan saya lihat belum ada di dalam anggaran ini, di dalam anggaran Kementerian Agama. Itu barangkali Pimpinan, karena banyak teman-teman juga akan menyampaikan hal-hal lain. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Iskan. Lanjut Ke Pak Nanang Samodra, Partai Demokrat. F-PD (Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc) : Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, Bapak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Agama. Masih berkaitan dengan isu radikalisme, saya sepakat dengan Menteri untuk menghentikan penyebaran paham radikalisme. Hanya saja caranya yang mungkin perlu kita tinjau kembali prinsip dari deradikalisasi adalah bisa melakukan pendekatan religius dan pendekatan security, kami harap Kementerian Agama fokus pada pendekatan religius saja tidak masuk ke arah security. Kemudian yang berkaitan dengan tadi paparan Kementerian Agama ada lima visi Presiden yang dijabarkan oleh Kementerian Agama. Saya melihat dalam paparan selanjutnya rencana anggaran tahun 2019 yang lalu dan rencana anggaran tahun 2020, mirip-mirip tidak ada bedanya. Jadi seolah-olah masih juga mengacu pada visi Kementerian Agama yang lama, mohon kiranya ini di jelaskan atau sekiranya apa yang akan dikembangkan yang spesifik. Misalkan berkaitan dengan Pondok Pesantren, itu hal yang

- 37 -

baru berkaitan Jaminan Produk Halal juga hal yang baru, dan perubahan Undang-Undang Nomor 174 entah bagaimana juga hal yang baru, itu perlu di fokuskan kearah sana. Kemudian yang berkaitan dengan sisa anggaran, saya melihat sisa pagu anggaran ada 13,796 trliun salah satunya, penyebabnya adalah dari dana SBSN. Kalau saya lihat disini dana SBSN pengaruhnya kecil saja, hanya 1,9 triliun saja mungkin ada faktor-faktor yang lain dan saya berharap jangan sampai akhir tahun anggaran nanti terlalu banyak sisanya, karena Kementerian Keuangan akan memotong anggaran ini apabila terdapat sisa yang banyak. Yang terakhir, kemarin sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan titipan dari Dapil, yaitu tunjangan kinerja dari Dosen PTKIN yang tertunda sejak tahun 2015 yang lalu mohon kiranya apa kalau tidak, ya tidak, kalau dibayarkan apa solusinya. Terima kasih Pak Menteri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Nanang Samodra. Lanjut ke Ibu Endang Mari dari Fraksi Golkar. F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.ag.,SH.,MH.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri kita awali dari anggaran terlebih dahulu sebagaimana tadi sudah di paparkan oleh Pak Menteri hanya saja mungkin Pimpinan kedepan kita perlu minta buku yang disampaikan ke pada DPR ini mungkin tidak terlalu mendadak, pertama. Itu tujuannya adalah agar supaya ada kesempatan membaca dan rekan-rekan juga bisa menyiapkan untuk masukan kepada Kementerian sehingga hasilnya kedepan, tujuannya jauh lebih baik. Apa yang sudah disampaikan dipaparkan oleh Pak Menteri khususnya mengenai realisasi anggaran dari Kementerian, tentu saja dengan alasan yang sudah disampaikan di buku ini ada serapan yang belum bisa direalisasikan itu lumayan, dari pendidikan dan juga Bansos, pendidikan dengan Bimas kalau tidak salah. Jadi kita berharap kedepan meskipun mungkin itu masih belum dibuka blokirnya di Kementerian Keuangan, tetapi harapan kita dari anggaran yang sedemikian itukan Bansos itu kecil sekali meskipun yang ditulis oleh Pak Menteri disini Bansos itu 60 persen dari berapa sih 60 persen itu. Kalau kita melihat anggaran total Jenderalnya saja itu 65 persen itu habis untuk gaji pegawai dan sebagainya. Bansosnya itukan

- 38 -

hanya sedikit sekali, tetapi disitu tercantum ada 60 persen itu kalau tidak salah dihalaman 14, bantuan sosial itu serapannya 65,5 persen. Padahal 60 persen lebih sudah habis untuk gaji, gaji transfer daerah dan sebagainya. Artinya untuk Bansosnya itu tidak sampai 50 persen dari total anggaran, begitu. Dari situ saja masih tidak terserap inikan kasihan sekali, ini juga uang umat. Apa lagi dengan isu yang dilontarkan Pak Menteri, mohon maaf, bagaimana masyarakat kita tujuan utama yang disampaikan Pak Menteri nanti akan berhasil, kerukunan akan tercapai kalau Bansosnya hanya segitu doang, dan itu masih tidak terserap. Kedepan ini harus diperbaiki saya kira Pak Menteri. Kemudian kita berharap bahwa prioritas anggaran Pak Menteri ini mestinya juga harus ada korelasi dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Secara pribadi saya berharap dan ini selalu mendorong terus pada Kementerian Agama, empat tahun sudah saya sampaikan secara terus menerus mungkin Komisi rationing nya masih ada. Kemudian mungkin notulennya Pak Sekjen juga masih ada, kerukunan itu harus dibangun mohon maaf ini ekspektasi saya mungkin yang terlalu tinggi sehingga saya sedikit kecewa ketika ternyata Pak Menteri yang dari TNI/Polri didudukan disana “oh ini berarati akan jauh lebih baik penanganan radikalisme” taunya yang keluar bukan bagaimana merangkul, bagaimana mengajak berdialog kepada seluruh umat, umat bukan Islam saja tetapi justru statement yang justru tidak mengenakan. Kita harapannya Pak Menteri ini mampu merangkul semua kemudian tercipta situasi yang sangat baik. Harapan kita seperti itu, disini harusnya juga demikian harus ada korelasi anggaran kesana, Bimas Islam ini saya kira juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil Pak, sehingga Bansos untuk disitu banyak sekali tetapi sampai saat ini kita belum pernah mengikuti saran-saran yang disampaikan Komisi VIII untuk ikut terjun membina masyarakat, itu belum ada. Padahal kemarin di bagian Legislasi, ketika termasuk juga di Komisi VIII, kita berharap Kementerian Agama adalah sebagai garda terdepan dari carut marutnya kondisi bangsa, baik … KETUA RAPAT : Bisa dipersingkat Bu. F-GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.ag.,SH.,MH.) : Ya sedikit lagi Pak, ini hanya untuk menekankan itu saja karena berkaitan dengan Undang-Undang yang baru kemarin disahkan. Ini kita tekankan agar supaya Pak Menteri yang baru juga tau. Sebagai garde depannya bangsa kita itu melalui program, dan semua Kementerian terkait kita harapkan untuk sosialisasi. Disini programnya banyak Pak, tetapi belum terealisasi. Oleh karena itu, Pak Muhammadiyah Amin yang bukan Muhammadiyah gitu ya, tadi katanya sudah… ini kita harapkan Bapak merealisasikan untuk apa, punya sedikit kontribusi menata bangsa kita melalui itu. Perkawinan agar supaya anak-anak dibawah umur tidak mengalami kekerasan seksual, itu disana. Jadi bukan nanti di tindakannya,

- 39 -

harapan kita demkian tetapi sampai sini belum ada. Padahal disini anggarannya tadi sangat kecil, harapan kita nanti korelasi itu ada ditingkatkan di sana. Jadi secara proporsional kita berharap penataan anggaran ini kedepan jauh lebih baik Pimpinan. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakaatuh. Terima kasih Bu Endang Maria dari Golkar. Lanjut ke Pak John Kenedy Azis dari Fraksi Golkar. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Terima kasih Pimpinan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati, Yang saya hormati Bapak Jenderal Fahrurozi selaku MENTERI AGAMA RI, selamat bertugas Bapak. Saya sudah kenal dengan Bapak, di zaman Pak Wiranto dulu kita sama-sama mengurus masalah calon presiden beliau. Kita sama-sama berperang dulu di KPU ya Pak, dan selama bertugas juga Pak Zainud Tauhid, sahabat kita saya senang dengan adanya Pak Wamen disitu sehingga saya tahu apa yang Bapak mau dan mudah-mudahan Bapak tahu apa yang kami mau. Kita ke Pak Zainud tidak ngajarin tentara berbaris, tidak kan begitu. Yang saya hormati kawan-kawan dari Kementerian Agama, Pertama ini rapat pertama kita dengan Pak Menteri, kita yang ringan-ringan saja dulu Pak. Karena kita pada hari ini berbicara mengenai anggaran, lima tahun kami di DPR, kami tiga setengah tahun di Badan Anggaran Pak … supaya anggaran dari Kementerian Agama ini dapat bertahan Pak, dan mungkin dapat ditingkatkan, saran kami pergunakanlah anggaran itu dengan maksimal Pak. Ada Kementerian/Lembaga anggarannya tidak dipergunakan secara maksimal tetapi kemudian dia minta tambah anggaran tidak bakalan bisa. Oleh karena itu, pergunakan anggarna itu dengan maksimal dan proporsional, itu pertama yang saya sampaikan kalau kita berbicara tentang anggaran. Mudah-mudahan kedepan anggaran Kementerian Agama bertambah baik bertambah bagus saya masih ingat pesan Pak Nizar sama saya, dua tahun/ tiga tahun yang lalu, “Pak John tolong bantu saya Pak John mengenai biaya haji personal haji, jangan dibebankan kepada, kalau bisa

- 40 -

dibebankan kepada APBN” sampai sekarang saya masih ingat Pak, saya hutang sama Bapak mengenai itu. Tetapi marilah kita sama-sama berperang untuk itu kembali, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dapat terkabul. Yang kedua, adalah saya selaku dari daerah pemilah Sumatera Barat Pak, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah memberikan fasilitas Embarkasi Haji kepada Sumatera Barat terletak di Kabupaten Pada Pariaman. Alhamdulillah Embarkasi Haji itu berkait bantuan dari Dirje AHU sudah dibangun di tahun kalau tidak salah 2017, dapat kurang lebih sekitar 57 miliar, di tahun 2018 mendapat kurang lebih sekitar 26 miliar. Tetapi saya tidak tahu di 2018, saya tidak di Komisi VIII lagi sehigga Pak Dirjen tidak memberi lagi kepada Sumatera Barat. Jadi melalui kesempatan yang sangat baik ini saya memohon Pak, supaya itu kita selesaikan Pak Nizar supaya tidak terbengkalai kalau seumpamanya nanti terbengkalai, tentu akan menjadi mubazir. Jadi melalui kesempatan yang sangat terhormat yang sangat mulia ini, saya selaku wakil rakyat dari Sumatera Barat memohon kepada Kementerian Agama pada umumnya dan Dirjen AHU pada khususnya untuk melanjutkan pembangunan Embarkasi Haji di Sumatera Barat. Khususnya dan juga Embarkasi-Embarkasi haji lain di kota-kota lain pada umumnya. Saya melihat Pak Sekjen ketawa-ketawa ini perasaan saya sangat mantap ini sepertinya Alhamdulillah. Yang ketiga adalah mengenai, tadi sudah kita singgung Pak mengenai RDP ini begitu Pak. Saya kasian juga Pak Menteri membaca dari proposal yang setebal ini. Kedepan mudah-mudahan artinya kita tidak azab Pak Menteri untuk membaca yang begitu banyak, supaya dibuatkan resume-nya, dan resume-nya itu juga diberikan kepada kami jangan hanya Pak Menteri yang memegang, supaya kita fokus, lebih fokus dan lebih efesien. Mungkin itu yang munkin bisa saya sampaikan kerana saya sudah di colek oleh Komisaris Utama Komisi VIII. Jangan lama-lama Pak John, tolong sisain waktunya buat saya, jadi saya sudahi. Mohan maaf kurang lebihnya. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan buat Pak John saja tetapi untuk semuanya kalau Komisaris Utama sudah begitu ya, saya kira kita perlu perhatian masalah waktu. Begitu ya Pak Ali Taher? Lanjut Pak Samsu Niang dari PDIP.

- 41 -

F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd) : Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh Anggota Komisi VIII , Yang saya hormai Pak Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh Eselon I dan jajaranya. Baik saya perkenalkan kembali nama saya Samsu Niang, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II. Tadi kita sudah mendengarkan dan sudah melihat pemaparan Pak Menteri, saya melihat dan juga seluruh Anggota Komisi VIII sudah perkenalan dengan Kementerian Agama dan saya pikir hari ini pertama kita bertemu dan kita mengetahui bahwa Pimpinan Komisi VIII yang ada di depan kita ini adalah orangnya muda-muda semua Pak, cerdas-cerdas semua, dan orangnya betul-betul petarung semua Pak. Jadi olehnya itu, saya pikir Menteri Agama RI makanya Menteri Agama RI ditempatkan Jenderal juga Pak, sebagai petarung jadi sama-sama petarung. Saya kira ini satu hal yang cukup bagus antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Saya senang sekali Menteri Agama RI baru dilantik sudah membuat suatu statement dan memberikan warning kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia bahwa hati-hati tentang radikalisme itu menurut saya itu benar Pak sebagai mantan TNI harus membaca, memberikan warning kepada masyarakat Indonesia terutama radikalisme itu bahaya, ini Menterinya ini dari TNI, mungkin maksudnya seperti itu. Jangan main-main tentang radikalisme, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi saya sebagai Partai PDI Perjuangan sangat mendukung Pak statement itu, karena ini sekaligus mendukung visi-misi presiden kita Pak Jokowi mungkin presepsi orang berbeda nantilah kita dengar apa maksud dari tujuan Pak Menteri terkait tentang radikalisme yang berkembang di media itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya Pak sangat mendukung statement itu dan kami apalagi tentang radikalisme yang memang sekarang ini yang menghantui kita di negara kita ini. Jadi perlunya ada sedikit-sedikit tekanan dalam rangka untuk, jangan memberikan ruang-ruang terhadap oknum-oknum nya, bukan agamanya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan evaluasi anggaran tahun 2019 ini. Saya kira tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dan saya melihat pertama beliau memaparkan, saya kira cukup bagus, cukup komperhensif dan saya kira kita sudah paham betul cuman saya ingin penekanan disini dari …. Anggaran untuk tahun anggaran 2019. Ada berapa program-program

- 42 -

yang memang belum mencapai target-target yang telah dientukan, oleh Pemerintah itu sendiri terutama ada, terutama ini dari penyedikan Islam misalnya. ada sebelas trilliun yang belum terealisasi sementara keseluruhannya itu 13 triliun, yang belum terealisasi 13 triliun. Jadi berfokus kepada pendidikan Islam yang paling banyak tidak terealisasi gitu. Jadi hanya sedikit yang program-program lainnya, jadi olehnya itu walaupun tadi sudah disampaikan bahwa akibat dari SBSN ini. jadi oleh itu, saya kira kedepan memang perlu perencanaan yang bagus perlu perencanaan yang matang dalam rangka untuk jangan terjadi yang seperti ini. Supaya yang berikutnya, coba bayangkan yang 11 triliun Pak, yang tidak terealisasi. Kalau 11 triliun ini dibagikan kepada pesantren dan lain-lain sebagainya itu banyak atau ke Bimas Islam. Misalnya bantuan masjid, bantuan gereja, bantuan apa, cukup bagus Pak ini harapan kita ini mudah-mudahan kedepan ini betul-betul ini di Mapping betul Pak Menteri mudah-mudahan Pak Menteri ini di mapping betul ini supaya jangan lagi ada Dirjen yang tidak mencapai realisasi anggarannya. Jadi ini penting Pak karena masyarakat sangat butuh anggaran ini Pak. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri sebagai Menteri baru mudah-mudahan ini masih ada sedikit waktu, ini genjot ini dalam rangka realisasi. Ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan anggaran-anggaran tadi dari Golkar, Bansos, dan lain-lainnya. Banyak yang membutuhkan itu, dari pada dikembalikan lagi kepada negara perlu penyebaran yang maksimal makanya sebelum pembahasan tahun 2020 ini, kedepan ini perlu betul-betul matang betul dalam perencanaan anggaran ini. Supaya jangan lagi yang realisasi gitu. Sulawesi Selatan banyak sekali membutuhkan anggaran Pak. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, jadi saya kira ini penting kalau Pak Dirjennya ini Pak Menteri bagus-bagus semua ini. Siap bekerja semua ini, saya kira demikian terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Tadi Pak Samsu Niang ada ucapan terima kasih dari Pak Laksamana Moekhlas karena dianggap masih muda hehe.. Pak Menteri tadi kita sepakat sampai jam 12:00 sekarang Bapak – Ibu Anggota yang terhormat sekarang jam 12:00 bagaimana kalau kita skors atau kita lanjut sampai jam berapa?

(RAPAT : SETUJU)

Sampai jam berapa dulu? Jam 13:00 setuju?

(RAPAT : SETUJU)

- 43 -

Baik selanjutnya kepada Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq dari PKB. Siap-siap Pak Ali Taher. F-PKB (MAMAN IMANUL HAQ) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Pimpinan Komisi VIII dan seluruh Anggota Komisi VIII yang dimuliakan Allah, Pak Menteri Agama RI, Wakil Menteri, jajaran Eselon I, II, dan III. Hadirin semuanya. Sebagai Kapoksi PKB di Komisi VIII kami atas nama PKB mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan pada Menteri Agama RI dan Wakil Menteri Agama RI. Yang kedua kita berharap dengan Menteri yang baru dan Wamen yang baru ini reformasi birokrasi di Kementerian Agama betul-betul terwujud dimuali dari penertiban aparatur Kemenag, kedisiplinan waktu, tidak korupsi, pemihakan terhadap minoritas, karena waktu periode kamarin saya masih menemukan ada oknum Kemenag yang jadi pelaku tindakan intoleran. Yang kedua kita berharap Kementerian Agama ini, karena saya lahir dari keluarga Kementerian Agama, Ayah – Ibu saya pegawai Kemenag itu apa yang disampaikan Samsu Niang betul menjadi punya mental petarung. Jadi kenapa ada para DAI yang melakukan hate speech mengusai media sosial, itu karena militansi Kementerian Agama yang kurang dan juga tidak di post secara professional mengusai media sosial jadi saya berharap Pak Menteri, ada koordinasi dengan beberapa Kementerian karena sesungguhnya yang radikal itu bukan di Kementerian Agama, di Kementerian Agama itu isinya kelompok-kelompok toleran, Islamnya-Islam yang moderat tetapi kita melihat di Kemenkeu, di BUMN, di Kemendikbud, itu teman-teman ada yang … radikal. Jadi tolong ini soal koordinasi. Selanjutnya, saya ingin mengatakan PKB ingin bahwa ide yang partikuler itu tidak dilontarkan oleh seorang pemimpin negara atau pejabat negara dan tidak diterapkan dalam domain negara yang dihuni oleh lintas keyakinan. Itu kata kuncinya jadi sebenarnya isu radikalisme itu tidak ada kaitannya dengan cingkrang, tidak ada kaitannya dengan cadar apalagi cingkrang hari ini menjadi trend mode jadi bukan persoalan radikalisme sebaiknya Pak Menteri berkoordinasi juga hasil penelitian dari Badan Nasional Penanngulangan Terorisme itu menunjukan bahwa tidak ada kaitannya, kalau pun ada satu-dua orang itu oknum seperti itu. Jadi saya meminta cara komunikasi public itu diperbaiki jangan demokrasi ini, di isi oleh kegaduhan oleh noise tetapi harus voice, harus suara yang subtansional saya berharap Kementerian Agama ini menjadi pelopor untuk penerapan good governance yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Saya tidak ingin ada orang yang bertanya, “Kenapa sih Kementerian Agama masih ada yang korupsi?” tiba-tiba ada teman saya yang menjawab, “Iyalah orang Kementerian Agama, orang yang paham agama, korupsi itu dosa dan mereka tahu persis bagaiaman bertobat dari dosa itu”.

- 44 -

Selanjutnya, saya meminta Pak Menteri Undang-Undang Pesantren itu punya target waktu soal PP dan PMA nya ini betul-betul kita tunggu karena yang membuat kami bahagia adalah ketika diketuk Undang-Undang itu persis kita pun mendapat santri yang menjadi Wapres. Jadi hadiah yang mengenakan bagi kami kaum pesantren adalah Undang-Undang Pesantren. Selanjutnya ada optimalisasi zakat, saya ingin Kementerian Agama memulai juga memikirkan, PKB keras soal BPJS, amburadul, kacau, sehingga kebetulan salah satu Anggota kami menjadi Pimpinan disana. Saya rasa Kementerian Agama punya kesempatan untuk mengoptimalkan zakat sebagai antisipasi resesi 2020-2021 dan juga antisipasi terhadap amburadulnya BPJS. Saya meminta transparasi uang label halal, nanti Pak Prof, lalu juga BPKH itu harus betul-betul nanti Pimpinan, Pak Yandri, kita panggil BPKH kita tanya transparansi keuangannya, jadi jangan sampai ketua BPKH Abi Manyu main sendiri kita ingin betul-betul dana umat dipertanggungjawabkan karena itu betul-betul bermanfaat bagi umat. Terakhir ini adalah titipan dari Dapil, Pak Menteri, Pak Dirjen Haji mohon didengarkan, Embarkasi Haji tolong dipindahkan dari Indramayu kembali ke Majalengka. Kenapa? Karena melihat bagaimana jauhnya nanti Embarkasi waktu Jokowi datang ke tempat saya, ke Majalengka, salah satu janjinya adalah “Bandara itu akan jadi, dan saya janji Embarkasi akan ada di Majalengka” tiba-tiba Kementerian Agama nyimpennya di Indramayu yang jauh dari Toll tidak mungkin diakses dari teman-teman perbatasan Jawa Tengah. Ini adalah permohonan Dapil dan kami akan perjuangkan itu. Sekali di tolak akan terus mengatakan Kementerian Agama bermusuhan dengan PKB. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Kata penutup tadi itu, haduh. Ya nanti pintar-pintarnya Menteri Agama RI ini supaya tidak bermusuhan dengan PKB. Lanjut Pak Ali Taher, Komisaris Utama Komisi VIII, siap-siap Pak Nurhasan. F-PAN (Dr. H. M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum): Audzubillahi Minasyaitan Nirrajim, Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Hanya kepadanyalah kita menyembah dan hanya kepadanyalah kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita akan kembali.

- 45 -

Ada 15 pertanyaan meskipun sebelum ditegur oleh Pak Yandri yang

hari ini ulang tahun, tepuk tangan dahulu. Saya mengelaborasinya dalam waktu lima menit saja. Berangkat dari sebuah kontemplasi spiritual, tahapan-tahapan pengetahuan manusia oleh Auguste Comte. Ada tahapan teologis, ada tahapan metafisis, dan ada tahapan ilmiah. Dalam konteks itu maka saya ingin berpesan kepada saudara Menteri, Jenderal tinggal Jenderal tetapi Jenderal yang tidak pernah menapakan kaki di Bumi kehilangan makna Kejenderalannya. Saudara jangan pernah berbangga itu, tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan, siapa pun kita. Kementerian Agama, ide kecil saya, sejak muda saya berasal dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekolah di Katolik, malam minggu saya di Gereja kemudian aktiflah di Muhammadiyah bersentuhan dengan Nahdatul Ulamah. Maka saya lahir sebagai seorang yang mono Muhammadiya, yang NU.

Saya hanya ingin berpesan pertama selamat bertugas kepada saudara

ku dan juga adinda ku, Zainud Tohid sejak kecil bersama saya. Selamat adinda ku, senyum mu mempersona. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu yang satu yang radikal, Menteri Agama RI, yang satu yang Kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa tetapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus Ihdinas Sirotol Mustaqim. Maka pertama pesan saya adalah jadikanlah Kementerian Agama ini, Pak Menteri tolong dicatat betul ini, mumpung saya perintah anda hari ini. Pertama jadikanlah Kementerian Agama menjadi pengawal rohani bangsa, jangan ada kepentingan jangka pendek mengabaikan kepentingan jangka panjang. Saya baru menemukan tiga Jenderal selama ini menjadi Menteri Agama RI, Menteri Alamsyah yang melakukan perombakan bukan Alamsyah tidak pernah ada Kementerian Agama di Lapangan Banteng. Kedua Jenderal yang sangat Suhfi, Tarmiji Taher tidak ada hubungan dengan Ali Taher. Nah, sekarang saya keingin Menteri Agama RI yang Jenderal tetapi juga Suhfi. Menata hati itu penting,

Oleh karena itu, menurut pandangan saya pesan saya pertama jaga

niat beribadah kepada Allah di Kementerian ini. Ikhlas beramal itu adalah kata kunci, Ikhlas itu rela hati, rela hati ada empat Allah Minallah Illaha Ilallah (bersama Allah dari Allah untuk Allah kembali kepada Allah) itu Ikhlas. Maka jadikan Kementerian Agama ini Ikhlas beragama, beramal. Kedua Kompak. Ketiga kerja keras, tahu tugas pokok dan fungsi yang kemudian amanah, tidak ada hubungan dengan Partai Amanat Nasional, jangan lagi muncul isu-isu radikalisme kalau tidak ada radikalisme tidak pernah ada Namrud berjumpa dengan Ibrahim, jika tidak ada radikalisme maka Musa tidak akan bertemu dengan Firaun, jika tidak ada radicalisme maka Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologi yang keliru adalah menggunakan radikalisme dan konteks politik yang menghancurkan peradaban.

Oleh karena itu, menurut pandangan saya jika radikalisme digunakan

untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban itu kita

- 46 -

setuju. tetapi kalau menggunakan radikalisme untuk menghantam negara kita boleh melawan, karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu Fardu ain, Hubbul Wathan Minal Iman. Oleh karena itu, belajarlah apa itu agama, Pak Menteri dan apa itu faith, apa itu religion. Agama Pasal 29 itu adalah organisasi mengatur bukan isi dalam faith, faith itu iman tidak boleh diganggu. Faith anda berbicara fungsi agama, anggaran, tugas agama dan pendidikan itu religion. Kerukunan inter agama itu adalah religion. Hubungan antara inter umat agama itu adalah religion, hubungan antara umat beragama dengan Pemerintah adalah religion tetapi begitu berbicara soal Sholat, zakat, dan lain sebagainya itu adalah faith, anda tidak boleh masuk di wiliyah itu. Mumpung Ali Taher berbicara apa adanya Pak Jenderal. Oleh karena itu, menurut saya saudara harus banyak belajar tentang apa itu religion dan apa itu faith. Saya belajar peradaban saudara tanpa agama tidak pernah ada kata atas bekat rahmat Allah yang maha kuasa serta didorong oleh keinginan luhur dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno melahirkan kemerdekaan ini dengan kata atas nama bangsa. Artinya menghimpun bangsa seluruh kekuatan itu disitu. Oleh karena itu, belajarlah bijak didalam berjalan ke pelabuhan nusantara ini.

Saudara hendak Menteri Agama RI menjadi wasit, jangan sampai

wasit anda berjalan didalamnya. Kemudian anda kehilangan pemain maka anda berjalan sendirian, hati-hati, Bisa ditinggalkan umat. Ini saya berbicara apa adanya, saya ini orang lapisan paling bawah. Oleh karena itu, saya sayang pada anda saya berbicara apa adanya.

Saudaraku sekalian yang berbahagia, Oleh karena itu, beberapa program ingin saya tawarkan kepada saudara. Anggaran belanja baik fungsi Agama maupun fungsi Pendidikan mustilah efisien, kedua efektif tetapi berdampak. Anggaran efisien, efektif, berdampak adalah anggaran sampai ke bawah. Lima puluh delapan triliun yang digelontorkan ke daerah sampaikah di daerah? Daerah yang terpencil, terluar, kemudian yang terdepan menjadi wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, saudara memerlukan mapping. Mapping terhadap persolan-persoalan pelaksanaan tugas daerah. Saya mulai dari pendidikan agama, terima kasih selama ini Pak Dirjen dengan bagus telah melakukan mapping terhadap perguruan tinggi kita, dari 71 kita ingin berapa yang sudah masuk dalam wilayah World Class University? Itu yang dikerjakan oleh Kementerian Agama. Berapa yang bisa masuk World Class University dari UIN kita, STAIN kita, dan seterusnya. Pemekaran Dirjen Pendidikan segera dilakukan sebagai pesan-pesan periode lalu. Pendidikan tinggi keagamaan, kedua adalah pendidikan Dirjen Madrasah, kemudian Diniyah dan Pondok Pesantren. Maka kita percepat Rancangan Undang-Undang, menjadi sebuah Undang-Undang Pesantren sebuah kebutuhan mendasar. Saudara sebetulnya masih panjang, tetapi saya tahu diri masi dua menit lagi. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bekerjalah dengan akomodatif. Anda meninggalkan DPR kita juga bisa meninggalkan anda. Oleh karena itu, berhati-hatilah, memang ujung akhir dari kinerja kita legislasi, anggaran dan juga pengawasan tergantung sejauh mana

- 47 -

menggunakan 4C. Pertama adalah coalition; kedua adalah cooperation; ketiga competition; yang keempat adalah conflict. Kita akomodasi menjadi dinamika, kemudian akomodasi dan solusi. Selamat bekerja saudara ku, dari saya, Mohammad Ali Taher, asal Nusa Tenggara Timur, Daerah Pemilihan Banten III. Saya kira itu saja kita terus akan berintereaksi, 100 hari kedepan kita akan memantau terus perkembangan saudara, kalau masih ada radikalisme maka kita juga akan memberikan pandangan-pandangan teologis, filosofi, dan ilmiah dari perdebatan keagamaan kita bersama. Agama langit ada lima, agama Hanifiah, Yahudi, Sabyin, Kristen, dan Islam, kemudian agama-agama bumi, dan itu semua dirangkum dalam kesatuan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Nah itu Pak Menteri kalau Komisaris memang berbeda Pak ngomongnya Pak. Lanjut Pak Haji Nurhasan, siap-siap Ibu Diyah Pitaloka. F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I) : Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Pimpinan, teman-teman serta Menteri serta Wamen serta Jajarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat memagang amanah Barakallahu Lakuma. Dari paparan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI ini luar biasa, ini Kementerian Agama ini miniatur dari negara, jadi segala diurus kawin, talak, cerai, haji, wakaf, zakat, madrasah, mati juga diurus. Memang latar belakang sejarah Kementerian Agama juga cukup panjang tergambar di dalam Pancasila. Saya membaca paparan visi dari turunan dari visi Indonesia, disini turunannya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesalehan beragama penguatan moderasi, walaupun konsistensi istilah moderasi di power point saya lihat harmonisasi. Saya fikir ini berbeda harmonisasi dengan moderasi kalau moderasi lebih terukur, jangan samapai dirubah-ubah Bapak yang buat sendiri tetapi dirubah dalam konteks lain dan Menteri Agama RI juga Kementerian sudah membuat buku moderasi, tentang moderasi di Kementerian sebelumnya. Jadi konsistensi ini apakah akan dirubah atau tidak karena konteksnya ini berbeda. Moderasi itu sebagai mana MUI memutuskan, wasitiyah ini lebih lengkap, lebih terukur. Apa lagi sikap moderasi ini juga harus dicerminkan oleh sikap-sikap Kementerian lebih moderat dalam beriskap. Dalam memilih kata-kata juga lebih Wasatiyah kalau

- 48 -

kata MUI bilang. Jadi pilihan katapun harus Bil Hikmah Wal Mau'idho saya fikir ini revolusi mental yang dituangkan oleh Pak Jokowi ini harus tercermin di dalam Kementerian Agama. Saya agak sulit ini membahas tentang Kementerian Agama yang bebannya cukup berat, harus diurai. Ini Kementerian Agama, Kementerian satu-satunya di dunia katanya sehingga untuk menuju negara modern ini Kementerian Agama menjadi sebuah miniatur negara sehingga saya melihat fungsi, dua fungsi Kementerian Agama ini fungsi agama, keagamaan, dan fungsi pendidikan. Saya berharap seluruh jajaran Kementerian, Dirjen khususnya di birokratasi mendukung langkah-langkah Kementerian Agama dan Wamennya didalam melakukan reformasi birokrasi karena kata kuncinya adalah arahan Pak Jokowi ini adalah kuncinya di birokratisasi supaya lebih efektif dan efesien, bukan hanya kunci sukses ini di Menteri dan Wamen sehingga harus dimudahkan kebijakan-kebijakan Kementerian ini. Poin-poin yang saya baca sebelum saya lebih jauh mungkin ini uraian ini masih scanning umumnya akan fokus pada rapat kerja masing-masing Dirjen. Saya akan fokus scanning khusus pada umum. Pertama fungsi agama, fungsi agama inikan harus tercermin di dalam visi yang diurai oleh Kementerian Agama. Konsep moderasi, kesalehan sosial, layanan keagamaan, beban ini cukup berat walaupun di dalam daya serap di anggaran 2019 ini belum terelaborasi, belum terinci output-nya mungkin fungsi pokoknya malah sisi administrasinya yang lebih condong tetapi fungsi dan tugas pokonya tidak tercermin seperti Bimas Islam ini punya beban yang luar biasa saya sering berdialog dengan penyuluh agama yang setiap kabupaten ada 200 – 300, ini penyuluh-penyuluh agama yang tadi saya lihat salah satu prioritas untuk program 2020 ini belum terbina dan belum tersentuh juga secara penganggaran. Bayangkan saya dengar, saya tidak tahu nih saya 7 tahun yang lalu, saya belum membaca anggaran detail-nya. Penyuluh agama ini yang jumlahnya 200 – 300 di setiap kabupaten atau penyuluh-penyuluh agama lain ini hanya mendapat insentif bulanannya ratusan ribu, katanya sudah meningkat satu juta. Tetapi penyuluh pertanian, penyuluh-penyuluh ikan, ternak, kambing ini tiga jutaan, dua juta setengah sampai tiga jutaan. Ini menghadapi manusia dengan menghadapi Ikan dan kambing harus berbeda, ini juga harus kebijakan yang jelas. Jadi apa yang dikatan oleh Kementerian Agama, Pak Menteri ingin menjadi masyarakat Wasatiyah, moderasi, ya penyuluh agamanya harus ditertibkan kualitasnya, isi tasnya, harus tercerminkan didalam. Makanya saya ketika di Jawa Barat kepada Gubernur Aher dulu sekarang Pak Ridwan Kamil supaya ditambah penyluh agama itu, dibantu bahkan ruang kelas, catatan-catatan ini penting Pak. Kemudian masalah moderasi kembali lagi ini radikalisme walaupun sudah diurai tadi ini tidak berdiri sendiri Pak, variabelnya banyak radikalisme ekonomi, radikalisme politik ini juga saja harus terukur jadi saya fikir perdebatan tentang radikalisme dan lain-lain istilahnya ini kita tahu lah permainan dunia global Pak. Kita ini sebetulnya Pak Jenderal Fachrurozi perjalanan bangsa ini saya fikir Pak Jenderal ini sejak awal kemerdekaan, perdebatan seperti ini sudah tidak update lagi Pak. Zaman akhir Pak Harto

- 49 -

sudah selesai itu, pemberontakan sudah beres jadi jangan sampai menghadapi nyamuk dengan bom. Jadi yassir wala tu'assirum mudahkan jangan dipersulit, bil hikmah wal mauidho jadi perdebatan ini sudah selesai beban Kementerian Agama sangat banyak Pak, nanti diskusi pada rapat-rapat kerja dengan Dirjen kita urai dengan baik, itu satu fungsi agama. Fungsi pendidikan, fungsi pendidikan ini juga Madrasah ini saya sudah keliling Pak. ini Madrasah ini Kementerian Agama tertolong oleh Ormas-Ormas Islam Pak, kalau di Kementerian Agama, Madrasah, sekolah swasta itu mungkin 70 persen perbandingannya yang negerinya itu cuman 20 – 15 persen, ya kira-kira lebih jauhlah yang swasta. Sedangkan di Dikbud negeri jauh lebih banyak. Sehingga peran Ormas ini harus dihormati Pak. Saya baca anggaran Bapak walaupun saya tidak di Komisi VIII karena saya aktif di sebuah Ormas juga, di persatuan Islam di …, di Jawa Barat. Pak Fachrurozi juga Mahthlaul Anwar saya dengar. Sehingga target amanah Undang-Undang Pendidikan dan Madrasah ini adalah pemerataan, keterjangkauan, anggaran pendidikan ke seluruh masyarakat, bukan hanya satu – dua saja yang dikelonin, diperhatikan, ini juga menjadi sebuah radikalisme Pak, kecemburuan sosial, dulu zaman Khulafa Ar Rasyidin ada seorang sahabat kerjanya protes terus Pak, setelah dilihat memang keadilannya belum sampai Pak, jadi harus diperhatikan … walaupun radikalisme itu kecil-kecil, negara ini punya senjata Pak diselesaikan ya harus tidak dengan senjata tetapi dengan bil hikmah wal mauidho. Jadi jangan sampai menghadapi persoalan kecil dengan bom atom. Saya fikir saya tidak mengurai panjang lebar karena Ketua Komisi mulai melihat saya Pak Yandri dengan penuh cinta tetapi kira-kira poin-poin yang saya sampaikan ini pada tahap awal, saya men-scanning secara umum nanti kita diskusi lebih panjang dalam rangka rapat kerja dengan Dirjen. Saya lihat dari paparan seluruh dari Pak Menteri sudah luar biasa, tinggal persoalan implementasi Pak kadang-kadang implementasinya keadilan ini yang harus diperhatikan. Semua Kementerian Agama itu adalah Rahmatan lil alamin bukan satu golongan tertentu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Nurhasan. Yang penting tadi penyuluh kambing jangan samakan dengan penyuluh manusia begitu ya Pak? Lanjut Ibu Diah Pitaloka, siap-siap Ibu Selly.

- 50 -

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat datang Pak Menteri di Kementerian Agama. Baru langkah satu sudah bikin gaduh saya sebetulnya melihatnya dari kacamata yang berbeda, Bapak mengusulkan untuk juga diikuti dengan dilakukannya penelitian begitu ya Pak Menteri, mengenai cadar dan celana cingkrang. Tetapi tidak mengambil kebijakan apapun mengenai itu, karena dari yang kita sadari Indonesia ini satu negara yang sangat terbuka dan inklusif kita tidak pernah melarang umat agama apapun menggunakan identitas agamanya termasuk pemakaian cadar, Pak Menteri tidak melarang itu hanya mengusulkan atau membuat statement bagaimana dalam kehidupan bernegara jadi yang diatur kehidupan bernegaranya bukan kehidupan beragamanya yang saya tangkap oleh Pak Menteri. Setelah itu Pak Menteri sudah meminta maaf dan kita memaafkan, mereka yang memaafkan adalah salah satu karakter orang yang bertakwa, yang oleh Allah diberi ganjaran ampunan dan surga. Saya fikir ketika Pak Menteri meminta maaf setelah ada kegaduhan ini kita semua mencoba untuk memahami dan maafkan, tentunya memaafkan menurut saya merupakan satu sikap yang sangat gentleman yang bijak, yang sudah Pak Menteri lakukan diawal masa jabatan Menteri Agama RI ini. Selanjutnya Menteri, Kementerian Agama Pak itu mengatur dua fungsi yaitu pendidikan dan agama, tadi kata Pak Kiai Hasan. Kita lihat memang porsi pendidikan agamanya lebih tinggi dari pada fungsi agamanya, sementara hari ini mengelola satu kehidupan umat beragama di Republik Indonesia ini tidak mudah, karena itu sifat kita yang hari ini juga sudah menjadi satu negara yang terikat secara global banyak paham, banyak literasi, banyak cara pandang, sehingga saya ingin Kementerian Agama juga memberikan perhatian serius tidak hanya pendekatan anggaran, kuantitas anggaran dalam pendidikan agama tetapi juga kualitas kehidupan beragama. Jadi kualitas anggaran ini menjadi penting, jadi saya berharap ada perubahan karakter dari program-program yang sifatnya normatif dari pendekatan Kementerian terhadap persoalan agama menjadi lebih berkualitas dalam pendekatan mengelola kehidupan umat beragam di Indonesia. Mungkin ini yang kita tidak pernah bicarakan serius, kaya tadikan Bapak mencoba untuk mengeluarkan satu program tentang moderasi, moderasi umat beragama kehidupan beragama. Kita membutuhkan terobosan, jadi kata moderasi ini kan luas. Mungkin nanti kita ingin juga dengar apa sih kira-kira moderasi program kehidupan umat beragama ini yang diusulkan oleh Pak Menteri karena ini kan satu terobosan. Lalu juga tentang kerukunan, Forum Kerukunan Umat Beragama, saya lihat forum ini di daerah-daerah memang belum berjalan optimal karena seperti kadang hanya mengikuti norma harus ada forum kerukunan umat beragama tetapi kita tidak pernah mengakselerasi forum itu sebagai fungsinya untuk membangun kerukunan umat beragama secara optimal. Mungkin hal-hal seperti ini, sebetulnya Bapak punya perangkatnya termasuk

- 51 -

penyuluh agama itu tadi. Orang bicaranya penyuluh agama selalu gaji dan kuantitinya, dan jumlahnya, kadang juga menempatkannya jadi membangun jaringan politik. Tetapi tidak pernah kita bahas apa sih yang dibawa penyuluh agama itu, penyuluh agama sedemikian banyak gitu loh, sampai ke desa-desa dan kecamatan. Saya berfikir cara pandang kita tentang di dalam program-program Kementerian Agama harus mulai kita bawa terhadap kualitas program bukan hanya besar kecilnya anggaran karena itu relatif, ini pun 32 triliun sudah habis di kepegawaian, memang sempit belum lagi haji, haji sudah sekian triliun untuk subsidi, belum pengelolaan dana haji, belum pengelolaan travel umroh yang saya fikir kita juga belum clear mengenai aturan barunya, jangan lagi nanti ada persoalan-persoalan ketika aturannya juga kita belum buka lagi. Selain itu saya juga ingin mengingatkan amanah kita di periode lalu, misalnya salah satunya melakukan perbaikan terhadap berbagai regulasi pengisian jabatan yang berpotensi munculnya kasus-kasus transaksional di Kementerian Agama. Ini kita ingin juga update kira-kira bagaimana mengenai perbaikan budaya, perbaikan kualitas, perbaikan manajemen di lingkungan Kementerian Agama, Aparatur Sipil Negara. Lalu juga itu tadi program terobosannya dan ingin kita juga kita dikasih evaluasi mengenai SBSN yang selama ini sudah berjalan. Jadi program SBSN itu bagaimana penyebarannya, bagaimana penggunaanya, mungkin kita juga dikasih update saya fikir kerja Kementerian ini memang banyak sekali tetapi jangan nanti setelah rapat apa yang kita bicarakan hari ini kita meminta program terobosan atau misalnya moderasi umat beragama, itu nanti setelah rapat, selesai rapat tutup buku dan pertemuan berikutnya kita tidak ada, lupa begitu, tidak ada lagi yang kita bahas tentang kemajuan program atau apa, jadi asal selama rapat dibahas nanti ribut lagi masalah apa bahasnya beda lagi, kesinambungan itu menjadi sangat penting. Selain juga kiat punya problem-problem terhadap kehidupan minoritas dalam kehidupan umat beragama, misalnya masih banyak keluhan di daerah-daerah itu tentang penerbitan izin pendirian rumah ibadah. Mungkin ada peraturan atau mungkin ada cara yang bisa di review selain itu juga ya minimnya anggaran terhadap sekolah-sekolah agama dan keterbatasan guru agama di daerah. Itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, mohon perbaikan dari kerja atau program-program yang Bapak buat nantinya kita terus diberikan informasi tentang progresnya. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diah Pitaloka.

- 52 -

Selanjutnya Ibu Selly, siap-sia Ibu Ina. F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA A.Md.) : Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri beserta Jajaran dan Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII. Dari yang dipaparkan oleh Pak Menteri saya sangat bersyukur sekali karena salah satu mitra dari Komisi VIII salah satunya adalah Kementerian Agama adalah yang mendapatkan support anggaran yang terbesar. Lima dari Kementerian yang mendapatkan support anggaran, setelah Kementerian PU, kemudian Kementerian Sosial, Kemenhan, kemudian Polri dan salah satunya adalah Kementerian Agama. Dari senior yang memang sudah dau periode tadi bertanya, saya sangat tergelitik dengan masalah deradikalisasi. Kalau kita berbicara deradikalisasi akar permasalahannya sangat banyak dan biasanya deradikalisasi beririsan dengan urusan kemiskinan, kalau kita berbicara daerah dengan radikalisasi agama yang sangat besar biasanya daerah yang dengan angka kemiskinannya sangat tinggi dan jenjangnya sangat terlalu besar. Ini kenapa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, karena terkadang kita melupakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, saya sudah membaca semua yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agama termasuk anggarannya, kalau kita menukik terhadap apa yang menajadi substansi yang dikerjakan oleh Kementerian Agama ada salah satu bibit yang menyebabkan radikalisasi terjadi di daerah, salah satunya adalah angka perceraian. Angka perceraian terbesar di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten di daerah saya, Kabupaten Indramayu, yang tadinya adalah nomor satu, sekarang nomor dua terbesar di Indonesia. Bahkan ada istilah RCTI (Rondo Cilik Turunan Indramayu) ini sesuatu yang sangat membuat saya miris, tetapi inilah kondisi yang terjadi di daerah Jawa Barat, yang notabennya provinsi terdekat dengan Ibu Kota, tingkat perceraiannya tertinggi dan kedua sekarang, Alhamdulillahi naik tadinya ke-1. Saya pikir kedepan harus bisa lebih besar, lebih naik lagi seperti itu. Penyebab perceraian tertinggi ini salah satunya juga karena masalah ekonomi, dalam satu tahun 10.000 keluarga bercerai, maka kalau kita perhatikan kalau satu keluarga bercerai membuat ada dua korban anak saja yang menjadi korban perceraian artinya dua anak dikali 10.000 ada 20.000 anak korban perceraian. Kalau diakumulasikan setiap tahun dari tahun-tahun sebelumnya maka banyak sekali anak-anak korban perceraian masih mending kalau orang tuanya, Bapaknya masih menafkahi anak-anaknya, atau ibunya masih mempunyai pekerjaan tetapi pada saat orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan maka diyakinkan anaknya putus sekolah. Saat putus sekolah, maka yang namanya

- 53 -

bibit radikalisme bisa masuk kedalam ajaran anak-anak tadi. Maka berkaitan dengan Kementerian Agama tadi saya memperhatikan bahwa ada sumber dana yang menyangkut dengan urusan KUA kemudian ada program-program pemberian penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang pra-nikah atau pun sedang dalam proses perceraian. Tetapi anggaran dari SBSN ini justru tadi yang ditanyakan oleh Bu Diyah sudah sejauh mana karena pemberian anggaran, anggaran tersebut salah satunya kepada KUA yang ada di daerah-daerah. Ini sangat menarik kenapa saya sampaikan karena memang akhirnya saya harus sampaikan kepada Pak Menteri, karena Pak Menteri mantan dari Militer. Terorisme yang terjadi di wilayah Jawa Barat khususnya di bagian timur terutama Teroris JAD, itu banyaknya dari daerah kami Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu. Padahal kalau kita berbicara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dikenal dengan kota wali, pesantrennya sangat banyak tetapi kenapa terorisme adanya di daerah-daerah dengan basis agama yang sangat tinggi, karena tadi kesenjangan ekonomi yang membuat cikal awal radikalisme. Maka untuk itu deradikalisasi tidak hanya saja berbicara pendekatan fiqiyah saja, tetapi juga harus berbicara porsi ekonomi dan pembangunannya harus seperti apa? Saya minta dari Kementerian Agama agar kedepan porsi-porsi yang untuk mengantisipasi radikalisme dan terorisme pun harus menjadi bagian yang diperhitungkan termasuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Bu Diyah Pitaloka, anggaran kerukunan umat beragama, saya merasakan sendiri karena saya pernah menjadi pejabat di Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama anggarannya sangat minim Pak tetapi pada saat ada permasalahan radikalisme, terorisme, justru mereka yang menjadi ujung tombak harus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Anggaran dari APBD tidak begitu besar sehingga kalau memang kita ingin berbicara untuk masalah kerukunan umat beragama, mbok yah porsinya ini agak diperbesar. Kemudian kalau kita berbicara pendidikan porsi pendidikan, Anggaran yang berfungsi untuk pendidikan dan agama. Saya merasakan bagaimana Bimas di luar Islam terutama yang … Bimas Kristen, kemudain Bimas Hindu, Budha, Katolik, daerah itu tidak mempunyai Bimas tetapi Bimasnya ada di provinsi, pada saat kami akan mengeksekusi bagaimana menanggulangi pendidikan untuk anak-anak non-muslim tertanya kendalanya tenaga pengajar, khususnya di sekolah-sekolah negeri yang menyangkut dengan agama Kristen, agama Katolik, Budha, Hindu, itu tidak ada sangat minim. Yang sangat menyakitkan lagi adalah pada saat anak-anak mereka harus mendapatkan pelajaran agamanya mereka kemudian mereka harus digabungkan satu bulan sekali dan yang mengajarkannya adalah pendeta-pendeta yang ada di wilayah tersebut. Ini mohon menjadi kajian dari Kementerian Agama mengenai porsi anggaran terhadap tenaga pendidik diluar pendidikan agama Islam. Kemudian saya juga menyoroti terkait dengan BPJPH, bahwa penyerapannya sangat kecil tetapi Bapak mengetahui Kementerian Agama juga mengetahui sudah banyak kabupaten/kota bahkan provinsi yang melabelkan sebagai kabupaten halal bebas dan segala macam tetapi ternyata

- 54 -

anggaran di pusatnya sendiri juga terserapnya kecil padahal di kabupaten/kota sangat membutuhkan anggaran untuk sertifikasi produk-produk halal. Bahkan buhkan hanya pada saat prosesnya saja pada saat akan, mulai dari hulu sampai hilirnya pun kita perhatikan saya ambil contoh di Kabupaten Cirebon, saat kita menetapkan sebagai kabupaten halal kemudian kita berbicara produk halalnya akan dikeluarkan ambil contoh adalah makanan saja, empal gentong, orang tahunya Kabupaten Cirebon empal gentong saat berbicara sapi atau daging yang akan dikonsumsi maka yang harus diperhatikan adalah salah satunya adalah RPH harus juga bersertifikat halal, dari mulai hulu sampai dengan hilirnya semua harus bersertifikat halal. Jadi mohon ini kiranya untuk BPJPH ini bisa memaksimalkan anggaran yang sudah ada karena banyak kabupaten/kota yang sangat membutuhkan anggaran-anggaran tadi. Mungkin sementara itu saja Pimpinan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selly. Perlu kami informasikan kepada Bapak – Ibu Anggota Dewan yang terhormat, penanya yang masuk ke meja Pimpinan ada 24 orang yang baru nanya 10 orang jadi mohon kiranya waktu menjadi perhatian kita semua tanpa mengurangi subtansi yang ingin Bapak – Ibu sampaikan. Kami persilahkan Ibu Ina, siap-siap Pak Fauzi, setelah itu juga Pak Hidayah Nurwahid. F-PDIP (INA AMMANIA) : Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, Pak Menteri, Pak Wamen, Eselon I dan jajarannya. Sesuai tadi paparan yang Bapak Menteri berikan saya hanya menyinggung karena tadi sudah di sebutkan oleh teman kami yaitu mengenai anggaran jadi saya nanti meminta penjelasan susunan anggaran yang proporsional dan sesuai dengan satuan kerja, karena disini ada kelebihan tadi yang Pak Menteri sebutkan adalah 13 triliun sekian-sekian sehingga pemanfaatannya itu harus untuk apa? karena sesuai dengan satuan kerja yang ada yang saya terima ini adalah copy paste dari tahun 2014, 2015,

- 55 -

2016, sampai 2019 sehingga alokasi dana yang tersisa sesungguhnya bisa dimanfaatkan. Pembandingnya Pak Menteri dari tahun 2014 anggaran yang sudah di audit yaitu 51 triliun sekian-sekian, dan 2015 60 triliun sekian-sekian, tahun 2016 lima puluh enam. Disini ada perubahan dari 60 ke 56 sehingga ada optimalisasi, saya ingin menekankan tahun 2017 naik sedikit 59 triliun, tahun 2018 enam puluh dua, dan tahun 2019 enam puluh tiga, tetapi disini pembahasan tahun 2020 akan naik 65 triliun. Mungkin ini karena Pak Menterinya Baru tetapikan yang menyusun orang-orang lama Pak. Jadi mohon di koreksi dalam penyusunannya supaya prorporsional dan mana satuan kerja yang harus diutamakan karena tugas dari pada Kementerian Agama adalah agama dan pendidikan, bukan hanya quantity tetapi kualitas Pak. Saya ingin juga menggaris bawahi Pak didalam paparan Bapak tadi, APBN yang fokus dan tepat sasaran, seyogianya tidak tumpang tindih dalam penggunaan anggaran negara Pak disini ada pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat dan wakaf, pembinaan lembaga zakat dan wakaf, bantuan operasional BWI, bantuan opersional Baznas, literasi zakat dan wakaf, dan sampe 21.222.970 layanan dukungan wakaf. Maksud saya begini di Komisi VIII itu juga ada mitra kita dengan zakat, wakaf, dan Baznas sehingga penggunaan anggaran dari Pemerintah tidak tumpang tindih sama-sama pengguna anggaran. Satu lagi, diluar dari pada tadi yang sudah belum teralisasi 13 triliun saya meminta penjelasan output cadangan yang mana disini ada item sampai 54 yang jumlahnya Rp 92.936.634.000 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Saya mohon penjelasan karena begini Pak, output cadangan itukan hanya untuk barang kali ada satu satuan kerja yang kehabisan dananya sebelum dilaksanakan sampai waktu yang teleh di tentukan sehingga dipakailah output cadangan, tetapi saya kemarin ada Pileg di Dapil yang baru saya tujuh bulan, disana ironis sekali Pak karena beliau bertanya “Bu kenapa ko Ibu keliling Dapil sini?” saya ingin tahu apabila nanti saya kerja di DPR RI ada yang saya suarakan untuk daerah ini. Contoh kebersihan adalah salah satu dari pada iman, setiap di surau-surau, mushola, itu cuman hanya tempat wudhu tetapi nanti jambanya 10km Pak, terus WC nya lagi anu, saya bilang, barang kali orangnya kebelet kan tidak ada tempat, nanti saya akan berikan ke Bapak, saya tujuh bulan Pak di Dapil, saya sudah tulis mana-mana daerah yang tidak manusiawi untuk kita, sedangkan disini ada 13 triliun, sedangkan disana saya hampir tidur juga Pak di tempat situ Pak, saya sampai mandinya itu pakai tutupan sarung. Saya ingin membuktikan bahwa saya mengalami bukan katanya-katanya kaya orang buta begitu, bukan Pak. Jadi saya terjun langsung di sana ada fotonya, ada literaturnya Pak. Ini mungkin himbauan atau saran ya, saya tidak mengerti pertanyaan saya yang ketiga ini di Dapil saya, Magetan saya ingin bahwa NKRI itu juga sejalan dengan apa yang kita laksanakan di masyarakat, di daerah Temboro Pak, Dapil saya, itu semuanya pakai cadar dan yang lain saya dengan percaya diri saya ingin masuk memperkenalkan diri bahwa saya adalah ingin bertamu dan bersahabat dengan beliau, itu tidak ditanggapi Pak jadi saya abis duduk di sapu-sapu, saya begini, saya harus bertanya dengan siapa seperti ini, mungkin nanti Bapak bisa menjembatani supaya nanti saya juga

- 56 -

bisa berkawan dengan daerah Temboro yang ada disana karena mereka eksklusif Pak, eksklusif maaf ya teman-teman semuanya, semuanya bercadar, semuanya ini, dan saya berusaha memkai kerudung untuk menghormati, karena didalam keyakinan saya bahwa menghormati orang itu adalah lebih baik beda kalau umpama kita dalam sekolah sesuai dengan peraturan yang ada. Maksud saya seyogianya bahwa kita bermasyarakat juga kita bisa diterima dimana pun jangan sampai saya pun, ingin berteman dengan mereka. Itu saja Pak, saya mohon nanti bisa ditindak lanjuti di daerah Temboro Pak, supaya bisa diorangkan Pak dengan mereka-mereka. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ina. Lanjut Pak Fauzi … F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Pimpinan Izin Pimpinan. Ini saran saja saya lihat kawan-kawan ini gelisah, mungkin kita perlu rehat dulu 15 menit kita Ishoma. KETUA RAPAT: Pak John tadi saya sudah komunikasi dengan Pimpinan, nanti di jam 13:00 tadi kan kita sudah di jam satu tadi perpanjangannya. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Soalnya perut lapar kan … KETUA RAPAT: Tidak-tidak, kita tadi sampai jam satu tinggal sepuluh menit lagi kita sudah mau sholat, Insya Allah jam satu kita Ishoma. Sabar Pak John, lanjut Pak Fauzi.

- 57 -

F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.) : Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Sekali lagi terima kasih, Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Ketua dan Wakil Ketua yang lainnya. Teman-teman Komisi VIII, Pak Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri yang telah diberikan kepercayaan atau tugas oleh Pak Presiden. Kebetulan Pak Menteri ini saya Dapil Sulawesi Selatan tetapi ayah saya dari Aceh, dari Bireuen, jadi Pak Menteri tadi bilang tipu-tipu Aceh sedikit tadi. Begini Pak Menteri saya masih ingin sedikit menyoroti hal-hal yang berhubungan dengan radikalisme itu tadi, saya coba memahami kenapa Pak Menteri ada sedikit atau mungkin banyak kegenitan terhadap hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak terlalu pokok atau mendasar terhadap kebutuhan di Departemen kita. memang kalau kita bicara tentang terminologi tentang radikalisme ini, ini masih belum jelas walaupun di beberapa Undang-Undang, pemberantasan tentang terorisme ini memang ada, misalkan kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tidak pernah disebutkan secara eksplisit apa yang disebutkan dengan radikalisme. Ini bisa kita lihat meskipun ada ya dimuat dalam judul Permen, PPA Nomor 7 Tahun 2019, itu tidak secara implisit disebut apa yang disebut radikalisme, sehingga wajar jangankan Pak Menterin, Muhammadiyah dan NU pun masih berdiskusi khusus di ruang public mengenai hal-hal seperti ini, tiba-tiba Pak Menteri masuk dengan sedikit berani dengan melarang yang namanya cadar dan celana cingkrang itu tadi. Saya mencoba memahami kenapa berani seperti itu, ini mungkin masih dalam diskusi-diskusi jadi ini mudah-mudahan sekedar wacana bukan rencana.

Padahal Pak Menteri masih banyak masalah-masalah yang ada di Kementerian kita Pak Menteri, yang memang harus kita perbaiki dari tahun demi tahun, apa lagi di Departemen kita ini termasuk, di institusi kami ini, di DPR, dua institusi yang cukup banyak disoroti terutama hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Kemudian, jadi marilah kita bersama-sama kita concern kepada hal-hal yang mendasar di Departemen kita.

Kemudian yang kedua, masalah penyelenggaraan haji. Saya

membaca di sebuah media sosial yaitu Detik.com, duta besar RI untuk Arab Saudi, Agus Mahfud melaporkan ini juga konfirmasikan oleh salah satu ketua kita Pak Ace bahwa pada tahun 2019 ada sebanyak 230 ribu kuota Indonesia dengan rincian, 214 untuk reguler dan 17.000 untuk khusus. Ini yang saya sangat sayangkan kalau memang data ini benar adapun data static juga menunjukan terdapat 524 kuota haji yang tidak terpakai, rinciannya 520

- 58 -

reguler dan 4 khusus, bayangkan ditengah-tengah kita tunggu naik haji lama ada kuota haji yang tidak terpakai, ini kan sangat ironis, sangat ironis. Di tempat saya Pak Menteri. di Sulawesi Selatan itu kalau menunggu haji itu sekitar 30 tahun, khusus di Kabupaten ditempat saya tinggal itu sekitar 22 tahun. Ini kan apa ya, kita dikasih rahmat tetapi kita tidak memanfaatkan ini khawatirnya nanti Tuhan marah, kufur nikmat kita nanti.

Saya juga ingin mengetahui Pak Menteri walaupun mungkin sama-

sama kita sudah mempersepsi yang sama mengenai tentang kuota haji kabupaten. Terus terang Pak Menteri di tempat kami ini misalkan ada kuota haji di kabupaten kami tetapi ternyata yang ikutnya bukan dari kabupaten itu, lebih banyak dari kabupaten lain. Kenapa saya tahu? kebetulan mereka keluarga kami berangkat dari kabupaten kami kemudian pada saat dia mau mandi mengantar segala macam di rumah kami, jadi kami kita tahu bahwa sanya yang bersangkutan bukan dari kabupaten yang mendapatkan kuota ini, Kenapa itu bisa lolos? Sementara di tempat kami 22 tahun penduduk setempat kalau seandainya ingin berangkat haji, itu saya minta tanggapannya. Umroh juga, saya ingin juga mendapatkan informasi tentang keterkaitan antara digitalisasi umroh, bagaimana hubungannya dengan pelayanan itu tadi, pelayanan yang saya ingin minta penjelasannya.

Saya singkat-singkat saja karena banyak teman-teman juga. Kemudian

mengenai sekolah dan Madrasah, ini juga masih sangat memprihatinkan kadang-kadang di sekolah-sekolah yang bernaung di Kementerian Agama ini guru PNS-nya kadang-kadang cuman satu, bahkan kadang-kadang tidak ada PNS-nya sama sekali bagaimana sekolah-sekolah yang di bawah Kemenag ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, sementara fungsi daripada Kementerian Agama adalah pendidikan, inikan dilematis. Kemudian juga, dari sisi di sekolah-sekolah dibawah Kementerian Agama ini beda kalau di pendidikan itu ada dapat dana BOS reguler, BOS kinerja, BOS afirmasi, sementara kalau dibawah Kemenag cuman ada BOS reguler. Ini juga menambah kurang semangatnya mungkin para pengajar yang ada di sekolah itu, dan perlu dipikirkan Pak Menteri.

Selanjutnya mengenai penyiar agama Pak atau pendakwah di desa-

desa itu perlu diperhatikan Pak Menteri kerana mungkin saja karena kekurangan ini kekosongan ini diisi oleh paham-paham radikalisme itu tadi. Karena itu perlu juga diperhatikan pengajar-pengajar informal, baik itu guru ngaji, guru atau apa ini namanya maaf teman-teman yang Kristen, ini yang mengajar mingguan, itu juga tolong lebih diperhatikan itu lagi sehingga kekosongan-kekosongan itu bisa ditutup karena bicara radikalisme itu bukan hanya ada satu golongan setiap paham, setiap agama pasti ada orang-orang yang paham pemahaman itu.

Sertifikasi halal, sertifikasi halal ini saya ingin tahu …

KETUA RAPAT: Bisa dipersingkat Pak Fauzi.

- 59 -

F-PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E.) : Ok, sertifikat halal ini yang terakhir saya ingin tahu bagaimana sertifikasi halal ini apakah tidak menghambat tentang investasi karena kalau saya lihat pro-chart nya ini sangat berputar –putar begitu, sementara kalau pihak swasta kalau menginvestasi kalau model seperti ini khawatir nanti dia kurang menarik investasi di Indonesia. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Yang terakhir sebelum kita skors untuk Ishoma dan lain-lain tadi saya sudah sebut Pak senior kita Pak Haji Hidayat Nur Wahid. Silahkan Pak. F-PKS (Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A.) : Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan Pimpinan yang saya hormati, Rekan-rekan Komisi VIII yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran yang semuanya saya hormati. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin assolatu wassalamu ala kalau di NU sayyidina muhammadin, kalau di Muhammadiyah sayyidina nya belum disebut, dibatin saja. Karena kita di Komisi VIII Insya Allah karena memang shalawat adalah hal yang bermanfaat.

Kita tentu menyambut dan menyampaikan selamat datang dan selamat

bekerja kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri kedua sejoli yang Insya Allah saling menguatkan dan saling melengkapi dan apa lagi kita membaca sejarah dari pada Kementerian Agama, ketika pada tanggal 3 Januari 1946 disepakati lah didirikan Kementerian Agama faktanya itu adalah bagian dari upaya untuk mengokohkan solidaritas sebangsa dan negara sesudah empat tokoh umat Islam merelekan … kata dalam piagam Jakarta itu untuk kemudian di ganti menjadi Ketuhanan yang maha Esa. Pada saat itulah kemudian di bentuklah Kementerian Agama dengan pendekatan ini maka kita akan mendapatkan Kementerian Agama memang hadir untuk menghadirkan solusi agar mengokohkan kebersamaan kita sebagai bangsa dan negera, dan tidak untuk menghadirkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak diperlukan.

- 60 -

Yang kedua, kita juga akan tahu bahwa kalau Pak Menteri sekarang latarnya sekarang adalah dari TNI dan bahkan dulu pernha menjadi Wakil Panglima Angkatan Bersenjata pastilah beliau juga sangat ingat bahwa yang disebut sebagai Bapak TNI itu adalah seorang Jenderal besar yang latarnya adalah santri malah, dari Santri dan karenanya dari santren, dari santri dia komunitas pesantren, komunitas umat umat Islam pimpinan pemuda Muhammadiyah pada waktu itu, tapi kemudian beliau diyakini diterima sebagai Panglima besar dan bahkan Bapak TNI. Jadi dari santri menjadi Jenderal, menghadirkan realitas tentang Indonesia tetap berdaulat ketika Bung Karno, Bung Hata, ditangkap oleh Belanda. Jadi saya mengatakan karenanya perpaduan antara Pak Menteri dan Pak Wakil Menterinya adalah alumni Komisi VIII, Insya Allah akan betul-betul menghadirkan realisasi dari pada sejarah gitu. Kalau kita di pesantren selalu mempelajari tentang asbabul wurud, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan memindai perjalanan kelanjutan dari pada Kementerian Agama dibawah nahkoda dari Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri.

Berikutnya tadi juga sudah disampaikan isu-isu yang aktual, salah satu

memang pastilah terkait dengan masalah apa yang kemudian menghadirkan polemic dan perdebatan berkepanjangan tentang masalah terminology radikalisme. Tadi sudah dibahas dengan beragam pendekatannya banyak yang menegaskan kembali bahwa ini memang akarnya bukanlah “hanya setunggal” dan apalagi kalau kemudian dipakai untuk dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan yang justru akan menghadirkan radikalisme sekuler yang lainnya karena juga tentang terminologi ini rupanya dari para Pimpinan negara ini juga belum satu kata. Pak Mahfud MD tegas menyampaikan bahwa kalau yang kaitannya dengan berpakian kemudian melaksanakan ajaran agama itu bukan radikalisme, itu Islamisme, radikalisme adalah ideologi yang kemudian ingin merubah ideologi negara dengan ideologi yang lain dengan cara-cara kekerasan. Kalau Pak Kapolri sebelum beliau diangkat sebagai Kapolri dalam fit and proper di Komisi III menegaskan bahwa radikalisme tidak boleh dikaitkan dengan Islam. Jadi ini juga tentu wacana yang kemudian masih akan mewarnai dari pada perjalanan kehidupan kita sebagai bangsa, dan bahkan akhirnya Pak Presiden Jokowi malah meminta untuk istilah radikalisme diganti menjadi manipulasi agama. Manipulasi agama ini definisinya juga apa belum jelas juga. Kalau dirujuk pada Al-Quran ada surah Al-Maun :

“fadzaalikal ladzii yadu”ulyatiim,

walaa yahuddhu ‘alaa tho’aamil miskin,

fawailul lil musholliin,

alladziina hum ‘an sholaatihim saahuun,

alladziina hum yuroo-uun, wayamna’uunal ma’uun”.

Itu di Muhammadiyah, surah Al-Maun ini sangat popular jadi apakah

yang dimaksudkan dengan manipulasi agama adalah mereka yang disebutkan dalam surat Al-Maun ini, kalau dalam hadist ada lagi tentang ciri-ciri munafik yang dikirinya adalah beragama bagus tetapi ternyata “idza hadatsa hadzaba wa idza'tumina khoona wa idza wa 'ada akhlafa” atau

- 61 -

pendekatan yang lain khawarij misalnya, …. Ini juga tampilannya beragamanya begitu luar biasa Rasullah juga bahkan menyampaikan kalau anda bandingkan sholat anda dengan sholat mereka, bacaan Quran anda dengan bacaan mereka tidak ada bandinganya. Tetapi prilaku mereka suka mengkafirkan, suka membunuh, suka yang mana sesungguhnya yang disebut dengan manipulasi agama, dan apalagi agama disini barangkali merujuk kepada pernyataan Pak Menteri, Pak Menteri menyampaikan bahwa saya bukan Menteri Agama RI Islam tetapi Menteri Agama RI. Apakah manipulasi agama itu juga terkait dengan agama apa pun, itu juga bagian-bagian yang …

Jadi menurut saya harusnya seperti yang diingkat oleh Ajengan

Maman, yang dimunculkan harusnya bukan noise-nya tetapi voice-nya. Tentulah voice yang betul-betul yang berkualitas. Pak Menteri saya kira ini penting menjadi bagian dipertimbangkan karena Bapak memimpin satu Kementerian yang akar sejarahnya amatlah sangat jelas. Baik, dan kalau itu diganti dengan terminology kalau Rasulullah dahulu ketika beliau masuk ke Madinah, terminology amat sangat luar biasa Pak tanggapanya adalah, karena Bapak dari Pesantren saya kira tidak perlu terjemahkan Rasullah menyampaikan :

“Ya Ayyuhannas dihormati semuanya, Afsu Asalaam Tebarkan untuk kedamian, Wa’d Muta’am yang tadi masalah ekonomi itu selesai, Wa’ad tsilu arham buatlah kondisi silaturahim semuanya, merasa semuanya satu kerabat satu keluarga, satu bangsa dan satu negara tidak justru di pecah belah, Wa …. Kokohkanlah beragama”

Jadi saya kira itu prinsip Pak yang perlu saya ingatkan kembali mumpung masih diawal-awal. Adapun tentang masalah anggaran Pak ini kita tadi sudah mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan ada beragam hal yang perlu di kritisi, saya kira. pertama misalnya tentang anggaran pendidikan agama ini ternyata kuantitasnya besarannya lebih tinggi dari pada anggaran di Kementerian Pendidikan maupun Pendidikan Kebudayaan. Tetapi dari sisi targetnya ternyata yang disana jauh lebih besar Pak. Misalnya untuk program Doktor saja di Kementerian Pendidikan Tinggi waktu itu, mereka menganggarkan untuk program 6.000 Doktor, Kementerian Agama hanya 5.000 Doktor itu pun periode 2020 kita tidak melihat menjadi program yang di prioritaskan Pak. Padahal itu, menurut saya adalah program yang sangat bagus dan diprioritaskan. Yang kedua misalkan program untuk Indonesia pintar, di Kementerian Agama hanya mencapai angka 2.205.431 peserta, kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17 juta Pak, anggarannya lebih kecil tetapi sasarannya menjadi jauh lebih banyak. Mengapa bisa demikian untuk Kementerian Agama, mengapa tidak kemudian menjadi bagian lebih penting kalau kita bicara tentang masalah radikalisme mungkin salah satu diantarannya adalah karena mereka tidak mendapatkan akses dengan baik karena tidak mendapatkan advokasi yang maksimal. Berikutnya misalnya tentang tadi program Indonesia pintar Pak, ini dalam temuan dari … hasil temuan BPK semester I tahun 2019 ternyata didapatkan ada anggaran 365 miliar rupiah yang belum tersalurkan, padahal ini anggaran yang pastilah diperlukan oleh para pelajar Islam, para pelajar di

- 62 -

bawah Kementerian Agama, tetapi kenapa ini belum bisa tersalurkan Pak, ada apa kendalanya supaya kemudian masalah ini bisa dimaksimalkan supaya kemudian bisa memenuhi sasarannya. Tadi juga disebutkan tentang …. Kementerian Agama sudah mengambil alih yang terkait dengan jaminan sertifikat halal dari MUI dan seterusnya. Tetapi yang kami tanyakan, dalam posisi baru kemudian menstinya akan melakukan kegiatan-kegiatan sangat banyak sosialisasi dan lain sebaginya justru anggarannya turun drastis Pak. Dari 190 miliar tahun 2019 menjadi hanya 40 miliar pada tahun 2020, bagaimana bisa mengingatkan dikerjakan dan diselenggarakan. Apa lagi ada ke khawatiran kalau menghambat Investasi karena harusnya ini tidak menghambat investasi karena di negara-negara seperti Thailand dan Jepang saja bahkan mereka amat sangat saja mementingkan tentang adanya produk-produk yang halal ini. Sebelum yang terakhir tentang nasib dari pada Universitas Islam Internasional. Pak JK ketika beliau meletakan batu pertama “pembangunan Universitas Islam Internasional” tahun 2018 beliau mentargetkan agar tahun 2020 bahkan sudah bisa dipergunakan, 2020 tinggal satu tahun lagi bagaimana ini, apa masalahnya? Dan terakhir dari yang paling terakhir. Baru saja kita membaca satu survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga salah satu diantaranya adalan dari CNN yang disitu bisa kita dapatkan bahwa malah yang kaitannya dengan kehidupan beragama itu menghadirkan beragam hal yang membuat masyarakat menjadi, indeksnya malah takutnya menjadi semakin tertinggal, saya bacakan ya Pak :

“ Survey dari CNN Indonesia, ketakutan menyampaikan pendapat tahun 2014 presentasenya 24 persen saja, tetapi 2019 naik menjadi 43 persen. Ketakutan ditangkap oleh aparat tahun 2014 ketakutannya adalah 14 persen, tahun 2019 naik menjadi 38 persen. Ketakutan tentang ketidakbebasan beragama 2014 hanya 10 persen, 2019 naik menjadi 21 persen Pak. Ketakutan berorganisasi tahun 2014 adalah 17 persen, 2019 menjadi 13 persen”.

Tentu kalau kita berbicara tentang radikalisme dan atau pun terorisme dan lain sebagainya angka-angka yang layak untuk kemudian dicermati secara serius supaya kemudian justru yang terjadi itu malah di masyarakat, malah hal yang berbeda dengan yang dibayangkan. Karena saya dari Dapil luar negeri Pak, saya Dapil Jakarta Selatan, lebih banyak luar negeri, ada aspirasi karena sejak kemarin saya membuka di twitter untuk warga memberikan aspirasinya diantaranya tadi saya sampaikan aspirasi dari warga, ada lebih dari pada 95.000 yang kemudian engage dengan twitter yang saya sampaikan kemarin. Salah satu diantara masukan adalah dari pemilih luar negeri Pak, khususnya dari Malaysia, ini sudah saya usulkan yaitu pentingnya adanya atase agama di keduataan-kedutaan kita dimana disitu banyak warga Indonesianya. Beberapa negara yang bersama dengan Indonesia mereka memiliki atase agama, Malaysia punya atase agama di Indonesia, Suadi mempunyai atase agama di Indonesia, tetapi Indonesia tidak punya atase agama, tidak di Saudi, tidak di Malaysia, tidak di Hongkong, tidak ditempat-tempat dimana orang Indonesia sangat banyak disana karena mereka memerlukan beragam hal yang terkait misalnya masalah pernikahan

- 63 -

Pak. Memang ada upaya untuk menyelesaikan tetapi bukan melalui satu lembaga resmi yang adalah lembaga resmi yang merupakan struktur dari Kementerian Agama yang bernama atase agama. …. Sebagai mana negaranya membuat atase agama di Indonesia, mengapa Indonesia tidak membuat atase agama di keduataan-keduataan kita dimana disitu banyak orang Indonesianya karena mereka memerlukan keberdaan dari pada atase agama ini. Pak Menteri terima kasih, dan akhirnya burung cendrawasih hinggap di kayu, terima kasih, thank you Pak. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Muhammad Hidayat Nur Wahid. Pak Menteri, Pak Wamen kita skors dulu Pak karena banyak urusan pribadi yang tidak bisa diwakilkan nih Pak, walaupun kita Dewan Perwakilan Rakyat …. . Kita skors sampai jam 13.40 Tiga puluh menit cukup ya? Cukup Pak Menteri? Nanti setelah masuk kita melanjutkan beberapa penanya ada 10 penanya lagi. Ada Pak Achmad sama Pak Nurhadi, ya mari kita tutup dan kita saya skors rapat ini selama 30 menit. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT SKORS PUKUL : 13.10 WIB)

Baik Bapak – Ibu kita mulai lagi rapat kerja ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim skors saya cabut.

(RAPAT DIBUKA PUKUL : 14.04 WIB) Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Para Anggota Komisi VIII dan para Pimpinan, Kita masih melanjutkan daftar penanya dari Anggota yang terhormat sebagaimana kami sampaikan sebelum skors waktu tadi, untuk kesempatan yang pertama ini kami persilahkan Pak Achmad bersiap-siap Bapak Nurhadi. Persilahkan Pak Achmad dari Fraksi Demokrat.

- 64 -

F-PD (DRS. H. ACHMAD, M.Si.) : Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi VIII yang kami hormati, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I dan Eselon II. Terima kasih untuk memberikan semangat kepada Pak Menteri tadi mungkin sesi pertama tadi sudah rumit ya Pak, dengan beban macam-macam. Saya beri pantun semangat Bapak :

Rumpun ubi

Berdaun lebat

Bapak Fahrurozi

Memang orang hebat

Kenapa demikian tiga puluh empat Menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi minggu-minggu pertama sampai hari ini, Pak Fahrurozi paling top Pak, paling terkenal. Terlepas pro-kontra tentang … tetapi Bapak sudah memcahkan rekor Muri Pak. Seluruh bangsa Indonesia kenal siapa Pak Fahrurozi, itu dulu Pak hebat bapak dulu, soal kerja soal nanti. Yang penting TOP dulu Pak. Kami mulai Pak. Pertama kami mulai dengan Isu, isu terkait dengan cadar, radikal, intoleransi sebetulnya kalau kita pahami itu sebetulnya itukan agama kita jelas La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kami menengok seolah-olah ini ditujukan kepada umat Islam ini, seperti yang kita saksikan kemarin di TV One, seluruh yang bicara narasumber TV One itu adalah kita yang beragama Islam, yang kita bahas diri kita. Kita tidak undang waktu itu bagaimana pakar-pakar non-muslim lainnya, bagaimana pandangan mereka terhadap radikali, intoleransi, dan seterusnya. Tetapi sesama kita yang berkecamuk di LSI itu Pak. Ini mungkin perlu kedepan ini, kalau ada hal-hal begini, agama kita ada enam diakui oleh negara ini. Jadi masalah radikal ini saya kira sudah banyak dibahas ini hanya sebagai masukan saja. Yang kedua, ke internal Bapak yaitu masalah Permen Nomor 68 Tahun 2015 dengan diperlakukannya secara otoriter, penetapan seorang Rektor di universitas, UIN, atau IAIN itu telah banyak menimbulkan konflik-konflik antara senat, antar para dosen dengan rector, karena berdasarkan informasi laporan yang kami terima itu rector seolah-olah otoriter, karena apa? karena di back-up oleh Menteri, di back-up oleh pusat. Karena sekarang ini dengan perlakuan Peraturan Menteri ini, itu banyak diabaikan oleh rector terhadap masukan-masukan terhadap …. Senat. Kalau dulu pemilihan itu 65 – 35, 35 kewenangan Menteri menetapkan, 65 itu kewenangan kepada Senat sekarang 100 persen Pak. Ini mungkin perlu kita kaji lebih dalam lagi kita

- 65 -

tinjau lagi sehingga beberapa rector yang diangkat terakhir ini, itu banyak complaint terjadi di internal perguruan tinggi sehingga dapat mengganggu kelancaran dari pada proses belajar dari pada, dan ada yang merasa Pak, berjasa salah satu organisasi lucunya kalau setiap kegiatan di perguruan tinggi itu setelah dilagukan Indonesia Raya harus dilaukan mars organisasi yang mendukungnya, di perguruan tinggi itu. Itu ada yang berlaku demikian. Ini mungkin perlu internal ini masalah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 ini Tentang Penganggkatan Rektor. Yang kedua Pak, masalah birokrasi kepegawaian. Kami mendapat surat dari para dosen yang mereka mengurus pangkatnya itu harusnya dua tahun, dua tahun selesai atau tiga tahun, ada sampai enam tahun Pak. Kita tahu Pak bahwa dosen kita di UIN itu juga ujung dakwah, jadi mereka disamping mengajar secara akademik, mereka juga pendakwah di tengah masyarakat kita ada sampai enam tahun gitu Pak. Maksud kita adalah sistem yang sudah ada, yang sudah baik di Kementerian itu mungkin itu sistem itu di optimalkan sehingga tidak harus mereka face to face datang ke Kementerian kan sekarang sudah ada internet. Kadang-kadang seorang dosen sudah IV/a IV/b itu mengurus berkasnya dari A – Z, berulang-ulang itu terjadi Pak. Perlu birokrasi di Kemenag itu mungkin perlu kita benahi karena ini hampir kami dapat komunikasi dengan perguruan tinggi se-Indonesia ini hampir menyampaikan keluhan tersebut, sehingga kita harapkan dengan kehadiran Bapak mudah-mudahan bawa penyegaran terhadap birokrasi di Kementerian Agama ini. Itu kira-kira yang pertama kami sampaikan kepada Bapak. …. Ini pengalaman kami selama ini masalah kegagalan agama, masalah kekerasan segala macam, ini banyak ditujukan ke … Kementerian Agama, padahal ini seluruh putra-putri generasi anak-anak kita inikan tanggung jawab kita. Kami punya pengalaman Pak di Kabupaten Rokan Hulu, saya kebetulan 10 tahun menjadi Bupati sana. Untuk mengantisipasi kenakalan anak kita ini supaya jangan miras, narkoba dan seterusnya, kami dulu kerja sama Pak dulu kewenangan Bupati itu SMP – SMA, kami waktu itu bekerjasama dengan Kementerian Kemenag Bapak yang di kabupaten, itu diberi lima bidang studi di pelajaran untuk anak SMP dan SMA. Pertama yaitu tauhid, ahlak, fiqih, Al-Quran, tafsir, sejarah islam, dan Bahasa arab. Jadi tauhid ahlak ini dasar Pak kemudian fiqih, kemudian tafsir Al-Quran, Bahasa arab dan sejarah Islam, ini lima studi ini kita berikan Pak, setelah kita adakan riset anak-anak yang SMP-SMA yang kita beri lima studi ini dengan SMA, SMK, SMP yang tidak menerima pelajaran ini, itu sangat jauh berbeda karakternya jauh Pak. Karena apa? karena sekarang ini Pendidikan agama kita di SMA-SMP itu sedikit sekali bahkan mau dihapuskan sedangkan mereka diluar itu tidak mendapatkan Pendidikan tetapi kalau anak-anak kita wajib belajar agama ini selama 12 tahun dijejal, dicekoki 12 tahun, insayallah kalau perguruan tinggi ini aman. Ini salah satu sistem/metode kita buat nanti untuk mencegah radikal ini, karena anak SMP-SMA itu masa-masa pubernya. Masa yang secara psikologis itu pasti dipengaruhi cepat masuk ke akal tetapi dengan agama ini Pak Insya Allah dan itu kami masih berlaku kurikulumnya sudah siap, tim

- 66 -

pakarnya saya punya Pak. Jadi maksudnya tentu tidak hanya Kementerian Agama, tentu terlibat dengan Dikbudnas. Ini salah satu solusi kita untuk mengantisipasi radikal kedepan ini, jadi kita tidak seperti memadam pemadam kebakaran dimana ada api langsung disana mobil pemadam, tidak seperti itu tetapi ini jangka panjang, ini berhasil kami berhasil. Saran kami kepada Pak Menteri karena literasi muda milenial kita itu jumblah terbesar 70 persen dari total penduduk kita. Jadi perlu disentuhkan dengan Pendidikan agama ini sehingga kita harapkan nanti salah satu terobosan Menteri Agama RI nanti ini, …. Masuk jadi anak-anak sana Pak mulai jam 2 – jam 5 sore belajar bidang studi sehingga tidak ada waktu mereka lagi untuk narkoba, untuk miras, untuk berkelahi dan segala macamnya, habis waktu mereka pada siang itu. Ini tentu terlibat dengan berbagai sektor dan Kementerian, tetapi kami harpkan leading sector-nya Kementerian Agama. Kami siap Pak, kurikulum sudah siap, tenaga sudah siap. Pada waktu itu Pak sebelum kami adakan ini, ini Fakultas Ushuluddin itu paling banyak 10 orang setiap tahun diterima, melamar kesana, tetapi begitu kita buka karena tauhid yang diajarkan ratusan orang melamar Fakultas Ushuluddin itu karena apa, selesai itu ada tempat dia mengajar. Jadi ini juga sekaligus membuka lapangan kerja, sekaligus juga menegakan tauhid anak-anak kita jadi double ini. Memang ini memerlukan dana besar tetapi ini. Yang kedua Pak, umat Islam ini kan tahu Pak Bahwa sholat berjamaah itu dua puluh tujuh derajat lebih baik, tetapi itukan … khatib di mimbar, tetapi kita tidak pernah membuat mianan mereka disana, bagaimana umat ini tertarik. Pengalaman kami disana itu membuat suatu semacam batu mal, jadi bagi warga masyarakat Islam yang ingin mendapatkan dana bantuan modal, apakah 10 juta, 15 juta, tanpa jaminan tanpa anggunan datanglah ke Masjid berjamaahlah bersama sehingga makmur Masjid. Jadi ada … kita buat, jadi maksud saya ini kalau 2020 sudah clear, mungkin 2021 perlu kita anggarkan kira-kira satu triliun, 1.000 masjid, satu masjid kita beri satu miliar sehingga umat-umat Islam punya potensi, yang punya … kerja dia diberi bantuan dengan catatan mau tidak sholat jamaah, shalat berjamaah terutama shalat subuh, magrib, isya. Kalau shoat ashar kan mereka tentu aktifitasnya, ini pasti jalan Pak, seribu satu Masjid satu tahun selama Bapak periode, 5.000 Masjid luar biasa Bapak ekonomi umat akan berkembang. Ini saya kaitkan dengan program Bapak ini yang kelima di halaman-26, pengembangan ekonomi dan sumberdaya keamanan dan fokus kegiatan, pemberdayaan dana sosial keagamaan, pengembangan ekonomi umat ini jelas baitumalnya Pak, tanpa bunga tetapi bagi hasil. KETUA RAPAT : Di persingkat Pak bisa? F-PD (DRS. H. ACHMAD, M.Si.) : Iya. Itu contohnya, jadi itu Pak sebagai ..

- 67 -

Kemudian Pak ini usulan dari Dapil, pertama Embarkasi Haji Pekanbaru ini sekarang sementara dulu kami usulkan supaya definitif karena ini masih menumpang ke Batam. Jadi kami mohon nanti dari Dirjen Haji mungkin ini paling tidak 2021 sudah bisa. Kalau masalah infrastruktur nya Pemprov sudah siap itu Pak. Kemudian Pak, ini kami usulkan juga Fakultas Kedokteran untuk UIN Suska Pekanbaru, mahasiswanya 30.000 lebih Pak kalau ada kedokteran lebih Pak, jadi kami usulkan disini pada kesempatan ini sehingga dapat … Terakhir Pak, kami tidak membaca secara detail anggaran ini tetapi idealnya untuk beroperasinya Bapak lima tahun kedepan, kami menyarankan perimbangan antara … dengan pembangunan idealnya adalah 40 rutin, 60 pembangunan baru prestasi Bapak Nampak disana nanti. Sekarang ini terbalik Pak, 51 pembangunan 49 rutin, idealnya 40 rutinnya, 60 untuk prestasi kerja. Sehingga nanti prestasi dari Kemenag ini Nampak dari penganggaran untuk biaya pembangunan lebih besar dari pada biaya rutinnya. Kami kira demikian Pak dengan catatan himbauan kami melalui Kementerian Agama ini,

Kalau kita suka berjalan

Jangan lupa pakai sepatu

Kalau ingin hidup aman dan tentram

Jangan lupa sering ke majelis ilmu

Kami kira demikian Pak, terima kasih tanpa maksud mengajar dan seterusnya kami terima kasih apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa memperbaiki umat kita kedepan …. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Achmad. Tanpa mengurangi para Anggota yang terhormat yang belum bertanya kami himbau sekali lagi waktu tolong kita perhatikan karena tentu Pak Menteri sangat kita nantikan untuk memberikan jawaban kepada kita semua. Sekarang sudah setengah tiga. Yang mau nanya masih 10 orang dan saya pasti akan memberikan kesempatan semuanya, itu hak Anggota. Kami lanjutkan ke Pak Nurhadi, siap-siap Pak Iip.

- 68 -

F-PD (NURHADI, S.Pd.) : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya banggakan serta Pak Menteri dan jajarannya. Langsung saja karena masih banyak penanya yang lain dari Anggota yang terhormat. Dua pertanyaan dari saya Pak Menteri. Yang pertama, saya menyoroti terkait visi dari yang disampaikan Pak Menteri merujuk dari visi dari Bapak Presiden yaitu yang nomor-4 terkait reformasi birokrasi, salah satunya adalah ASN yang bersih dari korupsi. Saya melihat dari salah satu situs berita Bapak Menteri juga mencanangkan tiga poin penting dalam memberantas korupsi di Kementerian Agama yaitu, (1) tutup semua peluang terjadinya korupsi; kemudian (2) Bapak juga melakukan program buka kehadiran whistle blower dan (3) adalah meninadak tegas pelanggar administrasi dan hukum. Pertanyaan saya Bapak pada catatan ICW (Indonesia Corruption Watch) pada Februari 2019 menempatkan Kementerian Agama sebagai Kementerian yang paling korup, yang paling banyak melibatkan ASN dalam tindakan korupsi, nomor-2 setelah Kementerian Perhubungan. Tercatat ada 14 PNS, pertanyaan saya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dan juga dipertegas oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, bagaimana status dari 14 PNS tersebut apakah sudah dilakukan pemberhentian secara tidak hormat, apakah sudah diblokir nomor rekeningnya. Yang kedua, ini pertanyaan dari Dapil kami, Dapil VI Jawa Timur banyak menanyakan tentang haji Pak Menteri yaitu terkait alhamdulillah kita mendapatkan 10.000 kuota tambahan haji, utamanya haji prioritas saya ingin menanyakan transparansi pembagian kuota haji 10.000 ini karena di Dapil kami masih ada beberapa yang menunaikan haji lebih dari satu kali tetapi bisa berangkat lagi. Bagaimana dengan haji prioritas terutama pada usia lanjut atau lansi yang mereka belum pernah sama sekali haji. Mohon bagaimana transparansi terkait pembagian dan pengawasannya. Demikian Pimpinan sebelum saya tutup kalau tadi Pak Achmad ada pantun izinkan saya sedikit pantun singkat saja Pimpinan,

Ingin sehat dan bugar Makan-makalah makananya yang bergizi,

Tambah fit tanpa penyaki Jangan lupa minum vitamin,

Kementerian Agama dibawah Pimpinan Pak Fahrurozi,

- 69 -

Insya Allah menjadi Kementerian yang terbaik dan rahmatan lil

alamin.

Celana cingkrang berangkat ngaji,

Berbaju cadar salah satu cara meningkatkan iman pada ilahi,

ASN Kementerian Agama, ayo jauhi dari segala tindakan korupsi

Karena bila macam-macam disikat habis oleh Bapak Fahrurozi.

Yu Painten tuku kasur,

Cukup semanten anggen kulo matur.

Akhiru kalam,

Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunya mantap Pak Nurhadi. Lanjut ke Pak Iip Miftahul, siap-siap Ibu Nur Azizah. F-PKB (H. IIP MIFTAHUL CHOIRI, S.Pd.I.): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pimpinan Komisi, Yang terhormat Bapak Menteri dan jajaran Eselon I Pertama terkait pernyataan kontroversi, kemarin ini memang menjadi hal yang sedikit viral seperti itu. Tetapi kami juga memahami sebenarnya bahwa itu mungkin bagian strategi dari Pak Menteri karena beliau ini sang Jenderal Pak, jadi kita harus ini, ini bagian dari strategi tetapi yang pasti kita perlu sebuah design besar untuk kita branding bersama bahwa pada masyarakat tentang Pendidikan agama dan nasionalis jangan sampai bahwa karena memang agama kita ini rahmatan lil alamin menjadi terdistorsi karena memang statement yang kurang berpihak kepada Menteri Agama RI kita. Selanjutnya mungkin kami menyarankan juga kepada Pak Menteri agar berdiskusi mendalam dengan para ahli di pakar di bidang tersebut karena ini terkait masalah menegakan konstitusi yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia apapun agama maupun keyakinannya sebagai bagian Pendidikan berasama umat dan bangsa. Selanjutnya terkait masalah CPNS Pak, ini rekrutmen PNS di Kementerian Agama kalau di Dapil saya dari 345 guru honorer Madrasah itu

- 70 -

hanya 8 yang dibawa umur 35 tahun, delapan orang Pak bayangkan ini mereka sangat luar biasa berharap sekali ada perhatian dari pada Pemerintah dan itu mohon tolong diperhatikan. Perjuangannya pengabdiannya memang luar biasa, puluhan tahun Pak. jadi saya harapkan untuk Kementerian Agama lebih kepada pengangkatan keapada pengabdian karena luar biasa Pak, disana di Lebak, Pandeglang itu sudah ada yang hampir pengabdiannya 45 sampai 30 tahun mereka mengabdi di madrasah tetapi belum ada kejelasan terkait masalah kinerja mereka. Yang terakhir mohon izin ini terkait masalah Embarkasi Haji di Banten karena kalau kita lihat di Banten kami jamaah Haji itu harus ke Jakarta Timur, di Pondok Gede, sedangkan bandaranya ada di Tangerang, di Provinsi Banten kelewat akhirnya kami ini jadi tadi Pak, dari Lebak, dari Serang, saja ke Pondok Gede itu hampir membutuhkan waktu 4 Jam, setelah dari Pondok Gede balik lagi kita ke Banten lagi ini mohon solusi lah. Jangan sampai mereka akhirnya kan apalagi kalau dari Lebak, karena disini Lebak itu berbatasan dengan Sukabumi, Sukabumi apalagi Pandeglang itu berbatasan dengan laut australi Pak, jadi sudah berbatasan luar negeri Pak. Jadi samudera indoesia, jadi mereka harus ada ini, makanya mohon dipikirkan dan alhamdulillah kalau kemarin sempat dengan Ketua Komisi kita berbicara ngobrol-ngobrol dengan Pak Gubernur sudah ada lahan sebetulnya yang disiapkan Pemerintah Provinsi Banten. Mohon izin mungkin hanya itu dari saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Menteri sekarang ini Indonesia akan awesome. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu Hajah Nur Azizah Tamhid dari PKS. F-PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.) : Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan Anggota DPR RI dan Bapak Menag dan seluruh Anggotanya, Mudah-mudahan Komisi VIII dan Kemenag semunya dalam hal ini akan membawa masyarakat Indonesia menuju surga Allah Subhana Wa Ta’alla sebagaimana Allah menjanjikan dalam surat Az-zumar ayat 73 :

- 71 -

“Wa sīqallażīnattaqau rabbahum ilal-jannati zumarā, ḥattā iżā jā`ụhā wa futiḥat abwābuhā wa qāla lahum khazanatuhā salāmun 'alaikum ṭibtum fadkhulụhā khālidīn”

Disini saya Nur Azizah Tamhid, Dapil Depok, Bekasi, tidak banyak masukan. Yang pertama, menyampaikan kondisi Depok ini masyarakat Depok yang disana seperti yang disampaikan oleh dari Indramayu, tingginya perceraian kemudian juga semakin maraknya LGBT oleh karena itu kami memohon kepada Bapak Menteri bagaimana memberdayakan penyuluh agama yang lebih professional dan lebih memumpuni yang mungkin perlu pembakal-pembakalan yang lebih komperhensif. Kemudian yang kedua, terkait Pendidikan negeri yang selama ini adalah mulai itidaiyah, tsanawiyah, Aliyah kemudian perguruan tinggi ingin mempertanyakan apakah ada raudhatul adfal yang negeri kalau ada tentu menjadi percontohan mudah-mudahan di Depok ada. Termasuk di Depok ini belum ada Madrasah Aliyah negeri Pak Menteri, jadi anak-anak ini kalau mau Madrasah Aliyah Negeri, ke DKI, ke Pamulang, dan seterusnya sehingga ini mohon dengan sangat, apakah anggaran tahun 2020 kalau sudah di ketuk mungkin ya berikutnya mohon di dirikan Madrasah Aliyah Negeri di Depok. Selanjutnya terkait anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mohon mendapat perhatian di Depok dan mungkin di daerah-daearah lain untuk terkait pendidikan agamanya. Ini saja yang perlu saya sampaikan terima kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Nur Azizah. Selanjutnya Pak Kiai Haji Bukhori Yusuf, siap-siap Pak Hasani. F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Selamat siang, Salam sejahterah bagi kita semuanya, Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan jajaran Pimpinan serta Anggota, Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Jenderal Fahrurozi selaku Menteri Agama RI dan Wakil walaupun beliau sudah tidak ada di tempat, seluruh jajaran Eselon I dan semua yang ada disini saya hormati. Pak Menteri saya ingin menyampaikan beberapa hal, pertama tentu saya menyampaikan salam kemabali selamat kembali atas tugas barunya.

- 72 -

Dari PKS tetap memandang ini merupakan satu positif, ya mudah-mudahan posisi yang baik ini betul-betul dimanfaatkan sebagai sarana untuk beribadah dan amal ma'ruf nahi munkar. Pak Menteri, pertama saya ingin mencermati terhadap penyerapan APBN yang khususnya terkait dengan masalah pendidikan saya agak miris juga meskipun kemudian kita berterima kasih sejak 2016 – sekarang ini kan anggaran Kementerian Agama termasuk anggaran yang selalu naik, dan termasuk 2020 ini juga mengalami kenaikan sehingga menjadi 65,2 triliun, ini kita bersyukur. Tetapi di sisi lain kalau kita cermati sebenarnya dua mata anggaran yang besar ini memang dominasinya ada di dalam, digunakan untuk fungsi agama dan kemudian fungsi pendidikan, yang masing-masing mencapai 81,96 persen kemudian di fungsi pendidikan mencapai 77 persen. Artinya bahwa serapan untuk fungsi agama lebih tinggi dari pada kemudian fungsi pendidikan, cuman kemudian menariknya adalah kalau fungsi agama serapannya lebih tinggi tetapi kemudian kenapa di Kementerian Agama yang akan menjadi concern utama itu adalah pemberantasan radikalisme? Pertanyaan berikutnya akankah ini merupakan kegagalan Kementerian Agama? saya tidak punya dugaan sedikit pun bahwa ini kegagalan Kementerian Agama tetapi ini merupakan kegagapan cara membaca terhadap situasi bangsa. Inilah saya kira Menteri Agama RI selama ini yang kemudian telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam rangka untuk membimbing menumbuh suburkan terhadap prilaku beragama bangsa ini mestinya yang lebih diuri-huri begitu. Jadi saya fikir menjadi agak anekdot atau terjadi satu kontradiksi jadi anggarannya begitu besar penyerapannya di fungsi keagamaan tetapi justru kemudian fokus kedepan justru “pemberantasan radikalisme” dan saya yakin selama ini Kementerian Agama tidak mengajarkan putra-putrinya dalam fungsi pendidikan diarah radikalisme. Jadi saya fikir ini bukan persoalan itu tetapi berarti bisa jadi adalah merupakan suatu dari luar yang kemudian mau dijadikan upaya untuk juga semakin menstabilkan didalam konteks Kementerian Agama. Ini saya kira perlu dicermati lebih jauh. Yang kedua, terkait dengan masalah fungsi pendidikan ini juga fungsi pendidikan ini kalau kita melihat sukses dan tidak sukses tidaknya tentu ada ukurannya, serkurang-kurangnya diukur dari dua sisi. Dari angka partisipasi kotor dan kemudian angka partisipasi murni. Kalau kita melihat Pak Menteri ini di RPJMN 2015 – 2019 itu masih ada anak-anak yang usia 7 – 15 tahun, ini wajib belajar ini ada 2,12 persen yang belum sekolah, Madrasah ini khususnya bukan nasional. lalu kemudian yang usia 13 – 15 tahun itu masih ada 10,48 persen, dan bahkan kemudian kalo APK untuk pendidikan tinggi itu cuman 33 persen. Pertanyaannya anggaran sedemikian besar untuk pendidikan ini kemana? Kemudian yang kedua, tentang kualitas yang menjadi sangat prihatin lagi tentang kualitas di Madrasah khususnya guru Madrasah. Saya lihat kualitas guru Madrasah ini yang memprihatinkan itu adalah sampai sekarang ini mayoritas di 50, setelah lima tahun berlalu itu dengan anggaran yang begitu besar masih kemudian sebagian besar guru Madrasah itu sebagian

- 73 -

besar lulusan SMA atau setara lulusan D-I/D-III dan masih jarang yang kemudian S-1. Saya fikir ini juga perlu difikirkan lebih jauh, ini persoalan strategis ini ya, startegis ini yang kemudian menjadi concern dari pada Kementerian khususnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, bagian kedua adalah kaitan tadi sudah di endorse oleh pembicara terdahulu dan saya juga mensepakati beberapa pembicara sebelumnya kalau kita melihat misalnya pentingnya penyuluh agama ini, penyuluh agama Islam ini memang dalam rangka juga untuk selain kemudian membangun terhadap sikap keberagamaan ya memang untuk menumbuh suburkan kehidupan beragama. Pengalaman saya di Komisi III tahun 2009 – 2014 selama 5 tahun kami kunjung ke Pengadilan Tinggi Agama itu kasus yang ditangani, 80 persen kasus ditangani itu adalah kasus peceraian dan dari 80 persen perceraian itu 90 persen besarnya itu adalah gugat cerai, itu artinya apa? Disharmoni terjadi didalam keluarga. Jadi bukan persoalan masalah radikalisme, wama adraka ma radikalisme sebenarnya tetapi ini disharmoni di dalam keluarga. Salah satu sebab yang menjadi sangat menarik atau sangat jadi perhatian adalah persoalan masalah ekonomi. Jadi lagi-lagi kaadal faqru an yakuuna kufro, jadi bahwa kefakiran itu bisa berdampak multi dimensi termasuk dampak kepada suami, dampak kepada keluarga dan anak, termasuk dampak kepada Tuhannya dan Allah begitu, ini karena kefakiran. Jadi persoalan yang sampai sekarang masih … apa lagi kemudian didorongnya adanya satu pembangunan yang berbasis kepada kesetaraan gender, ini salah kaprah. Bangsa Indonesia ini sejak sebelum merdeka sampai sekarang tidak pernah adanya disharmoni dengan gender. Karena gender ini adalah eksport dari luar, ini bukan mahluk kita tetapi kemudian serta merta kemudian dimasukan. Jadi sejak dulu yang namanya hubungan suami-istri harmoni dan bagian pekerjaan, coba dari sejak dahulu itu yang namanya di Jawa istri dengan suami bekerja bersama-sama tidak pernah ada kemudian terjadi yang macam-macam dan pembagian harta itu dia terjadi gono-gini bahkan kemudian menjadi kompilasi dalam hukum Islam. Ini menujukan betapa sesungguhnya harmoni antara suami-istri ini yang sudah harmonis jangan kemudian bias harmoni. Karena itu saya memandang penting misalnya kalau melihat jumlah desa itu berdasarkan Permendagri 56/2015 itu ada 83.184 desa dan itu 74.754 desa sementara 8.430 adalah kelurahan sementara Bapak cuman punya 50 ribu penyuluh agama, ini masih minus 33.184. Pertanyaan saya roadmap di Kementerian Agama untuk menangani persoalan kehidupan, keberagamaan di masyarakat yang strategis ini seperti apa? ini roadmap kemudian mencapai sampai 33 ribu. Karena saya kira jika tidak ada roadmap-nya nanti akan menjadi masalah. Yang kedua, masalah dalam konteks ini ya memang masalah honor juga penting saya kira, meskipun kemudian tadi disinggung bahwa ya honor satu juta, satu bulan memang itu jadi tidak apa-apa tetapi saya kira kalau penyuluh agama itu di arahkan dengan baik mereka akan bekerja dengan bagus. Yang ketiga dan yang terakhir ini Pak Menteri. Oleh karena itu, saya juga agak sedikit risau ini kalau kita melihat ini Pak tahun 2001, 2005 juga terjadi juga kasus korupsi di Kementerian Agama yang melibatkan

- 74 -

Menterinya, 2012 juga terjadi korupai yang melibatkan Menterinya, 2014, 2016 juga merupakan ada kasus korupsi yang melibatkan Menterinya, 2019 juga ada gonjang ganjing terkait korupsi yang ada disekitar Kementerian Agama. tetapi dari 12 program Bapak prioritas ini tidak ada satupun program yang kemudian memprioritaskan pemberantasan korupsi. Saya kira ini menjadi sesautu kenapa kemudian justru kepada radikalisme yang merupakan terminologi yang terbuka, terminologi yang kemudian bisa diterjemahkan ditafsirkan setiap orang apalagi penguasa. Terminologi radikalisme kita belum temukan baik kemudian di KHUPidana maupun di Undang-Undang yang lain. Kalau setiap Menteri menerjemahkan radikalisme setiap Anggota menterjemahkan radikalisme maka ini akan menjadi bahaya, ini merupakan satu cara untuk memecah belah bangsa. Jadi saya melihat korupsi ini justru jauh lebih penting menjadi concern di Kementerian Agama, ketimbang dalam konteks mengangkat berbagai macam persoalan yang menjadi tidak penting sebab dengan kita meletakan terminology, meletakan hal-hal yang kemudian tidak ada ukurannya ini, ini sangat akan bisa menyinggung pihak-pihak yang lain. Saya tidak mau menginginkan kembali menyinggung terkait dengan masalah sholat tanpa shalawat, khutbah tanpa shalawat, tidak ingin menyinggung terkait masalah cadar, celana cingkrang tidak itu, karena itu saya kira bagi saya satu persoalan yang cemen Pak. Tetapi kemudian ini menjadi persoalan yang mendasar ini loh, persoalan yang diperlukan bangsa kita saat ini adalah menuju kepada Indonesai yang kuat, Indonesia emas di 2045, dan sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi untuk periode ke-2 ini adalah concern kepada sumber daya manusia. Maka pemberantasan korupsi harus menjadi program utama untuk Kementerian Agama, jika tidak bisa memasukan di dalam satu diantara dua belas maka dia harus menjadi program yang ke-13 dari Kementerian Agama. Saya kira itu Pak Menteri yang bisa kami sampaikan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan akhirnya saya juga ingin menutup pantun sebagaimana teman-teman yang lain.

Burung angsa pandai berenang, Di air beriak dan air yang teduh, Kalau bangsa memang sudah aman, Tidak usahlah bikin gaduh.

Wallahumafiq illa aqumitoriq, Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Nanti kita buat lomba pantun nanti ya, Komisi VIII, nanti Pak Menteria peniliainya. Lanjut Pak Hasan, nanti siap-siap Ibu Lisda.

- 75 -

F-DEMOKRAT (H. HASANI BIN ZUBER, S.IP.): Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri, Yang terhormat Pimpinan. Ada pertanyaan saya terkait masalah wacana radikalisme ataupun wacana terkait masalah penampilan, penampilan seseorang yang diakitkan dengan radikalisme. Jadi begini saya sebetulnya terkait masalah penampilan ataupun wacana cadar, cingkrang dan lain sebagainya itu saya kira perdebatan yang tidak produktif saya kira. Banyak persoalan bangsa yang perlu kita prioritaskan karena apa, yang paling diprioritaskan saya kira kemerosotan moralitas bangsa kita, masyarakat kita. Ada pergeseran nilai-nilai ini yang saya kira perlu di angkat, dari pada mengurus tentang cingkrang, cadar, dan lain sebagainya karena itu urusan private. Saya baca pada halaman 27 terdapat bahasan terkait masalah kegiatan prioritas rencana kerja Pemerintah, Kementerian Agama tahun 2020, halaman 27, diantaranya peningkatan kualitas kehidupan Bergama dengan fokus kegiatan :

a. Peningkatan pelayanan keagamaan, b. Peningkatan bimbingan perkawinan dan keluarga, c. Peningkatan kualitas penyelenggara haji dan umrah, dan

seterusnya.

Pertanyaan saya sebetulnya sudahkah Kementerian Agama punya gambaran peningkatan yang baik, yang bagus dan betul-betul bisa dirasakan jamaah dalam pelayanan nantinya. Karena setiap tahun, setiap tahun pasti Pemerintah menyatakan peningkatan pelayanan dan seterusnya. Namun faktanya, karena kebetulan saya punya biro haji dan umrah, faktanya ini sebagian besar jamaah haji masih saja mengeluh soal pelayanan Pak Menteri, soal pelayanan. Kira-kira gambaran peningkatan pelayanan seperti apa yang dilakukan Pemerintah terkait tersebut?

Selanjutnya pada point 5 huruf (c) tertulis sebagai berikut, pengelolaan

dana haji secara professional, transparan, dan akuntabel. Satu harapan saya sebetulnya ini sekedar usulan dan mungkin jutaan dari jamaah haji, sangat ingin segera artinya kedepan tidak ada lagi, kabar berita soal penggunaan sebagian dana setoran haji untuk infrastruktur dan lain-lainnya. Ini masih menjadi pertanyaan di masyarakat.

Yang terakhir, Pak Menteri menyampaikan aspirasi dari konsituen yang

ada di Pulau Madura, terkait masalah penyuluh agama tadi yang dijelaskan oleh Kiai Bukhori, ini saya mendapatkan beberapa banyak WA pertanyaan saya hanya ingin mengkonfirmasi terkait benarkah honor dari penyuluh sampai saat ini belum turun? Ini saya sampaikan karena banyak para penyuluh agama di pelosok-pelosok di desa di Madura, mungkin di luar

- 76 -

Madura juga terjadi menyampaikan kepada saya bahwa fakta di lapangan sudah beberapa bulan honor penyuluh belum keluar. Melalui Raker ini saya sampaiakan tolong kepada Bapak Menteri beserta jajarannya untuk serius memperhatikan hal tersebut.

Mungkin itu saja dari saya, saya tidak memiliki pantun, namun saya

bisa menyampaikan jazakumullah khairan katsiran selamat bekerja Bapak Menteri beserta jajarannya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan kelancaran dan amanah bisa menjalankan amanah dengan baik.

Mator sakalangkong dari Pulau Madura, Partai Demokrat.

Wallahumafiq illa aqumitoriq, Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasih Pak Hasan. Lanjut Bu Lisda siap-siap Pak Zainul Arifin. F-PNASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr.): Terima kasih Pimpinan dan Pak Menteri. Pertama, untuk tanggapan dan juga mungkin saya pertanyakan walaupun sudah juga disampaikan oleh teman-teman yang lain. Pertama mengenai radicalism, saya pribadi tidak setuju bahwa cadar atau celana cingkrang ini dihubungkan dengan radikalisme walaupun satu sisi saya juga memaklumi kalau ada orang yang akhirnya menganggap seperti itu karena apa? karena memang ada oknum yang akhirnya merusak keseluruhan dan saya mungkin cerita sedikit saya pernah di undang dari satu komunitas keagamaan dan disitu saya diundang sebagai tokoh perempuan minang waktu itu dan ternyata dari paparan mereka sangat bagus tentang bendera rasullah, tentang kebaikan-kebaikan tetapi ternyata pulang dari sana kami dibekali dengan buletin-buletin atau selebaran-selebaran yang memang mengajak untuk membenci orang lain atau agama lain, sehingga waktu itu saya kumpulkan kembali ibu-ibu itu, saya cuci kembali otaknya maksud saya kalau dengan ajaran seperti ini bukan ajaran Islam, pasti ada yang tidak beres. Jadi mungkin Alhamdulillah sekitar setahun dari situ, dibubarkan itu oleh Pemerintah dan tentu kedepan, pengawasan terhadap komunitas-komunitas ini saya rasa yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk penyuluh agama tadi ada juga yang sudah membahas tentang ini, tentu kita perlu dukungan anggaran atau fasilitas kepada saudara-saudara kita sabagai penyuluh agama karena memang mereka adalah ujung tombaknya dari pergerakan yang sebenarnya mereka harus punya Tupoksi yang jelas sampai ke bawah sehingga seharusnya mereka menjadi corong

- 77 -

dari program-program yang ada di Kementerian agama. Ini banyak sekali yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebenarnya kalau mereka memang di persenjatai dengan tenaga yang cukup dan lain-lain. Jangan sampai kalah dengan penyuluh hewan ya Pak. Kemudian dengan bimbingan pra-nikah, nah ini agak menarik juga karena Alhamdulillah untuk kedepan ini juga menjadi salah satu kegiatan prioritas untuk bimbingan pra-nikah ini, terus terang ini menjadi pertanyaan saya apakah ada korelasi antara bimbingan nikah ini dengan malah meningkatnya angka perceraian diseluruh Indonesia gitu ya, jadi setiap tahun malah semakin meningkat Pak Menteri. Jadi apanya yang salah gitu ya, Kemudian juga untuk di tempat kami ada kita punya kegiatan Dapil I Sumbar, itu kembali ke Surau atau ke Masjid dengan harapan bahwa Masjid di pakai selain untuk sarana ibadah juga di sini banyak kegiatan-kegiatan dari pemuda dan masyarakat di tempat beribadah tersebut sehingga mengurangi dari hal-hal yang tidak baik bagi anak-anak muda kita. Namun demikian kita lihat fasilitas dari rumah-rumah ibadah juga tidak memadai. Ada beberapa masjid yang Alhamdulillah mendapat bantuan mungkin dari Anggota Dewan baik itu di kabupaten maupun dari provinsi yang sudah di lengkapi lah sarana dan prasarana, kemudian ada AC-nya karena ke tempat kami adalah yang panas, yang pinggir pantai ternyata disitu jadi berkembang apa kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga kepemudaan di daerah tersebut. Kemudian untuk kedepan ini menyangkut fungsi agama dan fungsi pendidikan dari Kementerian Agama saya agak apa ya ingin menambahkan bahwa apa sih, kenapa sih orang belajar agama bisa mengaji bisa sholat lima waktu tetapi budi pekertinya akidahnya rasa-rasanya masih banyak yang sekarang ini kalau kita melihat ko anak-anak kita tidak sopan sih terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, tentu ini juga perlu mungkin ada apa ya kurikulum yang bisa ditambahkan jangan sampai kita memang betul menjalankan agama tetapi kenyataanya buang sampah aja kita tidak tahu dimana gitu ya, bagaimana bicara pada orang tua, pada Pimpinan juga kita banyak yang terlewatkan di situ. Kemudian untuk kuota haji, tadi Alhamdulillah sudah ada 10.000 kuota penambahan untuk kuota haji namun demikian tentu kita berharap ada komunikasi yang lebih lagi kepada khususnya kerajaan Arab Saudi ya Pak Menteri karena memang ngantrinya ini luar biasa, jadi tentu Indonesia harus betul-betul juga sama-sama kita perjuangkan supaya lebih banyak lagi kesempatan kepada saudara-saudara kita khususnya yang belum pernah menjalankan ibadah haji. Kemudian saya pernah memabaca juga untuk pengelolaan zakat dan wakaf, kalau disampaikan disana bahwa kalau memang betul dikelola dengan baik seharusnya Indonesia ini tidak ada lagi masyarakat “miskin” begitu. Jadi mungkin di sini perlu juga karena di tempat kami di kabupaten Pesisir Selatan begitu ada penambahan dari orang-orang yang langsung di potong 2,5 persen itu dari guru-guru yang setuju alhamdulillah akhirnya bisa banyak berapa ribu anak yang akhirnya bisa terbantu sekolahnya, karena ada kerelaan hati dari mereka untuk mau dipotong disana. Mungkin ini juga bisa kita tetapkan di seluruh Indonesia.

- 78 -

Mungkin demikian terima kasih. Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Selanjutnya Pak Haji Zainul Arifin, siap-siap terakhir dari Anggota Pak Saiful Rasyid. F-PGERINDRA (Drs. H. ZAINUL ARIFIN) : Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yang saya hormati dan banggakan Pimpinan Komisi yang hari ini, info yang saya dapat hari ulang tahun beliau. Mari kita membaca fatihah untuk beliau. Yang saya hormati Bapak MENTERI AGAMA RI Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, seluruh Anggota Komisi VIII yang Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhana Wa Ta’ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur semoga kita selalu dapat kesehatan yang baik dalam menghadapi tugas-tugas kita sampai lima tahun kedepan. Saya tidak banyak sudah terlalu banyak disampaikan tadi, jadi sudah habis bahan saya tetapi ada yang sedikit. Yang pertama, ingin saya sampaikan saran dan usul kepada Kementerian Agama mudah-mudahan ini sudah jalan tetapi saya ingatkan kembali bahwa jujur, ikhlas, yang diharapkan oleh agama khususnya agama Islam dan seluruh agama yang lain, ini hampir dilupakan. Oleh karena itu, saya memohon kepada kesempatan yang bahagia ini Menteri Agama RI dengan seluruh jajaran sampai ke daerah-daerah menyampaikan atau memprogramkan jujur, ikhlas adalah pasal utama dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Kemudian yang menarik saya, saya ini datang kesini dari Pulau Sumbawa Pak Menteri, tepatnya saya dari Bima. Jadi karena bentuk bantuan Departemen Agama kepada khususnya pondok pesantren ini keliatannya masih diangap main-main, kenapa saya bilang main-main? Ada Ponpes saya, Al-Ihwan, Ponpes gratis tidak bayar sama semuanya mulai dari pemondokan sampai semuanya tidak bayar. Tidak pernah dibantu seperak pun dari Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Agama. Jadi mohon, jadi ini perlu dilihat kembali supaya ke khawatiran para santri sampai saat ini memang masih … karena gurunya sudah tidak digaji sekarang. Saya sengaja

- 79 -

cerita dahulu ini, tidak digaji gratis, tidak digaji kenapa? Karena dulu saya punya perusahaan mutiara sudah kolaps tidak ada lagi untuk menggaji mereka dan saya tanya kepada mereka siapa yang mau mundur karena tidak ada gaji, tidak ada satupun yang mau mundur sampai hari ini sudah sekitar tujuh tahun. Artinya ini saya bilang saya kalau jadi Anggota DPR RI Insya Allah gaji saya, saya siapkan sebagian untuk kepentingan pondok pesantren Al-Ihwan, yang gratis ini. mudah-mudahan Kementerian Agama bisa melihat langsung kesana, itu yang kedua. Yang ketiga, bantuan pondok ini ditunggu betul tadi saya di telfon oleh para santri, bahwa kami sedang melaksanakan peringatan Maulid Nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bilang tunggu tanggal mainnya, saya bilang hanya itu saja. Kemudian di Bima itu 90 persen lebih kurang, orang Islam, tetapi yang sholat menurut penelitian saya sekian tahun hanya 25 persen, ini kenyataan. Karena saya kalau di Bima menerima tamu itu 50 – 100 orang setiap hari yang sholat, 25 persen itu saja, sholat yang lainnya tidak sholat lalu saya ajak masuk kedalam rumah, sholat semua sekarang kalau tidak sholat mulai hari ini tidak boleh datang ke rumah saya, kebetulan rumah saya itu di wiliyah pondok pesantren. Alhamdulillah mudah-mudahan ada saya masuk Komisi VIII ini, Insya Allah Bapak Menteri dan seluruh jajarannya bisa melihat, bila perlu diutuslah salah satu pejabat Kementerian agama untuk melihat kondisinya. Yang terakhir masalah haji. Saya didatangi oleh calon haji yang tua-tua dia bilang saya ini dua puluh tahun baru berangkat haji, kelihatannya tidak mungkin saya dua puluh ada umur lagi. Ya terus bagaimana saya bisa berbuat tetapi cobalah kita berdoa semoga Allah kasih jalan melalui Menteri Agama RI dan seluruh jajarannya. Insya Allah mudah-mudahan tetapi tidak bisa dipaksa, pergi haji tidak ada yang dipaksa, saya hanya beritahukan seperti itu mudah-mudahan Allah Subhana Wa Ta’ala memberi jalan yang terbaik buat calon jamaah haji yang sudah tua-tua, terutama. Demikian terima kasih, dari Haji Zainul Arifin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Saiful Rasyid. F-GERINDRA (Drs. H. SAIFUL RASYID, MM) : Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahterah bagi kita semua.

- 80 -

Yang saya hormati Ketua Komisi VIII beserta unsur Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi VIII. Yang Saya hormati Pak Menteri Agama RI dan Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran. Terima kasih, kesempatan yang diberikan sekalilagi dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Untuk pertama kali saya ikut di Komisi VIII ini, setelah membaca Tupoksi dari pada Kementerian Agama yang terdiri dari fungsi Agama dan fungsi pendidikan, khususnya fungsi agama yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan hal-hal terkait peningkatan kualitas kesalehan umat beragama. Pak Menteri pertama dulu saya ingin bertanya tentang anggaran sesuai topik pembicaraan kita pada hari ini karena tinggal satu bulan lagi akan selesai anggaran kita ini sementara menyisakan anggaran sekitar angka 13 triliun lebih apakah ini pada akhir tahun anggaran bisa diselesaikan. Saya berharap walaupun Pak Menteri mengganti di pertengahan tahun anggaran bahkan di penghujung tahun anggaran kiranya terbangun sebuah sistem kinerja di departemen Kementerian Agama ini, sehingga siapa pun Menterinya kita tidak akan menjadikan saldo anggaran apa bila konsekuen perencenaan kita, kita susun dengan cermat, itu saja Pak Menteri. Kemudian sekedar tambahan, yang menarik ada sumber dana yang berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dalam konsep ekonomi yang memasuki ini SBSN ini, disamping ada SBN, kira-kira Pak Menteri walaupun kembali kepada Negara apakah cukup return-nya kembali ke negara sebesar uang yang kita pakai ini, dua triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar. Karena kalau semua Kementerian dalam hitungan semua menggunakan SBSN ini mengembalikan itu baru benar tidak menjadi beban negara. Kemudian Pak Menteri, saya berharap ini hanya sebuah harapan bahwa peranan Kementerian Agama merupakan bisa leading sector dari berbagai aspek. Ada yang sebabkan oleh aspek resultan perbuatan Kementerian-Kementerian lain, katakanlah misalnya kalau asumsi ini benar. Kekerasan katakanlah radikali terjadi karena kemiskinan, maka itu bukan tugas awal Kementerian Agama, ada tugas Kementerian lain, apakah Kementerian Koperasi, apakah Kementerian Pertanian dan finising akhirnya berada pada Kementerian Agama. Dibalik itu semua banyak sekali Pak Menteri, saya salut sekali Pak Menteri bersedia sebagai Menteri Agama RI, karena terlalu banyak tugas yang dipikul oleh Kementerian Agama, antara lain pada era ini kemajuan ekonomi yang didalam label syariah itu laju perkembangannya sangat lamban, kalau Kementerian Agama bertindak sebagai leading sectore saya rasa jangan terpaku kepada dewan ekonomi syariah, Kementerian Agama berbicara lebih banyak disitu, apa lagi Pak Menteri, anak-anak kaum milenial sekarang sudah tidak asing lagi dengan sistem keuangan itu, ada yang namanya Dana, ada namaya Linkaja, macam-macam. Pertanyaanya kita tanya kenapa apakah ini memenuhi syarat-syarat syariah itu. Oleh karena itu, saya berharap Kementerian Agama bisa sebagai guidance siapapun millenial apa pun kalo ingin tahu diakan menjadikan patokan dari pada Kementerian

- 81 -

Agama membuat tindakan, langkah yang bersifat moderat karena bagaimana pun ada yang ekstrim, ada yang lemah, Kementerian Agama berada pada ditengah-tengah ini. Pak Menteri kiranya dari bermacam banyak fungsi badan-badan yang berkaitan dengan ekonomi kita kiranya berkenan lebih mengoptimalkan fungsi Litbang Kementerian Agama, untuk menelorkan hasil-hasil yang dapat menjawab tantangan sekarang ini. Banyak anak-anak muda sudah merjalela, mereka tidak sadar apakah sudah terpenuhi yang dikerjakan ini syariahnya atau tidak. KETUA RAPAT : Bisa di persingkat Pak? F-PGERINDRA (Drs. H. SAIFUL RASYID, MM) : Itu Pak Menteri dan terakhir saya kira umrah dan haji. Pak Menteri di kampung saya seorang ustad minggat, malu karena dia sebagai perpanjangan sebuah lembaga badan yang menyelenggarakan umrah, tahu-tahunya uangnya sudah disetor, umrahnya tidak terjadi, malu minggat dari kampung. Oleh karena itu mohon maaf Pak Menteri walaupun ini leading sectore-nya pada Kementerian Agama dalam rangka pemberian izin kepada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan umrah, kiranya interpendesi dengan Lembaga dan Kementerian pelru dibangun, karena bagaimana pun, karena menyangkut uang ada lembaga kita Otoritas Jasa Keuangan, marilah kita atur dengan kesepakatan memenuhi persyaratan-persyaratan keuangan itu. Yang intinya aman bagi orang yang akan melaksanakan umrah itu. Itulah Pak Menteri yang dapat kami sampaikan harapan kami kiranya mohon maaf apa bila tidak berkenan dan terima kasih Pimpinan atas kesempatan kami yang diberikan kepada kami. Kami sudahi dengan .. Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaiful Rasyid. Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Dari semua Anggota sudah Pak tetapi biasanya kesempatan terakhir saya persilahkan dari meja Pimpinan, silahkan Pak Moekhlas Sidik.

- 82 -

WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (LAKSDYA. TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA./F-P.GERINDRA) : Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Bapak Menteri dan Jajaran, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pendek-pendek Pak Meneteri, empat hal berdasarkan buku hijau yang saya baca, evaluasi program dan anggaran serta rencan program. Kami lihat beberapa hal yang memang ada ketimpangan-ketimpangan menurut pendapat saya yaitu contoh saja sampai hari ini atau 5 November, Bapak atau Kementerian Bapak baru bisa menyerap 49 triliun, sehingga sisa koma sekian seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Sementara di 2020 itu Bapak punya malah 65 triliun, saran kami adalah mohon Bapak lebih teliti lagi cara membagi atau kasarnya menghabiskan bahasa kita, menyerap. Yang kedua ditujuan sasaran Bapak … ada 8 poin, di buku ini. kemudian hampir semuanya bersumber di SDM Pak, kalau Bapak angak 1 – 8 itu semua kuncinya ada di SDM, sementara kami melihat akhir-akhir ini di Kementerian Agama di beberapa daerah, itu ada hal pelanggaran yang kaitannya dengan juga SDM, akhlak, moral, bagaimana Bapak kedepan menata ini. Yang ketiga adalah halaman 21 – 22 mengenai anggaran Pak. Bapak membagi tiga :

1. Belanja Pegawai operasi 32 triliun; 2. Belanja barang, 3. Belanja non-operasi 29, triliun

Kami menyarankan penggunaan di non-operasi Bapak rasanya longar karena kalau pegawi kan sudah jelas gaji, tunjangan dan sebagainya. Mohon ini Bapak kaji lagi atau Bapak lihat ulang bagaimana titik-titik yang disarankan oleh para Anggota kami tadi, rekan-rekan kami untuk bisa meningkatkan belanja non-operasi atau belanja barang. Yang terakhir Pak, rasa-rasanya saya mendukung Bapak mengenai celana cingkrang dan cadar. Begini Pak ceritanya Pak, setiap pakaian itu katanya saya tanya ada makomnya Pak, makanya kalau kita dulu tentara disuruh perang tidak pernah pakai jas Pak, masih pakai doreng, karena makomnya doreng beda jas seperti ini. Sebaiknya tatkala … orang yang ada di pentas, pitro tidak boleh memakai jas harus pakai petro, semar pakaian semar karena makomnya berbeda. Oleh karena kebijakan Bapak yang menyangkut demikian tidak usah ragu-ragu Pak, tidak ragu-ragu. Karena kalau menuruti keinginan seribu orang, seribu keinginan maka di tentara

- 83 -

diajarkan tatkala mengambil keputusan mana mudharat, mana manfaat kalau banyak manfaat go head Pak, Bapak mengambil keputusan apa saja pasti ada yang tidak setuju tadi. ASN itu jelas ada formatnya, contoh kalau ada Bank membuat aturan E, pegawai Bank mulai dari parkir sampai siap pakai dasi, tukang parkir pakai dasi tidak ada urusan gendut, tidak gendut tidak ada urusan, pantas tidak pantas tidak ada urusan. Contoh tentara tidak ada urusan tatkala pakai PDH ya dimasukan, wetenge jemblung ya dimasukan, kita tidak mengurusi bahwa pantas, tidak pantas. ASN harus jelas, Kenapa pakaian ini, kenapa pakaian itu karena kepentingan yang norma dan mudharat Pak. Jadi kami mendukung wejangan Bapak tatkala membuat aturan jelas kepentingannya, yang jelas untuk kepentingan tugas kita di konteks kepegawaiannya itu, tetapi diluar itu monggo. Contoh tentara kalau hari jum’at boleh pakai sarung, tetapi tidak boleh ke kantor pakai sarung ditabok sama komandannya nanti, ditempeleng sama panglimanya pasti, tetapi tatkala dirumah monggo saja pakai sarung, pakai piyama, boleh-boleh saja. Sama dengan konteks jilbab, konteks cingkrang, kalau diputuskan oleh Bapak karena banyak manfaatnya tatkala ke kantor tidak boleh memakai cadar, celana tidak boleh cingkrang sudah selesai. Kalau tidak, jangan masuk ASN kan begitu saja. Karena ini memudahkan pemikiran kita mana ranah-ranah aturan dan mana ranah pribadi. Terima kasih, saya mendukung bukan karena tentara, karena saya juga adik kelasnya Bapak. Terima kasih. KETUA RAPAT : Silahkan Pak Ihsan Yunus, masih dari meja Pimpinan. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm,ME.Con/F-PDIP) : Terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil Alamin, Washolatu Wassalamu'ala Asrofil Ambiya Iwal Mursalin Wa'ala Alihi Wasohbihi Aj Ma'in. Robbisrohli Sodri wayassirli amri. Nama Ihsan Yunus, Fraksi PDI Perjuangan Bapak, nomor Anggota A-146 Yang saya hormati Ketua dan para Pimpinan Komisi VIII, Yang saya hormati para Anggota Komisi VIII, Bapak Menteri, Pak Sekjen, Bapak Dirjen, Pak Direktur dan seluruh jajaran Kementerian Agama.

- 84 -

Saya tidak berpanjang lebar, yang pertama mungkin hanya sedikit mengulang dan juga mengutip sedikit dari teman-teman sebelumnya memang dalam melakukan sesuatu itu Pak, kalau perubahan itu pasti ada collateral damage tetapi kita mencoba untuk meminimalisirkan itu. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung usaha Bapak dalam pemberantasan radikalisme, karena ini adalah salah satu crime yang extraordinary menurut saya Pak. Jadi harus dipotong habis sampai akar-akarnya. Cuman tadi saya juga setuju jangan sampai dibuat gaduh kalau politisi itu Pak, mungkin Bapak bisa bertabayun Pak, yang bahaya ini Pak netizen kalau kata orang saya itu Pak, ini tidak bisa dikendalikan Pak, itu terus medsos berkembang-berkembang maka dari itu harus kita lebih arif dan lebih bijak sana. Tetapi Bapak – Ibu yang saya hormati, saya bisa meyakinkan Bapak – Ibu pada hari ini bahwa Pak Menteri secara personal tidak ada masalah dengan kawan-kawan yang mungkin celananya agak naik sedikit dan berjengot. Itu saya bisa buktikan ketika beberapa hari yang lalu, saya perkenalkan adik saya Pak, adik saya itu memang agak naik celanannya dan berjengot, dia mau Pak Menteri ber foto dan makan bersama Bapak – Ibu semua, jadi tidak ada masalah, betul Pak Menteri ya? Ini Pak Bukhari saksi ya Pak? Jadi secara personal tidak ada masalah itu saya bisa yakinkan, jadi kita buat ini semua smoth semua. Yang kedua, ini dari buku hijau saya ingin sedikit bertanya dan mungkin mengingatkan Pak, yang pertama banyak sekali disini Bapak menuliskan masalah indeks. Jadi anggaran ini nanti kedepannya, indeks nya akan lebih baik, ini indeks-indeks banyak sekali Pak, indeks kepuasan layanan produk halal, indeks kerukunan umat beragama saya rasa ini harus kita tampilkan Pak. kami tidak akan tahu Pak Indeks mana yang Bapak katakan itu, sekarang angkanya berapa? Range angkanya berapa? Bagaimana cara measurement, bagaimana cara membuat indeksnya. Jadi kalau Bapak paparkan hari ini kita bisa jadi acuan kita 2020 katanya indeksnya naik, mana? Siapa yang melakukan Pak, ini juga alat tolak ukur Bapak, disini banyak sekali indeks-indeks saya tidak tahu nih siapa yang membuat. Apakah Kementerian Agama sendiri, atau mungkin ada third party gitu ya. Ini kita memerlukan penjelasan, ada beberapa juga indeks-indeks yang menurut saya agak sulit untuk dilaksanakan misalnya tadi kualitas lulusan dilihat dari yang banyaknya pekerja, berapa banyak, itu bagaimana cara mengambil sample-nya itu seperti apa, karena itu harus akurat sekali. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang menyebabkan anggaran Bapak susah diserap karena ada tulisan disitu eksternalitis. Ini hampir semua Kementerian Pak punya masalah dengan eksternalitis. Saya dulu di banyak lama di Komisi VI, contoh misalnya jalan tol Sumatera atau kereta Api cepat. Itu kita sudah kasih anggaran untuk beli kereta apinya tetapi terakhir ditarik kembali oleh PT Kereta Api menjadi masuk ke Jakarta – Bandung karena lahannya belum bisa. Ini perhatian, menjadi perhatian kita semua Pak Menteri jangan sampai tahun 2020 ini terjadi lagi. Menurut hemat saya, itu seharusnya eksternalitis nya dulu yang diselesaikan Pak, baru kemudian Program pendirian bangunan diatasnya kita anggarkan. Jangan sampai nanti sudah dianggarkan lahannya bermasalah, infrastrukturnya bermasalah

- 85 -

kecuali Bapak mempunyai anggaran yang cukup besar, yang kemudian bisa menyelesaikan segala-gala nya. Ini mungkin menjadi catatan untuk kita semua, itu saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak – Ibu, mohon maaf kalau ada mungkin kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Ustad Ihsan Yunus dari PDI P. Selanjutnya yang terkahir Pak Marwan Dasopang. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mukadimah syukur dan shalawat saya ikut Ustad Ihsan, karena saya takut salah ternyata Ustad. Pak Menteri, Pak Fahruroz, Pak Wamen, Pak Zainud Tohid, Saya memperkenalkan diri, Marwan Dasopang, Nomor Anggota A-003, Dapilnya Sumatera Utara II, jumlah Kabupaten 19 Kabupaten/Kota ini penting saya sampaikan supaya Pak Sekjen tidak terkejut kalau aspirasi Dapil banyak Pak. Saya tentu bersyukur mengenal dan bermitra dengan Menteri Agama RI yang bertetangga dengan saya, paling tidak, bisa saya banggakan, dan ini perlu kita ingat Pak Menteri kita ini dari Aceh tetapi sudah melalang buana seluruh Indonesia, kalau di Aceh itu ada cerita Pak Sekjen, Pak Wamen. Menyiasati nyamuk yang banyak pakai kelambu, dia masuk di dalam kelambu, tetapi nyamuknya masih mengerubung. Tetapi dia pasang kelambu dia keluar dari kelambu, tetapi nyamuknya masih disitu, aah saya tipukan hehe. Saya khawatir bahwa Menteri Agama RI kita ini dalam kategori memahami persolan saya fikir paham dia persoalan jangan-janagn kita menjadi nyamuk yang mengerubungi dari luar ini. Dia pancing kita ini supaya keluar pernyataan-pernyataan kita. Jadi sangat menarik dalam pikiran saya Pak Menteri ini paham sebetulnya apa yang harus dikerjakan, sekalipun pertanyaan-pernyataan itu agak kontroversi dan memancing komentar-komentar kita, tetapi tentu akan kita buktikan setelah ini mungkin dia sudah serius dengan persoalan yang ada. Saya ingin membagi tiga saja Pak, hal ini. Pertama, baru saja kita menyelesaikan Undang-Undang Pesantren di Komisi ini, di penghujung periode saya tertarik dengan Bapak Ali Taher yang menjadi komisaris utama dan Pak Hidayat Nur Wahid agak bicara filosofi tentang keagamaan kita. Pembahasan Undang-Undang Pesantren itu ternyata sebelum ada Indonesia, masih jauh Indonesia bahkan bertarif 1.700

- 86 -

kelompok-kelompok masyarakat sudah mendirikan pesantren tempat mencerdaskan anak-anak nusantara. Apa yang diajarkan pesantren itu selain kecerdasan memahami agama tetapi diajarkan juga cinta tanah air, bahkan belakangan ini sampai di penghujung itu yang kita kenal dengan hubuwatol minal iman. Jadi para Kiai menempatkan pesantren di ujung titik-titik nusantara berhasil menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, itu dari prinsip para Kiai untuk merajut kita itulah yang disebut dengan ke-Indonesian yang ditanamkan di titik-titik itu. Kalau Bapak dijadikan Menteri salah satu tugasnya adalah menghilangkan radikalisme, paham radikalisme mari kita bercermin terhadap para Kiai dan para Tuan Syekh yang masa lalu tidak ditopang oleh negara, tidak ditopang oleh anggaran berhasil merajut kita menjadi Indonesia, sementara sekarang kita punya struktur Pemerintahan, punya anggaran, ditopang dengan sumber daya manusia yang baik kalah dengan gerakan yang mengarahkan kita radikalisme. Salahnya dimana? Coba kita baca dulu kesalahan kita menerapkan itu gimana? Sehingga nanti kita paham anggaran 2020 yang akan datang titiknya mengarah kesana, ko mereka berhasil. Itu yang pertama tentu ini tidak bisa kita bahas karena waktunya sudah agak panjang mungkin sudah agak lelah. Yang kedua, di Kementerian Agama sebetulnya bisa kita menopang Pemerintah yang di Komisi VIII juga Pak, bermitra dengan Kementerian Sosial, kita menangani 10.000 keluarga dalam hal pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) itu kategori miskin yang dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalannya. Di Kementerian Agama ada Badan yang sesungguhnya kalau kita mengelola dengan baik itu bisa menopang, Badan apa saja, Badan Halal, Keuangan Haji, Wakaf, Zakat paling tidak ada lagi Baznas ini semua badan-badan ini yang potensi kekayaannya sungguh luar biasa. kalau mampu kita mengelola ini 10 juta keluarga itu kecil. Kesalahannya dimana? Ayo kita bahas, ayo kita diskusikan yang akan datang. Saran saya yang ketiga ini khusus persoalan buku yang dibagikan ini saya menyarankan ke Pak Menteri tolong dibuka secara detail tentang 13 triliun lebih ini. Mari memanfaatkan dua bulan ini apa saja kendala. Saya meminta izin Pimpinan semua dan para Anggota, kenadala apa saja yang didapatkan, kenapa tidak terjadi penyerapan, apa yang bisa diberi oleh Komisi VIII sampaikan Pak Ihsan tadi itu, ada kenadala dari eksternal atau di internal? Ini kalau, ini ada beberapa hal yang menjadi tercela kita jadinya. Satu, kita menganggarkan tadi tidak terserap atau yang kedua, jangan-jangan ada kendala di Komisi VIII, nanti orang akan memfitnah kita Pak “wah Komisi VIII tidak bisa membantu Pemerintah”. Apa saja kendala dari 13 triliun ini, yang kami lihat sebagian besar ada di pendidikan Islam, sayang Pak. sayang nanti kalau anggaran ini menjadi cerminan untuk yang akan datang. Kami kira itu yang tiga poin, sebetulnya banyak hal nanti kita menjadi terlalu lama. Pak Menteri karena tadi itu saya yakin kecerdasan Bapak untuk menggelitik kita semua yang disebutkan oleh teman-teman itu bagian dari cara Bapak supaya memancing-mancing kita, mari kita buktikan bahwa Bapak tidak memancing-mancing yang akan datang, akan serius dengan persoalan itu maka tugas kita, kehadiran Bapak sebagai Menteri maka akan meningkat kesalehan, indeks kesalehan kita, cara beragama kita, yang kedua akan meningkat cara kita memahami agama disebut dengan moderasi itu

- 87 -

akan tercermin dengan toleransi kita sehari-hari itulah sesungguhnya fungsi pendidikan dan fungsi agama menjadi tugas Bapak. Kalau masyarakat kita sudah saleh dan sudah menjadi moderasi cara berpikirnya dan sikapnya toleransi itu sudah pencapaian luar biasa. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Walaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh. Terima kasib Pak Marwan Dasopang. Bapak – Ibu yang terhormat, Para Pimpinan, Pak Menteri. Luar biasa Pak kita mulai dari jam 10 tetapi sekarang sudah setengah empat, dari 47 Anggota yang hadir memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan 26 orang Pak Menteri. Kami persilahkan Pak Menteri menanggapi sekaligus atau di kelompokan ada yang menanggapi masalah anggaran, masukan rencana program termasuk isu-isu aktual, kami serahkan kemudian ke Pak Menteri untuk menanggapi apa yang Bapak – Ibu Anggota terhormat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami persilahkan Pak Menteri. MENTERI AGAMA RI: Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Biasanya di tentara itu Pak kalau gerakan, komandan di depan setalah itu pasukan-pasukannya, dibelakang Wakil Komandan jadi nanti setelah saya sampaikan mungkin ditambah oleh para Dirjen-Dirjen ini nanti ditutup oleh beliau untuk memberikan tambahan informasi. Mohon maaf, mohon berkenan Pak. Banyak pertanyaan atau saran dan masukan dan luar biasa senang sekali seperti awal saya sampaikan tadi bahwa memang kami butuh bertemu dengan Komisi VIII pasti aklkan banyak masukan-masukan nasihat-nasihat dan pasti akan kami pedomani dengan baik.tetapi beberapa hal yang saya ingin jelaskan sendiri satu, misalnya satu beberapa wacana-wacana itu,

Saya mulai dari cadar dulu, kami ingin cadar ini tidak boleh berkembang dengan alasan takwa. Kami khawatir ini berkembang dengan alasan ini ukuran ketakwaan umat. Oleh sebabnya itu, kami katakan bahwa cadar dengak ketakwaan tidak ada hubungannya. Bagaimana orang merasa itu ukurannya takwa silahkan, tetapi ada orang yang mewacanakan bahwa tidak ada kaitannya sehingga orang tidak menjadi seimbang melihatnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini berarti kalau sudah tidak memakai cadar tidak takwa itu, misalnya seperti itu tetapi mendengar ada orang lain berwacana lain dia tidak mudah terpercaya. Jadi kami ingin cadar ini tidak

- 88 -

berkembang dengan alasan ketakwaan, ini yang bahaya, kalau orang di Masjid ngomong, di pengajian kalau anda mau betul-betul muslimah pakai cadar karena bla, bla, bla itu yang kami tidak mau.

Kedua, bagaimana kalau orang mau pakai cadar slahkan tidak pernah

kami mengatakan dibelakang memaki cadar silahkan. Ketiga, kalau alasan keamanan beberapa instansi terntentu melarang orang memakai helm, masuk ke tempat dia, harus membuka helm atau membuat aturan harus mukanya harus kelihatan kalau masuk ketempat-tempat tertentu itu bagaimana? keputusan instansi itu demi keamanannya. Tetapi kami ingatkan bahwa dia berpegang kepada “bu itu bukan ukuran ketakwaan, jadi silahkan kalau anda merasa itu sangat berbahaya orang memkai penutup muka, masuk ATM atau apa sebagainya itu urusan masing-masing. Jadi kami hanya tidak ingin cadar itu berkembang dengan alasan ketawaan itu yang tidak boleh.

Kedua, masalah doa saya memang mengatakan bahwa kepada

Imam-Imam yang di Kementerian Agama. Doa ini pada dasarnya meminta ketuhan tetapi juga mengokohkan tekad kedalam sebagai contoh kitakan selalu kalau berdoa menggabungkan antara bahasa arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kita ucapkan misalnya “Ya Allah, ya Tuhan kami selalu kokohkan persatuan kami jangan kami berpecah belah” padahal di sini. kami habis berantem tadi sehingga kita sudah berdoa ke Tuhan begitu, jangan berantem lagi lah, mungkin seperti itu. Apalagi kalau itu masalah korupsi, doa mungkin di pimpin oleh Imam “Ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan korupsi karena kami tahu perbuatan itu sangat merugikan negara dan sangat engkau murkai, ya Allah” saya mau korupsi jadi mikir, tadi doanya begitu takut juga kita. Saya maksudkan ada efek tangkal dari doa-doa itu, tetapi sebetulnya kan biasa saja kita hampir setiap doa juga ada menggabungkan ko bahasa Indonesia, paling tidak “ya Allah, ya Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul bersama bersilaturahmi dengan Komisi VIII, ya Allah” kan sudah biasa juga, kemudian kita tutup dengan doa lain misalnya apa saja, robbana atina fidunya hassana … atau apa pun. Jadi sudah biasa saja tetapi kalau sampai dipersoalkan yang dipersoalkan apanya? Gitu ya, tetapi tidak apa-apa namanya juga …

Ketiga, masalah celana cingkrang sama juga pendapat saya. Saya di

rumah itu, mohon maaf cucu saya bilang “kakek itu Jenderal sarungan, gitu ya” terus kalau ke Masjid atau main ke Masjid pasti saya memakai celana cingkrang karena Masjid kami itu, Masjid di Bambu Apus itu pakai tangga, istri saya bilang “Pak jangan pakai sarung kan, nanti Bapak keselimpet sarungnya jatuh lagi Bapak”. Jadi pakai celana cingkrang sudah biasa saja, tetapi kalau dikemudian dibuat TNI tdak boleh, dibuat … tidak boleh pasti iya dong, di sanakan punya aturannya sendiri. Saya tidak pernah larang adik-adik saya juga pada pakai celana begitu juga, tetapi tidak pada saat di tempat-tempat yang mustinya tidak memakai celana itu. Jadi tidak pernah kita larang, mohon digaris bawahi, tidak pernah saya melarang memakai celana itu. Apa kewenangan saya melarang itu, cuman boleh kita katakan bahwa itu bukan ukuran ketakwaan orang, silahkan saja pilih masing-masing.

- 89 -

Kemudian masalah radikalisme, saya juga ingin kami semua ingin mengatakan “sudahlah radikalisme itu jangan dikhawatirkan itu” tetapikan … ada di Masjid kita dengarkan, kita lihat bagaimana audience itu menyikapi, ada Pak cukup banyak Pak, takut kita Pak. Jadi jangan kita kemudian kalau ada, wah itu, jangan cepat-cepat wah itu. Bapak-Bapak juga biasa main di Masjid, Ibu-Ibu juga biasa Masjid pasti Ibu-Ibu juga merasakan, ini ko ada seperti ini, perlu kita waspadai. Tetapi buat kita bukan sesuatu yang wah, tetapi perlu diwaspadai potensi itu yang ada di kewajiban kita bersama, maupun potensi yang mewadahi itu dan mengambil langkah-langkah. Apa tugas Kementerian Agama di bidang itu, ya tidak lain kita penyuluhan, kemudian tingkat-tingkat pendidikan bahan kurikulumnya dari kami, kita koreksi betul jangan sampai ada yang tentang, kalau yang lalu masih ada Pak beberapa tetapi teman-teman sudah mengoreksi dan sudah dicoret, jadi tidak usah juga kita terlalu keras mengatakan ada, tetapi kita juga tidak mau dibilang bersalah, tidak mau, masa potensi radikalisme kita bersalah? Tidak, tidak bersalah. Tetapi punya kewajiban-kewajiban yang tidak bersalah itu.

Kemudian ada tadi saya terlalu peduli sebetulnya ini, tetapi ada teman

mengangkat, Pak khutbah Bapak itu tidak ada hamdalahnya, tidak ada shalawatnya, saya bilang, saya jadi khatib itu puluhan kali loh, tadinya saya mau segera mau marah teman saya bilang, Pak masa … orang percaya Pak, tetapi ko percaya gitu sehingga tadi saya bilang sama staf, coba cari ambil rekamannya itu di TVRI atau di Masjid Istiqlal, tolong disebarluaskan gitu jangan yang ada di Medsos, Medsos kan agak nakal, untung dia masih masukan ada subtansinya sedikit, gimana kalau dia bilang abis Assalaamu'alaikum langsung ibadallah. Tidak ada memang isinya, bagaimana itu Menteri Agama RI, khotbah kok tidak ada isinya, habis assalaamu'alaikum langsung ibadallah dan selesai, apa itu mungkin lebih jelek gitu ya. tetapi masih ada untung ada isinya juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah tunjukan ke saya tetapi saya bilang, tolong kasih kepada teman yang ikut saya pada saat itu menjadi khatib, tolong dilihat lagi ini yang dipotong-potong atau tidak, kalau tidak memang ini yang asli tolong bisa disampaikan kepada salah satu teman di Komisi VIII untuk bisa disebarkan.

Kemudian, kenapa membuat gejolak kemudian malah tadi Bapak

bilang stop, ini kesalahan teknis di saya memang. Begitu masuk sekitar berapa hari masuk sebagai Menteri Agama RI saya membuat pokok-pokok pikiran Menteri Agama RI, itu maksud saya yang akan kembangkan, kami tambah dengan pertimbangkan kapan dimulainya, kapan kita lepaskan, apa ayat-ayat, surat apa yang perlu kita tambah tentang melepaskan ini. tetapi terlanjur bocor, bocor dan bias, karena bias tidak ada pilihan lain langsung harus saya klarifikasi. Oleh sebab itu, akan menimbulkan sedikit gejolak, tetapi niatnya kan baik dan apa yang saya sampaikan tidak ada sesuatu tidak baik begitu semunya dengan niat yang baik. Tadi Bapak bilang stop sudah betul memang sudah selesai karena memang tiba-tiba maksud saya dikeluarkan bertahap tetapi ternyata sekaligus keluar karena terjadi bias jadi mau tidak mau kita sampaikan semua dan memang selesai Pak, mudah-mudahan tidak menimbulkan gejolak, mudah-mudahan dapat memahami bahwa apa yang sampai … dengan niat yang baik bukan asal-asal saja dan

- 90 -

juga sudah kita coba membuat sebaik-baik mungkin sehingga tidak menimbulkan goncangan, tidak pernah ada larangan untuk memakai cadar, tidak pernah ada larangan untuk memakai celana buntung atau apa pun itu silahkan, tetapi ada tempatnya masing-masing dan ada aturannya jangan juga sampai dikaitkan bahwa seolah-olah ini menunjukan iman dan takwa kita kepada Allah Subhana Wa Ta’ala.

Bahagia sekali kita menjadi umat muslim buat saya dan teman-teman

apa lagi, karena Islam mengatakan bahwa yang paling dekat ke Allah yang paling iman takwanya yang tinggi, jadi baik Kiai, baik Anggota DPR, baik Purnawirawan sama saja peluang kita sama-sama, siapa yang iman takwanya paling tinggi itu lebih dekat kepada Allah Subhana Wa Ta’ala. Demikian Bapak-Bapak tentang itu.

Sekaligus tentu lainnya kami dengan sangat senang hati melihat,

memang penyerapan anggaran sangat kami sesalkan sekali kita mencari anggaran saja sulitnya bukan main banyak tempat yang belum kita dukung tadi banyak teman-teman mengatakan, tetapi ternyata tidak terserap sayang sekali. Maka saat itu kedepan kami perhatikan sekali, kami akan upayakan bahwa anggaran itu mulai awal tahun, sudah mulai dilakukan kegiatan-kegiatan pencairan itu sehingga terulang lagi seperti yang lalu. Kemudian masalah-masalah haji menjadi perhatian kami, masalah korupsi mohon maaf yang Bapak sampaikan tadi, 14 orang sudah kami pecat, mohon maaf sudah kita berhentikan dalam waktu dekat meskipun tergesa-gesa tetapi memang tidak baik juga kalau ditahan lama-lama sejumlah orang kami berhentikan dari jabatannya, bukan karena sayang tetapi sebelum saya masuk sudah ada prosesnya, sudah ada BAP-nya dan sudah disarankan untuk diberhentikan dari jabatannya, karena kasusnya memang sudah tidak pantas untuk diberikan tenggang rasa lagi. Jadi oleh sebab itu, kita berhentikan mungkin agak banyak,. Mungkin menimbulkan gejolak lagi tetapi memang tidak ada pilihan. Kalau saya cicil misalnya, sepuluh dulu diberhentikan nanti yang lain pasti akan, yang sepuluh ini masih ngomel “loh yang sana ko tidak, kasusnya kan sama dengan saya, dia tidak dicopot” mungkin begitu.

Jadi oleh sebab itu, beberpa orang itu kita paksa kita copot sekaligus

atau kita berhentikan dari jabatannya sekaligus, kembali bukan karena saya menuduh dia melakukan korupsi apapun namanya tetapi memang karena memang sudah ada berita acaranya lengkap, pemeriksaan sudah lengkap dan hukumannya pun sudah ada, hanya belum di eksekusi. Mungkin yang lalu karena pertimbangan bahwa akan ada pelantikan Presiden sehingga ditunda sehingga tidak menimbulkan gejolak, tetapi disaat ini sudah harus dilakukan dengan baik. Kembali pada gejolak ini, jangan di kira bahwa kemudian, Menteri yang baru main pecat-pecat bukan, memang tidak seperti itu tetapi juga tidak banyak yang dipecat, beberapa yang dipecat memang ada pantasnya dipecat, mohon maaf contohm kalau tiga bulan tidak masung-masuk saya kira sudah pantas dipecat, pas sebagai contoh. Berartikan dia memang tidak ingin kerja, buat apa kita menggaji orang yang tidak mau kerja gitu. Kalau ada orang yang main-main uang begitu, kalau kita copot dari jabatannya tidak pantas juga apalagi sudah terbukti dan tidak ada yang kita lakukan semena-mena.

- 91 -

Itu dari saya dulu Pak nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ditjen

kemudian nanti ditutup Bapak Wamen gitu. Bimas Islam mungkin akan menyampaikan beberapa hal. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM : Terima kasih. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Selamat sore, Yang saya hormati Menteri Agama RI, Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII. Saya menjawab dulu, penyuluh karena ini sangat viral sekarang karena belum dibayar benar Pak, jadi Pak Kiai Hasan memang belum dibayar Pak. Anggaran 2019 hanya Rp 270 miliar / Rp. 500 ribu saja perbulan tetapi tiba-tiba dinaikan menjadi Rp 1 juta, tidak ada uangnya karena itu apa alasannya kenapa bisa naik, ko tidak ada uangnya bisa naik. Alasannya pertemuan penyuluh agama di semarang, dimana Pak Jokowi mengumumumkan naik menjadi satu juta, tetapi tidak ada uangnya. Untung kita berjuang akhirnya Menteri Keuangan menyetujui diambil dari dana BUM dan hari ini revisinya sudah masuk, mudah-mudahan minggu depang, sudah masuk ke daerah sebanyak 45.000 penyuluh non-PNS agama Islam. Jadi Insya Allah sudah aman, memang terhutang Juli, Agustus, September, Oktober belum dibayar. KETUA RAPAT: Itu dirapel atau bagaimana nanti? DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM : Rapel Pak, pasti Rapel. Jadi kami pasti habiskan uannya itu kalau memang kita sudah berutang, jadi itu yang penyuluh. Jadi benar kalau ada isu tidak dibayar tetapi Insya Allah kami menyatakan akan dibayar karena danya sudah ada dan hari ini sudah masuk revisinya ke Dirjen Anggaran untuk dibayarkan. Terima kasih Bapak. Ibu Selly, apa hubungannya penyuluh dengan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu kami baru lakukan pada tanggal 18 Agustus 2017, Insya Allah belum ada yang cerai dari bimbingan perkawinan itu. Iya Insya Allah mudah-mudahan karena menurut kami dengan adanya

- 92 -

F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.) : Maaf Pimpinan. Salah tadi saya, bukan penyuluh tetapi KUA ada tambahan untuk pembing-bingannya. Kalau tidak salah ya, yang KAU karena memang KAU ada tugas tambahan kalau tidak salah bukan penyuluh, mohon maaf. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM : Jadi KAU itu sekarang beradasarkan PMA 34/2016 bukan hanya pencatatan nikah tetapi sudah 10 fungsinya, kenapa 10 fungsinya karena penyuluh itu kami dar Bimas Islam sudah memasukan ke KUA, sebelumnya penyluh itu ada di Pemerintah Kabupaten/Kota karena itu penyuluh sekarang yang sejumlah 45 ribu itu satu KUA, 8 orang, jadi KUA itu didalamnya juga sudah penyuluh. Itulah kemudian sekarang indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA turun, kenapa karena tadinya nilai hanya pelayanan nikah sekarang termasuk didalamnya adalah penyuluhan zakat, penyuluhan wakaf, penyuluhan radikalisme, penyuluhan umat beragama, penyuluhan HIT, itu sudah termasuk didalamnya pekerjaan di KUA yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam khususnya. KUA kami 5.945 KUA, 45 ribu berarti delapan orang per KAU karena itu tidak bisa kami memenuhi 85 ribu desa. Lurah itu, sebanyak itu juga penyuluh kenapa karena itu tadi anggarannya sangat kecil itu pun atas perjuangan, mohon maaf Pak Ali Taher, memperjuangkan tadi itu dari 300 ribu menjadi 500 ribu, dari 500 ribu menjadi 1 juta. Jadi jangan heran kalau kemudian, penyuluh ikan, penyuluh apa segala lebih tinggi gajinya dari pada penyuluh agama, karena itu kami dari Bimas Islam sangat mendukung kalau kemudian penyuluh ini dinaikan honornya Pak. Mereka garda terdepan di desa-desa jadi kalau ini, kami dari Bimas Islam, Bimas Katholik, Hindu, dan Budha, dan semuanya yang punya penyuluh kalau ini diperjuangkan, saya kira ini sejarah bagi Komisi VIII bisa menaikan misalnya menjadi tiga juta. Satu juta itu Pak, sangat kecil untung-untung penyuluh kami yang pintar ceramah bisa mendapat tambahan ya. tetapi kalau hanya kerjaannya di KUA, itu hanya melayani gratis karena kalau dikantor tidak bisa dibayar, itu tidak apa-apa satu contoh itu saja. Memang tahun 2017, Indramayu, juara satu perceraian. Tahun 2018 Bekasi, tahun ini belum ada hasilnya. Mudah-mudahan tidak lagi di Jawa Barat, mudah-mudahan ditempat lain. KETUA RAPAT : Jangan lagi di tempat Bu Selly nih.

- 93 -

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM: Kemudian Bimbingan perkawinan, Ibu Endang, sudah berjalan bimbingan perkawinan tetapi yang tercatat perkawinan kami itu dua juta pasang, Pak, Bu. dua juta pasang kalau kita mengharuskan mereka ikut bimbingan perkawinan itu berarti, 800 miliar, karena empat ratus ribu per pasang. Dana yang kami gunakan itu dari PNBP Bu, Bapak. PNBP dari biaya nikah tidak ada Rupiah murni jadi nanti terjadi bimbingan perkawinan kalau daerah pendaftaran nikah, di luar kantor, kalau perkawinan di dalam kantor tidak ada bimbingan pernikahan. Itu masalahnya, jadi ada yang bertanya kenpa Pak Dirjen tidak memaksakan orang ikut bimbingan perkawinan, tidak bisa dipaksakan kenapa karena dananya dari biaya nikah.

Sekarang ini sudah terjadi 50:50 orang nikah di kantor dan diluar kantor. Bahkan di Aceh, di kampungnya Pak Menteri itu 70 persen di Kantor, 30 persen di luar kantor. Karena ada pelaminan kemudian ada kursi gratis lagi. Jadi ini juga perlu saya sampaikan tolong juga Komisi VIII perjuangkan, kalau bisa menikah diluar kantor juga dibayar Pak. Ada Undang-Undang yang mengatakan, seluruh peyanan Publik yang berkaitan dengan kependudukan gratis, KTP gratis, Nikah gratis tetapi kasusnya beda kalau KTP bisa dilayani setoran, satu orang urusan tetapi kalau nikah, naik fortuner naik avanza, naik ford, ke kantor KUA gratis Pak. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Izin Pak Ketua. Khusus catatan tentang kantor KUA ini saya setuju kita carikan formula bahwa yang menikah di kantor KUA itu bisa dipungut biaya. Karena sekarang, SBSN menyasar kantor KUA, karena kantor KUA nya sudah baik dan baik dan bagus, layak untuk pernikahan sekaligus pesta presepsi disana, itu terus pesta presepsinya kan sekaligus include free itu tidak layak, begitu. Jadi supaya ada payung hukum buat Kementerian Agama nanti kita carikan di Komisi ini, saya setuju itu Pak, itu catatan penting. ANGGOTA…: Izin menyambung Pimpinan KETUA RAPAT: Sebentar lanjut dulu Pak, baru kita. Kalau tidak ini lagi nanti. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM : Terima kasih. Baznas, BWI Berdasarkan Undang-Undang 23/2011, seluruh biaya operasional Baznas, BWI dibiayai oleh negara, karena itu tidak ada alasan

- 94 -

kami tidak membiayai BWI dan Baznas sebagai mitra Bimas Islam khususnya Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf masing-masing tidak terlalu familiar untuk tahun ini, dan itu pasti terus-terusnya sebelum ada penghapusan terhadap Undang-Undang yang mengatakan dana operasional itu dibiayai oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama, memang sekarang isu tentang ekonomi umat ke Baznas di BWI luar biasa, Pak masuk di KNKS. Karena itu sekarang dua mantan Menteri Pendidikan mengoptimalkan betul pengurusan terhadap BWI, Baznas. Pak Muhammad Nuh di BWI, Pak Bambang Sudibyo di Baznas. Karena itu, kita bersyukur bahwa sekarang ini sudah ada di meja Presiden, Perpres tentang optimalisasi pengumpulan zakat, itu isinya antara lain, nanti seluruh ASN, pegawai BUMN, BUMD, itu bisa disisihkan 2,5 persen untuk zakat. Karena didalam Undang-Undang tidak ada kwajiban membayar zakat Pak dalam Undang-Undang 23/2011 tidak ada kwajiban membayar zakat, karena itu nanti di dalam Perpres ini sebagai pengganti Impres Nomor 3/2014 itu mungkin akan mengikat dan itu diserahkan semua Kementerian/Lembaga terkait nanti hasilnya diserahkan ke Baznas untuk pengentasan kemiskinan nanti juga dengan Kementerian Sosial. Untuk BWI memang kami menyadari sebagai mana tadi Pak Kiai Nur mengatakan bahwa sekarang ini BWI hanya berkutik kepada Wakaf yang tradisional, hanya berkisar ke situ kalau bukan Madrasah, Masjid, kalau bukan Masjid ya kuburan. Belum kita berfikir bagaimana wakaf yang luar biasa itu menjadi produktif. Komisi VIII selalu menyetujui kami membantu sertifikasi tanah wakaf, membantu tentang papan nisasasi tanah wakaf. Papanisasi takah wakaf itu adalah memberitahu masyarakat bahwa ini adalah tanah wakaf, tahun 2020 kami berinovasi Pak, Bapak, Ibu sekalian bunyinya bukan lagi begitu jadi bunyinya ini nanti kami tulis, tanah ini tanah wakaf dan akan dijadikan sebagai wakaf produktif bagi yang berminat berinvestasi silahkan hubungi Nadzir itu lebih bagus, mungkin boleh jadi ada orang. Terakhir Pak Kiai Nur Wahid, kami memang selalu mendapat surat dari luar negeri terutama masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan di luar negeri mengenai pencatatan nikah mereka Pak, cuman memang ini terkait dengan Kementerian Luar Negeri Pak, bukan kita hampir setiap bulan kami mendapat undangan ke atase-atase supaya memberi penjelasan tentang pernikahan-pernikahan luar negeri, tetapi ini sangat terkait dengan Kementerian Luar Negeri. F-PKS (Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A.) : Mohon sedikit Pak Ketua. Ini sebetulnya tidak khas Kementerian Agama saja, kan ada juga nanti Atase Pertahanan, Atase Buruh, Atase Perdagangan. Jadi Kementerian-Kementerian yang lain pun, yang perlu berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri sebaiknya mempunyai Atase jadi tugas Bapak untuk berkomunikasi Kementerian Luar Negeri meyakinkan mereka karena keperluan masyarakat Indonesia di luar negeri tentang Atase. Terima kasih Pak.

- 95 -

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM : Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri. KETUA RAPAT: Pak Menteri siapa lagi? BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (SUKOCO) : Ini terkait dengan Halal. Yang pertama tentu kami menyampaikan 17 Oktober 2019, awal, starting point wajib halal sebagaimana yang tersurat, tercatat didalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tahun 2014. Namun ada policy yang harus dilalui. Jadi policy pertama, menempatkan makanan minuman sebagai kebutuhan pokok primer dimulai, mulai 17 Oktober 2019 sampai 2024. Artinya pada periode pentahapan itu dilakukan proses pembinaan, mengingat pertama jumlah UMK kita yang tercatat itu hampir 60 juta pelaku usaha. Yang kedua, bagi produk baru di luar makanan dan minuman, memulai starting point nya dua tahun setelah 2019, 2021 yang itu semua sudah kami sampaikan pada conference press tanggal 16 Oktober secara tertulis yang disampaikan oleh Menteri Agama RI nanti kami sampaikan. Yang ketiga, atau halal ini bukan menghambat sebuah investasi, kebutuhan dunia, Jepang saja sudah memanfaatkan 2010 Halal destinasi untuk mengantisipasi tahun 2020 dengan Olimpiade. Artinya apa, ini peluang market yang luar biasa capital market kita di depan mata kita, 250 juta yang ada di Indonesia ini sebagai satu kesempatan yang luar biasa untuk menumbuhkan ekonomi karena bagaimanapun ketika bicara halal, ini adalah non-tariff barriers yang itu diizinkan didalam kontekstual ketika bicara WTO GATT dan dalam hal ini realisasi yang jelas pada 2015 kita sudah masuk masyarakat eknonomi ASEAN, jika kita tidak mempersiapkan hal ini dengan serius, apa jadinya UMK kita. Karena itulah secara keseluruhan kami berharap dukungan dari DPR, Komisi VIII karena tadi disinggung bagaimana anggarannya, ya itulah yang harus kami kerjakan tentunya dukungan terus sebagaimana meng-cover pertumbuhan ekonomi dalam hal ini mencapai visi Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam laporan hari ini, mudah-mudahan terealisir karena Indonesia bukan pelaku utama produsen makanan, minuman halal dunia. Berdasarkan survey tadi Bapak mengatakan yang terkait dengan Global Islamic Economy tahun 2018 – 2019, Indonesia itu bukan termasuk produsen utama sepuluh besar bagi makanan, minuman halal. Kita tahu bahwa banyak daging import dari luar semuanya membutuhkan persyaratan halal untuk disesuaikan dengan Undang-Undang kita. Mudah-mudahan uraian singkat kami ini dan kami berharap ada sesi khusus barang kali yang harus kami jelaskan bagaimana halal sudah bukan lagi bicara makanan minuman tetapi halal sudah masuk industri, karena itulah kami bekerjasama

- 96 -

tadi disampaikan tentang yang namanya rumah potong hewan, rumah potong unggas yang kita kenal, juru sembelih halal, itu sebenarnya Tusi awal dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang kami begitu bekerjsama untuk merealisir itu. Karena itulah kami bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian salah satunya adalah memfasilitasi bagaimana keluarnya peraturan tentang pengawasan industri halal. Alhamdulillah pada saat ini selalu disampaikan ada lima titik kawasan industrial dan itu luar biasa sekali dilirik oleh investor untuk datang melihat captive market yang ada di Indonesia ini. Yaitu Batam, Bintan, Cikande, lalu Jakarta Industrial Estate of Pulagadung, kemudian Sidoarjo. Itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kita bisa menjadi tuan mini, malah menjadi tuan rumah kita sendiiri untuk memfasilitasi kebutuhan produk halal. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, KETUA RAPAT: Sebentar Pak Menteri, nanti Pak Sukuco nanti kita RDP Khusus Pak masalah Badan Jaminan Halal, ini penting Pak apalagi kita belum masuk 10 besar, waduh sedih sekali kita Pak. Tadi Pak Menteri, siapa lagi Pak Menteri? DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM : Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yang pertama saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi VIII tadi di awal tentang 481 Prodi yang belum terakreditasi jadi mereka itu bukan karena tidak memenuhi syarat untuk di akreditasi, karena belum di visitasi oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) yang belum melakukan akreditasi karena anggarannya tidak cukup. Jadi di BAN-PT itu ada delapan ribu kebutuhan akreditasi setiap tahun tetapi kemampuan hanya lima ribu gitu jadi tidak bisa meng-cover seluruh prodi yang ada di Indonesia ini sehingga kami diminta untuk membiayai 481 itu. Persoalannya adalah kalau kami yang membiayai itu bukan Tupoksi kami, tetapi setelah kami diskusi-diskusi dan akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa memang kami yang harus membiyai dan kami sudah melakukan revisi anggaran, jadi Insya Allah 481 tidak ada masalah kira-kira kesimpulannya begitu Pak, itu yang pertama. Jadi tidak perlu di khawatirkan. Dari Pak Nurhidayat Nur Wahid tentang Universitas Islam Internasional sekarang nasibnya dimana? Insya Allah masih konsisten pada rencana awal tahun 2020 kita sudah menerima mahasiswa Pak, jadi sekarang sedang pembangunan di kampus satu, bahkan pada tanggal 23 – 25 besok ada expert meeting yang mengundang sejumlah Rektor dari berbagai negara, dari Timur Tengah dan juga dari Eropa, kurikulumnya sudah selesai sudah

- 97 -

rampung kita sudah meminta masukan di berbagai Profesor dari berbagai negara, dari expert internasional dan Insya Allah besok di finalisasi tanggal 23/25 Pak. Jadi nasibnya seperti itu, Insya Allah akan jalan 2020. Kemudian tentang guru tadi yang dianggap kualitasnya sangat rendah Pak. Memang dari 700.000 guru yang ada di Madrash, 7.800 guru masih ada 83.000 yang belum berkualifikasi sarjana Pak. Tetapi sebagian besar diantara mereka itu adalah, mereka yang sudah pensiun dan ada juga yang sedang sekolah maksudnya, jadi selebihnya itu sudah berkualifikasi S-1 begitu. Cuman persoalannya memang karena, ya kita tahu semua siapa yang mengangkat mereka, kenapa mereka bisa menjadi guru itukan dari masyarakat. Jadi bukan dari Pemerintah, karena begitu mereka menjadi guru, Pemerintah punya kewajiban untuk mengkualifikasi mereka menjadi sarjana. Kemudian selanjutnya tentang Pak Ali Taher tadi, tentang kapan Perguruan Tinggi Islam (PTKIN) menjadi salah satu world class university Pak, jadi kami ada tujuh dari 58 perguruan tinggi negeri di Indonesia (PTKIN), ada tujuh yang sudah terakreditasi kelembagaan A jadi seperti UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang, Makasar, Bandung, Semarang itu sudah terakreditasi A kelembagaan jadi sudah papan ataslah Indonesia target kami memang Insya Allah lima tahun kedepan sudah masuk seribu besar dunia Pak, jadi seribu besar dunia dulu, jadi belum masuk lima ratus besar. Kita lima ratus besar itu, sepuluh tahun kedepan, karena itu terkait dengan banyak sekali faktor, faktor anggaran, faktor SDM, dan lain-lain. Tetap kami punya cita-cita kearah situ, Insya Allah Pak. Kemudian terkait dengan SBSN tadi dari Bu Diah Pitaloka memang SBSN kita ini ada di Madrasah, ada juga di perguruan tinggi. Sebenarnya pengalaman kita beberapa tahun yang lalu SBSN itu serapannya selalu bagus Insya Allah bagus dan hampir seratus persen besar serapannya. Memang di akhir tahun itu ada pencairan untuk tahap terakhir jadi Insya Allah ini juga akan cair semua, akan cair karena sudah di tahap ketiga begitu pencairannya. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatirkan, termasuk sebelas triliun depend di sini, pengalaman kita tahun lalu itu juga Insya Allah bisa sampai di atas 93 – 94 persen Pak. Jadi tidak terlalu ini, karena memang diakhir-akhir tahun biasa pencairan, termasuk Bansos, Bansos itu hanya terdari dari dua ada PIP dan ada juga Bidik misi itu juga semuanya 100 persen, Insya Allah cari karena semuanya sudah proses pencairan. Saya kira dari Pendis itu Pak Menteri. Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. MENTERI AGAMA RI : Mohon izin Pak. Masih ada Haji dan Umarah.

- 98 -

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH :

Terima kasih. Yang pertama Pak John, jadi Padang Pariaman sudah dapat alokasi dan tahun ini, tahun depan jadi apa yang disampaikan sudah terakomodasi di dalam konteks ini, meskipun Pak John kemarin terpindah kelain hati.

Yang kedua, Pak Achmad pada prinsipnya Kementerian Agama selalu medorong untuk setiap Embarkasi ada naik grade dari Asrama Haji transit, naik ke Asrama Haji Antar, naik ke Asrama Haji Penuh. Untuk kasus Pekanbaru itu memang baru tahun 2009 kesini naik grade dari Asrama Haji transit ke Asrama Haji antara. Itupun saya tiga kali kunjungan ke Pekanbaru untuk melakukan koordinasi dengan Gubernur, ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi salah satunya waktu itu saya datang pertama belum ada aula keberangkatan, yang ada hanya satu aula tok, makanya kan harus dipisah antara kedatangan sama keberangkatan. Kemudian belum punya gudang untuk menyimpan air zam-zam tetapi selama satu tahun 2018 kami koordinasi, 2019 dipenuhi akhirnya kita tentukan menjadi Asrama Haji Antara. Kalau mau naik grade lagi ada persyaratan yang menurut saya sangat penting adalah Embarkasi, bandar sendiri. Yang pertama adalah lending, panjang landasan itu minimal palin tidak tiga ribu. Sementara Pekanbaru belum ada, jadi mohon maaf tidak bisa ini dipersyaratan, ini harus dipenuhi dulu dalam konteks ini. Tentu persyaratan yang dalam konteks terkait dengan equipment terkait dengan pesawat yang berbadan lebar dalam waktunya karena Pekanbaru ikut di Batam, maka harus satu level. Kalau nanti turun level berarti nanti ada pembengkakan dari segi jumlah kloter, dari segi petugas, dari segi biaya itu implikasinya besar, maka kalau bisa bandara yang se level dengan bandara yang ada di Batam. Tetapi prinsip dari Kementerian Agama selalu mendorong, embarkasih termasuk Banten juga kita sudah menunggu, selama dua tahun untuk Pak Ketua Komisi VIII, komisaris utama Komisi VIII ini, itu sudah sekitar tunggu mana sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama untuk kita usulkan dalam pembahasan ….

KETUA RAPAT :

Sebentar Pak Dirjen dari Ketua. Kalau bicara Kemenag itu Pak Iip yang tanya tadi, Bapaknya Kemenag Kanwil itu Pak. DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH :

Oh iya, lebih tahu. Kita tunggu Mas Iip, kalau ada anu akan kita alokasikan untuk pembahasan dalam konteks ini.

- 99 -

F-PAN (Dr. H. M ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) : Interupsi Pak Dirjen, Kemenag Banten tanpa insturksi DPR tidak bisa juga Pak. DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH :

Betul-betul Pak Komisaris Utama hehe. Untuk Pak. KETUA RAPAT : Gini Pak Dirjen kemarin juga, Pak Gubernur sudah menyampaikan itu dekat dengan bandara Soeta itu sudah disiapkan. Insya Allah tinggal menunggu hibahnya saja. F-PAN (Dr. H. M ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum) : Begini, begini untuk Banten Pak Ketua, Pak Yandri tolonglah lihat saya ini barang ini sudah jadi, saya sudah bertemu dengan Bupati berkali-kali, Gubernur bekali-kali jadi persoalan itu tanah sudah disepakat 15 hektare. Hanya saja proses hibahnya agak lambat, selambat perjalanan Kementerian Agama mengeluarkan dana. Jadi oleh karena itu Pak Dirjen yang baik hati ini, Pak Menteri lihat saya dulu, jadi Pak Dirjen ini, baik sekali Pak Menteri. Jadi oleh karena itu, kita sudah mem-push tinggal selangkah lagi, tanah di Sepatan 15 itu tinggal jembatan penghubung, antara bandara dengan yang lewat kali itu dibangun, itu informasi yang shaih dari Ali Taher. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya masalahnya, Pak Dirjen, Pak Ali Taher baru laporan sekarang sama saya itu. Lanjut Pak Dirjen. DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH : Baik Terima kasih, Untuk Pak Hasani, tadi terkait dengan setiap tahun kita punya prinsip selalu peningkatan pelayanan, tadi yang saya sampaikan apakah jamaah haji reguler atau khusus. Karena yang ditangani oleh Pemerintah adalah Jamaah Haji Reguler, kalau reguler itu memang ada beberapa hal yang saya rasa teman-teman Komisi VIII sangat tahu persis tentang perkembangan layanan dalam konteks ini, di tahun 2018 ketika Jamaah didorong ke Arafah, tenda

- 100 -

Arafah itu tanpa dilengkapi dengan AC. Tahun ini ada AC itu salah satu contoh, yang kedua, soal fast track untuk wilayah Jakarta yang sebelumnya tidak ada sekarang ada handling koper yang dulu tas kopernya itu di jinjing sendiri oleh Jamaah sekarang sudah tidak ada lagi. itu bagian dari upaya beberapa peningkatan pelayan yang ada di Jamaah Haji Reguler. Terkait dengan pengelolaan dana Haji saya rasa ini sekarang sudah dikelola bukan Kementerian Agama tetapi Badan Pengelola Keuangan Haji per 1 Januari 2018 seluruh dana haji sudah di transfer ke BPKH dan sejak itu setiap pembayaran, setoran awal sudah tidak lagi ada kaitannya dengan Kementerian Agama tetapi dananya disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji. Pak Nurhadi soal transparasi yang tambahan 10.000, Jadi waktu itu ada tambahan 10.000 yang sangat mepet lalu kemudian ada kesepakatan tentu persetujuan Komisi VIII, 10.000 itu dibagi dua, 50 persen untuk Jamaah Haji sesuai nomor urut porsi, yang nomor urut berikutnya artinya yang mestinya 2020 itu yang porsi awal naik, yang 50 persen adalah untuk afirmasi usia lanjut beserta pendampingnya, saya ingat betul itu. Jadi sementara distribusi ke Provinsi 34 kita sudah ada rumusnya, yang pertama adalah kita menghitung masa tunggu di wilayah itu, semakin panjang masa tunggunya itu kita afirmasi supaya dapat jatah lebih banyak. Yang kedua adalah optimalisasi jumlah kloter yang ada di Embarkasi, saya ambil contoh untuk di wilayah Jawa Timur, masa tunggunya di wilayah Jawa Timur rata-rata provinsi itu berapa, dibagai rata-rata nasional misalkan Jawa Timur masa tunggu provinsi 12 tahun, dibagi rata-rata masa tunggu nasional sembilan belas tahun, kali 10.000 ketemu angka, dibagi 34 Provinsi, akan ketemu jumlah. Jadi secara akademis bisa dipertanggung jawabkan dalam konteks ini, dan bisa dihitung dalam konteks ini. Kemudian soal usia lanjut memang kesepakatan kami dengan Komisi VIII itu berdasarkan usia yang paling tua, yang paling tua jadi kalau ada misalkan kuotanya kan 25.000 kalau jumlah usia lanjut itu 10.000 berarti otomatis yang 5.000 tidak bisa berangkat, yang 5.000 berarti yang paling tua, kepada yan .. , dan itu bisa di check secara IT. Saya rasa itu Pak Nurhadi, kalau bertanya soal transparasi. Kemudian yang terakhir, yang Pak Saiful Rasyid tentang Ustad yang menghilang tadi Pak. Jadi memang begini rata-rata itu ada gini kita lagi sedih karena apa, ada sementara PPIU yang tidak berizin yang itu masuk ke Ustad untuk merekrut Jamaah. Tiba-tiba kemudian setelah ini terkumpul akhirnya ini dia lari, dari PPIU dan kita punya server, punya kerjasama dengan sembilan Kementerian/Lembaga termasuk Resrkrim, termasuk OJK, Pariwisata, Kementerian Hukum dan Ham semua itu mengeroyok soal ini pengawasan terhadap Umroh. Jadi kalau ada kaitannya nanti persoalan PPIU yang dia penipuan maka ranahnya Reserkrim maka kita serahkan ke Reskrim. Kementerian Agama hanya soal administrasi, soal izin, dicabut apa tidak, setelah Reserkrim bertindak lalu rekomendasinya dicabut, ya akan kita cabut. Dan ada beberapa yang sudah kita cabut, biro-biro travel yang nakal dalam konteks ini, jadi saya rasa itu. Jadi soal persoalan … sudah ada di Kementerian Agama sudah ada … untuk menjaga, ketersediaan modal dalam

- 101 -

konteks ini tidak mungkin dia tidak punya duit, kalau kemudian menawarkan paket umrah. Istilahnya adalah pelanggaran dalam konteks ini. Saya rasa demikian terima kasih. MENTERI AGAMA RI : Pak Wamen sekali lagi, F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Pimpinan sebelum ditutup, sebelah kanan Pimpinan. KETUA RAPAT: Pak Wamen dulu kasih kesempatan. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Katanya tadi Pak Wamen sudah terakhir. KETUA RAPAT: Setelah Pak Wamen baru kita kasih kesempatan. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Ok. WAKIL MENTERI AGAMA RI: Baik Terima kasih. Izin Pak Menteri. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Bapak – Ibu sekalian Anggota Komisi VIII yang berbahagia. Tujuh belas tahun saya pada posisi yang, di Bapak – Ibu semuanya. Saya juga selalu kritis dan memberikan masukan kepada Pemerintah. Pada hari ini saya pada posisi yang dikritik begitu. Untuk membantu Bapak Menteri, saya hanya meberikan beberapa tambahan keterangan penjelasan yang mungkin belum dijawab oleh dari Pimpinan, dari Bapak Menteri dan juga Eselon I. Bahwa yang pertama, kami sepakat setuju bahwa terkait dengan optimalisasi dana filantropi, apakah itu zakat, wakaf, dan juga dana-dana keumatan yang lain ini saya kira perlu kita dukung potensi zakat kita itu sebenernya bisa sampai mencapai 286 triliun, bahkan lebih sekarang baru

- 102 -

bisa terserap sekitar 51,81 triliun artinya masih jauh dari harapan, kalau itu terus kita genjot, kalau it uterus kita kembangankan dengan berbagai pendekatan ya, dengan cara-cara yang lebih baik saya kira itu akan bisa meningkatkan potensi, perolehan potensi zakat kita, sekarang ada beberapa kemudahan melalui aplikasi digital misalnya saya kira itu memudahkan umat untuk melakukan, melaksanakan zakat, infak dan sodaqahnya. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Pondok Pesantren. Kami sudah menginventarisir beberapa peraturan-peraturan turunannya apakah itu PP, kemudian PMA, PP itu ada dua, kemudian PMA itu ada tujuh, kemudian ada Kepmen (Keputusan Menteri) ada dua, dan Perpres itu juga ada dua. Mudah-mudahan kami berharap kita ada kerjasama untuk mendorong agar semua peraturan turunan ini akan bisa kita selesaikan, mudah-mudahan dalam waktu satu tahun ya, mudah-mudahan. Mudahn-mudahan juga dari teman-teman Komisi VIII bisa mendukung terkait dengan tugas yang mulia ini. Kemudian kami juga setuju bahwa dorongan untuk FKUB segera digiatkan di daerah-daerah, Dirjen Bimas Islam ya, ada pusat kerukunan, ini masih belajar di Kementerian, ada pusat kerukunan yang nanti itu yang akan concern di dalam tugas-tugas untuk membangun kerukunan umat beragama, dan itu ada disetiap daerah bahkan juga sudah menjadi payungi melalui peraturan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang lain adalah kami sangat setuju Pak bahwa tambahan anggaran untuk fungsi keagamaan ini perlu didorong melalui sidang ini kami memohon dukungan dari teman-teman Komisi VIII untuk bisa memberikan tambahan anggaran agar tidak timpang antara anggaran fungsi pendidikan dan fungsi keagamaan. Yang terakhir, saya kira benar saya menggaris bawahi yang disampaikan oleh Bapak Menteri sekali lagi ini barangkali memang agak Bayes. Kita sepakat bahwa yang namanya radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme ini harus kita lawan bersama-sama saya kira kita semuanya sepakat yang duduk disini sepakat. Kemudian, ada gimmick-gimmick atau juga masalah partikular yang kemudian itu diangkat sesungguhnya sama sekali tidak dimaksud Pak Menteri, itu ada satu kaitan antara radikalisme dengan apakah yang disebut cadar, yang disebut dengan celana cingkrang itu oleh Bapak Menteri, mohon maaf, sebatas untuk pengaturan internal di dalam masalah seragam ASN. Jadi kalau radikalisme itu … kemudian celana cingkrang dan cadar itu …. Tidak bisa disamakan, seperti itu. Jadi ini juga barangkali bisa didulukan. Bapak – Ibu sekalian, Di dalam pemahaman keagamaan kita semuanya, saya kira memang ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami agama itu secara ekstrim …. Ya Kiai, ini ada Kiai saya ini Pak Hidayat Nur Wahid, juga ada Pak Ali Taher figur saya. Ada pemahaman yang …, yang ekstrim, saya kira kita bisa pahami karena sehingga kami membatasi radikalisme itu adalah paling tidak tiga hal, yang pertama adalah kalau paham itu mencederai nilai-nilai

- 103 -

kemanusiaan; yang kedua mengingkari kesepakatan nasional terhadap nilai-nilai sudah kita sepakati bersama; yang ketiga ketika membangun paham yang intolerans, takfiri, dan sebagainya ini kooridor ketika kita ingin memberikan batasan yang disebut dengan radikalisme. Tetapi alakulihal Kementerian Agama yang kita bangun, dan kita kembangkan adalah moderasi beragama, moderasi beragama adalah satu praktek kehidupan kegamaan yang moderat, yang berada pada titik ekstrim yang paling kanan dan ekstrim paling kiri. Kita ingin mengembangkan kehidupan yang seperti itu, dan saya kira ini akan menjadi dukungan, kami ingin memohon pada Komisi VIII untuk memberikan dukungan bahkan kalau bisa Pak Ketua ini dijadikan sebagai satu keputusan bahwa moderasi beragama dalam kerangka untuk membagun kehidupan yang moderat, kehidupan yang bebas dari paham-paham yang radikal dalam pengertian negatif, ini harus menjadi keputusan kita pada hari ini. Saya kira itu terima kasih. KETUA RAPAT : Cukup Pak Menteri ? MENTERI AGAMA RI: Cukup. KETUA RAPAT: Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Para Anggota yang terhormat. Sebelum kita menayangkan kesimpulan tadi ada dari Pak John Kenedy Azis. Silahkan Pak John. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH.) : Terima kasih Pimpinan. Sedikit saja sebagai tambahan pada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Tadi saya berterima kasih Pimpinan menyampaikan bahwa kita akan dengan RDP gitu. Menurut hemat saya bukan saja RDP saya fikir kita perlu Kunspek, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada kita dan khususnya tentang pemotongan hewan apakah itu sapi, apakah unggas itukan, apakah itu telah memenuhi syariah Islam tentang pemotongan hewan itu. Mungkin selama ini kita tahu dari informasi yang saya dapat dari Komut Komisi VIII bahwa pusat halal pemotongan hewan itu ada di Belgia dan Selandia Baru, dan kita tahu bahwa sangat banyak sekali impor daging yang kita dapatkan

- 104 -

dari kedua negara tersebut, tentu kita mempelajari tentang kehalalannya. Kita menerima gelondongan daging dari sana, apakah itu sudah memenuhi persyaratan secara syariat Islam belum tentang halalnya? Jadi saya mohon dipertimbangkan kepada Pimpinan atau setidak-tidaknya kita Kunspek di dalam kota Jakata dulu, atau di dalam negeri tentang pemotongan itu, sebagai masukan pada Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Saya kira masukannya cukup bisa dipertimbangkan Pak John, apalagi mendengar New Zealand sama Belgia. F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd) : Sedikit Pimpinan, Pak Ketua. Dari Samsu Niang sedkit saja. KETUA RAPAT : Iya Pak Samsu Niang F-PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd) : Terima kasih. Saya usul inikan untuk menyamakan presepsi Pak Menteri terhadap moderinisasi beragama mungkin Pak Ketua bisa di kesimpulan itu harus ada pembahasan khusus apakah itu FGD, atau apa dan lain sebagainya, atau Kunspek, atau apa pokonya ini perlu dibahas khusus dalam rangka untuk persamaan presepsi , usul gitu saja Pak. Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik Pak Samsu Niang, ini pertemuan pertama tentu banyak yang baru dan banyak juga yang lama isu-isu yang mau kita bahas. Ini baru pertama rapat Pak, nanti akan kita klasifikasi mana yang Raker, mana RDP, mana yang FGD, itu akan kita kompilasi nanti ya. Baik Pak Menteri kita tampilkan dulu draft kesimpulan Rapat pada hari ini. Iya Pak Achmad.

- 105 -

F-PD (DRS. H. ACHMAD, M.Si.) : Ini berkaitan dengan radikal Pak Menteri, jadi tidak terlepas daripada juru dakwah, Ulama kita, biasanya ada Ulama-Ulama ikhlas, ekstrim. Kami menyarankan mungkin sudah saatnya secara nasional kita membuat standarisasi Ulama ini, bukan artinya … Bukan maksudnya begini, maksudnya begini standarisasi dalam arti keilmuan, mungkin ada ini penceramahnya tingkat kecamatan, ini kabupaten, provinsi dari segi keilmuan. Kadang-kadang dia hafal satu hadis dua ayat sudah menjadi penceramah, maksudnya bukan untuk membatasi, tidak, tetapi mungkin ini salah satu solusi nanti supaya ada standarisasi ini sesuai dengan ke ilmuannya. Sehingga dengan standarisasi ini kita harapkan radikalisme, ajaran-ajaran yang sesat itu tidak menjadi masalah dan ini ada kaitannya Majelis Ulama Indonesia jadi Majelis Ulama Indonesia inilah nanti yang akan mengelola, di Kementerian Agama ada Badan Diklat mungkin orangnya di Diklat, mungkin orangnya dilatih begitu sehingga kita harapkan para ulama ini nanti cinta NKRI, Pancasila, dan seterusnya mungkin itu salah satu. Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, Pak Achmad ini masalah celana cingkrang dan cadar Insya Allah selesai. Jangan dulu ditambah lagi, ini di Komisi VIII ini periode lalu …. Tiga bulan disini, mohon maaf, Pak Menteri Lukman itu membuat sertifikasi Ulama, ribut dihentikan juga. Iya jadi, usul boleh jangan dulu ini banyak wartawan Pak nanti digoreng-goreng lagi, rame lagi nanti. Jadi coba kita kalaupun usul-usul yang sensitif nanti bisik-bisik saja. Saya kira cadar dan cingkrang sudah clear tadi Insya Allah. Nanti kalau ada isu lagi penceramah tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kota rame lagi nanti Pak. Oleh karena itu, kita terhadap semua masukan untuk keumatan kita tampung tetapi mungkin ada forum-forum yang lebih khusus. Baik kita tampilkan draft kesimpulan Pak Menteri beserta jajaran, dan Para Anggota tolong dicermati kalimat perkalimat karena ini ada konsekuensinya ini mengikat membuat kita semua untuk dilaksanakan dan tindak lanjuti untuk dimasa-masa yang akan datang. Saya bacakan, nanti mohon di respond baik dari Kementerian Agama maupun dari Anggota bahwa pada rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama RI dengan agenda Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2019, berikutnya Rencana Program Kementerian Agama Tahun 2020 serta isu-isu yang aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian realisasi anggaran Kementerian Agama Tahun 2019 hingga tanggal 5 November 2019 sebesar Rp 49,9 triliun atau sebesar 78,45 persen dari total anggaran sebesar Rp 63,7 triliun. Oleh karena itu Kementerian Agama RI harus mempercepat proses

- 106 -

pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 hingga mencapai target,

Karena sebelum tanggal 20 Desember ini sudah ditutup anggarannya Pak Menteri jadi 13,8 triliun tadi kalau bisa di nol kan Pak, supaya kata Pak Wamen tadi minta tambah anggaran, kita kawal Pak. tetapi kalau ada sisa anggarannya banyak, kata Menteri Keuangan “kamu aja tidak abis anggaran minta lagi” itu Pak jadi tolong Pak Menteri pasukan tempurnya di Maksimalkan Pak, untuk menghabiskan anggaran itu, tetapi tentu kita target yang bagus. Yang kedua … ini mau direspons dulu atau saya bacakan semuanya?

(RAPAT : BACAKAN DULU)

Bacakan dulu ya, nanti respon nya secara bersama-sama dan kalau semua sudah sepakati saya ketuk sekaligus itu saja.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020 memperhatikan dan menindak lanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain :

a. Memprioritaskan aspirasi di daerah yang belum termasuk dalam rencana pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020;

b. Pelaksanaan program bantuan sosial harus responsif dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat di bidang agama;

c. Mempercepat proses pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Madrasah dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh agama serta kesejahteraannya sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara optimal termasuk dalam mewujudkan keluarga sakinah;

e. Meningkatkan penyeregaman jaminan mutu produk halal hingga keadaerah-daerah melalui dukungan sarana-prasaranna sumber daya manusia dan anggaran;

f. Mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia untuk mencapai target lebih dari yang direncanakan;

g. Mengupayakan pembangunan asrama haji di Provinsi Banten untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji;

h. Memaksimalkan fungsi badan Litbang dan Diklat untuk mendukung kebijakan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;

- 107 -

i. Untuk mempercepat program-program dan anggaran. Maka permasalahan internal dan eksternal yang menghambat harus diantisipasi dan segera diselesaikan;

j. Mempercepat fasilitasi dan koordinasi untuk pelaksanaan akreditasi program studi dilingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,

Tadi sudah ada anggaran sudah ada tinggal berkoordinasi dengan BAN-PT.

3. Terkait dengan peranan isu-isu aktual di bidang agama Kementerian Agama Republik Indonesia harus melakukan langkah-langkah kongkrit dengan memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antar lain :

a. Kebijakan Kementerian Agama RI harus fokus terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang telah direncanakan serta menghindari kebijakan atau pernyataan yang tidak produktif dan tanpa melalui kajian yang mendalam;

b. Kebijakan penganganan radikalisme agama harus menyelesaikan sumber masalah berdasarkan hasil kajian yang komprehensif;

c. Mempercepat proses penyusunan dan penertiban peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;

d. Memperbaiki regulasi dan sistem pengisian jabatan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Agama RI untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan perbuatan koruptif;

e. Menempatkan Atase Agama di Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri dimana terdapat banyak warga negara Indonesia tinggal;

f. Melakukan perbaiakan terhadap Peraturan MENTERI AGAMA RI No.68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Saya kira itu Pak Menteri beserta Jajaran, para Anggota termasuk dari meja Pimpinan sudah kami baca semua, kami persilahkan dari Anggota ada? Cukup ?

- 108 -

WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Sedikit penyempurnaan. Di poin pertama itu yang diatas itu, di akhir “Oleh karena itu Kementerian Agama RI harus mempercepat proses pelaksanaan program” yang kita minta itu bukan proses pelaksanaan program, proses penyerapan anggaran maksudnya. Saya kira itu saja, Terima kasih. KETUA RAPAT : Penyerapan anggaran tahun 2019. F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Pak ketua masih ada tambahan. KETUA RAPAT : Silahkan Pak Bukhori. F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Itu Nomor 3 bagian (d) “Memperbaiki regulasi dan sistem pengisian jabatan dan pelaksanaan program” saya kira tidak hanya khusus di konteks pengisian jabatan, tetapi dalam sistem secara menyeluruh. Jadi rekomendasinya menurut saya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama di Kementerian Agama. KETUA RAPAT : Redaksinya Pak di bantu. Menjadikan program pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Agama, gitu ? F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Menjadikan program pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama di Kementerian Agama. Tentunya kalau di Kementerian pencegahaan tidak bisa. Penindakan itu ada di wilayah hukum. KETUA RAPAT : Ini mau memakai pemberantasan atau pencegahan Pak? Menjadikan program pencegahaan …

- 109 -

F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Menjadikan program pencegahaan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program utama di lingkungan, ya beitu. Yang terakhir Pak, ini saya kira … KETUA RAPAT : Sebentar ini belum clear ini bahasanya. Menjadikan program pencegahan korupsi sebagai salah satu program utama di lingkungan Kementerian. Cukup kali ya? F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si) : Yang sebelumnya ditulis juga Pak karena tindak lanjut dari persoalan kemarin di Kementerian Agama, inikan yang general, yang spesifik juga karena kita ingin juga meng KETUA RAPAT : Gini-gini. Menjadikan program pencegahan korupsi sebagai salah satu program utama di lingkungan Kementerian diantaranya.. Dimunculin lagi yang kalimat tadi itu yang masalah pengisian jabatan, apa lagi tadi itu. Itu Bu Diah, jadi penekanannya itu pencegahan korupsi diantarannya pengisian jabatan dan pelaksanaan program. F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.) : Pimpinan balik dikembalikan yang awal berarti di situ adanya memperbaiki regulasi dan sistem pengisian jabatan. KETUA RAPAT : Saya kira kalimat yang awal tadi sudah bagus sebenarnya ini. F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Kalo yang awal itu hanya satu sektor atau dua sektor, tetapi kalau menjadikan bahwa orientasi pemberantasan korupsi sebagaikan concern dan sebagai program utama tentu …

- 110 -

KETUA RAPAT : Sebentar, Bu Selly maksudnya ini mau dimunculkan di Poin ini Bu? F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.) : Poin (d) tadi, yang poin (d) tadi tentang yang awal bukan “Memperbaiki regulasi” tadi itu ada program pencegahan, pencegahan korupsi diantaranya memperbaiki regulasi dan sistem pengisian jabatan, itu maksudnya. KETUA RAPAT : Itu yang saya maksud tadi, berarti tidak menambah poin. Yang (d) dihapus saja kita kelompokan di (e) tetap jadi (d). Menjadikan program pencegahan korupsi sebagai salah satu program utama di lingkungan Kementerian Agama untuk mencegah penyalah gunaan wewenang dan perbuatan koruptif, yang diantaranya tentang pengisian jabatan dan pelaksanaan program, begitu. F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si) : Yang (d) tadi memperbaiki regulasi diantaranya dengan memperbaiki regulasi dan sistem pengisian jabatan. KETUA RAPAT : Diantaranya memperbaiki regulasi, pengisian jabatan dan pelaksanaan program. Bagitu ya Mba Diah? Ok. F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Jadi di bawah sebaiknya saya mengusulkan ada, kalau di depan disebut ira-ira di sini pentup, itu sebagai rekomendasi kesimpulan ini bersifat mengikat untuk di tindak lanjuti. KETUA RAPAT : Itu Undang-Undang MD3, sudah disebut di Undang-Undang MD3 bahwa Raker … mengikat, ya langsung itu Pak. Ada lagi dari Anggota?

- 111 -

F-PDIP (INA AMMANIA) : Ada Pak, cuma hanya koreksi redaksi. Tiga (e), “Menempatkan Atase Agama di Kantor Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, dimana terdapat banyak warga negara Indonesia tinggal” menurut saya ini bahasa Indonesianya tidak baku, tinggal jadi menurut saya diganti warga negara Indonesia yang bermukim. KETUA RAPAT : Berdomisili atau mukim? F-PKS (KH. BUKHORI, L.C., M.A.) : Ya berdomisili, bermukim, atau menetap tetapi tidak tinggal. Tinggal ini kata sifat. KETUA RAPAT : Jadi menempatkan Atase Agama di Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, dimana terdapat banyak warga negara Indonesia yang berdomisili. Baik Bapak – Ibu, Masih ada sebelum saya serahkan kepada Pak MENTERI AGAMA RI untuk merespon.. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (M. R. IHSAN YUNUS, BA,B,Comm,ME.Con/F-PDIP) : Sedikit saja Nomor 2 huruf (e) Pak Katua. Itu tadikan ada usulan supaya ada tindakan lanjut pertemuan antara Komisi VIII dengan pihak. KETUA RAPAT : Iya itu nanti kita atur jadwalnya Pak kalau itu. Itu teknis. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Pimpinan cuman singkronisasi saja tadi tambahan yang Poin (d) itu kan dikatakan situ program utama, tetapi kalau bahasa diksi yang dipakai sama Kementerian Agama ini kalau tidak salah kegiatan prioritas ya Pak? atau apa? Program prioritas ya. Itu saja Pimpinan.

- 112 -

KETUA RAPAT : Jadi ganti prioritas ya. Atase urusan agama, ya betul. Bener Atase Urusan Agama nanti Atase Agama apa ini. Cukup dari Anggota dan Pimpinan? WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Hanya mengingatkan saja Pak Ketua sebetulnya sudah di jawab oleh Dirjen Pendis tadi ya, tetapi saya masih khawatir angka 13 triliun itu tidak mudah ya, tetapi kita berharap itu bisa diserap. Apakah perlukan semacam forecast dari Kementerian Agama untuk dilaporkan di Komisi tentang langkah-langkah penyerapan. Jadi ini ada satu bulan ini nanti dilaporkan ke kita hambatannya apa, mudah-mudahan tidak ada hambatan kalau saya sampaikan sama ketua tadi mungkin saja ini tahap, menagih ketiga itu mungkin dalam proses. Begitu ditagih tahap ke-3 itu sudah lunas, habis, mudah-mudah. Tetapi khawatir kita 13 triliun ini bukan seperti itu, kalaupun tidak cantumkan disini tetapi paling tidak forecast ini penting kita tanya nanti kemduian didalam policy satu bulan ini, supaya tidak menjadi akibat, satu menjadi penelitian ke kita, yang kedua ini menjadi basic anggaran di kemudian hari, ini catatannya. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik itu tadi sekedar catatan, artinya sebelum tutup masa anggaran nanti Pak Menteri kita akan ada raker lagi khusus membahas tahun anggaran berjalan. Baik Bapak – Ibu, Dari meja Pimpinan dan Angota yang terhormat kalau tidak ada lagi usulan saya serahkan kepada Pak Menteri Agama RI beserta seluruh jajaran untuk merespon terhadap draft kesimpulan pada Raker kali ini. Silahkan Pak Menteri. WAKIL MENTERI AGAMA RI : Izin sedikit Bapak Menteri. Bapak Pimpinan, yang pertama butir dua huruf (d) itu mohon dipertimbangkan untuk ditambah “Mewujudkan keluarga sakinah”. Term sakinah itu hanya mewakili umat Islam, supaya juga terwakili umat yang lain, dan sejehtera begitu.

- 113 -

Yang kedua, butir tiga huruf (a) itu sebaiknya butir (a) dan butir (b) itu digabung dengan catatan kalimat dari mulai serta menghindari kebijakan atau pernyataan tidak produktif dan tanpa melalui kebijakan kajian mendalam itu …. Kemudian digabung dengan huruf (b) jadi bunyinya kalau boleh saya usulkan “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesi harus fokus terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang telah direncanakan khusus terkait penanganan radikalisme agama harus menyelesaikan sumber masalah berdasarkan hasil kajian yang komperhensif”. KETUA RAPAT : Jadi Poin (a) dan (b) digabung. Khusus terkait penanganan radikalisme agama harus menyelesaikan sumber masalah berdasarkan hasil kajian yang … Ini satu nafas tidak Pak Wamen? WAKIL MENTERI AGAMA RI: Kalimat mulai dari serta menghindari kebijakan atau pernyataan yang tidak produktif itu kami usulkan untuk dihapus. KETUA RAPAT : Tidak maksudnya penggabungan ini Pak. Kebijakan Kementerian Agama RI harus fokus terhadap pelaksanaan program yang telah direncenakan, khusus terkait. Itu satu nafas tidak? WAKIL MENTERI AGAMA RI : Iya satu tarikan jadi huruf (a) (b) digabung, sekali lagi saya bacakan “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia harus fokus terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang telah direncanakan khusus terkait penanganan masalah radikalisme agama harus menyelesaikan sumber masalah berdasarkan hasil kajian yang komperhensif”. KETUA RAPAT : Lanjut Pak Wamen ada lagi yang lain? WAKIL MENTERI AGAMA RI : Kemudian untuk butir (e) masih angka 3. Penempatan Atase Agama itu bukan kewenangan Kementerian Agama sehingga barangkali saya mengusulkan meminta, terserah bahasanya apa kepada Kementerian Agama untuk berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri atau berkoordinasi terkait dengan penempatan Atase Agama di Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri. Saya kira itu, terima kasih.

- 114 -

KETUA RAPAT : Bentar, siapa yang mengetik ini? Yang Poin (d) itu meminta Kementerian Agama untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam hal menempatkan Atase Urusan Agama di Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri. Lanjut Pak Wamen masih ada? WAKIL MENTERI AGAMA RI: Cukup.

Baik Bapak – Ibu, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran, Anggota yang terhormat. Sebelum saya ketuk secara keseluruhan masih ada yang perlu disampaikan? F-PKS (Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A.) : Sedikit saja. Di Poin 3 (a) tadi Pak Wamen juga menyampaikan perbaikan, saya juga sedikit tambahan saja yang tadi disampaikan. Menjadi redaksional “Kebijakan Kementerian Agama RI harus fokus dan seterusnya” ditambah dengan “Kebijakan Kementerian Agama RI harus sesuai dengan sejarah pendirian Kementerian Agama dan fokus dan seterusnya”. KETUA RAPAT : Bagaimana Pak Menteri, usulan yang kalimat terakhir? Pak Wamen? Ini penegasan saja bahwa sejarah panjang Kementerian Agama itu ada dan kira-kira Tupoksinya sudah jelas dan sudah baku, kira-kira begitu ya Pak? Bagaimana Pak Menteri? MENTERI AGAMA RI : Tidak ada masalah Pak silahkan.

- 115 -

KETUA RAPAT : Bapak – Ibu, Pak Menteri dan Pak Wamen, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM : Izin Pak Menteri. Ini yang Nomor 2 butir (b) Pak, jadi sebenarnya dalam konteks Kementerian Agama, Bansos itu hanya adanya di pendidikan Pak. Jadi tidak ada Bansos di agama. Jadi pelaksanaan Program Bansos harus rensponsif dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, di bidang agama. Jadi menurut saya ini tidak tepat karena Bansos itu hanya ada KIP, ada PIP, dan Bidikmisi itu saja, selain itu tidak ada Bansos. KETUA RAPAT : Usul kongkritnya apa nih? DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM : Kira-kira dihapus saja atau bisa diganti Bidang Agama menjadi bidang Bidang Pendidikan. KETUA RAPAT : Ini saya ulangi lagi redaksinya “Pelaksanaan Program Bantuan Sosial harus responsif dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat di bidang pendidikan keagamaan. WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI (MARWAN DASOPANG/F-PKB) : Saya fikir begini, kalau itu konteksnya tidak perlu dicantumkan nanti akan muncul lagi yang lain-lain, memang Tupoksinya itu. Jadi dihapus saja, kenapa menjadi poin-poin kesepakatan, karena ada urgent menurut kita, inikan biasa saja. Jadi dihapus saja. KETUA RAPAT : Ok, di delet saja. Baik Pak Menteri masih ada Pak?

- 116 -

MENTERI AGAMA RI : Dikit saja, mohon maaf. Karena Bapak pakai Haji saya pakai Haji juga hehe. Kemudian Pakai Spt saya juga lah pakai S.IP, S.H, M.H hehe maaf sekali Pak. Tidak usah pakai Jenderal. KETUA RAPAT : Iya ini penting Pak. Baik Bapak – Ibu, Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, Apakah terhadap draft kesimpulan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah keputusan kita pada rapat kerja hari ini? Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Baik Pak Menteri sebelum kami tutup, kami persilahkan mungkin ada pra-kata atau penutup dari Pak Menteri kami persilahkan. MENTERI AGAMA RI : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Terima kasih, Bapak yang terhormat Bapak Ketua Komisi VIII DPR RI yang saya hormati juga teman-teman Komisi VIII. Kami sangat senang sekali pada pertemuan pagi hari ini bisa menyerap banyak hal baik kritik dukungan maupun masukan-masukan. Percayalah ini akan jadikan bahan masukan yang sangat bernilai untuk perbaikan kedepan, dan kami mohon juga supaya tidak usah tergantung pada rapat kapan pun teman-teman Komisi VIII akan memberikan masukan, akan kami terima dengan senang hati. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita dapat membangun Negera Indonesia, NKRI, yang lebih baik kedepan, yang di dalamnya terdapat istilah kami moderasi beragama diantara semua agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

- 117 -

KETUA RAPAT : Bapak – Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak – Ibu Pimpinan yang terhormat, Demikian rapat kita pada hari ini setelah banyak mendapatkan kesimpulan, rapatnya luar biasa Pak Menteri, rapat pertama dari jam 10.00 sampai jam 17.00 Pak. yang hadir juga 50 orang Anggota Pak. Ini artinya kebersamaan Insya Allah selalu kita jaga, komitmen merah putih bisa terjaga dan saya yakin kerjasama yang baik ini, Insya Allah membawa keberkahan buat bangsa dan negara kita ini. Saya kira terima kasih mudah-mudahan dilain waktu kita bisa ketemu lagi dalam rangka untuk mempererat, mendukung program Kementerian Agama sehingga sekali lagi, saya bilang tadi Insya Allah ini ada nilai ibadah di sisi Allah Subhana Wa Ta’ala. Mari Bapak – Ibu kita tutup rapat ini dengan bersama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirobbil Alamin, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja hari ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT SELESAI PUKUL : 16.51 WIB)